BAB I Pendahuluan Latar Belakang - e.diklatgarbarata.id

Optimalisasi Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang melalui Pembuatan Standar Opersional Prosedur (SOP)”. Page 1

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 5

tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki tugas sebagai pelaksana kebijakan,

pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Sebagai pelaksana kebijakan ASN

diwajibkan untuk dapat taat pada pengambil keputusan sehingga pemerintahan dapat

berjalan dengan tertib. Sebagai pelayan publik berarti ASN memiliki tanggung jawab

untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan adil dan merata.

Sementara sebagai perekat pemersatu bangsa berarti ASN memiliki peran penting

untuk menjaga persatuan Negara Indonesia dan sebagai agen penghubung berbagai

lapisan masyaraka. Pelaksanaan tugas ASN tersebut membutuhkan profesionalisme

yang dibentuk dari kompetensi kemampuan teknis dan nilai-nilai yang sesuai dengan

kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang penting sebagai seorang ASN untuk

diinternalisasi adalah Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan

Anti Korupsi. Nilai-nilai tersebut yang seharusnya dapat menjadi dasar dari setiap

kegiatan seorang ASN yang berintegritas sehingga dapat menjalankan tugasnya

dengan penuh tanggung jawab kepada bangsa.

Seorang ASN yang profesional harus tanggap dengan dinamika perkembangan

zaman. ASN dituntut untuk mampu memahami dan merespon isu-isu strategis yang

terus berkembang mempengaruhi kondisi stablitas dunia. Seorang ASN yang tidak

mampu merespon dengan baik isu-isu strategis yang ada baik dalam skala

internasional maupun skala lingkungan kerja akan mengakibatkan pemerintahan yang

tidak berjalan dengan baik dan tidak berkembang. Kemampuan untuk dapat responsif

terhadap isu strategis ini diperlukan untuk dapat menyiapkan langkah- langkah taktis

untuk menangkap potensi dan menghadapi masalah yang datang bersama dengan isu

strategis di tengah era disrupsi yang banyak membawa perubahan secara tiba-tiba dan

tidak diduga sebelumnya. Melalui ASN yang profesional berkompetensi dan

berkepribadian bangsa seorang ASN diharapkan dapat merespon setiap perubahan

dengan langkah strategis dan dengan tetap menjaga ciri dan kebudayaan bangsa

Indonesia. Oleh karena itu selain menggunakan kompetensi teknis yang dimiliki


masing-masing ASN, ASN perlu untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai

ANEKA dengan baik dalam merespon isu strategis yang sedang dihadapi.

Kabupaten konnawe kepulauan (pulau Wawonii) merupakan daerah otonom

baru (DOB) sesuai undang-undang No. 13 tahun 2013 tentang pembentukan

kabupaten konawe kepulauan di provinsi Sulawesi tenggara. Sebagai daerah otonom

baru pemekaran dari kabupaten konawe dan berada dalam gugusan pulau-pulau

dibagian timur provinsi Sulawesi tenggara, tepatnya disebelah pulau buton dan

kendari. Wilayahnya diposisi yang sangat strategis karena prairan lautnya dilalui oleh

jalur pelayaran kawasan timur dan barat Indonesia, berada pada kawasan yang sangat

potensial yakni diapit oleh laut banda dan selat buton yang memiliki potensi sumber

daya keragaman hayati kelauatan dan perikanan cukup besar.

Seksi pengendalian tata ruang merupakan salah satu seksi yang berkedudukan dibawah

bidang tata ruang pada unit kerja Dinas Pekerjaan Umum, dan Tata Ruang. Dalam

pelaksanaan tugasnya, Seksi pengendalian tata ruang mempunyai tugas pokok dan

fungsi yaitu: 1) Mempelajari petunjuk teknis Analisis Tata Ruang dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, 2) Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan

dan data untuk penyusunan rekomendasi di bidang tata ruang, dan Menelaah, menilai

serta, 3) menganalisis data untuk penyusunan rekomendasi di bidang tata ruang sesuai

mekanisme yang ada agar tugas dapat berjalan dengan baik. Dari beberapa uraian

tugas tersebut seksi pelaksanaan Tata ruang tidak terlepas dari beberapa hambatan dan

kendala baik dari segi internal maupun masalah eksternal. Dalam proses pengendalian

tata ruang saat ini masih belum optimalnya pelaksaan pengendalian dan penertiban

pemanfaatan ruang yang disebabkan belum adanya standar baku untuk petunjuk

pelaksanaan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang berupa SOP. Oleh

karena itu penulis menawarkan solusi dengan pembuatan Standar Operational

Procedur (SOP) untuk panduan pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang sehingga

pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang yang menyalahi pemanfaatan ruang

terbuka hijau ataupun sempadan jalan dapat dilakukan lebih detail untuk memperoleh

hasil yang baik khususnya dalam penertiban IMB.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis mengambil tema untuk

rancangan aktualisasi ini “Optimalisasi Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan

Ruang melalui Pembuatan Standar Opersional Prosedur (SOP)”.


B. Tujuan

Tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar (ANEKA) profesi Pegawai Negeri Sipil

adalah sebagai berikut :

1. Umum

Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme,

Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) sehingga mampu

melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelaksana

kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa.

2. Khusus

Mewujudkan Optimalisasi Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang

Melalui Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP).

C. Manfaat

1. Untuk penulis

Untuk meningkatkan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas sesuai

topoksinya dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya tentang

nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu

dan Anti Korupsi), serta dapat menaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam

pekerjaan sehari-hari di satuan kerja masing-masing.

2. Untuk Organisasi

Untuk mendukung kinerja pelayanan dalam meningkatkan fungsi dan tugas

Analis tata ruang dalam menyediakan informasi tata ruang

3. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kualitas informasi tata ruang yang ingin diperoleh.


D. Ruang Lingkup Kegiatan Aktualisasi

Pada kegiatan Aktualisasi ini terfokus pada :

1. Implementasi nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik,

Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) dalam melaksanakan tugas di OPD.

2. Membuat rancangan standar pelaksanaan pengendalian dan penertiban

pemanfaatan ruang dalam bentuk Standar Operational Procedur (SOP) dalam

upaya optimalisasi pemanfaatan ruang.


BAB II

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Deskripsi Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 33

Tahun 2016, dimana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mempunyai peran yang cukup besar

dalam penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur yang merupakan roda penggerak

pertumbuhan ekonomi dan memperlancar kegiatan sektor transportasi sebagai

tulang punggung pendistibusian barang dan orang. Maka kinerja Dinas PU diukur

berdasarkan pembangunan infrastruktur yang direalisasikan setiap tahunnya.

Analisis terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan indikator

kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun

terhadap Indikator Kinerja Khusus (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007.

Dalam rangka Pembangunan Organisasi kedepan nantinya, dan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai suatu Visi agar pembangunan yang

dilaksanakan itu lebih terarah dan mempunyai sasaran yang jelas dimasa yang

akan datang. Untuk mewujudkan maksud tersebut maka dirumuskan suatu Visi

yaitu, “ Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Dasar ke-PUan yang

Terintegrasi, Berdaya Guna dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan

Masyarakat” Visi diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2021 sarana dan

prasarana umum yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan dan

ekonomi rakyat di Kabupaten Konawe Kepulauan yang menjadi tugas pokok dan

fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sudah memenuhi standar

pelayanan minimal.

Misi Untuk mewujudkan Visi diatas perlu dijabarkan kedalam Misi

Pembangunan 5 (lima) tahun kedepannya yaitu :

1) Terbangunnya aksesibilitas lingkar pulau dan antar wilayah yang mantap

2) Tersedianya layanan menyeluruh air bersih dan sanitasi masyarakat


3) Terbangunnya sarana prasarana irigasi dalam mendukung swasembada

pangan

4) Mewujudkan Tata, pemanfaatan dan pengendalian ruang berkelanjutan

yang terintegrasi dengan dokumen RTRW.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan dibidang pekerjaan umum dan Tata ruang. Selain pelaksanaan

tugas juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan pelaksanaan dan teknis di bidang pekerjaan

umum dan Tata ruang;

b. pelaksanaan urusan pemerintah sesuai bidang tugas dinas;

c. pengelolaan barang milik daerah atau kekayaan negara menjadi

tanggung jawab dinas;

d. pelaksanaan administrasi dinas;

e. penyampaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsi dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina,

mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program

strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan pekeIjaan umum dan

tata ruang serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan

administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan

tatalaksana, analisis jabatan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan

hubungan masyarakat serta mengkoodisikan penyusunan program dan

penyelenggaraan tugastugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan

administrasi serta penyusunan pelaporan dinas. Dalam melaksanakan tugasnya,

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi

keuangan, perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan dan

urusan kerumahtanggaan;

b. penyelenggaraankebijakan administrasi umum;


c. pembinaan, pengkorodinasian,pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan sub bagian;

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi program dan pelaporan kegiatan

Sekretariat;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas di pimpin oleh seorang sekertaris dinas yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sekertariat terdiri dari :

a. Sub BagianUmumdan Kepegawaian;

b. Sub BagianKeuangandan Perlengkapan;

c. Sub BagianPenyusunan Programdan Pelaporan

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi di bidang teknis bina marga dalam kota lintas

kecamatan dan desa yang berstatus kabupaten, bersifat strategis sesuai dengan

kewenangan,evaluasi dan pelaporan di Bidang Bina Marga. Dalam melaksanakan

tugas, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis pada BidangBina Marga;

b. Pelaksanaan programdan kegiatan BidangBina Marga;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan kepala seksi dan staf dalam lingkup Bidang Bina Marga;

d. Penyelengaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan

Bidang Bina Marga;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai


Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan perencanaan, pembinaan, koordinasi, pengendalian,

pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Cipta Karya. Dalam

melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis pada Bidang Cipta Karya;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Cipta Karya;

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan kepala seksi dan staf dalam lingkup Bidang Cipta Karya; dan


d. penyelengaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan

Bidang Cipta Karya.



Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan

pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber

daya air dan pengendalian daya rusak air. Dalam melaksanakan, Bidang Sumber

Daya Air menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan teknis pada Bidang Pengairan;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengairan;


kegiatan kepala seksi dan staf dalam lingkup Bidang Pengairan;

d. penyelengaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan

Bidang Pengairan.

e. pelaksanaan administrasi bidang; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai


Bidang Tata Ruang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan

teknis, administrasi, menyusun pelaksanaan program penyuluhan, pelatihan,

penetapan metode dan pelaksanaan supervisi penataaan ruang. Dalam

melaksanakan tugas, Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis pada Bidang Tata Ruang;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Tata Ruang;


kegiatan kepala seksi dan staf dalam lingkup Bidang Tata Ruang;

d. penyelengaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan

Bidang Tata Ruang.



Bidang Tata Ruang sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tata

Ruang terdiri atas :


a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;

b. Seksi Pengendalian Tata Ruang;

c. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Ruang.

Tujuan Pokok (Uraian Pokok Tugas)

a. Uraian Jabatan

Dalam proses pelaksanaan tugas, saya memiliki uraian jabatan sebagai berikut:

Nama Jabatan : Analis Tata Ruang

Unit Organisasi

Eselon I :

Eselon II :Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Eselon III :Bidang Tata Ruang

Eselon IV :Seksi Pengendalian Tata Ruang

b. Kedudukan dalam Struktur Organisasi

Ikhtisar Jabatan :

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan

penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang

KEPALA DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KEPALA BIDANG TATA RUANG

KEPALA SEKSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA

RUANG

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN

PENATAAN RUANG

ANALIS TATA RUANG

KEPALA SEKSI PENGAWASAN

PEMANFAATAN RUANG

Gambar 1. Kedudukan dalam Struktur

Organisasi


tata ruang agar terlaksana kegiatan pada unit kerja Seksi Pelaksanaan Tata

Ruang dengan baik.

Uraian Tugas :

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian

dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di

bidang tata ruang.

Tahapan :

1) Mempelajari petunjuk teknis Analisis Tata Ruang dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;

2) Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data untuk

penyusunan rekomendasi di bidang tata ruang ;

3) Menelaah, menilai dan menganalisis data untuk penyusunan

rekomendasi di bidang tata ruang sesuai mekanisme yang ada agar

tugas dapat berjalan dengan baik;

B. Struktur Organisasi

Gambar 2. Struktur organisasi


C. Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban individu, kelompok, atau

institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah

seorang Pegawai Negeri Sipil adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik

antara lain:

a. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi

konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan sektor, kelompok dan

pribadi.

b. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan

mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis.

c. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

d. Menunjukkan sikap dan prilaku yang konsisten dan dapat diandalkan

sebagai penyelenggara pemerintah.

Akuntabilitas publik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akuntabilitas

vertikal (vertical accountability) dan akuntabilitas horizontal (horizontal

accountability). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas

pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas vertikal

membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan “ke bawah” kepada

publik. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban

kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah

untuk melaporkan “ke samping” kepada para pejabat lainnya dan lembaga

negara.

Nilai-nilai sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel antara

lain:

a. Kepemimpinan (memberikan contoh pada orang lain, adanya

komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan);

b. Transparansi (mendorong komunikasi dan kerjasama,

meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan);


c. Integritas (kewajiban untuk mematuhi undang – undang, kontrak,

kebajikan, dan peraturan yang berlaku);

d. Tanggung jawab/Responsibilitas (terbagi atas responsibilitas

perseorangan dan responsibilitas institusi);

e. Keadilan (ketidakadilan dapat menghancurkan kepercayaan dan

kredibilitas organisasi);

f. Kepercayaan (lingkungan akuntabilitas akan lahir dari hal – hal

yang dapat dipercaya);

g. Keseimbangan (keseimbangan antara akuntabilitas dan

kewenangan, serta harapan dan kapasitas);

h. Kejelasan (mengetahui kewenangan dan tanggungjawab); dan

i. Konsistensi (konsistensi menjamin kestabilan).

j. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa

akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang

harus dicapai oleh PNS.

2. Nasionalisme

Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan

bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana

mestinya (chauvinism). Sedangkan dalam arti luas, nasionalisme merupakan

pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan

sekaligus menghormati bangsa lain (LAN RI, 2015:1). Secara politis

nasionalisme berarti pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia

terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, salah satu fungsi ASN

adalah menjalankan kebijakan publik. Kebijakan publik diharapkan dapat

dilakukan dengan integritas tinggi dalam melayani publik sehingga dalam

menjadi pelayan publik yang professional. ASN adalah aparat pelaksana yang

melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan

kebijakan publik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.

Indikator-indikator yang terdapat dalam nilai nasionalisme yang harus

dimiliki Aparatur Sipil Negara antara lain sebagai berikut:

a. Berwawasan kebangsaan yang kuat

b. Memahami pluralitas


c. Berorientasi kepublikan yang kuat

d. Mementingkan kepentingan nasional di atas segalanya

3. Etika public

Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi

tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku,

tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka

menjalankan tanggung jawab pelayanan publik (LAN, 2015: 6). Integritas

publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen

moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian

kelembagaan, dimensi-dimensi peribadi, dan kebijaksanaan di dalam

pelayanan publik (Haryatmoko dalam LAN, 2015: 7).

Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam

suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal

prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis (LAN, 2015:9). Kode etik

profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok

khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang

diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu.

Berdasarkan undang-undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN

yakni sebagai berikut:

a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan

berintegritas tinggi

b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin

c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.

d. Melaksanak tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat

yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan dan etika pemerintahan.

f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara.

g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung

jawab, efektif, dan efisien.

h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan

tugasnya.


i. Meberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak

lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.

j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status,

kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau

manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.

k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan

integritas.

Dimensi etika publik terdiri dari: 1) dimensi tujuan pelayanan publik

yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan relevan; 2)

dimensi modalitas yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, dan netralitas;

serta 3) dimensi tindakan integritas publik (LAN, 2015:11). Ketiga dimensi

tersebut dapat menjadi dasar untuk menjadi pelayan publik yang beretika.

Etika publik menjadi sebuah refleksi kritis yang mengarahkan nilai-nilai

kejujuran, solidaritas, keadilan, dan kesetaraan yang dipraktikkan dalam

wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya

kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena

itu perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Tanpa memiliki

kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli dan

bahkan seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah

yang tidak beruntung. Etika publik merupakan refleksi kritis yang

mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan,

kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan

kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan diterapkannya kode

etik ASN, perilaku pejabat publik harus berubah dari penguasa menjadi

pelayan, dari wewenang menjadi peranan, dan menyadari bahwa jabatan

publik adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan bukan hanya di

dunia namun juga di akhirat.

4. Komitmen Mutu

Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain

yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai.

Aspek utama yang menjadi target stakeholder adalah layanan yang komitmen


pada mutu melalui penyelenggaraan tugas secara efektif, efisien, inovatif dan

berorientasi mutu.

a. Efektif

Efektivitas menunjukan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan,

baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja sedangkan efektivitas

organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang

ditetapkan, atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya.

Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai

oleh pelanggan.

b. Efisien

Efisien adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan

atau tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumberdaya dan bagaimana

pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya

sedangkan efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan

untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh

berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk

menghasilkan jumlah keluaran tertentu.

Efisensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk

menghasilkan barang dan jasa.

c. Inovasi

Inovasi adalah cara utama dimana suatu organisasi beradaptasi terhadap

perubahan di pasar, teknologi dan persaingan.

d. Mutu

Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yag diberikan kepada

pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan

melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi

dasar untuk mengukur capaian hasil kerja.mNilai-nilai dasar orientasi mutu

dalam memberikan layanan prima sekurang- kurangnya akan mencakup

hal-hal berikut.

1) Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer/clients.


2) Memberikan layanan yang menyentuh hati, untuk menjaga dan

memelihara agar customer/clients tetap setia.

3) Menghasilkan produk/jasa yang berkualitas tinggi tanpa cacat, tanpa

kesalahan, dan tidak ada pemborosan.

4) Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan

pergeseran tuntutan kebutuhan customer/clients mauun perkembangan

teknologi.

5) Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan

masalah dan pengambilan keputusan.

6) Melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara,

antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi

dan benchmark.

5. Anti Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin coruptio dan corruptus yang berarti

kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani coruptio artinya perbuatan

yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang

dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental dan umum.

Anti Korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk

memberantas segala tingkah laku atau tindakan yang melawan norma–norma

dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan Negara atau

masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

D. Nilai – Nilai Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI

1. Manajemen ASN

Mata pelatihan ini membekali peserta Pelatihan dengan pengetahuan

tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep

sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN.Manajemen ASN

adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional,

memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari

praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan

kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia

sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan

jaman.


2. Whole Of Governance

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang

sistem pengelolaan pemerintahan yang terintegrasi dalam penyelenggaraan

pemberian pelayanan melalui pembelajaran konsep Whole of Government

(WoG), penerapan WoG, dan best practice penerapan WoG dalam pemberian

pelayanan yang terintegrasi.Whole of Government adalah sebuah pendekatan

penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif

pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang

lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen

program dan pelayanan publik.

3. Pelayanan Publik

Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk

memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep dan prinsip

pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayanan publik, praktek etiket

pelayanan publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh

penyelenggara kebijakan publik. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk

mewujudkan pelayanan prima adalah: Partisipatif, Transparan, Responsif, Tidak

diskriminatif, Mudah dan Murah, Efektif dan Efisien, Aksesibel, Akuntabel, dan

Berkeadilan.

E. Identifikasi Isu dan Analis Dampaknya

Pelaksanaan Tata ruang menjadi bagian yang penting dalam mengawal arah

pembangunan suatu daerah. Upaya pelaksanaan Tata ruang merupakan tugas pokok

dan fungsi Bidang tata ruang pada unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Dalam prosesnya, analisa, telaah dan perumusan kebijakan Tata ruang pada bidang

tata ruang merupakan tugas pokok seksi pelaksaan Tata ruang masih ditemui beberapa

masalah

Sebelum penetapan judul rancangan aktualisasi terlebih dahulu dilakukan

identifikasi dan penetapan isu. Setelah menentukan isu-isu tahap selanjutnya adalah

mengidentifikasi isi tersebut terkait kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan oleh


penulis. Beberapa isu tersebut terkait kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Tabel Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan

No

Uraian Tusi Bermasalah Sumber Isu Kondisi Saat ini Kondisi yang Diharapkan

Rumusan Isu

1 Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pengendalian pemanfaatan ruang

Pelayanan Publik, Manajemen ASN

Belum efektifnya pelaksanaan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang

optimalnya pelaksanaan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang

Belum adanya SOP terkait pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang

2 Melakukan pemantauan/evaluasi/pela

poran pengendalian pemanfaatan ruang

Pelayanan Publik,

Manajemen ASN

Belum adanya pemantauan dan

pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang

Adanya pemantauan

dan pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang

Kurang optimalnya

pemantauan dan pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang

3 Sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang

Pelayanan publik,

Manajemen ASN

Kurangnya sosialisasi pengendalian

pemanfaatan rua ng

Adanya sosialisasi

pengendalian pemanfatan ruang

kurangnya sosialisasi

tentang pengendalian pemanfaatan ruang kepada masyarakat

Isu yang diangkat dalam rancangan aktualisai ini adalah “Kurang efektifnya

Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang”, mengapa penulis

mengangkata isu tersebut dalam rancangan ini, karena apabila isu tersebut tidak

ditangani atau ditindak lanjuti maka akan banyak pelanggaran yang terjadi dalam

proses pemanfaatan ruang di kabupaten konawe khususnya pada pendirian bangunan

permanen, semi permananen, dan darurat, maka dengan adanya pembuatan SOP ini

akan mengatur proses dalam penerbitan IMB sehingga ada control dari pemerintah,

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bidang Tata Ruang mempunyai tugas

tanggungjawab dalam penerbitan rekomendasi teknis dalam upaya penerbitan IMB.

Dampak yang mungkin terjadi apabila isu pembuatan Standar Operasional

Prosedur (SOP) belum dilakukan dalam pengendalian dan penertiban pemanfaatan

ruang akan berdampak pada pembangunan yang tidak teratur sehingga pembangunan

wilayah akan terlihat kumuh serta tidak terkontrolnya pembangunan dalam zona

rawan bencana.


Tabel 2. Rancangan Kegiatan dan Habituasi

N

o Kegiatan

Tahapan

Kegiatan Output/Hasil

Keterkaitan Substansi Mata

Pelatihan

Kontribusi

Terhadap

Visi Misi

Organisasi

Penguata

n Nilai-

nilai

Organisa

si

1 2 3 4 5 6 7

1 Penyampaian Kegiatan

Aktualisasi

Meminta izin untuk

melaksanakan

kegiatan

aktualisasi

Adanya arahan dan petunjuk

dari pimpinan

Akuntabilitas (Penulis bertanggungjawab kepada

pimpinan untuk

melaksanakan kegiatan)

Nasionalisme (Penulis

Melaksanakan kegiatan

dengan cermat dan disiplin)

Etika Publik (Dalam

meminta izin penulis

bersikap Sopan dan santun

kepada pimpinan)

Komitmen Mutu (Kegiatan dilakukan

dengan teliti oleh penulis)

Anti Korupsi (Transparan

dalam penyampaian izin

kegiatan)

Terwujudnya

Pembanguna

n

Infrastruktur

Dasar ke-

PUan yang

Terintegrasi,

Berdaya

Guna dan

Berkelanjuta

n untuk Kesejahteraa

n

Masyarakat

Menyampaika

n rancangan

kegiatan

aktualisasi

Menyampaikan

rancangan

kegiatan

aktualisasi

Akuntabilitas (Penulis

Mempersiapkan rancangan

kegiatan yang efektif dan

efisien)

Nasionalisme (Penulis

Menyampaikan rancangan

kegiatan secara ril ) Etika Publik (Penulis

bertutur kata sopan dan

santun kepada pimpinan)

Komitmen Mutu (Penulis

Menyampaikan rancangan

kegiatan dengan teliti)

Anti Korupsi (Penulis

bersikap jujur kepada

atasan)

Konsultasi

kepada

pimpinan

Adanya arahan

dan petunjuk

dari pimpinan

Akuntabilitas

(Diperolehnya arahan dan

petunjuk yang dapat

dipertanggungjawabkan) Nasionalisme (Mendengar

arahan pimpinan dengan

cermat)

Etika Publik (Selalu

berkata sopan kepada

pimpinan dalam

berkonsultasi)

Komitmen Mutu (Adanya

petunjuk yang jelas dan

mendasar dari pimpinan)

Anti Korupsi (Adanya keterbukaan penulis kepada

atasan)

2 Penyusunan

rancangan

Mengumpulka

n dan

Tersedianya

petunjuk teknis Akuntabilitas

(Terkumpulnya petunjuk

Terwujudny

a


Standar

Operasional

Prosedur

menyiapkan

petunjuk

teknis yang

berkaitan

dengan

kegiatan

kegiatan teknis yang dapat

dipertanggungjawabkan)

Nasionalisme

(Menyiapkan petunjuk

teknis yang sesuai)

Etika Publik (Sopan dan

santun dalam mencari

informasi terkait aturan)

Komitmen Mutu

(Terkumpulnya petunjuk teknis sebagai dasar

kegiatan)

Anti Korupsi (Menyiapkan

dengan penuh

tanggungjawab)

Pembanguna

n

Infrastruktur

Dasar ke-

PUan yang

Terintegrasi,

Berdaya

Guna dan

Berkelanjuta

n untuk Kesejahteraa

n

Masyarakat

Melakukan

konsultasi

dengan dinas

terkait

Adanya

Informasi dan

data terkait

kegiatan

Akuntabilitas

(Diperolehnya informasi

yang dapat


Nasionalisme

(Mendapatkan informasi

terkait kegiatan)

Etika Publik (menjalin komunikasi dengan baik

dengan instansi terkait)

Komitmen Mutu

(Memperoleh data yang ril

dan dapat dipercaya)

Anti Korupsi

(Memperoleh informasi ril

terkait kegiatan)

Melakukan

penyusunan

SOP

Tersusunnya

rancangan SOP

Akuntabilitas (Penulis

melakukan penyusunan

SOP yang dapat


Nasionalisme

(Menggunakan bahasa

indonesia yang baku dalam

penyusunan rancangan)

Etika Publik (membuat

dan menyusun rancangan

dengan baik)

Komitmen Mutu (Penulis

berusaha membuat

rancangan kegiatan sebaik

mungkin)

Anti Korupsi (Membuat rancangan dengan sebaik-

baiknya)

3 Konsultasi

kepada

atasan

untuk

meneliti dan

memeriksa

rancangan

SOP

Menyiapkan

rancangan

yang akan

dikonsultasika

n

Adanya

rancangan

dalam bentuk

Hard copy

Akuntabilitas

(Tersedianya rancangan

yang dapat


Nasionalisme

(Menyiapkan bahan yang

akan dikonsultasikan

dengan teliti)

Etika Publik

(Mempersiapkan rancangan yang akan dikonsultasikan

Terwujudny

a

Pembanguna

n

Infrastruktur

Dasar ke-

PUan yang

Terintegrasi,

Berdaya

Guna dan Berkelanjuta


dengan benar)

Komitmen Mutu


yang baik)

Anti Korupsi (Menyiapkan

dengan penuh

tanggungjawab)

n untuk

Kesejahteraa

n

Masyarakat

Meminta izin

untuk

melakukan

konsultasi dengan atasan

Diperolehnya

Izin dari atasan

untuk

melakukan konsultasi

Akuntabilitas (berusaha

melakukan konsultasi guna

tercapainya tujuan)

Nasionalisme (Meminta izin kepada atasan dengan

cermat)

Etika Publik (Sopan dan

santun dalammeminta izin

kepada atasan)

Komitmen Mutu

(Memiliki tujuan yang jelas

untuk berkonsultasi)

Anti Korupsi (Jujur dalam

menyampaikan tujuan

konsultasi)

Melakukan konsultasi

kepada atasan

Mendapat arahan dan

masukan dari

atasan

Akuntabilitas(Adanya arahan dari atasan yang

nantinya dapat


Nasionalisme (Menerima

masukan atasan agar hasil

yang dicapai lebih

maksimal)

Etika Publik (Mengedepankan norma

sopan santun dengan

atasan) Komitmen mutu (adanya

masukan yang sesuai aturan

pelayanan)

Anti korupsi (Transparan

dalam pembuatan alur

pelayanan)

4.

Melakukan

forum

group

diskusi

dalam perancanga

n SOP

Membentuk

Tim FGD

Penunjukan

moderator,

notulen,

dokumentasi,

dan penyedia logistic

Akuntabilitas (Tim yang

telah dibentuk

bertanggujawab dengan

tugasnya)

Nasionalisme (terciptanya rasa persatuan dalam tim)

Etika Publik (Tetap

mengedepankan nilai

norma sopan santun)

Komitmen Mutu (Dalam

pembentukan tim ini

diharapkan dapat

menciptakan FGD yang

bermutu)

Anti Korupsi (Menerima

kritikan yang bersifat membangun)

Terwujudny

a

Pembanguna

n

Infrastruktur

Dasar ke-

PUan yang

Terintegrasi,

Berdaya Guna dan

Berkelanjuta

n untuk

Kesejahteraa

n

Masyarakat


Memilih dan

mengatur

tempat FGD

Tersedianya

tempat FGD

yang nyaman

dan kondusif

Akuntabilitas(pemberitahu

an lokasi FGD kepada

peserta secara aktual)

Nasionalisme (tempat yang

digunakan nyaman dan

aman)

Etika Publik (Mengedepankan norma

sopan santun dengan dalam

pemilihan tempat ) Komitmen mutu (tempat

lokasi fgd mengedepankan

kenyaman)

Anti korupsi (Transparan

dalam pemilihan tempat)

Pelaksanaan

FGD

Membahas isu

pokok diskusi Akuntabilitas


yang dapat


Nasionalisme

(Menyiapkan bahan yang

akan didiskusikan dengan

teliti) Etika Publik (menciptakan

suasana kondusif)

Komitmen Mutu (mampu

mengendalikan waktu

diskusi)

Anti Korupsi (tidak keluar

dari isu diskusi)

5 Melakukan

perbaikan

dan

meminta

persetujuan atasan akan

SOP yang

telah dibuat

Evaluasi

rancangan

SOP yang

telah

dikonsultasikan

Adanya

perbaikan

rancangan SOP

sesuai arahan

atasan

Akuntabilitas (Terwujudnya SOP yang

dapat terukur dan


Nasionalisme (Akan terciptanya pelayanan yang

maksimal bagi masyarakat)

Etika Publik (Tetap

mengedepankan nilai

norma sopan santun dalam

penyusunan SOP)

Komitmen Mutu (Dalam

penyusunan ini diharapkan

mendapat hasi yang baik)

Anti Korupsi (Menerima

kritikan yang bersifat

membangun)

Terwujudny

a

Pembanguna

n

Infrastruktur Dasar ke-

PUan yang

Terintegrasi,

Berdaya

Guna dan

Berkelanjuta

n untuk

Kesejahteraa

n

Masyarakat

Menyiapkan rancangan

yang telah

direvisi

Tersedianya rancangan SOP

dalam bentuk

Hard copy

Akuntabilitas (Terciptanya SOP yang dapat diterima

oleh semua pihak)

Nasionalisme (Terciptanya

pelayanan yang maksimal

sesuai penyusunan yang

telah disepakati)

Etika Publik (Tetap

mengedepankan sopan

santun dalam penyusunan

SOP)

Komitmen Mutu (Terciptanya ide-ide sesuai


dengan peraturan pelayanan

publik)

Anti Korupsi (Transparan

dalam pembuatan alur

pelayanan)

Mengajukan

SOP yang

telah direvisi

kepada atasan

Adanya

persetujuan

atasan akan

SOP yang telah direvisi

Akuntabilitas (Terciptanya

SOP sesuai kesepakatan

dan dpt


Nasionalisme (Terbentuknya SOP yang

sesuai dengan dasar -dasar

pelayanan publik)

Etika Publik (Mengedepankan sopan dan

santun dalam mengajukan

kepada atasan)

Komitmen Mutu (Terbentuknya SOP

bermutu)

Anti Korupsi (Publik dapat mengetahui dengan

jelas alur pelayanan)

6 Pelaporan

hasil

aktualisasi

Melaporkan

kepada atasan

akan hasil

kegiatan

Atasan

mengetahui

hasil dari

kegiatan

aktualisasi yang

dilakukan

Akuntabilitas (Tercapainya kegiatan yang

dapat


Nasionalisme (Melakukan

komunikasi dengan cermat

kepada atasan)

Etika Publik (Ramah,sopan dan

berkomunikasi dengan baik kepada atasan)

Komitmen Mutu (Dapat

menjelaskan hasil kegiatan

dengan baik dan mendasar

)

Anti Korupsi

(Menjelaskan kepada

atasan dengan jujur dan

terperinci)

Terwujudny

a

Pembanguna

n

Infrastruktur

Dasar ke-

PUan yang

Terintegrasi,

Berdaya

Guna dan Berkelanjuta

n untuk

Kesejahteraa

n

Masyarakat

Meminta

persetujuan

akan surat

keputusan SOP yang

telah dibuat

Adanya

persetujuan dari

atasan dengan

penandatanganan Surat

Keputusan SOP

Akuntabilitas (Terciptanya

SOP sesuai kesepakatan

dan dpt

dipertanggungjawabkan) Nasionalisme (Melakukan

komunikasi dengan cermat

kepada atasan)

Etika Publik (Mengedepankan sopan dan

santun dalam mengajukan

kepada atasan)

Komitmen Mutu (Terbentuknya SOP yang

bermutu)

Anti Korupsi (mengesahkan SOP tanpa


adanya gratifikasi)

Meminta

bimbingan

dan dukungan

dalam

evaluasi

pelaksanaan

aktualisasi

Mendapat

dukungan dan

motivasi dalam

evaluasi

pelaksanaan

aktualisasi

Akuntabilitas (Laporan

hasil aktualisasi yang dapat


Nasionalisme (Memberikan informasi

secara benar)

Etika Publik (Bersikap

sopan dan santun terhadap

pimpinan)

Komitmen Mutu (Sadar sepenuhnya akan kewajiban

dalam melaksanakan

aktuaisasi)

Anti Korupsi (Adanya

keterbukaan dalam

memberikan bimbingan)


BAB III

CAPAIAN AKTUALISASI

A. Kendala dan Antisipasi

Dalam melaksanakan aktualisasi di tempat kerja kemungkinan ada hal-hal

yang menjadi kendala bagi peserta. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka

diperlukan strategi untuk menghadapi kendala tersebut agar tidak menimbulkan

ketidakefisienan waktu pelaksanaan yang terbatas. Antisipasi dan strategi menghadapi

kendala dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Antisipasi dan Strategi Menghadapi Kendala

No Uraian Kegiatan Kendala Antisipasi dan Strategi


Aktualisasi

Mengalami kesulitan dalam

bertemu dengan pimpinan

dinas karena kesibukan

beliau

Mengatur jadwal

pertemuan dengan

pimpinan sesuai dengan

kesibukan pimpinan

2 Penyusunan rancangan Standar

Operasional Prosedur

Membutuhkan referensi

dalam penyusunan

rancangan SOP

Melakukan searching

peraturan per undang-

undangan tentang

pedoman penyusunan SOP

3 Konsultasi kepada atasan untuk meneliti dan memeriksa

rancangan SOP

Terjadinya kesalahan dalam

penulisan kata dan tata

aturan penuliasan

Membaca secara teliti

sebelum berkonsultasi

pada atasan

4 Melakukan forum group diskusi

dalam perancangan SOP Karena adanya musibah yang

terjadi yaitu wabah Covid-19

maka FGD tidak bisa

terlaksana dgn jumlah peserta

FGD yang banyak

FGD dilakukan

bersamaan dengan

pemaparan dan loncing

aplikasi dinas PUTR, dan

telah ditetpkannya NEW

NORMAL Pada

kabupaten konawe

kepulauan sebagai zona

hijau

5 Melakukan

perbaikan dan meminta persetujuan

atasan akan SOP

yang telah dibuat


6 pelaporan hasil

aktualisasi

B. Hasil Aktualisasi

Selama pelaksanaan aktualisasi telah dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan mulai

tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 15 April 2020 telah dilaksanakan secara

keseluruhan. Dalam pelaksanaan aktualisasi dimaksud, diperoleh capaian

sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 dibawah ini

Tabel 4. Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS

Judul kegiatan No. 1 Penyampaian Kegiatan Aktualisasi

Tanggal pelaksanaan Kegiatan 10,11,12 MARET 2020

Daftar Lampiran bukti

kegiatan /Evidence

1. Dokumentasi Meminta izin untuk

melaksanakan kegiatan aktualisasi

2. Dokumentasi Menyampaikan rancangan

kegiatan aktualisasi

3. Dokumentasi Konsultasi kepada pimpinan

A. Uraian kegiatan yang dilaksanakan

1. Meminta izin untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi

a. Nilai dasar yang melandasi

1) Akuntabilitas

Saya bertanggungjawab kepada pimpinan dalam menyampaikan rancangan

kegiatan aktualisasi.

2) Nasionalisme

Saat meminta izin kepada pimpinan dengan menghormati pimpinan sebagai

Kepala dinas ditempat kerja saya.

3) Etika Publik

Dalam meminta izin saya bersikap Sopan dan santun kepada pimpinan.

4) Komitmen Mutu

Kegiatan aktualisasi yang saya lakukan merupakan salah satu kegiatan yang

inovatif dalam memaksimalkan penertiban pemanfaatan ruang.

5) Anti Korupsi

Saya bersikap Jujur dalam penyampaian izin sesuai rencana kegiatan yang

dilakukan.


b. Dokumentasi

Gambar 3. Meminta Izin Kepada Kepala Dinas PUTR

c. Analisis Dampak

1) Dampak Positif : Dengan meminta izin dan konsultasi kepada pimpinan

untuk melakukan kegiatan aktualisasi maka penulis dapat melakukan

kegiatan aktualisasi dengan lebih maksimal dengan mempertimbangkan

saran, arahan dan masukan dari pimpinan.

2) Dampak Negatif : Apabila kegiatan meminta izin dan konsultasi kepada

pimpinan untuk melakukan kegiatan aktualisasi tidak terpenuhi maka

kegiatan aktualisasi tidak akan maksimal karena tidak adanya saran,

arahan dan masukan dari pimpinan.

2. Menyampaikan rancangan kegiatan aktualisasi


1) Akuntabilitas

Saya Mempersiapkan dan menjelaskan rancangan kegiatan dengan jelas

kepada pimpinan.

2) Nasionalisme

Saya Menyampaikan rancangan kegiatan yang dilakukan dengan jujur dan

dapat dipercaya

3) Etika Publik

Dalam menyampaikan rancangan kegiatan saya bertutur kata sopan dan


santun kepada pimpinan.

4) Komitmen Mutu

Saya menjelaskan rangkaian kegiatan aktualisasi kepada pimpinan secara

efektif dan jelas.

5) Anti Korupsi

Saya bersikap jujur kepada pimpinan dalam menyampaikan rancangan

aktualisasi yang dilaksanakan.

b. Dokumentasi

Gambar 4. Menyampaikan Rancangan Aktualisasi

c. Analisis Dampak

1) Dampak Positif : Dengan adanya penyampaian rancangan kegiatan

aktualisasi kepada pimpinan maka pimpinan dapat mengetahui akan

tahapan kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan.

2) Dampak Negatif : Bila penyampaian rancangan kegiatan aktualisasi

kepada pimpinan tidak tersampaikan maka pimpinan tidak mengetahui

akan rancangan kegiatan aktualisasi yang akan kita lakukan.

3. Konsultasi kepada pimpinan


1) Akuntabilitas

Dengan berkonsultasi kepada pimpinan saya memperoleh arahan dan


petunjuk yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Nasionalisme

Dalam berkonsultasi kepada pimpinan saya melakukannya dengan selalu

menghargai arahan dan petunjuk pimpinan.

3) Etika Publik

Dalam berkonsultasi kepada pimpinan saya selalu berkata sopan kepada

pimpinan.

4) Komitmen Mutu

Dalam berkonsultasi kepada pimpinan saya mendapatkan petunjuk yang

jelas dan mendasar dari pimpinan.

5) Anti Korupsi

Dalam berkonsultasi kepada pimpinan saya menjelaskan dengan jujur akan

kegiatan yang dilakukan selama aktualisasi.

b. Dokumentasi

Gambar 5. Konsultasi kepada pimpinan

c. Analisis Dampak

1) Dampak Positif : Dengan adanya arahan dan petunjuk dari pimpinan maka

kegiatan aktualisasi yang saya lakukan berjalan dengan lebih maksimal.

2) Dampak Negatif : Tanpa adanya arahan dan petunjuk dari pimpinan maka

kegiatan aktualisasi bisa saja akan mengalami hambatan karena tidak adanya

petunjuk dari pimpinan.

B. Kedudukan dan Peran ASN

Penyampaian Kegiatan Aktualisasi dilakukan dengan antusias (passionate),

cara terbaik (progressive), dan penuh kesabaran (patience) sebagai wujud

sinergitas dengan lintas program, pimpinan, dan mentor (WoG) dalam upaya


peningkatan kepatuhan di Dinas PUTR agar optimalisasi dapat tercapai.

C. Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi

Dengan terlaksananya Penyampaian Kegiatan Aktualisasi dapat

mewujudkan Visi Dinas PUTR Kab Konawe kepulauan yaitu “Terwujudnya

Pembangunan Infrastruktur Dasar Ke-Puan Yang Terintegrasi, Berdaya Guna Dan

Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Serta mewujudkan misi ke-4 Dinas PUTR Kabupaten Konawe Kepulauan

yaitu “mewujudkan penatan, pemanfaatan dan pengendalian ruang berkelanjutan

yang terintegrasi dengan dokumen RTRW.”

D. Analisis Manfaat

Terlaksananya kegiatan ini menentukan terlaksananya kegiatan aktualisasi,

dapat memberikan manfaat dalam menjalankan kegiatan aktulisasi dan

bermanfaat bagi Dinas PUTR dalam melakukan Pelayanan Publik yang baik.

Judul kegiatan No. 2 Penyusunan Rancangan Standar Operasional

Prosedur

Tanggal pelaksanaan

Kegiatan

13 – 20 MARET 2020


kegiatan /Evidence

1. Dokumentasi Mengumpulkan dan menyiapkan

petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan

2. Dokumentasi Melakukan konsultasi dengan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP)

3. Melakukan penyusunan SOP


1. Telaahan SPO terkait Kawasan Tanpa Rokok


1) Akuntabilitas

Dalam kegiatan mengumpulkan dan menyiapkan petunjuk teknis yang

berkaitan dengan kegiatan saya memperoleh petunjuk teknis yang jelas dalam

pembuatan SOP.

2) Nasionalisme


Saya mengumpulkan dan menyiapkan petunjuk teknis yang berkaitan dengan

kegiatan yang sesuai dan dapat dipercaya.

3) Etika Publik

Selanjutnya saya selalu bersikap sopan dalam mencari informasi terkait

petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan yang saya lakukan.

4) Komitmen Mutu

Selanjutnya kegiatan yang saya lakukan ini tercapai dalam mengumpulkan

petunjuk teknis yang sesuai dan bermutu.

5) Anti Korupsi

Dalam kegiatan ini saya menyiapkan petunjuk teknis dengan jujur sehingga

hasil yang diperoleh menjadi lebih baik.

b. Dokumentasi

Gambar 6. Pengumpulan Petunjuk Teknis Penyusunan SOP


c. Analisis Dampak

1. Dampak Positif : Dengan mengumpulkan petunjuk teknis terkait guna

mendapatkan petunjuk dan alur pelaksanaan pengendalian pemanfaatan

ruang sehingga bermanfaat dalam pembuatan rancangan SOP.

2. Dampak Negatif : Tanpa adanya petunjuk teknis yang jelas terkait

kegiatan yang dilakukan maka akan menghambat dalam kegiatan

pembuatan rancangan SOP

2. Melakukan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)


1) Akuntabilitas

Dalam melakukan konsultasi dengan DPMPTSP saya memperoleh

informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Nasionalisme

Dalam melakkan konsultasi saya mendapatkan informasi terkait kegiatan

yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan.

3) Etika Publik

Dalam berkonsultasi dengan DPMPTSP saya menjalin komunikasi dengan

cermat.

4) Komitmen Mutu

Saya melakukan konsultasi dengan DPMPTSP dan memperoleh data yang

riil (Efektif)

5) Anti Korupsi

Dalam berkonsultasi saya berani dalam mencari informasi sehingga

memperoleh data yang saya butuhkan.


b. Dokumentasi

Gambar 7. Melakukan Konsultasi Pada Dinas DPM PTSP

c. Analisis Dampak

1) Dampak Positif : Dengan adanya konsultasi dengan dinas terkait maka

akan membantu dalam penyusunan SOP yang dibuat.

2) Dampak negatif : Jika kurangnya konsultasi dengan dinas terkait guna

memperoleh data yang berhubungan dengan pengendalian pemanfaatan

ruang maka penyusunan Standar Operasional Prosedur dapat mengalami

hambatan karena kurangnya data yang mendukung dalam penyusunan

SOP.

3. Melakukan penyusunan SOP


1) Akuntabilitas

Dalam kegiatan melakukan penyusunan SOP saya melakukan penyusunan

tahapan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan

2) Nasionalisme

Selanjutnya dalam melakukan penyusunan SOP saya menggunakan bahasa

Indonesia yang baku dalam setiap tahapan kegiatan yang disusun.

3) Etika Publik

Saya membuat dan menyusun rancangan SOP berdasarkan aturan yang

berlaku.


4) Komitmen Mutu

Selanjutnya dalam pembuatan rancangan SOP saya secara inovatif

menyusunnya sehingga pengendalian pemanfaatan ruang berjalan dengan

baik.

5) Anti Korupsi

Dalam pembuatan rancangan SOP saya membuat rancangan dengan teliti

dan kerja keras sehingga menghasilkan rancangan yang baik.

b. Dokumentasi

Gambar 8. Penyusunan awal SOP

c. Analisis Dampak

1) Dampak Positif : Dalam kegiatan penyusunan SOP setiap tahapan

kegiatan harus tersusun dengan jelas agar dalam pelaksanaan

pengendalian pemanfaatan ruang nantinya dapat berjalan sesuai tahapan

SOP yang telah dibuat.

2) Dampak Negatif : Bila penyusunan SOP tidak tersusun dengan jelas dan

terarah maka bisa saja rancangan SOP yang sudah dibuat tidak dapat

digunakan dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.


Dalam Penyusunan Rancangan Standar Operasional Prosedur dilakukan

dengan antusias (passionate), cara terbaik (progressive), dan penuh kesabaran


(patience) sebagai wujud sinergitas dengan lintas program, pimpinan, dan mentor

(WoG) dalam upaya peningkatan pelayan publik dan kerjasama yang optimal

dapat tercapai.


Dengan terlaksananya kegiatan Penyusunan Rancangan Standar Operasional

Prosedur Kab. Konawe Kepulauan Serta mewujudkan misi rekomendasi teknis IMB

di Dinas PUTR ke-4 Dinas PUTR Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu

“mewujudkan penatan, pemanfaatan dan pengendalian ruang berkelanjutan yang

terintegrasi dengan dokumen RTRW.”

D. Analisis Manfaat

Terlaksananya kegiatan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)

rekomendasi teknis IMB di Dinas PUTR Kab. Konawe Kepulauan dapat

memberikan kepastian pelaksanaan kegiatan sosialisasi, sehingga Peserta dapat

melanjutkan kegiatan berikutnya.

Judul kegiatan No. 3 Konsultasi kepada atasan untuk meneliti dan

memeriksa rancangan SOP

Tanggal pelaksanaan Kegiatan 23-27 MARET 2020

Daftar Lampiran bukti kegiatan

/Evidence

1. Dokumentasi Menyiapkan rancangan yang

akan dikonsultasikan

2. Dokumentasi Meminta izin untuk

melakukan konsultasi dengan atasan

3. Dokumentasi Melakukan konsultasi kepada

atasan


1. Menyiapkan rancangan yang akan dikonsultasikan


1) Akuntabilitas

Dalam pembuatan rancangan SOP saya mempersiapkan rancangan yang akan

dikonsultasikan secara transparan.

2) Nasionalisme


Selanjutnya saya menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan dengan

semaksimal mungkin (kerja keras).

3) Etika Publik

Saya mempersiapkan rancangan yang akan dikonsultasikan dengan cermat.

4) Komitmen Mutu

Dalam kegiatan menyiapkan rancangan yang dikonsultasikan saya

menyediakan rancangan yang inovatif.

5) Anti Korupsi

Saya menyiapkan rancangan SOP yang akan dikonsultasikan dengan jujur.

b. Dokumentasi

Gambar 9. Mencetak Rancangan SOP

c. Analisis Dampak

1) Dampak Positif : SOP yang telah dirancang dan disiapkan dalam bentuk

hard copy agar mudah dalam mengkonsultasikannya dengan atasan.

2) Dampak Negatif : Jika SOP yang telah dirancang tidak disiapkan dengan

baik pada saat melakukan konsultasi dengan atasan maka hasil yang

diperoleh tidak akan maksimal dan atasan akan meragukan akan

rancangan SOP yang telah kita buat.


2. Meminta izin untuk melakukan konsultasi dengan atasan


1) Akuntabilitas

Kegiatan meminta izin melakukan konsultasi dengan atasan saya lakukan

agar adanya kejelasan dalam tahapan kegiatan SOP yang saya buat sehingga

tujuan saya tercapai.

2) Nasionalisme

Dalam meminta izin untuk melakukan konsultasi dengan atasan Saya

melakukannya dengan sopan dan tidak memaksakan kehendak.

3) Etika Publik

Saya selalu bersikap sopan dan santun dalam kegiatan meminta izin kepada

atasan untuk melakukan konsultasi.

4) Komitmen Mutu

Dengan diperolehnya izin untuk berkonsultasi maka kegiatan dapat

dilakukan dengan efektif.

5) Anti Korupsi

Saya berusaha dengan Jujur dalam menyampaikan tujuan konsultasi kepada

atasan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

b. Dokumentasi

Gambar 10. Izin Untuk Melakukan Konsultasi


c. Analisis Dampak

1) Dampak Positif : Dengan adanya izin untuk berkonsultasi dengan atasan

akan rancangan SOP maka rancangan yang telah dibuat dapat dikoreksi

dan mendapat arahan dari atasan.

2) Dampak Negatif :Jika tidak mendapatkan izin untuk berkonsultasi

dengan atasan akan rancangan SOP yang telah saya buat maka hasil yang

diperoleh kemungkinan tidak maksimal karena kurangnya arahan dan

masukan pada saat penyusunan rancangan SOP.

3. Melakukan konsultasi kepada atasan


1) Akuntabilitas

Dengan melakukan konsultasi kepada atasan maka saya memperoleh arahan

yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Nasionalisme

Dalam melakukan konsultasi kepada atasan saya menerima masukan atasan

hasilsehingga tujuan yang dicapai lebih maksimal.

3) Etika Publik

Dalam melakukan konsultasi kepada atasan saya selalu mengedepankan

norma sopan santun dengan atasan.

4) Komitmen Mutu

Dengan melakukan konsultasi dengan atasan maka saya memperoleh

masukan yang sesuai aturan pelayanan.

5) Anti Korupsi

Dengan mendapatkan arahan dan masukan dari atasan maka saya dapat

membuat rancangan SOP dengan lebih teliti dan bertanggung jawab.


b. Dokumentasi

Gambar 11. Konsultasi Rancangan SOP Kepada Atasan

c. Analisis Dampak

1) Dampak Positif : Dengan melakukan konsultasi dan meminta arahan

dari atasan atas rancangan SOP yang telah dibuat maka dapat diketahui

kekurangan-kekurangan dari rancangan yang telah dibuat, sehingga

rancangan SOP yang dihasilkan nantinya akan menjadi lebih baik.

2) Dampak Negatif : Apabila tidak adanya konsultasi kepada atasan akan

SOP yang telah dibuat maka kita tidak mengetahui kekurangan akan

rancangan yang telah dibuat.


Pelaksanaan kegiatan Konsultasi kepada atasan untuk meneliti dan

memeriksa rancangan SOP dilakukan dengan antusias (passionate), cara terbaik

(progressive), dan penuh kesabaran (patience) agar optimalisasi kualitas mutu

hasil pelayan publik dan kerjasama yang optimal tercapai.


Dengan terlaksananya kegiatan Konsultasi kepada atasan untuk meneliti dan

memeriksa rancangan SOP Standar Operasional Prosedur Kab. Konawe Kepulauan

Serta mewujudkan misi rekomendasi teknis IMB di Dinas PUTR ke-4 Dinas PUTR

Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu “mewujudkan penatan, pemanfaatan dan

pengendalian ruang berkelanjutan yang terintegrasi dengan dokumen RTRW.”


D. Analisis Manfaat

Terlaksananya kegiatan Konsultasi kepada atasan untuk meneliti dan

memeriksa rancangan SOP dapat memberikan informasi saran dan masukan

terkait SOP rekomendasi teknis kesesuaian ruang di Dinas PUTR Kab. Konawe

Kepulauan kepada peserta sosialisasi sehangga dapat meningkatkan

pengetahuan.

Judul kegiatan No. 4 melakukan Forum Group Diskusi

Tanggal pelaksanaan Kegiatan


kegiatan /Evidence

1. Dokumentasi Membentuk Tim FGD

Dokumentasi konsultasi dengan mentor

2. Dokumentasi Memilih dan mengatur tempat

FGD

3. Dokumentasi Pelaksanaan FGD


1. Membentuk TIM FGD


1) Akuntabilitas

Dalam pembentukan TIM FGD dilakukan secara terbuka dengan

mendengarkan setiap saran masukan yang diberikan

2) Nasionalisme

Selanjutnya Tim yang sudh terbentuk bekerja sesuai dengan tugas secara

gotong royong (saling membantu).

3) Etika Publik

Saya membentuk TIM dengan cermat dan sesuai dengan kemampuan

masing-masing.

4) Komitmen Mutu

Dalam kegiatan pembentukan TIM ide yang kretif dan inovatif selalu

tersampaikan.

5) Anti Korupsi

Dalam pembentukan dilangsungkan secara terbukan dan transparan.


Dokumentasi

Gambar 12. Pembentukan TIM

b. Analisis Dampak

1) Dampak Positif : SOP yang telah dirancang dan disiapkan dalam bentuk

hard copy agar mudah dalam mengkonsultasikannya dengan atasan.

2) Dampak Negatif : Jika SOP yang telah dirancang tidak disiapkan dengan

baik pada saat melakukan konsultasi dengan atasan maka hasil yang

diperoleh tidak akan maksimal dan atasan akan meragukan akan

rancangan SOP yang telah kita buat.

2. Memilih dan mengatur tempat FGD


1) Akuntabilitas

Kegiatan Memilih dan mengatur tempat FGD saya lakukan agar adanya

kejelasan dalam tahapan kegiatan SOP yang saya buat sehingga tujuan saya

tercapai.

2) Nasionalisme

Dalam meminta izin untuk tempat FGD pada pemilik tempat dalam hal ini

Dinas prikanan kabupaten dilakukan dengan sopan dan tidak memaksakan

kehendak.

3) Etika Publik

Saya selalu bersikap sopan dan santun dalam kegiatan meminta izin kepada

pemilik tempat dlam hal ini dinas perikanan kabupaten.

4) Komitmen Mutu

Dengan diperolehnya izin untuk melangsungkan FGD di aula dinas


perikanan kabupaten maka kegiatan dapat dilakukan dengan efektif.

5) Anti Korupsi

Saya berusaha dengan Jujur dalam menyampaikan tujuan kegiatan FGD ini

kepada pemilik tempat sehingga dapat terlaksana dengan baik.

b. Dokumentasi

Gambar 13. Izin Untuk Melakukan FGD

c. Analisis Dampak

1) Dampak Positif : Dengan adanya lokasi tempat berlangsungnya FGD

maka proses diskusi terkait SOP dapat berjalan lancer dan sesui target

yang di inginkan.

2) Dampak Negatif :Jika tidak mendapatkan tempat untuk melangsungkan

FGD maka pembuatan SOP akan terhambat dan kurangnya masukan

perbaikan atas SOP yang dibuat.

3. Pelaksanaan FGD


1) Akuntabilitas

Dengan melakukan konsultasi kepada atasan maka saya memperoleh arahan

yang dapat dipertanggungjawabkan.


2) Nasionalisme

Dalam melakukan konsultasi kepada atasan saya menerima masukan atasan

hasilsehingga tujuan yang dicapai lebih maksimal.

3) Etika Publik

Dalam melakukan konsultasi kepada atasan saya selalu mengedepankan

norma sopan santun dengan atasan.

4) Komitmen Mutu

Dengan melakukan konsultasi dengan atasan maka saya memperoleh

masukan yang sesuai aturan pelayanan

5) Anti Korupsi

Dengan mendapatkan arahan dan masukan dari atasan maka saya dapat

membuat rancangan SOP dengan lebih teliti dan bertanggung jawab.

b. Dokumentasi

Gambar 14. Pelaksanaan FGD

c. Analisis Dampak

1) Dampak Positif : Dengan melakukan forum group diskusi atas

rancangan SOP yang telah dibuat maka dapat diketahui kekurangan-

kekurangan dari rancangan yang telah dibuat, sehingga rancangan SOP

yang dihasilkan nantinya akan menjadi lebih baik.

2) Dampak Negatif : Apabila tidak adanya konsultasi kepada atasan akan

SOP yang telah dibuat maka kita tidak mengetahui kekurangan akan

rancangan yang telah dibuat.


Pelaksanaan Forum Group Diskusi di Dinas PUTR Kab. Konawe


Kepulauan dilakukan dengan antusias (passionate), cara terbaik (progressive),

dan penuh kesabaran (patience) sebagai wujud sinergitas , pimpinan, dan mentor

(WoG) agar optimalisasi kualitas mutu hasil pelayan publik dan kerjasama

yang optimal dapat tercapai.


Dengan terlaksananya kegiatan Forum Group Diskusi di Dinas PUTR

dapat mewujudkan Visi Dinas PUTR Kab Konawe kepulauan yaitu “Terwujudnya






D. Analisis Manfaat

Pelaksanaan kegiatan Forum Group Diskusi dapat meningkatkan

pengetahuan, pemahaman serta banyaknya masukan saran yang diberikan

sehingga standar operasional yang dibuat dapat berguna sebagaimana mestinya

dan tentunya dapat memudahkan dalam proses pelayanan Dinas PUTR kepada

masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan secara berkelanjutan.

Judul kegiatan No. 5 Melakukan perbaikan dan meminta persetujuan

atasan akan SOP yang telah dibuat

Tanggal pelaksanaan

Kegiatan

30MARET – 3 APRIL 2020


kegiatan /Evidence

1. Dokumentasi Evaluasi rancangan SOP yang telah

dikonsultasikan

2. Dokumentasi Menyiapkan rancangan yang telah

direvisi

3. Dokumentasi Mengajukan SOP yang telah

direvisi kepada atasan


1. Evaluasi rancangan SOP yang telah dikonsultasikan



1) Akuntabilitas

Kegiatan evaluasi rancangan SOP yang saya lakukan dapat terwujudnya

sehingga SOP yanga saya buat berguna untuk penertiban pemanfaatan ruang

(Tanggung jawab).

2) Nasionalisme

Dengan adanya perbaikan rancangan SOP tercipta pelayanan yang maksimal

guna kepentingan bersama.

3) Etika Publik

Dalam kegiatan evaluasi rancangan SOP ini saya melakukan perbaikan

rancangan SOP sesuai arahan atasan.

4) Komitmen Mutu

Dalam penyusunan perbaikan rancangan SOP ini saya mendapat hasil yang

baik dan SOP yang saya buat dapat berguna bagi penertiban dan pengendalian

pemanfaatan ruang.

5) Anti Korupsi

Dengan adanya perbaikan rancangan SOP dari atasan maka saya lebih fokus

dan teliti sehingga tujuan yang dicapai dapat terlaksana.

b. Dokumentasi

Gambar 15. Melakukan Perbaikan Rancangan SOP


c. Analisis Dampak

1) Dampak Positif : Dengan melakukan evaluasi dan menyempurnakan

rancangan SOP yang telah dikonsultasikan saya berharap nantinya akan

menghasilkan rancangan yang bisa diterapkan dalam pengendalian dan

penertiban pemanfaatan ruang di Kabupaten Kolaka Timur.

2) Dampak Negatif : Apabila tidak melakukan evaluasi akan rancangan

SOP yang telah dikonsultasikan maka tidak akan mendapatkan hasil

yang baik karena masukan-masukan dari atasan tidak dapat dimasukkan

dalam rancangan.

2. Menyiapkan rancangan yang telah direvisi


1) Akuntabilitas

Dengan adanya rancangan yang telah direvisi maka terciptanya SOP yang

menjadi acuan dalam pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang (konsisten).

2) Nasionalisme

Dengan menyiapkan rancangan SOP yang telah direvisi berarti saya telah

amanah dengan mempertimbangkan masukan dari atasan sehingga tercipta

SOP yang baik dan terarah.

3) Etika Publik

Kegiatan ini menuntut saya untuk lebih bertanggung jawab dalam

menyelesaikan SOP rancangan yang akan berguna dalam pelaksanaan

penertiban pemanfaatan ruang.

4) Komitmen Mutu

Dengan adanya perbaikan rancangan maka terciptanya ide-ide sesuai dengan

peraturan pelayanan publik.

5) Anti Korupsi

Dengan menyiapkan rancangan yang telah direvisi maka saya telah

melakukan perbaikan akan SOP yang saya buat sesuai dengan arahan atasan.


b. Dokumentasi

Gambar 16. Mencetak SOP Revisi

c. Analisis Dampak

1) Dampak Positif : Dengan menyiapkan rancangan yang telah direvisi

dalam bentuk hard copy maka atasan dapat melihat kembali dan

melakukan koreksi apabila masih ada yang masih perlu direvisi.

2) Dampak Negatif : Jika rancangan SOP atasan yang telah direvisi tidak

disiapkan maka atasan tidak dapat meneliti lagi hasil perbaikan yang

telah dilakukan. .

3. Mengajukan SOP yang telah direvisi kepada atasan


1) Akuntabilitas

Dengan adanya persetujuan atasan dalam rancangan yang telah direvisi maka

tercipta SOP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penertiban pemanfaatan

ruang sesuai kesepakatan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Nasionalisme


Dengan adanya persetujuan atasan akan rancangan SOP maka tercipta aturan

guna kepentingan bersama dalam penertiban pemanfaatan ruang.

3) Etika Publik

Kegiatan ini menuntut saya untuk lebih bersikap hormat kepada atasan dalam

mengajukan rancangan SOP yang telah direvisi.

4) Komitmen Mutu

Dengan adanya persetujuan atasan maka SOP yang dihasilkan akan membuat

kegiatan penertiban pemanfaatan ruang menjadi lebih efisien.

5) Anti Korupsi

Pengajuan SOP yang telah direvisi kepada atasan saya lakukan dengan jujur

sesuai arahan atasan.

b. Dokumentasi

Gambar 17. Persetujuan Rancangan SOP

c. Analisis Dampak

1) Dampak Positif : Dengan mengajukan SOP yang telah direvisi kepada

atasan dan adanya persetujuan atasan akan SOP yang telah saya revisi

maka diharapkan akan menghasilkan rancangan yang bisa diterapkan

dalam pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang di Kabupaten

Kolaka Timur.

2) Dampak Negatif : Apabila tidak ada persetujuan dari atasan akan SOP


yang telah direvisi maka rancangan SOP yang telah dibuat tidak dapat

dilanjutkan kepada pimpinan

.


Pelaksanaan Kegiatan perbaikan dan meminta persetujuan atasan akan SOP

yang telah dibuat dilakukan dengan antusias (passionate), cara terbaik

(progressive), dan penuh kesabaran (patience) sebagai wujud sinergitas agar

optimalisasi kualitas mutu hasil pelayan public dan kerjasama yang optimal

tercapai.


Dengan terlaksananya kegiatan perbaikan dan meminta persetujuan atasan

akan SOP yang telah dibuat dapat mewujudkan Visi Dinas PUTR Kab Konawe

kepulauan yaitu “Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Dasar Ke-Puan Yang

Terintegrasi, Berdaya Guna Dan Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”




D. Analisis Manfaat

Dengan terlaksananya kegiatan perbaikan dan meminta persetujuan atasan

akan SOP yang telah dibuat maka dengan begitu standart operasional prosedur yang

telah direvisi layak untuk dilaksanakan dalam penerbitan rekomendasi teknis

kesesuaian ruang nantinya.


Judul kegiatan No. 6 Pelaporan hasil aktualisasi

Tanggal pelaksanaan

Kegiatan

10- 14 APRIL 2020


kegiatan /Evidence

1. Dokumentasi Melaporkan kepada atasan akan

hasil kegiatan

2. Dokumentasi Meminta persetujuan akan surat

keputusan SOP yang telah dibuat

3. Dokumentasi Meminta bimbingan dan dukungan

dalam evaluasi pelaksanaan aktualisasi


1. Melaporkan kepada atasan akan hasil kegiatan.


1) Akuntabilitas

Dalam melaporkan kepada atasan akan hasil kegiatan yang telah saya

lakukan maka saya bertanggungjawab melaporkan yang sejelas-jelasnya

kepada atasan akan hasil kegiatan penyusunan SOP yang telah saya

selesaikan.

2) Nasionalisme

Dalam Melaporkan kepada atasan akan hasil kegiatan yang saya lakukan

saya dengan berlandaskan sikap hormat menghormati memberikan

penjelasan akan hasil kegiatan yang telah dilakukan.

3) Etika Publik

Dalam berkomunikasi dengan atasan guna melaporkan hasil kegiatan yang

saya lakukan maka saya bersikap ramah dan sopan kepada atasan.

4) Komitmen Mutu

Selanjutnya ketika melaporkan hasil kegiatan saya dapat menjelaskan hasil

kegiatan dengan efisien dan mendasar kepada atasan.

5) Anti Korupsi

Saya menjelaskan kepada atasan dengan jujur dan terperinci akan hasil

kegiatan yang dilakukan


b. Dokumentasi

Gambar 18. Pelaporan Hasil Kegiatan

c. Analisis Dampak

1) Dampak positif : Dengan adanya laporan kepada atasan akan hasil

kegiatan yang telah dilakukan maka atasan dapat mengetahui

perkembangan dan hasil dari aktualisasi yang dilakukan dengan harapan

atasan dapat mengapresiasi kegiatan yang telah dilakukan sehingga

membawa dampak positif khususnya dalam pengendalian dan penertiban

pemanfaatan ruang di Kabupaten Kolaka Timur.

2) Dampak negatif : Apabila kegiatan hasil aktualisasi tidak dilaporkan

kepada atasan maka atasan tidak mengetahui perkembangan dan hasil

dari aktualisasi yang dilakukan.

2. Meminta persetujuan akan surat keputusan SOP yang telah dibuat


1) Akuntabilitas

Dengan meminta persetujuan akan surat keputusan SOP yang telah dibuat

maka dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang

dapat dipertanggungjawabkan.

2) Nasionalisme

Dengan adanya persetujuan Atasan akan SOP yang telah dibuat maka akan

tercipta aturan guna kepentingan bersama dalam penertiban pemanfaatan


ruang.

3) Etika Publik

Dalam meminta persetujuan kepada atasan saya bersikap hormat dan cermat

kepada atasan.

4) Komitmen Mutu

Dengan adanya persetujuan atasan maka SOP yang dihasilkan akan membuat

kegiatan penertiban pemanfaatan ruang menjadi lebih efektif.

5) Anti Korupsi

Dengan kerja keras saya memperoleh persetujuan akan hasil dari kegiatan

yang telah dilakukan.

b. Dokumentasi

Gambar 19. Persetujuan Surat Keputusan SOP

c. Analisis Dampak

1) Dampak positif : Dengan adanya persetujuan akan Surat Keputusan SOP

yang telah dibuat maka dapat menjadi panduan dalan pengendalian dan

penertiban pemanfaatan ruang pada Dinas PUTR Kabupaten Konawe

Kepulauan.

2) Dampak Negatif : Bila surat keputusan SOP tidak mendapat persetujuan

dari atasan maka SOP tersebut tidak dapat menjadi panduan dalan

pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang pada Dinas PUTR


Kabupaten Konawe Kepulauan..

3. Meminta bimbingan dan dukungan dalam evaluasi pelaksanaan aktualisasi


1) Akuntabilitas

Dalam meminta bimbingan dan dukungan dalam evaluasi pelaksanaan

kegiatan aktualisasi saya dapat mempertanggung jawabkan laporan hasil

aktualisasi yang telah dibuat dengan jujur.

2) Nasionalisme

Selanjutnya saya memberikan informasi secara benar dan dapat dipercaya

pada saat evaluasi aktulisasi.

3) Etika Publik

Dalam meminta bimbingan dan dukungan kepada atasan saya bersikap

sopan dan santun.

4) Komitmen Mutu

Selanjutnya saya dengan teliti dan cermat mendengarkan bimbingan dari

atasan sehingga pelaksanaan evaluasi aktualisasi berjalan dengan lancar

5) Anti Korupsi

Pada saat evaluasi pelaksanaan aktualisasi saya bersikap jujur akan hasil

kegiatan yang dilakukan

b. Dokumentasi

Gambar 20. Bimbingan Mentor dan Pimpinan Menghadapi Pelaksanaan Evaluasi Aktualisasi


c. Analisis Dampak

1) Dampak Positif : Dengan adanya Bimbingan dan dukungan evaluasi

pelaksanaan aktualisasi oleh atasan maka diharapkan agar dapat

memberikan dukungan dan arahan dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan

aktualisasi nantinya.

2) Dampak Negatif : tidak adanya dukungan dan arahan dari pimpinan bila

tidak ada bimbingan dari atasan dalam evaluasi kegiatan aktualisasi.


Pelaksanaan Kegiatan Pelaporan hasil aktualisasi dilakukan dengan

antusias (passionate), cara terbaik (progressive), dan penuh kesabaran (patience)

sebagai wujud sinergitas agar optimalisasi kualitas mutu hasil pelayan public

dan kerjasama yang optimal tercapai.

C. Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisas

Dengan terlaksananya kegiatan Pelaporan hasil aktualisasi dapat

mewujudkan Visi Dinas PUTR Kab Konawe kepulauan yaitu “Terwujudnya






D. Analisis Manfaat

Dengan terlaksananya Pelaporan hasil aktualisasi maka Dinas PUTR telah

mengetahui standar operasional prosedur dalam menerbitkan rekomendasi teknis

kesesuaian ruang yang akan menjadi bahan acuan dalam penerbitan IMB dari Dinas

PM-PTSP sebagai yang berwenang, selain itu dengan adanya SOP ini diharapkan

pengawasan penertiban pemanfaatan ruang dapat berjalan dengan sebagaimana

mestinya.


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil Aktualisasi “Optimalisasi Pengendalian dan Penertiban

Pemanfaatan Ruang Melalui Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)” pada

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan maka penulis

dapat menarik kesimpulan antara lain :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dihasilkan menjadi panduan dalam

kegiatan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang di Dinas PUTR

Kabupaten Konawe Kepulauan, sehingga dengan adanya SOP dapat

mengoptimalkan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang.

2. Dalam pelaksanaan tahap aktualisasi ini peserta Diklatsar dapat

mengimplementasikan nilai-nilai dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika

publik, Komitmen mutu dan Anti korupsi (ANEKA) dalam setiap kegiatan.

B. Saran

Nilai-nilai dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti

Korupsi (ANEKA) sebaiknya selalu dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan

tugas pokok dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara sehingga visi dan misi

organisasi dapat dijalankan dengan baik dan amanah.


Daftar Pustaka

Lembaga Administrasi Negara RI, Akuntabilitas: Modul Pelatihan Dasar Calon PNS. LAN

RI, Jakarta, 2017

Lembaga Administrasi Negara RI, Nasionalisme: Modul Pelatihan Dasar Calon PNS. LAN

RI, Jakarta, 2017

Lembaga Administrasi Negara RI, Etika Publik: Modul Pelatihan Dasar Calon PNS. LAN RI,

Jakarta, 2017

Lembaga Administrasi Negara RI, Komitmen Mutu: Modul Pelatihan Dasar Calon PNS.

LAN RI, Jakarta, 2017

Lembaga Administrasi Negara RI, Anti Korupsi: Modul Pelatihan Dasar Calon PNS. LAN

RI, Jakarta, 2017

Lembaga Administrasi Negara RI, Manajemen ASN: Modul Pelatihan Dasar Calon PNS.


Lembaga Administrasi Negara RI, Whole of Government: Modul Pelatihan Dasar Calon PNS.


Lembaga Administrasi Negara RI, Pelayanan Publik: Modul Pelatihan Dasar Calon PNS.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara


L A M P I R A N


Formulir 1.A RANCANGAN AKTUALISASI

Nama Peserta YUSRIL APRIANTO, ST

Tugas/Jabatan (sesuai formasi) ANALIS TATA RAUNG

1. PROFIL LEMBAGA

A Nama Satuan Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RAUANG KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

B Visi Organisasi “Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Dasar Ke-Puan Yang

Terintegrasi, Berdaya Guna Dan Berkelanjutan Untuk

Kesejahteraan Masyarakat

C Misi Organisasasi a. Terbangunya aksesibilitas lingkar pulau dan antar wilayah yang mantap.

b. Tersedianya layanan menyeluruh air bersih dan sanitasi masyarakat c. Terbangunnya sarana prasarana irigasi dalam mendukung

swasembada pangan. d. Mewujudkan penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang

berkelanjutan yang teritegrasi dengan dokumen RTRW D Nilai-nilai Organisasi

E

Struktur Organisasi pada Satuan Kerja

F Tugas Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

G Tugas Unit/Atasan Langsung/ Mentor

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas untuk memberikan pelayan teknis, administrasi, menyusun pelaksanaan program penyuluhan, pelatihan, penetapan metode dan pelaksanaan supervise penataan ruang

H Rincian Tugas dan Fungsi dan atau Tugas Tambahan, dan atau Kegiatan Inisiatif Sendiri dengan Persetujuan Atasan

Tugas Tambahan : 1) Pembuatan standar operasional prosedur penerbitan rekomendasi

teknis kesesuaian ruang guna menjadi bahan pertibangan dalm penerbitan IMB .


2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN ALTERNATIF SOLUSI

NO URAIAN

TUGAS

PERMASALAHAN SOLUSI


Aktualisasi

Mengalami kesulitan dalam

bertemu dengan pimpinan

dinas karena kesibukan beliau

Mengatur jadwal pertemuan dengan

pimpinan sesuai dengan kesibukan

pimpinan

2 Penyusunan rancangan Standar

Operasional Prosedur

Membutuhkan referensi

dalam penyusunan rancangan

SOP

Melakukan searching peraturan per

undang-undangan tentang pedoman

penyusunan SOP

3 Konsultasi kepada atasan untuk

meneliti dan memeriksa

rancangan SOP

Terjadinya kesalahan dalam

penulisan kata dan tata aturan

penuliasan

Membaca secara teliti sebelum

berkonsultasi pada atasan

4 Melakukan forum group

diskusi dalam perancangan SOP

Karena adanya musibah yang

terjadi yaitu wabah Covid-19

maka FGD tidak bisa

terlaksana dgn jumlah peserta

FGD yang banyak

FGD dilakukan bersamaan dengan

pemaparan dan loncing aplikasi dinas

PUTR, dan telah ditetpkannya NEW

NORMAL Pada kabupaten konawe

kepulauan sebagai zona hijau


3. RENCANA KEGIATAN AKTUALISASI SESUAI NILAI-NILAI DASAR PNS

NO

KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN

NILAI DASAR YANG AKAN DIAKTUALISASIKAN DALAM KEGIATAN: AKUNTABILITAS, NASIONALISME, ETIKA PUBLIK, KOMITMEN

MUTU, ANTI KORUPSI


Aktualisasi

1. AKUNTABILITAS Kegiatan ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

2. NASIONALISME Kegiatan ini mengandung hormat-menghormati antara atasan dan bawahan

3. ETIKA PUBLIK Kegiatan ini mengandung nilai sopan santun dan hormat kepada pimpinan

4. KOMITMEN MUTU Dalam kegiatan ini dapat meningkatkan efektif dan efisiensi kerja

5. ANTI KORUPSI Berkerja dengan jujur sehingga dapat mengefisienkan biaya

2 Penyusunan rancangan

Standar Operasional Prosedur


2. NASIONALISME, Kegiatan ini bermaksud untuk kepentingan bersama & bekerja sama

3. ETIKA PUBLIK Kegiatan ini dilakukan dengan cermat dan sesuai aturan Tata Naskah.

4. KOMITMEN MUTU Dalam kegiatan ini dapat meningkatkan efektif dan efisiensi kerja

5. ANTI KORUPSI Kegiatan ini dilaksanakan dengan kerja keras serta disiplin dalam melakukan kegiatan.

3

Konsultasi kepada atasan

untuk meneliti dan

memeriksa rancangan SOP

1. AKUNTABILITAS, Salah satu bentuk pertanggungjawaban yaitu sosialisasi

2. NASIONALISME, Kegiatan ini bermaksud untuk kepentingan bersama

3. ETIKA PUBLIK, Disiplin adalah contoh sikap seorang ASN yang baik

4. KOMITMEN MUTU Inovasi adalah bentuk komitmen mutu

5. ANTI KORUPSI, Hadir tepat waktu merupakan salah satu buktinya


4 Melakukan forum group

diskusi dalam

perancangan SOP



3. ETIKA PUBLIK Kegiatan ini mengandung nilai sopan santun.

4. KOMITMEN MUTU Dalam kegiatan ini mengandung Orientasi hasil (efektifitas)

5. ANTI KORUPSI Kegiatan ini mengandung nilai disiplin & jujur dan dilaksanakan dengan kerja keras serta disiplin dalam melakukan kegiatan.

5

Melakukan perbaikan dan

meminta persetujuan

atasan akan SOP yang

telah dibuat



3. ETIKA PUBLIK Kegiatan ini mengandung nilai sopan santun.


5. ANTI KORUPSI Kegiatan ini mengandung nilai disiplin & jujur dan dilaksanakan dengan kerja keras serta disiplin dalam melakukan kegiatan.

6 pelaporan hasil aktualisasi

1. AKUNTABILITAS, Salah satu bukti pertanggungjawaban atas kegiatan

2. NASIONALISME, Salah satu bukti cinta tanah air tercermin dalam kegiatan ini

3. ETIKA PUBLIK Kegiatan ini mengandung nilai sopan santun dan hormat kepada pimpinan


5. ANTI KORUPSI Kegiatan ini mengandung nilai disiplin & jujur

Kendari, 2020 Menyetujui:

Mentor Peserta Diklat DIMAN BASRUHUN, ST.,MPW YUSRIL APRIANTO, ST

NIP. 19750206 200804 1 001 NIP. 19960415 201903 1 001

Catatan : Formulir ini diisi dengan persetujuan Mentor dan dikumpulkan pada saat materi Penjelasan Aktualisasi tgl. …………………………………..2020 (sudah ditanda tangani oleh Mentor), serta dilampirkan dalam Laporan Seminar Rancangan Aktualisasi


Formulir 1.B JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI

Nama Peserta : YUSRIL APRIANTO, ST Unit Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN Waktu : 10 MARET 2020 – 14 APRIL 2020

No

. Kegiatan

BULAN

Maret April

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 penyampaian kegiatan

aktualisasi

2 Penyusunan Rancangan

Standar Operasional Prosedur

3

Konsultasi kepada atasan

untuk meneliti dan memeriksa

rancangan SOP

4

Melakukan forum group

diskusi dalam perancangan

SOP

5

Melakukan perbaikan dan

meminta persetujuan atasan

akan SOP yang telah dibuat

6 Pelaporan hasil aktualisasi

Ket:

Hari

Libur

Proses Kegiatan Aktualisasi dan Habituasi


Formulir 2

STRATEGI PEMBIMBINGAN (Rincian Pelaksanaan Bimbingan) (Catatan bimbingan oleh: Mentor )

No Tanggal/

Waktu Catatan Bimbingan

Hasil capaian/

output Paraf

Menyetujui:

Mentor Peserta Diklat DIMAN BASRUHUN, ST.,MPW YUSRIL APRIANTO, ST NIP. 19750206 200804 1 001 NIP. 19960415 201903 1 001

Mengetahui :

KEPALA DINAS PUTR Kabupaten Konawe Kepulauan

ISRAWAN SULPA, ST., Dipl., WRD NIP. 19691015 199203 1 011

Catatan Digunakan pada saat off campus, formulir ini dilampirkan dalam Laporan Hasil Aktualisasi pada Seminar Aktualisasi tanggal ……………………… 2020, beserta bukti fisik dalam bentuk foto, video, testimoni, print out dokumen, dsb.


Formulir 3 STRATEGI PEMBIMBINGAN Rincian Pelaksanaan Bimbingan

(Catatan bimbingan oleh: Coach ) Nama Peserta : YUSRIL APRIANTO, ST

Satuan Kerja : Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

Tempat Aktualisasi : DINAS PUTR Kabupaten Konawe Kepulauan

No Tanggal/

Waktu Catatan Bimbingan

Hasil capaian/

output Paraf

Menyetujui:

Coach Peserta Diklat

YURI, S.Sos YUSRIL APRIANTO, ST NIP. 19710705 199403 1 008 NIP. 19960415 201903 1 001 Catatan: Digunakan pada saat off campus, formulir ini dilampirkan dalam Laporan Hasil Aktualisasi pada Seminar Aktualisasi tanggal ………………………. 2020, beserta bukti fisik dalam bentuk foto, video, testimoni, print out dokumen, dsb.


Formulir 5 RENCANA AKSI AKTUALISASI NILAI DASAR

No. Kegiatan/ Tahapan Kegiatan Nilai-Nilai Dasar Teknik Aktualisasi

1 1

2 3 4 1. Penyampaian Kegiatan Aktualisasi

Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, Anti korupsi.

Penerapan nilai dasar dan tertib administrasi

2. Penyusunan rancangan Standar Operasional Prosedur



3. Konsultasi kepada atasan untuk meneliti dan memeriksa rancangan SOP



4. Melakukan forum group diskusi

dalam perancangan SOP



5. Melakukan perbaikan dan meminta

persetujuan atasan akan SOP yang

telah dibuat



6. pelaporan hasil aktualisasi Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, Anti korupsi.


Kendari, …………………..2020 Menyetujui

Mentor/Atasan Langsung Peserta DIMAN BASRUHUN, ST.,MPW YUSRIL APRIANTO, ST NIP. 19750206 200804 1 001 NIP. 19960415 201903 1 001

Mengetahui Coach

YURI, S.Sos NIP. 19710705 199403 1 008

Documents

BAB I Pendahuluan Latar Belakang - e.diklatgarbarata.id