BAB I Pendahuluan Latar Belakang - e.diklatgarbarata.id

BAB I
Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 5
tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki tugas sebagai pelaksana kebijakan,
pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Sebagai pelaksana kebijakan ASN
diwajibkan untuk dapat taat pada pengambil keputusan sehingga pemerintahan dapat
berjalan dengan tertib. Sebagai pelayan publik berarti ASN memiliki tanggung jawab
untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan adil dan merata.
Sementara sebagai perekat pemersatu bangsa berarti ASN memiliki peran penting
untuk menjaga persatuan Negara Indonesia dan sebagai agen penghubung berbagai
lapisan masyaraka. Pelaksanaan tugas ASN tersebut membutuhkan profesionalisme
yang dibentuk dari kompetensi kemampuan teknis dan nilai-nilai yang sesuai dengan
kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang penting sebagai seorang ASN untuk
diinternalisasi adalah Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan
Anti Korupsi. Nilai-nilai tersebut yang seharusnya dapat menjadi dasar dari setiap
kegiatan seorang ASN yang berintegritas sehingga dapat menjalankan tugasnya
dengan penuh tanggung jawab kepada bangsa.
Seorang ASN yang profesional harus tanggap dengan dinamika perkembangan
zaman. ASN dituntut untuk mampu memahami dan merespon isu-isu strategis yang
terus berkembang mempengaruhi kondisi stablitas dunia. Seorang ASN yang tidak
mampu merespon dengan baik isu-isu strategis yang ada baik dalam skala
internasional maupun skala lingkungan kerja akan mengakibatkan pemerintahan yang
tidak berjalan dengan baik dan tidak berkembang. Kemampuan untuk dapat responsif
terhadap isu strategis ini diperlukan untuk dapat menyiapkan langkah- langkah taktis
untuk menangkap potensi dan menghadapi masalah yang datang bersama dengan isu
strategis di tengah era disrupsi yang banyak membawa perubahan secara tiba-tiba dan
tidak diduga sebelumnya. Melalui ASN yang profesional berkompetensi dan
berkepribadian bangsa seorang ASN diharapkan dapat merespon setiap perubahan
dengan langkah strategis dan dengan tetap menjaga ciri dan kebudayaan bangsa
Indonesia. Oleh karena itu selain menggunakan kompetensi teknis yang dimiliki
Optimalisasi Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang melalui Pembuatan Standar Opersional Prosedur (SOP)”. Page 2
masing-masing ASN, ASN perlu untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai
ANEKA dengan baik dalam merespon isu strategis yang sedang dihadapi.
Kabupaten konnawe kepulauan (pulau Wawonii) merupakan daerah otonom
baru (DOB) sesuai undang-undang No. 13 tahun 2013 tentang pembentukan
kabupaten konawe kepulauan di provinsi Sulawesi tenggara. Sebagai daerah otonom
baru pemekaran dari kabupaten konawe dan berada dalam gugusan pulau-pulau
dibagian timur provinsi Sulawesi tenggara, tepatnya disebelah pulau buton dan
kendari. Wilayahnya diposisi yang sangat strategis karena prairan lautnya dilalui oleh
jalur pelayaran kawasan timur dan barat Indonesia, berada pada kawasan yang sangat
potensial yakni diapit oleh laut banda dan selat buton yang memiliki potensi sumber
daya keragaman hayati kelauatan dan perikanan cukup besar.
Seksi pengendalian tata ruang merupakan salah satu seksi yang berkedudukan dibawah
bidang tata ruang pada unit kerja Dinas Pekerjaan Umum, dan Tata Ruang. Dalam
pelaksanaan tugasnya, Seksi pengendalian tata ruang mempunyai tugas pokok dan
fungsi yaitu: 1) Mempelajari petunjuk teknis Analisis Tata Ruang dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, 2) Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan
dan data untuk penyusunan rekomendasi di bidang tata ruang, dan Menelaah, menilai
serta, 3) menganalisis data untuk penyusunan rekomendasi di bidang tata ruang sesuai
mekanisme yang ada agar tugas dapat berjalan dengan baik. Dari beberapa uraian
tugas tersebut seksi pelaksanaan Tata ruang tidak terlepas dari beberapa hambatan dan
kendala baik dari segi internal maupun masalah eksternal. Dalam proses pengendalian
tata ruang saat ini masih belum optimalnya pelaksaan pengendalian dan penertiban
pemanfaatan ruang yang disebabkan belum adanya standar baku untuk petunjuk
pelaksanaan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang berupa SOP. Oleh
karena itu penulis menawarkan solusi dengan pembuatan Standar Operational
Procedur (SOP) untuk panduan pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang sehingga
pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang yang menyalahi pemanfaatan ruang
terbuka hijau ataupun sempadan jalan dapat dilakukan lebih detail untuk memperoleh
hasil yang baik khususnya dalam penertiban IMB.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis mengambil tema untuk
rancangan aktualisasi ini “Optimalisasi Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan
Ruang melalui Pembuatan Standar Opersional Prosedur (SOP)”.
B. Tujuan
adalah sebagai berikut :
Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) sehingga mampu
melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelaksana
kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa.
2. Khusus
Melalui Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP).
C. Manfaat
topoksinya dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya tentang
nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu
dan Anti Korupsi), serta dapat menaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam
pekerjaan sehari-hari di satuan kerja masing-masing.
2. Untuk Organisasi
Analis tata ruang dalam menyediakan informasi tata ruang
3. Bagi Masyarakat
D. Ruang Lingkup Kegiatan Aktualisasi
Pada kegiatan Aktualisasi ini terfokus pada :
1. Implementasi nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik,
Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) dalam melaksanakan tugas di OPD.
2. Membuat rancangan standar pelaksanaan pengendalian dan penertiban
pemanfaatan ruang dalam bentuk Standar Operational Procedur (SOP) dalam
upaya optimalisasi pemanfaatan ruang.
BAB II
RANCANGAN AKTUALISASI
pertumbuhan ekonomi dan memperlancar kegiatan sektor transportasi sebagai
tulang punggung pendistibusian barang dan orang. Maka kinerja Dinas PU diukur
berdasarkan pembangunan infrastruktur yang direalisasikan setiap tahunnya.
Analisis terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan indikator
kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun
terhadap Indikator Kinerja Khusus (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007.
Dalam rangka Pembangunan Organisasi kedepan nantinya, dan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai suatu Visi agar pembangunan yang
dilaksanakan itu lebih terarah dan mempunyai sasaran yang jelas dimasa yang
akan datang. Untuk mewujudkan maksud tersebut maka dirumuskan suatu Visi
yaitu, “ Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Dasar ke-PUan yang
Terintegrasi, Berdaya Guna dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan
Masyarakat” Visi diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2021 sarana dan
prasarana umum yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan dan
ekonomi rakyat di Kabupaten Konawe Kepulauan yang menjadi tugas pokok dan
fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sudah memenuhi standar
pelayanan minimal.
Pembangunan 5 (lima) tahun kedepannya yaitu :
1) Terbangunnya aksesibilitas lingkar pulau dan antar wilayah yang mantap
2) Tersedianya layanan menyeluruh air bersih dan sanitasi masyarakat
3) Terbangunnya sarana prasarana irigasi dalam mendukung swasembada
pangan
yang terintegrasi dengan dokumen RTRW.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan dibidang pekerjaan umum dan Tata ruang. Selain pelaksanaan
tugas juga mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan pelaksanaan dan teknis di bidang pekerjaan
umum dan Tata ruang;
c. pengelolaan barang milik daerah atau kekayaan negara menjadi
tanggung jawab dinas;
e. penyampaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsi dinas.
mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program
strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan pekeIjaan umum dan
tata ruang serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.
Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan
administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan
tatalaksana, analisis jabatan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan
hubungan masyarakat serta mengkoodisikan penyusunan program dan
penyelenggaraan tugastugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan
administrasi serta penyusunan pelaporan dinas. Dalam melaksanakan tugasnya,
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
keuangan, perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan dan
urusan kerumahtanggaan;
c. pembinaan, pengkorodinasian,pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan sub bagian;
Sekretariat;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat Dinas di pimpin oleh seorang sekertaris dinas yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sekertariat terdiri dari :
a. Sub BagianUmumdan Kepegawaian;
b. Sub BagianKeuangandan Perlengkapan;
Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi di bidang teknis bina marga dalam kota lintas
kecamatan dan desa yang berstatus kabupaten, bersifat strategis sesuai dengan
kewenangan,evaluasi dan pelaporan di Bidang Bina Marga. Dalam melaksanakan
tugas, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan kebijakan teknis pada BidangBina Marga;
b. Pelaksanaan programdan kegiatan BidangBina Marga;
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan kepala seksi dan staf dalam lingkup Bidang Bina Marga;
d. Penyelengaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan
Bidang Bina Marga;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
perumusan kebijakan perencanaan, pembinaan, koordinasi, pengendalian,
pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Cipta Karya. Dalam
melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan kebijakan teknis pada Bidang Cipta Karya;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Cipta Karya;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan kepala seksi dan staf dalam lingkup Bidang Cipta Karya; dan
d. penyelengaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan
Bidang Cipta Karya.
sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan
pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber
daya air dan pengendalian daya rusak air. Dalam melaksanakan, Bidang Sumber
Daya Air menyelenggarakan fungsi:
kegiatan kepala seksi dan staf dalam lingkup Bidang Pengairan;
d. penyelengaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan
Bidang Pengairan.
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
teknis, administrasi, menyusun pelaksanaan program penyuluhan, pelatihan,
penetapan metode dan pelaksanaan supervisi penataaan ruang. Dalam
melaksanakan tugas, Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan kebijakan teknis pada Bidang Tata Ruang;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Tata Ruang;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan kepala seksi dan staf dalam lingkup Bidang Tata Ruang;
d. penyelengaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan
Bidang Tata Ruang.
Bidang Tata Ruang sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tata
Ruang terdiri atas :
a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
b. Seksi Pengendalian Tata Ruang;
c. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Ruang.
Tujuan Pokok (Uraian Pokok Tugas)
a. Uraian Jabatan
Dalam proses pelaksanaan tugas, saya memiliki uraian jabatan sebagai berikut:
Nama Jabatan : Analis Tata Ruang
Unit Organisasi
Eselon I :
Eselon III :Bidang Tata Ruang
Eselon IV :Seksi Pengendalian Tata Ruang
b. Kedudukan dalam Struktur Organisasi
Ikhtisar Jabatan :
penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang
KEPALA DINAS
KEPALA BIDANG TATA RUANG
RUANG
Organisasi
tata ruang agar terlaksana kegiatan pada unit kerja Seksi Pelaksanaan Tata
Ruang dengan baik.
dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di
bidang tata ruang.
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
penyusunan rekomendasi di bidang tata ruang ;
3) Menelaah, menilai dan menganalisis data untuk penyusunan
rekomendasi di bidang tata ruang sesuai mekanisme yang ada agar
tugas dapat berjalan dengan baik;
B. Struktur Organisasi
C. Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN
1. Akuntabilitas
institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah
seorang Pegawai Negeri Sipil adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik
antara lain:
a. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi
konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan sektor, kelompok dan
pribadi.
mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis.
c. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
d. Menunjukkan sikap dan prilaku yang konsisten dan dapat diandalkan
sebagai penyelenggara pemerintah.
vertikal (vertical accountability) dan akuntabilitas horizontal (horizontal
accountability). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas
pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas vertikal
membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan “ke bawah” kepada
publik. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban
kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah
untuk melaporkan “ke samping” kepada para pejabat lainnya dan lembaga
negara.
lain:
komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan);
b. Transparansi (mendorong komunikasi dan kerjasama,
meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan);
c. Integritas (kewajiban untuk mematuhi undang – undang, kontrak,
kebajikan, dan peraturan yang berlaku);
d. Tanggung jawab/Responsibilitas (terbagi atas responsibilitas
perseorangan dan responsibilitas institusi);
kredibilitas organisasi);
yang dapat dipercaya);
kewenangan, serta harapan dan kapasitas);
h. Kejelasan (mengetahui kewenangan dan tanggungjawab); dan
i. Konsistensi (konsistensi menjamin kestabilan).
j. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang
harus dicapai oleh PNS.
bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana
mestinya (chauvinism). Sedangkan dalam arti luas, nasionalisme merupakan
pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan
sekaligus menghormati bangsa lain (LAN RI, 2015:1). Secara politis
nasionalisme berarti pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia
terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.
Dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, salah satu fungsi ASN
adalah menjalankan kebijakan publik. Kebijakan publik diharapkan dapat
dilakukan dengan integritas tinggi dalam melayani publik sehingga dalam
menjadi pelayan publik yang professional. ASN adalah aparat pelaksana yang
melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan
kebijakan publik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.
Indikator-indikator yang terdapat dalam nilai nasionalisme yang harus
dimiliki Aparatur Sipil Negara antara lain sebagai berikut:
a. Berwawasan kebangsaan yang kuat
b. Memahami pluralitas
c. Berorientasi kepublikan yang kuat
d. Mementingkan kepentingan nasional di atas segalanya
3. Etika public
tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku,
tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka
menjalankan tanggung jawab pelayanan publik (LAN, 2015: 6). Integritas
publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen
moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian
kelembagaan, dimensi-dimensi peribadi, dan kebijaksanaan di dalam
pelayanan publik (Haryatmoko dalam LAN, 2015: 7).
Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam
suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal
prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis (LAN, 2015:9). Kode etik
profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok
khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang
diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu.
Berdasarkan undang-undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN
yakni sebagai berikut:
berintegritas tinggi
c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
d. Melaksanak tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat
yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan dan etika pemerintahan.
f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara.
g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung
jawab, efektif, dan efisien.
tugasnya.
i. Meberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak
lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status,
kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau
manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan
integritas.
Dimensi etika publik terdiri dari: 1) dimensi tujuan pelayanan publik
yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan relevan; 2)
dimensi modalitas yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, dan netralitas;
serta 3) dimensi tindakan integritas publik (LAN, 2015:11). Ketiga dimensi
tersebut dapat menjadi dasar untuk menjadi pelayan publik yang beretika.
Etika publik menjadi sebuah refleksi kritis yang mengarahkan nilai-nilai
kejujuran, solidaritas, keadilan, dan kesetaraan yang dipraktikkan dalam
wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya
kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena
itu perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Tanpa memiliki
kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli dan
bahkan seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah
yang tidak beruntung. Etika publik merupakan refleksi kritis yang
mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan,
kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan
kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan diterapkannya kode
etik ASN, perilaku pejabat publik harus berubah dari penguasa menjadi
pelayan, dari wewenang menjadi peranan, dan menyadari bahwa jabatan
publik adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan bukan hanya di
dunia namun juga di akhirat.
4. Komitmen Mutu
Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain
yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai.
Aspek utama yang menjadi target stakeholder adalah layanan yang komitmen
pada mutu melalui penyelenggaraan tugas secara efektif, efisien, inovatif dan
berorientasi mutu.
a. Efektif
baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja sedangkan efektivitas
organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang
ditetapkan, atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya.
Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai
oleh pelanggan.
b. Efisien
Efisien adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan
atau tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumberdaya dan bagaimana
pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya
sedangkan efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan
untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh
berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk
menghasilkan jumlah keluaran tertentu.
Efisensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk
menghasilkan barang dan jasa.
perubahan di pasar, teknologi dan persaingan.
d. Mutu
melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi
dasar untuk mengukur capaian hasil kerja.mNilai-nilai dasar orientasi mutu
dalam memberikan layanan prima sekurang- kurangnya akan mencakup
hal-hal berikut.
2) Memberikan layanan yang menyentuh hati, untuk menjaga dan
memelihara agar customer/clients tetap setia.
3) Menghasilkan produk/jasa yang berkualitas tinggi tanpa cacat, tanpa
kesalahan, dan tidak ada pemborosan.
4) Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan
pergeseran tuntutan kebutuhan customer/clients mauun perkembangan
teknologi.
masalah dan pengambilan keputusan.
antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi
dan benchmark.
Korupsi berasal dari bahasa latin coruptio dan corruptus yang berarti
kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani coruptio artinya perbuatan
yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang
dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental dan umum.
Anti Korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk
memberantas segala tingkah laku atau tindakan yang melawan norma–norma
dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan Negara atau
masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
D. Nilai – Nilai Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI
1. Manajemen ASN
Mata pelatihan ini membekali peserta Pelatihan dengan pengetahuan
tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep
sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN.Manajemen ASN
adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional,
memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari
praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan
kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia
sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan
jaman.
2. Whole Of Governance
sistem pengelolaan pemerintahan yang terintegrasi dalam penyelenggaraan
pemberian pelayanan melalui pembelajaran konsep Whole of Government
(WoG), penerapan WoG, dan best practice penerapan WoG dalam pemberian
pelayanan yang terintegrasi.Whole of Government adalah sebuah pendekatan
penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif
pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang
lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen
program dan pelayanan publik.
memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep dan prinsip
pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayanan publik, praktek etiket
pelayanan publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara kebijakan publik. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk
mewujudkan pelayanan prima adalah: Partisipatif, Transparan, Responsif, Tidak
diskriminatif, Mudah dan Murah, Efektif dan Efisien, Aksesibel, Akuntabel, dan
Berkeadilan.
Pelaksanaan Tata ruang menjadi bagian yang penting dalam mengawal arah
pembangunan suatu daerah. Upaya pelaksanaan Tata ruang merupakan tugas pokok
dan fungsi Bidang tata ruang pada unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
Dalam prosesnya, analisa, telaah dan perumusan kebijakan Tata ruang pada bidang
tata ruang merupakan tugas pokok seksi pelaksaan Tata ruang masih ditemui beberapa
masalah
identifikasi dan penetapan isu. Setelah menentukan isu-isu tahap selanjutnya adalah
mengidentifikasi isi tersebut terkait kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan oleh
penulis. Beberapa isu tersebut terkait kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Tabel Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan
N o
Uraian Tusi Bermasalah Sumber Isu Kondisi Saat ini Kondisi yang Diharapkan
Rumusan Isu
Pelayanan Publik, Manajemen ASN
optimalnya pelaksanaan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang
Belum adanya SOP terkait pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang
2 Melakukan pemantauan/evaluasi/pela
Kurang optimalnya
3 Sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang
Pelayanan publik,
Manajemen ASN
Isu yang diangkat dalam rancangan aktualisai ini adalah “Kurang efektifnya
Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang”, mengapa penulis
mengangkata isu tersebut dalam rancangan ini, karena apabila isu tersebut tidak
ditangani atau ditindak lanjuti maka akan banyak pelanggaran yang terjadi dalam
proses pemanfaatan ruang di kabupaten konawe khususnya pada pendirian bangunan
permanen, semi permananen, dan darurat, maka dengan adanya pembuatan SOP ini
akan mengatur proses dalam penerbitan IMB sehingga ada control dari pemerintah,
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bidang Tata Ruang mempunyai tugas
tanggungjawab dalam penerbitan rekomendasi teknis dalam upaya penerbitan IMB.
Dampak yang mungkin terjadi apabila isu pembuatan Standar Operasional
Prosedur (SOP) belum dilakukan dalam pengendalian dan penertiban pemanfaatan
ruang akan berdampak pada pembangunan yang tidak teratur sehingga pembangunan
wilayah akan terlihat kumuh serta tidak terkontrolnya pembangunan dalam zona
rawan bencana.
Tabel 2. Rancangan Kegiatan dan Habituasi
N
1 Penyampaia n Kegiatan
bertutur kata sopan dan
atasan)
Standar
Operasional
Prosedur
menyiapkan
petunjuk
kegiatan)
dengan instansi terkait)
baiknya)
Terwujudny
a
Pembanguna
n
Infrastruktur
dengan benar)
Komitmen Mutu
(Tersedianya rancangan
yang baik)
cermat)
nantinya dapat
Etika Publik (Tetap
Memilih dan
lokasi fgd mengedepankan
maksimal bagi masyarakat)
Etika Publik (Tetap
oleh semua pihak)
dengan peraturan pelayanan
santun dalam mengajukan
jelas alur pelayanan)
Komitmen Mutu (Dapat
menjelaskan hasil kegiatan
santun dalam mengajukan
bermutu)
adanya gratifikasi)
dalam melaksanakan
BAB III
CAPAIAN AKTUALISASI
yang menjadi kendala bagi peserta. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka
diperlukan strategi untuk menghadapi kendala tersebut agar tidak menimbulkan
ketidakefisienan waktu pelaksanaan yang terbatas. Antisipasi dan strategi menghadapi
kendala dituangkan dalam tabel berikut ini:
Tabel 3. Antisipasi dan Strategi Menghadapi Kendala
No Uraian Kegiatan Kendala Antisipasi dan Strategi
1 Penyampaian Kegiatan
rancangan SOP
dalam perancangan SOP Karena adanya musibah yang
terjadi yaitu wabah Covid-19
maka FGD tidak bisa
terlaksana dgn jumlah peserta
6 pelaporan hasil
Selama pelaksanaan aktualisasi telah dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan mulai
tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 15 April 2020 telah dilaksanakan secara
keseluruhan. Dalam pelaksanaan aktualisasi dimaksud, diperoleh capaian
sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 dibawah ini
Tabel 4. Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS
Judul kegiatan No. 1 Penyampaian Kegiatan Aktualisasi
Tanggal pelaksanaan Kegiatan 10,11,12 MARET 2020
Daftar Lampiran bukti
melaksanakan kegiatan aktualisasi
1. Meminta izin untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi
a. Nilai dasar yang melandasi
1) Akuntabilitas
kegiatan aktualisasi.
2) Nasionalisme
Kepala dinas ditempat kerja saya.
3) Etika Publik
Dalam meminta izin saya bersikap Sopan dan santun kepada pimpinan.
4) Komitmen Mutu
Kegiatan aktualisasi yang saya lakukan merupakan salah satu kegiatan yang
inovatif dalam memaksimalkan penertiban pemanfaatan ruang.
5) Anti Korupsi
Saya bersikap Jujur dalam penyampaian izin sesuai rencana kegiatan yang
dilakukan.
b. Dokumentasi
c. Analisis Dampak
1) Dampak Positif : Dengan meminta izin dan konsultasi kepada pimpinan
untuk melakukan kegiatan aktualisasi maka penulis dapat melakukan
kegiatan aktualisasi dengan lebih maksimal dengan mempertimbangkan
saran, arahan dan masukan dari pimpinan.
2) Dampak Negatif : Apabila kegiatan meminta izin dan konsultasi kepada
pimpinan untuk melakukan kegiatan aktualisasi tidak terpenuhi maka
kegiatan aktualisasi tidak akan maksimal karena tidak adanya saran,
arahan dan masukan dari pimpinan.
2. Menyampaikan rancangan kegiatan aktualisasi
1) Akuntabilitas
kepada pimpinan.
2) Nasionalisme
dapat dipercaya
santun kepada pimpinan.
4) Komitmen Mutu
efektif dan jelas.
5) Anti Korupsi
aktualisasi yang dilaksanakan.
c. Analisis Dampak
tahapan kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan.
2) Dampak Negatif : Bila penyampaian rancangan kegiatan aktualisasi
kepada pimpinan tidak tersampaikan maka pimpinan tidak mengetahui
akan rancangan kegiatan aktualisasi yang akan kita lakukan.
3. Konsultasi kepada pimpinan
1) Akuntabilitas
petunjuk yang dapat dipertanggungjawabkan.
menghargai arahan dan petunjuk pimpinan.
3) Etika Publik
pimpinan.
jelas dan mendasar dari pimpinan.
5) Anti Korupsi
kegiatan yang dilakukan selama aktualisasi.
b. Dokumentasi
c. Analisis Dampak
1) Dampak Positif : Dengan adanya arahan dan petunjuk dari pimpinan maka
kegiatan aktualisasi yang saya lakukan berjalan dengan lebih maksimal.
2) Dampak Negatif : Tanpa adanya arahan dan petunjuk dari pimpinan maka
kegiatan aktualisasi bisa saja akan mengalami hambatan karena tidak adanya
petunjuk dari pimpinan.
Penyampaian Kegiatan Aktualisasi dilakukan dengan antusias (passionate),
cara terbaik (progressive), dan penuh kesabaran (patience) sebagai wujud
sinergitas dengan lintas program, pimpinan, dan mentor (WoG) dalam upaya
peningkatan kepatuhan di Dinas PUTR agar optimalisasi dapat tercapai.
C. Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi
Dengan terlaksananya Penyampaian Kegiatan Aktualisasi dapat
mewujudkan Visi Dinas PUTR Kab Konawe kepulauan yaitu “Terwujudnya
Pembangunan Infrastruktur Dasar Ke-Puan Yang Terintegrasi, Berdaya Guna Dan
Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”
yaitu “mewujudkan penatan, pemanfaatan dan pengendalian ruang berkelanjutan
yang terintegrasi dengan dokumen RTRW.”
D. Analisis Manfaat
dapat memberikan manfaat dalam menjalankan kegiatan aktulisasi dan
bermanfaat bagi Dinas PUTR dalam melakukan Pelayanan Publik yang baik.
Judul kegiatan No. 2 Penyusunan Rancangan Standar Operasional
Prosedur
petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan
2. Dokumentasi Melakukan konsultasi dengan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP)
1. Telaahan SPO terkait Kawasan Tanpa Rokok
1) Akuntabilitas
berkaitan dengan kegiatan saya memperoleh petunjuk teknis yang jelas dalam
pembuatan SOP.
2) Nasionalisme
Saya mengumpulkan dan menyiapkan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
kegiatan yang sesuai dan dapat dipercaya.
3) Etika Publik
4) Komitmen Mutu
petunjuk teknis yang sesuai dan bermutu.
5) Anti Korupsi
Dalam kegiatan ini saya menyiapkan petunjuk teknis dengan jujur sehingga
hasil yang diperoleh menjadi lebih baik.
b. Dokumentasi
c. Analisis Dampak
mendapatkan petunjuk dan alur pelaksanaan pengendalian pemanfaatan
ruang sehingga bermanfaat dalam pembuatan rancangan SOP.
2. Dampak Negatif : Tanpa adanya petunjuk teknis yang jelas terkait
kegiatan yang dilakukan maka akan menghambat dalam kegiatan
pembuatan rancangan SOP
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
1) Akuntabilitas
informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan.
3) Etika Publik
cermat.
riil (Efektif)
memperoleh data yang saya butuhkan.
b. Dokumentasi
c. Analisis Dampak
1) Dampak Positif : Dengan adanya konsultasi dengan dinas terkait maka
akan membantu dalam penyusunan SOP yang dibuat.
2) Dampak negatif : Jika kurangnya konsultasi dengan dinas terkait guna
memperoleh data yang berhubungan dengan pengendalian pemanfaatan
ruang maka penyusunan Standar Operasional Prosedur dapat mengalami
hambatan karena kurangnya data yang mendukung dalam penyusunan
SOP.
1) Akuntabilitas
tahapan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan
2) Nasionalisme
Indonesia yang baku dalam setiap tahapan kegiatan yang disusun.
3) Etika Publik
berlaku.
4) Komitmen Mutu
menyusunnya sehingga pengendalian pemanfaatan ruang berjalan dengan
baik.
dan kerja keras sehingga menghasilkan rancangan yang baik.
b. Dokumentasi
c. Analisis Dampak
kegiatan harus tersusun dengan jelas agar dalam pelaksanaan
pengendalian pemanfaatan ruang nantinya dapat berjalan sesuai tahapan
SOP yang telah dibuat.
2) Dampak Negatif : Bila penyusunan SOP tidak tersusun dengan jelas dan
terarah maka bisa saja rancangan SOP yang sudah dibuat tidak dapat
digunakan dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.
B. Kedudukan dan Peran ASN
Dalam Penyusunan Rancangan Standar Operasional Prosedur dilakukan
dengan antusias (passionate), cara terbaik (progressive), dan penuh kesabaran
(patience) sebagai wujud sinergitas dengan lintas program, pimpinan, dan mentor
(WoG) dalam upaya peningkatan pelayan publik dan kerjasama yang optimal
dapat tercapai.
Prosedur Kab. Konawe Kepulauan Serta mewujudkan misi rekomendasi teknis IMB
di Dinas PUTR ke-4 Dinas PUTR Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu
“mewujudkan penatan, pemanfaatan dan pengendalian ruang berkelanjutan yang
terintegrasi dengan dokumen RTRW.”
rekomendasi teknis IMB di Dinas PUTR Kab. Konawe Kepulauan dapat
memberikan kepastian pelaksanaan kegiatan sosialisasi, sehingga Peserta dapat
melanjutkan kegiatan berikutnya.
Judul kegiatan No. 3 Konsultasi kepada atasan untuk meneliti dan
memeriksa rancangan SOP
Daftar Lampiran bukti kegiatan
akan dikonsultasikan
melakukan konsultasi dengan atasan
atasan
1. Menyiapkan rancangan yang akan dikonsultasikan
1) Akuntabilitas
dikonsultasikan secara transparan.
semaksimal mungkin (kerja keras).
4) Komitmen Mutu
menyediakan rancangan yang inovatif.
b. Dokumentasi
c. Analisis Dampak
1) Dampak Positif : SOP yang telah dirancang dan disiapkan dalam bentuk
hard copy agar mudah dalam mengkonsultasikannya dengan atasan.
2) Dampak Negatif : Jika SOP yang telah dirancang tidak disiapkan dengan
baik pada saat melakukan konsultasi dengan atasan maka hasil yang
diperoleh tidak akan maksimal dan atasan akan meragukan akan
rancangan SOP yang telah kita buat.
2. Meminta izin untuk melakukan konsultasi dengan atasan
1) Akuntabilitas
Kegiatan meminta izin melakukan konsultasi dengan atasan saya lakukan
agar adanya kejelasan dalam tahapan kegiatan SOP yang saya buat sehingga
tujuan saya tercapai.
melakukannya dengan sopan dan tidak memaksakan kehendak.
3) Etika Publik
Saya selalu bersikap sopan dan santun dalam kegiatan meminta izin kepada
atasan untuk melakukan konsultasi.
dilakukan dengan efektif.
5) Anti Korupsi
atasan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.
b. Dokumentasi
c. Analisis Dampak
1) Dampak Positif : Dengan adanya izin untuk berkonsultasi dengan atasan
akan rancangan SOP maka rancangan yang telah dibuat dapat dikoreksi
dan mendapat arahan dari atasan.
2) Dampak Negatif :Jika tidak mendapatkan izin untuk berkonsultasi
dengan atasan akan rancangan SOP yang telah saya buat maka hasil yang
diperoleh kemungkinan tidak maksimal karena kurangnya arahan dan
masukan pada saat penyusunan rancangan SOP.
3. Melakukan konsultasi kepada atasan
1) Akuntabilitas
yang dapat dipertanggungjawabkan.
hasilsehingga tujuan yang dicapai lebih maksimal.
3) Etika Publik
norma sopan santun dengan atasan.
4) Komitmen Mutu
masukan yang sesuai aturan pelayanan.
5) Anti Korupsi
Dengan mendapatkan arahan dan masukan dari atasan maka saya dapat
membuat rancangan SOP dengan lebih teliti dan bertanggung jawab.
b. Dokumentasi
c. Analisis Dampak
1) Dampak Positif : Dengan melakukan konsultasi dan meminta arahan
dari atasan atas rancangan SOP yang telah dibuat maka dapat diketahui
kekurangan-kekurangan dari rancangan yang telah dibuat, sehingga
rancangan SOP yang dihasilkan nantinya akan menjadi lebih baik.
2) Dampak Negatif : Apabila tidak adanya konsultasi kepada atasan akan
SOP yang telah dibuat maka kita tidak mengetahui kekurangan akan
rancangan yang telah dibuat.
Pelaksanaan kegiatan Konsultasi kepada atasan untuk meneliti dan
memeriksa rancangan SOP dilakukan dengan antusias (passionate), cara terbaik
(progressive), dan penuh kesabaran (patience) agar optimalisasi kualitas mutu
hasil pelayan publik dan kerjasama yang optimal tercapai.
C. Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi
Dengan terlaksananya kegiatan Konsultasi kepada atasan untuk meneliti dan
memeriksa rancangan SOP Standar Operasional Prosedur Kab. Konawe Kepulauan
Serta mewujudkan misi rekomendasi teknis IMB di Dinas PUTR ke-4 Dinas PUTR
Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu “mewujudkan penatan, pemanfaatan dan
pengendalian ruang berkelanjutan yang terintegrasi dengan dokumen RTRW.”
D. Analisis Manfaat
memeriksa rancangan SOP dapat memberikan informasi saran dan masukan
terkait SOP rekomendasi teknis kesesuaian ruang di Dinas PUTR Kab. Konawe
Kepulauan kepada peserta sosialisasi sehangga dapat meningkatkan
pengetahuan.
Tanggal pelaksanaan Kegiatan
Daftar Lampiran bukti
Dokumentasi konsultasi dengan mentor
FGD
1. Membentuk TIM FGD
1) Akuntabilitas
mendengarkan setiap saran masukan yang diberikan
2) Nasionalisme
Selanjutnya Tim yang sudh terbentuk bekerja sesuai dengan tugas secara
gotong royong (saling membantu).
masing-masing.
Dalam kegiatan pembentukan TIM ide yang kretif dan inovatif selalu
tersampaikan.
Dokumentasi
b. Analisis Dampak
1) Dampak Positif : SOP yang telah dirancang dan disiapkan dalam bentuk
hard copy agar mudah dalam mengkonsultasikannya dengan atasan.
2) Dampak Negatif : Jika SOP yang telah dirancang tidak disiapkan dengan
baik pada saat melakukan konsultasi dengan atasan maka hasil yang
diperoleh tidak akan maksimal dan atasan akan meragukan akan
rancangan SOP yang telah kita buat.
2. Memilih dan mengatur tempat FGD
1) Akuntabilitas
Kegiatan Memilih dan mengatur tempat FGD saya lakukan agar adanya
kejelasan dalam tahapan kegiatan SOP yang saya buat sehingga tujuan saya
tercapai.
2) Nasionalisme
Dalam meminta izin untuk tempat FGD pada pemilik tempat dalam hal ini
Dinas prikanan kabupaten dilakukan dengan sopan dan tidak memaksakan
kehendak.
3) Etika Publik
Saya selalu bersikap sopan dan santun dalam kegiatan meminta izin kepada
pemilik tempat dlam hal ini dinas perikanan kabupaten.
4) Komitmen Mutu
perikanan kabupaten maka kegiatan dapat dilakukan dengan efektif.
5) Anti Korupsi
Saya berusaha dengan Jujur dalam menyampaikan tujuan kegiatan FGD ini
kepada pemilik tempat sehingga dapat terlaksana dengan baik.
b. Dokumentasi
c. Analisis Dampak
1) Dampak Positif : Dengan adanya lokasi tempat berlangsungnya FGD
maka proses diskusi terkait SOP dapat berjalan lancer dan sesui target
yang di inginkan.
perbaikan atas SOP yang dibuat.
3. Pelaksanaan FGD
1) Akuntabilitas
yang dapat dipertanggungjawabkan.
2) Nasionalisme
hasilsehingga tujuan yang dicapai lebih maksimal.
3) Etika Publik
norma sopan santun dengan atasan.
4) Komitmen Mutu
masukan yang sesuai aturan pelayanan
5) Anti Korupsi
Dengan mendapatkan arahan dan masukan dari atasan maka saya dapat
membuat rancangan SOP dengan lebih teliti dan bertanggung jawab.
b. Dokumentasi
yang dihasilkan nantinya akan menjadi lebih baik.
2) Dampak Negatif : Apabila tidak adanya konsultasi kepada atasan akan
SOP yang telah dibuat maka kita tidak mengetahui kekurangan akan
rancangan yang telah dibuat.
Pelaksanaan Forum Group Diskusi di Dinas PUTR Kab. Konawe
Kepulauan dilakukan dengan antusias (passionate), cara terbaik (progressive),
dan penuh kesabaran (patience) sebagai wujud sinergitas , pimpinan, dan mentor
(WoG) agar optimalisasi kualitas mutu hasil pelayan publik dan kerjasama
yang optimal dapat tercapai.
Dengan terlaksananya kegiatan Forum Group Diskusi di Dinas PUTR
dapat mewujudkan Visi Dinas PUTR Kab Konawe kepulauan yaitu “Terwujudnya
D. Analisis Manfaat
pengetahuan, pemahaman serta banyaknya masukan saran yang diberikan
sehingga standar operasional yang dibuat dapat berguna sebagaimana mestinya
dan tentunya dapat memudahkan dalam proses pelayanan Dinas PUTR kepada
masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan secara berkelanjutan.
Judul kegiatan No. 5 Melakukan perbaikan dan meminta persetujuan
atasan akan SOP yang telah dibuat
Tanggal pelaksanaan
dikonsultasikan
direvisi
direvisi kepada atasan
1. Evaluasi rancangan SOP yang telah dikonsultasikan
1) Akuntabilitas
sehingga SOP yanga saya buat berguna untuk penertiban pemanfaatan ruang
(Tanggung jawab).
2) Nasionalisme
guna kepentingan bersama.
3) Etika Publik
rancangan SOP sesuai arahan atasan.
4) Komitmen Mutu
Dalam penyusunan perbaikan rancangan SOP ini saya mendapat hasil yang
baik dan SOP yang saya buat dapat berguna bagi penertiban dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
5) Anti Korupsi
Dengan adanya perbaikan rancangan SOP dari atasan maka saya lebih fokus
dan teliti sehingga tujuan yang dicapai dapat terlaksana.
b. Dokumentasi
c. Analisis Dampak
rancangan SOP yang telah dikonsultasikan saya berharap nantinya akan
menghasilkan rancangan yang bisa diterapkan dalam pengendalian dan
penertiban pemanfaatan ruang di Kabupaten Kolaka Timur.
2) Dampak Negatif : Apabila tidak melakukan evaluasi akan rancangan
SOP yang telah dikonsultasikan maka tidak akan mendapatkan hasil
yang baik karena masukan-masukan dari atasan tidak dapat dimasukkan
dalam rancangan.
1) Akuntabilitas
Dengan adanya rancangan yang telah direvisi maka terciptanya SOP yang
menjadi acuan dalam pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang (konsisten).
2) Nasionalisme
Dengan menyiapkan rancangan SOP yang telah direvisi berarti saya telah
amanah dengan mempertimbangkan masukan dari atasan sehingga tercipta
SOP yang baik dan terarah.
3) Etika Publik
menyelesaikan SOP rancangan yang akan berguna dalam pelaksanaan
penertiban pemanfaatan ruang.
4) Komitmen Mutu
peraturan pelayanan publik.
5) Anti Korupsi
Dengan menyiapkan rancangan yang telah direvisi maka saya telah
melakukan perbaikan akan SOP yang saya buat sesuai dengan arahan atasan.
b. Dokumentasi
c. Analisis Dampak
dalam bentuk hard copy maka atasan dapat melihat kembali dan
melakukan koreksi apabila masih ada yang masih perlu direvisi.
2) Dampak Negatif : Jika rancangan SOP atasan yang telah direvisi tidak
disiapkan maka atasan tidak dapat meneliti lagi hasil perbaikan yang
telah dilakukan. .
1) Akuntabilitas
Dengan adanya persetujuan atasan dalam rancangan yang telah direvisi maka
tercipta SOP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penertiban pemanfaatan
ruang sesuai kesepakatan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2) Nasionalisme
Dengan adanya persetujuan atasan akan rancangan SOP maka tercipta aturan
guna kepentingan bersama dalam penertiban pemanfaatan ruang.
3) Etika Publik
Kegiatan ini menuntut saya untuk lebih bersikap hormat kepada atasan dalam
mengajukan rancangan SOP yang telah direvisi.
4) Komitmen Mutu
Dengan adanya persetujuan atasan maka SOP yang dihasilkan akan membuat
kegiatan penertiban pemanfaatan ruang menjadi lebih efisien.
5) Anti Korupsi
Pengajuan SOP yang telah direvisi kepada atasan saya lakukan dengan jujur
sesuai arahan atasan.
c. Analisis Dampak
1) Dampak Positif : Dengan mengajukan SOP yang telah direvisi kepada
atasan dan adanya persetujuan atasan akan SOP yang telah saya revisi
maka diharapkan akan menghasilkan rancangan yang bisa diterapkan
dalam pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang di Kabupaten
Kolaka Timur.
2) Dampak Negatif : Apabila tidak ada persetujuan dari atasan akan SOP
yang telah direvisi maka rancangan SOP yang telah dibuat tidak dapat
dilanjutkan kepada pimpinan
Pelaksanaan Kegiatan perbaikan dan meminta persetujuan atasan akan SOP
yang telah dibuat dilakukan dengan antusias (passionate), cara terbaik
(progressive), dan penuh kesabaran (patience) sebagai wujud sinergitas agar
optimalisasi kualitas mutu hasil pelayan public dan kerjasama yang optimal
tercapai.
Dengan terlaksananya kegiatan perbaikan dan meminta persetujuan atasan
akan SOP yang telah dibuat dapat mewujudkan Visi Dinas PUTR Kab Konawe
kepulauan yaitu “Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Dasar Ke-Puan Yang
Terintegrasi, Berdaya Guna Dan Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”
Serta mewujudkan misi ke-4 Dinas PUTR Kabupaten Konawe Kepulauan
D. Analisis Manfaat
Dengan terlaksananya kegiatan perbaikan dan meminta persetujuan atasan
akan SOP yang telah dibuat maka dengan begitu standart operasional prosedur yang
telah direvisi layak untuk dilaksanakan dalam penerbitan rekomendasi teknis
kesesuaian ruang nantinya.
Judul kegiatan No. 6 Pelaporan hasil aktualisasi
Tanggal pelaksanaan
hasil kegiatan
keputusan SOP yang telah dibuat
3. Dokumentasi Meminta bimbingan dan dukungan
dalam evaluasi pelaksanaan aktualisasi
1. Melaporkan kepada atasan akan hasil kegiatan.
1) Akuntabilitas
Dalam melaporkan kepada atasan akan hasil kegiatan yang telah saya
lakukan maka saya bertanggungjawab melaporkan yang sejelas-jelasnya
kepada atasan akan hasil kegiatan penyusunan SOP yang telah saya
selesaikan.
Dalam Melaporkan kepada atasan akan hasil kegiatan yang saya lakukan
saya dengan berlandaskan sikap hormat menghormati memberikan
penjelasan akan hasil kegiatan yang telah dilakukan.
3) Etika Publik
saya lakukan maka saya bersikap ramah dan sopan kepada atasan.
4) Komitmen Mutu
kegiatan dengan efisien dan mendasar kepada atasan.
5) Anti Korupsi
Saya menjelaskan kepada atasan dengan jujur dan terperinci akan hasil
kegiatan yang dilakukan
b. Dokumentasi
c. Analisis Dampak
1) Dampak positif : Dengan adanya laporan kepada atasan akan hasil
kegiatan yang telah dilakukan maka atasan dapat mengetahui
perkembangan dan hasil dari aktualisasi yang dilakukan dengan harapan
atasan dapat mengapresiasi kegiatan yang telah dilakukan sehingga
membawa dampak positif khususnya dalam pengendalian dan penertiban
pemanfaatan ruang di Kabupaten Kolaka Timur.
2) Dampak negatif : Apabila kegiatan hasil aktualisasi tidak dilaporkan
kepada atasan maka atasan tidak mengetahui perkembangan dan hasil
dari aktualisasi yang dilakukan.
2. Meminta persetujuan akan surat keputusan SOP yang telah dibuat
1) Akuntabilitas
Dengan meminta persetujuan akan surat keputusan SOP yang telah dibuat
maka dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang
dapat dipertanggungjawabkan.
2) Nasionalisme
Dengan adanya persetujuan Atasan akan SOP yang telah dibuat maka akan
tercipta aturan guna kepentingan bersama dalam penertiban pemanfaatan
ruang.
Dalam meminta persetujuan kepada atasan saya bersikap hormat dan cermat
kepada atasan.
Dengan adanya persetujuan atasan maka SOP yang dihasilkan akan membuat
kegiatan penertiban pemanfaatan ruang menjadi lebih efektif.
5) Anti Korupsi
Dengan kerja keras saya memperoleh persetujuan akan hasil dari kegiatan
yang telah dilakukan.
c. Analisis Dampak
1) Dampak positif : Dengan adanya persetujuan akan Surat Keputusan SOP
yang telah dibuat maka dapat menjadi panduan dalan pengendalian dan
penertiban pemanfaatan ruang pada Dinas PUTR Kabupaten Konawe
Kepulauan.
2) Dampak Negatif : Bila surat keputusan SOP tidak mendapat persetujuan
dari atasan maka SOP tersebut tidak dapat menjadi panduan dalan
pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang pada Dinas PUTR
Kabupaten Konawe Kepulauan..
1) Akuntabilitas
aktualisasi yang telah dibuat dengan jujur.
2) Nasionalisme
pada saat evaluasi aktulisasi.
sopan dan santun.
4) Komitmen Mutu
atasan sehingga pelaksanaan evaluasi aktualisasi berjalan dengan lancar
5) Anti Korupsi
Pada saat evaluasi pelaksanaan aktualisasi saya bersikap jujur akan hasil
kegiatan yang dilakukan
c. Analisis Dampak
pelaksanaan aktualisasi oleh atasan maka diharapkan agar dapat
memberikan dukungan dan arahan dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan
aktualisasi nantinya.
2) Dampak Negatif : tidak adanya dukungan dan arahan dari pimpinan bila
tidak ada bimbingan dari atasan dalam evaluasi kegiatan aktualisasi.
B. Kedudukan dan Peran ASN
Pelaksanaan Kegiatan Pelaporan hasil aktualisasi dilakukan dengan
antusias (passionate), cara terbaik (progressive), dan penuh kesabaran (patience)
sebagai wujud sinergitas agar optimalisasi kualitas mutu hasil pelayan public
dan kerjasama yang optimal tercapai.
C. Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisas
Dengan terlaksananya kegiatan Pelaporan hasil aktualisasi dapat
mewujudkan Visi Dinas PUTR Kab Konawe kepulauan yaitu “Terwujudnya
D. Analisis Manfaat
mengetahui standar operasional prosedur dalam menerbitkan rekomendasi teknis
kesesuaian ruang yang akan menjadi bahan acuan dalam penerbitan IMB dari Dinas
PM-PTSP sebagai yang berwenang, selain itu dengan adanya SOP ini diharapkan
pengawasan penertiban pemanfaatan ruang dapat berjalan dengan sebagaimana
mestinya.
BAB IV
Pemanfaatan Ruang Melalui Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)” pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan maka penulis
dapat menarik kesimpulan antara lain :
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dihasilkan menjadi panduan dalam
kegiatan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang di Dinas PUTR
Kabupaten Konawe Kepulauan, sehingga dengan adanya SOP dapat
mengoptimalkan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang.
2. Dalam pelaksanaan tahap aktualisasi ini peserta Diklatsar dapat
mengimplementasikan nilai-nilai dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika
publik, Komitmen mutu dan Anti korupsi (ANEKA) dalam setiap kegiatan.
B. Saran
Nilai-nilai dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti
Korupsi (ANEKA) sebaiknya selalu dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara sehingga visi dan misi
organisasi dapat dijalankan dengan baik dan amanah.
Daftar Pustaka
Lembaga Administrasi Negara RI, Akuntabilitas: Modul Pelatihan Dasar Calon PNS. LAN
RI, Jakarta, 2017
Lembaga Administrasi Negara RI, Nasionalisme: Modul Pelatihan Dasar Calon PNS. LAN
RI, Jakarta, 2017
Lembaga Administrasi Negara RI, Etika Publik: Modul Pelatihan Dasar Calon PNS. LAN RI,
Jakarta, 2017
Lembaga Administrasi Negara RI, Komitmen Mutu: Modul Pelatihan Dasar Calon PNS.
LAN RI, Jakarta, 2017
Lembaga Administrasi Negara RI, Anti Korupsi: Modul Pelatihan Dasar Calon PNS. LAN
RI, Jakarta, 2017
Lembaga Administrasi Negara RI, Manajemen ASN: Modul Pelatihan Dasar Calon PNS.
Lembaga Administrasi Negara RI, Whole of Government: Modul Pelatihan Dasar Calon PNS.
Lembaga Administrasi Negara RI, Pelayanan Publik: Modul Pelatihan Dasar Calon PNS.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
L A M P I R A N
Formulir 1.A RANCANGAN AKTUALISASI
Tugas/Jabatan (sesuai formasi) ANALIS TATA RAUNG
1. PROFIL LEMBAGA
A Nama Satuan Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RAUANG KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
B Visi Organisasi “Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Dasar Ke-Puan Yang
Terintegrasi, Berdaya Guna Dan Berkelanjutan Untuk
Kesejahteraan Masyarakat
C Misi Organisasasi a. Terbangunya aksesibilitas lingkar pulau dan antar wilayah yang mantap.
b. Tersedianya layanan menyeluruh air bersih dan sanitasi masyarakat c. Terbangunnya sarana prasarana irigasi dalam mendukung
swasembada pangan. d. Mewujudkan penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang
berkelanjutan yang teritegrasi dengan dokumen RTRW D Nilai-nilai Organisasi
E
F Tugas Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
G Tugas Unit/Atasan Langsung/ Mentor
Bidang Tata Ruang mempunyai tugas untuk memberikan pelayan teknis, administrasi, menyusun pelaksanaan program penyuluhan, pelatihan, penetapan metode dan pelaksanaan supervise penataan ruang
H Rincian Tugas dan Fungsi dan atau Tugas Tambahan, dan atau Kegiatan Inisiatif Sendiri dengan Persetujuan Atasan
Tugas Tambahan : 1) Pembuatan standar operasional prosedur penerbitan rekomendasi
teknis kesesuaian ruang guna menjadi bahan pertibangan dalm penerbitan IMB .
2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN ALTERNATIF SOLUSI
NO URAIAN
meneliti dan memeriksa
penuliasan
NORMAL Pada kabupaten konawe
kepulauan sebagai zona hijau
NO
MUTU, ANTI KORUPSI
1 Penyampaian Kegiatan
1. AKUNTABILITAS Kegiatan ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
2. NASIONALISME Kegiatan ini mengandung hormat-menghormati antara atasan dan bawahan
3. ETIKA PUBLIK Kegiatan ini mengandung nilai sopan santun dan hormat kepada pimpinan
4. KOMITMEN MUTU Dalam kegiatan ini dapat meningkatkan efektif dan efisiensi kerja
5. ANTI KORUPSI Berkerja dengan jujur sehingga dapat mengefisienkan biaya
2 Penyusunan rancangan
Standar Operasional Prosedur
2. NASIONALISME, Kegiatan ini bermaksud untuk kepentingan bersama & bekerja sama
3. ETIKA PUBLIK Kegiatan ini dilakukan dengan cermat dan sesuai aturan Tata Naskah.
4. KOMITMEN MUTU Dalam kegiatan ini dapat meningkatkan efektif dan efisiensi kerja
5. ANTI KORUPSI Kegiatan ini dilaksanakan dengan kerja keras serta disiplin dalam melakukan kegiatan.
3
1. AKUNTABILITAS, Salah satu bentuk pertanggungjawaban yaitu sosialisasi
2. NASIONALISME, Kegiatan ini bermaksud untuk kepentingan bersama
3. ETIKA PUBLIK, Disiplin adalah contoh sikap seorang ASN yang baik
4. KOMITMEN MUTU Inovasi adalah bentuk komitmen mutu
5. ANTI KORUPSI, Hadir tepat waktu merupakan salah satu buktinya
4 Melakukan forum group
3. ETIKA PUBLIK Kegiatan ini mengandung nilai sopan santun.
4. KOMITMEN MUTU Dalam kegiatan ini mengandung Orientasi hasil (efektifitas)
5. ANTI KORUPSI Kegiatan ini mengandung nilai disiplin & jujur dan dilaksanakan dengan kerja keras serta disiplin dalam melakukan kegiatan.
5
3. ETIKA PUBLIK Kegiatan ini mengandung nilai sopan santun.
5. ANTI KORUPSI Kegiatan ini mengandung nilai disiplin & jujur dan dilaksanakan dengan kerja keras serta disiplin dalam melakukan kegiatan.
6 pelaporan hasil aktualisasi
1. AKUNTABILITAS, Salah satu bukti pertanggungjawaban atas kegiatan
2. NASIONALISME, Salah satu bukti cinta tanah air tercermin dalam kegiatan ini
3. ETIKA PUBLIK Kegiatan ini mengandung nilai sopan santun dan hormat kepada pimpinan
5. ANTI KORUPSI Kegiatan ini mengandung nilai disiplin & jujur
Kendari, 2020 Menyetujui:
NIP. 19750206 200804 1 001 NIP. 19960415 201903 1 001
Catatan : Formulir ini diisi dengan persetujuan Mentor dan dikumpulkan pada saat materi Penjelasan Aktualisasi tgl. …………………………………..2020 (sudah ditanda tangani oleh Mentor), serta dilampirkan dalam Laporan Seminar Rancangan Aktualisasi
Formulir 1.B JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI
Nama Peserta : YUSRIL APRIANTO, ST Unit Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN Waktu : 10 MARET 2020 – 14 APRIL 2020
No
. Kegiatan
BULAN
Maret April
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 penyampaian kegiatan
6 Pelaporan hasil aktualisasi
Formulir 2
No Tanggal/
Menyetujui:
Mentor Peserta Diklat DIMAN BASRUHUN, ST.,MPW YUSRIL APRIANTO, ST NIP. 19750206 200804 1 001 NIP. 19960415 201903 1 001
Mengetahui :
ISRAWAN SULPA, ST., Dipl., WRD NIP. 19691015 199203 1 011
Catatan Digunakan pada saat off campus, formulir ini dilampirkan dalam Laporan Hasil Aktualisasi pada Seminar Aktualisasi tanggal ……………………… 2020, beserta bukti fisik dalam bentuk foto, video, testimoni, print out dokumen, dsb.
Formulir 3 STRATEGI PEMBIMBINGAN Rincian Pelaksanaan Bimbingan
(Catatan bimbingan oleh: Coach ) Nama Peserta : YUSRIL APRIANTO, ST
Satuan Kerja : Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
Tempat Aktualisasi : DINAS PUTR Kabupaten Konawe Kepulauan
No Tanggal/
Coach Peserta Diklat
YURI, S.Sos YUSRIL APRIANTO, ST NIP. 19710705 199403 1 008 NIP. 19960415 201903 1 001 Catatan: Digunakan pada saat off campus, formulir ini dilampirkan dalam Laporan Hasil Aktualisasi pada Seminar Aktualisasi tanggal ………………………. 2020, beserta bukti fisik dalam bentuk foto, video, testimoni, print out dokumen, dsb.
Formulir 5 RENCANA AKSI AKTUALISASI NILAI DASAR
No. Kegiatan/ Tahapan Kegiatan Nilai-Nilai Dasar Teknik Aktualisasi
1 1
Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, Anti korupsi.
Penerapan nilai dasar dan tertib administrasi
2. Penyusunan rancangan Standar Operasional Prosedur
3. Konsultasi kepada atasan untuk meneliti dan memeriksa rancangan SOP
4. Melakukan forum group diskusi
dalam perancangan SOP
5. Melakukan perbaikan dan meminta
persetujuan atasan akan SOP yang
telah dibuat
6. pelaporan hasil aktualisasi Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, Anti korupsi.
Kendari, …………………..2020 Menyetujui
Mentor/Atasan Langsung Peserta DIMAN BASRUHUN, ST.,MPW YUSRIL APRIANTO, ST NIP. 19750206 200804 1 001 NIP. 19960415 201903 1 001
Mengetahui Coach
BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang
BAB II RANCANGAN AKTUALISASI
a. Uraian Jabatan
Ikhtisar Jabatan :
Uraian Tugas :
C. Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN
1. Akuntabilitas
2. Nasionalisme
1. Manajemen ASN
Daftar Pustaka

BAB I Pendahuluan Latar Belakang - e.diklatgarbarata.id

Text of BAB I Pendahuluan Latar Belakang - e.diklatgarbarata.id

latar belakang

LATAR BELAKANG

BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS Latar Belakang …

BAB 1 LATAR BELAKANG 1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

BAB I LATAR BELAKANG I.I Latar Belakang

Oleh - e.diklatgarbarata.id

BAB 1 LATAR BELAKANG 1. 1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah I.pdf · Latar belakang dilakukannya supervisi terletak pada kebutuhan riil masyarakat. Ada beberapa latar belakang yaitu latar belakang

BAB I LATAR BELAKANG A. Latar Belakang Masalah

BAB I LATAR BELAKANG MASALAH 1.1 Latar Belakang …repository.upi.edu/11060/4/S_MIK_0808448_Chapter1.pdf · LATAR BELAKANG MASALAH 1.1 Latar Belakang Masalah Persaingan bisnis di

LAPORAN AKTUALISASI - e.diklatgarbarata.id

Documents

BAB I Pendahuluan Latar Belakang - e.diklatgarbarata.id

Text of BAB I Pendahuluan Latar Belakang - e.diklatgarbarata.id