BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang - bandungkab.go.id 2014.pdf · BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada intinya mengamanatkan agar

setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab,

dan kewenangannya, wajib dilaksanakan secara akuntabel dan salah satu

bentuknya adalah kewajiban penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan. Pelaporan dimaksud secara tidak langsung merupakan salah

satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat tentang

kualitas kinerja yang dihasilkan terkait pengelolaan dan penggunaan sumber-

sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya keuangan. Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) disusun dalam kurun

waktu satu tahun anggaran dan disampaikan setiap awal tahun pelaksanaan

anggaran selanjutnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014, sebagai

bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggarahan pendidikan dan

pemenuhan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.LAKIP Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2014 merupakan

bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) , selain itu merupakan imformasi penting untuk

masyarakat tentang hasl – hasil kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bandung pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupten

Bandung melaksanakan 13 (tiga belas) Program yang terdiri dari dari 4

(empat) program pada SKPD; dan 9 (sembilan ) program bidang pendidikan

dan kebudayaan yang diwujudkan dalam 165 (seratus enam puluh lima )

kegiatan .

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2014

ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

2. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).

3. Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4438).

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah

Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 No 54 Tambahan

Lembaran Negara No 3952).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertangungjawaban Kepala Daerah.

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor

589/IX/6/Y/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor

239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001

tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 9 Tahun 2002

tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002

Nomor 37 seri D).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 10 Tahun 2002,

tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2002 Nomor 38 seri D).


tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penelenggaraan

Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 seri D)

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2005 - 2010.


tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten

Bandung.

15. Keputusan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2002 tentang

Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

16. Keputusan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Kabupaten Bandung.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun

2014 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

selama tahun 2014 yang mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan tahun 2010-2015.

Melalui penyajian , gambaran dan informasi tentang pelaksanaan

program dan kegiaan yang komprehensif, terkait dengan fungsi LAKIP

yang strategis bagi perkembangan kapasitas dan kapasitas instansi,

penyusunan LAKIP ini berperan dan betujuan sebagai media akuntabilitas

instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang

mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan.

LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 ini juga

berorientasi untuk sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara

berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk

mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna

perbaikan pada masa berikut dalam rangka mewujudkan visi misi Renstra

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bandung Tahun 2014.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung adalah

satuan kerja pada Pemerintah Kabupaten Bandung yang merupakan

unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dan merupakan salah satu Dinas

yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin,

mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan

dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

di bidang pendidikan dan sebagian bidang kebudayaan. Untuk

menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup

tugasnya;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Bandung terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris yang membawahi:

a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub. Bagian Keuangan

c. Sub. Bagian Penyusunan Program

3. Kepala Bidang Data dan Informasi, yang membawahi:

a. Seksi Informasi

b. Seksi Pengolahan Data

c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

4. Kepala Bidang TK/SD, yang membawahi:

a. Seksi Kurikulum

b. Seksi Tenaga Teknis Kependidikan

c. Seksi Sarana dan Prasarana

5. Kepala Bidang SMP, yang membawahi:

a. Seksi Kurikulum



6. Kepala Bidang SMA/SMK, yang membawahi:

a. Seksi Kurikulum



7. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal/Informal, yang

membawahi:

a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

b. Seksi Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat

c. Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

8. Kepala Bidang Kebudayaan:

a. Seksi Pengembangan Seni dan Nilai Budaya

b. Seksi Pelayanan Kebudayaan

c. Seksi Pengelolaan Benda Cagar Budaya

9. Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan

a. Seksi Sejarah

b. Seksi Purbakala

10. UPTD TK/SD sebanyak 31 Kecamatan.

11. UPTD SMP sebanyak 3 Wilayah.

12. UPTD SMA/SMK sebanyak 3 Wilayah.

13. UPTD SKB sebanyak 1 Kecamatan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung

mempunyai kewenangan dalam melaksanakan otonomi Kabupaten dalam

rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendidikan yaitu :

1. Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan

pengelolaan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK berdasarkan

pedoman yang ditetapkan pemerintah;

2. Menetapkan kurikulum muatan lokal SD, SMP, SMA, dan

SMK berdasarkan kurikulum nasional yang ditetapkan

pemerintah;

3. Melaksanakan kurikulum nasional berdasarkan pedoman

yang ditetapkan pemerintah;

4. Mengembangkan standar kompetensi siswa TK, SD, SMP,

SMA, dan SMK atas dasar minimal kompetensi yang

ditetapkan pemerintah;

5. Memantau, mengendalikan, dan menilai pelaksanaan proses

belajar-mengajar dan manajemen sekolah;

6. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar TK,

SD, SMA, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan

pemerintah;

7. Melaksanakan evaluasi hasil belajar tahap akhir TK, SD,

SMP, SMA, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan

pemerintah;

8. Menetapkan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan

jumlah jam belajar efektif TK, SD, SMP, SMA, dan SMK

berdasarkan keputusan pemerintah;

9. Menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan,

pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana

prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK, SD, SMP,

SMA, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan

pemerintah;

10. Mengadakan blanko STTB dan Danem SD, SMP, SMA, dan

SMK di Kabupaten Bandung berdasarkan pedoman yang


11. Mengadakan buku pelajaran pokok dan buku lain yang

diperlukan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK berdasarkan

pedoman yang ditetapkan pemerintah;

12. Memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan

prasarasa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK;

13. Menyusun petunjuk pelaksana kegiatan siswa TK, SD, SMP,


pemerintah;

14. Melaksanakan pembinaan kegiatan siswa TK, SD, SMP, SMA,

dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

15. Menetapkan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa TK,

SD, SMP, SMA, dan SMK berdasarkan pedoman yang


16. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa TK,

SD, SMP, SMA, dan SMK atas dasar pedoman dari

pemerintah;

17. Memantau dan mengevaluasi kegiatan siswa TK, SD, SMP,

SMA, dan SMK;

18. Merencanakan dan menetapkan pendirian dan penutupan TK,

SD, SMP, SMA, dan SMK berdasarkan pedoman yang


19. Melaksanakan akreditasi TK, SD, SLTP, SMA, dan SMK

berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

20. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja TK, SD, SLTP,

SMA, SMK;

21. Melaksanakan program kerja sama luar negeri di bidang

pendidikan dasar dan menengah sesuai pedoman yang


22. Membina pengelolaan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK

termasuk sekolah di daerah terpencil, sekolah terbuka,

sekolah rintisan/unggulan, dan sekolah yang terkena

musibah/bencana alam berdasarkan pedoman yang


23. Menetapkan petunjuk pelaksanaan pembiayaan pendidikan

dan mempersiapkan alokasi biaya pendidikan agar mendapat

prioritas berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

24. Mengembangkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan

pendidikan di sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan

pemerintah;

25. Memfasilitasi peran serta masyarakat di bidang pendidikan

berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

26. Merencanakan kebutuhan, pengadaan, dan penempatakan

tenaga kependidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK;

27. Melaksanakan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP,


pemerintah;

D. Tupoksi dan Isu Strategis Pembangunan Pendidikan dan

Kebudayaan.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan

fenomena atau belum dapat diselesaikannya pembangunan Sumber Daya

Manusia Bidang Pendidikan pada periode lima tahun sebelumnya,

memiliki dampak, dan perlu diatasi secara bertahap dengan tupoksi

Oraganisasi Pendidikan , sehingga tujuan misi kedua pemerintah

kabupaten Bandung yaitu meningkatkan kualitas SDM yang berbudi

pekerti luhur, berbudaya sunda dan berlandaskan iman dan taqwa

tercapai.

E. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan

KebudayaanTahun 2014, LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut :.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar belakang dan Dasar hukum penulisan

LAKIP, maksud dan tujuan penyusunan, tugas pokok dan

fungsi, Isu Strategis Pembangunan Pendidikan dan

Kebudayaan serta Sistimatika Penulisan.

BAB II : RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran singkat mengenai Rencana

Strategis yang menjabarkan Visi Misi, Tujuan, Sasaran

Kebijakan dan program instansi 2014 ; Serta Penetapan

Kinerja yang menyajikan target-target penting yang sudah

ditetapkan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menitik beratkan pada pencapaian sasaran-sasaran

organisasi, menyajikan Hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi

dan Analisis Akuntabilitas Kinerja, termasuk di dalamnya

menguraiakan secara sistematis Keberhasilan dan

Kegagalan, Hambatan/Kendala, dan pemasalahan yang

dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah

ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan

diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi

tahun 2014; Serta pengungkapan akuntabilitas keuangan,

dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran

dikaitkan dengan pencapaiansasaran.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan

dan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014

yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap

Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

I. Dokumen Penetapan Kinerja yang telah ditandatangani.

II. Matrik keseluruhan Pengukuran Kinerja .

III. Lampiran-lainnya.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Tahun 2014 merupakan tahun ke Empat dari pelaksanaan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun

2010-2015 sekaligus tahun keempat pula bagi pelaksanaan Indikator

Kinerja Utama (IKU). Hal ini mejadi titik tolak dari penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konprehensif,

dimana SAKIP membentuk sistem kerja dimulai dari pertama, fase

perencanaan melalui dokumen RENSTRA yang kemudian dituangkan

dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK),

selanjutnya, kedua, fase pengukuran kinerja melalui penggunaan

instrument IKU, ketiga, fase pelaporan kinerja yang diwujudkan dalam

dokumen laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta

fase evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja sebagai materi umpan

balik formulasi kebijakan.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2015 merupakan

dokmen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan

strategi pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2010-

2015, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD di

bidang urusan Pendidikan dan Kebudayaan. Dokumen ini berfungsi untuk

menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan program/kegiatan

pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban, terutama

memuat visi, misi, tuajuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam

periode lima tahun kedepan.

Dalam konteks yang lebih luas, Rencana Strategis (RENSNTRA)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2015 merupakan bagian

integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011.

1. Isu Strategis

Permasalaan-permasalahan pendidikan yang berkaitan

dengan fenomena atau belum dapat diselesaikannya pada periode

lima tahun sebelumnya, seperti : belum optimalnya partisipasi

masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mengakses

layanan pendidikan; belum memadainya kualitas dan kuantitas

sarana prasarana pendidikan; belum memadainya jumlah guru

tetap dan jumlah guru yang berpendidikan keguruan; rendahnya

minat siswa SMP untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (SMA);.

Berdasarkan permasalahan di atas, Isu strategis

Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015,

yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia. Sektor Pendidikan

mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan

tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang

diharapkan yaitu yang mampu melakkan inovasi, kreasi serta

memiliki karakter dan budi pekerti.

2. Visi dan Misi.

a. Pernyataan Visi

Mengacu kepada Visi dan misi kedua serta tujuan pembangunan

pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu meningkatkan kualitas

sumber daya manusia yang berlandaskan iman dan taqwa serta

melestarikan budaya sunda, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Bandung dengan komitmen kepada tugas dan fungsinya

merumuskan visinya sebagai berikut :“Terselenggaranya layanan

prima pendidikan dalam membentuk insan kamil yang

mengedepankan nilai nilai budaya lokal dengan berorientasi

global”.

45

b. Pernyataan Misi

Terwujudnya visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh

segenap unit sistem Pendidikan dan Kebudayan. Sebagai bentuk

nyata dari visi tersebut, maka ditetapkan misi. Misi ini yang

menggambatkan hal yang harus terlaksana, yaitu:

Meningkatkan ketersediaaan, keterjangkauan, kualitas,

kesetaraan, dan Kepastian/keterjaminan layanan pendidikan.

Mengembangkan kebudayaan yang berkarakter dari dimensi

estetika, logika, etika dan historika.

Meningkatkan pencitraan publik melalui tatakelola, transparansi

dan akuntabilitas.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2010-2015 :

Untuk mewujudka visi dan misi Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Bandung, merumuskan tujuan, sasaran-

sasaran strategis 2010-2015 operasional yang lebih menggambarkan

ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi, sebagai

berikut :

a. Tujuan Strategis :

1) Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD ( Formal dan Non

Formal ) , pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua

kecamatan.

2) Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar

bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan;

3) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang

bermutu, relevan dan berkesetaraan;

4) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa

berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan

kebutuhan masyarakat;

5) Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin

terselenggaranya layanan prima pendidikan .

6) Terjaminnya pengelolaan pendidikan yang bersih transfaran dan

akuntabel.

7) Tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan nilai-

nalai luhur budaya dan sejarah baik lokal dan nasional:

b. Sasaran Strategis: Terkait dengan tujuh tujuan tersebut, Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Bandung menetapkan sasaran yang ingin

dicapai dalam periode waktu 2010-2015, yaitu:

1. Untuk mencapai tujuan pada T1, ditetapkan sasaran sebagai

berikut :

T1S1: Menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

dengan Memperluas kesempatan kepada seluruh anak

usia dini (usia 0-6 tahun) untuk memperoleh PAUD

(Formal dan Non Formal) serta Meningkatkan mutu,

relevansi dan daya saing seluruh penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat

menumbuh-kembangkan potensi seluruh anak usia dini

sehingga memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikan

dasar.


berikut :

T2S1: Pencanangan dan penerapan wajib belajar 12 tahun.

Dengan Memperluas kesempatan bagi seluruh anak usia

wajib belajar (AUWB) untuk memperoleh pelayanan

Pendidikan Dasar (usia 7-15 tahun) yang berkeadilan agar

anak dapat mengembangkan potensinya, sehingga

memiliki bekal pengetahuan, keterampilan dan

kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke

jenjang yang lebih tinggi atau kehidupan di masyarakat;

serta Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing

seluruh penyelenggaraan Pendidikan Dasar,


berikut :

T3S1: Memperluas kesempatan bagi seluruh anak usia wajib

belajar (AUWB) untuk memperoleh pelayanan pendidikan

menengah ( usia 16 – 18 tahun ) yang berkeadilan ,

sehingga memiliki bekal pengetahuan, keterampilan dan

kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang

yang lebih tinggi atau untuk memperoleh pekerjaan tingkat

menengah dalam lingkungan kehidupan di masyarakat.


berikut :

T4S1 : Memperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk

memperoleh pelayanan Pendidikan Berkelanjutan ,

sehingga memiliki bekal keterampilan teknis untuk

memperoleh pekerjaan dalam lingkungan kehidupan di

masyarakat.

T4S : Memperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk

memperoleh pelayanan Pendidikan Keaksaraan

Fungsional, sehingga memiliki bekal pengetahuan dan

keterampilan untuk dapat meningkatkan penghasilan

keluarga.


berikut :

T5S1 : Meningkatkan mutu tata kelola SDM kependidikan dan

kebudayaan serta kepegawaian daerah agar memiliki

pedoman yang terarah , sehingga dapat melaksanKn

tugasnya dengan aman dan nyaman;

T5S2: Meningkatkan mutu tata –kelola sarana,prasarana,

perlengkapan, barang dan aset-aset pendidikan milik

negara/daerah agar dapat digali, digunakan dan

dimamfaatkan lebih efektif dan efisien untuk kepentingan

pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan

di daerah.


berikut :

T6S1 : Meningkatkan mutu sistem penilaian pendidikan agar

seluruh tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan dan

kebudayaan dapat dicapai dengan efektif, efisien dan

lebih produktif.

T6S2 : Meningkatkan mutu kinerja seluruh lembaga melaksanakan

pembangunan pendidikan sesuai dengan tugas pokok,

fungsi, wewenang, tanggungjawab, dan target-target

pencapaian hasilnya, baik secara individu maupun

kelompok; serta Meningkatkan mutu sistem pengawasan

pendidikan agar seluruh pelaksanaan pembangunan

pendidikan dan kebudayaan tidak terdapat penyimpangan

dan penyalahgunaan, sehingga mendapat kepercayaan

dan citra yang baik di hadapan masyarakat; peningkatan

mutu manajemen pendidikan bermuatan satuan program

pendidikan dan kebudayaan agar dapat local, dengan

Meningkatkan mutu sistem perencanaan pendidikan agar

pelaksanaan pendidikan memiliki pedoman dan arah yang

jelas, baik bagi para pengelola dan pelaksana, maupun

bagi masyarakat pengguna pendidikan dan kebudayaan

dalam pencapaiannya.


berikut :

T7S1 : Peningkatan pengenalan dan menanamkan kecintaan

terhadap Budaya Sunda sejak dini, dengan Memperluas

kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan

wawasan dan apresiasi tentang seni-budaya daerah dan

nasional yang perlu dilestarikan dan dikembangkan;

Memperdalam wawasan dan apresiasi masyarakat

terhadap nilai-nilai kesenian dan kebudayaan daerah dan

nasional, sehingga dapat menumbuh-kembangkan rasa

kebanggaan sebagai anggota masyarakat dan

bangsanya; serta Memperluas kesempatan bagi

masyarakat untuk menanamkan nilai-nalai luhur budaya

lokal dan nasional:

T7S2 : Peningkatan pemasyarakatan penggunaan bahasa dan

nilai-nilai Budaya Sunda dalam aktivitas Pemerintahan

dan kemasyarakatan, dengan mendapatkan pendidikan,

pelatihan dan penelitian seni dan budaya lokal dan

nasional:

T7S3 : Peningkatan keberdayaan seniman dan budayawan sunda

pengembangan dan pelestarian lembaga-lembaga adat

dan tradisi masyarakat, dengan Untuk berpartisipasi

menyelenggarakan festipal, pameran, lomba kesenian,

dan budya lokal dan nasional: Penelitian situs dalam

kaitannnya dengan objek pariwisata:

T7S4 : Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan dan

pelestarian keragaman budaya.

d. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama (IKU) diarahkan guna memberikan

pedoman bagi perumusan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh

masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan dalam rangka untuk menetapkan rencana kerja tahunan,

menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen

penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan untuk

melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana

strategis tahun 2010-2015. Indiator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan, sebagai berikut :

No

Indikator Kinerja Utama Target (Tahun)

2011 2012 2013 2014 2015

1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Setara SD

104,35 104,37 104,42 104,49 104,58

2 Angka Partisipasi Murni (APM) /Setara SD

99,59 99,61 99,63 99,65 99,67

3 Angka Partisipasi Kasar SMP/Setara SMP

91,57 91,58 91,59 91,60 91,61

4 Angka Partisipasi Murni (APM) / Setara SMP

81,42 81,71 82,08 82

83,06

5 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA / Setara SMA

54,15 54,36 54,69 54,5 55,68

6 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Setara SMA

4160 41,60 41,94 42 42,65

7 AngkaMelek Huruf ( AMH )

98,53 98,65 98,91 98,86 98,93

8 Rata –Rata Lama Sekolah ( RLS)

9,15 9,21 9,38 8,71 9,60

9 Indeks Pendidikan

86,01 86,23 86,53 86,73 87,01

10 I P M

75,03

75,66 76,42 76,62 77,23

e. Kebijakan Strategis dan Program

Dalam mendukung pencapaian Tujuan strategis Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, dilakukan upaya

dan langkah strategi sebagai berikut::

1. Peningkatan pendidikan non formal (keaksaraan fungsional).

2. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan

pendidikan.

3. Pencanangan dan penerapan wajib belajar 12 tahun.

4. Fasilitasi kemudahan bagi anak-anak usia sekolah jenjang

SMA/Sederajat;

5. Peningkatan sarana prasarana pendidikan menengah;

6. Pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan

menengah dalam rangka rintisan Wajib belajar 12 tahun.

7. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan;

8. Ekstensifikasi kurikulum pendidikan umum ke pendidikan

kejuruan;

9. Penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulum satuan

pendidikan menengah

10. Menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

11. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga

pendidik dan kependidikan;

12. Menyediakan fasilitas pendidikan bagi tenaga pendidik dan

kependidikan.

13. Peningkatan mutu manajemen pendidikan bermuatan satuan

program pendidikan dan kebudayaan local.

14. Peningkatan pengenalan dan menanamkan kecintaan

terhadap Budaya Sunda sejak dini.

15. Peningkatan pemasyarakatan penggunaan bahasa dan nilai-

nilai Budaya Sunda dalam aktivitas Pemerintahan dan

kemasyarakatan.

16. Peningkatan keberdayaan seniman dan budayawan sunda

pengembangan dan pelestarian lembaga-lembaga adat dan

tradisi masyarakat.

17. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan dan

pelestarian keragaman budaya.

Ke-17 Kebijakan Stratejik tersebut diuraian ke dalam 9 (sembilan)

program kegiatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten

Bandung, yaitu :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

3. Program Pendidikan Menengah;

4. Program Pendidikan Non Formal;

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan;

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;

7. Program Pengembangan Nilai Budaya;

8. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;

9. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Tabel

Kebijakan dan Program Strategis

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014

KEBIJAKAN STRATEGIS

PROGRAM

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD)

1. Program Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD)

2. Meningkatkan kesetaraan

dalam memperoleh layanan

pendidikan.

3. Pencanangan dan penerapan

wajib belajar 12 tahun.

2. Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun;

4. Fasilitasi kemudahan bagi

anak-anak usia sekolah

jenjang SMA/Sederajat;

5. Peningkatan sarana prasarana

pendidikan menengah;

6. Pemerataan pelayanan

kelembagaan satuan

pendidikan menengah dalam

rangka rintisan Wajib belajar

12 tahun.

7. Peningkatan penyelenggaraan

pendidikan kejuruan;

8. Ekstensifikasi kurikulum

pendidikan umum ke

pendidikan kejuruan;

9. Penguatan dan pendalaman

3. Program Pendidikan Menengah

relevansi muatan kurikulm

satuan pendidikan menengah

10.Peningkatan pendidikan non

formal (keaksaraan

fungsional)

4. Program Pendidikan Non

Formal

11.Menyelenggarakan

Pendidikan dan Pelatihan bagi

tenaga pendidik dan

kependidikan;

12.Menyediakan fasilitas

pendidikan bagi tenaga

pendidik dan kependidikan.

5. Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan;

13.Peningkatan mutu manajemen

pendidikan bermuatan satuan

program pendidikan dan

kebudayaan local.

6. Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan;

14.Peningkatan pengenalan dan

menanamkan kecintaan

terhadap Budaya Sunda sejak

dini.

15.Pembangunan sarana dan

prasarana pengembangan dan

pelestarian keragaman

budaya

7. Program Pengembangan Nilai

Budaya;

16.Peningkatan pemasyarakatan

penggunaan bahasa dan nilai-

nilai Budaya Sunda dalam

aktivitas Pemerintahan dan

8.Program Pengelolaan Kekaya-

an Budaya;

kemasyarakatan.

17.Peningkatan pemasyarakatan

penggunaan bahasa dan nilai-

nilai Budaya Sunda dalam

aktivitas Pemerintahan dan

kemasyarakatan.

9.Program Pengelolaan Ke-

ragaman Budaya

B. PENETAPAN KINERJA 2014

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah

sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 telah disusun

Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah

Tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2014. Untuk

mendukung Program dan Kegiatan Pembangunan, dalam rencana kerja

tersebut dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kerja dan Anggaran

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 untuk Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut :

No Tujuan dan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target 2014

Program/ Kegiatan

Anggaran (Rp)

(1) (2) (3)

1. Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD (Formal dan Non Formal ), pendidikan dasar bermutu dan berkesertaraan di semua kecamatan

APK PAUD

31,97 Program Pendidikan Anak Usia Dini / 8 Kegiatan

9.545.272.800

2. Terjaminnya kepastian memperoleh Layanan Pendidikan Dasar bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan

Angka Partisipasi Kasar (APK ) :

1.SD/Sederajat

2.SMP/Sederajat

Angka Partisipasi Murni (APM ):

1.SD/Sederajat

2.SMP/Sederajat

AngkaPartisipasi (APS) SD / Sederajat

Angka Partisipasi (APS) SMP / Sederajat

Angka Rata – rata Lama Sekolah (RLS)

104,49

91,60

99,65

82

99,6

91,6

8,71

Program Wajib Belajar Pendidik- an Dasar Sembilan Tahun / 47 Kegiatan

178.545.752.164

3. Tersedia dan

terjangkaunya

Layanan

Pendidikan

Menengah yang

bermutu, relevan

dan berkesetaraan;

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/Sederajat Angka Partisipasi Murni ( APS) SMA/Sederajat Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)

54,5

42

Program Pendidikan Menengah /29 Kegiatan

79.356.074.020

4. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat

Angka Melek Huruf (AMH)

98,86

Program Pendidkan Non Formal (PNF) / 12 Kegiatan

14.534.096.484

5. Tersedianya sistem Tata Kelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan

% Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1

73,5

Program Peningkat-an Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidik an / 18 Kegiatan

9.419.885.200-

6. Terjaminnya Pelayanan, pengelolaan pendidikan yang bersih transfaran dan akuntabel.

Jumlah ketersediaan Data Based Bidang Pendidikan Formal maupun non formal seluruh jenjang Jumlah Dewan Sekolah

3

1

Program Manaje-men Pe-layanan Pendidikan / 10 Kegiatan

6.091.598.750,-

7. Tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan nilai-nalai luhur budaya dan sejarah baik lokal dan nasional

Jumlah nilai – nilai budaya yang dilestarikan

Jumlah benda,situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikann

Jumlah keragaman budaya yang dilestarikan

25

25

25

Program Pengem-bangan Nilai Budaya / 6 Kegiatan

Program Pengelo- laan Ke- kayaan Budaya 10 Kegiatan

Program Pengelo- laan Ke- ragaman Budaya 5 Kegiatan

43.526.194.000,-

2.915.600.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten

Bandung Tahun 2014 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran strategis, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2010-

2015. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator

Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2015,

ditetapkan 7 Tujuan dan 17 Sasaran Stategis.

Tujuan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung,

adalah sebagai berikut :

1) Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD (Formal dan Non

Formal), Pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua

kecamatan;

2) Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar


3) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang


4) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa


kebutuhan masyarakat;

5) Tersedianya sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya

layanan prima pendidikan..

6) Terjaminnya pengelolaan pendidikan yang bersih transfaran dan

akuntabel.

7) Tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan nilai-


Tujuan-tujuan strategis tersebut dijabarkan menjadi 17 sasaran sebagai

berikut :

1. Peningkatan pendidikan non formal (keaksaraan fungsional). Dengan

Memperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh

pelayanan Pendidikan Berkelanjutan, sehingga memiliki bekal

keterampilan teknis untuk memperoleh pekerjaan dalam lingkungan

kehidupan di masyarakat; Membebaskan seluruh masyarakat dari

buta huruf latin agar dapat membaca dan menulis, sehingga mendapat

kesempatan untuk mengikuti perkembangan iptek yang fungsional bagi

kehidupannya; serta Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan

informal agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap dan

keterampilan yang sederajat dengan hasil persekolahan

2. Peningkatan kesetaraan dalam memperoleh layanan

pendidikan.Dengan Memperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat

untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Keaksaraan Fungsional,

sehingga memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan untuk dapat

meningkatkan penghasilan keluarga, serta Memperluas kesempatan

bagi seluruh masyarakat golongan perempuan untuk memperoleh

pelayanan Pendidikan Kewanitaan dan kesetaraan jender; serta

Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing penyelenggaraan

Pendidikan Berkelanjutan agar dapat nguatkan sikap dan keterampilan

sebagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di lingkungan

masyarakat;

3. Pencanangan dan penerapan wajib belajar 12 tahun. Dengan

Memperluas kesempatan bagi seluruh anak usia wajib belajar (AUWB)

untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Dasar (usia 7-15 tahun) yang

berkeadilan agar anak dapat mengembangkan potensinya, sehingga

memiliki bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dasar untuk

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau kehidupan di

masyarakat; serta Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing

seluruh penyelenggaraan Pendidikan Dasar,

4. Fasilitasi kemudahan bagi anak-anak usia sekolah jenjang

SMA/Sederajat;

5. Peningkatan sarana prasarana pendidikan menengah;

6. Pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan menengah

dalam rangka rintisan Wajib belajar 12 tahun.

7. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan;

8. Ekstensifikasi kurikulm pendidikan umum ke pendidikan kejuruan;

9. Penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulm satuan

pendidikan menengah;

10. Menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan

Memperluas kesempatan kepada seluruh anak usia dini (usia 0-6

tahun) untuk memperoleh PAUD (Formal dan Non Formal) serta

Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing seluruh penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat menumbuh-kembangkan

potensi seluruh anak usia dini sehingga memiliki kesiapan untuk

mengikuti pendidikan dasar;

11. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga pendidik

dan kependidikan;

12. Menyediakan fasilitas pendidikan bagi tenaga pendidik dan

kependidikan, dengan Meningkatkan mutu tata-kelola SDM

kependidikan dan kebudayaan serta kepegawaian daerah agar

memiliki pedoman yang terarah, sehingga dapat melaksanakan

tugasnya dengan aman dan nyaman;

13. peningkatan mutu manajemen pendidikan bermuatan satuan program

pendidikan dan kebudayaan agar dapat local, dengan Meningkatkan

mutu sistem perencanaan pendidikan agar pelaksanaan pendidikan

memiliki pedoman dan arah yang jelas, baik bagi para pengelola dan

pelaksana, maupun bagi masyarakat pengguna pendidikan dan

kebudayaan dalam pencapaiannya; Meningkatkan mutu kinerja seluruh

lembaga melaksanakan pembangunan pendidikan sesuai dengan tugas

pokok, fungsi, wewenang, tanggungjawab, dan target-target

pencapaian hasilnya, baik secara individu maupun kelompok; serta

Meningkatkan mutu sistem pengawasan pendidikan agar seluruh

pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tidak terdapat

penyimpangan dan penyalahgunaan, sehingga mendapat kepercayaan

dan citra yang baik di hadapan masyarakat;

14. Peningkatan pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap Budaya

Sunda sejak dini, dengan Memperluas kesempatan bagi masyarakat

untuk mengembangkan wawasan dan apresiasi tentang seni-budaya

daerah dan nasional yang perlu dilestarikan dan dikembangkan;

Memperdalam wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai

kesenian dan kebudayaan daerah dan nasional, sehingga dapat

menumbuh-kembangkan rasa kebanggaan sebagai anggota

masyarakat dan bangsanya; serta Memperluas kesempatan bagi

masyarakat untuk menanamkan nilai-nalai luhur budaya lokal dan

nasional:

15. Peningkatan pemasyarakatan penggunaan bahasa dan nilai-nilai

Budaya Sunda dalam aktivitas Pemerintahan dan kemasyarakatan,

dengan mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penelitian seni dan

budaya lokal dan nasional;

16. Peningkatan keberdayaan seniman dan budayawan sunda

pengembangan dan pelestarian lembaga-lembaga adat dan tradisi

masyarakat, dengan Untuk berpartisipasi menyelenggarakan festipal,

pameran, lomba kesenian, dan budya lokal dan nasional: Penelitian

situs dalam kaitannnya dengan objek pariwisata;

17. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan dan pelestarian

keragaman budaya.

A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

1. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2014 Per Tujuan

Sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah dijabarkan di atas,

dilakukan evaluasi dan analisis untuk mengetahui capaian kinerja tiap

tujuan dan sasaran dengan cara membandingkan antara target dengan

realisasi masing-masing idikator tersebebut. Capaian hasil dapat dilihat

pada uraian berikut :

Tujuan 1 :

Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD (Formal dan Non Formal),

Pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan;

Tujuan tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Angka Partisipasi

Kasar (APK ) PAUD,, yaitu : Angka yang menunjukan siswa PAUD yang

bersekolah dibandingkan dengan penduduk kelompok usia siswa PAUD,

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan 1 Tahun 2014

No

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

Capaian

Angka Partisipasi Kasar ( APK ) Pendidikan Anak Usia Dini

31,97 40,98 128,18

Hasil Pengukuran terhadap Angka Partisipas Kasar Pendidikan

Anak Usia Dini tahun 2014 diperoleh angka realisasi sebesari 40,98%,

target Renstra 2010-2015 sebesar 31,97%. Dibandingkan dengan

Capaian kinerja naik dengan angka capaian 128,18 %.

Tujuan 2 :

Terjaminnya kepastian memperoleh Layanan Pendidikan Dasar

bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan

Tujuan tersebut diukur dengan Indikator Kinerja, yaitu : Angka

Partisipasi Sekolah (APS) SD Sederajat; Angka Partisipasi Kasar (APK)

SD Sederajat; Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat; Angka Rata

– Rata Lama Sekolah (RLS); Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP

Sederajat; Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat; Angka

Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat; Capaiannya dapat dilihat pada

tabel berikut :


No


Target

Realisasi

Capaian

1.

2.

3.

4.

5.

6.

.


1.SD/Sederajat

2.SMP/Sederajat


1.SD/Sederajat

2.SMP/Sederajat


Angka Partisipasi (APS) SMP / Sederajat Angka Rata – rata Lama Sekolah ( RLS)

104,49

91,60

99,65

82

99,6

77,41

8,71

106,89

97,69

95,13

82,83

99,95

97,01

8,72

102,30

106.65

95,46

101,01

100,35

125,32

100,11

Hasil Pengukuran terhadap Tujuan 2, yaitu Terjaminnya kepastian

memperoleh Layanan Pendidikan Dasar bermutu dan berkesetaraan di

semua kecamatan, adalah :

Anka Partisipasi Kasar (APK ) SD realisasi menunjukkan angka

106.89 % sedangkan target Renstra sebesar 104,49 %, terdapat kenaikan

dengan angka capaian kinerja 102,30%. Sementara itu Angka Partisipasi

Kasar (SMP ) realisasi sebesar 97,69 % , target pada Rentra 91,60 m aka

Capaian Kinerj sebesar 106,65%.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP realisasinya

adalah 95,13% dan 82,83% dari target Renstra sebesar 99,65% dan 82.%

Hasil capaian tahun 2014 untuk SD APM nya sebesar 95,46 % dan

capaian kinerja SMP sebesar 101,01%

Angka Partissipasi Sekolah (APS) jenjang SD Realisasi

indikator ini pada tahun 2014 sebesar 99,95% dari target renstra tahun

yang sama, yaitu 99,60% dengan capaian 100,35%

Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang pendidikan SMP/ Sederajat

realisasi yaitu 97,01% target Renstra sebesar 77,41 maka dapat dihitung

capaian kinerja sebesar 125,32%

Angka Rata – Rata Lama Sekolah (RLS ) realisasi 8,70% dari

target Renstra sebesar 8,72% sehingga di dapat Capaian Kinerja untuk

tahun 2014 sebesar 100,11%

Tujuan 3 :

Tersedia dan terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang

bermutu, relevan dan berkesetaraan.

Tujuan tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Utama yaitu

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angha Partisipasi Murni (APM ) SMA

Sederajat, capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

.


No


Target

Realisasi

Capaian

1. Angka Partisipasi Kasar ( APK ) SMA Sederajat

54,5

51,79

95,03

2. Angka Partisipasi Murni ( APM ) SMA Sederajat

42 37,96 88,10

Hasil Pengukuran terhadap tujuan 3 yaitu : Tersedia dan terjangkaunya

Layanan Pendidikan Menengah yang bermutu, relevan dan

berkesetaraan, dapat dikur dengan Angka Partisipasi Kasar ( APK )

SMA yang realisasi pada tahun 2014 sebesar 51,79% , sementara target

Renstra adalah 54,5% didapat hasil Capaian sebesar 95,03%.

Pengukuran juga dilakukan dengan mempergunakan indikator ukuran

Angka Partisipasi Murni (APM)SMA yaitu dengan realisasi 37,00% dari

target Rentra di tahun yang sama sebesar 42,00% sehingga angka

Capaian diperoleh sebesar 88,10%.

Tujuan 4 :

Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa


kebutuhan masyarakat

Tujuan tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Angka Melek

Huruf (AMH), yaitu : Angka Melek Huruf seluruh Penduduk; Angka Melek

Huruf Pada Usia Dewasa; Angka Melek Huruf Pada Usia 15-24 Tahun.

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :


No


Target

Realisasi

Capaian


98,86 98,86 100

Hasil Pengukuran terhadap prosentase penduduk usia 15 tahun plus yang

bisa baca tulis untuk perhitungan AMH didapat realisasi untuk tahun

2014 sebesar 98,86 %, sehingga diperoleh angka Capaian kinerja 100 %.

Tujuan 5 :

Tersedianya sistem Tata Kelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan

yang menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan.

Digunakan % Guru yang memenuhi Kualitas D4/ S1 sebagai indikator

kinerja untuk mengukur capaian kinerja tujuan 5 yang dapat ditampilkan

pada table berikut :


No

Indikator Kinerja utama

Target

Realisasi

Capaian

1. % Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1

73,5

86,17

117,23

Indikator utama untuk mengukur Tata Kelola Pendidik dan Tenaga

Kependidikan digunakan persentase guru yangmemenuhi kualifikasi

S1/D4 dimana target tahun 2014 Renstra tahun 2014 73,5% , realisasi

pada tahun yang sama 86,17% sudah melampaui dari target yang

ditentukan. Angka Capaian Kinerja berada pada 117,23 %

Tujuan 6 :

Terjaminnya pelayanan pengelolaan pendidikan yang bersih

transfaran dan akuntabel.

Indikator kinerja untuk mengukur tujuan 6 digunakan : Jumlah

Ketersediaan Data Base Bidang Pendidikan Formal maupun non Formal

seluruh jenjang; jumlah Dewan Sekolah dapat dilihat pada tabel berikut ;


No


Target

Realisasi

Capaian

1. Jumlah ketersediaan Data Based Bidang Pendidikan Formal maupun non formal seluruh jenjang

3 4 133,3

2 Jumlah dewan Pendidikan

1 1 100

HasilCapaian Kinerja Tujuan 6 yang diukur dengan Indikator kinerja

utama jumlah ketersediaan Data Based Bidang Pendidikan dan Jumlah

Dewan Pendidikan realisasi 4 dan 1 sehingga dari target semula 3 dan 1

diperoleh angka Capaian 133,3 % untuk ketersediaan Data Based Bidang

Pendidikan dan 100% untuk Jumlah Dewan Pendidikan

Tujuan 7 :

Tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan nilai-

nilai luhur budaya dan sejarah baik local dan nacional.;

Sasaran tersebut diukur dengan Indikator Kinerja yaitu dengan

Jumlah nilai-nilai budaya yang dilestarikan; Jumlah benda,situs dan

kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan; Jumlah keragaman budaya

yang dilestarikan terlihat pada tabel berikut :


No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

1. Jumlah nilai-nilai budaya yang dilestarikan

25 25 100

2 Jumlah benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

25 25 100

3 Jumlah keragaman budaya yang dilestarikan

50 50 100

2. Realisasi Kinerja Tahun 2014 per - Tujuan

Berikut ini dapat dilihat Realisasi Kinerja Tahun 2014 per – Tujuan ,

disajikan dalam tabel berikut :

NO TUJUAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA REALISASI

1 Tersedia dan

terjangkaunya layanan

PAUD ( Formal dan Non

Formal ) Pendidikan

Dasar bermutu dan

berkesetaraan di semua

kecamatan.

APK PAUD

40,98

2 Terjaminnya kepastian

memperoleh layanan

pendidikan dasar

bermutu dan

berkesetaraan di semua

kecamatan

APK SD Sederajat

APM SD Sederajat

APS SD Sederajat

APK SMP Sederajat

APM SMP Sederajat

APS SMP Sederajat

R L S

106,89

95,13

99,95

97,69

82,83

97,01

8,72

3 Tersedia dan


pendidikan menengah

yang bermutu , relevan

dan berkesetaraan

APK SMA Sederajat

APM SMA Sederajat

51,79

37,96

4 Tersedia dan


pendidikan orang dewasa

Angka melek Huruf (

AMH )

98,86

berkelanjutan yang

berkesetaraan, bermutu

dan relevan dengan


5 Tersedianya sistem tata

kelola pendidik dan

tenaga kependidikan

yang handal dalam

menjamin

terselenggaranya

layanan prima pendidikan

Persentase Guru yang

berkualifikasi D4/S1

86,17

6 Terjaminnya

pengelolaaan pendidikan

yang bersih transparan

dan akuntabel

Jumlah ketersediaan

Data Based Bidang

Pendidikan Formal

maupun non formal

seluruh jenjang

Jumlah Dewan

Pendidikan

4

1

7 Tersedianya kesempatan

bagi masyarakat untuk

menanamkan nilai – nilai

luhur budaya dan sejarah

lokal dan nasional

Jumlah nilai-nilai

budaya yang

dilestarikan

Jumlah benda,situs

dan kawasan Cagar

Budaya yang

dilestarikan

Jumlah keragaman

budaya yang

dilestarikan

25

25

50

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014 per- Sasaran:

Kebijakan Strategis yang telah dirumuskan dalam 17 kebijakan dijabarkan ke dalam 9 (sembilan ) program kegiatan, yang selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014 dari masing – masing program tersebut seperti berikut :

Sasaran 1 :

Meningkatnya jumlah Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD), dengan strategi

Menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Program

Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut

Tabel Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Realiasi

2013 2012

Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak

70.123 79.954 114.02 71.432 67.659

Jumlah PAUD (TK/RA/Penitipan Anak

1000 974 97,4 961 872

Jumlah anak usia 4-6 tahun yang bersekolah pada jenjang PAUD pada

tahun 2014 mengalami kenaikan kenaikan dari tahun sebelumnya juga

telah melampaui Target pada Renstra sehingga capaian menjadi 114,02

%. Kesadaran para orang tua untu menyekolahkan anak ke jenjang

PAUD juga semakin besar ,i lembaga PAUD semakin merata ditingkat

kecamatan dengan tingkat pelayanan yang cukup baik.

Sasaran 2 :

Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah (RLS), dengan Starategi

Pencanangan dan penerapan wajib belajar 12 tahun, dengan Program

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dapat dilihat pada

tabel berikut :


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Realisasi

2013 2012

APS SD/Sederajat 99,6 99,95 100,35 99,69 99,50

APS SMP/Sederajat 77,41 97,01 125,32 96,33 95,16

Angka Partisipasi Murni (APM)SD sederajat

99,65 95,13

95,46 95,11 94,98

Angka Partisipasi Murni(APM) SMP sederajat

82 82,83 101,01 82,42 81,60

RLS 8,71 8,72 100,11 8,70 8,67

Dari data yang tertera pada tabel diatas dapat dianalisis bahwa untuk

untuk Program Wajib Belajar Sembilan Tahun , apa yang di Target kan

dalam Renstra pada umumnya sudah bisa dicapai, dimana angka capaian

dari indikator kinerja sudah mencapai 100 %., berarti Program Wajib

Belajar Sembilan Tahun telah tecapai dan sekarang lagi dilakukan

perintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun.

Pencapaian program ini tidak terlepar dengan adanya program pemerintah

yang memberikan keringanan /pembebasan biaya sekolah untuk

pendidikan dasar ini (BOS) .

Sasaran 3

Meningkatnya Angka partisipasi Kasar (APK) SMA/K/MA/Sederajat,

dengan strategi Fasilitasi kemudahan bagi anak-anak usia sekolah jenjang

SMA/Sederajat; Peningkatan sarana prasarana pendidikan menengah;

Pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam

rangka rintisan Wajib belajar 12 tahun.


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Realiasi

2013 2012

Angka Partisipasi Kasar(APK) SMA / sederajat

54,45 51,79

95,03 47,42 46,47

Angka Partisipasi Murni(APM) SMA /sederajat

42 37,96 88,10

35,25 33,39

Persentase SMA/SMLB yang memiliki laboratorium Fisika,kimia,Biologi,Bahasa

79,44 73.21 92,15 73,15 77,71

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

48,0 38,91 81,06 37,12 35,98

Angka Kelulusan (AL) pendidikan menengah

88,75 98,68 111,19 97,89 96,54

Persentase Angka Putus Sekolah siswa pendidikan menengah

0,27 0,31 114,81 0,58 0,7

Rasio Guru terhadap murid per kelas pada pendidikan menengah

1: 44 70,45 1 : 31 1: 28 1: 28

Persentase Gedung SMA/SMK/MA dalam kondisi baik

67,67 83,62 123,57 79,65 77,46

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Pendidikan Menengah , proyeksi

target Capaian Renstra tahun 2014 adalah 54,45%.Realisasi

51,79%,Capaian terhadap target Renstra 95,03%.Dibandingkan realisasi

tahun i tahun 2013 sebesar 47,42 realisasi pada tahun 2014 naik sebesar

4.37 digit.

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang Pendidikan Menengah ,

target pada Rentra sebesar 42% ,realisasi sebesar 37,96% Angka

Capaian terhadap target Renstra sebesar 88,10% . Realisasi APM tahun

2014 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sekitar 35,25% mengalami

kenaikan sebesar 2,71 digit.

Prosentase sekolah Pendidikan Menengah yang memiliki laboraturium

target capaian pada Renstra sebesar 79,44% ,realisasi pada tahun yang

sama sebesar 73,21%.Dibandingkan dengan tahun 2013 realisasi sekolah

yang mempunyai laboratorium sebesar 73,15% mengalami kenaikan

sebesar 0,06 digit

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pendidikan menengah pada tahun 2014

realisasi sebesar 38,91% sementara target Renstra 48,0%. Angka

Capaian dari target Renstra sebesar 81.06%. Realisasi mengalami

kenaikan sebesar 1,79 digit dibandingkan pada tahun 2013 yaitu 37,12

Realisasi Angka Kelulusan (AL) Pendidikan Menengah tahun 2014 adalah

sebesar 98,68% dari target Rentra sebesar 80,75%. Angka Capaian

Renstra adalah sebesar 111,19%. Realisasi tahun 2014 naik 0,79 digit

dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 97,89%.

Persentase Angka Putus Sekolah target Rentra untuk tahun 2014 sebesar

0,27% , realisasi tahun 2014 sebesar 0,31% dengan Capaian dari target

Renstra sebesar 114,81%. Angka Putus Sekolah tahun 2014

dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,27%

Rasio Guru terhadap murid per kelas pada Pendidikan menengah target

dalam Renstra 1 : 44 ,Realisasi pada tahun 2014 , 1 : 31 dengan Angka

Capaian sebesar 70,45% . Realisasi tahun 2014 1 : 28 terjadi penurunan

sebesar 0,03%

Persentase gedung SMA/MA/SMK dalam kondisi baik realisasi sebesar

83,62% dari target Renstra sebesar 67,67% sehingga didapat angka

Capaian sebesar 123,57 %. Tahun 2013 realisasi sebesar 79,65% terjadi

kenaikan sebesar 3,97%.

Sasaran 4 :

Meningkatnya kuantitas siswa untuk jenjang pendidikan menengah kejuruan,

dengan strategi Peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan;

Ekstensifikasi kurikulum pendidikan umum ke pendidikan kejuruan; Penguatan

dan pendalaman relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah.


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Realisasi

2013 2012

Jumlah Penyelenggara SMK Negeri

31 8 25,8 8 8

Jumlah Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri

tahun 2014 realisasinya masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 8

lembaga dimana target Renstra 31 lembaga yang menghasilkan angka

Capaian sebesar 25,8%. Untuk peningkatan kuantitas siswa untuk

melanjutkan kejenjang pendidikan menengah kejuruan dilakukan dengan

mendorong pihak swasta turut berpartisipasi dalam menyelenggarakan

pendidikan menengah kejuruan.

Sasaran 5 :

Meningkatnya Angka Melek Huruf melalui strategi : Peningkatan

pendidikan non formal dan meningkatkan kesetaraan dalam memperpoleh

layanan pendidikan


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Realisasi

2013 2012


98,86

98,86 100 98,84 98,69

Jumlah seluruh siswa SD/Sederajat

396.162 415.388 104,85 417.396 418.324

Angka Putus Sekolah SD/Sederajat

0,64 0,03 4,68 0,03 0,04

Persentase siswa SD yang melanjutkan

95,49 93,84 98,27 93,02 93,02

Jumlah seluruh siswa SMP/Sederajat

174,344 171,778 98,52 165.515 156.276

Angka Putus Sekolah SMP/Sederajat

0,30 0,17 56,66 0,23 0,34

Jumlah seluruh siswa SMA/sederajat

190.634 95.288 49,98 88.828 83.648

Angka Putus Sekolah SMA/Sederajat

0,27 0,31 114,81 0,58 0,57

Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja dari program Peningkatan

pendidikan non formal dan meningkatkan kesetaraan dalam memperpoleh

layanan pendidikan. Angka Melek Huruf (AMH) telah mencapai anka

Capaian 100% dari target Renstra 98,86% , realisasi 98,86 % angka ini

mengalami kenaikan sekitar 0,02% dari realisasi tahun 2013 sebesar

98,84%.

Target Renstra untuk jumlah seluruh siswa jenjang Sekolah Dasar adalah

396.162 siswa . realisasi sebesar 415.388 siswa sehingga angka Capaian

diperoleh sebesar 104.85% terjadi penurunan jumlah siswa sebanyak

2.008 siswa

Angka Putus Sekolah jenjang sekolah Dasar realisasi sebesar 0,04% dari

target Renstra sebesar 0,03% sehimgga anga Capaian Renstra sebesar

4,68%

Presentase jumlah siswa jenjang Sekolah Dasar yang melanjutkan target

Renstra sebesar 95,49% , realisasi sebesar 93,84% , Capaian dari target

Renstra sebesar 98,27% .Realisasi siswa melanjutkan tahun 2014

Jumlah siswa pada jenjang Sekolah Menengah Pertama 171.778

target Renstra berjumlah 174.344 ,Capaian dari target rentra

tersebut sebesar 98,52%. Untuk tahun 2014 mengalami kenaikan

sejumlah 6.263 siswa jika dibandingkan dengan tahun 2013 sejumlah

165.515 siswa.

Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah

Pertama sebesar target 0,30%, realisasi sebesar 0,17% sehingga Capaian

Renstra sebesar 56,66%. Realisasi pada tahun 2014 mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,06%

Sasaran 6 :

Meningkatnya kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan, dengan

strategi Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga

pendidik dan kependidikan; Menyediakan fasilitas pendidikan bagi tenaga

pendidik dan kependidikan.


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Realisasi

2013 2012

Jumlah guru yang bersertifikasi

40.303 13.270 53,48 12.600 11.393

Jumlah Kelompok Kerja Guru (KKG)

117 117 100 % 117 177

Sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan diseluruh unit sistem pendidikan

1 1 100 % 1 1

Jumlah guru yang telah bersetifikasi adalah sejumlah 13.270 oang , Target Renstra 40.303 orang , Capaian sekitar 53,48%. Realisasi tahun ini mengalami kenaikan sekitar 679 orang guru. Pada tahun 2013 jumlah yang bersertifikasi sejumlah 12.600 guru.

Sasaran 7 :

Meningkatnya Manajemen pendidikan, dengan strategi peningkatan mutu manajemen pendidikan bermuatan satuan program pendidikan dan kebudayaan loca dan nasionall.


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Realisasi

2013 2012

Data based Bidang Pendidikan Formal maupun Non Formal seluruh jenjang

4 4 100 % 4 4

Jumlah Dewan Pendidikan

1 1 100 % 1 1

Sasaran 8 : Terwujudnya rasa memiliki atas budaya sunda, dengan

strategi Peningkatan pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap Budaya

Sunda sejak dini; Peningkatan pemasyarakatan penggunaan bahasa dan nilai-

nilai Budaya Sunda dalam aktivitas Pemerintahan dan kemasyarakatan;

Peningkatan keberdayaan seniman dan budayawan sunda pengembangan dan

pelestarian lembaga-lembaga adat dan tradisi masyarakat; Pembangunan

sarana dan prasarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Realisasi

2013 2012

jumlah seniman dan budayawan serta lembaga adat tradisi masyarakat kebudayaan

518 518 100 518 594

Jumlah sarana penyelenggara seni dan budaya

48 48 100 48 48

Jumlah penyelenggaraan seni dan budaya

8 8 100 8 8

Jumlah jenis Kesenian 881 881 100 697 697

2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014 per-Tujuan

Tujuan 1 :

Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD (Formal dan Non Formal),

Pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan;

Tabel

Analisis Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA TUJUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

REALISASI

2013 2012

Angka Partisipasi Kasar ( APK ) Pendidikan Anak Usia Dini

31,97 40,98 128,18

35,62

33,12

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mengalami kenaikan dari target Renstra

31,97% yang terealisasi sebesar 40,98% dengan angka capaian 128,18 %.

Realisasi APK PAUD dari tahun ke tahun mengalami kenaikan Kenaikan angka

tersebut tidak terlepas atas partisipasi / kesadaran orang tua dalam

menyekolahkan anaknya disamping semakin berkembangnya pendidikan PAUD

di setiap kecamatan dengan sarana yang cukup memadai

Tujuan 2 :

Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar


Tabel



TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

REALISASI

2013 2012


1.SD/Sederajat

2.SMP/Sederajat


1.SD/Sederajat

2.SMP/Sederajat


Angka Partisipasi (APS) SMP / Sederajat Angka Rata – rata Lama Sekolah ( RLS)

104,49

91,60

99,65

82

99,6

77,41

8,71

106,89

97,69

95,13

82,83

99,95

97,01

8,72

102,30

106,65

95,46

101,01

100,35

125,32

100,11

105,36

97,60

95.11

82,42

99,69

96,33

8,70

92,97

94,98 81,60

99,50

95,16

8,67

Dari data yang ditampilkan diatas dapat dianalisis bahwa indikator yang

digunakan untuk mencapai kepastian memperoleh layanan pendidikan

dasar bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan;menunjukan

angka capaian kinerja mencapai 100%.Hal ini memberikan gambaran

bahwa kepastian untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang

bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan tercapai dengan baik.

Tujuan 3 :

Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang


Tabel



TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

REALISASI

2013 2012

Angka Partisipasi Kasar ( APK ) SMA Sederajat

54,5 51,79 95,03 47,42 46,47

Angka Partisipasi Murni ( APM ) SMA Sederajat

42 37,96 88,10 35,25 33,39

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang

dijadikan indikator /alat ukur untuk mendapatkan n terjangkaunya layanan

pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan dengan

angka Capaian 95,03% dan 88,10% sudah baik dan telah dapat

mencerminkan bahwa layanan pendidikan menengah telah menjangkau

masyarakat untuk melaksanakan pendidikan menengah. Dibandingkan

tahun 2013 angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang

berada di angka 46,47% untuk APK dan 33,39% untuk APM.

Tujuan 4 :

Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa



Tabel



TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

REALISASI

2013 2012

Angka Melek Huruf s(AMH)

98,86 98,86 100 98,84 98,69

Angka melek Huruf (AMK) diperoleh hasil pengukuran terhadap

persentase penduduk usia 15 keatas yang bisa baca tulis dibagi jumlah

penduduk usia 15 tahun keatas yang mana pada tahun 2014 mencapai

realisasi 98,86%, angka ini sama dengan target Renstra di tahun yang

sama . Dibandingkan dengan Capaian tahun 2013 angka ini mengalami

kenaikan dimana AMH pada tahun 2013 sebesar 98,84%

Tujuan 5 :

Tersedianya sistem tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan

yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima

pendidikan .

Tabel



TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

REALISASI

2013 2012

% Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1

73,5

86,17 117,23 86,17

Target % Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 untuk tahun 2014

sebesar 73,5% , realisasi pada tahun yang sama 86,17% sehingga angka

Capaian terhadap Renstra sebesar 117,23%.

Tujuan 6 :

Terjaminnya pengelolaan pendidikan yang bersih transfaran dan

akuntabel

Tabel



TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

REALISASI

2013 2012

Jumlah ketersediaan Data Based Bidang Pendidikan Formal maupun non formal seluruh jenjang

3 4 100 4 4

Jumlah dewan Sekolah

1 1 100 1 1

Jumlah Forum Komunikasi Dewan Pendidikan

31 31 100 31 31

Tujuan 7 :

Tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan nilai-


Tabel



TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

REALISASI

2012 2011

Jumlah nilai-nilai budaya yang dilestarikan

8 8 100 8 8

Jumlah benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

108 108 100 108 55

Jumlah keragaman budaya yang dilestarikan

48 48 100 48 48

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Akuntabilitas Keuangan untuk sasaran 1

No Sasaran Program/ Kegiatan

Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi %

1. Meningkatnya

jumlah Pendidikan

Anak Usia

Dini(PAUD),

dengan strategi

Menyelenggarakan

pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD)

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

9.545.272.800,-

9.223.662.950,-

96,63



Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi %

2. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah (RLS), dengan Starategi Pencanangan dan penerapan wajib belajar 12 tahun.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

178.545.752.164 131.318.206.851 73,54

3. Akuntabilitas Keuangan untuk sasaran 3 dan sasaran 4


Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi %

3.

4.

Meningkatnya Angka partisipasi Kasar (APK) SMA/K/MA/Sederajat, dengan strategi Fasilitasi kemudahan bagi anak-anak usia sekolah jenjang SMA/Sederajat; Peningkatan sarana prasarana pendidikan menengah; Pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam rangka rintisan Wajib belajar 12 tahun.

Meningkatnya kuantitas siswa untuk jenjang

Program Pendidikan Menengah

79.356.074.020 58.328.964.096 73,50

pendidikan menengah kejuruan, dengan strategi Peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan; Ekstensifikasi kurikulm pendidikan umum ke pendidikan kejuruan; Penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulm satuan pendidikan menengah.

4. Akuntabilitas Keuangan untuk sasaran 5 dan meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan


Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi %

5. Meningkatnya

angka Melek Huruf

melalui strategi :

Peningkatan

pendidikan non

formal dan

meningkatkan

kesetaraan dalam

memperpoleh

layanan

pendidikan

Program Pendidikan Non Formal

14.534.096.484 13.652.483.784 93.24



Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi %

6. Meningkatnya kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan, dengan strategi Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; Menyediakan fasilitas pendidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidik-an

9.419.885.200 8.210.353.650 87.15



Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi %

7. Meningkatnya Manajemen pendidikan, dengan strategi peningkatan mutu manajemen pendidikan bermuatan satuan program pendidikan dan kebudayaan agar dapat local.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

6.091.598.750 4.452.226.125 73.08



Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi %

8. Terwujudnya rasa memiliki atas budaya sunda, dengan strategi Peningkatan pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap Budaya Sunda sejak dini; Peningkatan pemasyarakatan penggunaan bahasa dan nilai-nilai Budaya Sunda dalam aktivitas Pemerintahan dan kemasyarakatan; Peningkatan keberdayaan seniman dan budayawan sunda pengembangan dan pelestarian lembaga-lembaga adat dan tradisi masyarakat; Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya.

Program Pe-ngembangan Nilai Budaya

43.526.194.000 38.377.167.362 88,17

Program Pe-ngelolaan kekayaan Budaya

9.893.917.400 9.823.402.490 99,28

Program Pe-ngelolaan keragaman Budaya

2.915.600.000 2.715.744.000 93,14

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung pada tahun 2014

alokasi anggaran keseluruhan berjumlah Rp.1.927.638.531.398,00 yang terdiri

dari Belanja Tidak Langsung Rp.1.562.886.320.230,00 dan Belanja Langsung

sebesar Rp.364.752.211.168,00. Belanja Langsung yang terdiri atas Belanja

langsung SKPD Rp.10.923.820.350,00 dan Belanja langsung Program

Rp.353.828.390.818,00.

Realisasi keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2014 ini

sebesar Rp. 1.741.195.195.638.756,00 persentasenya yaitu 90,33% . Pada

umumnya setiap pelaksanaan program dan kegiatan dapat direalisasikan

dengan baik,walaupunn dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala

terutama yang berhubungan dengan anggaran dan waktu yang diperlukan dalam

proses kegiatan.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Tahun

2010-2014 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai 7 (tujuh)

tujuan strategis, yang dituangkan dalam 13 Program Pembangunan

Pendidikan dan dituangkan dalam 164 (seratusenam puluh empat)

kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten/APBD

Provinsi/ dan APBN. Jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang

dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung

mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup

pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya peningkatan stándar

kompetensi lulusan; stándar isi; stándar proses; stándar pendidik dan

tenaga kependidikan; stándar sarana dan prasarana; stándar

pengelolaan; stándar pembiyaan; dan stándar penilaian pendidikan.

Akuntabilitas Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara

komulatif adalah sebesar 90,33%, terdiri dari Anggaran dan Realisasi

Belanja Langsung 77,91%; Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak

Langsung 93,23%

Secara umum, meskipun pelaksanaan program dan kegiatan

tahun 2014 berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan akuntabiltas

keuangan telah mendorong capaian kinerja sasaran komulatif dan capaian

kinerja tujuan komulatif, sehingga kinerja Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Bandung dapat dikatagorikan tercapai dengan

baik, sesuai dengan perencanaan yang terukur, namun masih terdapat

beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan

penganggaran, proses pelaksanaan dan pemahaman dari seluruh unit

sistem pengelola pendidikan tentang penerapan manajemen akuntabilitas

kinerja dan keuangan yang dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih,

baik, bertanggungjawab dan berkapabilitas tinggi.

B. Langkah Kedepan

.

Berdasarkan kesimpulan di atas, Dalam upaya untuk meningkatkan

kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung pada

tahun mendsatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan

adalah :

1. Lebih meningkatkan komitmen seluruh unit sistem pengelola

pendidikan untuk dapat memahami dan menerapkan sistem

manajemen kinerja dan keuangan agar pencapaian tujuan dan

sasaran strategis organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien

serta berhasilguna.

2. Meningkatkan kualitas pemberian bimbingan teknis kepada seluruh

unit sistem pengelola pendidikan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun

dokumen-dokumen kinerja.

Indikator Kinerja Utama ( IKU) Peningkatan Aksesibilitas melalui pendidikan formal dan non formal

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bandung

No IndikatorKinerjaUtama KondisiAwal

(2010)

Target

2011 2012 2013 2014 2015

1 AngkaPartisipasiKasar (APK) SD/MI/SDLB/PAKET A/PPS setara SD

104,31 104,35 104,37 104,42 104,49 104,58

2 AngkaPartisipasiMurni (APM) SD/MI/SDLB/PAKET A/PPS setara SD

99,57 99,59 99,61 99,63 99,65 99,67

3 AngkaPartisipasiKasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/PAKET B/PPS setara SMP

91,56 91,57 91,58 91,59 91,60 91,61

4 AngkaPartisipasiMurni (APM) SMP/MTs/SMPLB/PAKET B/PPS setara SMP

81,22 81,42 81,71 82,08 82,53 83,06

5 AngkaPartisipasiKasar (APK) SMA/MA/SMALB/PAKET C/PPS setara SMA

54,04 54,15 54,36 54,69 55,13 55,68

6 AngkaPartisipasiMurni (APM) SMA/MA/SMALB/PAKET C/PPS setara SMA

41,50 41,60 41,75 41,94 42,25 42,65

7 AngkaMelekHurup (AMH) 98,41 98,53 98,65 98.91 98.92 98.93

8 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

9,02 9,15 9,21 9,38 9,49 9,60

9 IndekPendidikan 85,65 86,01 86,23 86,53 86,73 87,01

10 IPM 74,24 75,03 75,66 76,42 76,62 77,23

Documents

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang - bandungkab.go.id 2014.pdf · BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi