Upload
anon737960747
View
248
Download
9
Embed Size (px)
DESCRIPTION
oke
Citation preview
dengan seluruh peraturan(PP PERPRES PERMENPAN PERKA BKN)
Perpres No. 58 Tahun 2013 ttg Badan Kepegawaian Negara
PermenpanRB No. 40 Tahun 2012 ttg Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya
Perka BKN No. 4 Tahun 2013 ttg Ketentuan Pelaksanaan PermenpanRB No. 40 Tahun 2012
perencanaan
pengorganisasian
penganggaran
pelaksanaan
pengendalian
evaluasi
norma standar prosedur
kewenangan pemerintah pusat
di delegasikan kepada PPK Pusat
di serahkan kepada PPK Daerah
pasal 48 & 49 UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 28 & 30 PP Nomor 9 Tahun 2003
Badan Kepegawaian Negara adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional
BKN memiliki fungsi:pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; danpenyimpan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.BKN*(Pasal 47)
BKN memiliki tugas:mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN;membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah;membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian;mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif;menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN;menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; danmengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.BKN berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN*(Pasal 48,49)
kementrian
lembaga pem nonkementrian (LPNK)
provinsi
kabupaten kota
B K NIRJEN/IRTAMA/INSPEKTURKOORDINASIKEMENTERIANDAN LPNK
B K NPROVINSIkoordiansi dengankemendagriKemen PAN dan RB
B K NINSPEKTORATPROVINSIKABUPATENDAN KOTAKOORDINASIkoordinasi dengan kemendagri kemen PAN dan RBW A S D A L
( Tim)
Penyusunan dan penetapan kebutuhanPengadaanPangkat dan jabatanPengembangan karirPola karirPromosiMutasi
Penilaian kinerjaPenggajian dan tunjanganPenghargaanDisiplinPemberhentianJaminan pensiun dan jaminan hari tuaPerlindungan
Materi Audit Manajemen Kepegawaian
JENIS AUDIT MANAJEMEN KEPEGAWAIANAudit reviewAudit investigasiAudit reguler
pencocokan (kebenaran formal)( kp pmk pindah instansi pensiun ,dsb ) bisa terjadi tidak sesuai dengan kebenaran material
PPK Pusat PPK Daerahsengketa kepegawaianBapek(Banding Administratif)Peradilan TUNPNS DH TAPS TDHuntuk IV/b kebawahtidak puas !Wasdal Tindakan PrevetifTerjadinya Sengketa KepegawaianwasdalBKNgugataudiwan
pemeriksaan penelitian dan penilaian
atas nama undangundang Kepala BKN dapat melakukantindakan administratif terhadap pelanggaranN S P kepegawaianberupa : peringatan tegoran pencabutan keputusan atas pengangkatan pemindahan dan pemberhentian pns kecuali yang menjadi kewenangan Presiden
suatu prosedur untuk meneliti/memeriksaapakah pelaksanaan peraturan perundangundangan bidang kepegawaian (NSP) sudah di laksanakan benar dan akuntabel sehingga menimbulkan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam organisasi
preemtif
preventif
persuasi/adukatif
represifbimtek sosialisasi/internalisasi membangun komitmenkomunikasi tatap muka surat menyuratsanksi normatif tegoran peringatan pencabutanmemprediksi kemungkinan/kecenderungan yang terjadi
sebagiankewenanganpresidendi delegasikandan di serahkan PPK Pusat PPK Provinsi PPK Kab/Kotataat asastertib tidak taat asasatau tidak tertibasumsipelaksanaanN S P motivasi pengembangan reward
menipulasi kualifikasi pendidikan penyimpangan kualifikasi pendidikan penyalahgunaan wewenang (nepotisme kolusi korupsi KKN)
sampai dengan sekarang penegakkan NSP belum dapat dilaksanakan secara maksimal khususnya dalam pelanggaran NSP pengangkatan pemindahandan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional di daerah pengangkatan/pemberhentian pejabat es 2 prov/kabupaten/kota pengangkatan peneliti widyaiswara guru - pengawas
PPK Daerah merasa di pilih langsung oleh rakyatnyasehingga memiliki pola pikir bahwa kewenangan untukmengangkat memindahkan memberhentikan pns merupakan kewenangan absolut dari PPK Daerah
disamping
ada beban politik (balas budi) kepada tim suksesnya
(UU Nomor 10 Tahun 2008)
ikut salah tidak ikut lebih salahbelum bisa menciptakan rasa aman bagi pns yang netraldanbagi korban belum ada perlindungan hukum yang efektif
perlu dukungan penuh atas kewenangan yang diberikan kepadakepala bkn untuk memberikan peringatan tegoran dankencabutan keputusan yang nyata nyata melanggar nsp
(pasal 28 dan pasal 30 pp nomor 9 tahun 2003)
wasdal penting belum dipentingkanmenjadi wasdal penting dipentingkan
wasdalkepegawaian( N S P ) delegasi penyerahanUU 5/2014PP 9/2003 PPK Pusat PPKD Provinsi PPKD Kab/Kotakesenjangankerugian negara
wasdalwasdalwasdalwasdaltib administrasi
umpan balik
umpan balik
phisik simbolik teoritik filosofif