HUKUM ADAT

Oleh

PRIHATIN EFFENDI,S.H.MH

DISAMPAIKAN PADA KULIAH HUKUM ADAT FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK2014

PENGERTIAN ADAT DAN HUKUM ADAT

Pengertian Adat :Apabila bentuk perbuatan tersebut dirasakan

sebagai sesuatu yang baik, maka perbuatan tersebut mungkin menjadi kebiasaan atau perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Berulang-ulangnya suatu perbuatan merupakan suatu pertanda, bahwa perbuatan itu disukai. (Prof.Dr.Mr. Soekanto dan Dr. Seorjono Soekanto,S.H.MA)

Apabila kebiasaan tersebut di atas tidak semata-mata dianggap sebagai cara untuk berperikelaukuan akan tetapi diterima sebagai kaidah-kaidah pengatur, maka kebiasaan tadi menjadi tata kelakuan. (Prof.Dr.Mr. Soekanto dan Dr. Seorjono Soekanto,S.H.MA)

Berdasar pendapat di atas, maka terbitlah adat istiadat yang merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui, dan dihargai, akan tetapi juga ditaati.

Adat-Istiadat : mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang berpangkal tolak dari perasaan keadilannya.

Kaedah-kaedah yang dengan tegas menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga-warga masyarakat yang apabila mungkin diperkuat dengan sanksi-sanksi apabila kaedah tersebut dilanggar. Hal ini semua yang tercakup didalam Hukum Adat yang terutama berisikan, perintah, larangan, dan kebolehan. (Prof.Dr.Mr. Soekanto dan Dr. Seorjono Soekanto,S.H.MA)

Soekanto : secara teoritis akademis sudah timbul kesulitan-kesulitan untuk membedakan kedua gejala sosial tadi, apalagi di dalam prakteknya dimana kedua gejala sosial tadi saling berkaitan dengan eratnya.

Soepomo : di dalam penelitian hukum adat yang menentukan bukanlah banyaknya jumlah perbuatan yang terjadi, walaupun jumlah tersebut merupakan petunjuk bahwa perbuatan tersebut merupakan hal yang diharuskan dalam masyarakat. Yang pokok adalah, bahwa perbuatan tersebut benar-benar dirasakan sebagai suatu hal yang memang sudah seharusnya.

Sudikno : Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap ajeg, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat luas juga yakni meliputi masyarakat yang berdaulat. Perilaku yang diulang mempunyai kekuatan normatif, mempunyai kekuatan mengikat. Karena diulang oleh orang banyak, maka mengikat orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama, karenanya menimbulkan keyakinan atau kesadaran, bahwa hal itu memang patut dilakukan : bahwa itulah adat (die normatieve Kraft des Faktischen).

C van Vollenhoven : apabila seorang hakim menghadapi kenyataan bahwa ada peraturan tingkah laku yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para warga masyarakat serta ada perasaan umum bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para pejabat hukum, maka peraturan-peraturan adat tadi bersifat hukum.

Ada 4 unsur : aturan tingkah laku, patut, mengikat, dipertahankan.

F.D.Holleman : Kaedah-kaedah hukum merupakan kaedah kehidupan yang disertai dengan sanksi dan yang jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau oleh badan-badan yang berwenang, agar supaya diikuti serta dihormati oleh para warga masyarakat. Di dalam hal ini tidak dipermasalahkan, apakah terhadap kaedah-kaedah tersebut pernah ada penetapan dari penguasa atau tidak.

Ter Haar : Hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum, yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta yang didalam pelaksanaanya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat mengenai suatu persengketaan, akan tetapi juga dapat diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah.

Pendapat Ahli Ilmu Sosial Tentang Hukum AdatB. Malinowski (Antropolog) : Perbedaan antara Kebiasaan dengan Hukum

didasarkan pada dua kreteria, yakni sumber sanksinya dan pelaksanaannya. Pada kebiasaan sumber sanksi dan pelaksanaanya adalah para masyarakat secara individuil dan kelompok. Pada hukum, maka sumber sanksi dan pelaksanaanya adalah suatu kekuasaan terpusat atau badan-badan tertentu di dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum dilaksanakan oleh negara sebagai pemegang kedaulatan.

Paul Bohannan (Antropolog) :Suatu lembaga hukum merupakan sarana yang dipergunakan

oleh warga masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dari pada aturan-aturan yang terhimpun di dalam pelbagai lembaga dalam masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai lembaga-lembaga hukum dalam arti ini, dan juga lembaga-lembaga non hukum lainnya.Hukum terdiri dariaturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang telah mengalami proses pelembagaan kembali (re-institutionalization). Lembaga – lembaga hukum berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya ketentuan tentang cara-cara menyelesaikan perselisihan antar lembaga dan aturan yang menyangkut aktifitas lembaga-lembaga itu sendiri.

Leopold Pospisil (Antropolog) :Untuk membedakan hukum dari kaedah-kaedah

lainnya, dikenal adanya empat tanda hukum, yaitu : wewenang, aplikasi secara universil, kewajiban, sanksi.

Daftar Pustaka : Soekanto, dan Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Hukum

Adat, Alumni Bandung, Cet.3, 1981.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Jakarta,

cet VII, 2005.