sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2015_193_ped_Buku Pedoman...sirusa.bps.go.id

BUKU PEDOMAN PENCACAHAN SURVEI LEMBAGA KEUANGAN TAHUN 2011-2012

PERBANKAN KONVENSIONAL, PERBANKAN SYARIAH,

PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA, PASAR MODAL, ASURANSI, DANA PENSIUN, PEGADAIAN, PEDAGANG VALUTA ASING, KOPERASI

2013

BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA INDONESIA

BUKU PEDOMAN PENCACAHAN SURVEI LEMBAGA KEUANGAN TAHUN 2011-2012

PERBANKAN KONVENSIONAL, PERBANKAN SYARIAH,

PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA, PASAR MODAL, ASURANSI, DANA PENSIUN, PEGADAIAN, PEDAGANG VALUTA ASING, KOPERASI

2013

BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA INDONESIA

Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2012 i

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan 2013 ini

merupakan buku yang berisikan tata cara pelaksanaan dan petunjuk

pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang akurat, tepat waktu, dan

tepat sasaran, yaitu Statistik Lembaga Keuangan. Pada buku ini dijelaskan

berbagai jenis daftar isian yang digunakan, konsep definisi dari rincian yang

ditanyakan, disertai berbagai contoh bagaimana isian dan konsistensi antar isian.

Buku pedoman ini dibuat sebagai panduan bagi Kepala Bidang Statistik

Distribusi dan Kepala Seksi Keuangan dan Harga Produsen di BPS Provinsi,

Kepala Seksi Statistik Distribusi di BPS Kabupaten/Kota, dan petugas/staf

pengumpul data di BPS BPS Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan

pengumpulan data Statistik Lembaga Keuangan. Buku ini diharapkan dapat

menjadi panduan acuan dalam melaksanakan tugas pengumpulan data secara

baik dan optimal sesuai tujuan survei ini. Khususnya karena kuesioner yang

digunakan untuk kegiatan statistik ini akan ditinggal dan diisi oleh perusahaan,

maka buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memecahkan masalah

ketika terjadi kejanggalan dalam pengisian.

Akhirnya kesungguhan semua pihak Kepala Bidang Statistik Distribusi di

BPS Provinsi sebagai penanggung jawab Statistik Lembaga Keuangan,

pengawas, dan petugas pengumpul data dalam memahami dan mengikuti

pedoman pada buku ini dapat memegang teguh konsep definisi, dan

melaksanakan tugas sesuai jadwal waktu yang ditetapkan akan membuahkan

hasil data yang akurat dan tepat waktu.

Jakarta, Oktober 2012

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa,

Djamal S.E., M.Sc.

NIP. 19520315 197503 1 003

Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013 ii

Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013 iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................ iii BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1 1.1. Latar Belakang ..................................................................................... 1

1.2. Tujuan .................................................................................................. 1

1.3. Cakupan ............................................................................................... 2

1.4. Jadwal Kegiatan .................................................................................... 2

BAB II METODOLOGI, DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DAN

ORGANISASI SURVEI ............................................................................... 3 2.1. Metodologi Sampling ............................................................................ 3

2.2. Dokumen Yang Digunakan ................................................................... 3

2.3. Organisasi Survei ................................................................................. 4

2.4. Tugas Pencacah Lapangan (PCL) ....................................................... 5

2.5. Konsep dan Definisi .............................................................................. 6

BAB III PEDOMAN PENGISIAN DAFTAR KUESIONER SURVEI LEMBAGA KEUANGAN 2013 ..................................................... 7 3.1. Tata Tertib Pengisian Kuesioner .......................................................... 7

3.2. Tata Cara Pengembalian Kuesioner ..................................................... 7

3.3. Tata Cara Pengisian Kuesioner ............................................................ 7

3.2.1. Pertanyaan KOR ............................................................................... 8

3.2.1.1. BLOK I: PENGENALAN TEMPAT .................................................. 8

3.2.1.2. BLOK II: KETERANGAN USAHA ................................................... 9

3.2.1.3. BLOK III: PEKERJAAN DAN BALAS JASA .................................... 11

3.2.1.4. BLOK IV: INVESTASI, KENDALA, DAN PROSPEK USAHA ......... 14

3.2.1.5. BLOK VII: CATATAN ...................................................................... 16

3.2.1.6. BLOK VIII: PENGESAHAN ............................................................. 16

3.2.1.7. BLOK IX: KETERANGAN PETUGAS ............................................. 16

3.2.2. Pertanyaan MODUL .......................................................................... 17

Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013 iv

3.2.2.1. PERBANKAN KONVENSIONAL .................................................... 17

3.2.2.2. PERBANKAN SYARIAH ................................................................. 32

3.2.2.3. PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA ........................................ 45

3.2.2.4. PENUNJANG PASAR MODAL ....................................................... 67

3.2.2.5. PERUSAHAAN PERASURANSIAN ............................................... 75

3.2.2.6. DANA PENSIUN ............................................................................. 89

3.2.2.7. PERUSAHAAN PEGADAIAN ......................................................... 113

3.2.2.8. PERUSAHAAN PEDAGANG VALUTA ASING ....................... ....... 121

3.2.2.9. USAHA KOPERASI ........................................................................ 126

Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Saat ini jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia meliputi perbankan, non

perbankan dan perusahaan penunjang lembaga keuangan. Mengingat jenis lembaga

keuangan saat ini telah berkembang sangat pesat serta mempunyai arti penting dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka secara bertahap pemerintah telah mengatur

pengembangan usahanya melalui Peraturan Pemerintah maupun Surat Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sejalan dengan pertumbuhan usaha lembaga keuangan tersebut Badan Pusat

Statistik (BPS) dituntut untuk dapat menyediakan informasi yang benar, lengkap, dan

tepat waktu untuk masing-masing jenis lembaga keuangan. Secara bertahap dan

berkesinambungan informasi ini secara rutin dikumpulkan melalui kegiatan Kompilasi

Data Lembaga Keuangan yang dituangkan dalam bentuk Survei Lembaga Keuangan

tahunan.

Mengingat jenis kegiatan lembaga keuangan yang demikian luas, maka dalam

kegiatan Survei Lembaga Keuangan 2013 ruang cakup pencacahan melanjutkan Sensus

Ekonomi 2006 (SE06). Kegiatan yang dicakup meliputi delapan jenis, yaitu Perbankan

Konvensional, Perbankan Syariah, Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura,

Perasuransian, Dana Pensiun, Pegadaian, Pedagang Valuta Asing, serta Koperasi

Simpan Pinjam. Sedangkan untuk usaha Penunjang Pasar Modal, walaupun konsep dan

tata cara pengisian kuesioner ada di buku pedoman ini, buku publikasinya akan

dipublikasikan tersendiri, terlepas dari publikasi Statistik Lembaga Keuangan

1.2. Tujuan Tujuan pencacahan perusahaan/usaha usaha lembaga keuangan adalah sebagai berikut:

a. Mendapatkan karakteristik kegiatan usaha di lembaga keuangan untuk masing-

masing jenis usaha.

b. Mendapatkan gambaran hasil transaksi usaha melalui laporan keuangan berupa

neraca dan laporan laba (rugi) tiap kegiatan.

c. Menyusun kerangka sampel (sampling frame) untuk keperluan survei bidang

ekonomi.

d. Mendapatkan informasi dasar tentang berbagai permasalahan usaha di Indonesia

menurut lapangan usaha, skala usaha, dan wilayah.


1.3. Cakupan Pencacahan perusahaan/usaha perantara keuangan ini dilaksanakan di seluruh

wilayah Indonesia, dilakukan oleh para petugas BPS daerah, baik BPS provinsi, BPS

kabupaten, maupun BPS kota, meliputi semua usaha perbankan konvensional dan

syariah, perusahaan pembiayaan dan modal ventura, perusahaan penunjang pasar

modal, perasuransian, dana pensiun, pegadaian, pedagang valuta asing, serta koperasi

simpan pinjam.

1.4. Jadwal Kegiatan a. Pencetakan dokumen ............................November 2012 b. Pengiriman dokumen ke provinsi................Desember 2012 - Januari 2013 c. Pencacahan/pemeriksaan dokumen ...........................JanuariMei 2013 d. Pengembalian dokumen hasil pencacahan dari daerah..............Februari Mei 2013 e. Pengolahan dokumen di BPS...............................Maret Juni 2013 f. Penyiapan naskah dan pencetakan publikasi ..........................................Juli 2013

Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013

3

BAB II METODOLOGI, DOKUMEN YANG DIGUNAKAN,

DAN ORGANISASI SURVEI

2.1. Metodologi Sampling a. Metode Pengumpulan Data

1. Unit pencacahan Survei Lembaga Keuangan ini pada umumnya adalah

establishment/perusahaan, kecuali perusahaan Pegadaian, sebagai unit

pencacahannya adalah kantor cabang. Survei Lembaga Keuangan ini

mencakup 7000 responden yang tersebar di 33 provinsi, pencacahan umumnya dilakukan secara sensus. Namun untuk jenis kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan penarikan sampel, mengingat populasi yang ada cukup besar.

2. Wawancara langsung jika memungkinkan, apabila tidak selesai daftar dapat

ditinggal (petugas dapat memberikan waktu sekitar satu minggu bagi

perusahaan untuk mengisinya).

b. Responden Responden adalah pengusaha atau orang yang mengetahui tentang pengelolaan

usaha perantara keuangan.

2.2. Dokumen Yang Digunakan Karena beragamnya jenis kegiatan pada sektor Lembaga Keuangan, maka

dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner sebagai

berikut:

a. Kuesioner untuk Perusahaan Perbankan Konvensional

b. Kuesioner untuk Perusahaan Perbankan Syariah

c. Kuesioner untuk Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura

d. Kuesioner untuk Perusahaan Perasuransian

e. Kuesioner untuk Perusahaan Dana Pensiun

f. Kuesioner untuk Perusahaan Pegadaian

g. Kuesioner untuk Perusahaan Pedagang Valuta Asing

h. Kuesioner untuk Koperasi Simpan Pinjam

Di luar dari publikasi SLK, dalam buku pedoman ini terdapat pedoman pengisian

kuesioner lain, yaitu Kuesioner untuk Perusahaan Penunjang Pasar Modal


BANYAKNYA RESPONDEN DALAM RANGKA SURVEI LEMBAGA KEUANGAN MENURUT PROVINSI DAN JENIS LEMBAGA KEUANGAN TAHUN 2013

BKV BSI PMV PPM PPA PDP PGD PVA KSP(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. NAD 6 10 1 1 13 1 47 792. Sumut 62 8 1 3 40 47 136 2973. Sumbar 111 6 1 3 10 3 62 1964. Riau 31 4 1 1 9 20 75 1415. Jambi 8 0 1 1 4 0 43 576. Sumsel 21 1 1 4 11 1 76 1157. Bengkulu 4 2 1 1 1 0 45 548. Lampung 31 5 1 2 8 4 73 1249. Kepulauan Babel 1 1 0 0 6 0 27 3510. Kepri 20 1 0 1 9 114 12 15711. DKI Jakarta 104 10 226 135 366 194 47 288 78 144812. Jabar 170 28 4 3 28 95 37 147 51213. Jateng 162 20 8 1 9 152 18 470 84014. D.I Yogyakarta 61 10 1 7 29 14 87 20915. Jatim 170 28 4 18 163 49 493 92516. Banten 80 8 3 3 3 10 17 73 19717. Bali 102 1 3 4 19 116 101 34618. NTB 71 3 1 1 30 9 152 26719. NTT 8 0 1 2 26 3 49 8920. Kalbar 21 0 1 1 18 23 38 10221. Kalteng 2 0 1 1 5 0 43 5222. Kalsel 31 1 1 1 11 1 50 9623. Kaltim 21 1 1 2 30 2 47 10424. Sulut 21 0 2 1 21 3 40 8825. Sulteng 8 0 1 1 10 0 37 5726. Sulsel 31 7 2 3 63 5 68 17927. Sultra 7 0 1 1 9 0 36 5428. Gorontalo 4 0 0 0 6 0 24 3429. Sulbar 1 0 0 0 0 0 18 1930. Maluku 3 0 1 1 5 1 16 2731. Maluku Utara 1 0 0 0 4 0 19 2432. Papua Barat 0 0 0 0 3 0 20 2333. Papua 7 1 1 1 11 2 30 53

1381 156 271 135 373 296 878 778 2732 7000Keterangan:BKV : Perbankan KonvensionalBSI : Perbankan SyariahPMV : Pembiayaan dan Modal VenturaPPM : Penunjang Pasar ModalPPA : Perusahaan PeasuransianPDP : Perusahaan Dana PensiunPGD : PegadaianPVA : Pedagang Valuta AsingKSP : Koperasi Simpan Pinjam

Jumlah

Provinsi Jenis Kegiatan Jumlah

(1)

2.3. Organisasi Survei Untuk memperlancar pelaksanaan lapangan pencacahan perusahaan/usaha

Lembaga Keuangan, struktur organisasi lapangan telah ditentukan sebagai berikut :

a. Arus Dokumen Dokumen dikirim dari Badan Pusat Statistik ke BPS Provinsi yang kemudian

dibagikan kepada petugas pengawas/pemeriksa yang selanjutnya akan

didistribusikan kepada petugas pengumpul data (pencacah). Setelah pencacahan

Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013

5

selesai, petugas pengumpul data menyerahkan kuesioner Perusahaan Perbankan

Konvensional sampai dengan Usaha Kopreasi Simpan Pinjam kepada

pengawas/pemeriksa untuk diperiksa. Kemudian kuesioner-kuesioner tersebut

diteruskan oleh pengawas/pemeriksa ke BPS Provinsi untuk diperiksa ulang sekali

lagi baik kelengkapan isian maupun konsistensinya. Dokumen berupa kuesioner

tersebut dikirim ke Badan Pusat Statistik Cq. Direktur Statistik Keuangan, Teknologi

Informasi dan Pariwisata Up. Sub Direktorat Statistik Keuangan.

b. Alur Pengiriman Dokumen

2.4. Tugas Pencacah Lapangan (PCL)

a. Melakukan pencacahan setiap perusahaan/usaha dengan menggunakan Kuesioner

Perusahaan Perbankan Konvensional sampai dengan Usaha Koperasi Simpan

Pinjam berdasarkan Daftar Sampel Survei Lembaga Keuangan 2013.

b. Mengikuti pertemuan dengan Pengawas/KSK untuk membahas berbagai

temuan/masalah yang ditemukan di lapangan dan cara mengatasinya.

c. Melakukan kunjungan ulang terhadap responden yang bermasalah dengan disertai

Pengawas/KSK.

d. Menyerahkan seluruh dokumen hasil pencacahan ke Pengawas/KSK.

e. Menepati jadwal pelaksanaan pencacahan Survei Lembaga Keuangan.

BPS

BPS PROVINSI

PENGAWAS

PENCACAH

Dokumen


2.5. Konsep dan Definisi

a. Usaha adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang/jasa untuk diperjual-belikan atau ditukar dengan barang lain, dan ada seorang atau lebih

yang bertanggungjawab/menanggung resiko.

b. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam

wilayah Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

c. Badan hukum adalah bentuk pengesahan suatu perusahaan/usaha pada waktu pendirian yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang.


BAB III

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER SURVEI LEMBAGA KEUANGAN 2013

Dokumen Pencacahan Perusahaan/Usaha Perantara Keuangan pada Survei

Lembaga Keuangan 2013 adalah kuesioner Perbankan Konvensional sampai dengan

Koperasi Simpan Pinjam.

3.1. Tata Tertib Pengisian Kuesioner a. Semua pengisian daftar harus menggunakan pensil hitam.

b. Isian harus ditulis dengan jelas dan mudah dibaca. Penulisan menggunakan

huruf kapital (balok), tidak boleh disingkat, kecuali singkatan yang sudah

umum. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).

c. Perhatikan instruksi/rambu-rambu tata cara pengisian di setiap pertanyaan.

d. Pengisian daftar menggunakan beberapa cara:

1. Mengisi keterangan/jawaban pada tempat yang tersedia.

2. Penulisan angka ke dalam kotak mengikuti kaidah penuh tepi kanan

(right justified).

3.2. Tata Cara Pengembalian Kuesioner a. Pastikan identitas perusahaan pada Blok 1 Bagian II sama dengan

identitas perusahaan yang ditulis pada Blok 1 Rincian I.

b. Kirimkan kuesioner Bagian I yang sudah terisi lengkap tanpa harus

menunggu penyelesaian kuesioner Bagian II.

c. Kirimkan kuesioner Bagian II jika sudah terisi lengkap

Khusus pada kuesioner Penunjang Pasar Modal, pengembalian kuesionernya

dilakukan satu kali tanpa ada pembagian seperti kuesioner SLK lainnya.

3.3. Tata Cara Pengisian Kuesioner Seluruh kuesioner SLK 2013 terdiri atas 9 (sembilan) blok pertanyaan, kecuali

Kuesioner Dana Pensiun yang terdiri atas 12 blok pertanyaan. Empat blok pertama dapat

dikelompokkan ke dalam kuesioner Bagian I dan dan sisanya masuk ke dalam kelompok

kuesioner Bagian II.

Kuesioner Bagian I memuat 4 (empat) blok pertanyaan, yaitu:

1. Blok I Pengenalan Tempat

2. Blok II Keterangan Usaha

3. Blok III Pekerja dan Balas Jasa Pekerja Tahun 2012

4. Blok IV Investasi, Kendala dan Prospek Usaha


Kuesioner Bagian II memuat 5 (lima) blok pertanyaan, yakni:

1. Blok V Laba Rugi Perusahaan

2. Blok VI Neraca Perusahaan

3. Blok VII Catatan

4. Blok VIII Pengesahan

5. Blok IX Keterangan Petugas

Khususnya pada kuesioner Dana Pensiun, jumlah blok pada Bagian II

kuesioner ini terdiri atas 8 (delapan) blok pertanyaan

1. Blok V Laporan Aktiva Bersih Perusahaan

2. Blok VI Laporan Aktiva Bersih Perusahaan

3. Blok VII Perhitungan Hasil Usaha

4. Blok VIII Neraca Perusahaan

5. Blok IX Laporan Arus Kas Perusahaan

6. Blok X Catatan

7. Blok XI Pengesahan

8. Blok XII Keterangan Petugas

Berdasarkan jenis pertanyaan, kuesioner SLK 2013 dapat dibedakan ke dalam

dua jenis, yakni jenis pertanyaan Kor dan Modul.

3.3.1. PERTANYAAN KOR 3.3.1.1. BLOK I: PENGENALAN TEMPAT

Tujuan blok ini untuk mencatat identitas responden, dalam hal ini adalah

perusahaaan/usaha lembaga keuangan. Identitas ini digunakan untuk memudahkan

proses pengolahan dan untuk mengetahui kelengkapan pemasukan daftar. Apabila pada

waktu kunjungan responden tidak dapat langsung wawancara (daftar ditinggal), maka

pengisian pada blok ini ditulis terlebih dahulu.

Rincian 1 s.d 7: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Nama dan Alamat Lengkap perusahaan, serta Contact person perusahaan

Menyalin dari Daftar Sampel Perusahaan/Usaha Lembaga Keuangan

yang akan dicacah. Penulisan nama dan alamat perusahaan, apabila nama dan

alamat perusahaan pada waktu dilakukan pencacahan berubah/berbeda (tidak

sesuai dengan Daftar Sampel Perusahaan/Usaha Lembaga Keuangan), maka

tuliskan nama dan alamat perusahaan yang sebenarnya pada Daftar Sampel

Perusahaan/Usaha Lembaga Keuangan diperbaiki.


Apabila nama dan alamat perusahaan pada waktu dilakukan pencacahan berubah (tidak sesuai dengan Daftar Sampel Perusahaan/Usaha Lembaga Keuangan), maka tuliskan nama dan alamat perusahaan terbaru tersebut pada blok catatan, beri keterangan.

3.3.1.2. BLOK II: KETERANGAN USAHA

Rincian 1: Bentuk badan hukum/badan usaha. Badan hukum perusahaan/usaha adalah bentuk pengesahan suatu

perusahaan/usaha pada waktu pendirian yang dilakukan oleh instansi pemerintah

(departemen terkait) yang diperkuat dengan bukti tertulis atau akte.

Bentuk badan usaha yang dimaksud adalah: 1. Perseroan Terbatas (PT)/PT (Persero)/Perum

Perseroan Terbatas (PT): perusahaan yang berstatus badan hukum, didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham-saham dan pemegang saham

bertanggung jawab terbatas sesuai nilai nominal saham yang dimiliki.

PT (Persero): perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh negara (pemerintah), dan kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara,

dengan tujuan mencari keuntungan maksimal dengan menggunakan faktor-faktor

produksi secara efisien.

Perusahaan Umum Negara (Perum): perusahaan yang bukan semata-mata bertujuan mencari keuntungan, melainkan untuk melayani kepentingan umum

masyarakat di bidang jasa-jasa vital (public utilities). Usaha yang dijalankan

memperhatikan segi efisiensi, efektivitas, ekonomis serta bentuk pelayanan yang

baik. Seluruh modal perusahaan dimiliki negara yang dipisahkan dari kekayaan

negara serta dapat memperoleh kredit dalam bentuk obligasi, dan diberi

kebebasan bergerak untuk mengadakan perjanjian, kontak dan hubungan dengan

perusahaan lain.

2. Koperasi: organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi

sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

3. Perseroan Komanditer/Commanditair Venootschap (CV): suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha antara orang-orang yang bersedia

memimpin, mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kekayaan

pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia

memimpin perusahaan serta bertanggung jawab pada kekayaan yang

diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.


4. Firma: suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, masing-masing anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya atas segala

perikatan. Laba dan rugi dari perusahaan dibagi dan ditanggung bersama.

5. Yayasan: sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendiriannya dititikberatkan pada usaha-usaha sosial dan bukan untuk mencari

keuntungan.

6. Perwakilan Perusahaan Asing: bentuk badan hukum suatu perusahaan yang mengikuti nama bentuk badan hukum perusahaan yang membawahinya di luar

wilayah Indonesia. Contoh : Ltd. (Limited), Corp. (Corporation).

7. Perorangan: suatu kegiatan usaha yang ditangani secara perorangan tanpa bentuk badan hukum maupun usaha.

Rincian 2: Tahun mulai beroperasi secara komersial. Tahun mulai beroperasi secara komersial adalah tahun pertama kali

perusahaan melayani/menghasilkan jasa secara komersial sesuai dengan akte

pendirian perusahaan. Apabila berubah bentuk badan hukum/usahanya, maka yang ditulis adalah tahun pada bentuk badan hukum/usaha terakhir.

Catatan: Apabila perusahaan pernah mengalami masa tidak beroperasi (tidak aktif), maka tahun berdiri yang ditulis tetap tahun yang lama, kecuali setelah masa

tidak aktif tersebut perusahaan yang bersangkutan berubah bentuk badan

hukum/usahanya.

Rincian 3.a: Apakah mempunyai unit penelitian dan pengembangan (litbang)?

Cukup jelas.

Rincian 3.b: Apakah selama tahun 2012 perusahaan/usaha melakukan inovasi?

Cukup jelas.

Rincian 3.c: Jika 'ya', bentuk inovasinya:

Jawaban bisa lebih dari satu kode yang dilingkari.

1. Inovasi produk adalah pengembangan produk baru yang lebih baik (fisik atau harga).

2. Inovasi proses adalah pengembangan baru dalam proses pelayanan dengan tujuan efisiensi waktu dan biaya.

3. Inovasi manajemen adalah pengembangan baru dalam pengelolaan kegiatan. 3.3.1.3. BLOK III: PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA

Blok ini digunakan untuk mencatat banyaknya pekerja/karyawan tetap dan


kontrak dibayar (yang berwarga negara Indonesia) yang dirinci menurut jenjang

pendidikan dan jenis kelamin, pekerja tidak tetap, karyawan berkewarganegaraan asing

(WNA), pekerja tidak dibayar, dan balas jasa pekerja selama setahun yang lalu.

Rincian 1: Pekerja/karyawan tetap dan pekerja kontrak pada tahun 2012 menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Pekerja dibayar: pekerja yang bekerja pada perusahaan dengan mendapat upah/gaji dan tunjangan lainnya dari perusahaan tersebut, baik berupa uang

maupun barang.

Pekerja tetap: pekerja yang bekerja pada perusahaan dengan mendapat upah/gaji secara tetap, tidak tergantung pada absensi/kehadiran pekerja tersebut,

dan apabila diberhentikan biasanya mendapat pesangon.

Pekerja kontrak: pekerja yang bekerja dengan perjanjian kontrak kerja dengan batas waktu tertentu.

Pekerja tidak tetap: pekerja yang bekerja pada perusahaan dan mendapat upah/gaji dengan memperhitungkan jumlah hari masuk kerja/prestasi, dan apabila

diberhentikan biasanya tidak mendapat pesangon.

Pekerja asing: pekerja yang bukan warga negara Indonesia dan bekerja dengan mendapat upah/gaji secara tetap atau yang bekerja dengan perjanjian tertentu

(sebagai pekerja kontrak).

Jenjang pendidikan: tingkat pendidikan tertinggi yang telah diselesaikan/ditamatkan dengan memperoleh sertifikat kelulusan. Contoh:

Seorang pekerja yang pernah kuliah tetapi tidak selesai, dianggap tamat SMA.

Jenjang pendidikan diantaranya:

a. Tamat SMP: mereka yang tamat Sekolah Menengah Pertama, MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Pertama dan Madrasah

Tsanawiyah, Sekolah Kepandaian Putri, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama,

Sekolah Teknik, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Ketrampilan

Kejuruan 4 tahun, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama,

Sekolah Guru Bantu, Pendidikan Guru Agama 4 tahun, Kursus Pegawai

Administrasi, Kursus Karyawan Perusahaan, dan Pendidikan Pegawai Urusan

Peradilan Agama.

b. Tamat SMA: mereka yang tamat dari SMTA umum dan SMTA kejuruan, seperti Sekolah Menengah Atas, HBS 5 tahun, AMS, Madrasah Aliyah, Sekolah

Menengah Pekerjaan Sosial, Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah

Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah

Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah

Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah


Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah

Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika,

Sekolah Guru Olah Raga, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Guru

Sekolah Lanjutan Pertama, Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru

Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru, Sekolah Analisis Menengah Kimia

Atas, Sekolah Asisten Apoteker, Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen, dan

Kursus Pegawai Administrasi Atas.

c. D I/D II: mereka yang tamat Diploma I atau Diploma II pada suatu pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta I dan Akta II termasuk

dalam jenjang pendidikan program Diploma I atau Diploma II. d. Sarjana Muda/Diploma III: mereka yang tamat Akademi/Diploma III/ Akta III atau

yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu fakultas, misalnya:

Akademi Seni Musik Indonesia, Akademi Seni Tari Indonesia, Akademi Bahasa

Asing, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Bagi fakultas yang tidak

mengeluarkan gelar sarjana muda maka mereka yang menempuh pendidikan

sampai semester 8 atau 9 dan belum tamat tetap dimasukkan sebagai tamat

SLTA.

e. D IV dan S1: mereka yang tamat program pendidikan diploma IV dan sarjana (Strata 1) pada umumnya mereka yang menamatkan pendidikan pada suatu

universitas/institut/sekolah tinggi.

f. S2/S3: mereka yang menyelesaikan pendidikan pasca sarjana, doktor, spesialis 1 dan 2 pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi.

Rincian 2: Pekerja tidak tetap. Cukup jelas.

Rincian 3: Pekerja asing. Pengisiannya agar memperhatikan 1) Pekerja Tetap 2) Pekerja Kontrak

Rincian 4: Total pekerja. Total pekerja = rincian 1.g kol (6) + rincian 2 + rincian 3.a + rincian 3.b

Rincian 5: Balas jasa pekerja tetap dan pekerja kontrak selama tahun 2012 Balas jasa pekerja adalah balas jasa kepada semua pekerja yang ikut dalam

kegiatan pelayanan jasa (natura). Balas jasa pekerja yang berbentuk jasa

dinilai atas dasar harga pasar pada saat pelayanan konsumen.

Penjelasan:

1. Bila perusahaan/usaha memberikan barang kepada pekerjanya dengan harga

dibawah harga jual perusahaan, maka selisih antara harga tersebut dimasukkan


sebagai balas jasa pekerja.

2. Bila perusahaan/usaha menyediakan fasilitas perumahan dan kendaraan yang

diserahkan pemakaiannya tanpa bayar kepada pekerja, maka penilaiannya dapat

dilakukan dengan taksiran nilai sewa atau nilai penyusutan selama referensi waktu

survei.

3. Pengeluaran untuk pakaian kerja (wearpack) yang diberikan secara cuma-cuma

kepada pekerja tidak digolongkan sebagai balas jasa pekerja dalam bentuk

barang, kecuali pakaian yang dapat dipakai diluar jam kerja seperti untuk pesta

atau rekreasi.

4. Pengeluaran makanan dan minuman dalam rangka meningkatkan produktivitas

pekerja tidak dimasukkan kedalam balas jasa pekerja.

5. Bila perusahaan/usaha menyediakan dana untuk biaya penggantian obat-obatan,

perawatan, hiburan seperti pemberian tiket bioskop yang biasanya sudah diatur

dalam peraturan kesejahteraan pekerja, maka pengeluaran tersebut digolongkan

ke dalam balas jasa pekerja.

Balas jasa pekerja terdiri dari: a. Upah/gaji: pengeluaran perusahaan untuk balas jasa pekerja/karyawan, sebelum

dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah

dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji

walaupun tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan. Upah/gaji yang sudah

seharusnya dikeluarkan tetapi belum dibayarkan tetap dimasukkan di rincian

upah/gaji. b. Upah lembur: upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja/karyawan yang

bekerja di luar jam kerja biasa. c. Hadiah, bonus dan sejenisnya: pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang

dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan karena prestasi

pekerja/karyawan kepada perusahaan. Hadiah: pengeluaran perusahaan berupa uang dan/atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan, biasanya karena prestasi pekerja/karyawan kepada

perusahaan.

Bonus: pengeluaran perusahaan berupa uang dan/atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan, karena perusahaan mengalami keuntungan, biasanya

diberikan pada akhir tahun. d. Iuran dana pensiun, tunjangan sosial dan sejenisnya: iuran yang disetorkan

kepada badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang

menjanjikan manfaat pensiun bagi pekerja/karyawan sebagai peserta.

Asuransi tenaga kerja: pengeluaran perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/badan yang menangani masalah asuransi tenaga kerja atas


nama pekerja/karyawan, yang terdiri dari:

1. Asuransi kesehatan: biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kesehatan atas

nama pekerja/karyawan.

2. Asuransi kecelakaan: biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kecelakaan atas

nama pekerja/karyawan.

3. Asuransi jiwa: biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi jiwa atas nama

pekerja/karyawan.

Rincian 6: Balas jasa untuk pekerja tidak tetap. Cukup jelas.

Rincian 7: Balas jasa untuk pekerja asing. Cukup jelas. Rincian 8: Total balas jasa. Total balas jasa = rincian 5.f kolom (4) + rincian 6 + rincian 7.a + rincian 7.b. 3.3.1.4. BLOK IV: INVESTASI, KENDALA, DAN PROSPEK USAHA

Blok ini untuk mengetahui struktur permodalan, kondisi perusahaan/usaha jika

dibandingkan dengan keadaan setahun yang lalu, dan kendala-kendala yang dialami

pengusaha, serta prospek perusahaan/usaha ke depan.

Rincian 1.a: Status penanaman modal.

Status permodalan: permodalan utama yang diperoleh perusahaan pada

waktu pendirian dan berdasarkan keputusan yang diberikan oleh Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pemahaman tentang PMDN dan PMA

sebagai berikut:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Suatu perusahaan dikatakan mempunyai fasilitas permodalan PMDN apabila

perusahaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari BKPM bahwa usahanya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta persyaratan

penanaman modal dalam negeri yang berlaku.

2. Penanaman Modal Asing (PMA) Suatu perusahaan dikatakan mempunyai fasilitas permodalan PMA apabila

perusahaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari presiden melalui BKPM

bahwa usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan


serta persyaratan penanaman modal asing yang berlaku.

3. Non Fasilitas Suatu perusahaan yang status permodalannya dikelompokkan dalam kategori ini

apabila permodalan perusahaan dalam rangka usahanya tidak mendapat fasilitas

dari BKPM atau BKPMD.

Catatan: Perusahaan dalam kategori ini dapat terdiri dari: a. Perusahaan yang belum/tidak pernah mengajukan permohonan tentang

fasilitas permodalannya kepada BKPM atau kepada presiden.

b. Perusahaan yang telah mengajukan permohonan tentang fasilitas

permodalannya tetapi belum disetujui oleh presiden atau oleh BKPM (masih dalam proses).

Rincian 1.b: Jika rincian 1.a berkode 2 (PMA) negara utama penanam modal.

Cukup jelas.

Rincian 2.a: Persentase permodalan.

Sumber modal suatu perusahaan terdiri dari modal yang berasal dari:

a. Pemerintah Pusat adalah modal perusahaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contoh: Modal perusahaan yang berasal dari BUMN.

b. Pemerintah Daerah adalah modal perusahaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Contoh: Modal perusahaan yang

berasal dari BUMD.

c. Swasta Nasional adalah modal perusahaan berasal dari Badan Usaha Swasta Nasional dan atau warga negara Indonesia. Contoh: Modal perusahaan yang

berasal dari Bank swasta nasional

d. Asing adalah modal perusahaan yang berasal dari pemerintah asing, warga negara asing dan atau pihak asing.

Rincian 2.b: Apakah ada kepemilikan saham/modal asing secara individual 10%? Cukup jelas.

Rincian 2.c: Apakah perusahaan memiliki penyertaan modal di perusahaan luar negeri 10 % dari aset yang dimiliki? Cukup jelas.

Rincian 3.a: Apakah ada pekerja di perusahaan ini yang pernah mengikuti

bimbingan dan pelatihan? Cukup jelas.


Rincian 3.b: Jika ada, bimbingan dan pelatihan tersebut diselenggarakan oleh:

Cukup jelas.

Rincian 3.c: Jenis bimbingan dan pelatihan yang diikuti: Pelatihan manajerial: jenis pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan, pengelolaan usaha secara umum.

Pelatihan ketrampilan/teknik produksi: jenis pelatihan untuk meningkatkan kemampuan/ketrampilan dalam teknik produksi.

Pelatihan pemasaran: jenis pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemasaran, seperti cara mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, cara

melakukan penjualan dan promosi.

Pelatihan lainnya: pelatihan selain yang disebutkan diatas. Rincian 4.a: Apakah perusahaan ini menjual jasa kepada perusahaan/perorangan

bukan penduduk Indonesia? Cukup jelas.

Rincian 4.b: Apakah perusahaan ini membeli jasa dari perusahaan/perorangan bukan penduduk Indonesia? Cukup jelas.

Rincian 5: Apakah perusahaan memiliki aset di luar negeri? Cukup jelas.

3.3.1.5. BLOK VII: CATATAN Blok ini digunakan untuk memberikan catatan mengenai isian-isian daftar.

Berikan catatan catatan jika diperlukan dengan singkat dan jelas. Blok ini sama dengan

Blok X pada kuesioner Dana Pensiun.

3.3.1.6. BLOK VIII: PENGESAHAN Blok ini bertujuan untuk mengetahui bahwa jawaban yang diberikan dalam

daftar diketahui oleh yang bertanggung jawab dalam perusahaan tersebut. Dilengkapi

dengan nama, jabatan dan tanda tangan responden (yang memberi jawaban) serta cap

perusahaan. Hal ini berguna sekali jika dibutuhkan adanya kunjungan ulang. Blok ini

sama dengan Blok XI pada kuesioner Dana Pensiun.

3.3.1.7. BLOK IX: KETERANGAN PETUGAS Blok ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban petugas, baik yang

melakukan pencacahan maupun pengawasan pada waktu pelaksanaan kegiatan. Blok ini

sama dengan Blok XII pada kuesioner Dana Pensiun.


3.3.2. PERTANYAAN MODUL Pertanyaan modul secara umum membedakan jenis perusahaan/usaha pada

usaha lembaga keuangan menjadi 3 (tiga) blok pertanyaan yaitu:

1. Blok II : Keterangan Usaha

2. Blok V : Laporan Laba/Rugi Tahun 2011-2012

3. Blok VI : Neraca per 31 Desember Tahun 2011 dan 2012 Pertanyaan modul jenis perusahaan Dana Pensiun dibedakan pada 6 (enam) blok

pertanyaan, yaitu:

1. Blok II : Keterangan Usaha (mulai dari rincian 4)

2. Blok V : Laporan Aktiva Bersih Dana Pensiun per 31 Desember Tahun 2011 dan

2012

3. Blok VI : Laporan Perubahan Aktiva Bersih Dana Pensiun Tahun 2011-2012

4. Blok VII : Perhitungan Hasil Usaha Dana Pensiun Tahun 2011-2012

5. Blok VIII : Neraca Dana Pensiun per 31 Desember Tahun 2011 dan 2012

6. Blok IX : Laporan Arus Kas Dana Pensiun Tahun 2011-2012

3.3.2.1. PERBANKAN KONVENSIONAL Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit baik

untuk keperluan pembiayaan usaha atau untuk konsumsi dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat. BLOK II: KETERANGAN USAHA Rincian 4: Jenis Bank.

Jenis bank dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Umum: perusahaan perbankan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan serta menyalurkan kembali

dananya dalam bentuk kredit, selain itu juga memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Termasuk dalam bank umum ini adalah semua jenis bank, baik bank

devisa maupun non devisa, yang menpunyai badan hukum persero, perusahaan

daerah, koperasi, dan perseroan terbatas.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR): perusahaan atau usaha perbankan yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan serta memberikan kredit berskala

kecil dalam jangka pendek kepada masyarakat dalam wilayah kerja tertentu yang

umumnya bersifat lokal, dan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Bentuk badan hukum BPR adalah perusahaan daerah, koperasi,

perseroan terbatas dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.


Jika rincian 4 berkode 1 pertanyaan dilanjutkan ke rincian 5 (Khusus Kelompok Bank Umum), tetapi jika rincian 4 berkode 2 pertanyaan dilanjutkan ke rincian 6 (Khusus Kelompok Bank Perkreditan Rakyat).

Rincian 5: Khusus Kelompok Bank Umum.

Rincian ini terisi jika rincian 4 berkode 1. Pilihlah salah satu kode yang sesuai

dengan keadaan responden.

Bank Pemerintah/BUMN/Persero: Bank Milik Negara yang sebagian besar sahamnya (minimal 51%) dimiliki oleh pemerintah. Contoh: Bank Nasional

Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BNI), Bank Mandiri.

Bank Pembangunan Daerah: bank yang didirikan dengan undang-undang tersendiri yaitu UU No. 13 tahun 1962 dan harus berbadan hukum Perusahaan

Daerah sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 1992 yang ditetapkan

berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Contoh: Bank Jabar, Bank DKI,

Bank Nagari.

Bank Campuran: bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara dan atau

badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia,

dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Contoh: Bank

Finconesia, Bank Merincorp, Bank Multicor .

Bank Asing: bank umum yang seluruh sahamnya dimiliki oleh asing. Contoh: Bank ABN AMRO, Citybank, Hongkong Shanghai Bank Corp. (HSBC).

Bank Swasta Nasional Devisa: bank yang seluruh sahamnya dimiliki swasta nasional yang dalam melakukan kegiatannya dapat melakukan transaksi dengan

valuta asing. Contoh: Bank Central Asia (BCA), Bank Lippo. Bank Swasta Nasional Non Devisa: bank yang seluruh sahamnya dimiliki swasta nasional yang dalam melakukan kegiatannya tidak dapat melakukan transaksi

dengan valuta asing. Contoh: Bank Indomonex, Bank Yudha Bhakti, Bank

Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).

Rincian 6: Khusus Kantor Pusat / Induk. Tuliskan banyaknya Kantor Cabang yang dimiliki oleh Kantor Pusat/Induk.

Kantor Cabang: unit usaha dari suatu bank yang diperkenankan menjalankan semua jenis usaha bank dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan tersendiri,

tetapi dalam mengatur usahanya itu tunduk pada segala ketentuan yang

diberlakukan oleh kantor pusat bank tersebut.

Kantor Cabang Pembantu: kantor di bawah kantor cabang yang kegiatan usahanya membantu kantor cabang induknya, dengan alamat tempat usaha yang


jelas dimana kantor cabang pembantu tersebut melakukan usahanya.

Kantor Kas / Unit Pembantu: kantor bank yang melakukan kegiatan pelayanan kas dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor kas tersebut

melakukan usahanya, termasuk memberikan pelayanan kepada nasabah baru.

Anjungan Tunai Mandiri (ATM): merupakan salah satu perangkat perbankan elektronis yang kegiatannya meliputi pelayanan kas atau non kas yang dilakukan

dengan menggunakan sarana mesin elektronis yang berlokasi baik di dalam

maupun di luar kantor bank, yang dapat melakukan pelayanan antara lain

penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan,

transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi

rekening nasabah.

Rincian 7: Khusus Kelompok Bank Perkreditan Rakyat.

Rincian ini terisi jika rincian 4 berkode 2. Pilihlah salah satu kode yang sesuai

dengan keadaan responden.

BPR (Pakto 27): BPR yang memperoleh izin usaha atas dasar Kep. Menteri Keuangan No.1064/KMK.OO/1988 dan didirikan setelah tanggal 27 Oktober 1988,

contoh: PT. BPR Binadana Makmur, PT. BPR Pijer Podi Kekelengen, PT. BPR

Prima Mertoyudan Sejahtera.

Bank Karya Produksi Desa (BKPD): Lembaga Non Badan Kredit Desa (BKD) milik Pemerintah Daerah dan terdapat di Jawa Barat, contoh: PD BPR BKPD

Manonjaya, PD BPR BKPD Cidahu, PD BPR BKPD Kadipaten.

BPR eks Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP): BPR yang baru memperoleh izin usaha atas dasar Kep. Menteri Keuangan dan telah berdiri sebelum 27

oktober 1988 dalam bentuk LDKP, contoh: PD BPR LPK Cibitung, PD BPR LKP

Aikmel, PD BPR BKK Purworejo.

Bank Pasar: bank yang wilayah usahanya terbatas pada suatu pasar/lingkungan tertentu dengan menerima simpanan dan memberikan kredit uang kepada

pedagang, contoh: PD Bank Pasar Arjawinangun, PT Bank Pasar Gunung

Merbabu, PD BPR BAPAS 69.

LDKP: BPR yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Gubernur masing-masing provinsi seperti LKP (Lembaga Kredit Pedesaan) di

Jawa Barat, BKK (Badan Kredit Kecamatan) di Jawa Tengah, BUKP (Badan

Usaha Kredit Pedesaan) di Yogyakarta, KURK (Kredit Usaha Rakyat Kecil) di

Jawa Timur, contoh: LKURK Karangmojo, BUKP Kecamatan Wates.

Bank Desa: badan usaha milik desa yang daerah usahanya hanya meliputi wilayah desa yang bersangkutan dan umumnya hanya melayani kegiatan kredit

dalam bentuk uang bagi penduduk desa yang bersangkutan, contoh: Bank Desa


Bancangan, BKD Gebang.

Lumbung Desa: badan usaha milik desa yang daerah usahanya hanya meliputi wilayah desa yang bersangkutan dan umumnya hanya melayani kredit dalam

bentuk makanan pokok, seperti padi, jagung dan lainnya bagi penduduk desa

setempat. Namun ada pula sebagian lumbung desa yang memberi kredit dalam

bentuk uang, contoh: Lumbung Desa Sambit, Lumbung Desa Kaliwungu Lor.

Rincian 8: Jenis Produk Usaha Jasa Moneter Tuliskan banyaknya nasabah dan nilai dari jenis produk usaha jasa moneter.

a) Usaha Simpanan Simpanan: dana yang dipercayakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian penyimpanan.

1) Giro: simpanan pihak lain pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

menggunakan cek, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau

dengan cara pemindahbukuan antara lain dengan bilyet giro.

2) Tabungan: simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik

dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

3) Deposito: simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah penyimpan

dengan bank yang bersangkutan.

b) Usaha Jasa 1) Jumlah pemegang kartu ATM: banyaknya nasabah yang terdaftar sebagai

pengguna kartu ATM.

2) Jumlah pemegang kartu kredit: banyaknya nasabah yang terdaftar sebagai pengguna kartu kredit.

c) Usaha Kredit Jumlah peminjam (debitur): banyaknya nasabah yang menerima kredit atau pinjaman.

Rincian 9: Penyaluran Kredit. Tuliskan jumlah nasabah dari setiap jenis kredit yang disalurkan dan nilai

(dalam juta rupiah) dari setiap jenis kredit yang disalurkan.

Kredit Modal Kerja: kredit yang diberikan untuk membiayai kelancaran kegiatan usaha nasabah.

Kredit Investasi: adalah kredit yang diberikan untuk melakukan penanaman


modal yang biasanya jangka panjang dengan maksud memperoleh keuntungan.

Kredit Konsumsi: kredit yang diberikan untuk membiayai pengadaan barang-barang serta jasa-jasa (penggunaan akhir).

Rincian 10: Ikhtisar Keuangan Adalah ringkasan keuangan yang berasal dari laporan Laba/Rugi dan Neraca

yang meliputi:

a. Total Aset

b. Total Aktiva Produktif

Aktiva Produktif meliputi penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga,

penempatan dana antar bank, penyertaan, dan lainnya yang dapat menghasilkan

pendapatan bagi bank.

c. Total Ekuitas

d. Pendapatan Bunga

e. Beban Bunga

f. Pendapatan Operasional (termasuk Pendapatan Bunga)

g. Beban Operasional (termasuk Beban Bunga)

h. Laba Sebelum Pajak

i. Laba Setelah Pajak

Rincian 11 : Rasio Keuangan Rasio keuangan bank meliputi:

a. Permodalan

CAR: Perbandingan antara Modal dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko).

b. Kualitas Aktiva

NPL: Perbandingan antara Kredit dalam Kualitas yang Kurang Lancar, Diragukan,

dan Macet dengan Total Kredit.

c. Rentabilitas

ROA: Perbandingan antara Laba Sebelum Pajak dengan Total Aset.

ROE: Perbandingan antara Laba Setelah Pajak dengan Total Ekuitas.

NIM: Perbandingan antara Pendapatan Bunga Bersih dengan Rata-Rata Aktiva

Produktif.

BOPO: Perbandingan antara Total Beban Operasional dengan Total Pendapatan

Operasional.

d. Likuiditas

LDR: Perbandingan antara Kredit yang Diberikan dengan Dana Pihak Ketiga yang

dihimpun bank.


BLOK V : LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2011-2012 Yang dimasukkan ke dalam daftar rincian laba-rugi adalah angka-angka

kumulatif sejak awal tahun buku bank sampai dengan tanggal akhir bulan laporan

yang bersangkutan.

A. PENDAPATAN OPERASIONAL Rincian 1: Pendapatan bunga.

a. Pendapatan bunga: pendapatan bunga baik dari pinjaman yang diberikan maupun simpanan yang dimiliki, seperti giro, simpanan berjangka, obligasi, Call

Money dan surat-surat pengakuan hutang lainnya dalam bentuk rupiah dan valuta

asing.

b. Pendapatan provisi dan komisi atas kredit: pendapatan berupa provisi dan komisi akibat dari transaksi atau pemberian kredit.

Rincian 2: Provisi dan komisi lainnya.

Pendapatan berupa provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan

transaksi pemberian kredit.

Rincian 3: Laba atas kenaikan nilai surat berharga.

Keuntungan dari kenaikan nilai surat berharga di pasar modal.

Rincian 4: Laba selisih kurs. Cukup jelas. Rincian 5: Lain-lain. Cukup jelas.

B. BEBAN OPERASIONAL. Rincian 1: Beban bunga.

a. Beban bunga: biaya bunga dalam rupiah dan valas seperti pada tabungan, giro, simpanan berjangka dan lainnya.

b. Provisi dan komisi: biaya yang dikeluarkan bank untuk komisi, provisi, fee akibat dari transaksi atau penerimaan pinjaman.

Rincian 2: Beban penyisihan penghapusan aset produktif.

Adalah beban penghapusan yang diperhitungkan atas aset produktif. Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat

berharga, obligasi pemerintah, tagihan derivatif, pinjaman/pembiayaan yang

diberikan, tagihan akseptasi, penyertaan saham, serta komitmen dan kontinjensi


yang berisiko kredit. Rincian 3: Beban tenaga kerja.

Adalah gaji pokok, upah beserta tunjangan yang dibayarkan kepada direksi

dan karyawan baik tetap maupun tidak tetap sebelum dikurangi pajak penghasilan

dan potongan-potongan lain, termasuk pula honor komisaris, upah lembur dan

perawatan kesehatan.

BIAYA TENAGA KERJA PADA RINCIAN B.3 KOLOM (3) = BIAYA

BALAS JASA PEKERJA YANG TERDAPAT PADA ISIAN BLOK III RINCIAN 8

Rincian 4: Beban umum dan administrasi.

Beban umum dan administrasi adalah berbagai beban yang timbul untuk

mendukung kegiatan operasional bank. Beban umum dan administrasi meliputi

biaya sewa, perbaikan dan pemeliharaan, persediaan kantor, listrik dan air,

transportasi, peneltian dan pengembangan, teknologi informasi, dan komunikasi,

depresiasi (penyusutan), amortisasi, dan beban lain-lain.

Rincian 5: Rugi atas penjualan surat-surat berharga. Cukup jelas. Rincian 6: Lain-lain. Cukup jelas. C. LABA (RUGI) OPERASIONAL

Hasil pengurangan antara Rincian A dengan Rincian B.

D. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL Rincian 1: Pendapatan non operasional.

Pendapatan non operasional yang tidak termasuk pada rincian A 1 - 5.

Rincian 2: Beban non operasional.

Beban non operasional yang tidak termasuk pada rincian B 1 - 6.

E. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK DAN HAK MINORITAS

Yang dimasukkan ke dalam rincian ini adalah jumlah laba/rugi sebelum dikurangi

taksiran pajak penghasilan dan hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan.


F. PAJAK PENGHASILAN Jumlah taksiran pajak penghasilan yang harus dibayar oleh bank.

G. LABA (RUGI) SEBELUM HAK MINORITAS Jumlah laba (rugi) setelah memperhitungkan pajak penghasilan tetapi belum dikurangi

dengan hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan.

H. HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN Bagian hasil usaha dan bagian aset neto dari anak perusahaan yang tidak dimiliki baik

seara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan.

I. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

Jumlah laba (rugi) setelah memperhitungkan pajak penghasilan dan hak minoritas anak

atas laba bersih anak perusahaan.

J. SALDO LABA (RUGI) AWAL TAHUN

Saldo laba (rugi) pada awal tahun buku yang bersangkutan.

K. DIVIDEN Dividen adalah distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan

proporsi mereka dari jenis modal tertentu atau sebagian keuntungan yang dibagikan

kepada para pemegang saham.

L. LAINNYA Jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba, misalnya;

dicadangkan untuk perluasan pabrik, atau untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang

maupun ikatan tertentu.

M. SALDO LABA (RUGI) AKHIR TAHUN. Cukup Jelas. BLOK VI: NERACA PER 31 DESEMBER TAHUN 2011 DAN 2012

Neraca (Balance Sheet): laporan sistematis tentang harta (aset), hutang serta modal suatu perusahaan dengan tujuan menunjukkan posisi keuangan suatu

perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada penutupan buku di akhir

tahun kalender atau tahun fiskal.

ASET Rincian 1: Kas.

Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik rupiah maupun valuta asing,


yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pengertian kas adalah

termasuk mata uang rupiah dan valuta asing yang ditarik dari peredaran dan yang

masih dalam masa tenggang untuk penukarannya ke Bank Indonesia. Sementara

itu, pengertian kas tersebut tidak termasuk emas batangan dan uang logam yang

diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (commemorative coin).

Rincian 2: Giro pada Bank Indonesia.

Giro pada Bank Indonesia adalah saldo rekening giro bank baik dalam rupiah

maupun dalam valuta asing di Bank Indonesia.

Rincian 3: Giro pada bank lain. Simpanan pada bank lain, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing,

yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat

perintah pembayaran atau pemindahbukuan.

Rincian 4: Penempatan pada Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia adalah penempatan/tagihan bank baik

dalam rupiah maupun valuta asing kepada Bank Indonesia.

Jenis penempatan pada Bank Indonesia meliputi:

a) Fine Tune Operation (FTO) yaitu transaksi dalam rangka Operasi Pasar Terbuka

(OPT) untuk menyerap likuiditas perbankan yang dilakukan sewaktu-waktu oleh BI

apabila diperlukan untuk mempengaruhi likuiditas perbankan secara jangka

pendek dengan waktu, jumlah, dan harga transaksi yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia.

b) Fasbi (Fasilitas Diskonto Bank Indonesia) yaitu Fasilitas penempatan dana rupiah

bank peserta Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada Bank Indonesia dengan

jangka waktu tertentu, dan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia.

c) Lainnya, yaitu selain jenis diatas dan memenuhi kriteria penempatan pada Bank

Indonesia.

Rincian 5: Penempatan pada bank lain.

Penempatan pada bank lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik

bank dalam rupiah dan atau valuta asing pada bank lain, baik yang melakukan

kegiatan operasional di Indonesia maupun luar Indonesia baik untuk menunjang

kelancaran transaksi antar-bank maupun sebagai secondary reserve dengan

maksud untuk memperoleh penghasilan.


Jenis penempatan pada bank lain meliputi interbank call money, tabungan,

deposit on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, setoran

jaminan dalam rangka transaksi perdagangan, dana pelunasan obligasi, serta

lainnya yang memenuhi kriteria penempatan pada bank lain.

Nilai tercatat penempatan pada bank lain adalah nilai penempatan pada bank

lain neto pada tanggal pelaporan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan

nilai.

Rincian 6: Efek-efek.

Efek adalah surat berharga, yaitu surat berharga komersial, saham, obligasi,

tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka,

dan setiap derivatif dari efek.

Rincian 7: Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo). Efek atau surat berharga yang diterbitkan oleh bank atau pihak ketiga bukan

bank yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali dari pembeli dengan harga yang

telah disepakati pada awal transaksi.

Rincian 8: Tagihan derivatif.

Tagihan atas potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi

derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif

pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena mark to market dari

transaksi spot yang masih berjalan.

Rincian 9: Kredit yang diberikan. Semua realisasi pemberian kredit oleh bank kepada pihak ketiga bukan bank,

termasuk kredit kepada pegawai bank sendiri.

Rincian 10: Tagihan akseptasi. Akseptasi: janji untuk membayar oleh pihak tertarik dengan cara membubuhkan tanda tangan dalam surat wesel; akseptasi harus dinyatakan dengan kata akseptasi

atau dengan cara lain yang sama maksudnya; tanda tangan saja dan pihak tertarik

dibubuhkan pada halaman muka, surat wesel sudah berlaku sebagai akseptasi;

apabila telah diakseptasi, wesel ini menjadi sama dengan promes, yang berarti dapat

diperdagangkan atau dapat dijual kepada pihak lain sebelum tanggal jatuh tempo.

Tagihan akseptasi: tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.


Rincian 11: Obligasi pemerintah. Yaitu surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah dan

dibeli atau dimiliki bank pelapor.

Rincian 12: Penyertaan saham. Penyertaan saham adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham baik

dalam rupiah maupun valuta asing pada bank atau perusahaan lembaga

keuangan bukan bank untuk tujuan investasi jangka panjang dan tidak untuk

diperjualbelikan. Termasuk dalam cakupan penyertaan adalah penyertaan modal

sementara.

Penyertaan saham disajikan sebesar biaya perolehan, harga wajar melalui

ekuitas atau metode ekuitas setelah dikurangi dengan cadangan kerugian

penurunan nilai.

Rincian 13: Aset tetap dan akumulasi penyusutan. Aset tetap adalah aset berwujud yang:

a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa,

untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan

b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.

Aset tetap disajikan sebesar julmah tercatat (carrying amount), yaitu nilai yang

disajikan dalam neraca setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi

rugi penurunan nilai.

Rincian 14: Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan (deferred tax assets) adalah jumlah pajak penghasilan

terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya:

a) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan

b) sisa kompensasi kerugian.

Rincian 15: Biaya dibayar dimuka.

Biaya-biaya berjangka waktu kurang dari satu tahun yang telah dibayarkan

oleh bank pelapor tetapi belum menjadi beban periode yang bersangkutan.

Rincian 16: Aset lain-lain.

Saldo rekening aset lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan

ke dalam salah satu dari rincian 1 s.d 15.


KEWAJIBAN DAN EKUITAS A. KEWAJIBAN Rincian 1: Kewajiban segera.

Kewajiban segera adalah kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya

wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian

yang ditetapkan sebelumnya. Contoh: kiriman uang, deposito yang sudah jatuh

tempo tetapi belum diambil nasabah.

Rincian 2: Simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank)

kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Bentuk-bentuk simpanan

berupa:

a) Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan

pemindahbukuan.

b) Tabungan adalah simpanan-simpanan dalam rupiah dari pihak ketiga bukan bank

yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang

disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat

dipersamakan dengan itu.

c) Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu

tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

d) Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti

penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

e) Lainnya: bentuk yang dipersamakan dengan bentuk simpanan.

Rincian 3: Simpanan dari bank lain. Simpanan dari bank lain adalah kewajiban bank kepada bank lain, baik di

dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk giro, tabungan, interbank call

money, deposito berjangka, dan lain-lain yang sejenis.

Rincian 4: Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali. Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali adalah surat pengakuan utang

jangka pendek dan jangka panjang yang diterbitkan oleh bank atau pihak ketiga

bukan bank yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali dari pembeli dengan

harga yang telah disepakati pada awal transaksi.

Rincian 5: Kewajiban derivatif.


Kewajiban derivatif adalah kewajiban yang merupakan potensi kerugian

berdasarkan proses valuasi atas perjanjian/kontrak derivatif yang mencerminkan

selisih negatif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada

tanggal laporan.

Rincian 6: Kewajiban akseptasi. Cukup jelas. Rincian 7: Surat berharga yang diterbitkan.

Surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap

derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam

bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang yang

diterbitkan oleh bank kepada pihak ketiga bukan bank.

Rincian 8: Pinjaman yang diterima.

Pinjaman yang diterima adalah dana yang diterima dari bank lain, Bank

Indonesia, atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Pinjaman subordinasi dan

simpanan dari masyarakat tidak termasuk dalam pengertian ini.

Rincian 9: Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah taksiran kerugian akibat

tidak dipenuhinya komitmen dan kontinjensi oleh nasabah.

Rincian 10: Kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak

penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya

perbedaan temporer kena pajak.

Rincian 11: Beban yang masih harus dibayar.

Semua beban dalam rupiah yang secara efektif telah menjadi kewajiban

bank dan dapat ditagih oleh pemiliknya.

Rincian 12: Kewajiban lain-lain.

Saldo rekening kewajiban lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau

digolongkan ke dalam salah satu dari rincian 1 s/d. 11.

Rincian 13: Pinjaman subordinasi. Adalah pinjaman dari Bank Indonesia sebagai tambahan modal kerja Bank.


B. HAK MINORITAS Hak minoritas adalah bagian hasil usaha dan bagian aset neto dari anak perusahaan

yang tidak dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh induk

perusahaan. Bagian pemegang saham minoritas atas perubahan ekuitas yang terjadi

sejak tanggal penggabungan usaha sampai dengan tanggal laporan.

C. EKUITAS Rincian 1: Modal saham.

Modal saham terdiri dari modal dasar dan modal disetor.

Modal dasar: seluruh nilai nominal saham sesuai dengan Anggaran Dasar. Modal disetor: modal yang telah ditempatkan dan disetor secara penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Rincian 2: Tambahan modal disetor.

Tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal,

seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga

lebih rendah daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan

modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah

yang dibayarkan pada saat perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs

modal disetor (untuk jenis saham yang diatur dalam mata uang asing dalam akta

pendiriannya), kompensasi berbasis saham, modal sumbangan, dan lain

sebagainya.

Agio: selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

Disagio: selisih kurang setoran modal yang diterima oleh bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih rendah dari nilai nominal.

Rincian 3: Selisih kurs penjabaran laporan keuangan.

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan adalah selisih yang timbul

dari proses penjabaran laporan keuangan kantor cabang atau perusahaan anak di

luar negeri yang termasuk dalam kriteria entitas asing.

Rincian 4: Selisih penilaian kembali aset tetap.

Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset tetap

dibukukan dalam kelompok modal di antara tambahan modal disetor dan saldo

laba dengan nama akun Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap.


Rincian 5: Laba (rugi) yg belum direalisasi dari surat berharga. Cukup jelas. Rincian 6: Pendapatan komprehensif lainnya.

Pendapatan komprehensif lainnya, adalah pos-pos keuntungan dan kerugian

(termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laporan laba rugi.

Termasuk dalam pendapatan komprehensif lain adalah:

a) Perubahan ekuitas yang berasal dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset

keuangan dalam kelompok tersedia dijual;

b) Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi lindung

nilai atas arus kas (cash flow hedge), dan transaksi lindung nilai atas investasi

neto (net investment hegde).

Rincian 7: Saldo laba (rugi). Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah

memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba-rugi periode lalu, serta

tidak dibagikan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS) para pemegang saham.

SALDO LABA (RUGI) PADA BLOK VI.2 RINCIAN C.7 =

SALDO LABA (RUGI) AKHIR TAHUN PADA BLOK V RINCIAN M UNTUK MASING-MASING TAHUN 2011 & 2012

TOTAL ASET = TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

3.3.2.2. PERBANKAN SYARIAH BLOK II: KETERANGAN USAHA Rincian 4: Jenis Bank.

Bank Syariah: kegiatan perbankan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan syirkah yang aturannya mengikuti syariat

Islam, serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit.

Contoh: PT. Bank Muamalat, PT. Bank Syariah Mandiri.


BPR Syariah: kegiatan perbankan yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan syirkah serta memberi kredit berskala kecil dalam jangka pendek kepada

masyarakat dengan mengikuti syariat Islam.

Contoh: PT. BPRS Artha Fisabilillah, PT. BPRS Artha Surya Barokah.

Rincian 5: Khusus Kantor Pusat/Induk.

Tuliskan banyaknya Kantor Cabang yang dimiliki oleh Kantor Pusat/Induk.

Kantor Cabang: unit usaha dari suatu bank yang diperkenankan menjalankan semua jenis usaha bank dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan tersendiri,

tetapi dalam mengatur usahanya itu tunduk pada segala ketentuan yang

diberlakukan oleh kantor pusat bank tersebut.

Kantor Cabang Pembantu: kantor di bawah kantor cabang yang kegiatan usahanya membantu kantor cabang induknya, dengan alamat tempat usaha yang

jelas dimana kantor cabang pembantu tersebut melakukan usahanya.

Kantor Kas/Unit Pembantu: kantor bank yang melakukan kegiatan pelayanan kas dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor kas tersebut

melakukan usahanya, termasuk memberikan pelayanan kepada nasabah baru.

Anjungan Tunai Mandiri (ATM): merupakan salah satu perangkat perbankan elektronis yang kegiatannya meliputi pelayanan kas atau non kas yang dilakukan

dengan menggunakan sarana mesin elektronis yang berlokasi baik di dalam

maupun di luar kantor bank, yang dapat melakukan pelayanan antara lain

penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan,

transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi

rekening nasabah.

Rincian 6: Jenis produk Bank Syariah.

Tuliskan banyaknya nasabah dan nilai dari jenis produk bank.

Rincian 6.a: Usaha Pendanaan.

Pendanaan: dana yang dipercayakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian penyimpanan.

Simpanan terdiri dari:

1) Giro: Simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan

perintah pemindahbukuan.

2) Tabungan: Simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah


yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu

yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat

lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3) Deposito: Investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan

bank syariah.

Rincian 6.b: Usaha Jasa. Jumlah pemegang kartu ATM: banyaknya nasabah yang terdaftar sebagai pengguna kartu ATM.

Rincian 6.c: Usaha Pembiayaan Pembiayaan: penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Pembiayaan terdiri dari:

1) Mudharabah: pembiayaan kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak

kedua (amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana

dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan

dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah

kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau

menyalahi perjanjian.

2) Murabahah: Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai

keuntungan yang disepakati.

3) Istishna: Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan

atau pembeli (mustashni) dan penjual atau pembuat (shani).

4) Musyarakah: Pembiayaan kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan

ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan,

sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

5) Salam: Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang

disepakati.

6) Pembiayaan Qardh: Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang

telah disepakati.


7) Pembiayaan Rahn: pembiayaan yang menggunakan prinsip gadai syariah. Rincian 7: Ikhtisar Keuangan

Adalah ringkasan keuangan yang berasal dari laporan Laba/Rugi dan Neraca

yang meliputi:

a. Total Aset

b. Total Aktiva Produktif

Aktiva Produktif meliputi penanaman dana bank dalam bentuk pembiayaan, surat

berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, dan lainnya yang dapat

menghasilkan pendapatan bagi bank.

c. Total Ekuitas

d. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib

e. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

f. Pendapatan Operasional (termasuk Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank

Sebagai Mudharib)

g. Beban Operasional (termasuk Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah

Temporer)

h. Laba Sebelum Pajak

i. Laba Setelah Pajak

Rincian 8: Rasio Keuangan Rasio keuangan bank meliputi:

a. Permodalan

CAR: Perbandingan antara Modal dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko).

b. Kualitas Aktiva

NPF: Perbandingan antara Pembiayaan yang Bermasalah dengan Total Pembiayaan.

c. Rentabilitas

ROA: Perbandingan antara Laba Sebelum Pajak dengan Total Aset.

ROE: Perbandingan antara Laba Setelah Pajak dengan Total Ekuitas.

BOPO: Perbandingan antara Total Beban Operasional dengan Total Pendapatan

Operasional.

d. Likuiditas

FDR: Perbandingan antara Pembiayaan yang Diberikan dengan Dana Pihak

Ketiga yang dihimpun bank.

BLOK V: LAPORAN LABA RUGI BANK SYARIAH TAHUN 2011-2012 A. PENDAPATAN OPERASIONAL Rincian 1: Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib dari jual beli,


sewa, dan bagi hasil. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib meliputi

pendapatan dari:

a) Jual beli: murabahah, salam, dan istishna.

b) Sewa: ijarah.

c) Bagi hasil: mudharabah dan musyarakah.

Rincian 2: Pendapatan usaha utama lainnya. Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat Bank

Indonesia Syariah, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan

pendapatan bagi hasil surat berharga syariah.

Rincian 3: Pendapatan imbalan jasa perbankan. Pendapatan dari administrasi, provisi, dan komisi dari usaha pembiayaan

maupun non pembiayaan, termasuk juga pendapatan usaha lainnya.

Rincian 4: Pendapatan imbalan investasi terikat. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi

terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank sebagai agen investasi

berdasarkan akad mudharabah muqayyadah. Bank mendapatkan imbalan berupa

fee atas penyaluran dana tersebut.

Rincian 5: Lainnya. Cukup jelas. B. BEBAN OPERASIONAL Rincian 1: Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer.

Dana syirkah temporer: dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai

dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana,

dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan; sedangkan dalam hal

dana syirkah temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat

dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan,

entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau

kekurangan dana tersebut. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer

merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip

mudharabah mutlaqah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh bank.

Rincian 2: Beban tenaga kerja. Cukup jelas.


BIAYA TENAGA KERJA PADA RINCIAN B.2 KOLOM (3) = BIAYA BALAS

JASA PEKERJA YANG TERDAPAT PADA ISIAN BLOK III RINCIAN 8

Rincian 3: Umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meliputi administrasi pembiayaan, pendapatan

administrasi giro, tabungan, dan kartu, pendapatan transaksi valuta asing, provisi

dan komisi dari pembiayaan dan non pembiayaan, dan lain-lain.

Rincian 4: Beban penyusutan dan amortisasi. Beban penyusutan dan amortisasi merupakan alokasi jumlah suatu aset yang

dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Meliputi penyusutan

aset tetap dan inventaris, aset tidak berwujud, serta penyisihan (pembalikan)

kerugian aset produktif.

Rincian 5: Beban estimasi kerugian komitmen dan kontijensi.

Kewajiban komitmen dan kontinjensi terdiri dari kewajiban komitmen lain-lain

dan kewajiban kontinjensi berupa penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi.

Penyisihan kerugian kewajiban komitmen dan kontinjensi dicatat pada akun Beban Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi.

Rincian 6: Lainnya. Cukup Jelas.

C. LABA (RUGI) OPERASIONAL Pengurangan antara pendapatan operasional (A) dengan beban operasional (B).

D. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL Rincian 1: Pendapatan non operasional

Pendapatan non operasional yang tidak termasuk pada rincian A.1 A.5.

Rincian 2: Beban non operasional Beban non operasional yang tidak termasuk pada rincian B.1 B.6.

E. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN DAN HAK MINORITAS Laba (rugi) perusahaan sebelum memperhitungkan pajak penghasilan dan hak

minoritas atas laba bersih anak perusahaan.


F. PAJAK PENGHASILAN Jumlah beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh bank.

G. LABA (RUGI) SEBELUM HAK MINORITAS Laba (rugi) perusahaan setelah memperhitungkan pajak penghasilan tetapi belum

memperhitungkan hak minoritas anak perusahaan.

H. HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN Hak minoritas adalah bagian hasil usaha dan bagian aset neto dari anak perusahaan

yang tidak dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh induk

perusahaan. Bagian pemegang saham minoritas atas perubahan ekuitas yang terjadi

sejak tanggal penggabungan usaha sampai dengan tanggal laporan.

I. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN Laba bersih yang diperoleh selama periode berjalan setelah dikurangi dengan pajak

penghasilan dan hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan.

J. SALDO LABA (RUGI) AWAL TAHUN Kumulatif laba periode tahun sebelumnya yang tidak dibagikan kepada para pemilik

perusahaan/para pemegang saham.

K. DIVIDEN

Dividen adalah distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan

proporsi mereka dari jenis modal tertentu atau sebagian keuntungan yang dibagikan

kepada para pemegang saham.

L. LAINNYA Jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba, misalnya;

dicadangkan untuk perluasan pabrik, atau untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang

maupun ikatan tertentu.

M. SALDO LABA (RUGI) AKHIR TAHUN Hasil pengurangan (laba (rugi) tahun berjalan + saldo laba (rugi) awal tahun) dengan

(dividen + pos lainnya).

BLOK V: NERACA BANK SYARIAH PER 31 DESEMBER TAHUN 2011 DAN 2012


ASET Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa

masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh

perusahaan.

Rincian 1: Kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik rupiah maupun valuta asing,

yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pengertian kas adalah

termasuk mata uang rupiah dan valuta asing yang ditarik dari peredaran dan yang

masih dalam masa tenggang untuk penukarannya ke Bank Indonesia. Sementara

itu, pengertian kas tersebut tidak termasuk emas batangan dan uang logam yang

diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (commemorative coin).

Rincian 2: Giro pada Bank Indonesia.

Giro pada Bank Indonesia adalah saldo rekening giro bank baik dalam rupiah

maupun dalam valuta asing di Bank Indonesia. Giro, termasuk giro pada Bank

Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum dan escrow

account untuk tujuan tertentu.

Rincian 3: Giro pada bank lain.

Simpanan pada bank lain, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing,

yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat

perintah pembayaran atau pemindahbukuan.

Rincian 4: Penempatan pada Bank Indonesia.

Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia

Syariah yang merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti

penitipan dana berjangka pendek.

Rincian 5: Penempatan pada bank lain.

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana bank pada bank lainnya

yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah berupa deposito berjangka

mudharabah, investasi mudharabah, dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya

berdasarkan prinsip syariah. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo

penempatan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

Rincian 6: Efek-efek.


Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip

syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara

lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya

berdasarkan prinsip syariah. Penyisihan kerugian disajikan sebagai pengurangan

dari akun efek-efek.

Rincian 7: Piutang.

Piutang adalah tagihan yang timbul dari pembiayaan Murabahah, Istishna,

dan Salam, termasuk piutang dari sewa (ijarah). Piutang disajikan sebesar nilai

bersih yakni saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Rincian 8: Pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan

dengan itu. Meliputi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan

menggunakan bagi untung (profit sharing) atau metode bagi pendapatan (net

revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan misbah yang telah

disepakati sebelumnya.

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik modal dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan

pembagian keuntungan berdasarkan misbah yang telah disepakati sebelumnya,

sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian

dana/modal masing-masing.

Pembiayaan dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo

penyisihan kerugian.

Rincian 9: Pinjaman qardh. Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak

meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam

jangka waktu tertentu. Qardh meliputi hawalah dan rahn.

Rincian 10: Persediaan. Aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada klien.

Rincian 11: Tagihan dan kewajiban akseptasi. Cukup jelas.

Rincian 12: Aset yang diperoleh untuk ijarah.


Aset yang diperoleh untuk ijarah adalah aset yang dijadikan obyek sewa

(ijarah) dan diakui sebesar harga perolehan. Obyek sewa dalam transaksi ijarah

disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan obyek sewa

dalam ijarah muntahiyah bittamlik disusutkan sesuai masa sewa. Aset yang

diperoleh untuk ijarah disajikan sebesar nilai buku dikurangi dengan akumulasi

penyusutan.

Rincian 13: Aset istishna dalam penyelesaian.

Aset istishna dalam penyelesaian adalah aset istishna yang masih dalam

proses pembuatan.

Rincian 14: Penyertaan saham.

Penyertaan saham adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham baik

dalam rupiah maupun valuta asing pada bank atau perusahaan lembaga

keuangan bukan bank untuk tujuan investasi jangka panjang dan tidak untuk

diperjualbelikan. Termasuk dalam cakupan penyertaan adalah penyertaan modal

sementara.

Penyertaan saham disajikan sebesar biaya perolehan, harga wajar melalui ekuitas

atau metode ekuitas setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Rincian 15: Aset tetap dan akumulasi penyusutan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang: a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk

direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan

b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Aset tetap disajikan sebesar jumlah tercatat

(carrying amount), yaitu nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi

akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Rincian 16: Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan (deferred tax assets) adalah jumlah pajak penghasilan

terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya:

a) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan

b) sisa kompensasi kerugian.

Rincian 17: Biaya dibayar dimuka.


Biaya-biaya berjangka waktu kurang dari satu tahun yang telah dibayarkan

oleh bank pelapor tetapi belum menjadi beban periode yang bersangkutan.

Rincian 18: Aset Lainnya. Cukup jelas. KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS A. KEWAJIBAN Rincian 1: Kewajiban segera.

Kewajiban segera adalah kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya

wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian

yang ditetapkan sebelumnya. Contoh: kiriman uang, deposito yang sudah jatuh

tempo tetapi belum diambil nasabah.

Rincian 2: Bagi hasil yang belum dibagikan. Bagi hasil yang belum dibagikan merupakan bagi hasil yang belum dibagikan

oleh bank kepada shahibul maal atas bagian keuntungan hasil usaha bank yang

telah disisihkan dari pengelolaan dana mudharabah.

Rincian 3: Simpanan. Simpanan merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro wadiah dan

tabungan wadiah.

a. Giro wadiah: titipan dana dari pihak ketiga yang akan mendapatkan bonus berdasarkan kebijaksanaan bank. Giro wadiah dapat digunakan sebagai instrumen

pembayaran, dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro.

b. Tabungan wad

sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2015_193_ped_Buku Pedoman...sirusa.bps.go.id

Text of sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2015_193_ped_Buku Pedoman...sirusa.bps.go.id

KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.id Pedoman... · 2 Buku Pedoman Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan Dalam perencanaan pengembangan produksi perikanan, pemerintah memerlukan

PEDOMAN PENCACAHAN VSEN12.BL DAN UPDATING BLOK …sirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Buku 2.pdf · buku 2 pedoman pencacahan vsen12.bl dan updating blok sensus serta pengawasannya

BADAN PUSAT STATISTIK - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_211_ped_Buku 4 Pedoman Pengolahan.pdf · instalasi, entri, validasi, backup, restore, dan penggabungan

KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2016_115_ped_Buku 5. Pedoman Pencacah... · dengan kegiatan pendaftaran bangunan dan usaha/perusahaan yang berada

PEDOMAN PENGOLAHAN DATA SURVEI SOSIAL EKONOMI …sirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2019_3571_ped... · Buku Pedoman Pengolahan Updating Direktori Perusahaan Pertanian ini disusun

PEDOMAN - sirusa.bps.go.id 2... · Buku Pedoman ini memuat uraian tentang tujuan, konsep, definisi, organisasi lapangan, metodologi, pedoman pengisian kuesioner dan informasi lain

PEDOMAN INSTRUKTUR NASIONAL (INNAS) DAN …sirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Buku 3 SP.pdf · 2 Pedoman Innas/Inda membangun statistik wilayah kecil dan megembangkan sistem informasi

Pedoman - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2014_3329_ped_Pedoman Penc… · Buku Pedoman dan Jenis Dokumen ... (Tangkap dan Budidaya). ... jahe, kencur, dan kunyit

Pedoman Survei Khusus Studi Penyusunan Stok Kapital …sirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Umum Survei Khusu…Perbaikan secara besar-besaran yang tujuannya untuk meningkatkan

KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2016_105_ped_Buku Pedoman Pencacahan... · Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus terus

Pedoman Survei Khusus Studi Penyusunan Stok Kapital (SKSSK ...sirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2014_178_ped_Pedoman Umu… · Buku Pedoman Survei Khusus Studi Penyusunan Stok Kapital

DAFTAR ISI - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_51_ped_1.Pedoman Pencacahan...pertanian dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 13,5 persen

sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Suvei Harga Konsumen.pdfsirusa.bps.go.id

sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2018_1582_ped_Pedoman Pencacahan...sirusa.bps.go.id

PEDOMAN PEN CACAH - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2015_3359_ped_Survei Angkatan Kerja... · Sakernas Semesteran 201 5 8 Pedoman 1 B ekerja adalah kegiatan melakukan

Buku 2 PEDOMAN PENCACAHAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3408_ped_Pedoman Pencacahan.pdf1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Ketahanan pangan adalah kondisi

Statistics Indonesia - Pedoman Kegiatan Subdit ...sirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2018_3189_ped_Pedoman...Pedoman Kegiatan Subdit Pertambangan dan Energi 5. Mendapatkan banyaknya

PEDOMAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2019_3518_ped_Pedoman Surv… · c. Kepala Seksi Statistik Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar (HK dan HPB) bertanggungjawab

PEDOMAN PELATIHAN INSTRUKTUR NASIONAL SURVEI …sirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2018_2274_ped_SKGB2018-Innas.… · Pedoman Pelatihan Instruktur Nasional SKGB 2018 5 3. Peserta

KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2014_3202_ped_Pedoman Survei... · Pedoman Survei Khusus Koefisien Input 2014 i KATA PENGANTAR Tabel Supply and

Pedoman Pencacah dan Pengawas Survei Penggunaan dan ...sirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2015_3223_ped_Pedoman pencacahan dan... · Buku Pedoman Pencacah dan Pengawas ini disusun

1.1 Umum - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pendataan... · 3 • Komunikasi dengan tokoh masyarakat dan narasumber lainnya • Tugas lainnya yang mendukung

PEDOMAN PENGAWAS - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2019_5_ped_Pedoman Pengawas Survei... · bertujuan untuk memberikan acuan kepada pengawas dalam memahami tata

BUKU 2 - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman pencacahan dan Pengawasan...diharapkan dapat memahami dan mengikuti petunjuk yang telah digariskan di dalam buku

KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_5_ped_Pedoman Pencacah Survei... · Pada tahun 2013, International Labour Organization (ILO) menyelenggarakan

Buku Pedoman Pengisian Kuesioner Statistik Politik dan ...sirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2015_31_ped_Buku Pedoman Pengisian...sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan

Survei Konsumsi Bahan Pokok 2015 (VKBP-15) Pedoman …sirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2015_3408_ped_Pedoman Pencacahan... · Ketersediaan, distribusi dan tingkat harga dari bahan

BADAN PUSAT STATISTIK - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_211_ped_Buku 1 : Pedoman... · Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh

SURVEI SEKTOR INFORMAL TAHUN 2014 - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan SSI-1 dan SSI... · Kelompok Ahli St atistik Sektor Informal PBB (Kelompok

PEDOMAN SPA 2015 - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2015_3407_ped... · Badan Pusat Statistik SURVEI PERUSAHAAN/USAHA SPA TAHUN 2015 PEDOMAN PENCACAHAN DAN PEMERIKSAAN

Documents

sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2015_193_ped_Buku Pedoman...sirusa.bps.go.id

Text of sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2015_193_ped_Buku Pedoman...sirusa.bps.go.id