Author
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
1
PENDAHULUAN
1.1 Umum
Pada tanggal 30 Agustus 1999, antara Indonesia dan Portugis terjadi referendum yang
disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam referendum tersebut mayoritas
penduduk Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia. Selanjutnya Pada 20 Mei 2002,
Timor-Timur diakui secara internasional sebagai suatu negara merdeka dengan nama Timor
Leste.
Setelah Timor-Timur berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak
penduduk Timor-Timur yang memilih untuk menjadi warga negara Republik Indonesia.
Mereka menetap di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penduduk Timor-Timur yang pindah ke Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut selanjutnya
akan disebut sebagai warga baru asal Timor-Timur (WB-ATT).
1.2 Tujuan
Pendataan WB-ATT ini dimaksudkan untuk menyediakan data mikro mengenai
kondisi demografi, sosial ekonomi dan perumahan secara khusus bagi WB-ATT yang
bertempat tinggal di Provinsi NTT dengan kondisi yang mutakhir, yaitu kondisi tahun 2013.
Selanjutnya hasil pendataan lengkap tersebut akan digunakan pemerintah sebagai dasar
perencanaan alokasi bantuan dan pelayanan oleh pemerintah.
1.3 Ruang Lingkup
Pendataan ini mencakup seluruh rumah tangga berkategori WB-ATT (sesuai dengan
konsep dan definisi WB-ATT) yang bertempat tinggal di Provinsi NTT.
BAB
I
2
1.4 Jenis Data yang Dikumpulkan
Jenis data yang dikumpulkan pada pendataan menggunakan daftar WB-ATT
mencakup:
a. Susunan anggota rumah tangga meliputi nama lengkap, hubungan dengan kepala rumah
tangga, jenis kelamin, dan status perkawinan
b. Keterangan anggota rumah tangga meliputi umur, tempat lahir, kewarganegaraan, suku
bangsa orang tua kandung dan riwayat tempat tinggal.
c. Keterangan pendidikan anggota rumah tangga 5 tahun ke atas.
d. Keterangan kegiatan ketenagakerjaan anggota rumah tangga 10 tahun ke atas.
e. Keterangan perumahan
1.5 Tahapan Kegiatan
Kegiatan pendataan WB-ATT meliputi verifikasi dan snowballing keberadaan rumah
tangga WB-ATT berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil SP 2010 pada para
narasumber. Pendataan seluruh anggota rumah tangga WB-ATT di Provinsi NTT
menggunakan kuesioner WB-ATT.
1.6 Petugas Lapangan
Secara umum petugas WB-ATT dialokasikan sesuai kepadatan/keberadaan WB-ATT
di wilayah tugasnya. Berikut adalah garis besar pengalokasian petugas WB-ATT tersebut:
1. Wilayah konsentrasi keberadaan WB-ATT.
Pada wilayah konsentrasi penuh keberadaan WB-ATT (merujuk pada jumlah rumah tangga
di preprinted) petugas WB-ATT diset secara tim. Satu tim terdiri 3 (tiga) orang petugas
pendataan WB-ATT, yang terdiri dari:
a. Dua orang petugas pendataan WB-ATT (PCL 1 dan PCL2)
• Diutamakan bukan dari WB-ATT
• Melakukan verifikasi terhadap calon rumah tangga sasaran
• Mengumpulkan keterangan rumah tangga
b. Seorang petugas pendataan WB-ATT (PCL3)
• Diutamakan dari WB-ATT sendiri
• Informan deteksi dini calon rumah tangga sasaran
3
• Komunikasi dengan tokoh masyarakat dan narasumber lainnya
• Tugas lainnya yang mendukung
Beban tugas untuk masing-masing tim berdasarkan preprinted adalah sejumlah 100 – 200
RT WB-ATT. Selanjutnya seorang pengawas/pemeriksa ditugaskan untuk mengkoordinir 3
(tiga) sampai 4 (empat) tim.
2. Wilayah bukan konsentrasi/jarang keberadaan WB-ATT.
Pada wilayah bukan konsentrasi/jarang keberadaan WB-ATT pendataan akan dilakukan
oleh tim task force dimana masing-masing tim task force terdiri dari 2 (dua) orang petugas
pendataan. Satu tim task force dibebani 4 (empat) wilayah tugas. Namun demikian apabila
beban tugas tersebut sudah dapat diselesaikan sebelum berakhir masa pencacahan, maka
suatu tim task force dapat membantu tugas tim task force lain yang belum selesai.
Di tingkat kabupaten/kota ditempatkan satu atau dua orang koordinator lapangan
untuk mengkoordinasikan seluruh pengawas di suatu wilayah kabupaten/kota tergantung dari
banyaknya jumlah rumah tangga WB-ATT dari preprinted SP2010.
1.7. Dokumen yang Digunakan
Dokumen yang digunakan dalam kegiatan pendataan WB-ATT terdiri dari peta
wilayah (desa, blok sensus), daftar preprinted, daftar pertanyaan dan buku pedoman, yaitu:
1. Peta wilayah (desa/kel, blok sensus)
2. Preprinted SP2010 (PC1)
3. Daftar TAMBAHAN (DT)
4. Daftar SARINGAN (DS)
5. Daftar REKAPITULASI (RKP)
6. Daftar WB-ATT
7. Stiker
8. Buku pedoman pendataan
4
1.8. Jadwal Pelaksanaan
Pelaksanaan Pendataan WB-ATT mencakup berbagai kegiatan yang dilaksanakan di
BPS pusat dan daerah di seluruh Provinsi NTT. Kegiatan yang mencakup seluruh kegiatan
mulai dari persiapan sampai pelaporan kegiatan memiliki jadwal sebagai berikut:
Tabel 1. Rancangan Jadwal Kegiatan Pendataan WB-ATT
No. Uraian Kegiatan Jadwal Pelaksanaan
(1) (2) (3) A. Persiapan 1 Penyusunan draft kuesioner dan pedoman 28 Februari 2013 2 Presentasi di hadapan pimpinan BPS dan Tim BPS 4 Maret 2013 3 Rapat dengan Gubernur NTT 5 Maret 2013 4 Pembahasan metodologi, kuesioner dan pedoman 6-9 Maret 2013 5 Workshop persiapan pengolahan data preprinted 6-9 Maret 2013
6 Rapat Interdep (BPS, Kemenkokesra, Kemenaker, Kemenpera, Bappenas, PU) 19 Maret 2013
7 Uji coba WB-ATT dan konsultasi ahli 19-23 Maret 2013
8 Rateknis WB-ATT (Deputi Bidang Stat. Sosial, Tim BPS, BPS Prov NTT dan 8 BPS Kab/Kota) 21-23 Maret 2013
9 Pelatihan Innas 26-28 Maret 2013 10 Pelatihan Petugas 1-6 April 2013 B. Pelaksanaan 1 Pengumpulan data 8-30 April 2013 2 Supervisi lapangan 11-30 April 2013 C. Pengolahan 1 Editing/Entry Data 15 April-5 Mei 2013 2 Kompilasi dan validasi data 15 April-10 Mei 2013 3 Rekapitulasi dan exercise klasifikasi rumah tangga sasaran 20-29 Mei 2013 D. Evaluasi Hasil dan Publikasi 1 Presentasi Hasil 30 Mei 2013 2 Penyusunan Laporan Akhir 3-10 Juni 2013
5
1.9 Arus Dokumen
Keterangan : Tulisan tebal artinya dokumen sudah dalam keadaan terisi
Gambar 1. Arus dokumen pendataan Warga Baru Asal Timor Timur(WB-ATT)
6
1.10 Statistik yang Dihasilkan
Hasil pendataan WB-ATT di Provinsi NTT ini akan menghasilkan berbagai statistik
yang berkaitan dengan rumah tangga WB-ATT sebagai berikut:
1. Tingkat kelayakan hunian rumah tangga WB-ATT.
2. Wealth indeks rumah tangga WB-ATT.
3. Persentil pengeluaran (pendapatan) rumah tangga WB-ATT.
4. Indeks kondisi sosial rumah tangga WB-ATT lain.
7
URAIAN TUGAS
2.1. Struktur Organisasi
Struktur organisasi mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah seperti
terlihat dalam Gambar 2.1 sebagai berikut:
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Pendataan WB-ATT
BAB
II
KETERANGAGaris Komando
Garis Koordinasi
KEPALA BPS
DEPUTI BIDANG STATISTIK SOSIAL
DIREKTUR STATISTIK KESRA
KEPALA BPS PROVINSI
KEPALA BPS KABUPATEN/KOTA
KORLAP
KASUBDIT STATISTIK KESEHATAN DAN
PERUMAHAN
PENGAWAS (PML)
TASK FORCE TIM PENCACAH
8
Tingkat Pusat
1) Pengarah adalah Kepala BPS dan Deputi Bidang Statistik Sosial.
2) Penanggung jawab survei adalah Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat.
3) Penanggung jawab teknis adalah Kepala Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan
dibantu Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.
Tingkat Daerah
1) Pengarah adalah Kepala BPS Provinsi.
2) Penanggungjawab teknis daerah adalah Kepala Bidang Statistik Sosial.
3) Penanggung jawab survei di tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota.
2.2. Tugas dan Tanggung Jawab
Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat
1) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan.
2) Mengkoordinasikan kegiatan persiapan WB-ATT.
3) Menyusun rencana survei beserta seluruh tahapan kegiatannya.
4) Menyusun jadwal kegiatan.
5) Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
Kepala Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan
1) Menyusun anggaran kegiatan.
2) Menyusun kuesioner dan buku pedoman.
3) Mengatur kegiatan pelatihan Instruktur Nasional, Koordinator Lapangan, dan Task Force
Pusat.
4) Merancang kegiatan pelaksanaan pendataan WB-ATT
5) Merancang kegiatan supervisi.
6) Membuat laporan teknis pelaksanaan.
Kepala BPS Provinsi
1) Menentukan susunan petugas.
2) Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan petugas di daerah.
3) Memonitor dan mengevaluasi jalannya koordinasi dan pelaksanaan lapangan.
9
Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi
1) Menyeleksi pencacah dan pengawas untuk setiap kabupaten/kota.
2) Mengatur pengadaan dan pengiriman dokumen.
3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan survei
Kepala BPS Kabupaten/Kota
1) Menyiapkan berbagai kebutuhan lapangan antara lain surat tugas, surat pemberitahuan, perlengkapan survei, dokumen pelaksanaan lapangan maupun pendukungnya.
2) Menyeleksi calon petugas lapangan dan mengirim petugas ke pusat pelatihan.
3) Mengawasi pelaksanaan lapangan dalam rangka mengevaluasi prosedur pelaksanaan lapangan dan penerapan konsep/definisi yang digunakan.
4) Mengirim hasil pencacahan ke pusat pengolahan di provinsi.
5) Membuat dan mengirim laporan pelaksanaan kepada penanggung jawab survei tingkat provinsi.
2.3. Organisasi Lapangan
Organisasi lapangan pendataan WB-ATT seperti terlihat pada Gambar 2.2 sebagai berikut:
Gambar 2.2 Organisasi Lapangan Pendataan WB-ATT
BPS PUSAT
BPS PROVINSI NTT
BPS KABUPATEN/KOTA
BPS KABUPATEN/KOTA
KORLAP
PENGAWAS (PML)
TASK FORCE
TIM 1
KORLAP
PENGAWAS (PML)
TIM 2 TIM 3
PCL 1 PCL 2
TASK FORCE
TIM 1 TIM 2 TIM 3
PCL 1 PCL 2 PCL 3 PCL 3
10
2.4. Uraian Tugas Petugas WB-ATT
Di bawah ini adalah uraian tugas dari masing-masing petugas pendataan WB-ATT:
2.4.1. Koordinator Lapangan (Korlap) WB-ATT
Secara umum rangkaian tugas Korlap yang merupakan personil dari BPS pusat adalah
sebagai berikut:
1. Melakukan verifikasi keberadaan rumah tangga WB-ATT berdasarkan rekap dokumen preprinted SP 2010 per kecamatan di kabupaten/kota wilayah tugasnya.
2. Membuat jadwal koordinasi lapangan untuk setiap pengawas/pemeriksa WB-ATT. 3. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui pengawas/pemeriksa WB-ATT. 4. Mendistribusikan dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis maupun jumlahnya
kepada pengawas WB-ATT dan mengumpulkan kembali daftar isian yang telah diisi oleh
petugas pendataan WB-ATT.
5. Memeriksa ketertiban dan kebenaran pengisian daftar-daftar yang digunakan, terutama
konsistensi atau kelengkapannya. Bila isian ini tidak lengkap, tidak konsistensi atau tidak
wajar tanyakan kembali kepada petugas pendataan WB-ATT.
6. Posisi fungsional sebagai Wakil Kepala BPS Kab/Kota. 7. Melaksanakan seluruh tugas selama pelaksanaan pendataan lapangan sesuai jadwal yang
telah ditentukan.
2.4.2. Petugas Pengawas/Pemeriksa Lapangan WB-ATT
Secara umum tugas pengawas/pemeriksa lapangan WB-ATT sebagai berikut:
1. Mengikuti pelatihan petugas pengawas/pemeriksa lapangan WB-ATT.
2. Seorang pengawas/pemeriksa lapangan membawahi 3-5 tim.
3. Menerima wilayah tugas dari Korlap
4. Membagi wilayah tugas kepada petugas WB-ATT
5. Membuat jadwal pengawasan/pemeriksaan dan pelaksanaan lapangan untuk setiap tim
pendataan.
6. Memantau setiap saat keberadaan dan pergerakan petugas WB-ATT.
7. Mendampingi setiap petugas pendataan WB-ATT paling sedikit satu hari selama
periode pendataan. Pendampingan dimulai dari pendataan WB-ATT yang dinilai
paling lemah dan dilakukan sedini mungkin, sehingga kesalahan-kesalahan yang
mungkin terjadi dapat dikurangi/dihindari.
11
8. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui dalam pendataan WB-ATT,
jika menemukan masalah yang meragukan tentang konsep dan definisi, pengawas
harus mengacu pada buku pedoman pendataan WB-ATT atau catatan yang diberikan
selama pelatihan.
9. Mendistribusikan dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis maupun jumlahnya
kepada petugas pendataan WB-ATT dan mengumpulkan kembali daftar isian yang
telah diisi oleh petugas pendataan WB-ATT.
10. Bersama petugas pendataan WB-ATT mengenali dan mengelilingi batas terluar pada
daerah tugas (desa yang berisi blok sensus) sehingga petugas pendataan WB- ATT
dapat melakukan pendataan di desa yang merupakan wilayah tugasnya pada batas-
batas blok sensus yang benar.
11. Mengawasi petugas (PCL1 dan PCL 2) untuk selalu mewawancarai WB-ATT di
rumah WB-ATT tersebut
12. Memeriksa ketertiban dan kebenaran pengisian daftar-daftar yang digunakan, terutama
konsistensi atau kelengkapannya. Bila isian ini tidak lengkap, tidak kosisten atau tidak
wajar tanyakan kembali kepada petugas pendataan WB-ATT.
13. Menyerahkan daftar yang telah diisi dan diperiksa kepada Korlap.
14. Melaksanakan seluruh tugas sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2.4.3. Uraian Tugas Petugas Pendataan WB-ATT dan Task Force
Secara umum Task Force mempunyai tugas yang sama dengan petugas pendataan
WB-ATT yaitu melakukan pendataan ke rumah tangga. Petugas pendataan WB-ATT (khusus
PCL 1 dan PCL2) memiliki tugas sebagai berikut:
1. Mengikuti pelatihan petugas pendataan WB-ATT. 2. Mengenali wilayah tugas yaitu desa dan blok sensus bersama pengawas. 3. Melakukan verifikasi preprinted SP2010-C1 (dokumen preprinted SP 2010) yang menjadi
tanggung jawabnya kepada kepala desa/lurah, dan ketua satuan lingkungan setempat secara berjenjang (misalnya: ke RW kemudian ke RT).
4. Melakukan proses snowballing terhadap keberadaan WB-ATT yang tidak tertera pada dokumen preprinted SP 2010 saat melakukan verifikasi, termasuk pada saat melakukan pendataan WB-ATT juga dilakukan proses snowballing pada rumah tangga WB-ATT terhadap keberadaan rumah tangga WB-ATT lain yang tidak tertera pada dokumen preprinted SP 2010.
12
5. Melakukan pendataan pada rumah tangga WB-ATT menggunakan kuesioner WB-ATT. 6. Menjalin kerja sama dengan pengawas/pemeriksa lapangan yang membawahinya (untuk
tim task force kepada pengawas/pemeriksa lapangan yang berdekatan dengan wilayah tugasnya) dan semua responden.
7. Melakukan kunjungan ulang untuk wawancara yang belum selesai. 8. Mengoreksi dan memastikan kewajaran serta kelengkapan isian untuk meyakinkan bahwa
semua pertanyaan telah diajukan ke responden dan semua jawaban responden telah dicatat dengan benar.
9. Setiap hari melapor kepada pengawas/pemeriksa lapangan (untuk tim task force melapor langsung kepada korlap) mengenai hasil pendataan lapangan dan mendiskusikan masalah yang ditemui dalam pelaksanaan lapangan bersama pengawas/pemeriksa lapangan.
10. Anggota tim berupaya agar selalu bersama dalam satu lokasi. Mendata secara terpisah dapat dilakukan jika dirasa memungkinkan dan aman
11. Menyerahkan seluruh dokumen hasil pendataan kepada pengawas/pemeriksa lapangan (untuk tim task force kepada korlap) secara bertahap, tanpa menunggu satu blok sensus selesai semuanya.
Secara umum Petugas Pendataan WB-ATT ( PCL 3) memiliki tugas khusus sebagai berikut: 1. Membuka jalan kepada tim dengan melakukan komunikasi kepada penguasa wilayah
atau tokoh masyarakat di wilayah tugasnya. 2. Memberikan informasi dini kepada PCL1 dan PCL2 tentang keberadaan WB-ATT di
wilayah tugasnya. 3. Menggali informasi keberadaan WB-ATT dari narasumber dan menyisir keberadaan
WB-ATT di wilayah tugasnya. 4. Tugas lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan lapangan.
2.5. Persiapan Lapangan
Dokumen, bahan, dan perlengkapan yang perlu dipersiapkan adalah:
1. Peta wilayah blok sensus yang menjadi wilayah tugasnya. 2. Preprinted PC1 3. Daftar TAMBAHAN (DT) 4. Daftar SARINGAN (DS) 5. Daftar REKAPITULASI (RKP) 6. Daftar WB-ATT 7. Stiker WB-ATT 8. Stamp pad dan tinta. 9. Buku pedoman pendataan
13
10. Pensil hitam, rautan, penghapus, dan lain-lain 11. Surat tugas atau surat pengantar (dengan cap/stempel dari aparat setempat).
Dokumen-dokumen, bahan dan perlengkapan tersebut harus diyakinkan tidak ada
yang kurang, baik dalam hal jumlah maupun kondisinya.
2.6. Pencarian Informasi Situasi dan Kondisi Wilayah Tugas
Hal ini penting dilakukan karena situasi dan kondisi lapangan dapat mempengaruhi
jadwal dan kelancaran pelaksanaan lapangan. Beberapa informasi yang perlu dikumpulkan
antara lain terkait:
1. Letak geografis wilayah tugas.
2. Ketersediaan transportasi ke lokasi pendataan. Untuk mengantisipasi apabila ada lokasi
pendataan yang membutuhkan biaya dan waktu khusus.
3. Profil masyarakat pada wilayah yang akan dituju untuk menerapkan teknik wawancara
yang tepat digunakan.
4. Nara sumber untuk mendapatkan keberadaan WB-ATT
2.7. Koordinasi dan Komunikasi dengan BPS Provinsi NTT dan
Pejabat Wilayah Tugas
Sebelum mulai bertugas, koordinasi dan komunikasi seluruh petugas WB-ATT di
Provinsi NTT dengan pejabat daerah di seluruh Provinsi NTT harus dilakukan. Hal ini
dikarenakan proses pendataan WB-ATT ini sangat membutuhkan verifikasi dan informasi
dari berbagai pihak mengenai keberadaan WB-ATT yang kemudian akan didata.
Setiap petugas (Korlap, Pengawas/Pemeriksa dan Petugas Pendataan) WB-ATT
mendapat surat pengantar atau surat tugas yang diperlihatkan sebagai tanda bukti kepada
pejabat setempat maupun responden bahwa mereka adalah petugas pendataan WB-ATT.
Kemahiran dalam berkomunikasi dengan pejabat setempat akan membantu tim untuk diterima
masyarakat dengan baik.
2.8. Pengenalan Wilayah Tugas
Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh petugas pendataan WB-ATT sebelum
verifikasi maupun snowballing adalah mengenali lokasi wilayah tugas. Berbekal peta blok
sensus yang diperoleh dari BPS Kabupaten/Kota, pengawas/pemeriksa dan petugas pendataan
14
WB-ATT terlebih dulu harus mengunjungi wilayah tugas (desa) dan mengenali batas-batas
wilayah (sesuai batas blok sensus terluar di suatu desa) yang harus dikunjungi.
Adanya peta akan sangat membantu menentukan arah, jarak, dan letak suatu wilayah
tugas. Dalam beberapa kasus, beberapa peta tidak sesuai dengan fakta lapangan. Untuk itu,
Pengawas harus berkoordinasi dengan Korlap untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.
15
TATA CARA PENDATAAN LAPANGAN
Strategi pendataan perlu dirancang dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
lapangan, antara lain bagaimana menemukan keberadaan rumah tangga WB-ATT, bagaimana
mengatur waktu dengan responden yang harus diwawancarai, bagaimana etika dan teknis
berwawancara yang sesuai dengan karakteristik masyarakat WB-ATT, dan lain-lain.
3.1. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dari rumah tangga dilakukan melalui wawancara tatap muka antara
petugas pendata WB-ATT dengan rumah tangga WB-ATT. Untuk pertanyaan-pertanyaan
dalam kuesioner WB-ATT yang ditujukan kepada individu perlu diusahakan agar individu
yang bersangkutan yang diwawancarai. Keterangan rumah tangga dapat dikumpulkan melalui
wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga atau anggota rumah
tangga lain yang mengetahui tentang karakteristik yang ditanyakan.
Babak yang paling penting dalam pengumpulan data adalah cara menemukan
keberadaan WB-ATT. Untuk WB-ATT yang mempunyai garis keturunan Timor Timur baik
yang berada di pengungsian maupun yang tinggal berbaur dengan masyarakat, cara
menemukan keberadaannya dimulai dengan melakukan verifikasi keberadaan dengan
menggunakan Daftar Preprinted hasil SP2010 kepada narasumber WB-ATT seperti
lurah/kepala desa, pengurus rt, dan tokoh masyarakat. Untuk WB-ATT yang tidak tinggal di
pengungsian dan bukan keturunan Timor Timur keberadaannya dilacak melalui snowballing
berdasarkan informasi narasumber (lurah/kepala desa, pengurus rt, tokoh masyarakat).
BAB
III
16
Proses secara keseluruhan pengumpulan data WB-ATT bisa dilihat pada gambar 2.3.
berikut ini:
Gambar 2.3 Mekanisme pengisian dari daftar-daftar pendataan WB-ATT
WBATT di pengungsian atau
keturunan Timor Timur
WBATT bukan di pengungsian
atau bukan keturunan Timor Timur
Apakah calon WB-ATT dapat
ditemukan?
T
Stop
Lakukan pengisian Daftar SARINGAN
Y
Apakah sesuai kriteria
WB-ATT? Y
Lakukan pengisian Daftar
REKAPITULASI Lakukan pengisian Daftar WB-ATT
T
Y
Lakukan pengisian Daftar TAMBAHAN
(DT)
T
Apakah seluruh nama pada WB-ATT.DT
dan preprinted sudah diverifikasi?
T
Y
snowballing keberadaan
calon WB-ATT pada
keluarga WB-ATT
Daftar Preprinted SP2010 calon
WB-ATT
Mulai
Apakah ada informasi calon WB-ATT lain?
verifikasi keberadaan calon WB-ATT pada penguasa
wilayah/tomas
Mulai
17
3.2. Etika Bertamu dan Berwawancara
Pendataan rumah tangga WB-ATT dilakukan dengan mengunjungi rumah tangga WB-
ATT dan melakukan wawancara langsung dengan anggota rumah tangga di rumah WB-ATT
sesuai dengan pedoman. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, harap diperhatikan tata
cara berwawancara berikut ini:
1. Usahakan agar kunjungan dapat diatur sedemikian rupa sehingga orang yang diwawancarai
(responden) sedang berada di rumah. Jangan mengadakan wawancara jika ada kesibukan
dalam rumah tangga tersebut, misalnya pesta dan upacara.
2. Pada saat berkunjung hendaknya berpakaian yang rapi dan sopan. Sebelum memasuki
rumah untuk mengadakan wawancara, mintalah izin terlebih dahulu dengan mengucapkan
salam, mengetuk pintu atau dengan cara lain yang biasa berlaku didaerah setempat.
3. Sebelum melakukan wawancara perhatikan suasana pada saat itu. Apabila saatnya kurang
baik, pencacahan dapat ditunda pada waktu/hari lain asalkan tidak melampaui batas waktu
yang telah ditentukan.
Untuk menghindari penolakan dari responden, petugas harus dapat menguasai teknik
berwawancara yang baik. Berikut ini hal-hal yang dapat dilakukan oleh petugas dalam
melakukan wawancara dengan respoden:
1. Awali wawancara dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan
Pencacah, mengapa wawancara diperlukan. Bila perlu tunjukkan surat tugas dan tanda
pengenal petugas.
2. Mengerti dan mengetahui siapa yang seharusnya diwawancarai. Jangan mewawancarai
tamu, saudara atau tetangga yang sedang berkunjung ke rumah responden.
3. Lakukan wawancara dalam bahasa daerah bila responden lebih menyukainya agar
responden tidak merasa segan untuk memberikan jawaban yang tepat dan benar.
4. Sebelum mulai mengajukan pertanyaan, jelaskan pentingnya survei ini diadakan dan
yakinkan responden bahwa keterangan yang diberikan akan dirahasiakan, sesuai dengan
Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
5. Gunakan kecakapan, kesabaran, keramahan selama berwawancara, bila ditemui sikap dan
tingkah laku responden yang ragu-ragu, tidak tegas, curiga atau bersikap menantang.
6. Wawancara agar tetap berada pada topik pertanyaan pada kuesioner. Apabila responden
membelokkan percakapan kepada hal-hal yang menyimpang, kembalikanlah pembicaraan
secara bijaksana ke arah daftar isian.
18
7. Jangan memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan responden. Jangan
kehilangan kesabaran, bersikaplah tenang dalam menghadapi suasana yang tidak
diinginkan.
8. Tetap bersikap sabar terhadap rasa ingin tahu responden dan jawablah pertanyaan
responden dengan tepat dan jelas. Ucapkan terima kasih setelah selesai melakukan
wawancara, dan beritahu tentang kemungkinan adanya kunjungan ulang apabila masih ada
keterangan yang diperlukan.
19
MEKANISME PENGISIAN DAFTAR-DAFTAR
PENDATAAN WB-ATT
4.1. Tata Tertib Pengisian Daftar
Kuasai konsep, definisi, maksud, dan tujuan pendataan;
Tulis semua isian dengan huruf kapital menggunakan pensil hitam sejelas-jelasnya agar
mudah dibaca dan pada tempat yang telah disediakan, dan diteliti kembali isian daftar
serta perbaiki bila terdapat kesalahan pengisian sebelum diserahkan ke pml.
4.2. Daftar Tambahan (DT)
Daftar Tambahan (DT) digunakan untuk mencatat penduduk yang termasuk WB-ATT berdasarkan informasi narasumber (lurah/kepala desa, rw, rt, tokoh masyarakat, responden
WB-ATT) yang telah didata. Informasi yang dicatat dalam daftar DT mencakup tempat
tinggal, nama lengkap, alamat, jenis kelamin, dan suku bangsa.
Daftar DT harus segera diberikan ke korlap untuk ditindaklanjuti apabila terdapat
nama-nama calon WB-ATT yang tempat tinggalnya bukan di wilayah kerja petugas.
4.3. Daftar Saringan (DS)
Daftar saringan digunakan untuk melakukan saringan terhadap pendataan seluruh
rumah tangga WB-ATT dari daftar PC1 dan DT sebelum melakukan pendataan lengkap
rumah tangga dengan menggunakan daftar WB-ATT. Blok ini berisi keterangan tempat
mengenai kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, klasifikasi desa/kelurahan, nomor blok
sensus, nomor urut rumah tangga, nama kepala rumah tangga, alamat, sumber informasi, dan
nama responden pemberi informasi.
BAB
IV
20
Rumah tangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama menjadi satu. Rumah tangga biasa umumnya terdiri dari ibu, bapak, dan anak. Juga dianggap sebagai satu rumah tangga biasa, antara lain:
1. Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri.
2. Rumah tangga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam (sub) blok sensus yang sama dianggap sebagai satu rumah tangga.
3. Pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang. Pemondok dianggap sebagai ART induk semangnya.
4. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.
5. Anggota TNI yang tinggal di asrama bersama rumah tangganya dan mengurus sendiri kebutuhan sehari-harinya
Penjelasan:
1. Rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) kurang dari 10 orang dianggap sebagai satu rumah tangga biasa dengan yang indekos.
2. Jika yang mondok dengan makan 10 orang atau lebih, maka rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan merupakan rumah tangga biasa, sedang yang mondok dengan makan dianggap sebagai rumah tangga khusus.
3. Pengurus asrama, pengurus panti asuhan, pengurus lembaga pemasyarakatan, dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak istri serta art lainnya dianggap rumah tangga biasa.
Kepala rumah tangga (KRT) adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang
bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga tersebut atau orang yang
dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumah tangga (misalnya beberapa mahasiswa yang bersama-
sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya
sendiri-sendiri, maka salah seorang dari mahasiswa tersebut dianggap/ditunjuk sebagai KRT).
Penjelasan: Kepala rumah tangga yang mempunyai tempat tinggal lebih dari satu, hanya
dicatat di salah satu tempat tinggalnya di mana ia berada paling lama. Khusus
untuk kepala rumah tangga yang mempunyai kegiatan/usaha di tempat lain dan
pulang ke rumah istri dan anak-anaknya secara berkala (setiap minggu, setiap
21
bulan, setiap 3 bulan) tetapi kurang dari 6 bulan, tetap dicatat sebagai kepala
rumah tangga (KRT) di rumah istri dan anak-anaknya.
Anggota rumah tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu
rumah tangga, baik ada pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah
tangga yang bepergian selama 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian
kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah atau akan meninggalkan rumah selama 6
bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga. Orang yang telah tinggal di
rumah tangga selama 6 bulan atau lebih atau yang telah tinggal di rumah tangga kurang dari 6
bulan tetapi berniat tinggal untuk 6 bulan atau lebih, dianggap sebagai anggota rumah tangga.
Penjelasan: Pembantu rumah tangga atau sopir yang tinggal dan makan di rumah majikannya
dianggap sebagai ART majikannya, tetapi yang hanya makan atau tinggal saja
dianggap bukan ART majikannya.
Contoh:
1. Paulina indekost di Kota Kupang dekat dengan kampus Universitas Nusa Cendana
karena kuliah di Fakultas Ekonomi, sedang orang tua beserta adik-adiknya tinggal di
Kabupaten Belu. Setiap hari Minggu Paulina pulang ke Belu, maka Paulina dicatat
sebagai penduduk Kota Kupang.
2. Gabriel adalah pegawai BPS Provinsi yang seluruh anggota rumah tangganya tinggal di
Kabupaten Belu. Untuk menghemat biaya transpor, ia pulang ke Belu hanya setiap hari
Jum’at sore sampai hari Senin pagi. Karena Gabriel adalah kepala rumah tangga, maka ia
tetap dicatat sebagai penduduk Kabupaten Belu.
3. Felipe seorang kepala rumah tangga dengan anggota rumah tangga sebanyak 5 orang
tinggal di desa Oemat Nunu Kabupaten Kupang. Sejak bulan April 2008 hingga saat
pencacahan ia tinggal di Kabupaten Flores Timur. Pada saat tiga hari terakhir
dilaksanakan pencacahan, Felipe dicatat sebagai penduduk Kabupaten Flores Timur,
karena lebih dari 6 bulan tinggal di Kabupaten Flores Timur.
4. Fransisco mempunyai 5 orang anak yaitu Martino tinggal di Soe, Kabupaten Timur
Tengah Selatan, Ximenes tinggal di Kabupaten Manggarai, Maria tinggal di Ende, Felipe
tinggal di Jakarta, dan Fransisca tinggal di Bandung. Secara bergantian Fransisco
mengunjungi anak-anaknya dan berada di tempat anaknya sekitar satu bulan. Tepat pada
saat pencacahan Fransisco berada di rumah Maria sejak seminggu sebelum pencacahan,
maka Fransisco dicatat sebagai penduduk Ende.
22
Untuk menentukan calon responden akan didata sebagai WB-ATT atau bukan, maka
dilakukan probing. Probing bertujuan menyaring warga baru asli Timor Timur yang
menjadi sasaran berdasarkan kriteria tinggal di pengungsian, keturunan Timor Timur ,
dan pernah tinggal di Timor-Timur kemudian pindah keluar dari Timor Timur bulan
Januari 1999 sampai dengan Desember 2003.
Perlu diperhatikan, bahwa kapan pindah keluar dari Timor Timur ini adalah probing
penelusuran dari petugas kepada anggota rumah tangga yang pindah. Pertanyaan ini berkaitan
dengan warga baru asal Timor Timur yang melakukan eksodus yang berkaitan dengan
pemisahan Provinsi Timor Timur menjadi Negara Timor Leste. Gelombang pengungsi yang
menuju Indonesia sebagian besar terjadi pada Tahun 1999.
Kriteria pengungsi yang akan didata, yaitu:
- Tinggal di pengungsian dan terdaftar, maksudnya memiliki kartu hijau resmi atau diakui
ketua camp/paguyuban/pengungsian.
- Tinggal di pengungsian dan tidak terdaftar.
Anggota rumah tangga keturunan campuran Timor Timur adalah apabila salah satu orang tua
atau kakek/nenek keturunan Timor Timur.
4.4. Daftar Rekapitulasi (RKP)
Daftar ini bertujuan untuk merekap semua WB-ATT yang merupakan sasaran dalam
satu blok sensus. Pengisian daftar ini dilakukan sebelum wawancara dengan daftar WB-ATT.
Daftar RKP berisi identitas wilayah dan petugas. Pada daftar RKP dicatat juga nomor urut
yang akan digunakan sebagai identitas rumah tangga. Daftar RKP digunakan untuk
menghitung banyaknya rumah tangga di 8 kabupaten/kota menurut kriteria A, B, C, dan non
kriteria.
4.5. Daftar Pendataan WB-ATT
Daftar WB-ATT dimaksudkan untuk melakukan pendataan seluruh WB-ATT yang
sesuai dengan konsep operasional yaitu:
23
A. Berstatus pengungsi asal Timor Timur, atau pada saat pendataan (April 2013) berstatus
masih sebagai pengungsi Timor Timur dan tinggal di barak/camp pengungsian resmi
dengan catatan:
1. Terdaftar sebagai pengungsi.
2. Sehari-hari atau biasanya tinggal di pengungsian pada waktu pendataan.
3. Jika ada, termasuk orang yang bukan asal Timor Timur tapi menjadi anggota rumah
tangga pengungsi.
B. Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) Keturunan orang Timor-Timur, atau mereka
yang tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur WNRI dengan syarat :
1. Kedua orang tuanya (Ayah dan Ibu) asli Timor Timur.
2. Ayah saja asli Timor Timur (Ibu bukan asli).
3. Ibu saja asli Timor Timur (Ayah bukan asli).
4. Kedua orangtuanya (Ayah dan Ibu) keturunan campur Timor Timur.
5. Ayah saja keturunan campur Timor Timur.
6. Ibu saja keturunan campur Timor Timur.
C. Pindahan dari Timor Timur terkait pemisahan (1999) adalah mereka yang:
1. Pernah bertempat tinggal di Timor Timur dan pindah ke wilayah Republik Indonesia.
2. Perpindahan sekitar waktu pemisahan Timor Timur menjadi Timor Leste yaitu
Januari 1999 sampai dengan Desember 2003.
3. Alasan pindahnya memilih sebagai Warga Negara Indonesia.
Jika kriteria A-C ada minimal 1 terpenuhi, maka dilanjutkan dengan pendataan
lengkap menggunakan daftar WB-ATT.
BLOK I. KETERANGAN TEMPAT
Blok ini berisi keterangan tempat mengenai kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan,
klasifikasi desa/kelurahan, nomor blok sensus, nomor urut rumah tangga, nama kepala rumah
tangga, dan alamat. Nomor urut rumah tangga salin dari daftar REKAPITULASI (RKP) yang
ada isian kode (1) di kolom 3 atau 4 atau 5 .
BLOK II. SUSUNAN ANGGOTA RUMAH TANGGA
Penyusunan ART
1. Isi lebih dulu kolom (2) Nama ART, (3) Hubungan dengan KRT, (4) Jenis kelamin, dan
(5) Status Perkawinan, untuk semua ART. Lalu lanjutkan mengisi kolom (6) Nomor
24
keluarga, (7) Hubungan dengan Kepala Keluarga, dan Kolom (8) kapan mulai
berkeluarga.
2. KRT harus ditempatkan pada nomor urut 1, lalu dilanjutkan dengan pasangannya dan
anak-anaknya yang belum kawin.
3. Setelah mencatat butir 2, lanjutkan mencatat anak yang sudah kawin dengan diikuti
pasangannya serta anak-anak mereka yang belum kawin.
4. Lakukan pencatatan seperti butir 3 untuk setiap rumah tangga yang menjadi ART.
Untuk Kepala Keluarga yang belum pernah kawin, kolom (8) tetap diisi kapan mulai
terbentuk keluarga ini.
Contoh Kasus:
Kasus Pembantu
No Urut Keluarga Hubungan dengan Kepala Keluarga
1. Sebatang kara,sudah menikah No keluarga sendiri Kode 1
2. Mempunyai keluarga lain di luar rumah tangga
“-“ “-“
3. Sebatang kara, < 17 atau belum menikah
“-“ “-“
4. Mempunyai keluarga yang tinggal bersama di rumah majikan
No keluarga sendiri sesuaikan
Keluarga adalah seseorang/sekelompok orang dalam ikatan perkawinan. Keluarga inti terdiri
dari: suami, istri dan anak yang belum kawin.
Seseorang yang sudah bercerai (hidup/mati) dianggap sebagai satu keluarga sendiri bersama
dengan anak-anaknya yang belum kawin.
Seseorang yang sudah dewasa (17+ atau pernah kawin) yang sudah mandiri atau tidak tinggal
bersama dengan orang tuanya, dianggap juga keluarga tersendiri.
Komposisi satu keluarga bisa terdiri dari :
1. Suami, istri, dan anak yang belum kawin atau 2. Suami dan istri, atau 3. Seorang ayah dan anak, atau 4. Seorang ibu dan anak, atau 5. Seorang pria yang berstatus cerai hidup/mati, atau 6. Seorang wanita yang berstatus cerai hidup/ mati
25
Perlakuan bagi yang memiliki garis keturunan Timor Timor, belum kawin, dan tidak tinggal
bersama orang tuanya :
1. Jika usia 17 tahun atau lebih, dicatat sebagai satu keluarga tersendiri
2. Jika usia dibawah 17 tahun yang tinggal bersama keluarga asal Timor Timur, tidak
dicatat sebagai anggota keluarga tersebut bila mempunyai atau masih memiliki
keluarga di tempat lain.
3. Jika usia dibawah 17 tahun yang tinggal bersama keluarga lain (bukan asal Timor
Timur), dicatat sebagai anggota keluarga tersebut bila mempunyai atau masih
memiliki keluarga di tempat lain.
4. Seseorang yang tinggal sendiri, dicatat sebagai keluarga tersendiri, bila sudah dewasa
Anggota keluarga adalah orang yang memiliki hubungan keluarga di dalam tempat tinggal
tersebut sesuai dengan kriteria keluarga.
Kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga atau ditunjuk
sebagai kepala keluarga.
Istri/suami adalah istri/suami dari kepala keluarga.
Anak, mencakup anak kandung, anak tiri, dan anak angkat (adopsi legal) kepala keluarga.
Lainnya, yaitu mereka yang memiliki hubungan dengan kepala keluarga selain dua kategori
di atas.
Jenis Kelamin
Jangan menduga jenis kelamin seseorang berdasarkan namanya. Untuk meyakinkannya
tanyakan apakah anggota rumah tangga tersebut laki-laki atau perempuan.
Status Perkawinan
Belum kawin adalah status perkawinan bagi mereka yang belum pernah terikat dalam
perkawinan sampai pada saat pendataan.
Kawin adalah status perkawinan bagi mereka yang terikat dalam perkawinan atau mempunyai
istri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pendataan, baik tinggal bersama
maupun terpisah. Dalam hal ini termasuk mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama,
negara, dan sebagainya).
Cerai hidup adalah berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan sekarang belum kawin
lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara
26
hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus
kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena bekerja,
mencari pekerjaan, sekolah, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah
kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.
Cerai mati adalah seseorang ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.
Isikan nomor urut anggota keluarga pemberi keterangan serta tuliskan jumlah anggota
keluarga. Jika anggota keluarga berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang maka tambahkan
daftar WB-ATT.
Bubuhkan cap jari (jempol kiri) dan tanda tangan di tempat yang telah disediakan bagi
responden yang memberi keterangan. Bila responden tidak ada jempol kiri, maka
gunakan jari sesuai urutan dibawah ini,
1. Jempol kanan 2. Jari telunjuk kiri 3. Jari tengah kiri 4. Jari manis kiri 5. Jari kelingking kiri 6. Jempol kiri salah satu anggota rumah tangga
BLOK III. KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA
Penulisan nama harus menggunakan huruf kapital
Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun
yang terakhir. Perhitungan umur didasarkan pada kalender Masehi.
Apabila responden tidak mengetahui bulan dan tahun lahirnya dengan pasti, usahakan untuk
memperoleh keterangan mengenai umurnya dengan cara sebagai berikut:
1. Melalui akte kelahiran, surat kenal lahir, kartu dokter, kartu imunisasi, dan Kartu
Menuju Sehat (KMS) atau catatan lain yang dibuat oleh orang tuanya. Perhatikan
tanggal dikeluarkannya surat-surat tersebut (misalnya KTP atau kartu keluarga) bila
yang tercatat di sana adalah umur (bukan tanggal lahir).
2. Menghubungkan waktu kelahiran responden dengan tanggal, bulan dan tahun kejadian
atau peristiwa penting yang terjadi di Indonesia atau di daerah yang dikenal secara
nasional maupun regional.
27
Contoh:
Pemilu, gunung meletus, banjir, kebakaran, pemilihan kepala desa/lurah, dan
sebagainya. Beberapa peristiwa penting yang dapat digunakan dalam memperkirakan
umur antara lain:
a) Pendaratan Jepang di Indonesia (1942).
b) Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (1945).
c) Pemilu I (1955).
d) Pemberontakan G30S/PKI (1965).
3. Membandingkan umur anggota ruta dengan saudara-saudara kandungnya. Mulailah
dengan memperkirakan umur anak yang terkecil, kemudian bandingkan dengan anak
kedua terkecil dengan menanyakan kira-kira berapa umur atau sudah bisa berbuat apa
saja {duduk (6 bulan), merangkak (8 bulan), berdiri (9 bulan), berjalan (12 bulan)} si
kakak waktu adiknya lahir atau mulai ada dalam kandungan. Lakukan cara-cara di atas
ini untuk mencari keterangan mengenai anak-anak yang lebih besar.
4. Membandingkan dengan anak tetangga/saudara yang diketahui umurnya dengan pasti.
Perkirakan berapa bulan anak yang bersangkutan lebih tua atau lebih muda dari anak-
anak tersebut.
Jika bulan lahir tidak tahu maka isikan 99.
Jika tahun lahir tidak tahu maka isikan 9999.
Pendidikan
Tidak/belum pernah bersekolah adalah tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan
tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal
maupun non formal (Paket A/B/C), termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-
kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.
Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu
jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), yang berada di bawah
pengawasan Kemdiknas, Kementrian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun
Instansi Swasta.
Penjelasan: bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.
Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu
jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pendataan
tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.
28
Ijazah/STTB meliputi:
1) Tidak punya ijazah SD adalah kategori bagi mereka yang pernah bersekolah tetapi
tidak/belum tamat Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong (Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orang Tua dan
Guru), Sekolah Dasar Kecil, Paket A1 s.d A100, SD Proyek Perintis Sekolah
Pembangunan atau SD Indonesia (di Luar Negeri). Mereka yang tamat Sekolah Dasar
3 tahun atau sederajat dianggap tidak tamat SD.
2) Tamat SD/sederajat adalah tamat Sekolah Dasar (SD) atau sekolah yang
setara/sederajat misalnya: Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar,
Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, Paket A dan memperoleh ijazah
persamaan SD, SD Proyek Perintis Sekolah Pembangunan dan SD Indonesia (di Luar
Negeri).
3) Tamat SMP/sederajat adalah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sekolah
yang setara/sederajat misalnya: Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah,
MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Lanjutan Tingkat Pertama, SMP Proyek
Perintis Sekolah Pembangunan, SMP Indonesia (di Luar Negeri) dan SMP Olahraga.
4) Tamat SMA/SMK/sederajat adalah tamat Sekolah Menengah Atas/Kejuruan atau
sekolah yang setara/sederajat misalnya: Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah,
HBS 5 tahun, AMS, Sekolah Lanjutan Persiapan Pembangunan, SMA Proyek Perintis
Sekolah Pembangunan, SMA Indonesia (di Luar Negeri), SMA para atlit, Sekolah
Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah
Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah Musik, Sekolah Menengah Teknolagi
Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi
Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Menengah Pekerja
Sosial, Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga, Sekolah Menengah Ekonomi
Atas, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Asisten Apoteker, Kursus Pegawai
Administrasi Atas, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, dan Sekolah Menengah
Analis Kimia.
5) Tamat Akademi/perguruan tinggi adalah tamat dari Akademi/perguruan tinggi.
Akademi meliputi :
Tamat Diploma I/II adalah tamat program DI/DII pada suatu perguruan tinggi yang
menyelenggarakan program diploma I/II pada pendidikan formal. Program Akta I dan
II termasuk dalam jenjang pendidikan program DI/DII.
29
Tamat Diploma III/Akademi adalah tamat program DIII atau mendapat gelar sarjana
muda pada suatu akademi atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan program
diploma atau mengeluarkan gelar sarjana muda, misalnya Akademi Seni Musik
Indonesia, Akademi Seni Tari Indonesia, Akademi Bahasa Asing, Akademi Pimpinan
Perusahaan, Akademi Kimia Analis, Akademi Meteorologi dan Geofisika.
Perguruan Tinggi meliputi:
Tamat Diploma IV/S1 adalah tamat program pendidikan Diploma IV atau Sarjana
pada suatu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi, sedangkan Program Akta IV sejajar
dengan jenjang Diploma IV.
Tamat S2/S3 adalah tamat program pendidikan Pasca Sarjana termasuk Doktor atau
Spesialis I dan II pada suatu Universitas atau Perguruan tinggi.
Catatan: Bagi siswa SD, SLTP dan SLTA yang baru dinyatakan lulus dari suatu jenjang
pendidikan tertentu pada saat pencacahan dianggap sudah memiliki ijazah sesuai
jenjangnya.
Ketenagakerjaan
Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu
memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam sebulan
terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus.
Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan dan bonus bagi
pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa atau keuntungan, baik berupa uang
atau barang termasuk bagi pengusaha.
Penjelasan:
a. Melakukan pekerjaan dalam konsep bekerja adalah melakukan kegiatan
ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa.
b. Orang yang melakukan kegiatan budidaya tanaman yang hasilnya hanya
untuk dikonsumsi sendiri dianggap tidak bekerja, kecuali budidaya tanaman
bahan makanan pokok, yaitu padi, jagung, sagu, dan atau palawija (ubi kayu,
ubi jalar, kentang).
c. Anggota ruta yang membantu melaksanakan pekerjaan kepala ruta atau
anggota ruta yang lain, misal di sawah, ladang, warung/toko dan sebagainya
dianggap bekerja walaupun tidak menerima upah/gaji (pekerja tak dibayar).
30
d. Orang yang memanfaatkan profesinya untuk keperluan keluarga sendiri
dianggap bekerja.
Contoh:
i. Dokter yang mengobati anggota keluarga sendiri, tukang bangunan yang memperbaiki
rumah sendiri, dan tukang jahit yang menjahit pakaian sendiri.
ii. Seseorang yang mengusahakan persewaan mesin/alat pertanian, mesin industri,
peralatan pesta, alat pengangkutan dan sebagainya dikategorikan bekerja.
iii. Pembantu ruta termasuk kategori bekerja, baik sebagai anggota keluarga majikannya
maupun bukan anggota keluarga majikannya.
iv. Seseorang menyewakan tanah pertanian kepada orang lain secara bagi hasil,
dikategorikan bekerja bila ia menanggung risiko (ada keterlibatan biaya produksi) atau
turut mengelola atas usaha pertanian itu.
v. Pekerja serabutan/bebas baik yang bekerja di sektor pertanian maupun nonpertanian
yang sedang menunggu pekerjaan, dianggap tidak bekerja.
vi. Seorang petinju atau penyanyi profesional yang sedang latihan dalam rangka
profesinya, dianggap sebagai bekerja.
Kategori mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah mereka yang
mempunyai pekerjaan/usaha tetapi selama sebulan terakhir tidak bekerja karena sesuatu sebab
seperti sakit, cuti, menunggu panen, atau mogok kerja. Mereka yang digolongkan sebagai
punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah:
1. Pekerja profesional yang sedang tidak bekerja karena sakit atau menunggu pekerjaan
berikutnya. Contoh: Dalang, tukang pijat, dukun dan penyanyi.
2. Pekerja tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti,
sakit, mangkir, mogok kerja, atau diistirahatkan sementara karena perusahaan
menghentikan kegiatannya sementara, misalnya karena kerusakan mesin, bahan baku
tidak tersedia dan sebagainya.
3. Petani yang mengusahakan tanah pertanian sedang tidak bekerja karena alasan sakit
atau menunggu pekerjaan berikutnya seperti menunggu panen atau musim hujan untuk
menggarap sawah.
31
Penjelasan:
1. Orang yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja pada saat
pencacahan tidak dikategorikan sementara tidak bekerja. Isikan
kegiatannya sesuai yang dilakukannya selama seminggu terakhir sebelum
pencacahan.
2. Pekerja bukan profesional, seperti pekerja serabutan/bebas, tukang cangkul
keliling, buruh tani dan buruh lepas lainnya yang sementara tidak ada
pekerjaan atau tidak melakukan kegiatan "bekerja" selama seminggu terakhir,
tidak dikategorikan sebagai sementara tidak bekerja.
Cara menentukan pekerjaan utama adalah sebagai berikut:
1) Jika ART selama sebulan yang lalu hanya mempunyai satu pekerjaan, maka
pekerjaan tersebut dicatat sebagai pekerjaan utama.
2) Jika ART selama sebulan yang lalu mempunyai lebih dari satu pekerjaan, maka
pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak dicatat sebagai pekerjaan utama. Jika
waktu yang digunakan sama, maka pekerjaan yang memberikan penghasilan terbesar
dianggap sebagai pekerjaan utama. Jika waktu yang digunakan sama dan
penghasilannya juga sama besar, maka terserah pada responden pekerjaan mana yang
dianggapnya merupakan pekerjaan utama.
3) ART dianggap mempunyai pekerjaan lebih dari satu apabila pengelolaan pekerjaan
tersebut dilakukan secara terpisah. Buruh tani, meskipun bekerja pada beberapa
petani (pengelolaan terpisah) dikategorikan hanya mempunyai satu pekerjaan.
Penjelasan:
1) ART yang sedang cuti dan pada masa cuti tersebut ia tidak melakukan pekerjaan lain,
maka pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang dia cutikan. Misalnya seseorang
bekerja pada perusahaan asuransi, sebulan yang lalu dalam masa cuti sakit dan tidak
melakukan kegiatan bekerja lain, maka lapangan pekerjaannya adalah pegawai
perusahaan asuransi.
2) ART yang sedang cuti dan pada masa cuti tersebut melakukan pekerjaan lain, maka
salah satu dari pekerjaan lainnya itu merupakan pekerjaan utamanya. Misalnya
seseorang bekerja di pabrik pertukangan kayu meubeler, sebulan yang lalu cuti atau
32
libur, dan dalam masa cuti itu ia membantu istrinya berjualan pakaian di pasar, maka
lapangan pekerjaannya adalah “membantu usaha istri berjualan pakaian di pasar.”
Kode pekerjaan utama dan tambahan :
Kode Nama pekerjaan utama/tambahan
01 Pertanian tanaman padi dan palawija (jagung, singkong, dll)
02 Hortikultura (sayur, buah, tanaman hias, tanaman obat, dll)
03 Perkebunan (tebu, teh, tembakau, karet, sawit, coklat, dll)
04 Perikanan (penangkapan, budidaya, biota laut, dll) 05 Peternakan (pembibitan dan budidaya ternak besar/kecil, dll)
06 Kehutanan dan pertanian lainnya (perburuan, sagu, rotan, dll)
07 Pertambangan dan penggalian (pasir, emas, batubara, dll) 08 Industri pengolahan (anyaman, sepatu, pakaian, dll)
09 Listrik dan gas (PLN, Non-PLN, PN Gas, strom aki, dll)
10 Konstruksi/bangunan (gedung, jembatan, jalan, rumah, dll)
11 Perdagangan (toko, pedagang keliling, kaki lima, supermarket, dll)
12 Hotel dan rumah makan (wisma, penginapan, restoran, dll)
13 Transportasi dan pergudangan (angkutan, ojek, becak, dll)
14 Informasi dan komunikasi (TV, radio, pos, warnet, wartel, dll) 15 Keuangan dan asuransi (bank, penyedia dana berbadan hukum, dll)
16 Jasa pendidikan (lembaga pendidikan, kursus, ponpes, dll)
17 Jasa kesehatan (rumah sakit, puskesmas, apotek, dll) 18 Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan perorangan
19 Lainnya (real estat, penyedia air, dll)
BLOK IV KETERANGAN PERUMAHAN
Blok ini dimaksudkan untuk mengetahui keadaan kesejahteraan rumah tangga ditinjau
dari status penguasaan bangunan dan tanah, kualitas bangunan, sumber air minum,
penerangan, sanitasi serta jenis bantuan yang pernah diterima sebelumnya.
Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal
33
Milik sendiri, jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik
KRT atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran
melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri;
Kontrak, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh KRT/anggota rumah tangga dalam
jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai,
misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat
diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak
pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak
setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru;
Sewa, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh KRT atau salah seorang anggota rumah
tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan
waktu tertentu;
Bebas sewa milik orang lain, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain
(bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan
suatu pembayaran apapun;
Bebas sewa milik orang tua/sanak/saudara, jika tempat tinggal tersebut bukan milik
sendiri melainkan milik orang tua/sanak/saudara dan tidak mengeluarkan suatu
pembayaran apa pun untuk mendiami tempat tinggal tersebut;
Dinas, jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi atau
perusahaan tempat bekerja KRT/salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar
sewa maupun tidak;
Pengungsian, jika tempat tinggal tersebut merupakan lokasi pengungsian warga baru asal
Timor Timur;
Lainnya, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu
kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat.
Jenis Bukti Kepemilikan Tanah :
1. Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART adalah SHM yang diterbitkan oleh
Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang
tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini salah seorang ART.
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama ART adalah SHM yang diterbitkan
oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang
34
tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini seseorang yang bukan termasuk
ART.
3. Sertifikat lain adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional
(BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah,
dalam hal ini salah seorang ART. Sertifikat ini bisa berupa:
a. SHGB (sertifikat hak guna bangunan)
b. SHP (sertifikat hak pakai)
c. SSRS (sertifikat atas satuan rumah susun)
4. Lainnya (Girik, Akte Jual Beli, dll) adalah salah satu tanda bukti kepemilikan tanah
oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT/Notaris). Girik adalah surat tanda bukti
kepemilikan pemilik tanah yang biasa disebut juga salinan Letter C yang dikeluarkan
Kepala Desa/Kelurahan, baik yang sudah dipecah maupun induknya. Akte Jual Beli
adalah akte perjanjian jual beli yang diterbitkan oleh Notaris PPAT (Pejabat Pembuat
Akte Tanah), baik yang sudah atas nama ART maupun orang lain. Termasuk di
Lainnya adalah SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha). Tanda lain yang dianggap bisa
menguatkan bukti penguasaan tetapi bukan bukti kepemilikan tanah, antara lain Surat
lembaga lain yang bukan Notaris/PPAT, SPPT (d/h: Ipeda/kartu kuning), Keterangan
lain, seperti IMB, surat izin menggarap (dari Perhutani).
Catatan :
Sertifikat yang dimiliki atas nama anggota rumah tangga yang sedang bepergian lebih
dari 6 bulan (bukan anggota rumah tangga saat pendataan) dianggap sertifikat atas
nama anggota rumah tangga. Misalnya sertifikat atas nama anggota rumah tangga
yang bekerja atau sekolah di luar daerah namun pulang sewaktu libur, maka sertifikat
dianggap atas nama anggota rumah tangga.
Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya
terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang
dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.
Beton adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur
dengan air.
Genteng adalah tanah liat yang dicetak dan dibakar. Termasuk pula genteng yang terbuat
dari beton (genteng yang terbuat dari campuran semen dan pasir), genteng fiber cement,
dan genteng keramik.
35
Sirap adalah atap yang terbuat dari kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari
kayu ulin atau kayu besi.
Seng adalah atap yang terbuat dari bahan seng. Atap seng berbentuk seng rata, seng
gelombang, termasuk genteng seng yang lazim disebut decrabond (seng yang dilapisi
epoxy dan acrylic).
Asbes adalah atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Pada umumnya
atap asbes berbentuk gelombang.
Ijuk/rumbia adalah atap yang terbuat dari serat pohon aren/enau atau sejenisnya yang
umumnya berwarna hitam.
Lainnya adalah atap selain jenis atap di atas, misalnya papan, bambu, dan daun-daunan.
Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik
lainnya. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya
sama, maka yang dianggap sebagai dinding terluas adalah dinding yang bernilai lebih tinggi.
Tembok adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya
dilapisi plesteran semen. Termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat dari
pasangan batu merah dan diplester namun dengan tiang kolom berupa kayu balok, yang
biasanya berjarak 1 - 1 21 m;
Kayu adalah dinding yang terbuat dari kayu;
Bambu adalah dinding yang terbuat dari bambu. Termasuk dalam kategori ini adalah
dinding yang terbuat dari anyaman bambu dengan luas kurang lebih 1 m x 1 m yang
dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.
Lainnya adalah selain kategori 1-3.
Lantai adalah bagian bawah/dasar/alas pada lantai sebagian besar atau seluruh ruangan.
Luas lantai bangunan tempat tinggal adalah jumlah luas lantai dari setiap bagian bangunan
(sebatas atap) yang ditempati (dihuni) dan digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh
keluarga, termasuk teras, garasi, tempat mencuci, WC, gudang, lantai setiap tingkat untuk
bangunan bertingkat dalam satu bangunan sensus.
Luas lantai tempat tinggal rumah tangga tidak termasuk ruangan khusus untuk usaha, warung,
restoran, toko, salon, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), lumbung padi dan lain-
36
lain. Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas dari semua tingkat yang
ditempati.
Catatan:
1. Jika satu bangunan sensus ditempati oleh beberapa rumah tangga, maka luas lantainya
adalah luas lantai yang dipakai sendiri ditambah dengan ruangan yang dipakai bersama
dibagi dengan banyaknya rumah tangga yang menggunakannya.
2. Jika ada 2 bangunan terpisah yang ditempati oleh satu rumah tangga dan masih dalam satu
blok sensus, maka luas lantainya dihitung seluruhnya.
3. Taman yang di dalam rumah, atau yang disamping rumah namun masih di bawah atap,
semuanya ditambahkan sebagai luas lantai.
4. Jika luas lantai lebih dari 998 m2 ditulis 998.
Sumber air minum utama
Perlu pula diingat bahwa yang ditanyakan di sini adalah sumbernya. Jadi kalau rumah tangga
mendapatkan air dari mata air yang disalurkan sampai ke rumah, maka sumber airnya adalah
mata air. Bila responden menggunakan air yang berasal dari beberapa sumber air, maka pilih
salah satu sumber air yang volume paling banyak digunakan oleh rumah tangga tersebut.
Air kemasan bermerk adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu
perusahaan dalam kemasan botol (500 ml, 600 ml, 1 liter, 12 liter, atau 19 liter) dan
kemasan gelas; misalnya air kemasan merk Aqua, Moya, 2 Tang, VIT, dsb.
Air isi ulang adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan tidak memiliki
merk.
Leding meteran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan
sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air sampai di
rumah responden. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM
(Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik
dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
Leding eceran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan
(air PAM) sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air
di tempat tertentu/umum. Rumah tangga yang mendapatkan air leding dengan cara ini
baik dengan cara membeli atau tidak termasuk dalam kategori ini.
37
Sumur bor/pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan
pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).
Sumur terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkar
sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter
ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkar sumur.
Sumur tak terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkar
sumur tersebut tidak dilindungi oleh tembok dan lantai semen sejauh 1 meter dari lingkar
sumur.
Mata air terlindung adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan
sendirinya dan terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.
Mata air tak terlindung adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan
sendirinya tetapi tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau
lainnya.
Air sungai adalah air yang berasal dari sungai.
Air hujan adalah air yang berasal dari hujan, biasanya di daerah yang sulit air, sehingga
pada musim penghujan mereka menampung air hujan tersebut di suatu bak/kolam,
sehingga pada waktu musim kemarau air tersebut bisa dipergunakan.
Lainnya adalah sumber air selain yang tersebut di atas seperti air waduk/danau.
Penjelasan:
a. Rumah tangga yang minum dari air leding yang diperoleh dari pedagang air keliling
dianggap mempunyai sumber air minum leding eceran.
b. Rumah tangga yang air minumnya berasal dari mata air atau air hujan yang ditampung
dan dialirkan ke rumah dengan menggunakan pipa pralon/pipa leding maka sumber air
minumnya tetap mata air atau air hujan.
c. Rumah tangga yang menggunakan dua sumber air minum atau lebih, maka sumber air
minum yang dicatat adalah yang terbanyak dimanfaatkan selama sebulan terakhir.
d. Bila suatu rumah tangga menggunakan sumur terlindung sebagai sumber air minum,
namun dalam mengambil (menaikkan) airnya, rumah tangga itu menggunakan pompa
(pompa tangan atau pompa listrik), maka sumber air minum rumah tangga tersebut tetap
dikategorikan sebagai sumur terlindung.
e. Untuk sumber air dari leding, sumur terlindung dan sumur tak terlindung berlaku baik
yang terletak di dalam rumah, di luar rumah, maupun di tempat umum.
38
Jarak ke penampungan adalah jarak sumber air minum utama yang ada di lingkungan
rumah tangga itu sendiri maupun tetangga ke penampungan kotoran.
Penggunaan Fasilitas Air Minum
Pendekatan yang digunakan adalah air minum yang banyak digunakan dalam satu bulan
terakhir. Instalasi yang dikelola oleh non-PAM/PDAM dapat menggunakan cara penjernihan
air yang sama atau berbeda dengan PAM/PDAM, seperti penyaluran air dari mata air ke
rumah dengan menggunakan pipa atau bambu.
Sendiri, bila fasilitas air minum hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja.
Bersama, bila fasilitas air minum digunakan oleh rumah tangga responden bersama
dengan beberapa rumah tangga tertentu.
Umum, bila fasilitas air minum dapat digunakan oleh setiap rumah tangga.
Tidak ada fasilitas, bila fasilitas air minum rumah tangga responden jaraknya > 2,5
km atau mengambil air langsung dari sungai/danau/air hujan tanpa proses
penjernihan dengan mesin penjernih air atau membeli.
Cara Memperoleh Air Minum
Membeli adalah apabila membeli air untuk minum. Contoh: Leding dari PAM/
PDAM/BPAM, atau air kemasan.
Tidak membeli adalah bila diperoleh dengan usaha sendiri tanpa harus membayar.
Penjelasan: Bila menyuruh tetangga untuk mengambil air dari waduk dengan memberi upah,
cara memperoleh air minum dianggap membeli.
Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh air minum (pulang-pergi) adalah dalam
menit.
Fasilitas tempat buang air besar adalah ketersediaan jamban atau kakus yang digunakan
oleh rumah tangga responden.
Sendiri adalah bila fasilitas tempat buang air besar yang digunakan khusus oleh rumah
tangga responden, walaupun kadang-kadang ada yang menumpang.
Bersama adalah bila fasilitas tempat buang air besar digunakan bersama dengan
beberapa rumah tangga tertentu. Tidak ada batasan berapa rumah tangga yang
39
menggunakan secara bersama-sama, asalkan penggunaannya terbatas pada beberapa
rumah tangga.
Umum adalah bila fasilitas tempat buang air besar yang penggunaannya tidak terbatas
pada rumah tangga tertentu, tetapi siapa saja dapat menggunakannya. Contoh MCK yang
disediakan pemerintah untuk masyarakat, dan sejenisnya.
Tidak ada bila rumah tangga responden tidak mempunyai fasilitas tempat buang air
besar, misalnnya lahan terbuka yang bisa digunakan untuk buang air besar
(tanah/kebun/halaman/semak belukar), pantai, sungai, danau, kolam dan lainnya.
Kloset adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus.
Leher angsa adalah kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk
huruf “U” (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar
bau tinja tidak keluar.
Plengsengan adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata
yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.
Cemplung/cubluk adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada
saluran, sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhirnya.
Tempat Pembuangan Akhir Tinja merupakan tempat akhir dimana tinja dibuang, baik
melalui saluran ataupun tidak.
Tangki/SPAL adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan,
biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton baik mempunyai bak resapan maupun
tidak, termasuk di sini daerah permukiman yang mempunyai Saluran Pembuangan Air
Limbah (SPAL) terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota. Dalam sistem pembuangan
limbah cair seperti ini, air limbah rumah tangga tidak ditampung di dalam tangki atau
wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair.
Di tempat pengolahan tersebut, limbah cair diolah sedemikian rupa (dengan teknologi
tertentu) sehingga terpilah menjadi 2 bagian yaitu lumpur dan air. Air hasil pengolahan
ini dianggap aman untuk dibuang ke tanah atau badan air (sungai, danau, laut). Pada
beberapa jenis jamban/kakus yang disediakan di tempat umum/keramaian, seperti di
taman kota, tempat penampungannya dapat berupa tong yang terbuat dari logam atau
kayu. Tempat penampungan ini bisa dilepas untuk diangkut ke tempat pembuangan.
40
Dalam hal demikian tempat pembuangan akhir dari jamban/kakus ini dianggap sebagai
tangki;
Kolam/sawah, bila limbahnya dibuang ke kolam/sawah;
Sungai/danau/laut, bila limbahnya dibuang ke sungai/danau/laut;
Lubang tanah, bila limbahnya dibuang ke dalam lubang tanah yang tidak diberi
pembatas/tembok (tidak kedap air);
Pantai/tanah lapang/kebun, bila limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang,
termasuk dibuang ke kebun;
Lainnya, bila limbahnya dibuang ke tempat selain yang telah disebutkan di atas.
Pertanyaan mengenai listrik ditujukan untuk mendapatkan data animo masyarakat dalam
penggunaan listrik. Apabila rumah tangga ini menggunakan lebih dari satu sumber
penerangan, maka pilih sumber penerangan yang mempunyai nilai lebih tinggi (kode
terkecil).
Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Rumah tangga
dikatakan menggunakan listrik PLN baik menggunakan maupun tidak menggunakan
meteran (volumetrik).
Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain
selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator,
dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).
Petromak/aladin adalah Sumber penerangan dari minyak tanah seperti petromak/lampu
tekan, dan aladin (termasuk lampu gas).
Pelita/sentir/obor adalah Lampu minyak tanah lainnya (teplok, sentir, pelita, dan
sejenisnya).
Lainnya adalah Lampu karbit, lilin, biji jarak, dan kemiri.
Tempat Tinggal lain dan Penerimaan Bantuan
Suatu keluarga dikatakan mempunyai tempat tinggal lain bila ada salah satu anggota keluarga
yang mempunyai tempat tinggal di tempat lain selain rumah/bangunan ini.
41
Suatu keluarga dikatakan pernah mendapat bantuan perumahan bila bantuannya dalam bentuk
rumah jadi/siap pakai. Bila bantuannya dalam bentuk bahan (semen, batu bata, pasir, seng dan
lainnya) tidak termasuk mendapat bantuan perumahan.
Sebagai WB-ATT, setiap keluarga akan ditanyakan tentang bantuan yang pernah diterima,
seperti bantuan pendidikan, pekerjaan, dan perumahan. Termasuk yang ditanyakan kepada
keluarga adalah sumber bantuan atau siapa pemberi bantuan.
BLOK IV.B KETERANGAN PERUMAHAN PENGUNGSIAN
Pada bagian ini ditanyakan kepada rumah tangga yang tinggal di pengungsian terkait bentuk
fisik pengungsian, kondisi bangunan, dan kesediaan rumah tangga untuk dipindahkan
(direlokasi) ke lokasi lain di luar pengungsian.
Kondisi Bangunan disini merupakan kondisi bangunan yang dilihat secara kasat mata berdasarkan kerusakan dari sisi atap, dinding, dan lantai.
Baik adalah rumah yang kerangka pokoknya (kerangka atap, dinding, dan lantai) atau
komponen bangunannya belum memerlukan perbaikan.
Rusak ringan adalah rumah yang kerangka pokoknya atau sebagian kecil komponen
bangunannya memerlukan perbaikan atau salah satu kerangka pokoknya rusak, misalnya
dinding saja yang rusak.
Rusak sedang adalah rumah yang dua dari kerangka pokoknya rusak atau sebagian besar
komponen bangunannya memerlukan perbaikan.
Rusak berat adalah rumah yang seluruh kerangka pokoknya memerlukan perbaikan
segera karena membahayakan keselamatan penghuninya.
BLOK V. CATATAN
Blok ini digunakan untuk mencatat segala hal penting yang terkait dengan isian dokumen
seperti kepemilikan dokumen-dokumen yang terkait keberadaan responden saat di Timor
Timur, contoh KTP dan Kartu Keluarga pada saat masih Provinsi Timor Timur.
BLOK VI. KETERANGAN PETUGAS
Blok ini mencatat keterangan tentang petugas (pencacah dan pengawas) yang bertanggung
jawab melakukan pencacahan dan pemeriksaan Kuesioner WB-ATT serta keterangan tanggal
pencacahan dan pemeriksaan.
42
Kode petugas
kotak 1 s.d. 2 adalah kode kabupaten/kota, untuk kotak ke-3 kode 1 untuk pencacah, kode 2
untuk pengawas dan kode 9 untuk Task Force. Kotak 4 s.d. 5 untuk nomor urut
pencacah/pengawas dalam 1 kabupaten/kota.
43
LAMPIRAN
44