View
222
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
RRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAA SSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSS
(((((((((((( RRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAA )))))))))))) IIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTT KKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBUUUUUUUUUUUUPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNN SSSSSSSSSSSSUUUUUUUUUUUUKKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIII
TTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNN 222222222222000000000000111111111111666666666666------------222222222222000000000000222222222222111111111111
PPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH KKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBUUUUUUUUUUUUPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNN SSSSSSSSSSSSUUUUUUUUUUUUKKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIII NNNNNNNNNNNN SSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPP EEEEEEEEEEEE KKKKKKKKKKKK TTTTTTTTTTTT OOOOOOOOOOOO RRRRRRRRRRRR AAAAAAAAAAAA TTTTTTTTTTTT
KKKooommmpppllleeekkk PPPeeerrrkkkaaannntttooorrraaannn PPPeeemmmdddaaa JJJlll... SSSuuudddiiirrrmmmaaannn --- PPPaaalllaaabbbuuuhhhaaannnrrraaatttuuu
TTTeeelllppp///FFFaaaxxx... 000222666666---444333444000999333 PPPaaalllaaabbbuuuhhhaaannnrrraaatttuuu 444333111666444
222 000 111 666
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat
dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis Inspektorat
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021, hal ini sejalan dengan telah
ditetapkannnya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun
2016 – 2021, maka perlu di tetapkan pula Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016 – 2021.
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2016 – 2021, adalah
dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Sukabumi untuk periode 5 (lima)
tahun, yang merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral
dari upaya Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam membangun suatu sistem
manajemen kepemerintahan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, serta menjadi pedoman dalam
penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran Inspektorat
Kabupaten Sukabumi.
Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021 sangat ditentukan oleh
kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta
komitmen yang konsisten dari semua unsur pimpinan dan staf Inspektorat
Kabupaten Sukabumi, dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja
lembaga, dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam upaya
pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Menegah Pemerintah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang
Religius dan Mandiri” .
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
ii
Akhirnya dengan segala keterbatasan, keberadaan Rencana Strategis ini
mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala
daya dan upaya kita, Amin.
Sukabumi, September 2016
I N S P E K T U R KABUPATEN SUKABUMI
Drs. H. IWAN RIDWAN Pembina Utama Muda
NIP. 19580705 198103 1 018
ii
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
iii
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar ……………………………………………………………………….. i
Daftar Isi ……………………………………………………………………………….. ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ………………………………………………………. 1
1.2. Landasan Hukum ……………………………………………………. 4
1.3. Maksud dan Tujuan …………………………………………………. 7
1.4. Sistematika Penulisan ………………………………………………. 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ………………………….. 10
2.2. Sumber Daya ……………………………………………………….. 12
2.2.1. Sumber Daya Manusia ……………………………………… 12
2.2.2. Sarana dan Prasarana ……………………………………… 15
2.2.3. Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat….…………………… 16
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat …………………………………….. 17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada Inspektorat ……………………………………………………………
21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat ………………………………………………
27
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Terpilih ……………………………………………………….
29
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Sukabumi ………………………
31
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ………………………………………. 34
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat ……………. 36
4.2. Strategi dan Kebijakan Inspektorat ..........................……………. 39
iii
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
iv
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ……………….
43
BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 – 2021 …
52
BAB VII P E N U T U P ……………………………………………………………….. 54
iv
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
1
`BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, pasal 272 telah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah
menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang
memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, adapun
pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana
strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan.
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang terdiri
dari serangkaian rencana kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh
komponen Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun ke depan.
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui pendekatan politik,
teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up)
serta melibatkan peran serta aktif masyarakat selaku subyek maupun obyek
pembangunan melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah
(Musrenbangda).
Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan telah mengalami perubahan yang cukup
mendasar. Pada aspek perencanaan pembangunan daerah, terjadi penataan
kembali tahapan dan tatacara penyusunan dokumen rencana pembangunan
pusat dan daerah, pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem
perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, maka pesan dari
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibidang perencanaan pembangunan
daerah sangat jelas, bahwa perencanaan pembangunan yang disusun oleh
seluruh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) selain dalam upaya
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
2
untuk pencapaian target prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah
dituangkan kedalam visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih, juga merupakan penjabaran dari sasaran prioritas
nasional dan program strategis nasional yang wajib diintegrasikan ke dalam
dokumen rencana pembangunan daerah.
Terkait dengan penegasan di atas, maka landasan yang memayungi
penyerasian dan penyelarasan pembangunan daerah dengan pembangunan
nasional, penyerasian antara prioritas nasional dengan prioritas daerah dan
penyerasian antara target sasaran 5 (lima) tahunan nasional dengan 5 (lima)
tahunan daerah, telah diatur dalam Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan, bahwa pembangunan daerah
merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah
diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 dokumen perencanaan pembangunan terdiri dari (i)
rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); dan (ii) rencana
perangkat daerah (Renstra PD dan Renja PD). Penjelasan lebih lanjut
tentang tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan jangka
menengah daerah telah diatur dalam Pasal 264 ayat (3), bahwa RPJMD
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan
keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat
Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD
dan RPJMN.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tanggal 09 Desember 2015
telah melaksanakan Pemilukada serentak sebagaimana telah ditentukan
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015. Dalam Pemilukada tersebut
telah terpilih secara jujur, transparan, adil dan demokratis Drs H. Marwan
Hamami, MM sebagai Bupati Sukabumi dan Drs. Adjo Sardjono, MM sebagai
Wakil Bupati Sukabumi untuk periode masa jabatan Tahun 2016-2021.
Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah dilantik pada tanggal 17
Februari 2016 oleh Gubernur Jawa Barat, di Bandung.
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
3
Dalam ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, bahwa
Bupati dan Wakil Bupati terpilih setelah dilantik wajib menyusun RPJMD yang
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan
keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat
Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD
dan RPJMN, serta memperhatikan kondisi lingkungan strategis di daerah dan
hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015.
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2016 – 2021, adalah
dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Sukabumi untuk periode 5
(lima) tahun, yakni tahun 2016 sampai dengan 2021 yang merupakan salah
satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari upaya Pemerintah
Kabupaten Sukabumi dalam membangun suatu sistem manajemen
kepemerintahan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukabumi ini menyajikan
gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi 2016 –
2021, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil
Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan. Dengan
dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi masa bhakti 2016 –
2021, maka visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut
dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi.
Adapun Rencana Strategis yang disusun oleh Inspektorat mencakup :
1. Rumusan tentang tujuan, sasaran, jangka menengah dan uraian aktivitas
organisasi,
2. Strategi dan Kebijakan Inspektorat yang akan dilaksanakan.
3. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
4. Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif.
5. Indikator kinerja Inspektorat mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
4
Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan
komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta
mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian
Visi Rencana Pembangunan Jangka Menegah Kabupaten Sukabumi 2016–
2021 yaitu : ”TERWUJDUNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS
DAN MANDIRI”.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republlik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
5
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
6
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4963);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
7
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi
tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun
2016–2021
32. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 49 Tahun 2012 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai pedoman bagi segenap
pimpinan dan jajaran staf Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan
internal Pemerintahan Daerah guna mewujudkan visi, misi dan program
pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dalam 5 (lima) tahun
kedepan.
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
8
Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016 – 2021 adalah :
a) Terciptanya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian dengan arahan strategis
Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD
Kabupaten Sukabumi;
b) Menetapkan arah pelaksanaan pengawasan Inspektorat yang mengacu
kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sukabumi serta sebagai pedoman
dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat.
c) Menjadi tolak ukur dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan,
dan penilaian terhadap hasil capaian kinerja baik tahunan maupun lima
tahunan.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
9
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
4.2 Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VI PENUTUP
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
10
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
11
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
12
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
13
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
14
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
15
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
16
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
17
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
18
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
19
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
20
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
21
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
22
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
23
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
24
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
25
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
26
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
27
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
28
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
29
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
30
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
31
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
32
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
33
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
34
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
35
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
36
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
37
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
38
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
39
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
40
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
41
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
42
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
43
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
44
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
45
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
46
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
47
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
48
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
49
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
50
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
10
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan
Bupati Sukabumi Nomor 49 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi, bahwa Inspektorat Kabupaten
Sukabumi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah,
dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari
Sekretaris Daerah.
a. Tugas Pokok
Inspektorat Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah,
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi :
• penyusunan rencana dan program kerja pengawasan;
• perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang
pengawasan;
• pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah;
• pelaksanaan pengawasan khusus penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah di luar Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (Non
PKPT);
• pelaksanaan pengawasan lain sesuai peraturan perundang-undangan;
• pelaksanaan pemeriksaan, reviu, pemantauan dan penilaian atas
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
11
• pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang
kesekretariatan dan bidang pengawasan pada inspektorat pembantu
wilayah;
• pembinaan dan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan dan kearsipan;
• pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain;
• pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
• pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
c. Susunan dan Struktur Organisasi
Inspektur Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugasnya dibantu
oleh 1 (satu) Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, dan
dibantu oleh 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah, dan Kelompok Jabatan
Fungsional
Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Sukabumi, terdiri dari :
1. Inspektur
2. Sekretaris membawahkan :
a. Sub Bagian Perencanaan,
b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan,
c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I:
4. Inspektur Pembantu Wilayah II:
5. Inspektur Pembantu Wilayah III:
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV:
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
12
STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI (PERATURAN BUPATI SUKABUMI No. 49 Tahun 2012)
INSPEKTUR
SEKRETARIS
Ka. Sub Bagian Perencanaan
Ka. Sub Bagian
Evaluasi & Pelaporan
Ka. Sub Bagian Adm & Umum
Kelompok Jabatan
Fungsional
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV
2.2. Sumber Daya
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai yang ada pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi hingga
tanggal 1 Januri 2016 adalah sebanyak 52 orang dengan rincian sebagai
berikut :
Tabel 2.1
Kondisi Pegawai (PNS dan PTT) pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi
No Uraian Laki -Laki Perempuan Total 1 Jumlah Pegawai
- PNS 42 8 50 - CPNS - - - - PTT 2 - 2
Jumlah 43 8 52
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
13
No Uraian Laki -Laki Perempuan Total 2 Jumlah Pegawai berdasarkan
Golongan:
a. Golongan IV 12 - 12 b. Golongan III 21 8 29 c. Golongan II 7 - 7 d. Golongan I 2 - 2
Jumlah 42 8 50
3 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :
a. Inspektur 1 - 1 b. Sekretaris 1 - 1 c. Inspektur Pembantu Wilayah 4 - 4 d. Kepala Sub. Bagian 2 1 3 e. Fungsional P2UPD dan JFA
- P2UPD 8 2 10 - Fungsional Auditor 13 3 16 - Fungsional Kepegawaian 2 - 2
f. Fungsional Arsiparis - 1 1 g. Fungsional Umum 12 - 12
Jumlah 43 7 50
4 Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjejangan Terakhir :
a. Diklatpim II 2 - 2 b. Diklatpim III 9 - 9 c. Diklatpim IV/Adum 7 1 8
Jumlah 18 1 19
5 Jumlah pegawai (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan :
a. Strata 2 (Magister) 13 - 13 b. Strata 1 (Sarjana) 17 8 25 c. Diploma 2 - 2 d. SLTA 8 - 8 e. SLTP - - - f. SD 2 - 2
Jumlah 42 8 50
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
14
No Uraian Laki -Laki Perempuan Total 6 Jumlah Jabatan Fungsional
berdasarkan Jenjang Jabatan
A. Jabatan Fungsional Auditor (JFA) 1. Auditor Ahli
a. Auditor Utama - - - b. Auditor Madya 2 - 2 c. Auditor Muda 3 - 3 d. Auditor Pertama 8 2 10
2. Auditor Trampil a. Auditor Penyelia - 1 1 b. Auditor Pelaksana Lanjutan - - - c. Auditor Pelaksana - - -
B. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (JF-P2UPD)
a. Pengawas Pemerintah Madya 4 - 4 b. Pengawas Pemerintah Muda 3 1 4 c. Pengawas Pemerintah Pertama 1 1 2
C. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian
a. Auditor Madya - - - b. Auditor Muda - - - c. Auditor Pertama 2 - 2
Jumlah 23 5 28
7 Jumlah Jabatan Fungsional Yang Telah Memiliki Penjenjangan Peran
a. Peran Pengendali Mutu (Quality Control)
1 - 1
b. Peran Pengendali Teknis (Supervior) 6 - 6 c. Ketua Tim (Team Leader) 6 1 7
Jumlah 13 1 14
8 Jumlah Jabatan Fungsional Yang Telah Mengikuti Diklat Substansi Pemeriksaan
1. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual
2 - 2
2. Audit PNPM 4 - 4 3. Probity Audit 2 - 2 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah - 2 2
5. Diklat Penyusunan Kertas Kerja Audit APIP
2 - 2
6. SPIP 1 - 1
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
15
No Uraian Laki -Laki Perempuan Total 8 7. Bintek Akuntansi PPK BLUD
SAK 3 3
8. Diklat Pertanahan - 1 1 9. Bintek Auditor sektor
perhubungan - 2 2
10. Sertifikasi Keahlian Barang dan Jasa
- 2 2
Jumlah 14 7 21 9 Jumlah pegawai yang memiliki
sertifikat pengadaan barang jasa:
a. L-IV 2 - 2 b. L-II 1 - 1
Jumlah 3 - 3
Sumber : Subag. Administrasi dan Umum
2.2.2. Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana penunjang yang dimiliki Inspektorat Kabupaten
Sukabumi, berdasarkan kondisi akhir bulan Desember 2015 adalah
sebagai berikut :
Tabel 2.2
Kondisi Sarana Prasarana pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi
No Sarana Prasarana Banyak 1 2 3 1 Gedung 2 unit 2 Kendaraan Roda 4 7 unit 3 Kendaraan roda 2 2 unit 4 Komputer PC 5 5 Laptop 29 6 PC.Tablet 2 7 Printer 14 8 Scaner 1 9 Meja Kursi
a. Kursi Kerja 48 b. Kursi Rapat/lipar 52 c. Meja Kerja 48 d. Meja Rapat 22 e. Kursi Tamu 8 f. Meja Tamu 3 g. Meja computer 4
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
16
1 2 3 10 Lemari
a. Lemari Kayu 6 b. Filling cabinet 5 c. Rak Besi/Arsip 5 d. Lemari Besi 3
11 Telpon/Fax 1 12 Mesin Hitung Manual 3 13 Alat Penghancur Kertas 1 14 Alat Pemotong Kertas 1 15 AC Split 10 17 Handicamp 1 18 Infokus 2 19 Sound System 2 20 Alat Ukur GPS 1 21 Roll Meter Roda 4 22 Digital Test Hammer 1 23 Sigmat (Digital) 4
Sumber : Sub. Bagian Administrasi & Umum (Pengelola barang)
2.2.3. Wilayah cakupan tugas Inspektorat
Tabel 2.3
Obyek Pemeriksan (Obrik) dan Pembinaan Yang Menjadi Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat Kabupaten Sukabum i
No Nama SKPD/Obyek Pengawasan Jumlah
1 Sekretariat Daerah 1
2 Sekretariat DPRD 1 3 Badan/Setingkat Badan 11 4 Dinas 17 5 Kantor / Setingkat Kantor 5 6 RSUD 3 7 Kecamatan 47 8 UPTD Pendidikan 47 9 UPTD Puskesmas 58 10 UPTB KBPP 47 11 UPTD Pekerjaan Umum 7 12 UPTD PSDA 7 13 Desa 381 14 Kelurahan 5 15 BUMD 4
Jumlah Total 641
Sumber : Subag. Perencanaan
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
17
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat
Mereviu Kinerja pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi yang telah
dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2011 s.d 2015 yang
menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat berdasarkan sasaran/target
Renstra Inspektorat Tahun 2011 – 2015, sebagaimana disajikan pada table 2.4.
yaitu sebagai berikut:
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
18
Tabel 2.4. Perbandingan Capaian Kinerja Inspekorat Kabupaten S ukabumi
Tahun 2011 s/d 2015
Sasaran Indokator Kinerja Tahun 201 5 Tahun 2014 Tahun 2013 Tahun 2012 Tahun 2011 R C R C R C R C R C
Menurunnya tingkat penyimpangan di Instansi Pemerintah Kabupaten Sukabumi
1. Rata-rata Jumlah temuan hasil pemeriksaan reguler atas tata kelola bidang aparatur, keuangan dan sarana prasarana pada setiap Obrik (OPD)
16 Tem 112,5% 19 Tem 100% 18 Tem 106% 23 Tem 87% 23 Tem 87%
2. Rasio Jumlah Pengaduan Masyarakat / Lembaga dengan jumlah pengaduan yang diselesaikan
92% 100% 92% 100% 92 100% 100% 100% 70% 104%
3. Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Sukabumi berdasarkan SPI & SAP.
2 Dok 100% 2 Dok 100% 1 Dok 100% 1 Dok 100% 1 Dok 100%
4. Persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti OPD atas hasil pemeriksaan reguler
86% 100% 85% 102 % 89% 108% 97% 121% 80% 107%
Meningkatnya kinerja OPD melalui penerapan Perbub, SOP, SPM, IKM dan Fakta Integritas
1. Rata-rata nilai hasil evaluasi AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Sukabumi
58,35 point
106,09% 58 point 115% 56,52 point
126% 62 point 177% 23,19 point
93%
2. Terkendalinya pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Sukabumi.
2 Bidang 100% 2 Bidang 100% 4
Bidang 100% 2 Bidang 100% 4 Bidang 100%
3. Rasio SKPD yang menerapkan SPIP atas Jumlah Total SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Sukabumi
25% 100% 25% 100% - - - - - -
Meningkatnya kemampuan aparat pengawas
Rasio Jumlah Jafung yang bersertifikat pengawas/auditor dengan Jumlah total Jafung.
100% 113,63% 96% 119% 75% 100% 71% 100% 75% 100%
Meningkatnya Daya Dukung Sarana Prasarana Pengawasan
Rasio Jumlah Kendaraan Roda 4 dan 2 yang ada dengan jumlah kendaraan roda 4 dan 2 yang dibutuhkan
- - - - 79% 100% 75% 100% 71% 100%
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
19
Tabel 2.5.
OPINI BPK TERHADAP LKPD KABUPATEN SUKABUMIOPINI BPK TERHADAP LKPD KABUPATEN SUKABUMIOPINI BPK TERHADAP LKPD KABUPATEN SUKABUMIOPINI BPK TERHADAP LKPD KABUPATEN SUKABUMI DARI TAHUN 2011 S/D 2015DARI TAHUN 2011 S/D 2015DARI TAHUN 2011 S/D 2015DARI TAHUN 2011 S/D 2015
Tabel 2.6.
PENYELESAIAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPKPENYELESAIAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPKPENYELESAIAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPKPENYELESAIAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK----RI RI RI RI PADA PEMERINTAH KAB SUKABUMI 2011 S/D 2015 PADA PEMERINTAH KAB SUKABUMI 2011 S/D 2015 PADA PEMERINTAH KAB SUKABUMI 2011 S/D 2015 PADA PEMERINTAH KAB SUKABUMI 2011 S/D 2015
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan p ada Inspektorat
a. Tantangan terhadap pengembangan pelayanan
Dengan diterapkannya otonomi daerah, mengakibatkan beban tugas
Lembaga Pengawas Internal Pemerintah Daerah (Inspektorat) semakin luas
dan kompleks sedangkan sumberdaya aparatur baik secara kualitas maupun
secara kuantitas relative masih kurang, disamping itu pula bahwa Kabupaten
Sukabumi memiliki wilayah yang luas sehingga pelaksanaan pengawasan
yang memadai dengan beban kerja yang dihadapi menjadi kurang optimal,
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
20
disamping itu pula peraturan perundang-undangan yang semakin
berkembang dan berubah-rubah serta masih terjadinya in-harmonisasi
khususnya dalam hal tata kelola keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan
sarana prasarana, sehingga berpengaruh terhadap pemahaman para
stakeholder baik sebagai pelaku yang menjalankan regulasi maupun sebagai
pelaku yang memiliki fungsi kontrol / pengawasan. Adapun secara rinci
tantangan terhadap pengembangan pelayanan di bidang pengawasan dan
pembinaan atas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sukabumi adalah
sebagai berikut :
1. Masih kurangnya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) khususnya
pejabat fungsional secara kuantitas yang tidak sepadan / sebanding dengan
objek pemeriksaan yang luas dan tersebarnya obyek pemeriksaan sehingga
memiliki beban kerja yang tinggi.
Jumlah Objek Pemeriksaan yaitu sebanyak 641 obrik yang tersebar di
setiap 47 kecamatan. Sedangkan komposisi pejabat fungsional sampai
bulan Juli 2016 yaitu sebanyak 28 pejabat fungsional yang terbagi dalam 8
tim pemeriksa.
Adapun kebutuhan pelayanan pelaksanaan pengawasan yang optimal,
khususnya untuk pejabat fungsional diperkirakan dibutuhkan sekurang-
kurannya sebanyak 72 orang pejabat fungsional dibagi dalam 15 tim
pemeriksa dengan komposisi 8 orang Pengendali Teknis, 15 orang Ketua
Tim dan 48 orang Anggota Tim.
2. Masih rendahnya pemahaman serta persepsi yang berbeda dari para
pegawai pada setiap Perangkat Daerah (Obyek Pemeriksaan) terhadap
peraturan perundang-undangan yang cenderung terus berkembang dan
berubah-ubah, dan lemahnya pemahaman dan penerapan sistem
pengendalian intern sehingga mengakibatkan masih adanya kelalaian dan
penyimpangan terhadap peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
3. Masih belum dimilikinya sarana prasarana penunjang bagi pelaksanaan
pengawasan, diantaranya kendaraan dinas operasional, dan alat uji
pemeriksaan fisik, hal ini mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan
pengawasan Inspektorat terhadap Obrik.
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
21
Adapun perkiraan kebutuhan sarana penunjang kedaraan dinas
operasional roda 4 adalah sebanyak 8 unit, kendaraan dinas roda 2
sebanyak 10 unit dan peralatan uji pemeriksaan fisik lainnya.
4. Masih belum memadainya dukungan anggaran pengawasan, baik berupa
tunjangan kesejahteraan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) maupun biaya operasional pengawasan.
b. Peluang terhadap pengembangan pelayanan
1) Adanya kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional.
2) Adanya Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah
3) Adanya Dukungan dari atasan langsung
4) Adanya Dukungan kerjasama dengan lembaga pengawas lainnya yaitu
BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Provinsi
Beberapa Kewenangan / Peran Pelayanan Inspektorat ( APIP)
NO DASAR HUKUM KEWENANGAN/PERAN APIP
1 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir yaitu UU No 9 Tahun 2015.
Pasal 385 Ayat (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
2 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Pasal 20 Ayat (1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah
3. PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Pasal 26, Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap : a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
kabupaten/kota; b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan desa; dan c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa
4. PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Pasal 33 Ayat (3) APIP melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/ walikota kpd pihak-pihak berwenang.
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
22
NO DASAR HUKUM KEWENANGAN/PERAN APIP
5. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Peran APIP meliputi : (Pasal 11) 1. Memberikan keyakinan yang memadai; 2. Memberikan peringatan dini dan
meningkatkan efektivitas manajemen risiko 3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata
kelola Pemerintah Pasal 48 ayat 2) Pengawasan intern meliputi: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain; (Pasal 57 ayat 3) Inspektorat melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah sebelum disampaikan Bupati kepada BPK
6. a. PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
b. Permen Pan-RB No 1 Tahun 2012 tentang Pedoman PMPRB (Lampiran Pedoman PMPRB)
(poin 12 Pedoman PMPRB) Inspektorat (APIP) menyelenggarakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), penilaian sub kriteria dilakukan oleh Inspektorat selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan selanjutnya disampaikan secara online ke MenPan-RB melalui portal pmprb.menpan.go.id/
7. a. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025
b. Instruksi Presiden No .2 Tahun 2014 (AKSI PPK Tahun 2014)
Monitoring dan evaluasi atas aksi pencegahan/ pemberantasan korupsi yang dilakukan di setiap SKPD.
8. Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah • Permenpan No. 53 Tahun 2014
(Juknis Reviu Lapkin) • Permenpan No. 12 Tahun 2015
(Pedoman Evaluasi SAKIP)
Pasal 28 dan 29, APIP melakukan : 1. Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah
Kabupaten Sukabumi 2. Evaluasi LAKIP SKPD
9. Inpres No 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Surat Kepala BPKP Nomor S-608/K/D3/2016, tanggal 12 Juli 2016 Perihal Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran Serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan II Tahun 2016)
Meningkatkan tata kelola (governance) dan meningkatkan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka pengawasan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, berupa pelaksanaan Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran Serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
23
NO DASAR HUKUM KEWENANGAN/PERAN APIP 10 Permendagri No. 52 Thn 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 700/025/A.4/IJ, tanggal 13 Januari 2016 Perihal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah).
(Bagian IV Teknis Penyusunan APBD Point 9 Lampiran Permendagri No 52/ 2015) • APIP melakukan reviu atas RKA- SKPD
dan RKA-PPKD , dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai quality assurance
Point “c dan d” SE Mendagri • APIP melakukan reviu atas dokumen
perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya (RPJMD, RKPD, RKA). (point “a” SE Mendagri)
• Khusus kepada daerah otonom yang baru melaksanakan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015, agar APIP melakukan reviu terhadap konsistensi antara dokumen RPJMD dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhatikan dokumen RPJPD; dan melaporkan hasil reviu kepada Menteri Dalam Negeri c.q Inspektur Jenderal untuk hasil reviu Pemerintah Provinsi dan kepada Gubernur c.q Inspektur Provinsi untuk hasil reviu Pemerintah Kabupaten/Kota
11 Peraturan BPK No 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
Pasal 4 ayat (2) Inspektorat sebagai salam Tim Penyelesaian Kerugian Negara / (Daerah), (di Kabupaten Sukabumi, Inspektorat selaku Wakil Ketua I Tim Penyelesaian Kerugian Daerah/TPKD)
12 Permendagri No 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap TLHP BPK
Pasal 8 ayat (2) Inspektorat selaku Sekretari dalam Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK tingkat Kabupaten.
13 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Lampiran Permen PAN dan RB Point C.6 Pembentukan Unit Penggerak Integritas (UPI) yaitu unit kerja yang ditugasi untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi. Tugas UPI secara ex-officio dilaksanakan oleh APIP pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
24
NO DASAR HUKUM KEWENANGAN/PERAN APIP 14 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
061/2030/SJ, tanggal 01 Juni 2016, Perihal Penataan Perangkat Daerah dan Percepatan Pengalihan P3D (Radiogram Sekeretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 100/142/Otdaksm Perihal tindaklanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2030/SJ, tanggal 01 Juni 2016)
APIP melakukan Verifikasi data isian beban kerja perangkat daerah dengan dokumen pendukungnya pada setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan validasi oleh Inspektur.
15 Surat Edaran Men PAN-RB No. 1 Tahun 2015 Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah
1. Memfasilitasi LHKPN 2. Memverifikasi kewajaran atas laporan
LHKASN
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
25
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas da n Fungsi Pelayanan
Inspektorat
Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi, bahwa
Inspektorat Kabupaten Sukabumi sebagai lembaga yang menyelenggarakan
pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut
untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas
pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih
(Clean Government) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi
meningkatnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Perubahan dinamika pengawasan daerah seiring dengan reformasi
birokrasi dan meningkatnya kontrol sosial masyarakat guna mewujudkan
kepemerintahan yang baik dan berwibawa, terdapat beberapa perubahan
diantaranya :
a) Reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pemerintahan Desa
b) Reformasi pengelolaan keuangan
c) Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia masih tinggi
d) Tingkat ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima
Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat
Kabupaten Sukabumi sejalan dengan perubahan dinamika pengawasan, terdapat
permasalahan atas kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Sukabumi, yaitu :
a) Inspektorat belum sepenuhnya untuk memberikan quality assurance bahwa
program atau kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
26
b) Inspektorat belum sepenuhnya memberikan quality assurance atas efisiensi
dan efektivitas program serta kegiatan pada Perangkat Daerah dilingkup
Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
c) Inspektorat belum sepenuhnya untuk memberikan layanan konsultasi
secara optimal.
d) Inspektorat belum sepenuhnya mencegah terjadinya penyimpangan
keuangan.
e) Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sukabumi masih pada Level I
menuju level 2.
Kendala pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Kabupaten
Sukabumi dipengaruhi beberapa faktor internal dan ekternal diantaranya :
A. Fator Internal
1) Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum berdasarkan
pada skala prioritas atau audit berbasis risiko.
2) Kualitas dan kuantitas SDM APIP kurang memadai dibanding dengan
jumlah objek pemeriksaan dan beban kerja pengawasan (banyaknya
peran pengawasan).
3) Kinerja pemeriksaan yang masih rendah ditandai dengan produktivitas
hasil pengawasan dan keterlambatan penerbitan LHP
4) Masih rendahnya perubahan pola pikir (mind-set) dan budaya kerja
(culture-set) terhadap paradigma pengawasan intern dari watchdog
menjadi quality assurance atau consultant.
5) Terbatasnya Sarpras penunjang pengawasan.
6) Dukungan anggaran operasional pengawasan yang kurang memadai
7) SOP pengawasan belum sepenuhnya dilaksanakan.
8) Sistem informasi pengawasan berbasis teknologi infomasi komunikasi
(TIK) belum memadai
B. Faktor Ekternal
1) Belum optimalnya penerapan SPIP pada setiap Perangkat Daerah di
lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi, terutama penerapan
manajemen risiko.
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
27
2) Objek Pemeriksaan yang kurang kooperatif dalam pelaksanaan
pemeriksaan, maupun dalam kegiatan pendampingan/pengawalan yang
dilakukan Auditor dan pemanfaatan desk konsultasi.
3) Masih rendahnya pemahaman SDM pengelola keuangan pada Perangkat
Daerah terutama dalam penerapaan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual
menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual serta rendahnya SDM aparatur
Pemerintahan Desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan serta
pengelolaan keuangan pemerintahan desa.
4) Rendahnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh Perangkat
Daerah;
5) Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan APIP
maupun BPK pada Perangkat Daerah.
6) Terbatasnya data dan informasi dari pihak pengadu dalam menyelesaikan
kasus pengaduan masyarakat.
7) Belum optimalnya pembinaan SPIP dari pihak BPKP dari segi pembinaan.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Dan Wa kil Bupati Kabupaten
Sukabumi 2016-2021
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Sukabumi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 sebagai
berikut: “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Ma ndiri ”,
dimana Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian
pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 yakni religius dan
mandiri. Adapun untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi
pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal
melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan
lingkungan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional;
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
28
Dari ke 4 (empat) misi tersebut, peranan Inspektorat sesuai tugas dan
fungsinya berada pada pada misi ke 3 yaitu mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan profesional; , dimana pemerintahan yang baik
adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai
pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar good governance. Dalam
mewujudkan Good Governance diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari
para aparatur negara. Fasilitas yang sudah disediakan dalam mencapai hal
tersebut adalah dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi secara utuh dan
konsisten sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan. Setidaknya
ada sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu:
1) Tidak ada korupsi
2) Tidak ada pelanggaran hukum
3) Tata kelola keuangan yang baik
4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik
5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap
6) Komunikasi dengan publik berjalan baik
7) Penggunaan waktu efektif dan produktif
8) Adanya reward dan punishment terhadap kinerja aparat pemerintah, dan
9) Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada
kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan
ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah
yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah
daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab,
serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu
menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif
dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja
pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta
menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.
Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan
masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan
reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
29
dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan
integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah
Kabupaten Sukabumi juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian,
serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja
aparatur pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian
tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan
publik sebagai “corong” pelayanan kepada masyarakat.
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Ren stra Inspektorat
Provinsi Jawa Barat dengan Renstra Inspektorat Kab upaten Sukabumi.
Dalam upaya harmonisasi dan sinerginya antara Renstra Tingat
Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi
(Inspektorat Provinsi Jawa Barat) dengan Rencana Strategis Inspektorat
Kabupaten Sukabumi, maka perlu adanya telaahan antara Renstra
Kementerian Dalam Negeri, Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan
Renstra Inspektorat Kabupaten Sukabumi.
3.1.1. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri
Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019, bahwa visi dan misi
Kemneterian Dalam Negeri adalah sebagai berikut :
Visi Kementerian Dalam Negeri :
“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan
dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan
Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”.
Dengan Misi-nya adalah sebagai berikut :
1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat
pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan
persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter
bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
30
ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan
administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi
daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang
akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar
wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan
memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, b ersih, dan efektif
dengan didukung aparatur yang berkompeten dan penga wasan yang
efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
Dari ke 5 (lima) misi tersebut, yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi
Inspektorat Kabupaten Sukabumi serta selaras dengan misi Kabupaten
Sukabumi adalah misi ke 5 (lima) yaitu mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur
yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka
pemantapan pelayanan publik.
Sejalanan dengan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan Tujuan yang ingin
dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019,
khususnya yang selaras dengan Misi ke lima tersebut memiliki tujuan yaitu
Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintaha n dalam negeri,
Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan
menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program
pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, khususnya Sasaran
Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas
kelembagaan pemerintahan dalam negeri ”, adalah:
a) Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam
Negeri;
b) Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang
pemerintahan dalam negeri;
c) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam
Negeri;
d) Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
31
Dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri
tersebut di atas, telah selaras dengan visi dan misi Kabupaten Sukabumi
2016-2021, khususnya terkait dengan peran Inspektorat dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsinya, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, yang
memiliki tujuan strategis yaitu “Mewujudkan Reformasi birokrasi menuju
tata kelola pemerintahan yang bersih dan profession al”
Adapun upaya pencapaian tujuan tersebut adalah melalui sasaran
strategisnya yaitu :
1. Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel
2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas korupsi kolusi dan
nepotisme.
3.1.2. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Barat,
bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Barat memiliki Visi :
" Inspektorat Provinsi Jawa Barat Yang Profesional Un tuk Meningkatkan
Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daera h"
Dengan Misi-nya adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Pengawasan Internal Secara Profesional Terhadap
Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
2. Meningkatkan Peran Pembinaan (Konseling) Aparat Pengawasan Internal
Dalam Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan Dan Mengembangkan Profesionalisme Aparatur Dan
Kapasitas Pengawas Internal Yang Didukung Oleh Sistem Informasi
Pengawasan Yang Akurat Dan Optimal
Dari visi, dan misi, Inspektorat Provinsi Jawa Barat tersebut di atas, bahwa
dalam misi ke 1 (satu) yaitu menyelenggarakan Pengawasan Internal
Secara Profesional Terhadap Tata Kelola Pemerintaha n Provinsi Jawa
Barat , hal ini selaras dengan misi Kabupaten Sukabumi 2016-2021,
khususnya terkait dengan peran Inspektorat dalam menjalankan tugas pokok
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
32
dan fungsinya, yaitu “mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola
pemerintahan yang bersih dan professional”
Dari uraian visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam
Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Jawa
Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut :
Terdapat keselarasan antara Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri
dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dalam menetapkan visi, misi, tujuan dan
sasaran khususnya terkait dengan peran pengawasan Inspektorat Kabupaten
Sukabumi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan
professional , sehingga hal ini menjadi faktor pendorong dalam
melaksanakan pelayanan peran pengawasan Inspektorat yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan di Inspektorat Kabupaten Sukabumi.
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu strategis yang menjadi prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima)
tahun mendatang diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya adalah :
a) Peningkatan Level Kapabilitas APIP minimal pada level 3
b) Sistem pengawasan intern berbasis manajemen resiko belum sepenuhnya
berjalan efektif dan efesien dalam mengimplementasikan perubahan
paradigma peran Inspektorat sebagai watchdog menjadi quality assurance
atau consultant.
c) Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap peranan APIP, menjadi
bertambahnya beban kerja pengawasan yang tidak diimbangi dengan
kualitas dan kuantias APIP yang memadai.
d) Belum optimalnya implementasi SPIP baik di Pemerintah Kabupaten
Sukabumi maupun di jajaran Perangkat Daerah.
e) Mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten Sukabumi dengan
kondisi rendahnya pemahaman terhadap pengelolaan keuangan
khususnya dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis
akrual.
f) Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh Perangkat Daerah;
g) Masih adanya pegawai yang terkena kasus hukum;
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
33
h) Banyaknya pengaduan atas pengelolaan keuangan pada pemerintahan
desa.
Kunci Keberhasilan
Dalam mengatasi Isu-isu Strategis, serta upaya untuk mewujdukan Visi dan
Misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi periode 2016-2021, dapat
diidentifikasi beberapa kondisi kunci untuk capaian keberhasilan (faktor
kelemahan dan peluang) sebagai berikut :
1. Adanya dukungan dan komitmen yang konsisten dari mulai jajaran
Pimpinan Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah hingga jajaran
pelaksana.
2. Adanya komitmen dan motivasi kerja APIP yang tinggi.
3. Tersedianya kuantitas dan kualitas sumber daya APIP yang memadai dan
profesional baik berdasarkan kapasitas, kompetensi dan kapabilitas
maupun integritas;
4. Adanya dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta tata laksana
yang memadai untuk menunjang peningkatan kualitas kinerja aparatur
pengawas.
5. Adanya koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pengawas lainnya
serta lembaga penegak hukum.
6. Adanya dukungan Peraturan Perundang-Undangan dibidang pengawasan
dan administrasi pemerintahan yang memperkuat fungsi pengawasan.
7. Terbangunnya persepsi, pemahaman, kesadaran dan tanggungjawab dari
objek-objek pemeriksaan yang signifikan untuk kooperatif dalam
pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan fasilitasi serta pelaksanaan
tindaklanjut hasil pemeriksaan.
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
34
BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat
Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten
Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan
setelah penetapan Visi, dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi. Tujuan
merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dengan hasil
akhir yang akan dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran atau
implementasi dari tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun.
4.1.1. Tujuan
Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan Viisi dan Misi Inspektorat Kabupaten
Sukabumi. Berdasarkan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021, bahwa
Inspektorat Kabupaten Sukabumi memiliki sasaran dan indikator utama yang
harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor
lingkungan yang mempengaruhinya
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam jangka menengah pada
Inspektorat Kabupaten Sukabumi adalah “Mewujudkan Reformasi birokrasi
menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan pro fessional”
4.1.2. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalam jangka
waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, sasaran diupayakan dalam
bentuk kuantitatif. Sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
35
Sukabumi adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja
sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Inspektorat
mulai dari unsur pimpinan, maupun unsur pelaksana (staf) dapat mengetahui
akan sesuatu yang harus dicapai.
Dalam upaya pencapaian tujuan maka ditentukan sasaran sebagai
berikut :
1. Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel
2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas korupsi kolusi dan nepotisme
Keterkaitan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung Visi
dan Misi Inspektorat adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
37
Tabel 4.1 Matrik Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat
Tujuan Indikator Target
Indikator Kinerja Eksist-
ing (2015)
Target Kinerja Sasaran
sasaran 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Target Target Target Target Target
Mewujudkan Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional
Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kab, Sukabumi yang ditindaklanjuti SKPD
96% 1.Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel
1. Rasio Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang profesional melalui pendidikan dan latihan teknis substansi pengawasan dan Diklat Fungsional (sertifikasi)
34% 40% 40% 40% 50% 50% 55%
2. Level Kapabilitas APIP Kabupaten Sukabumi Level 1 2 3 3 3 3 3
2.Terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas korupsi kolusi dan nepotisme
3. Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kab, Sukabumi yang ditindaklanjuti SKPD.
85% 85% 90% 92% 94% 95% 96%
4. Rata-rata jumlah temuan pada Seluruh SKPD 18 tem 18 17 17 16 16 15
5. Rasio SKPD yang menerapkan manajemen resiko dibanding dengan Seluruh SKPD di Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan kinerja SKPD yang baik.
- 45% 45% 57% 57% 69% 70%
6. Laporan Keuangan Pemerintah Derah (LKPD) Kab. Sukabumi yang direviu APIP
2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap
7. Persentase dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang telah di reviu APIP
45% 45% 45% 45% 69% 80% 80%
8. Rasio SKPD Yang menerapkan SPIP dengan Seluruh Jumlah total SKPD
10% 45% 45% 57% 69% 80% 80%
9. Rata-rata nilai hasil evaluasi AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Sukabumi
50 point 55 55 57 58 59 60
10. Rasio Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN dengan jumlah Pejabat Negara, Pejabat Struktural Esselon II, III di Pemerintah Kab. Sukabumi.
65% 19% 45% 55% 65% 70% 75%
11. Rasio Aparat Sipil Negara yang wajib menyampaikan LHKASN dengan Jumlah seluruh ASN non pejabat eselon 2 dan 3 di Kab. Sukabumi
0% 10% 10% 12% 15% 15% 15%
12. Rasio SKPD yang memenuhi kriteria Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
10% 45% 45% 57% 69% 80% 80%
13. Persentase Kepala SKPD (PA), KPA dan Bendahara Pengeluaran SKPD yang meningkat pemahaman atas hasil pemeriksaan mengikuti melalui Rakor Hasil Pengawasan
-% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
14. Persentase SKPD yang dilakukan pemeriksaan tertentu -% 0% 29% 34% 34% 45% 45%
15. Rasio Penyelesaian Pengaduan Masyarakat atau Lembaga dengan jumlah pengaduan yang ditangani
92% 83% 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
37
4.2. Strategi dan Kebijakan Inspektorat
Rumusan penyataan strategi dan kebijakan Inspektorat dalam upaya
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk lima tahun
mendatang maka diperlukan komitmen bersama dalam bentuk strategi, arah
kebijakan, program dan kegiatan.
a. Strategi
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengawas internal
pemerintah (APIP) yang profesional
2. Meningkatkankan efektifitas sistem pengawasan, pemantauan,
evaluasi dan monitoring dan penerapan SPIP
b. Kebijakan
1. Mengirimkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk
mengikuti Diklat Teknis Subtansi Pengawasan/Diklat Fungsional
(Sertifikasi)
2. Pemantauan penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan terhadap
Perangkat Daerah secara intensif
3. Meminimalisir adanya temuan yang berulang pada setiap Perangkat
Daerah
4. Meningkatkan sinergi Perangkat Daerah dengan APIP dalam hal
identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko
5. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan
keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Sukabumi
6. Memberikan keyakinan terbatas terhadap RKA berdasarkan Pagu
Anggaran dan/atau Alokasi Anggaran yang ditetapkan, Recana
Stratejik, Rencana Kerja Perangkat Daerah, standar biaya, dan
kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan
dan penganggaran
7. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan
monitoring penerapan SPIP terhadap Perangkat Daerah bekerjasama
dengan Satgas SPIP Tingkat Kabupaten Sukabumi.
8. Mengkoordinir dan memfasilitasi mengisian dan penyampaian Laporan
Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK.
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
38
9. Melakukan Penilaian secara mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
kepada Perangkat Daerah.
10. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah
(PA), KPA dan Bendahara Pengeluaran atas hasil pemeriksaan
sebagai bahan evaluasi dan peningkatan pemahaman serta
persamaan persepsi.
11. Melaksanakan pemeriksaan tertentu atas permintaan pimpinan atau
atas rendahnya kinerja Perangkat Daerah.
12. Melaksanakan penanganan pengaduan dari masyarakat/lembaga atas
kinerja Perangkat Daerah atau kinerja pegawai.
13. Memanfaatkan ruang desk konsultasi, pembinaan dan fasilitasi antara
APIP dengan Perangkat Daerah
14. Membuat infrastruktur dan memenuhi kriteria leveling kapabilitas APIP
Adapun rumusan strategi dan kebijakan tersebut adalah sebagaimana
diuraikan dalam tabel 4.2. :
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
39
Tabel 4.2 Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Tujuan sasaran Indikator Kinerja Strategi Kebijakan Umum
Mewujudkan Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional
1.Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel
1. Rasio Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang profesional melalui pendidikan dan latihan teknis substansi pengawasan dan Diklat Fungsional (sertifikasi)
Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) yang profesional
Mengirimkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk mengikuti Diklat Teknis Subtansi Pengawasan/Diklat Fungsional (Sertifikasi)
2. Level Kapabilitas APIP Kabupaten Sukabumi
Pemenuhan komponen dan infrastruktur leveling kapabilitas APIP dan peningkatan kompotensi APIP dengan mengikuti Diklat
2.Terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas korupsi kolusi dan nepotisme
1. Prosentasi Rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kab, Sukabumi yang ditindaklanjuti SKPD.
Meningkatkannya efektifitas sistem pengawasan, pemantauan, evaluasi dan monitoring serta penerapan SPIP
1. Pemantauan penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan terhadap SKPD secara intensif
2. Rata-rata jumlah temuan pada Seluruh SKPD
2. Meminimalisir adanya temuan yang berulang pada setiap SKPD
3. Rasio SKPD yang menerapkan manajemen resiko dibanding dengan Seluruh SKPD di Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan kinerja SKPD yang baik.
3. Meningkatkan sinergi SKPD dengan APIP dalam hal identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko
4. Laporan Keuangan Pemerintah Derah (LKPD) Kab. Sukabumi yang direviu APIP
4. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Sukabumi
5. Prosentase dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang telah di reviu APIP
5. Memberikan keyakinan terbatas terhadap RKA SKPD berdasarkan Pagu Anggaran dan/atau Alokasi Anggaran yang ditetapkan, Recana Stratejik, Rencana Kerja SKPD, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan, penganggaran
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
40
Tujuan sasaran Indikator Kinerja Strategi Kebijakan Umum
6. Rasio SKPD Yang menerapkan SPIP dengan Seluruh Jumlah total SKPD
6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan monitoring penerapan SPIP terhadap SKPD
7. Rata-rata nilai hasil evaluasi AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Sukabumi
7.Melaksanakan evaluasi/penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) SKPD
8. Rasio Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN dengan jumlah Pejabat Negara, Pejabat Struktural Esselon II, III di Pemerintah Kab. Sukabumi
8.Mengkoordinir dan memfasilitasi mengisian dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK
9. Rasio Aparat Sipil Negara yang wajib menyampaikan LHKASN dengan Jumlah seluruh ASN non pejabat eselon 2 dan 3 di Kab. Sukabumi
9.Mengkoordinir dan memfasilitasi mengisian dan verifikasi LHKASN secara online yang dikirimkan ke Kemen PAN & RB
10. Rasio SKPD yang memenuhi kriteria Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
10.Melakukan Penilaian secara mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi kepada SKPD
11.Persentase Kepala SKPD (PA), KPA dan Bendahara Pengeluaran SKPD yang meningkat pemahaman atas hasil pemeriksaan melalui Rakor Hasil Pengawasan
11.Melaksanakan rapat koordinasi dengan Kepala SKPD (PA), KPA dan Bendahara Pengeluaran atas hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan pemahaman serta persamaan persepsi
12.Persentase SKPD yang dilakukan pemeriksaan tertentu
12.Melaksanakan pemeriksaan tertentu atas permintaan pimpinan atau atas rendahnya kinerja SKPD
13.Rasio Penyelesaian Pengaduan Masyarakat atau Lembaga dengan jumlah pengaduan yang ditangani
13.Melaksanakan penanganan pengaduan dari masyarakat/lembaga atas kinerja SKPD atau kinerja pegawai
Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
35
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
41
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah
ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.
Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan
kebijakan intsnasi. Dalam rangka itu perlu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara
kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum
diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk
menyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat
dilaksanakan.
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan
oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah
ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran
dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indicator kinerja
kegiatan dan rencana capaiannya.
Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan program dan kegiatan
yang berada dalam lingkup kewenangan Inspektorat Kabupaten Sukabumi yaitu
sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut : .
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
42
Rencana ProgramRencana ProgramRencana ProgramRencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif , Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif , Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif , Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Pada Pada Pada Pada InspektoratInspektoratInspektoratInspektorat KabupatenKabupatenKabupatenKabupaten SukabumiSukabumiSukabumiSukabumi
No Urusan, Org, Program,
& Kegiatan Indikator Sasaran
Data Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1.20 URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.20.06 INSPEKTORAT 01 Pelayanan Administrasi
Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 450.000 100% 475.000 100% 545.000 100% 599.000 100% 659.000 100% 725.000
01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah jenis layanan aministrasi perkantoran
14 Jenis 14 Jenis 450.000 14 Jenis 475.000 14 Jenis 545.000 14 Jenis 599.000 14 Jenis 659.000 14 Jenis
725.000
02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Cakupan Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
100% 100% 1.078.000 100% 1.185.000 100% 1.304.000 100% 1.434.000 100% 1.578.000 100% 1.736.000
02.01 Pengadaan Alat-alat Ukur Jumlah Alat Ukur yang tersedia - - - 20 Unit 25.000 - - 20 Unit 30.000 - - 20 Unit 50.000
02.02 Pengadaan Kendaraan dinas
Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 dan 2 - - - 2 Unit
(R4) 400.000 4 Unit
(R4&R2) 550.000 4 Unit
(R2) 250.000 2 Unit (R2) 150.000 - -
02.03 Pengadaan Mebeulair Jumlah Mebelair yang tersedia - 22 Unit 125.000 10 Unit 15.000 - - 10 Set 200.000 15 Unit 150.000 5 set 100.000
02.04 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor - - -
4 unit, 200 M2,
1 Set 100.000 1 unit 75.000 5 Unit 40.000 1 SIM 100.000 10 Unit 85.000
02.05 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Jumlah perlengkapan gedung - - - 150 M2 60.000 - - - - - - 30 M2 20.000
02.06 Pengadaan Alat-alat Studio Jumlah Ala-alat studio - - - 12 unit 80.000 - -
10 Unit 100.000 - - 02.07 Pengadaan Perangkat
Komputer Jumlah perangkat komputer yang tersedia
- 20 unit
Laptop & print
150.000 - - 10 unit
Laptop & print
85.000 - - 10 unit
Laptop & print
133.000 10 unit Laptop 120.000
02.08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara
13 Unit 13 Unit 8.000 15 Unit 35.000 15 Unit 35.000 17 Unit 45.000 17 Unit 45.000 17 Unit 50.000
02.09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Bagunan Gedung diperbaiki - 1 Gedung 350.000 - - 1
gedung 59.000 1 gedung 300.000 - - 1 gedung 551.000
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
43
No Urusan, Org, Program, &
Kegiatan Indikator Sasaran
Data Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
02.10
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 dan 2 yang terpelihara
11 Unit 11 Unit 425.000 13 Unit 445.000 17 Unit 470.000 21 Unit 529.000 22 Unit 600.000 22 Unit 700.000
02.11
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer
Jumlah Perangkat Komputer yang terpelihara
20 Unit 20 unit 20.000 28 unit 25.000 38 unit 30.000 38 unit 40.000 45 unit 50.000 55 unit 60.000
02.12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman Kantor
Luas Halaman Kantor yang terpelihara dan nyaman
- - - - - - - - - 300 m2 250.000 - -
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Disiplin Aparatur
100% 100% 59.000 100% 65.000 100% 72.000 100% 79.000 100% 87.000 100% 96.000
03.02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas seserta perlengkapannya Yang tersedia
53 orang
55 orang
59.000 55
orang 65.000
55 orang
72.000 55
orang 79.000
55 orang
87.000 65 orang 96.000
04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase peningaktan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 100% 35.000 100% 385.000 100% 424.000 100% 466.000 100% 512.000 100% 564.000
04.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan Kelas Sendiri Bidang Pengawasan dan mengikuti sosialisasi, seminar serta workshop
50 orang
50 orang
350.000 50
orang 385.000
50 orang
424.000 50
orang 466.000
50 orang
512.000 60 orang 564.000
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
44
No Urusan, Org,
Program, & Kegiatan Indikator Sasaran
Data Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
05
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
100% 100% 50.000 100% 55.000 100% 61.000 100% 67.000 100% 73.000 100% 81.000
05.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10 Dok 10 Dok 50.000 10 Dok 55.000 10 Dok 61.000 10 Dok 67.000 10 Dok 73.000 10 Dok 81.000
50
Program Peningkatan Budaya Organisasi Pemerintah yang Bersih, Peduli dan Profesional
Rasio Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang profesional melalui pendidikan dan latihan teknis substansi pengawasan dan Diklat Fungsional (sertifikasi)
34% 40% 350.000 40 400.000 40 400.000 50 450.000 50 450.000 55 500.000
50.01 Peningkatan Kapasitas SDM APIP
Jumlah APIP yang mengikuti Diklat teknis substansi pengawasan
12 15 350.000 13 400.000 15 400.000 18 450.000 20 450.000 15 500.000
Jumlah Fungsional yang mengikuti Diklat Penjenjangan Fungsional (sertifikasi)
5 5 5 5 5 5 10
Jumlah APIP yang mengikuti Diklat Pembentukan Fungsional (sertifikasi)
- - 2 - 2 0 5
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
45
No Urusan, Org, Program, &
Kegiatan Indikator Sasaran
Data Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
50
Program Peningkatan Budaya Organisasi Pemerintah yang Bersih, Peduli dan Profesional
Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kab, Sukabumi yang ditindaklanjuti SKPD.
85% 85% 300.000 90% 400.000 92% 400.000 94% 450.000 95% 450.000 96% 500.000
50.02
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Jumlah Berkas dan Berita Acara TLHP Reguler Inspektorat Kab, Sukabumi
113 Dok 141 Dok
300.000
141 Dok
400.000
141 Dok
400.000
141 Dok
450.000
141 Dok
450.000
141 Dok
500.000
Jumlah Berkas dan Berita Acara TLHP Khsus Inspektorat Kab, Sukabumi
- - 30 Dok 30 Dok 30 Dok 30 Dok 30 Dok
Laporan Perkembangan TLHP BPK-RI
12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap
Laporan Perkembangan TLHP Irjen dan Inspektorat Provinsi
4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap
50
Program Peningkatan Budaya Organisasi Pemerintah yang Bersih, Peduli dan Profesional
Rata-rata jumlah temuan pada Seluruh SKPD
18 Temuan
18 Temuan
1.000.000 17 Tem 1.000.000 17 Tem 1.000.000 16 Tem 1.000.000 16 Tem 1.000.000 15 Tem 2.000.000
50.03 Pemeriksaan Reguler Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler
113 LHP 141 LHP
1.000.000 141 LHP
1.000.000 141 LHP
1.000.000 141 LHP
1.000.000 141 LHP
1.000.000 141 LHP
2.000.000
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
46
No Urusan, Org, Program, &
Kegiatan Indikator Sasaran
Data Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
50
Program Peningkatan Budaya Organisasi Pemerintah yang Bersih, Peduli dan Profesional
Rasio SKPD yang menerapkan manajemen resiko dibanding dengan Jumlah SKPD di
- 45% 450.000 45% 450.000 57% 500.000 57% 500.000 69% 550.000 70% 600.000
50.04 Pengawalan APIP terhadap Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Hasil Pengawalan Kinerja SKPD
- 39 Lap
450.000 39 Lap 450.000 39 Lap 500.000 49 Lap 500.000 59 Lap 550.000 60 Lap 600.000
Program Peningkatan Budaya Organisasi Pemerintah yang Bersih, Peduli dan Profesional
Laporan Keuangan Pemerintah Derah (LKPD) Kab. Sukabumi yang direviu APIP
2 Lap 2 Lap 100.000 2 125.000 2 125.000 2 125.000 2 125.000 2 125.000
50.05
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD Akhir Tahun dan Semesteran I
2 Lap 2 Lap 100.000 2 125.000 2 125.000 2 125.000 2 125.000 2 125.000
Program Peningkatan Budaya Organisasi Pemerintah yang Bersih, Peduli dan Profesional
Prosentase dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang telah di reviu APIP
45% 45% 125.000 45% 125.000 45% 125.000 69% 175.000 80% 200.000 80% 225.000
50.06
Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Reviu RKA Perangkat Daerah, dan Reviu RKPD
39 Lap 39 Lap
125.000 39 Lap 125.000 39 Lap 125.000 59 Lap 175.000 59 Lap 200.000 59 Lap 225.000
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
47
No Urusan, Org, Program,
& Kegiatan Indikator Sasaran
Data Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
50.
Program Peningkatan Budaya Organisasi Pemerintah yang Bersih, Peduli dan Profesional
Rasio SKPD Yang menerapkan SPIP dengan Seluruh Jumlah total SKPD
10% 45% 355.000 45% 355.000 57% 400.000 69% 400.000 80% 400.000 80% 400.000
50.07 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi SPIP pada Perangkat Daerah
9 Lap 39 Lap
355.000 39 Lap
355.000 49
Lap 400.000
59 Lap
400.000 69
Lap 400.000
69 Lap
400.000
50
Program Peningkatan Budaya Organisasi Pemerintah yang Bersih, Peduli dan Profesional
Rata-rata nilai hasil evaluasi AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Sukabumi
50 Poin 55
Poin 125.000
55 poin
200.000 57
poin 200.000
58 poin
200.000 59
poin 200.000
60 poin
200.000
50.08 Reviu dan Evaluasi SAKIP
Laporan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kab. Sukabumi dan Laporan Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah
39 Lap 39 Lap
125.000 86 Lap
200.000 86
Lap 200.000
86 Lap
200.000 86
Lap 200.000
86 Lap
200.000
50
Program Peningkatan Budaya Organisasi Pemerintah yang Bersih, Peduli dan Profesional
Rasio Aparat Sipil Negara yang wajib menyampaikan LHKASN dengan Jumlah seluruh ASN non pejabat eselon 2 dan 3 di Kab. Sukabumi
0% 10% 175.000 10% 175.000 12% 175.000 15% 200.000 15% 200.000 15% 200.000
50.09 Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Laporan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan AD-PPK pada Perangkat Daerah
4 Lap 4 Lap 175.000 4 Lap 175.000 4 Lap 175.000 4 Lap 200.000 4 Lap 200.000 4 Lap 200.000
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
48
No Urusan, Org,
Program, & Kegiatan Indikator Sasaran
Data Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Program Peningkatan Budaya Organisasi Pemerintah yang Bersih, Peduli dan Profesional
Rasio SKPD yang memenuhi kriteria Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
10% 45% 100.000 45% 125.000 57% 175.000 69% 200.000 80% 250.000 80% 250.000
50.10 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB pada Perangkat Daerah
4 Lap 17 Lap 100.000 17 Lap 125.000 22 Lap 175.000 27 Lap 200.000 31 Lap 250.000 31 Lap 250.000
Program Peningkatan Budaya Organisasi Pemerintah yang Bersih, Peduli dan Profesional
Prosentase Kepala SKPD (PA), KPA dan Bendahara Pengeluaran SKPD yang meningkat pemahaman atas hasil pemeriksaan mengikuti melalui Rakor Hasil Pengawasan
- 100% 150.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 225.000 100% 250.000 100% 250.000
50,11 Koordinasi Hasil Pengawasan
Jumlah Peserta Rakor Hasil Pengawasan
- 258
Orang 150.000
258 Orang
200.000 258
Orang 200.000
258 Orang
225.000 258
Orang 250.000
258 Orang
250.000
Program Peningkatan Budaya Organisasi Pemerintah yang Bersih, Peduli dan Profesional
Prosentase SKPD yang dilakukan pemeriksaan tertentu
- 0.0 0 29% 200.000 34% 250.000 34% 250.000 45% 300.000 45% 300.000
50,12 Pemeriksaan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Tertentu - 0.0 0 25 Lap 200.000 29 Lap 250.000 29 Lap 250.000 39 Lap 300.000 39 Lap 300.000
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
49
No Urusan, Org,
Program, & Kegiatan Indikator Sasaran
Data Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Program Peningkatan Budaya Organisasi Pemerintah yang Bersih, Peduli dan Profesional
Rasio Penyelesaian Pengaduan Masyarakat atau Lembaga dengan jumlah pengaduan yang ditangani
92% 83% 400.000 100 500.000 100 500.000 100 500.000 100 550.000 100 600.000
50,13 Pemeriksaan Khusus Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
55 Lap 50 Lap 400.000 60 Lap 500.000 60 Lap 500.000 60 Lap 500.000 60 Lap 550.000 60 Lap 600.000
Program Peningkatan Budaya Organisasi Pemerintah yang Bersih, Peduli dan Profesional
Level Kapabilitas APIP Kabupaten Sukabumi
- Leve 2 150.000 Leve 3 150.000 Leve 3 200.000 Leve 3 200.000 Leve 3 200.000 Leve 4 250.000
50,14 Pemeriksaan atas Dana Bantuan APBD Provinsi Jawa Barat
Infrastruktur Kapabilitas APIP Kabupaten Sukabumi
- 20 Lap
150.000
8 Lap
150.000
8 Lap
200.000
8 Lap
200.000
8 Lap
200.000
8 Lap
250.000
Peningkatan Kapasitas SDM APIP
50
Orang 50
Orang 50
Orang 50
Orang 50
Orang 50
Orang
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
50
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
50
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2016-2021
Indikator kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun
2016-2021.
Adapun indikator kinerja utama yang tertuang pada RPJMD Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016-2021 sebagai upaya kontribusi Inspektorat dalam mencapai
tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tertuang dalam Tabel 6.1 :
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Inspektorat yang Tertuang pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021
No Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2015)
Target Kinerja Sasaran Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Target Target Target Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 `10
1 Rasio Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang profesional melalui pendidikan dan latihan teknis substansi pengawasan dan Diklat Fungsional (sertifikasi)
34 % 40 40 40 50 50 55 55 %
2 Level Kapabilitas APIP Kabupaten Sukabumi
Level 1 2 3 3 3 3 3 3
3 Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kab, Sukabumi yang ditindaklanjuti SKPD.
85 % 85 90 92 94 95 96 96 %
4 Rata-rata jumlah temuan pada Seluruh SKPD
18 Temuan 18 17 17 16 16 15 15 Temuan
5 Rasio SKPD yang menerapkan manajemen resiko dibanding dengan Seluruh SKPD di Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan kinerja SKPD yang baik.
- % 45 45 57 57 69 70 70 %
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 `10
6 Laporan Keuangan Pemerintah Derah (LKPD) Kab. Sukabumi yang direviu APIP
2 Laporan 2 2 2 2 2 2 10 Lap
7 Persentase dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang telah di reviu APIP
45 % 45 45 45 69 80 80 80 %
8 Rasio SKPD Yang menerapkan SPIP dengan Seluruh Jumlah total SKPD
10 % 45 45 57 69 80 80 80 %
9 Rata-rata nilai hasil evaluasi AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Sukabumi
50 Point 55 55 57 58 59 60 60 Point
10 Rasio Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN dengan jumlah Pejabat Negara, Pejabat Struktural Esselon II, III di Pemerintah Kab. Sukabumi
65% 19% 45% 55% 65% 70% 75% 75%
11 Rasio Aparat Sipil Negara yang wajib menyampaikan LHKASN dengan Jumlah seluruh ASN non pejabat eselon 2 dan 3 di Kab. Sukabumi
0 % 10 10 12 15 15 15 15 %
12 Rasio SKPD yang memenuhi kriteria Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
10 % 45 45 57 69 80 80 80 %
13 Persentase Kepala SKPD (PA), KPA dan Bendahara Pengeluaran SKPD yang meningkat pemahaman atas hasil pemeriksaan mengikuti melalui Rakor Hasil Pengawasan
- % 100,0 100 100 100 100 100 100 %
14 Persentase SKPD yang dilakukan pemeriksaan tertentu
- % 0,0 29 34 34 45 45 45 %
15 Rasio Penyelesaian Pengaduan Masyarakat atau Lembaga dengan jumlah pengaduan yang ditangani
92 % 83 100 100 100 100 100 100
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
52
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
53
BAB VII
P E N U T U P
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021
merupakan dokumen perencanaan Inspektorat untuk periode 5 (lima) tahunan yang
dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana
Kerja Anggaran Inspektorat serta merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Inspektorat dalam kurun waktu 2016-2021. Keberhasilan
pelaksanaan Renstra periode 2016-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan
kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaan serta
komitmen semua unsur pimpinan dan staf Inspektorat Kabupaten Sukabumi.
Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan secara bertanggungjawab
dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance)
lembaga dan kinerja pegawai, sehingga target kinerja yang diinginkan dalam upaya
menunjang untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menegah
Kabupaten Sukabumi yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius
dan Mandiri”. dengan misi sesuai dengan peran pengawasan Inspektorat yaitu
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional.
Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat
Tahun 2016-2021, tidak terlepas dari adanya dukungan dari beberapa kondisi kunci
untuk capaian keberhasilan diantaranya :
1. Adanya dukungan dan komitmen yang konsisten dari mulai jajaran Pimpinan
Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah hingga jajaran pelaksana.
2. Adanya komitmen dan motivasi kerja APIP yang tinggi.
Rencana Strategis (RENSTRA)
INSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 201AT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016666 –––– 2020202022221111
54
3. Tersedianya kuantitas dan kualitas sumber daya APIP yang memadai dan
profesional baik berdasarkan kapasitas, kompetensi dan kapabilitas maupun
integritas;
4. Adanya dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta tata laksana yang
memadai untuk menunjang peningkatan kualitas kinerja aparatur pengawas.
5. Adanya koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pengawas lainnya serta
Aparat Penegak Hukum.
6. Adanya dukungan Peraturan Perundang-Undangan dibidang pengawasan dan
administrasi pemerintahan yang memperkuat fungsi pengawasan.
7. Terbangunnya persepsi, pemahaman, kesadaran dan tanggungjawab dari objek-
objek pemeriksaan yang signifikan untuk kooperatif dalam pelaksanaan
pengawasan, pembinaan dan fasilitasi serta pelaksanaan tindaklanjut hasil
pemeriksaan.
Untuk itu kami berharap kepada semua stakeholder, adanya dukungan yang
optimal guna terpenuhinya beberapa kunci keberhasilan tersebut demi mewujudkan
Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi.
BUPATI SUKABUMI
Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
I N S P E K T O R A T Komplek Perkantoran Pemda – Jajaway, Telp/Fax. (026 6) 434093
Email : inspektoratkabsi@yahoo.com PALABUHANRATU 43364
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 050/ - Inspektorat / 2016
TENTANG
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2016 – 2021
INSPEKTUR KABUPATEN SUKABUMI
Menimbang : a. Bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sukabumi sesuai dengan tugas dan fungsi.
b. Bahwa Renstra sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi tentang Pengesahan Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021, sesuai ketentuan Pasal 97 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada buruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakalidiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021;
27. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21).
28. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 49 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi. (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 49).
MEMUTUSKAN Menetapkan :
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SUKABUMI TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016-2021.
KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Inspektorat Kabupaten Sukabumi merupakan dokumen untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 – 2025, serta Visi dan Misi Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021.
KETIGA : Renstra Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Sukabumi serta penganggaran tahun 2016 s/d 2021.
KEEMPAT : Sistematika Penulisan Renstra Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 meliputi :
a. BAB I : PENDAHULUAN Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, Sistematika penulisan.
b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi
Inspektorat, sumber daya Inspektorat, kinerja pelayanan Inspektorat,, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat.
c. BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis
d. BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat, strategi dan kebijakan Inspektorat.
e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
f. BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Memuat indikator kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
g. BAB VII : PENUTUP Memuat catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Palabuhanratu Pada Tanggal : September 2016
I N S P E K T U R
KABUPATEN SUKABUMI
Drs. H. IWAN RIDWAN Pembina Utama Madya
NIP. 19580705 198103 1 018
Recommended