KECAMATAN CIWIDEY - bandungkab.go.id · Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun 2016 -2021. Berdasarkan isu-isu sentral dan startegis di Kecamatan Ciwidey sebagai cita – ... realisasi

i

2017

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KECAMATAN CIWIDEY

KECAMATAN CIWIDEY Jalan Lebak Muncang Nomor 1 - Ciwidey

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Ciwidey senantiasa memperbaiki diri

dalam upaya mewujudkan, meningkatkan kualitas pelayanan

pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Diantaranya

pada tahun 2017 telah melakukan pembahasan Riviu

Renstra yang telah ditetapkan melalui SK Camat Nomor 24

tahun 2017 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra)

Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun 2016 -2021.

Berdasarkan isu-isu sentral dan startegis di Kecamatan Ciwidey sebagai cita –

cita dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di

wilayah Kecamatan Ciwidey sesuai dengan Visi Kabupaten Bandung yang

memprioritaskan pada 5 (lima) Prioritas Pembangunan yaitu,(1) peningkatan Sumber

Daya Manusia (SDM), (2) pemantapan infrastruktur, (3) peningkatan ekonomi yang

berdaya saing, (4) ketahanan pangan, (5) peningkatan kualitas lingkungan.

Dalam menjalankan peran dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pada Tahun

2017, Kecamatan Ciwidey telah mencapai kinerja sebesar 81,35% yang terbagi pada

realisasi dari beberapa indikator kinerja antara lain seperti : realisasi Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) sebesar 71,15 dengan capaian kinerja sebesar 101,64%; realisasi

Jumlah pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada

Camat sebanyak 22 kewenangan dengan capaian kinerja sebesar 100%; realisasi Nilai

Akuntabilitas Kinerja Instansi nilai 50,78 pada kategori Cukup dengan capaian kinerja

sebesar 101,56%; realisasi Prosentase BMD / Aset dalam kondisi baik 88,02% dengan

capaian kinerja sebesar 103,56%.

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan

karunia-Nya, pada saat ini kami telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Ciwidey Tahun 2017, hal ini

dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan

Pemerintah Kecamatan Ciwidey dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis

pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerjayang telah ditetapkan untuk

melaksanakan tugas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibidang

pendidikan,kesehatan, perekonomian pemantapan pembangunan perdesaan,

peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan program lainnya .

Mengacu pada Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.806-OTDA/2016

Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahandari Bupati Kepada Camat

Ciwidey bahwa Pemerintah Kecamatan Ciwidey memiliki 28 Urusan yang menjadi

pelimpahan kewenangan dari Bupati Bandung terhadap Camat Ciwidey. Pelimpahan

kewenangan tersebut menjadi salah satu indikator Kinerja yang harus dicapai sesuai

Perjanjian Kinerja antara Camat Ciwidey dengan Bupati Bandung.

Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menginformasikan

capaian kinerja Kecamatan Ciwidey pada Tahun 2017, yang terkait dengan proses

pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja

Tahun 2017, dan sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan

Ciwidey. Dengan diterbitkannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

2017, diharapkan Kecamatan Ciwidey dapat memberikan informasi, gambaran dan

manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat, dan pihak-

pihak yang berkepentingan

Kamimenyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum

sempurna, sehingga saran dan pendapat yang bersifat membangun dari semua pihak

sangat diharapkan.Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

mambantu dalam proses penyusunan laporan ini, Semoga Alloh SWT senantiasa

memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Amin

Ciwidey, Januari 2018 CAMAT CIWIDEY

ttd

KARYADI RAHARJO A., AP., M.,Si. Pembina Tk I / IVb

NIP. 19750925 199501 1 001

iv

DAFTAR ISI

IHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................... ii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... iii

DAFTAR ISI .................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL ........................................................................................... v

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

A. Gambaran Umum .......................................................................... 1

B. Permasalahaan Utama/Isu startegis ............................................. 7

C. Dasar Hukum ................................................................................ 7

D. Sistem Penyajian ........................................................................... 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA .............................................................. 10

A. Rencana Strategis ......................................................................... 10

B. Tujuan Sasaran dan Indikator ...................................................... 10

C. Indikator Kinerja Utama ................................................................ 14

D. Perjanjian Kinerja 2017 ................................................................. 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ 17

A. Capaian Kinerja Organisasi .......................................................... 17

B. Realisasi Anggaran ...................................................................... 65

BAB IV PENUTUP .......................................................................................... 72

LAMPIRAN :

Lampiran 1 SK Camat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) .................. 73

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Camat Ciwidey dengan

Bupati Bandung Tahun 2017...................................................... 74

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Eselon III dan Eselon IV ............................ 75

Lampiran 4 Perjanjian Kinerja Jabatan Pelaksana ...................................... 76

Lampiran 5 Rencana Aksi Tahun 2017 ........................................................ 77

Lampiran 6 Pohon Kinerja Tahun 2017 ....................................................... 78

Lampiran 7 Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Internal

Kecamatan Ciwidey Tahun 2018 ............................................ 79

Lampiran 8 Realisasi Status Aset Kecamatan Ciwidey Tahun 2017 ........ 80

v

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN Tabel 1.1 Pembagian Wilayah di Kecamatan Ciwidey ............................ 4 BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tabel 2.1 Tujuan, sasaran dan Indikator Sebelum Reviu dan Setelah Reviu Tahun 2017 .................................................... 12 Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Berdasarkan Target Renstra . 13 Tabel 2.3 Sasaran Startegis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) ........... 14 Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Camat Ciwidey Tahun 2017 ..................... 15 Tabel 2.5 Anggaran Program Tahun Anggaran 2017 ............................ 15 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja ............................................... 17 Tabel 3.2 Target, Realisasi, Sasaran dan Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja .......... 18 Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 (Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat – IKM) ....... 19 Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 (Indikator Jumlah pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada Camat) ..................... 22 Tabel 3.5 Pemetaan Program dan Kegiatan terhadap Bidang Pelimpahan Kewenangan Bupati ................................. 26 Tabel 3.6 Rekapitulasi Pelimpahan Kewenangan Berdasarkan PPTK .... 29 Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 (Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi) ........................ 30 Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 (Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi) ........................ 30 Tabel 3.9 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 (Indikator Prosentase BMD / Aset dalam kondisi baik) ......... 31 Tabel 3.10 Rekapitulasi Kondisi Aset Tahun 2017 .................................... 31 Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan 2017 (Indeks Kepuasan Masyarakat - IKM) .................. 32 Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan 2017 (Jumlah pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada Camat) ........................ 33 Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan 2017 (Tingkat perkembangan Desa dalam Pembangunan) ....................................................................... 34 Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan 2017 (Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi) ..................... 34 Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan 2017 (Prosentase BMD / Aset dalam kondisi baik) ........ 35 Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi kinerja dengan target Rencana Strategis (Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat-IKM) ....... 36 Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi kinerja dengan target Rencana Strategis (Jumlah pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintah) .................................................................. 36 Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi kinerja dengan target Rencana Strategis (Indikator Tingkat perkembangan Desa dalam Pembangunan) ......................................................................... 37 Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi kinerja dengan target Rencana Strategis (Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi) .......... 37

vi

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi kinerja dengan target Rencana Strategis (Indikator Prosentase BMD / Aset dalam kondisi baik) .............................................................................. 37 Tabel 3.21 Pohon Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) .. 40 Tabel 3.22 Pohon Kinerja Indikator Jumlah pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada Camat Ciwidey ....................................................................... 43 Tabel 3.23 Pohon Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi ..... 47 Tabel 3.24 Pohon Kinerja Indikator Prosentase BMD / Aset dalam kondisi baik .................................................................. 49 Tabel 3.25 Perkembangan anggaran Kecamatan Ciwidey Tahun 2017 -2021 ................................................................... 50 Tabel 3.26 Responden Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ....... 54 Tabel 3.27 Program / Kegiatan Pendukung Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat ................................................. 60 Tabel 3.28 Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Jumlah pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada Camat ................................... 61 Tabel 3.29 Program / Kegiatan Pendukung Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi .......................................... 62 Tabel 3.30 Program / Kegiatan Pendukung Indikator Prosentase BMD / Aset dalam kondisi baik ............................ 62 Tabel 3.31 Realisasi AnggaranTahun Anggaran 2017 ............................ 63

vii

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Ciwidey ................................ 6 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Gambar 3.1 Perkembangan anggaran Tahun 2017 - 2021 ...................... 51

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Daerah

Tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (good

governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam rangka

mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.Oleh karena itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraaan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan

bertanggungjawab.Penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan

penyediaan public good and services dan dalam praktek terbaiknya biasa disebut

dengan Good Governance.Agar ini bisa terselenggara dengan baik maka

dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah,

privatesector dan masyarakat.Good governance yang efektif menuntut adanya

koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang

tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance dalam

penyelenggaraan pemerintahan merupakan tantangan tersendiri.Melihat

perkembangan yang terjadi sampai dengan saat ini, pemerintah daerah memiliki

tanggung jawab yang sangat besar.Termasuk pula keharusan pemerintah untuk

terus melakukan regulasi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan

pemerintahan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan

masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera. Dalam upaya menggerakkan

segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan

pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa

depan yang tepat dan berkelanjutan,sistematik, terarah, terpadu, menyeluruh

serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin

berat.

Dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan

sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan

misimerupakan harapan semua pihak.Berkenaan dengan harapan tersebut

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan

2

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggungjawab. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor

28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam undang-undang

tersebut diatas disebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara

meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas

kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas

serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Mengacu pada

Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah diminta untuk

menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai perwujudan

kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban

secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yangdipercayakan

kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang

memadai.Disamping itu LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai

kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang

lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berfungsi sebagai

media pertanggungjawaban kepada publik. Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten

Bandung Tahun 2010 – 2017, Rencana Kerja kecamatan Ciwidey dan mengacu

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka LKIP Tahun

2017 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam

dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran

3

tersebut disajikan berupa informasi kinerja dan pembandingan capaian indikator

kinerja.

A. 1. Potensi Wilayah

Kecamatan Ciwidey sebagai salah satu Kecamatan dari 31 Kecamatan

yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, secara topograpis merupakan daerah

pegunungan dengan nuansa alam yang sangat indah, Kecamatan Ciwidey

memiliki ketinggian 1.200meter diatas permukaan laut, dengan curah hujan rata-

rata 2.149 mm/tahun dengan suhu udara minimal 15 derajat Celcius maksimal

20derajat celcius. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. SebelahBarat : Kecamatan Sindang kerta dan Rancabali

2. Sebelah Timur : Kecamatan Pasir jambu

3. Sebelah Utara : Kecamatan Pasir jambu dan Kecamatan Cililin

4. Sebelah Selatan : Kecamatan Rancabal

Kecamatan Ciwidey Luas wilayah 3.535 ha yang terdiri dari tanah sawah,

tanah kering/tegalan, tanah teh rakyat, tanah Basah dan Tanah hutan, dengan

penyebaran wilayah sebagai berikut :

1. Desa Panundaan

~ Luas Wilayah : 321,30 Ha

~ Alamat : Jalan Raya Ciwidey - Rancabali No.509 Panundaan

2. Desa Ciwidey

~ Luas Wilayah : 218,30Ha

~ Alamat : Jalan Otong Kardana No.39 Ciwidey

3. Desa Panyocokan


~ Alamat : Jalan Raya Ciwidey-Sukawening Km.01

4. Desa Lebak Muncang

~ Luas Wilayah : 800Ha

~ Alamat : Jalan Raya Lebakmuncang

5. Desa Rawabogo


~ Alamat : Jalan Simpang Tiga No.26 Rawabogo Ciwidey

4

6. Desa Nengkelan


~ Alamat : Jalan Surakerta Nomor 1 Nengkelan-Ciwidey

7. Desa Sukawening


~ Alamat : Jalan Raya Cadas Bodas

Dengan pembagian Wilayah penyelenggaraan Pemerintahan sebagai

berikut :

Tabel 1.1 Pembagian Wilayah di Kecamatan Ciwidey

NO DESA RT RW DUSUN LAKI-LAKI

*) PEREMPUAN*) JUMLAH

*)

1 Panundaan 78 21 4 6.440 6.322 12.762

2 Ciwidey 82 30 7 7.976 7.782 15.758

3 Panyocokan 84 23 3 5.803 5.719 11.522

4 Lebakmuncang 94 29 6 6.976 6.938 13.914

5 Rawabogo 62 14 4 3.936 3.876 7.812

6 Nengkelan 50 13 3 3.252 3.199 6.451

7 Sukawening 56 22 4 5.509 5.126 10.635

Jumlah 506 152 31 39.892 38.962 78.854 *) : Sumber data berasal dari hasil analisis Pembangungan Sosial Tahun 2016

A. 2. Tugas dan Fungsi Perangkat

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat

sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan dapat mengkoorkinasikan semua

urusan pemerintahan di Kecamatan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa

Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten / Kota, sedangkan kedudukan

Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa Kecamatan

dibentuk bertujuan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/

Kelurahan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008

Tentang Kecamatan dalam pasal 14 ditegaskan bahwa Camat mempunyai tugas

pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas

umum pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung

5

Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari

Bupati kepada Camat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Ayat 6 menjelaskan

bahwa Pelimpahan urusan Pemerintahan adalah Pendelegasian atau

Penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan Perizinan,

Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi, Penyelenggaraan,

Pengawasan, Penetapan serta Pengumpulan Data dan Informasi dan

Kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka Penyelenggaraan

Pemerintahan.

Terdapat 2 urusan yang dilimpahkan kewenangannya dari Bupati kepada

Camat yakni Urusan wajib dan urusan pilihan.

a. Urusan wajib terdiri dari 25 bidang diantaranya :

1. Bidang Pendidikan;

2. Bidang Kesehatan;

3. Bidang Lingkungan Hidup;

4. Bidang Pekerjaan Umum;

5. Bidang Penataan Ruang;

6. Bidang Perencanaan Pembangunan;

7. Bidang Perumahan;

8. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

9. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

10. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

11. Bidang Ketenagakerjaan;

12. Bidang Ketahanan Pangan;

13. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

14. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

15. Bidang Perhubungan;

16. Bidang Komunikasi dan Informasi;

17. Bidang Pertanahan;

18. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri;

19. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;

20. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

21. Bidang Sosial;

22. Bidang Kebudayaan;

6

23. Bidang Statistik;

24. Bidang Kearsipan;

25. Bidang Perpustakaan

b. Urusan wajib terdiri dari 6 bidang diantaranya :

1. Bidang Perikanan;

2. Bidang Pertanian dan Peternakan;

3. Bidang Kehutanan;

4. Bidang Pariwisata;

5. Bidang Industri;

6. Bidang Perdagangan

A. 3. Struktur Organisasi

Struktur organisai Kecamatan dikatagorikan sebagai teritorial organisasi,

tugas pokok, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Bupati Bandung

Nomor 99 Tahun 2016, berikut di ilustrasikan struktur organisasi yang dimaksud :

.Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Ciwidey

B. Permasalahan Utama / Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Ciwidey,

hal tersebut dilakukan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas

(daerah/masyarakat) dimasa yang akandatang. Hal-hal yang menjadi Isu

Camat

Subbag umum dan kepegawaian

Subbag program dan keuangan

Seksi

Trantibum

Seksi Pemberdayaan

Masyarakat

Seksi Pemerintahan

Seksi

Pembangunan

Seksi Sosial budaya

Kelompok jabatan Fungsional

Sekretaris Kecamatan

Desa

7

Strategis di Kecamatan Ciwidey dalam rangka menunaikan kewajiban sebagai

pelayan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Terhambatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Publik, terutama dalam hal

pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk.

Pemerintah Kecamatan Ciwidey masih menghadapi dan menemukan

keluhan dan Pengaduan dari masyarakat terkait belum optimalnya waktu

penerbitan KK maupun KTP sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, hal

ini disebabkan bahwa di Kecamatan hanya berwenang pada aspek

pelayanan perekaman KK maupun KTP sedangkan untuk penerbitannya

menjadi kewenangan Dinas terkait.

2. Terbatasnya sarana transportasi umum yang menuju kantor Kecamatan

Ciwidey, sehingga hal tersebut akan menghambat proses pelayanan bagi

masyarakat.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana kegiatan olahraga baik berupa lapangan

ataupun anggaran yang diperlukan, hal tersebut menyebabkan tingkat

perkembangan prestasi olahraga di Kecamatan Ciwidey kurang begitu

optimal apabila dibandingkan dengan Kecamatan lain.

4. Masih minimnya akses informasi mengenai perolehan modal usaha dengan

bunga rendah, pembinaan manajemen usaha dan peningkatan kualitas serta

kuantitas produksi maupun akses pemasaran yang lebih luas.

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP) ;

8

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;


53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung.

D. Sistem Penyajian

BAB I - Pendahuluan

Menjelaskan gambaran umum perangkat daerah permasalahan utama /

isu strategis perangkat daerah, dasar hukum penyusun dan sistem

penyajian LKIP

BAB II - Perencanaan Kinerja

Menjelaskan Renstra 2016 – 2021 (hasil reviu) tujuan, sasaran,

indikator dan target renstra selama lima tahun, target IKU untuk lima

tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2017.

BAB III - Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

9

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi;

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang

telah dilakukan;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV - Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) Tahun 2017, permasalahan dan kendala secara umum yang

dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan

kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

dimasa yang akan datang

10

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang

bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan

diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan

selama jangka waktu tertentuberbagai kemungkinan keadaan lingkungan.

Sedangkan Rencana strategis adalah pernyataan rencana spesifik yang berisi

informasi tentang program-program beberapa tahunyang akan datang mengenai

bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan dinikmati

manfaatnya oleh masyarakat Kecamatan Ciwidey.

Pada tahun 2017 telah dilakukan Reviu Internal /evaluasi internal

terhadap dokumen perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah (KIP) yang di atur

melalui dokumen Rensra. Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini,

mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Ciwidey merupakan dokumen yang

disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutanserta merupakan penjabaran

dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan

potensi sumber daya alam yang dimiliki olehKecamatan Ciwidey yang ditetapkan

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun

2021.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, ditetapkan dengan mengacu pada visi dan

misi Bupati Bandung serta didasarkan kepada isu-isu strategis. Tujuan yang

ditetapkan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program

dankegiatan dalam merealisasikan misi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan, sedangkan Indikator merupakan variabel yang

11

membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara

langsung maupun tidak langsung

Kecamatan Ciwidey telah menetapkan tujuan, sasaran dan indikator

rencana strategis sesuai dengan SK Camat Ciwidey Nomor 24 tahun 2017

Tanggal 20 Juli 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra)

Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021 yang merupakan

bagian integral dalam proses perencanaan organisasi untuk mencapai misi dan

merealisasikan visi. Indikator Kinerja Kecamatan Ciwidey mengacu pada tujuan

dan sasaran RPJMD sebagai indikator kinerja yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Ciwidey dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD.

Berikut disajikan Tabel Tujuan, sasaran dan indikator sebelum dan

setelah hasil Reviu, sebagai hasil audit internal yang dilaksanakan oleh

Kecamatan Ciwidey.

12

Tabel 2.1 Tujuan, sasaran dan Indikator

Sebelum Reviu dan Setelah Reviu Kecamatan Ciwidey Tahun 2017

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SEBELUM KAJIAN

SETELAH KAJIAN

SEBELUM KAJIAN

SETELAH KAJIAN SEBELUM KAJIAN SETELAH KAJIAN

1 Peningkatan Pelayanan

Meningkatnya Kecamatan Ciwidey yang Maju dan Mandiri

Meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Prosentase ketersediaan sarana prasarana pendukung pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2

Peningkatan Kewibawaan Aparatur Pemerintah

Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Prosentase peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat

Tingkat perkembangan Desa dalam Pembangunan

3 Peningkatan kualitas SDM

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal

Meningkatkan kualitas SDM

Meningkatnya tatakelola pemerintahan

Prosentase peningkatan kualitas SDM aparatur

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi

Prosentase BMD / Aset dalam kondisi baik

13

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Berdasarkan Target Renstra

MISI RPJMD SASARAN

RPJMD TUJUAN

KECAMATAN SASARAN

KECAMATAN INDIKATOR KECAMATAN

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan reformasi birokrasi (Misi 8)

Meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi publik

Meningkatnya Kecamatan Ciwidey yang Maju dan Mandiri



- 70 73 76 79 82

Meningkatnya Kinerja

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan sebagian

urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat

- 22 22 22 22 22


- 1 Desa mandiri

1 Desa mandiri

1 Desa mandiri

1 Desa mandiri

1 Desa mandiri

Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Internal

Meningkatnya tatakelola

pemerintahan


- Cukup

(50) Baik

(60,01) Baik (63)

Baik (66)

Sangat Baik

(70,01)


- 85 85 85 85 85

14

C. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat kinerja dalam penerapan tata

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indicator kinerja yang

diprioritaskan untuk segera dicapai, sehingga akan muncul beberapa Indikator

Kinerja yang tidak terpilih sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), hal tersebut

dilakukan dengan maksud agar proses eksekusi rencana strategi dapat

difokuskan dengan baik. Camat Ciwidey telah menetapkan Indikator Kinerja

Utama (IKU) melalui Surat Keputusan Camat Nomor 29 Tahun 2017 Tanggal 26

Juli 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Kecamatan Ciwidey

Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021. Secara lengkap disajikan sebagai

berikut :

Tabel 2.3 Sasaran Startegis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO. SASARAN STARTEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU) DASAR PERHITUNGAN

1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik


Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang SKM

2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Jumlah pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat

Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.806-OTDA/2016Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat Ciwidey

D. Perjanjian Kinerja 2017

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja.Perjanjian Kinerja Kecamatan Ciwidey berfungsi sebagai tekad dan janji

yang dibuat oleh bawahan terhadap Pimpinan, agar pelaksanaan rencana

strategis dapat berjalan dengan sesuai harapan. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Tahun 2017 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Ciwidey Tahun 2016-

2021, dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, Dokumen Rencana

15

Kerja (Renja) Tahun 2017, dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun

2017. Berikut disajikan Perjanjian Kierja yang dimaksud :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Camat Ciwidey Tahun 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 70

2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Jumlah pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada Camat.

22 Kewenangan


1 Desa mandiri

3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi CUKUP (50)

Prosentase BMD / Aset dalam kondisi baik 85%

Tabel 2.5 Anggaran Program Tahun Anggaran 2017

NO PROGRAM ANGGARAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 296.974.244

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur. 156.500.000

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 30.000.000

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur. 22.400.000

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

18.000.000

6. Program Penataan Administrasi Kependudukan. 25.000.000

7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 5.375.000

8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. 44.890.000

9. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal.

94.000.000

10. Program Pengembangan Wawasan kebangsaan. 86.850.000

11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

15.000.000

12. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.

38.800.000

13. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. 43.900.000

14. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan.

85.750.000

15. Rogram Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. 56.000.000

16. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendaliaan Pelaksanaan Kebijakan KDH.

112.153.000

17. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 50.000.000

18. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban bencana alam.

50.000.000

19. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) 116.800.000

20. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak. 57.900.000

Jumlah 1.406.292.244 Sumber : APBD Perubahan Tahun 2017

16

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari kinerja

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas atau misi organisasi

kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi

amanah.

Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung selaku pengemban amanah

masyarakat telah berusaha melaksanakan kewajiban melalui penyaian Laporan

Kinerja Kecamatan Ciwidey Kabuputen Bandung yang dibuat sesuai dengan

ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan

Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kianerja dan Tata Cara

Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian

target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam

dokumen Renstra Tahun 2017-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai

dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Ciwidey.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Pengukuran kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), memegang peranan yang sangat

penting.Akuntabilitas kinerja tidak dapat dipertanggung jawabkan jika tidak

dilengkapi dengan informasi mengenai hasil-hasil yang telah

diperoleh.Sementara hasil-hasil yang telah diperoleh oleh setiap inatansi

pemerintah kinerjanya harus diukur sejauh mana pencapainnya. Pengukuran

kinerja dimaksudkan sebagai upaya mengukur kinerja keberhasilan atau

17

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Ciwidey dalam rangka mewujudkan

misi dan merealisasikan visinya.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala

LANNomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

PelaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri

NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

TataCara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikatorkinerjanya

masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperolehberdasarkan

pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, carapenyimpulan hasil

pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukandengan membuat

capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.Predikat nilai capaian

kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja

NO CAPAIAN KINERJA

INTERPRESTASI

1 >100% Melebihi / Melampaui Target

2 =100% Sesuai Target

3 <100% Tidak Mencapai target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil kinerja dilakukan

analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Ciwidey dapat memberikan gambaran penilaian

tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator

kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2021 maupun

Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran

kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program. Sasaran yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertamakali yang perlu

18

dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja

utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja

utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategi instansi pemerintah,

dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi

pemerintah yang bersangkutan.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Ciwidey

Kabupaten Bandung tahun 2017 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Target, Realisasi, Sasaran dan Capaian Kinerja

Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

CAPAIAN KINERJA

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

70 71,15 101,64%

2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Jumlah pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada Camat.

22 22 100%


1 Desa mandiri

0 Desa mandiri

0%

3. Meningkatnya tatakelola pemerintahan


Cukup (50)

Cukup (50,78)

101,56%


85% 88,02% 103,56%

Jumlah 406,75%

Nilai Rata-rata 81,35%

Untuk mengupas capaian kinerja Kecamatan Ciwidey lebih dalam lagi

berikut akan dibahas indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis dengan

mengacu pada :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan 2017

3. Perbandingan Realisasi kinerja dengan target Rencana Strategis

4. Analisa Penyebab Peningkatan / Penurunan Kinerja

5. Analisa Efisiensi pengukuran Sumber Daya

6. Analisa Program / Kegiatan

19

A.1. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan organisasi secara

keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas, kemudian

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target

atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Kinerja

dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan

organisasi, sebuah organisasi akan disebut memiliki perencanaan yang baik

apabila nilai realisasi setidaknya sesuai dengan target yang telah dibuat.

Kecamatan Ciwidey dalam menentukan Target dan Realisasi kinerja

mengacu kepada Perjanjian Kinerja antara Camat Ciwidey dengan Bupati

Bandung pada Tahun 2017, yakni melalui indikator sebagai berikut :

A.1.1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan

dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara

harapan dan kebutuhannya. IKM merupakan indeks hasil dari survei kepuasan

masyarakat yang telah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pada peraturan tersebut

diatur secara teknis cara melakukan survei yang baik dan benar dengan ukuran

sampling yang proporsional sesuai dengan jumlah perkiraan populasi kunjungan

masyarakat yang akan dilayani oleh Petugas Kecamatan Ciwidey. Berikut

disajikan perbandingan target dan realisasi indikator kinerja pada Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2017.

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 (Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat – IKM) SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI

Meningkatnya kualitas pelayanan publik.


70 71,15

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi

20

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan untuk mencapai target dari

sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” di wilayah

Kecamatan Ciwidey. Berdasarkan hasil perhitungan dari Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM) diperoleh nilai IKM sebesar 71,15 dengan mutu pelayanan

“B” hal ini memiliki arti bahwa capaian kinerja melebihi 1,15 point dari target

IKM sebesar 70.

Realisasi IKM sebesar 71,15 diperoleh dari rata-rata pengukuran indeks pada

pelayanan pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk

(KTP), yakni :

X IKM realisasi = IKMKTP+ IKMKK

2

X IKM realisasi =71,23 +71,07

2

X IKM realisasi = 142,3

2

X IKM realisasi = 71,15

Nilai IKMKTP dan IKMKK dihitung menggunakan pengukuran 9 unsur

pelayanan dengan jenis data yang diolah berupa data kualitatif skala ordinal.

berikut disajikan cara menghitung nilai IKM pada pelayanan KTP dan KK

a. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), memiliki nilai IKM sebesar

"71,23" dengan mutu pelayanan “B”, indeks tersebut terbagi pada 9 unsur

palayanan diantaranya adalah :

1) Kesesuaian persyaratan pelayanan, dengan nilai rata-rata 2,921

2) Kemudahan penerimaan informasi dan prosedur pelayanan, dengan

nilai rata-rata 2,992

3) Kecepatan waktu penyelesaian pelayanan, dengan nilai rata-rata

2,551

4) Kewajaran biaya/ tarif pelayanan, dengan nilai rata-rata 3,873

5) Kesesuaian jam Pelayanan, dengan nilai rata-rata 2,879

6) Kompetensi pelaksana / petugas, dengan nilai rata-rata 3,090

7) Perilaku pelaksana / petugas, dengan nilai rata-rata 3,124

8) Kualitas sarana dan prasarana, dengan nilai rata-rata 2,545

9) Penanganan pelayanan pengaduan, dengan nilai rata-rata 1,692

21

Nilai IKM KTP sebesar 71,23 diperoleh dengan cara :

IKMKTP = Ui x Nilai Penimbang

9

i=0

x 25

= { (2,921 x 0,111) + (2,992 x 0,111) + (2,551 x 0,111) +

(3,873 x 0,111) + (2,879 x 0,111) + (3,090 x 0,111) +

(3,124 x 0,111) + (2,545 x 0,111) + (1,692 x 0,111) } x 25

= (0,324 + 0,332 + 0,283 + 0,430 + 0,320 + 0,343 + 0,347 +

0,283 + 0,188) x 25

= 2,849 x 25

= 71,225

~ 71,23 (pembulatan)

b. Pelayanan Kartu Keluarga (KK), memiliki nilai IKM sebesar "71,07"

dengan mutu pelayanan “B”, indeks tersebut terbagi pada 9 unsur

palayanan diantaranya adalah :

1) Kesesuaian persyaratan pelayanan, dengan nilai rata-rata 2,923

2) Kemudahan penerimaan informasi dan prosedur pelayanan, dengan

nilai rata-rata 3,003

3) Kecepatan waktu penyelesaian pelayanan, dengan nilai rata-rata

2,734

4) Kewajaran biaya/ tarif pelayanan, dengan nilai rata-rata 3,875

5) Kesesuaian jam Pelayanan, dengan nilai rata-rata 2,997

6) Kompetensi pelaksana / petugas, dengan nilai rata-rata 3,061

7) Perilaku pelaksana / petugas, dengan nilai rata-rata 3,168

8) Kualitas sarana dan prasarana, dengan nilai rata-rata 2,064

9) Penanganan pelayanan pengaduan, dengan nilai rata-rata 1,785

22

Nilai IKM KK sebesar 71,23 diperoleh dengan cara :

IKMKK = Ui x Nilai Penimbang

9

i=0

x 25

= { (2,923 x 0,111) + (3,003 x 0,111) + (2,734 x 0,111) +

(3,875 x 0,111) + (2,997 x 0,111) + (3,061 x 0,111) +

(3,168 x 0,111) + (2,064 x 0,111) + (1,785 x 0,111) } x 25

= (0,324 + 0,333 + 0,303 + 0,430 + 0,333 + 0,340 + 0,352 +

0,229 + 0,198) x 25

= 2,843 x 25

= 71,066

~ 71,07 (pembulatan)

A.1.2. Indikator Jumlah pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan

pemerintah dari Bupati kepada Camat

Pendelegasian kewenangan Bupati adalah pelimpahan kewenangan yang

diberikan dari Bupati kepada Camat untuk melaksanakan fungsi pelayanan

kepada masyarakat di wilayahnya. Mengacu pada Keputusan Bupati Bandung

Nomor 137.1/Kep.806-OTDA/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang

pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat Ciwidey

bahwa terdapat 28 Bidang urusan dan 321 Rincian Pelimpahan kewenangan.

Berikut disajikan perbandingan antara target dan realisasi pelaksanaan

pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati Bandung kepada Camat

Ciwidey.

Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

(Indikator Jumlah pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada Camat)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI


Jumlah pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada Camat

22 22

Mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017 antara Camat Ciwidey

dengan Bupati Bandung telah disusun Target pelaksanaan pelimpahan sebagian

23

urusan pemerintah dari Bupati Bandung kepada Camat Ciwidey sebanyak

sebanyak 22 jenis pelimpahan kewenangan yakni :

1. Bidang Urusan Pendidikan dengan jenis pelimpahan kewenangan :

"Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang pendidikan lainnya sesuai

dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan

perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-

undangan yang berlaku".

2. Bidang Urusan Kesehatan dengan jenis pelimpahan kewenangan :

"Mengkoordinasikan pencegahan gizi buruk skala kabupaten di

Kecamatan"

3. Bidang Urusan Penataan Ruang dengan jenis pelimpahan kewenangan :

"Penyelenggaraan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) skala

Kecamatan"

4. Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan dengan jenis pelimpahan

kewenangan : "Penyelenggaraan / pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah kabupaten di Kecamatan"

5. Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan dengan jenis pelimpahan

kewenangan : "Pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan

daerah skala Kecamatan dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah

perencanaan pembangunan Desa serta penyusunan, perumusan DSP

Kecamatan."

6. Bidang Urusan Kepemudaan dan olahraga dengan jenis pelimpahan

kewenangan : "Pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di

Kecamatan."

7. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga dengan jenis pelimpahan

kewenangan : "Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan".

8. Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan jenis

pelimpahan kewenangan : "Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang

koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lainnya sesuai

dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan

perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-

undangan yang berlaku."

24

9. Bidang Urusan Kependudukan dan catatan sipil dengan jenis pelimpahan

kewenangan : "Pembinaan operasional pelayanan pencatatan sipil skala

Kecamatan."

10. Bidang Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

dengan jenis pelimpahan kewenangan : "Koordinasi pelaksanaan

kesejahteraan dan perlindungan anak."


dengan jenis pelimpahan kewenangan : "Penyelenggaraan

Pengarusutamaan Gender (PUG)."


dengan jenis pelimpahan kewenangan : "Melaksanakan urusan dan

kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan

kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan

perundang- undangan yang berlaku"

13. Bidang Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri dengan jenis

pelimpahan kewenangan : "Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan

ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah

kebangsaan dan penghargaan kebangsaan."

14. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan jenis

pelimpahan kewenangan : "Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/

pencegahan bencana."


pelimpahan kewenangan : "Pembinaan dan sosialisasi terhadap

penyelenggaraan penataan Kecamatan dan Desa."


pelimpahan kewenangan : "Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

Desa dan kelurahan."


pelimpahan kewenangan : "Pembinaan teknis buku administrasi Desa

serta pembinaan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa

(ADPD)"

25


pelimpahan kewenangan : "Pembinaan dalam pendataan monografi

Desa, profil Desa."


pelimpahan kewenangan : "Fasilitasi pengawasan dan penanggulangan

masalah-masalah penyelenggaraan pembangunan Desa."


pelimpahan kewenangan : "Pelaksanaan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat skala Kecamatan"


pelimpahan kewenangan : "Koordinasi dalam intensifikasi dan

eksistensifikasi pajak daerah, PBB) dan pendapatan daerah lainnya".


pelimpahan kewenangan : "Koordinasi dengan instansi terkait"

Berikut disajikan pemetaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017

dalam melaksanakan fungsi Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat

Ciwidey.

26

Tabel 3.5 Pemetaan Program dan Kegiatan terhadap Bidang Pelimpahan Kewenangan Bupati

NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR BIDANG URUSAN

JENIS KEWENANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN PPTK

1 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Kependudukan dan Catatan Sipil

Pembinaan 88. Pembinaan operasional pelayanan pencatatan sipil skala kecamatan.

Kasi Pemerintahan

2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Otonomi Daerah dan pemerintahan

Pembinaan 168.Pembinaan dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan penataan kecamatan dan desa.

Kasi Pemberdayaan Masy

3

Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Jumlah Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan


Penyelenggaraan 188.Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat skala Kecamatan

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Jumlah Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Kasi Trantib

4 Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Jumlah Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Kewaspadaan

Nasional

Penyelenggaraan 152.Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.

Kasi Sosial dan Budaya

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-

nilai luhur budaya bangsa

Jumlah Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur

budaya bangsa

5

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan

daerah

Jumlah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Administrasi Keuangan

Koordinasi

199.Koordinasi dalam intensifikasi dan eksistensifikasi pajak daerah, PBB) dan pendapatan daerah lainnya.

Kasi Pembangunan

6

Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Pelatihan ketrampilan

bagi pemuda

Jumlah Pelatihan ketrampilan

bagi pemuda

Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan 68.Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.


7 Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen

pemerintahan desa

Jumlah Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Otda dan Penum - Pembinaan

169. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Kasi Pemerintahan

27


JENIS KEWENANGAN


8

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Pembinaan organisasi perempuan

Jumlah Pembinaan organisasi perempuan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Koordinasi 107. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak.


Penyelenggaraan 112. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG).

9

Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan

Olah Raga

Pembinaan olahraga yang berkembang di

masyarakat

Jumlah Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Kepemudaan

dan Olah Raga

Pembinaan 67. Pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di Kecamatan.

Pembinaan cabang

olahraga prestasi di tingkat daerah

Jumlah Pembinaan cabang

olahraga prestasi di tingkat daerah


10

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

- Jumlah Pengendalian

manajemen pelaksanaan

kebijakan KDH dalam bidang

Pendidikan

Pendidikan

Residu 13.Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang pendidikan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Kecamatan

- Jumlah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH dalam bidang

Keterampilan


Otda dan Penum - Koordinasi

164. Koordinasi dengan instansi terkait

- Jumlah Pengendalian manajemen pelaksanaan

kebijakan KDH dalam bidang Ekonomi

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Residu 81. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.


manajemen pelaksanaan kebijakan KDH dalam bidang Kesehatan

Kesehatan

Koordinasi 15.Mengkoordinasikan pencegahan gizi buruk skala kabupaten di kecamatan


kebijakan KDH dalam bidang Monografi



174. Pembinaan dalam pendataan monografi desa, profil desa.

28


JENIS KEWENANGAN


Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (Lanjutan)

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan

KDH (Lanjutan)


kebijakan KDH dalam bidang Dana Desa



169.Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Sekretaris Kecamatan (Lanjutan)

- Jumlah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH dalam bidang

Raksa Desa


Otda dan Penum -Fasilitasi

178.Fasilitasi pengawasan dan penanggulangan masalah-masalah penyelenggaraan pembangunan desa.

- Jumlah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH dalam bidang ADPD


Otda dan Penum -Pembinaan

173. Pembinaan teknis buku administrasi desa serta pembinaan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD)


manajemen pelaksanaan kebijakan KDH dalam bidang Forum Komunikasi Kecamatan

Sehat (FKKS)

- - -

11 Program Perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan partisipasi

masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Jumlah Pengembangan

partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan 58.Penyelenggaraan/pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten di kecamatan

Kasi Pembangunan

Pengendalian 62.Pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan daerah skala kecamatan dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa serta penyusunan, perumusan DSP kecamatan.

12

Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi

penduduk dari ancaman/korban bencana alam

Jumlah Pengadaan sarana dan

prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam



165.Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana.

Kasi Trantib

13 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH Jumlah Pemeliharaan RTH Penataan Ruang

Rekomendasi 55.Penyelenggaraan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) skala kecamatan

Kasi Pembangunan

14 Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Jumlah Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu


Residu

117.Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang- undangan yang berlaku


29

Tabel 3.6 Rekapitulasi Pelimpahan Kewenangan Berdasarkan PPTK

NO PPTK BIDANG URUSAN JENIS

KEWENANGAN

NOMOR PELIMPAHAN

KEWENANGAN

JUMLAH PELAKSANAAN PELIMPAHAN

KEWENANGAN

1 Sekretaris

Kecamatan

Pendidikan Residu 13

8 Jenis

Kesehatan Koordinasi 15


Otda dan Penum - Koordinasi

164



169 *)


Otda dan Penum -Pembinaan

173



174



178

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Residu 81

2 Kasi

Pembangunan

Administrasi Keuangan Koordinasi 199

4 Jenis

Penataan Ruang Rekomendasi 55


Penyelenggaraan 58


Pengendalian 62

3 Kasi

Pemberdayaan Masy


Koordinasi 107

4 Jenis


Penyelenggaraan 112


Residu 117


Pembinaan 168

4 Kasi

Pemerintahan



169*)

2 Jenis Kependudukan dan Catatan Sipil

Pembinaan 88

5 Kasi Sosial dan Budaya

Kewaspadaan Nasional Penyelenggaraan 152

3 Jenis Kepemudaan dan Olah Raga

Pembinaan 67

Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan 68

6 Kasi Trantib



165

2 Jenis Otonomi Daerah dan pemerintahan

Penyelenggaraan 188

*) = Memiliki kesamaan pada jenis pelimpahan kewenangan Bupati

30

A.1.3. Indikator Tingkat perkembangan Desa dalam Pembangunan

Pembentukan 1 desa mandiri di Kecamatan Ciwidey melalui indikator

Tingkat perkembangan Desa dalam Pembangunan belum dapat direalisasikan,

sebab tingkat perkembangan Desa baru sampai pada Desa Swasembada


(Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR




1 Desa Mandiri

0 Desa Mandiri

A.1.4. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi

Berdasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

1999 bahwa Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban

secara periodik.





Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan.


Cukup (50)

Cukup (50,78)

Kecamatan Ciwidey telah menentukan target nilai AKIP tahun 2017

sebesar "50" dengan kualifikasi "Cukup (C)". Mengacu pada Surat dari

Inspektorat Kabupaten Bandung Nomor 700 / 198.55 / Inspektorat tanggal 17

Oktober 2017 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah pada Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun anggaran

2017, diperoleh nilai realisasi kinerja Tahun 2017 sebesar "50,78" dengan

kategori “Cukup (CC)”, Nilai tersebut terbagi menjadi 5 point penilaian terdiri dari

:

a. Perencanaan kinerja dengan bobot sebesar 30 memiliki nilai 21,78 (72,58%)

b. Pengukuran kinerja dengan bobot sebesar 25 memiliki nilai 3,75 (15%)

c. Pelaporan dengan bobot sebesar 15 memiliki nilai 11,11 (74,07%)

31

d. Evaluasi Internal dengan bobot sebesar 10 memiliki nilai1,25 (12,50%)

e. Pencapaian Sasaran Kinerja organisasi dengan bobot sebesar 20 memiliki

nilai 12,90 (64,48%)

A.1.5. Indikator Prosentase BMD / Aset dalam kondisi baik

Aset yang dimaksud merupakan sumber daya atau kekayaan yang dimiliki

oleh Kecamatan Ciwidey baik pada kategori aset tetap seperti tanah dan

bangunan, maupun aset tidak tetap seperti sarana dan prasarana yang dimiliki.

Tabel 3.9 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 (Indikator Prosentase BMD / Aset dalam kondisi baik)



Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan.


85% 88,02%

Mengacu pada data dari SIMDA Barang per 31 Desember Tahun 2017,

diperoleh ringkasan informasi status aset sebagai berikut :

Tabel 3.10 Rekapitulasi Kondisi Aset Tahun 2017

NO KONDISI ASET KONDISI %

1 Baik 147 88,02%

2 Kurang baik 9 5%

3 Rusak berat 11 7%

Jumlah 167 100%

Sumber : Data Rekapitulasi total aset per 31 Desember 2017

Prosentase aset dalam kondisi baik diperoleh dengan cara :

= Jumlah AsetBaik

Jumlah Aset

= 147

167 x 100%

= 88,02%

Prosentase aset dalam keadaan "Baik" mencapai 88,02%, hal ini memiliki

maksud bahwa realisasi indikator kinerja Prosentase BMD / Aset dalam kondisi

32

baik telah melebihi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Camat

Ciwidey dengan Bupati Bandung pada tahun 2017 yakni sebesar 3,02%.

A.2. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

DAN 2017

Realisasi kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan

oleh perangkat daerah untuk mencapai target yang telah direncanakan sebagai

tujuan, sasaran dan indikator kinerja Perangkat Daerah. Sedangkan capaian

kinerja dapat diartikan sebagai prosentase kinerja perangkat daerah terhadap

indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Camat

Ciwidey dan Bupati Bandung pada tahun 2017. Berikut disajikan pembahasan

lebih rinci mengenai perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun

2017 dan 2016.


Pengukuran Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”

melalui Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baru diberlakukan pada

tahun 2017, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dengan nilai Kinerja

tahun 2016.

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan 2017

(Indeks Kepuasan Masyarakat - IKM)

SASARAN KECAMATAN

INDIKATOR KECAMATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN

2016 2017 2016 2017 2016 2017



- 70 - 71,15 - 101,6%

Capaian kinerja pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebesar "101,6

%", diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Capaian Kinerja = Realisasi

Target

Capaian Kinerja = 71,15

70 x 100%

Capaian Kinerja = 101,6%

33



Pengukuran Sasaran strategis “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan

Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan” melalui indikator Jumlah pelaksanaan

pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada Camat, baru

diberlakukan pada tahun 2017, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan nilai

kinerja dengan tahun 2016.

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan 2017 (Jumlah pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati

kepada Camat)

SASARAN KECAMATAN

INDIKATOR KECAMATAN


2016 2017 2016 2017 2016 2017

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan

Tugas Umum Pemerintahan

Kecamatan

Jumlah pelaksanaan pelimpahan sebagian

urusan pemerintah dari Bupati kepada Camat.

- 22 - 22 - 100%

Capaian kinerja jumlah pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintah

dari Bupati kepada Camat adalah sebesar 100 %, diperoleh dari hasil

perhitungan sebagai berikut :

Capaian Kinerja = Realisasi2017

Target2017

Capaian Kinerja = 22

22 x 100%

Capaian Kinerja = 100%


Pengukuran Sasaran strategis “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan

Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan” melalui indikator Tingkat

perkembangan Desa dalam Pembangunan, baru diberlakukan pada tahun 2017

dengan realisasi tidak tercapai target.

34


(Tingkat perkembangan Desa dalam Pembangunan)

SASARAN KECAMATAN

INDIKATOR KECAMATAN


2016 2017 2016 2017 2016 2017

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan

Tugas Umum Pemerintahan

Kecamatan

Tingkat perkembangan Desa dalam

Pembangunan.

- 1 Desa mandiri

- 0 Desa mandiri

- 0%


Pengukuran Sasaran strategis “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan

Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan” melalui indikator Nilai Akuntabilitas

Kinerja Instansi, baru diberlakukan pada tahun 2017, sehingga tidak bisa

dilakukan perbandingan nilai kinerja dengan tahun 2016.


(Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi)

SASARAN KECAMATAN

INDIKATOR KECAMATAN


2016 2017 2016 2017 2016 2017

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas

Umum Pemerintahan Kecamatan.

Nilai Akuntabilitas

Kinerja Instansi

- Cukup (50)

- Cukup (50,78)

- 101,6%

Capaian kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi adalah sebesar 101,6 %,

diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Capaian Kinerja = Realisasi

Target

Capaian Kinerja = 50

50,78 x 100%



Pengukuran Sasaran strategis “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan

Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan” melalui indikator Prosentase BMD /

35

Aset dalam kondisi baik, baru diberlakukan pada tahun 2017, sehingga tidak bisa

dilakukan perbandingan nilai kinerja dengan tahun 2016.

Tabel 3.15

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan 2017 (Prosentase BMD / Aset dalam kondisi baik)

SASARAN KECAMATAN

INDIKATOR KECAMATAN


2016 2017 2016 2017 2016 2017

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas

Umum Pemerintahan Kecamatan.

Prosentase BMD / Aset

dalam kondisi baik

- 85% - 88,02%

- 103,56%

Pada tahun 2017, capaian kinerja pada Prosentase BMD / Aset dalam kondisi

"Baik" adalah sebesar "103,56%", diperoleh dari hasil perhitungan sebagai

berikut :

Capaian Kinerja = Realisasi2017

Target2017


85% x 100%

Capaian Kinerja = 103,56 %

A.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET RENCANA

STRATEGIS.

Rencana strategis adalah agenda yang disusun oleh organisasi sebagai

hasil dari perencanaan kegiatan dan berfungsi seperti peta rencana kegiatan

dalam jangka 5 tahun. Mengacu pada Tujuan, Sasaran dan Indikator strategi

bagi Kecamatan Ciwidey, berikut disajikan penjelasan lebih lengkap berdasarkan

indikator kinerja.


Realisasi "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" pada tahun 2017 adalah

sebesar "71,15", nilai tersebut sudah melampaui "1,15 point" dari target yang

telah ditetapkan. Berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dengan

target renstra.

36

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi kinerja dengan target Rencana Strategis

(Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat-IKM)

TUJUAN KECAMATAN

SASARAN KECAMATAN

INDIKATOR KECAMATAN

REALISASI TAHUN

2017

TARGET CAPAIAN PADA RENSTRA

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya Kecamatan

Ciwidey yang Maju dan Mandiri

Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

71,15 - 70 73 76 79 82

dengan meperhatikan pola data target capaian pada renstra, perlu dilakukan

peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas agar target capaian 4 tahun

kedepan dapat direalisasikan dengan baik, mengingat pola perkembangan target

capaian renstra memiliki trend menaik sebesar 2 point.



Realisasi “Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan sebagian urusan

Pemerintahan dari Bupati kepada Camat” pada tahun 2017 adalah sebanyak 22

kewenangan, sehingga hal tersebut sudah mencapai target yang telah

ditetapkan.

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi kinerja dengan target Rencana Strategis (Jumlah pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintah)

TUJUAN

KECAMATAN

SASARAN

KECAMATAN

INDIKATOR

KECAMATAN

REALISASI

TAHUN 2017

TARGET CAPAIAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021





Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan

sebagian urusan

Pemerintahan dari Bupati

kepada Camat

22 - 22 22 22 22 22

Tantangan kedepan adalah dengan kondisi anggaran yang terbatas, perlu

dilakukan evaluasi perencanaan yang lebih matang agar kegiatan yang

diselenggarakan dapat menjalanjan fungsi pelimpahan kewenangan dari Bupati

secara optimal.

37


"Tingkat perkembangan Desa dalam Pembangunan" merupakan indikator

baru yang ditetapkan pada tahun 2017, sehingga belum dapat dibandingkan

dengan tahun 2016. Secara normatif tingkat perkembangan Desa dalam

Pembangunan mengacu pada Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa

Membangun.


(Indikator Tingkat perkembangan Desa dalam Pembangunan)

TUJUAN

KECAMATAN

SASARAN

KECAMATAN INDIKATOR

KECAMATAN

REALISASI

TAHUN 2017

TARGET CAPAIAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021





Kecamatan

Tingkat perkembangan

Desa dalam Pembangunan

0 Desa mandiri

-

1 D

esa

ma

nd

iri

1 D

esa

ma

nd

iri

1 D

esa

ma

nd

iri

1 D

esa

ma

nd

iri

1 D

esa

ma

nd

iri


Realisasi “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi” pada tahun 2017 adalah

sebesar "50,78" dengan kategori "Cukup", nilai tersebut sudah melampaui "0,78"

point dari target yang telah ditetapkan.



TUJUAN

KECAMATAN

SASARAN

KECAMATAN

INDIKATOR

KECAMATAN

REALISASI

TAHUN 2017

TARGET CAPAIAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Kinerja Internal

Meningkatkan tatakelola

pemerintahan

Nilai Akuntabilitas

Kinerja Instansi C

uku

p

(50

,78)

-

Cuku

p (

50)

Ba

ik (

60

,01

)

Ba

ik (

63

)

Ba

ik (

66

)

Sa

ng

at

Ba

ik

(70

,01)


Realisasi "Prosentase BMD / Aset dalam kondisi baik" pada tahun 2017

adalah sebesar 88,02%, nilai tersebut sudah tercapai sesuai dengan target yang

telah ditetapkan. Untuk mempertahankan nilai realisasi di atas target capaian

38

pada rencana strategis perlu dilakukan pengelolaan aset dengan efektif dan

efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku.


(Indikator Prosentase BMD / Aset dalam kondisi baik)

TUJUAN

KECAMATAN

SASARAN

KECAMATAN

INDIKATOR

KECAMATAN

REALISASI

TAHUN 2017

TARGET CAPAIAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Kinerja Internal

Meningkatkan tatakelola

pemerintahan


88,02 - 85 85 85 85 85

A.4. ANALISA PENYEBAB PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA

Mengacu pada Perjanjian Kinerja Camat dan Bupati Bandung dan Realisasi

Kinerja diperoleh hasil bahwa Kecamatan Ciwidey pada Tahun 2017 telah

mencapai kinerja sebesar 81,35%, dengan rincian sebagai berikut :


Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh nilai sebesar

101,64% hal tersebut memiliki maksud bahwa kinerja Kecamatan Ciwidey dalam

memberikan pelayanan KTP dan KK kepada masyarakat telah melebihi 1,64%

dari target kinerja yang sudah ditetapkan.

Penyebab peningkatan kinerja 1,64% : Dengan keterbatasan sumber daya

yang dimiliki Kecamatan Ciwidey tetap mengutamakan kepuasan masyarakat

pada unsur pelayanan yang dinilai sangat penting dan utama. Mengacu pada

hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diperoleh bahwa

Masyarakat Ciwidey merasa Puas atas 3 unsur pelayanan yakni :

a. Kewajaran biaya/ tarif pelayanan, adalah ongkos yang dikenakan kepada

penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari

Kecamatan Ciwidey.

Pelayanan administrasi kependudukan bagi masyaralat Ciwidey adalah

Gratis / tidak dipungut biaya, hal tersebut dilakukan sebagai wujud nyata

Pelayanan prima. Unsur pelayanan kewajaran biaya/ tarif pelayanan

memiliki nilai rata-rata sebesar 3,87. Hal ini memiliki maksud bahwa

39

Masyarakat Kecamatan Ciwidey menilai pelayanan Kartu Tanda Penduduk

(KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah Gratis / tidak dipungut biaya.

b. Perilaku pelaksana / petugas, adalah sikap petugas dalam memberikan

pelayanan. Sikap petugas dalam melayani masyarakat akan sangat

menentukan tingkat kepuasan pelayanan. Unsur pelayanan Perilaku

pelaksana / petugas memiliki nilai rata-rata sebesar 3,14. Hal ini memiliki

maksud bahwa Masyarakat Kecamatan Ciwidey menilai Petugas

pelayanan memiliki perilaku yang sopan dan ramah.

c. Kompetensi pelaksana / petugas, adalah kemampuan yang harus dimiliki

oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan

pengalaman. Penentu kepuasan masyarakat selain faktor perilaku

pelaksana/petugas dipengaruhi juga oleh unsur pelayanan Kompetensi

pelaksana / petugas. Unsur pelayanan Kompetensi pelaksana / petugas

memiliki nilai rata-rata sebesar 3,07. Hal ini memiliki maksud bahwa

Masyarakat Kecamatan Ciwidey menilai Petugas pelayanan memiliki

kemampuan yang baik sebagai petugas pelayanan KTP dan KK

(kompeten)

Untuk lebih memperdalam analisa penyebab peningkatan / penurunan kinerja

pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) disajikan tabel Pohon Kinerja

sebagai berikut :

40

Visi RPJMD : Memantapkan Kabupaten Bandung yang maju mandiri dan berdaya saing melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan sinergi pembangunan perdesaan, berlandaskan religius, kultural dan berwawasan lingkungan

Misi RPJMD (Misi 8) : Meningkatkan reformasi birokrasi Sasaran RPJMD : Meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi publik Tujuan : Meningkatnya Kecamatan Ciwidey yang Maju dan Mandiri

Tabel 3.21

Pohon Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

SASARAN PK CAMAT

2017

PROGRAM KEGIATAN

PROGRAM SASARAN INDIKATOR KEGIATAN OUTPUT



Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Penunjang hari-hari bersejarah Jumlah kegiatan Penunjang hari-hari bersejarah

41

SASARAN PK CAMAT

2017

PROGRAM KEGIATAN




Program peningkatan disiplin aparatur

Prosentase peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Sosialisasi peraturan perundang-undangan


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Prosentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

Jumlah Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

42



Capaian kinerja Jumlah pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan

pemerintah dari Bupati kepada Camat diperoleh nilai sebesar 100% hal tersebut

memiliki maksud bahwa kinerja Kecamatan Ciwidey dalam melaksanakan

pelimpahan urusan pemerintahan telah sesuai dengan target yang telah di.

Penyebab peningkatan kinerja 0% : Disebabkan karena realisasi pelaksanaan

kegiatan pelimpahan kewenangan sebanyak 22 kewenangan telah sesuai

dengan perencanaan yang telah dibuat.


pada Indikator Jumlah pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintah

dari Bupati kepada Camat disajikan table Pohon Kinerja sebagai berikut :

43


Misi RPJMD (Misi 8) : Meningkatkan reformasi birokrasi Sasaran RPJMD : Meningkatkan efektifitas pelayananadministrasi publik Tujuan : Meningkatnya Kecamatan Ciwidey yang Maju dan Mandiri

Tabel 3.22 Pohon Kinerja Indikator Jumlah pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada Camat Ciwidey

SASARAN PK CAMAT

2017

PROGRAM KEGIATAN



Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Prosentase Penataan Administrasi Kependudukan


Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Prosentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Prosentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal


Jumlah Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan


Jumlah Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Prosentase pengembangan wawasan kebangsaan


Jumlah Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Jumlah Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Prosentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Jumlah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Prosentase peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Pelatihan ketrampilan bagi pemuda Jumlah Pelatihan ketrampilan bagi pemuda

44

SASARAN PK CAMAT

2017

PROGRAM KEGIATAN


Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan (lanjutan)

Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat (lanjutan)

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Jumlah Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Prosentase peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Pembinaan organisasi perempuan Jumlah Pembinaan organisasi perempuan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Prosentase Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

Jumlah Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Jumlah Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Prosentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


Jumlah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Program perencanaan pembangunan daerah

Prosentase perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Jumlah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Prosentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Prosentase pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH Jumlah Pemeliharaan RTH

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Prosentase peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak


Jumlah Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

45


Capaian kinerja Tingkat perkembangan Desa dalam Pembangunan

diperoleh nilai sebesar 0% hal tersebut memiliki maksud bahwa kinerja

Kecamatan Ciwidey terkait dengan Perkembangan Desa tidak tercapai sesuai

dengan rencana.

Penyebab penurunan kinerja : (1) tingkat perkembangan Desa per Desember

2017 baru sampai pada Desa Swasembada; (2) belum tersedianya tenaga

aparat Kecamatan Ciwidey yang memahami secara teknis cara melakukan survei

Desa Mandiri dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.


Capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi diperoleh nilai sebesar

101,56% hal tersebut memiliki maksud bahwa kinerja Kecamatan Ciwidey terkait

dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi telah melebihi dari target yang sudah

ditetapkan yakni sebesar 1,56%

Penyebab peningkatan kinerja 1,56% :Secara nilai telah terjadi peningkatan

kinerja sebesar 1,6% dari target nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Tahun

2017 sebesar 50%, namun meskipun demikian (target kinerja tercapai)

berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah pada Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun Anggaran

2017 yang diterbitkan oleh Inspektorat dengan Nomor Surat 700/ 198.55

/Inspektorat tanggal 17 Oktober 2017 diperoleh beberapa catatan penting yang

harus diperbaiki diantaranya adalah :

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja memperoleh nilai “21,78” (72,58%),

dengan kekurangan yakni :

1) Target jangka menengah dalam renstra belum dimonitor pencapaiannya

sampai dengan tahun berjalan

2) Dokumen renstra belum direviu secara berkala

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja memperoleh nilai “3,75” (15%), dengan

kekurangan yakni :

1) Belum adanya ukuran kinerja sampai dengan tingkat esselon terendah

sebagai turunan kinerja unit kerja

46

2) Belum ada mekanisme pengumpulan data

3) IKU belum dipublikasikan

4) Belum adanya ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU

unit kerja organisasi

5) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat esselon IV keatas

telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) rewards

& punishment

6) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi

informasi

7) IKU belum direviu secara berkala

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja memperoleh nilai “11,11” (74,07%),


1) Laporan kinerja belum diupload kedalam website

2) Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi

penggunaan sumber daya hanya menyampaikan pencapaian target

keuangan

d. Evaluasi Internal



1) Evaluasi program sudah dilaksanakan akan tetapi belum sepenuhnya

untuk pemanfaatan perbaikaan ke masa yang akan datang

2) Belum ada evaluasi rencana aksi

e. Pencapaian sasaran / Kinerja Organisasi


dengan kekurangan yakni Kinerja yang dilaporkan (output) dan (outcome)

target ada yang tidak tercapai dan capaian kinerja ada yang tidak lebih baik

dari tahun sebelumnya.

Untuk lebih memperdalam analisa penyebab peningkatan / penurunan

kinerja pada Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi disajikan table

Pohon Kinerja sebagai berikut :

47


Misi RPJMD (Misi 8) : Meningkatkan reformasi birokrasi Sasaran RPJMD : Meningkatkan efektifitas pelayananadministrasi publik Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal

Tabel 3.23

Pohon Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi

SASARAN PK CAMAT

2017

PROGRAM KEGIATAN


Meningkatkan tatakelola pemerintahan


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentasepeningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Penyusunan laporan keuangan semesteran


Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran


Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


48


Capaian kinerja Prosentase BMD / Aset dalam kondisi baik diperoleh nilai

sebesar 103,56% hal tersebut memiliki maksud bahwa kinerja Kecamatan

Ciwidey dalam menjaga kondisi aset telah melebihi 3,56% dari target yang telah

ditetapkan pada perjanjian kinerja Camat Ciwidey dan Bupati Bandung pada

tahun 2017.

Penyebab peningkatan kinerja 3,56% : Kinerja Kecamatan Ciwidey terkait

dengan Indikator Prosentase BMD / Aset dalam kondisi baik memiliki angka

realisasi yang lebih tinggi dengan target yang telah ditetapkan. Penyebab

peningkatan kinerja tersebut dikarenakan oleh pengelolaan aset yang di kontrol

dengan baik misalnya pemeliharaan aset yang terus dilakukan sesuai dengan

anggaran yang telah di alokasikan.


pada Indikator Prosentase BMD / Aset dalam kondisi baik disajikan tabel Pohon

Kinerja sebagai berikut :

49


Misi RPJMD (Misi 8) : Meningkatkan reformasi birokrasi Sasaran RPJMD : Meningkatkan efektifitas pelayananadministrasi publik Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal

Tabel 3.24

Pohon Kinerja Indikator Prosentase BMD / Aset dalam kondisi baik

SASARAN PK CAMAT

2017

PROGRAM KEGIATAN


Meningkatkan tatakelola pemerintahan


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan mebeleur Jumlah Pengadaan mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan Halaman Kantor Jumlah Pemeliharaan Halaman Kantor

50

A.5. ANALISA EFISIENSI PENGUKURAN SUMBER DAYA

Ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Ciwidey akan

sangat berpengaruh / erat kaitannya dengan kualitas pelayanan yang dapat

diberikan untuk masyarakat. Semakin tepat menggunakan sumber daya yang

dimiliki maka akan semakin optimal hasil kinerja yang dihasilkan oleh Perangkat

Daerah (PD). Sumber daya yang dimaksud diantaranya adalah :

1. Aparat Kecamatan Ciwidey (man)

2. Sarana dan prasarana (machine)

3. Tata cara kerja (methode)

4. Anggaran (money)

5. Objek pelayanan (material)

Secara umum Kecamatan Ciwidey memiliki perkembangan anggaran

dengan kecenderungan menurun tiap tahunnya, bahkan pada Tahun 2018

tercatat anggaran Kecamatan Ciwidey turun mencapai -22,4 %. Melalui

keterbatasan anggaran inilah menjadi salah satu faktor penyebab kurang

optimalnya kinerja Kecamatan Ciwidey. Berikut disajikan data perkembangan

Anggaran Kecamatan Ciwidey selama 5 tahun mulai dari Tahun 2017 sampai

dengan Tahun 2021.

Tabel 3.25 Perkembangan anggaran Kecamatan Ciwidey Tahun 2017 -2021

TAHUN ANGGARAN

ANGGARAN (MURNI)

SELISIH ANGGARAN

STATUS PERKEMBANGAN

ANGGARAN

2017 1.383.542.244 - - -

2018 1.074.241.490 -309.300.754 Turun -22,4%

2019 1.015.448.740 -58.792.750 Turun -5,5%

2020 1.020.525.983 5.077.243 Naik 0,5%

2021 1.025.628.607 5.102.624 Naik 0,5%

Jumlah 5.519.387.064

Perkembangan anggaran adalah selisih anggaran yang di prosentasekan

dengan anggaran tahun sebelumnya, misalnya perkembangan anggaran tahun

2018 diperoleh nilai sebesar -22,4%, nilai tersebut diperoleh dari :

51

= Anggaran Tahun 2018-Anggaran Tahun 2017

Anggaran tahun 2017x 100%

= 1.074.241.490 - 1.383.542.244

1.383.542.244x 100%

= -309.300.754

1.383.542.244x 100%

=-22,4%

Gambar 3.1 Perkembangan anggaran Tahun 2017 - 2021

Secara lengkap, berikut disajikan analisa efisiensi pengukuran sumber daya

Kecamatan Ciwidey Tahun 2017 berdasarkan masing-masing indikator :


a. Aparat Kecamatan Ciwidey

Sumber daya personil yang digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat

Kepuasan Masyarakat berasal dari Seksi Pemerintahan, Sub Bagian Umum

Kepegawaian dan dari Tim Pelayanan PATEN. Berikut disajikan analisa sumber

daya dan potensi efisiensi yang dapat dilakukan :

1 2 3 4 5

Tahun Anggaran 2017 2018 2019 2020 2021

Alokasi Anggaran (Murni) 1.383.542 1.074.241 1.015.449 1.020.526 1.025.629

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

Nila

i An

ggar

an d

alam

Rib

uan

Perkembangan Anggaran

52

1) Personil Seksi Pemerintahan

Jumlah personil pada Seksi Pemerintahan terdiri dari 2 orang yakni 1 orang

Kepala Seksi dan 1 orang sebagai staf pelaksana. Untuk menunaikan tugas

keseharian Seksi Pemerintahan masih kekurangan 3 orang Personil untuk

mengisi tugas bebagai :

a) JFU Pengelola bantuan keuangan Desa

b) JFU Pengelola PBB P2 dan BPHTB

c) JFU Pengelola Monev dan Penyelenggaraan Pemdes

2) Personil Sub Bagian Umum Kepegawaian

Jumlah personil pada Sub Bagian Umum Kepegawaian terdiri dari 3 orang

yakni 1 orang Kepala SubBagian dan 2 orang sebagai staf pelaksana dengan

fungsi rangkap tugas sebagai administrator di ruang PATEN. Untuk

menunaikan tugas keseharian Sub Bagian Umum Kepegawaian masih

kekurangan 6 orang Personil untuk mengisi tugas bebagai :

a) JFU Analisis sumber daya aparatur

b) JFU Pengelola Dokumentasi

c) JFU Pengelola layanan operasional

d) JFU Pengadministrasi umum

e) JFU Pramu bakti

f) JFU Arsiparis

3) Personil Tim Pelayanan PATEN

Jumlah personil pada Tim Pelayanan PATEN terdiri dari 5 orang yakni 1

orang Staff PNS, 1 orang sukwan dan 3 orang berasal dari Dinas Catatan

Sipil Kabupaten Bandung. Untuk menunaikan tugas keseharian Tim

Pelayanan PATEN masih kekurangan setidaknya 4 orang Personil untuk


a) 1 orang administrator pelayanan PATEN (selama ini menggunakan

personil dari Subag Umum dan Kepegawaian yang rangkap tugas dengan

pencatatan surat masuk dan keluar)

b) 2 orang yang dapat membantu input dan mendata masyarakat yang akan

menerima pelayanan PATEN

c) 1 orang untuk menjaga keamanan

Sumber daya personil yang dimilikidinilai masih kurang untuk menjalankan

seluruh program kegiatanpelayanan bagi masyarakat Ciwidey dan masih

53

terdapat beberapa tugas yang dilaksanakan secara rangkap. Sehingga akan sulit

dilakukan efisiensi tenaga kerja yang berhubungan dengan Indikator Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM).

b. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kepada masyarakat dalam

kondisi baik, efisensi sumber daya yang dapat dilakukan dalam menggunakan

sarana dan prasarana disesuaikan dengan peruntukannya serta dapat dilakukan

dengan menjaga dan merawat aset.

c. Tata cara kerja

Mengacu pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2017

diperoleh hasil bahwa tata cara pelayanan PATEN kurang optimal karena belum

terlihat adanya SOP di ruangan PATEN. Sumber daya tata cara kerja yang

memungkinkan dapat dilakukan efisiensi adalah dengan mengoptimalkan

pekerjaan yang dinilai tidak efektif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

pegawai oleh sebab itu perlu “segera disusun dan disosialisasikan penerapan

SOP pelayanan PATEN”.

d. Anggaran

Kecamatan Ciwidey memiliki perkembangan anggaran dengan

kecenderungan menurun tiap tahunnya, disisi lain objek pelayanan kepada

masyarakat cukup tinggi. Hal ini berdampak pada tidak dialokasikannya secara

khusus anggaran untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Walaupun demikian, pengukuran SKM tetap dilakukan dengan cara

mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), di support oleh 4 program dan

14 kegiatan dengan Total Anggaran sebesar Rp 378.274.244,- (penggunaan

anggaran tidak sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kepuasan masyarakat)

Sumber daya anggaran yang memungkinkan dapat dilakukan efisiensi

adalah dengan cara memprioritaskan penganggaran kegiatan yang memberikan

peran / kontribusi optimal terhadap Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

54

e. Objek Pelayanan

Responden Survei yang akan di ukur pada perhitungan Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) adalah masyarakat Kecamatan Ciwidey yang membutuhkan

Pelayanan Kartu Tanda Pendusuk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). SKM di

Kecamatan Ciwidey dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Camat yakni SK

Nomor 50 Tahun 2017 tanggal 15 September 2017.

Jumlah sampel pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang

telah diberikan oleh Kecamatan Ciwidey mengacu pada data historis pelayanan

KTP dan KK pada tahun 2016. Berikut disajikan data yang dimaksud :

Tabel 3.26 Responden Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

TAHUN PELAYANAN

KTP KK

2016 3.045 keping 515 kepala keluarga

2017 (prediksi) 4.500 keping 1.300 kepala keluarga

Prediksi peningkatan pemohon 50% 150%

Jumlah Sampel 354 297 Sumber Data : SubBagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ciwidey tahun 2017

Diprediksi bahwa pemohon Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tahun 2017 akan

meningkat sebanyak 50% sedangkan Kartu Keluarga (KK) akan meningkat

150%. Sehingga dengan demikian :

NKTP 2017 = NKTP 2016 + (NKTP 2016 x 50%)

= 3.045 + (3.045 x 50%)

= 3.045 + (1.523)

= 4.568

~ 4.500 keping

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM) bahwa apabila prediksi Populasi sebanyak 4.500 maka jumlah sampel

yang harus dipenuhi adalah sebanyak 354 responden.

NKK 2017 = NKK 2016 + (NKK 2016 x 50%)

= 515 + (515 x 150%)

= 515 + (772,5)

= 1.287,5

~ 1.300 kepala keluarga

55

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM) bahwa apabila prediksi Populasi sebanyak 1.300 maka jumlah sampel

yang harus dipenuhi adalah sebanyak 297 responden.



Mengacu pada Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.806-

OTDA/2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati

Kepada Camat Ciwidey terdapat 28 Bidang urusan dan 321 Rincian Pelimpahan

kewenangan. Berikut dipaparkan mengenai sumber daya yang digunakan untuk

melaksanakan pelimpahan kewenangan Bupati Bandung.


Sumber daya personil yang digunakan dalam melaksanakan pelimpahan

sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada Camat adalah seluruh

Pelaksana Teknis yang ada di Kecamatan, diantaranya adalah :

1) Personil Seksi Pemerintahan

Jumlah personil pada Seksi Pemerintahan terdiri dari 2 orang yakni 1 orang


keseharian Seksi Pemerintahan masih kekurangan 3 orang Personil untuk


a) JFU Pengelola bantuan keuangan Desa

b) JFU Pengelola PBB P2 dan BPHTB

c) JFU Pengelola Monev dan Penyelenggaraan Pemdes

2) Personil Seksi Pemberdayaan

Jumlah personil pada Seksi Pemberdayaan terdiri dari 2 orang yakni 1 orang


keseharian Seksi Pemberdayaan masih kekurangan 1 orang Personil untuk

mengisi tugas bebagai JFU Pengolah data

3) Personil Seksi Trantibum

Jumlah personil pada Seksi Trantibum terdiri dari 2 orang yakni 1 orang

Kepala Seksi dan 1 orang sebagai staf pelaksana. Dalam rangka melakukan

efisiensi sumber daya , Seksi Trantibum dibantu oleh 7 orang Linmas,

56

sehingga dalam pelaksanaaan kegiatan sehari-hari Seksi Trantibum tidak

mengalami kekurangan pegawai.

4) Personil Seksi Sosial dan Budaya

Jumlah personil pada Seksi Sosial Budaya terdiri dari 2 orang yakni 1 orang


keseharian Seksi Sosial Budaya masih kekurangan 1 orang Personil untuk

mengisi tugas bebagai JFU Pengelola Fasos dan fasum.

5) Personil Seksi Pembangunan

Jumlah personil pada Seksi Pembangunan terdiri dari 3 orang yakni 1 orang


keseharian Seksi Pembangunan masih kekurangan 2 orang Personil untuk

mengisi tugas bebagai : JFU Penyusun program dan penganggaran

Sumber daya aparat Kecamatan Ciwidey di tingkat Pelaksana Teknis rata-

rata mengalami kekurangan tenaga kerja, sehingga hal ini akan sulit dilakukan

efisiensi dari sisi personil aparat PNS dalam menjalankan fungsi pelimpahan

kewenangan tersebut.


Sarana dan prasarana penunjang dalam menjalankan pelimpahan sebagian

urusan pemerintah dari Bupati kepada Camat dalam kondisi baik, efisensi

sumber daya yang dapat dilakukan dalam menggunakan sarana dan prasarana

disesuaikan dengan peruntukannya serta dapat dilakukan dengan menjaga dan

merawat aset.

c. Tata cara kerja

Tata cara dalam menjalankan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari

Bupati kepada Camat belum tersusun dalam bentuk Standar Operational

Prosedure (SOP) dengan mengacu pada Keputusan Bupati Bandung Nomor

137.1/Kep.806-OTDA/2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan

Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat Ciwidey. Dengan adanya Standar

Operational Prosedure (SOP) tersebut akan berfungsi sebagai pedoman kerja

secara baku dan terstruktur bagi Kepala Seksi dalam melaksanakan fungsi

Pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada Camat Ciwidey.

57

Sumber daya tata cara kerja yang memungkinkan dapat dilakukan efisiensi

adalah dengan mengoptimalkan pekerjaan yang dinilai tidak efektif terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.

d. Anggaran

Kegiatan terkait dengan pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan

pemerintah dari Bupati kepada Camat Ciwidey dialokasikan dan didistribusikan

kepada masing-masing Pelaksana Teknis sesuai dengan Tugas Pokok dan

Fungsinya dengan mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun

2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bandung dengan total anggaran sebesar

Rp.877.043.000,-.



peran /kontribusi optimal terhadap Indikator Jumlah pelaksanaan pelimpahan

sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada Camat

e. Objek Pelayanan

Objek pelayanan terhadap pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintah

adalah masyarakat Ciwidey yang membutuhkan.



Sumber daya personil yang digunakan dalam melaksanakan tugas

pencapaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Kecamatan Ciwidey adalah Personil dari Sub Bagian Program dan Keuangan

dengan jumlah personil sebanyak 3 orang yakni 1 orang Kepala Sub Bagian dan

2 orang sebagai staf pelaksana. Untuk menunaikan tugas keseharian Sub

Bagian Program dan Keuangan masih kekurangan 2 orang Personil untuk


a) JFU Penyusun program dan penganggaran

b) JFU Pengolah data aplikasi dan pengaolah data kleuangan

Sumber daya aparat Kecamatan Ciwidey pada Sub Bagian Program dan

Keuangan mengalami kekurangan tenaga kerja, sehingga hal ini akan sulit

58

dilakukan efisiensi dari sisi personil aparat PNS dalam menjalankan tugas

tersebut


Sarana dan prasarana penunjang dalam mencapai nilai Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Ciwidey dalam kondisi baik, efisensi

sumber daya yang dapat dilakukan dalam menggunakan sarana dan prasarana

disesuaikan dengan peruntukannya serta dapat dilakukan dengan menjaga dan

merawat aset.

c. Tata cara kerja

Tata cara dalam mencapai Nilai AKIP yang telah ditargetkan belum diatur

dalam bentuk Standar Operational Prosedure (SOP), karena dalam penyusunan

Laporan AKIP membutuhkan data-data teknis yang melekat pada tugas dan

fungsi Pelaksana teknis. Melalui peranan SOP, akan memudahkan Tim Sub

Bagian Program dan Keuangan dalam berkomunikasi kepada Pelaksana Teknis

dalam pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan.

Dengan adanya SOP akan berfungsi sebagai pedoman kerja secara baku

dan terstruktur bagi tim Sub Bagian Program dan Keuangan dalam

melaksanakan peran mencapai nilai AKIP yang sudah ditargetkan.

d. Anggaran

Penganggaran untuk pencapaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) dilaksanakan melalui Anggaran Tahun 2017 pada Program

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD, dengan total Anggaran sebesar Rp.19.440.000,-.



peran /kontribusi optimal terhadap Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi.

e. Objek Pelayanan


adalah masyarakat Ciwidey yang membutuhkan

59



Sumber daya personil yang digunakan dalam melaksanakan tugas

pemeliharaan Aset Kecamatan Ciwidey adalah personil yang ada di Sub Bagian

Umum Kepegawaian dengan jumlah personil sebanyak 2 orang yakni 1 orang

Kepala Sub Bagian dan 1 orang sebagai bendahara barang.

Sumber daya aparat Kecamatan Ciwidey pada Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian yang mengatur perbendaharaan barang dapat diefisiensikan

dengan cara mengoptimalkan waktu kerja dengan berpedoman pada rincian

tugas pokok dan fungsi.


Sarana dan prasarana penunjang sebagai asset Pemerintah Kecamatan

Ciwidey dalam kondisi baik, efisensi sumber daya yang dapat dilakukan dalam

menggunakan sarana dan prasarana disesuaikan dengan peruntukannya serta

dapat dilakukan dengan menjaga dan merawat aset.

c. Tata cara kerja

Tata cara dalam menggunakan asset belum diatur dalam bentuk Standar

Operational Prosedure (SOP), hal tersebut dinilai penting sebab alur proses

pemantauan dan pelaporan harus di lakukan dengan tepat untuk menjaga

barang (asset) dalam kondisi baik.

Sumber daya tata cara kerja yang memungkinkan dapat dilakukan efisiensi

adalah dengan mengoptimalkan pekerjaan yang dinilai tidak efektif terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.

d. Anggaran

Penganggaran untuk pencapaian target Aset dalam Kondisi Baik

dilaksanakan pada Tahun 2017, dengan nilai anggaran sebesar

Rp.156.500.000,- yang didistribusikan pada Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur dengan nama Kegiatan terdiri dari :

1) Pengadaan mebeleur

2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

60

3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4) Pemeliharaan Halaman Kantor



peran /kontribusi optimal terhadap Indikator Prosentase BMD / Aset dalam

kondisi baik.

e. Objek Pelayanan


adalah masyarakat Ciwidey yang membutuhkan.

A.6. ANALISA PROGRAM / KEGIATAN

Kecamatan Ciwidey memiliki 20 jenis Program dan 42 jenis kegiatan

dengan total anggaran perubahan Tahun 2017 sebesar Rp 1.406.292.244.

berikut disajikan Program dan kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja.


Pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), didukung oleh 4

Program dan 17 Kegiatan. Berikut disajikan rincian lebih lengkap :

Tabel 3.27

Program / Kegiatan Pendukung Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

NO PROGRAM KEGIATAN

1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Penunjang hari bersejarah

61

NO PROGRAM KEGIATAN

2 Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan



Pada Indikator Jumlah pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan

pemerintah dari Bupati kepada Camat, didukung oleh 14 Program dan 17

Kegiatan. Berikut disajikan rincian lebih lengkap :

Tabel 3.28

Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Jumlah pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada Camat

NO PROGRAM KEGIATAN

1 Program Penataan Administrasi Kependudukan


2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


3 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal



4 Program pengembangan wawasan kebangsaan


Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

5 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

6 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Pelatihan ketrampilan bagi pemuda

7 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

8 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Pembinaan organisasi perempuan

9 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

62

NO PROGRAM KEGIATAN

10

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


11 Program perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

12 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

13 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

14 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak



Pada Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi, didukung oleh 1 Program

dan 4 Kegiatan. Berikut disajikan rincian lebih lengkap :

Tabel 3.29 Program dan Kegiatan Pendukung Indikator


NO PROGRAM KEGIATAN

1 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan






Pada Prosentase BMD / Aset dalam kondisi baik, didukung oleh 1 Program

dan 4 Kegiatan. Berikut disajikan rincian lebih lengkap :

Tabel 3.30

Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Prosentase BMD / Aset dalam kondisi baik

NO PROGRAM KEGIATAN

1 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan Halaman Kantor

63

B. REALISASI ANGGARAN.

Pemerintahan Kecamatan Ciwidey merupakan Pembantu Kepala Daerah

dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan,

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban,

pelayanan umum dan pemberian pelayanan administrasi di Tingkat Kecamatan

dan dalam Rencana Strategis Kecamatan Ciwidey Tahun 2017 – 2021 kebijakan

umum pengelolaan keuangan Kecamatan Ciwidey diarahkan pada pelaksanaan

tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah. Akuntabilitas keuangan

Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.31

Realisasi AnggaranTahun Anggaran 2017

NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

(RP) REALISASI

(RP) REALISASI

(%)

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan Sumber daya air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

kantor.

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan

Kerja.

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan

Pengadaan.

- pengadaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor.

- Penyediaan peralatan rumah tangga.

- Penyediaan makanan dan minuman

- Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi dalam

daerah

- Penyedaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

- Penunjang hari-hari bersejarah

296.974.244

1.440.000

39.675.560

50.000.000

44.325.000

13.423.684

24.450.000

7.600.000

3.500.000

360.000

20.000.000

73.000.000

6.000.000

13.200.000

251.635.082

1.440.000

13.960.798

50.000.000

42.858.750

11.650.000

24.445.634

6.669.900

3.400.000

360.000

10.000.000

69.150.000

4.500.000

13.200.000

84,73

100

35,19

100

96,69

86,79

99,98

87,76

97,14

100

50

94,73

75

100

64


(RP) REALISASI

(RP) REALISASI

(%)

2. Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur.

- Pengadaan meubelair

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

- Pemeliharaan rutin/berkala kandaraan

dinas/operasional.

- Pemeliharaan Halaman Kantor.

156.500.000

35.000.000

22.500.000

28.000.000

71.000.000

152.580.618

35.000.000

22.425.000

24.326.618

70.829.000

97,50

100

99,67

86,88

99,73

3. Program peningkatan disiplin aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya.

- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

30.000.000

7.500.000

22.500.000

30.000.000

7.500.000

22.500.000

100

100

100

4 Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur.

- Sosialisasi per Undang-undangan.

22.400.000

22.400.000

22.400.000

22.400.000

100

100

5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan.

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi Kinerja SKPD .

- Penyusunan laporan keuangan semesteran

- Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran.

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

18.000.000

6.100.000

1.900.000

8.000.000

2.000.000

18.000.000

6.100.000

1.900.000

8.000.000

2.000.000

100

100

100

100

100

6 Program penataan administrasi

kependudukan.

- Peningkatan pelayanan pubik kependudukan.

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

100

100

7 Program pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan.

- Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan.

5.375.000

5.375.000

5.375.000

5.375.000

100

100

65


(RP) REALISASI

(RP) REALISASI

(%)

8 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan.

- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan.

44.890.000

44.890.000

0

0

0

0

9 Program pemeliharaan Kamtibmas dan

pencegahan tindak kriminal.

- Peningkatan kerjasama dengan aparat

keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan.

- Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskaswakarsa di daerah.

94.000.000

49.000.000

45.000.000

94.000.000

49.000.000

45.000.000

100

100

100

10 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

- Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama.

- Peningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa.

86.850.000

47.850.000

39.000.000

34.500.000

34.500.000

0

39,72

72,10

0

11 Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan Daerah.

- Insentifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah.

15.000.000

15.000.000

6.100.000

6.100.000

40,67

40,67

12 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan kecakapan hidup

pemuda.

Pelatihan ketrampilan bagi pemuda.

38.800.000

38.800.000

38.800.000

38.800.000

100

100

13 Program Peningkatan Kapasitas aparatur

pemerintah desa

- Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang manajemen pemerintahan desa.

43.900.000

43.900.000

43.900.000

43.900.000

100

100

14 Peningkatan peran serta dan kesetaraan

Jender dalam pembangunan.

- Pembinaan Organisasi Perempuan.

85.750.000

85.750.000

85.750.000

85.750.000

100

100

66


(RP) REALISASI

(RP) REALISASI

(%)

15 Program pembinaan dan pemasyarakatan

olah raga

- Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah.

- Pembeinaan olahraga yang berkembang di

masyarakat.

56.000.000

28.000.000

28.000.000

56.000.000

28.000.000

28.000.000

100

100

100

16 Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH.

- Pengendalian manajemen pelaksanaan

kebijakan KDH

112.153.000

112.153.000

112.153.000

112.153.000

100

100

17 Program perencanaan pembangunan daerah

- Pengembangan partisifasi masyarakat dalam

penyusunan program dan kebijakan layanan

publik

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100

100

18 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam.

- Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi

penduduk dari ancaman/korban bencana

alam.

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100

100

19 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

- Pemeliharaan RTH

116.800.000

116.800.000

116.800.000

116.800.000

100

100

20 Program Peningkatan Keselamatan ibu

melahirkan dan anak.

- Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari

keluarga tidak mampu.

57.900.000

57.900.000

57.900.000

57.900.000

100

100

TOTAL REALISASI ANGGARAN 1.406.292.244 1.250.893.700 88,95

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Anggaran Belanja Langsung memiliki target anggaran sebesar

Rp.1.406.292.244 dengan nilai realisasi sebesar Rp.1.250.893.700 atau

dengan kinerja penyerapan anggaran sebesar 88,95%.

67

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki target anggaran

sebesar Rp.296.974.244 dengan nilai realisasi sebesar Rp.251.635.082 atau

dengan kinerja penyerapan anggaran sebesar 84,73 %.#

3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur memiliki target

anggaran sebesar Rp.156.500.000 dengan nilai realisasi sebesar

Rp.152.580.618atau dengan kinerja penyerapan anggaran sebesar 97,50

%.#

4. Program peningkatan disiplin aparatur memiliki target anggaran sebesar

Rp.30.000.000 dengan nilai realisasi sebesar Rp.30.000.000atau dengan

kinerja penyerapan anggaran sebesar 100%.

5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur memiliki target

anggaran sebesarRp.22.400.000 dengan nilai realisasi sebesar

Rp.22.400.000 atau dengan kinerja penyerapan anggaran sebesar 100 %.

6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan memiliki target anggaran sebesar Rp.18.000.000 dengan nilai

realisasi sebesarRp.18.000.000atau dengan kinerja penyerapan anggaran

sebesar 100 %.

7. Program penataan administrasi kependudukan memiliki target anggaran


dengan kinerja penyerapan anggaran sebesar 100 %.

8. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan memiliki target

anggaran sebesar Rp.5.375.000dengan nilai realisasi sebesar Rp.5.375.000

atau dengan kinerja penyerapan anggaran sebesar 100 %.

9. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan memiliki target

anggaran sebesar Rp.44.890.000dengan nilai realisasi sebesar Rp.0 atau

dengan kinerja penyerapan anggaran sebesar 0%.1#

10. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

memiliki target anggaran sebesarRp.94.000.000 dengan nilai realisasi

sebesar Rp.94.000.000 atau dengan kinerja penyerapan anggaran sebesar

100%.

11. Program pengembangan wawasan kebangsaan memiliki target anggaran

sebesar Rp. 86.850.000 dengan nilai realisasi sebesar Rp.34.500.000atau

dengan kinerja penyerapan anggaran sebesar 39,72%.3#

68

12. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah

memiliki target anggaran sebesar Rp.15.000.000dengan nilai realisasi


40,67%.4#

13. Program Peningkatan Upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan

hidup pemuda memiliki target anggaran sebesar Rp.38.800.000 dengan nilai

realisasi sebesar Rp. 38.800.000 atau dengan kinerja penyerapan anggaran

sebesar 100%.

14. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa memiliki target


Rp.43.900.000 atau dengan kinerja penyerapan anggaran sebesar 100%.

15. Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

memiliki target anggaran sebesar Rp.85.750.000 dengan nilai realisasi

sebesar Rp.85.750.000atau dengan kinerja penyerapan anggaran sebesar

100%.

16. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga memiliki target anggaran


dengan kinerja penyerapan anggaran sebesar 100%.

17. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH memiliki target anggaran sebesar

Rp.112.153.000 dengan nilai realisasi sebesar Rp.112.153.000 atau dengan

kinerja penyerapan anggaran sebesar 100%.

18. Program perencanaan pembangunan daerah memiliki target anggaran



19. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

memiliki target anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dengan nilai realisasi


100%.

20. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki target anggaran

sebesar Rp.116.800.000dengan nilai realisasi sebesar Rp.116.800.000 atau


69

21. Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak memiliki target


Rp.57.900.000 atau dengan kinerja penyerapan anggaran sebesar 100%.

70

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perangkat

daerah Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun 2017, merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari laporan Pelaksanaan Program Pemerintah daerah

Kabupaten Bandung. Keberhasilan dan atau kegagalan Kecamatan Ciwidey

dapat dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang dapat direalisasikan, dimana

secara umum Kecamatan Ciwidey telah memperlihatkan pencapaian kinerja

yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat

beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak

menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan

kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang

dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan di

Kecamatan Ciwidey.

Adapun secara umum, kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Ciwidey

adalah sebagai berikut :

1. Tata cara kerja perlu dibakukan dan dituangkan ke dalam Standar kerja, agar

dapat mengoptimalkan pekerjaan yang dinilai tidak efektif.

2. Sumber daya aparat Kecamatan Ciwidey rata-rata mengalami kekurangan

tenaga kerja, hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya pegawai yang

melaksanakan tugas rangkap pekerjaan.

3. Secara umum Kecamatan Ciwidey memiliki perkembangan anggaran dengan

kecenderungan menurun tiap tahunnya, hal ini akan berdampak pada

pelaksanaan peran dan fungsi pelayanan Kecamatan Ciwidey yang kurang

optimal.

4. Masih kurangnya sumber daya aparat yang memiliki kemampuan sebagai

analis data kepemerintahan terkait dengan pengukuran dampak dari hasil

pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat.

71

Melihat kendala-kendala tersebut di atas, diperlukan upaya penyelesaian

masalah sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan

datang. Upaya penyelesaian kendala dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perlu disusun Standar Operational Prosedure (SOP) terkait dengan teknis

pencapaian Indikator Kinerja Kecamatan Ciwidey.

2. Perlu dilakukan evaluasi internal mengenai beban kerja agar pelaksanaan

tugas dapat berjalan dengan lancar.

3. Perlu dilakukan inovasi gagasan agar dapat mengoptimalkan pelayanan

kepada masyarakat Ciwidey dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki.

4. Perlu dilakukan peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta

keterampilan aparat Kecamatan Ciwidey melalui berbagai pendidikan,

pelatihan, atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan

kompetensi pegawai sebagai analis data kepemerintahan.

CAMAT CIWIDEY

ttd

KARYADI RAHARJO A., AP., M.,Si. Pembina Tk I / IVb

NIP. 19750925 199501 1 001

72

L A M P I R A N .

73

Lampiran 1 : SK Camat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017

74

Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Camat Ciwidey dengan Bupati Bandung Tahun 2017

75

Lampiran 3 : Perjanjian Kinerja Eselon III dan Eselon IV Tahun 2017

76

Lampiran 4 : Perjanjian Kinerja Jabatan Pelaksana Tahun 2017

77

Lampiran 5 : Rencana Aksi Tahun 2017

78

Lampiran 6 : Pohon Kinerja Tahun 2017

79

Lampiran 7 : Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Internal Kecamatan Ciwidey Tahun 2018

80

Lampiran 8 : Realisasi Status Aset Kecamatan Ciwidey Tahun 2017

81

No Nama / Jenis

Barang Merk/ Type Asal

Tahun Perolehan

Kondisi Barang

Σ Taksiran

Harga Ket

1 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

- Pembelian 1996 Baik 1 363.000.000 Belum Sertifikat

2 Macadam Roller/Three Whell Roller

BARATA / STOOM WALLS

Pembelian 2003 Kurang Baik

1 200.000.000

3 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)

DAIHATSU / TERIOS TS

Pembelian 2012 Baik 1 159.081.285

4 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)

TOYOTA / RUSH

Pembelian 2015 Baik 1 215.280.000

5 Sepeda Motor

Suzuki Bravo / RC 100 Hitam

Pembelian 2000 Baik 1 5.500.000

6 Sepeda Motor

Suzuki Smas / FD 110 XCD


7 Sepeda Motor

Suzuki Smas / FD 110 XCD Hitam


8 Sepeda Motor

Honda / Win Pembelian 2003 Baik 1 2.200.000

9 Sepeda Motor

Honda Astrea / NF 100

Pembelian 2003 Rusak Berat

1 2.400.000

10 Sepeda Motor

Honda MCB 97 / Sport Hitam


11 Sepeda Motor

HONDA / WIN


1 7.500.000 Desa Panyocokan

12 Sepeda Motor

HONDA / WIN


1 7.500.000 Desa Sukawening

13 Sepeda Motor

HONDA / WIN


1 6.500.000 Desa Nengkelan

14 Sepeda Motor

HONDA / WIN


1 6.500.000 Desa Lebakmuncang

15 Sepeda Motor

HONDA / WIN


1 7.000.000 Desa Lebakmuncang

16 Sepeda Motor

HONDA / WIN


1 7.500.000 Desa Panundaan

17 Sepeda Motor

Suzuki Smas / FD 110 XDC


18 Sepeda Motor

HONDA / CS1

Hibah 2014 Baik 1 14.750.000 Desa Ciwidey

19 Sepeda Motor

HONDA / CS1

Hibah 2014 Baik 1 14.750.000 Desa Lebakmuncang

20 Sepeda Motor

HONDA / CS1

Hibah 2014 Baik 1 14.750.000 Desa Panundaan

21 Sepeda Motor

YAMAHA / JUPITER MX

Hibah 2014 Baik 1 14.087.500 Desa Panyocokan

22 Sepeda Motor

YAMAHA / JUPITER MX

Hibah 2014 Baik 1 14.087.500 Desa Sukawening

82

No Nama / Jenis


Tahun Perolehan

Kondisi Barang

Σ Taksiran

Harga Ket

23 Sepeda Motor

YAMAHA / JUPITER MX

Hibah 2014 Baik 1 14.087.500 Desa Nengkelan

24 Sepeda Motor

YAMAHA / JUPITER MX

Hibah 2014 Baik 1 14.087.500 Desa Rawabogo

25 Sepeda Motor

HONDA / CBS 155

Hibah 2014 Baik 1 16.875.000

26 Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain

CAISAR TRISEDA / RODA TIGA

Hibah 2014 Baik 1 30.771.387

27 Gerobak Dorong

LOKAL / GEROBAK SAMPAH RODA 2


28 Gerobak Dorong



29 Gerobak Dorong

LOKAL / GEROBAK SAMPAH 2 RODA


30 Gerobak Dorong



31 Container LOKAL / CONTAINER SAMPAH

Pembelian 2014 Baik 2 81.030.000 Tempat Sampah Angkut

32 Mesin Ketik Manual Portable (11-13)

ILIPETIK LINEA / 98/13

Pembelian 2014 Baik 1 2.500.000 Mesin Tik Doble Polio

33 Mesin Ketik Manual Standar (14-16)

Marvel / Manual


34 Mesin Ketik Manual Standar (14-16)

Olympia / Manual


1 330.000

35 Mesin Absen (Time Recorder)

Lokal / - Pembelian 2016 Baik 1 6.500.000

36 Lemari Besi Brother / 2 Pintu


37 Lemari Besi Lokal / Dua Pintu

Pembelian 2017 Baik 4 11.000.000 Lemari Besi

38 Rak Besi/Metal

LOKAL / - Pembelian 1986 Baik 1 846.000

39 Rak Kayu Lokal / - Pembelian 2016 Baik 2 5.000.000

40 Filling Besi/Metal

Daichi / Laci Pembelian 2006 Baik 1 1.000.000


Lokal / - Pembelian 2016 Baik 2 8.000.000


Yamanaka / ZY.303

Pembelian 2017 Baik 2 5.400.000 Lemari Filing

43 Lemari Kaca LOKAL / LEMARI KACA


83

No Nama / Jenis


Tahun Perolehan

Kondisi Barang

Σ Taksiran

Harga Ket

44 Lemari Kaca LOKAL / LEMARI PAJANG


45 Papan Visuil LOKAL / PAPAN INFORMASI


46 Papan Nama Instansi

LOKAL / TULISAN PATEN


47 Papan Nama Instansi

Lokal / - Hibah 2013 Baik 1 1.700.000 Hibah Dari Satpol Pp Kabupaten

48 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)

LOKAL / MESIN ANTRI

Pembelian 2013 Baik 1 14.998.500 Mesin Antri


LOKAL / MESIN ANJUNGAN

Pembelian 2013 Baik 1 15.000.000 Komputer Kios Q


LOKAL / KOTAK PERSEGI

Pembelian 2013 Baik 1 340.400 Kotak Saran


PINGUIN / TORN AIR

Pembelian 2013 Baik 1 1.550.000 Bak Penampungan Air


Lokal / Biasa Pembelian 2015 Baik 2 300.000 Garpu Besar


Lokal / Biasa Pembelian 2015 Baik 4 400.000 Gunting Rumput


Lokal / 3 Warna



Lokal / Biasa Pembelian 2015 Baik 4 300.000 Cangkul


Lokal / Biasa Pembelian 2015 Baik 4 100.000 Cangkul Kecil/Kored


Lokal / Biasa Pembelian 2015 Baik 4 300.000 Arit


Lokal / Biasa Pembelian 2015 Baik 4 100.000 Gacok


Lokal / Biasa Pembelian 2015 Baik 12

1.200.000


Lokal / Biasa Pembelian 2015 Baik 12

300.000 Pengki

61 Genset SARK Pembelian 2012 Baik 1 15.548.387

62 Mesin Pompa Air

- Pembelian 2012 Baik 1 39.800.000

63 Mesin Pompa Air

Sanyo / POMPA AIR

Pembelian 2013 Baik 1 500.000

64 Lemari Kayu LOKAL / 2 Pintu


1 400.000

65 Lemari Kayu LOKAL / 2 Pintu


66 Lemari Kayu Galan / SC81

Pembelian 2017 Baik 4 7.800.000 Lemari Kayu

84

No Nama / Jenis


Tahun Perolehan

Kondisi Barang

Σ Taksiran

Harga Ket

67 Rak Kayu LOKAL / - Pembelian 1986 Rusak Berat

1 987.000

68 Kursi Besi/Metal

LOKAL / KURSI TUNGGU

Pembelian 2013 Baik 3 7.491.000 Kursi Tunggu

69 Zice LOKAL / SOPA


70 Meja Tulis LOKAL / MEJA KERJA


71 Meja Tulis LOKAL / MEJA KERJA


72 Kursi Tamu LOKAL / - Pembelian 1994 Rusak Berat

1 712.800

73 Kursi Tamu LOKAL / - Pembelian 1994 Rusak Berat

1 712.800

74 Kursi Tamu LOKAL / - Pembelian 2006 Baik 1 2.400.000

75 Kursi Tamu LOKAL / - Pembelian 2015 Baik 2 6.000.000

76 Kursi Putar LOKAL / Kursi Kerja


77 Kursi Putar LOKAL / Kursi Keja


78 Kursi Putar LOKAL / Kursi Kerja


79 Kursi Lipat Vitos/New Star / KURSI


80 Kursi Lipat Vitos/New Star

Pembelian 2013 Baik 24

7.200.000

81 Kursi Lipat CHITOS Pembelian 2014 Baik 20

7.000.000

82 Meja Komputer

Meja Komputer / Krystal


1 513.850 Mutasi Dari Casip

83 Tenda LOKAL / PARASIT


84 Kursi Kerja KOENIG / KURSI KERJA PUTAR


85 Kursi Kerja KOENIG / KURSI KERJA PUTAR


86 Kursi Kerja BROTHER / KURSI KERJA PUTAR


87 Kursi Kerja Lokal / - Pembelian 2016 Baik 2 1.000.000

88 Kursi Kerja Dom / Kursi Putar

Pembelian 2017 Baik 6 4.800.000 Kursi Kerja Putar

89 Mesin Potong Rumput

Tasco / 318 Pembelian 2012 Baik 1 3.650.000

90 Lemari Es Politron / KULKAS


91 Lemari Es Politron / KULKAS


92 AC Unit POLITRON / -


93 Kompor Gas Rinai / 2 Tungku


85

No Nama / Jenis


Tahun Perolehan

Kondisi Barang

Σ Taksiran

Harga Ket

94 Tabung Gas LOKAL / 12 Kg


95 Alat Dapur Lain-lain

LOKAL Pembelian 2011 Baik 4 3.480.000

96 Rice Cooker Youngma / - Pembelian 2013 Baik 1 500.000 Magiccom

97 Rice Cooker Youngma / - Pembelian 2013 Baik 1 500.000 Magiccom

98 Rak Piring LOKAL / - Pembelian 2013 Baik 1 1.640.000

99 Rak Piring MASTER Pembelian 2014 Baik 1 1.640.000

100 Radio Yaesu / Radio Komunikasi


1 356.400

101 Televisi Sansui 14" / -


1 423.000

102 Televisi Politron / TV PLAT


103 Televisi LG / LCD Pembelian 2014 Baik 1 5.000.000

104 Sound System

LOKAL Pembelian 2014 Baik 1 10.000.000

105 Wireless - Pembelian 2014 Baik 1 1.500.000

106 Tustel Nikon / - Pembelian 2013 Baik 1 3.000.000 Kamera Digital

107 Dispenser Miyako / - Pembelian 2013 Baik 3 1.394.000

108 P.C Unit/ Komputer PC

Samsung / - Pembelian 2004 Baik 1 6.400.000


Pc Desktop / Poxcown


1 6.517.500 Mutasi Dari Casip


PC Desktop / HP Compaq

Pembelian 2010 Baik 1 7.471.870 Mutasi Dari Casip


Fixma / - Pembelian 2012 Baik 1 8.400.000


Dell / - Pembelian 2013 Baik 6 29.962.500


ACER / ATCGOS13 DOS



ACER / ASATCGOSTDC63220



acer Pembelian 2015 Baik 3 22.500.000


Acer / TC-707



AOC / E1670SWD/WW

Pembelian 2017 Baik 1 7.500.000 Komputer Pc

118 Lap Top Toshiba / - Pembelian 2010 Baik 1 10.400.000

119 Lap Top Acer / - Pembelian 2013 Baik 1 8.000.000

120 Lap Top ACER ASPIRE / E-470-33212G50MNKK


121 Lap Top Acer / E1-420


122 Lap Top ACER / Core I3


123 Lap Top Asus Bro / P2430U

Pembelian 2017 Baik 2 15.000.000 Laptop

124 Printer EPSON / - Pembelian 2004 Baik 1 1.000.000

86

No Nama / Jenis


Tahun Perolehan

Kondisi Barang

Σ Taksiran

Harga Ket

125 Printer Printer / HP 1020


1 1.784.750 Mutasi Dari Casip

126 Printer Epson / T 13 T22E


127 Printer Canon / Pixma


128 Printer Printer HP / HP 1102


1 2.397.878 Mutasi Casip

129 Printer EPSON / L220


130 Printer EPSON / L110


131 Printer Epson / L 110





Pembelian 2016 Baik 2 6.000.000 Baru

134 Printer Brother / Z 3520

Pembelian 2016 Baik 1 7.500.000 Printer dan Foto Copy

135 Printer Epson / L360

Pembelian 2017 Baik 1 3.000.000 Priter

136 Printer Brother / DCP-T300

Pembelian 2017 Baik 1 3.000.000 Priter

137 Printer Epson / L655

Pembelian 2017 Baik 1 7.500.000 Priter + Fotocopy

138 Scanner LOKAL / - Pembelian 2004 Baik 1 500.000

139 CPU LOKAL / - Pembelian 2004 Baik 1 1.500.000

140 Monitor LOKAL / - Pembelian 2004 Baik 1 600.000

141 UPS UPS / Prolink


1 631.950 Mutasi dari Casip

142 UPS POWER UP / BS-600PA


143 Stabilizer/Stavolt

Stabilizer / Matsunaga

Pembelian 2012 Baik 1 2.950.000 Mutasi Casip

144 Router - Pembelian 2014 Baik 1 1.000.000

145 Modem TP-LINK Pembelian 2014 Baik 1 2.500.000

146 Meja Kerja Lokal / - Pembelian 2016 Baik 2 1.000.000

147 Meja Kerja Uno / Extra Pembelian 2017 Baik 5 6.000.000 Meja Kerja

148 Proyektor + Attachment

Hitachi / - Pembelian 2011 Baik 1 10.000.000

149 Proyektor + Attachment

Epson / EB-S300

Pembelian 2017 Baik 2 14.000.000 Infocus

150 Handycam JVC EVIRIO / GX-EEX55


151 Handy Talky Alinco / DJ-A10 VHF


152 Facsimile Panasonik / -


153 Facsimile Fanasonic / KXMB-2085


154 Handphone SAMSUNG / GALAXI MEGA 63 SAM GT


155 Handphone SAMSUNG / SM-N900 KLOSE GOLD


87

No Nama / Jenis


Tahun Perolehan

Kondisi Barang

Σ Taksiran

Harga Ket

156 Bangunan Gedung Kantor Permanen

- Pembelian 1996 Baik 1 754.313.000 Gdg Ktr

157 Bangunan Gedung Kantor Permanen

- Pembelian 2008 Baik 1 69.519.748 Rumah Dinas

158 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain

- Pembelian 1996 Baik 1 392.694.660 Aula Kecamatan


- Pembelian 1996 Baik 1 116.117.630 mushola


- Pembelian 2007 Baik 1 169.718.000 Gedung PKK - Rehab PKK Th 2014 Rp. 99.718.000


- Pembelian 2016 Baik 2 50.000.000 Gazebo


- Pembelian 2016 Baik 1 123.170.000 Penambahan Ruangan Paten

163 Bangunan Gudang Tertutup Permanen

- Pembelian 2015 Baik 1 124.729.000 Gedung Arsip

164 Bangunan Gorong-gorong

- Pembelian 2014 Baik 1 15.448.000

165 Ilmu Perpustakaan

- Pembelian 2014 Baik 1 5.000.000

166 Buku Geografi, Biografi , Sejarah Lain-lain

- Pembelian 2013 Baik 1 396.000 Profil Kecamatan

167 Tanaman Perkebunan Lain-lain

- Pembelian 2013 Baik 1 25.000.000 Ruang Terbuka Hijau ( Penanaman Pohon )

Jumlah Taksiran Aset Rp 3.712.205.395,-

Documents

KECAMATAN CIWIDEY - bandungkab.go.id · Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun 2016 -2021. Berdasarkan isu-isu sentral dan startegis di Kecamatan Ciwidey sebagai cita – ... realisasi