BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIutama.tegalkab.go.id/assets/files/babiii.pdf · Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi . Review Renstra Kecamatan

Review Renstra Kecamatan Dukuhwaru 128

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Rencana Strategis Kantor Camat Dukuhwaru Tahun 2014-2019

mengacu pada RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019, oleh karena itu isu-isu

strategis pada Renstra Kantor Camat Dukuhwaru berkaitan erat dengan

isu-isu strategis RPJMD Kab. Tegal.

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

Kantor Camat Dukuhwaru Kabupaten Tegal dapat dibedakan menjadi

permasalahan yang bersifat negatif (problem/kelemahan) dan

permasalahan yang bersifat bersifat positif (potensi/kekuatan).

Permasalahan yang bersifat negatif berupa kesenjangan antara kondisi ideal

yang diharapkan dengan kondisi yang ada pada saat ini, sedangkan yang

bersifat bersifat positif berupa potensi atau kekuatan yang dimiliki

organisasi.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Kantor Camat Dukuhwaru

Perumusan permasalahan sangat penting untuk mendefinisikan visi

dan misi SKPD Kantor Camat Dukuhwaru yang untuk selanjutnya

dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan dan dituangkan

dalam berbagai program dan kegiatan. Permasalahan berdasarkan

tugas dan fungsi Pelayanan Kantor Camat Dukuhwaru akan

dilaksanakan melalui kewenangan yang dimilikinya yaitu

a. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi

pengkoordinasian masyarakat


b. Membina Penyelenggaraan pemerintahan Desa dan melaksanakan

pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya,

menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan

kesejahteraan rakyat.

c. Melaksanakan pengelolaan koomunikasi dan informatika serta

menyelenggaraakan kesekretariatan di tingkat kecamatan

Melalui tugas-tugas umum pemerintahan daerah tersebut Kantor

Camat Dukuhwaru akan malaksanakan 9 (Sembilan) urusan wajib

pemerintahan daerah dan program-program non urusan yaitu :

a. Non urusan (Aspek pelayanan umum) yang terbagi dalam 3 (tiga)

program yaitu :

a.1 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran yang meliputi

Kegiatan : Penyediaan Jasa surat menyurat; Penyediaan Jasa

Komunikasi sumber daya air dan listrik; Penyediaan Alat Tulis

Kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

Penyediaan penerangan bangunan kantor; Penyediaan

perlatan rumah tangga kantor; Penyediaan bahan bacaan

kantor; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.

a.2 Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur, yang

meliputi Kegiatan-Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor (

Lanjutan ); Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas; Pemeliharaan rutin

berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin berkala kendaraan

dinas / Operasional; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

a.3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian

Kinerja dan keuangan yang meliputi Kegiatan : kegiatan :

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi


kinerja SKPD; Penatausahaan administrasi pengelolaan

keuangan SKPD

b. Urusan Perencanaan Pembangunan (Aspek kesejahteraan

masyarakat) yang mencakup 1 (satu) Program yaitu program

Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi 3 (tiga) Kegiatan

: Penyelenggaraan Musrenbang RKPD; Penyusunan Rancangan dan

Penetapan Renja SPD; Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan

Kecamatan.

c. Urusan Pemberdayaan Perempuan yang mencakup 1 Program yaitu

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam

pembangunan yang terbagi dalam Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan.

d. Urusan Sosial yang terdiri dari 1 (satu) Program yaitu : Program

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan

Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur’an

(MTQ)

e. Urusan Penanaman Modal Daerah yang terdiri dari 1 (satu)

Program yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi dan terdiri dari satu kegiatan : Penyelenggaran Pameran

Investasi

f. Urusan Kebudayaan yang terdiri dari 2 (dua) program, yaitu :

f.1 Program Pengembangan Nilai Budaya dengan Kegiatan yang

dilaksanakan adalah Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat

budaya daerah

f.2 Program Pengelolaan Keragaman budaya yang meliputi 2(dua)

kegiatan yaitu : Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan

Daerah; dan Fasilitasi penyelenggaraan budaya daerah

g. Urusan Kepemudaan dan olah raga yang teraplikasi melalui

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

kecakapan hidup Kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan

h. Urusan Bangsa dan Politik dalam Negeri yang terdiri dari dua

Program, yaitu Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan


Lingkungan dan program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

yang akan dilaksanakan melalui Kegiatan Pengendalian dan

Kenyamanan Lingkungan dan Kegiatan Peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

i. Urusan Pemerintah Umum terdiri dari satu Program yaitu Program

Peningktan Pelayanan Publik melalui Kegiatan Pelnunjang

pelayanan terpadu kecamatan

j. Urursan Pemberdayaan masyarakat Desa yang meliputi program-

program :

j.1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

melalui Kegiatan Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi

Masyarakat Desa

j.2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa yang terdiri dari : Kegiatan Monitoring,

pembinaan dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada

Pemerintah Desa dan kelurahan; Kegiatan Evaluasi dan

penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan

j.3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

yang terdiri dari Kegiatan-kegiatan : Pelatihan Aparatur

Pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa ;

Pelatihan Aparatur Pemerintah pemerintah desa dalam bidang

management pemerintahan desa; Pelatihan Aparatur

pemerintah desa dalam bidang pengelolaan aset desa; Pelatihan

aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan

pembangunan desa; Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang pengelolaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar

desa

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih mempunyai 4 (empat) Agenda besar yaitu : Cinta Desa, Cinta


Rakyat, Cinta Produk Tegal dan Cinta Budaya Tegal, yang mana 4

Agenda besar tersebut terbagi dalam 8 Agenda Inovasi Daerah, yaitu :

a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi Inovasi;

b. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi,

mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi,

serta mengembangan kemampuan difusi dan absorsi pengetahuan;

c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan miningkatkan difusi

inovasi, praktik baik dan hasil litbang;

d. Membangun budaya inovasi

e. Menumbuhkembangkan system inovasi dan menumbuhkan

kembangkan klaster (industri) nasional dan daerah

f. Penyelerasan dan kecenderungan dan perkembangan global

g. Pengembangan Wilayah tertinggal;

h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi

Dengan mengacu pada Agenda dari Visi, Misi dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tersebut maka Agenda

kecamatan Dukuhturi Dukuhwaru adalah :

a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah;

b. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi

pengkoordinasian kegiatan pembemberdayaan masyarakat,

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan,

membina penyelenggaraan pemerintah desa dan melaksanakan

pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan

atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa.

c. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan

kesejahteraan rakyat;

d. Melaksanakan pengelolaan kominikasi dan informatika di tingkat

kecamatan

e. Menyelenggarakan kesekretariatan / ketatausahaan kecamatan.


3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Pembangunan di Kabupaten Tegal dengan memanfaatkan ruang

wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan

berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan pertahanan keamanan, telah dituangkan dalam Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032. Sesuai dengan dinamika

pembangunan dan isi pengaturanya maka di Tahun 2017 ini dilakukan

revisi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan zonasi yang dapat

menjadi acuan dalam membangun kawasan ruang yang tersedia

dengan mempertimbangkan keseimbangan antara ketersediaan

infrastruktur dan pengembangan lingkungan kawasan yang

disosialisasikan kepada masyarakat yang diharapakan akan terjadi

sinergitas antara pemerintah, masyarakat dengan komunitas

pemerhati lingkungan yang didukung oleh transparansi informasi

terkait penataan ruang

Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber

daya manusia, dan tata laksana meliputi peningkatan kapasitas dan

kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat, pengembangan data dan

informasi terkait dengan kondisi lingkungan, rancang ulang seluruh

aspek-aspek program pembangunan sehingga bersifat adaptif dan

responsif terhadap kondisi lingkungan.


Tabel 3.3 Matrik Realisasi Program Lima Tahunan Kecamatan

Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

No Indikasi Program Lima

Tahunan

Realisasi

Program keterangan

Perwujudan Struktur Ruang

1 Perwujudan Pusat Kegiatan

a. Rencana Sistem Pusat

Pelayanan

Peningkatan fungsi peran

pusat kegiatan local

promosi (PKLp)

- Penyusunan RDTR

Kawasan perkotaan

Dukuhwaru

Dilaksanakan

tahun 2013

- Penyusunan

peraturan zonasi

PKLp

Dilaksanakan

tahun 2013

Satu paket

dengan RDTR

- Penyusunan RTBL

PKLp

Belum

dilaksanakan

Menunggu

RDTR

diperdakan

- Pengembangan

sarana pendidikan

Belum

dilaksanakan

Pembangunan

SMU belum

menjadi

prioritas,

mengingat

layanan SMU

dapat dipenuhi

oleh Kota Tegal.

- Penataan kawasan

komersial

Sudah

dilaksanakan

Dilaksanakan

oleh Dinas

Perindag.


2 Perwujudan Sistem Prasarana

Utama

a. Prasarana Transportasi

Pembangunan jalan tol

Pejagan – Pemalang

Sedang

dilaksanakan

Kewenangan

Pusat

(Kementerian

PUPR)

b. Prasarana Energi

Perluasan jaringan kabel

PLN

Sudah

dilaksanakan

Semua pusat

desa sudah

mendapat akses

listrik PLN.

c. Prasarana Telekomunikasi

dan Informasi

Pengembangan prasarana

telpon satelit BTS sampai

ke tingkat perdesaan.

Sudah

dilaksanakan

Pembuatan masterplan

bersama

Belum

dilaksanakan

d. Prasarana Wilayah Lainnya

Kegiatan pengelolaan

sampah dengan

penerapan system 3R

Belum

dilaksanakan

Baru ada diKec.

Slawi

Mengembngkan tempat

penampungan sementara

sampah yang

ditempatkan dipusat

kegiatan masyarakat

Belum

dilaksanakan

Baru ada diKec.

Slawi

Peningkatan pelayanan

air bersih SPAM IKK

Sudah

dilaksanakan

Dilaksanakan

lintas instansi

oleh DPU,

PDAM, dan


instansi lain,

serta oleh

Pemerintah

Pusat (melalui

alokasi DAK)

Peningkatan pelayanan

air bersih SPAM Regional

Sudah

dilaksanakan

Dilaksanakan

lintas instansi

oleh DPU,

PDAM, dan

instansi lain,

serta oleh

Pemerintah

Pusat (melalui

alokasi DAK

dan Pamsimas)

Penerapan system septic

tank kawasan

permukiman perkotaan

dan perdesaan

Belum

dilaksanakan

Baru ada

dibebrapa desa

melalui

program

sanimas.

Pengembangan

penyediaan air minum

non perpipaan

Sudah

dilaksanakan

Dilaksanakan

oleh

masyarakat

secara mandiri

Pembangunan IPAL

Komunal

Belum

dilaksanakan

Baru ada

dibebrapa desa

melalui

program

sanimas.

Pengelolaan sampah B3

industri

Belum

dilaksanakan

Sampah B3

industri logam

masih diolah

secara


tradisional dan

mencemari

lingkungan

. Penyusunan masterplan

drainase perkotaan

Sudah

dilaksanakan

Dilaksanakan

oleh satker PLP

Prov. Jateng.

Pengembangan sistem

drainase bagi kawasan

permukiman.

Sudah

dilaksanakan

Drainase yang

menjadi

kewenangan

Pemkab

mendapat

alokasi

anggaran untuk

perawatan dan

perbaiakan.

Pembuatan saluran

drainase sekunder pada

setiap kawasan

fungsional

Sudah

dilaksanakan

Drainase yang

menjadi

kewenangan

Pemkab

mendapat

alokasi

anggaran untuk

perawatan dan

perbaiakan.

Pengoptimalan daya

serap air ke dalam tanah

dengan penghijauan

Sudah

dilaksanakan

Dilaksanakan

lintas instansi

oleh Dinas

Tanbunhut,

BLH, dan

instansi lain,

serta oleh

Pemerintah

Provinsi dan


Pemerintah

Pusat.

Penyusunan masterplan

kebencanaan

Belum

dilaksanakan

Penyediaan ruang

evakuasi bencana

Sudah

dilaksanakan

Penyediaan jalur

evakuasi bencana alam

dan geologi

Sudah

dilaksanakan

Perwujudan Pola Ruang

1 Kawasan Lindung

a. Kawasan Sempadan Sungai

Pengendalian kawasan

sempadan sungai

Sudah

dilaksanakan

Dilaksanakan

lintas instansi

oleh DPU,

Dinas

Tanbunhut,

BLH, dan

instansi lain,

serta

Pemerintah

Provinsi dan

Pusat.

b. Kawasan Rawan Bencana

Penanaman tanaman

tahunan pada daerah

hulu di daerah rawan

banjir.

Sudah

dilaksanakan

Dilaksanakan

lintas instansi

oleh DPU,

Dinas

Tanbunhut,

BLH, dan

instansi lain,

serta


Pemerintah

Provinsi dan

Pusat.

2 Kawasan Budidaya

a. Kawasan Pertanian

Inventarisasi dan

penetapan lahan

pertanian pangan

berkelanjutan

Sudah

dilaksanakan

Dilaksanakan

Dinas

Tanbunhut

pada tahun

2015.

Pengendalian alih fungsi

lahan pertanian

Sudah

dilaksanakan

Dilaksanakan

oleh Bappeda,

Dinas

Tanbunhut,

BKPRD, dan

Tim Perjalanan.

Penataan dan

pengendalian lokasi

usaha peternakan dan

kawasan sentra produksi

ternak.

Belum

dilaksanakan

Terkendala

keterbatasan

anggaran

Pengembangan pusat

pengumpulan dan

distribusi peternakan.

Belum

dilaksanakan

Belum menjadi

prioritas

Peningkatan pemasaran

hasil produksi pertanian

Sudah

dilaksanakan

Produk

pertanian

diikutkan

dalam lomba

dan promosi

yang diikutkan

Pemkab. Tegal


3.4 Penentuan isu-Isu Strategis

a. Reformasi Birokarasi dan Tata Kelola

1. Upaya Pemerintah mempercepat pencegahan dan

pemberantasan korupsi dalam rangka menjadikan

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari

praktek KKN tertuang melalui Peraturan Presiden Nomor 55

Tahun 2012 tentang Sinergi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka

Menengah Tahun 2012–2014 yang untuk selanjutnya

diterjemahkan oleh masing-masing instansi dengan menyusun

dan menjalankan rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi (PPK) dengan berkomitmen mencegah terjadinya

korupsi dilingkungannya.

Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi terkait

pengelolaan keuangan di setiap SKPD harus diawali dengan

penandatanganan Pakta Intehritas oleh masing-masing pejabat

yang selanjutnya membangun system pengawasan yang

memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan

informasi pembangunan dan pengadaan terkait pelayanan

publik secara mudah, praktis, cepat dan murah

2. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah

satu program strategis agenda reformasi birokrasi harus

diimbangi dengan penilaian kinerja unit pelayanan publik

sebagai langkah awal untuk mengukur dan menentukan baik

buruknya kualitas pelayanan prima Pemerintah kepada

masyarakat secara obyektif yang selanjutnya digunakan sebagai

dasar pembentukan aspek pelayanan mulai dari kelembagaan,

kepegawaian, tata laksana, akuntabilitas, dan pengawasan.

3. Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan

efesiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan sudah menjadi kebutuhan disemua instansi.


E-Government merupakan bagian penting dalam program

percepatan reformasi birokrasi sebagai rangkaian menuju

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik terutama

dalam penyelenggaraan pelayanan prima sebagaimana

Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2013 tentang Strategi dan

Kebijakan e-Government

b. Perencanaan Pembangunan

Mendasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah

wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penerjemahan Visi, Misi dan

program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang

mana dalam Visi dan Misi tersebut telah digulirkan Gerakan Cinta

Desa dengan formulasi bantuan keuangan kepada Desa setiap

tahunnya 500 juta perdesa.

c. Kepegawaian

Kendala terbesar penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dukungan

pelayanan publik adalah buruknya kualitas kepegawaian

Pemerintah.

Reformasi birokrasi dimulai dari reformasi kepegawaian sebagai

langkah fundamental untuk mewujudkan clean government dan

good government. Keberhasilan reformasi birokrasi sangat

ditentukan oleh keberhasilan reformasi di bidang kepegawaian

untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

dimana salah satu programnya adalah penataan system

management SDM aparatur. Indikasi praktek jual beli jabatan,

penataan pegawai yang tidak tanggap terhadap kekosongan

jabatan, dan penempatan pegawai dalam jabatan yang tidak


berdasarkan kompetensi menjadi indikasi nyata buruknya kinerja

adminsitrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kab. Tegal.

d. Keuangan Daerah

Salah satu agenda utama dalam reformasi tata kelola

pembangunan daerah adalah meningkatkan dan memperluas

partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan

kebijakan publik dan pengawasan keuangan Negara. Penyediaan

informasi dan pengumuman secara terbuka terkait keuangan

daerah pun telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Kebijakan Informasi Publik.

Publikasi rekapitulasi anggaran belanja langsung berdasarkan

program dan kegiatan di masing-masing SKPD yang memiliki

program dan kegiatan di tingkat wilayah (Kecamatan/Desa) haraus

ditempel/dipasang di papan pengumuman di Kecamatan.

e. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Rencana Pemerintah Kab. Tegal dalam rangka memperkuat

kapasitas pembangunan desa akan meluncurkan Program

Cinta Desa sebagai program prioritas pembangunan daerah

samapi dengan 5 (lima) tahun kedepan. Rencana program ini

akan diikuti komitmen alokasi pendanaan sebesar

Rp.500.000.000,-/desa/tahun dalam bentuk bantuan

keuangan kepada Pemerintah Desa yang dihimpun dalam

skema pendanaan : ADD, PDPM-DM, TPT perangka desa, Dan

lain-lain.

Beragamnya peruntukan dan pengelolaan dana bantuan

keuangan tersebut tentu harus diarahkan dan ditetapkan lebih

lanjut agar senantiasa selaras dengan kebijakan pembangunan

daerah.

2. Sejalan dengan rencana pemberlakuan Undang-Undang tentang

Desa dan Program Cinta Desa yang didukung dengan alokasi

sejumlah dana pembangunan, sudah seharusnya desa mampu


menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis pada

pendayagunaan potensi sumberdaya untuk mendorong

percepatan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun perencanaan

dimaksud tidak terlepas dari dukungan profil desa untuk

mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa

secara lebih akurat, komperehensif dan integral. Data tersebut

juga sangat berfungsi bagi pengambil kebijakan di tingkat

daerah untuk menganilisi tingkat perkembangan desa serta

kesejahteraan keluarga, termasuk memfalidasi data kelompok

sasaran.

f. Kebudayaan dan Pariwisata

Hari Jadi Kabupaten Tegal merupakan momentum penting bagi

pemerintah Kabupaten Tegal, selain sebagai upaya pelestarian

budaya dan nilai-nilai sejarah, Penyelenggaraan Hari Jadi ini

menjadi sarana efektif untuk membangun kebersamaan sekaligus

mentransformasikan gagasan pembangunan kepada masyarakat.

Sementara bagi kalangan masyarakat dan pelaku dunia usaha,

momentum Hari Jadi Kabupaten Tegal dimaknai sebagai sarana

hiburan/rekreasi, memperoleh informasi pembangunan dan

pemasaran produk usaha.

Documents

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIutama.tegalkab.go.id/assets/files/babiii.pdf · Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi . Review Renstra Kecamatan