IKHTISAR EKSEKUTIF - bandungkab.go.id

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Cangkuang 2019 1

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Cangkuang adalah salah satu dari 31 Kecamatan yang ada di wilayah

Pemerintah Kabupaten Bandung yang senantiasa memperbaiki diri dalam upaya

mewujudkan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan wilayah dan

kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya Kecamatan Cangkuang

telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 hasil reviu yang

ditetapkan dalam SK Camat Cangkuang No. 38 Tahun 2017.

Renstra tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun perencanaan tahunan Kecamatan

Cangkuang yang kemudian dituangkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang kemudian

ditetapkan menjadi penetapan kinerja yang ditanda tangani oleh kepala PD dan disetujui oleh Kepala

Daerah. Pelaksanaan pembangunan di kecamatan Cangkuang Sesuai dengan Visi Kabupaten

Bandung yang memprioritaskan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Yaitu, Peningkatan kualitas Sumber

Daya Manusia, Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing, Mewujudkan

Pembangunan Infrasuktur dasar terpadu dengan tata ruang wilayah, Meningkatkan Kualitas

Lingkungan Hidup, mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kecamatan Cangkuang dan Kecamatan Cihampelas, dipandang merupakan suatu

upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Cangkuang berdiri

pada 22 Oktober 2003 yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Banjaran, berikut pengisian

jabatan strukturalnya dan efektif eksistensinya telah dimulai pada tanggal tersebut. Namun demikian

dalam prakteknya masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat melaksanakan fungsinya.

Hal tersebut dapat dimaklumi sehubungan dengan sarana dan prasarana yang belum lengkap. Sejak

dikeluarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2001 yang diperbaharui dengan Keputusan

Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada

Camat yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah serta tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, penyelenggaraan tugas

dan fungsi kecamatan mengalami perubahan yang mendasar. Implikasi adanya perubahan ini

kecamatan diposisikan sebagai perangkat daerah yang dalam melaksanakan tugas dengan mengacu

kepada Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat tersebut.

Perubahan ini sesuai dengan tuntutan masyakarat yang menginginkan pelayanan dan kinerja

pemerintah daerah yang efesien dan efektif dengan pendekatan publik service yang sesuai dengan

standar pelayanan.


K A T A P E N G A N T A R

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan

karunia-Nya, pada saat ini kami telah dapat menyampaikan evaluasi Laporan Akhir Tahun

mengenaipelaksanaan kebijakan kegiatan program prioritas dibidang pemerintahan, pelaksanaan

bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan dalam mengukur keberhasilan kinerja selama

tahun 2017 pada unit organisasi Kantor Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung dalam

bentuk “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP) Tahun 2018”.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan bentuk

pertanggungjawaban dari salah satu tugas dan Kewajiban Camat dalam melaksanakan seluruh

program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan batasan kewenangan yang telah

dilimpahkan (didelegasikan) oleh Bupati kepada Camat dan tugas serta fungsi Kecamatan

sebagai lembaga teknis kewilayahan unsur pendukung pelaksana kebijakan pemerintah daerah

yang bersifat spesifik dan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah,

diantaranya mensukseskan implementasi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi program

prioritas Pemerintah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pelayanan pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, perekonomian pemantapan

pembangunan perdesaan, peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan program

lainnya yang diaplikasikan ke dalam Visi, Misi dan Program Kegiatan dalam Satuan Kerja

Kantor Kecamatan Cangkuang yaitu "Terwujudnya masyarakat Kecamatan Cangkuang yang

sejahtera berbasis pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan fungsi kelembagaan

pemerintah sebagai upaya peningkatan pelayanan prima pada masyarakat”

Kami menyadari bahwa penyampaian dan pemaparan materi Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna, sehingga saran pendapat yang bersifat

membangun dari semua pihak sangat diharapkan.

Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mambantu dalam

proses penyusunan laporan ini, Semoga Alloh SWT senantiasa memberikan taufik, hidayah dan

inayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Cangkuang, Januari 2019

CAMAT CANGKUANG

YUDI A FADILLAH, AMd LLAJ., SIP., MSI

Pembina TK I

NIP 19650805 198803 1 007


D A F T A R I S I

IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................... 1

KATA PENGANTAR ........................................................................................... 2

DAFTAR ISI .......................................................................................... 3

BAB. I PENDAHULUAN ......................................................................... 4

1.1. Gambaran Umum Daerah....... .......................................... 4

1.2. Permasalahaan Utama/Isu startegis................................... 9

1.3. Dasar Hukum .................................................................... 10

1.4. Sistem Penyajian................................................................ 10

BAB. II PERENCANAAN KINERJA ......................................................... 12

2.1. Rencana Strategis 2017-2021 ................................................. 12

2.2.Indikator Kinerja Utama........................................................... 14

2.3. Perjanjian Kinerja 2017........................................................... 15

2.4. Perencanaan Hasil Reviu ........................................................ 17

BAB . III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................... 20

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ..................................................... 20

3.2. Capaian Indikator Kinerja........................................................ 46

BAB. IV PENUTUP ..................................................................................... 53

LAMPIRAN :


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (good governance)

merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita

berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraaan pemerintahan

dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab.

Penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and

services dan dalam praktek terbaiknya biasa disebut dengan Good Governance. Agar ini bisa

terselenggara dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu

pemerintah, private sector dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya

koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Dengan demikian penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan

merupakan tantangan tersendiri. Melihat perkembangan yang terjadi sampai dengan saat ini,

pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Termasuk pula keharusan

pemerintah untuk terus melakukan regulasi dan restrukturisasi berbagai aspek

penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan

kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera. Dalam upaya menggerakkan segenap

potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah

sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan

berkelanjutan,sistematik, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap

perubahan dan tantangan yang semakin berat.

Dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran

pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi merupakan

harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-

undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam undang-undang tersebut diatas disebutkan

bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib

penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas

dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil

akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Instruksi Presiden republik Indonesia


Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah

Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi

Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan

pelaksanaan kebijakan yangdipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan

suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Disamping itu LKIP juga berperan sebagai alat

kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam

perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berfungsi

sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten

Bandung Tahun 2010 – 2017, Rencana Kerja kecamatan Cangkuang dan mengacu Inpres

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman

pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, maka LKIP Tahun 2018 berisi ikhtisar pencapaian sasaran

sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenaiatas kinerja dan

pembandingan capaian indikator kinerja.

Keadaan Umum

Kecamatan Cangkuang terletak pada ketinggian 653 meter di atas permukaan laut. Suhu

maksimum 35° celcius dan suhu minimum 20° celcius, bertopografi datar sampai berbukit

dan curah hujan rata-rata berkisar 260 mm/tahun. Dengan batas-batas wilayah sebagai

berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Pameungpeuk

- Sebelah Selatan : Kecamatan Cimaung dan Pasirjambu

- Sebelah Timur : Kecamatan Banjaran dan Cimaung

- Sebelah Barat : Kecamatan Soreang dan Katapang

Kedudukan pusat pelayanan Kantor Kecamatan Cangkuang berada di wilayah Desa Ciluncat

yang memiliki jarak +3 Km dari pusat Ibu Kota Kabupaten Bandung di Cangkuang.

Potensi wilayah

Kedudukan pusat pelayanan Kantor Kecamatan Cangkuang berada di wilayah Desa

Cangkuang Kecamatan Cangkuang, memiliki data statis sebagai berikut :


2.1. Jarak pusat pemerintahan kecamatan dengan :

Desa terjauh : 2 Km

Ibu Kota Kabupaten Bandung : 3 Km

Ibu Kota Provinsi Jawa Barat : 25 Km

2.2. Topologi Wilayah

Datar sampai berombak : 70%

Berombak sampai berbukit : 30%

Berbukit sampai bergunung : - %

2.3. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kecamatan Cangkuang sebanyak : 2.396,222 Ha, meliputi 7 (tujuh)

wilayah desa, yaitu :

- Desa Cangkuang : 337,23 ha

- Desa Ciluncat : 345,51 ha

- Desa Nagrak : 353,21 ha

- Desa Tanjungsari : 338,54 ha

- Desa Jatisari : 328,45 ha

- Desa Pananjung : 344,66 ha

- Desa Bandasari : 348,62 ha

JUMLAH : 2.396,222 Ha

2.4. Kependudukan

Perkembangan Jumlah penduduk Kecamatan Cangkuang sebanyak : 70.936 jiwa terdiri

dari :

Laki –laki : 37.920 orang

Perempuan : 36.887 orang

Jumlah KK : 22.429 KK

Kepadatan Penduduk/Km2 : 21,46 Km2

2.5. Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan

1) Jumlah Desa : 7 Desa

2) Jumlah Dusun : 38 Dusun

3) Jumlah Rukun Warga : 84 RW

4) Jumlah Rukun Tetangga : 365 RT

Tugas dan Fungsi Perangkat

Pasal 126 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah,

menegaskan bahwa Camat mempunyai kedudukan sebagai perangkat daerah, yang berarti

memimpin penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati, serta memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk


memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang

bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kedudukan Kecamatan adalah sebagai Lembaga Pelaksana Teknis Kewilayahan

merupakan unsur pendukung pelaksana kebijakan daerah yang bersifat spesifik danmerupakan

wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dalam

pasal 14 ditegaskan bahwa Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untukmenanganisebagian urusanotonomidaerahdan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati

Bandung Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati

kepada Camat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa Pelimpahan urusan

Pemerintahan adalah Pendelegasian atau Penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk

memberikan Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi, Penyelenggaraan,

Pengawasan, Penetapan serta Pengumpulan Data dan Informasi dan Kewenangan lain yang

dilimpahkan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam pasal 12ayat 1 ditegaskan bahwa sebagian urusan wajib yang dilimpahkan Bupati

kepada Camat antara lain :

a). Bidang Pendidikan;

b). Bidang Kesehatan;

c). Bidang Lingkungan Hidup;

d). Bidang Pekerjaan Umum;

e). Bidang Penataan Ruang;

f). Bidang Perencanaan Pembangunan;

g). Bidang Perumahan;

h). Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

i). Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

j). Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

k). Bidang Ketenagakerjaan;

l). Bidang Ketahanan Pangan;

m). Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

n). Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

o). Bidang Perhubungan;

p). Bidang Komunikasi dan Informasi;

q). Bidang Pertanahan;

r). Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri;

s). Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian;

t). Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

u). Bidang Sosial;


v). Bidang Kebudayaan;

w). Bidang Statistik;

x). Bidang Kearsipan;

y). Bidang Perpustakaan.

Kemudian dalam pasal 12 ayat 2 juga dipertegas bahwa sebagian urusan pilihan yang

dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 2 meliputi bidang-

bidang :

a. Bidang Perikanan;

b. Bidang Pertanian dan Peternakan;

c. Bidang Kehutanan;

d. Bidang Pariwisata;

e. Bidang Industri;

f. Bidang Perdagangan.

STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 2.1.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Cangkuang

CAMAT

SEKRETARIS

KECAMATAN

SUBBAG PROGRAM

& KEUANGAN

SEKSI

PEMBANGUNAN

SEKSI SOSIAL

BUDAYA

SEKSI

TRANTIBUM

SEKSI

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SUBBAG UMUM

&

KEPEGAWAIAN

SEKSI

PEMERINTAHAN

JABATAN

FUNGSIONAL


1.2. PERMASALAHAN UTAMA/ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal Kecamatan

Cangkuang Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi;

2. Masih adanya penempatan SDM yg belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi

pendidikan;

3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan

inovasi staf;

4. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan;

5. Rendahnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini;

6. Konsistensi perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan belum optimal.

Permasalahan utama yang ada di Kecamatan Cangkuang seperti diatas merupakan

permasalahan masalah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Cangkuang Masih

Kurangan baik dari jumlah karyawan maupun dari kemampuan karyawan itu sendiri

sehingga masih terdapatnya kekurangan dalam hal pemberian pelayanan.

Permasalahan yang ke dua dengan luas daerah sebesar 2.396,222 Ha yang sebagian

besar dataran tinggi dan masyarakatnya sedang dalam masa transisi peralihan dari desa

kekota sehingga masih banyak yang menganggap dan merasa bahwa kecamatan Cangkuang

masih desa dan masih banyaknya masyarakat belum sadar akan memenuhi kewajibannnya

utuk memiliki adminstrasi kependudukan.

1.3. Dasar Hukum

LKIP Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung ini disusun berdasarkan

beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan

Daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Barat ( Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950) sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4

Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupeten Subang

dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Derah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ( lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik

Indonesia NomorPER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Intansi Pemerintahaan;



Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata

Cara Review AtasLaporan Kinerja Instansi Pemerintah;


Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan;

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah;

7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi , dan Tata

Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

2. SISTEM PENYAJIAN

Bab. I – Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah permasalahan utama

dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya aparatur, dasar hukum penyusun LKIP

dan sistem penyajian LKIP

Bab II - Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2016 – 2021 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran,

indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun

yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2018.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta

alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;


7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

2018, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya

serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Bahwa pada tahun 2018 telah dilakukan Reviu Internal /evaluasi internal terhadap

dokumen perencanaan akip yang di atur melalui dokumen Rensra sebagaimana telah

ditetapkan oleh SK Camat No 27 Tahun 2017 tentang Kinerja Indikator Utama Rencana

Statergis Kecamatan Cangkuang.

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ini, mengacu

padaPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PenetapanKinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung adalah merupakan

dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan

penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan

potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini

Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Cangkuang

Kabupaten Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun

2016 sampai dengan Tahun 2021.

Rencana Strategis Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung dibuat pada masa

jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan

menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung tersebut ditujukan

untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung telah melalui tahapan-

tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun

2017-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra

Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara

Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra

Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung tersebutakan dijabarkan ke dalam Rencana

Kerja (Renja) Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung yang merupakan dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Cangkuang

Kabupaten Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk

dilaksanakan pada satu tahun mendatang.


Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

(satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi

dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan

dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,

dalam kurun waktuyang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai

dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan

yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten

Bandung Tahun 2016-2021 sebanyak 8 sasaran strategis.

Tujuan Sasaran dan Indikator Kecamatan Cangkuang 2016-2021 setelah kajian

Tujuan Sasaran Indikator

Target

Sebelum Kajian Sesudah Kajian Sebelum Kajian Sesudah Kajian Sebelum Kajian Sesudah Kajian

1. Mewujudkan

peningkatan

pembanguna

berkelanjutan

2. Meningkatkan

kualitas SDM

aparatur yang

mendukung

pelaksanaan

1. Meningkatkan

kecamatan

Cangkuang Yang

Maju dan

Mandiri

2. Meningkatkan

kecamatan

Cangkuang

Yang Maju dan

Mandiri

1. Terlaksananyan

Pembangunan

yang merata

2. Terwujudnya

Kinerja

Pembangunan

Desa

1. Meningkatnya

kualitas

pelayanan

public

2. Terwujudnya

Kecamatan

Cangkuang

Yang Maju dan

Mandri

1. Prosentase

ketersediaan

sarana prasarana

pendukung

pelayanan publik

2. Prosentase

peningkatan

sistem

pengawasan dan

pengendalian

pelaksanaan

penyelenggaraan

pemerintahan

1. Indek Kepuasan

Masyarakat

( IKM)

2. Persentase

Keluaran/

Pengaduan

Pelayanan

Administratif

yang ditindak

Lanjuti

1. Tingkat

Perkembangan

Desa

2. Jumlah

Pelaksanaan

pelimpahan urusan

pemerintahaan dari

Bupati Kepada

Camat (KDH)

76%

80%

80%

90%


1. Mewujudkan

lingkungan yang

tertib dan bersih

2. Meningkatkan

kualitas aparat

professional

1. Meningkatnya

kualitas dan

kapabilitas

internai

1. Terwujudnya

lingkungan

yang tertrib dan

bersih

2. Terbinanya

aparat

Kecamatan

yang

profesional

1. Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja

Kecamata

2. Prosentase

ketersediaan

sarana dan

prasarana

persampahan

yang memadai

1. Nilai Akip

Kecamatan

Cangkuang

2. Persentasi Aset

Dalam Kondisi

Baik

B

90 %

- Tujuan ,sasaran dan Indikator setelah Mendapat Kajian Internal

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Prosentase ketersediaan sarana

prasarana pendukung

pelayanan publik

1. Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM)

2. Persentase Keluahan/Pengaduan

Pelayanan Administratif yang

ditindak Lanjuti

Meningkatkan kecamatan Cangkuang

Yang Maju dan Mandiri

Terwujudnya Kecamatan

Cangkuang Yang Maju dan

Mandri

1. Tingkat Perkembangan Desa

2. Jumlah Pelaksanaan pelimpahan

urusan pemerintahaan dari Bupati

Kepada Camat (KDH)

Meningkatnya kualitas dan kapabilitas

internai

Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Kecamata

1. Nilai Akip Kecamatan Cangkuang

2. Persentasi Aset Dalam Kondisi Baik

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tatapemerintahan

yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur

Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun

penetapan kinerja utama kecamatan Cangkuang adalah:


Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Kecamatan Cangkuang

No. Sasaran Startegis Indikator Kinerja Utama Formulasi

1 Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Publik

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

b. Prosentase keluhan/pengaduan pelayanan

administratif yang ditindaklanjuti.

71,48

82 %

2 Terwujudnya

Kecamatan Cangkuang

yang Maju dan Mandiri

a. Tingkat Perkermbangan Desa;

b. Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian

Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada

Camat.

85 %

17

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja hasil Reviu tahunan

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena

merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan

untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna

untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan

perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program

atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang

tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung

Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung

Tahun 2017-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan(RKT) Tahun 2018, Dokumen

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun

2018. Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja

Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:


PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN CANGKUANG

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Meningkatkan

Kualitas Pelayanan

Publik

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

71,48 %

2 Terwujudnya

Kecamatan

Cangkuang yang

Maju dan Mandiri

a. Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan

Sebagian Urusan Pemerintahan dari

Bupati Kepada Camat.

15 kegiatan

3 Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan

a. Nilai AKIP Kecamatan Cangkuang

b. Prosentase BMD/Aset dalam kondisi

baik;

51,92 (C)

90 %

Anggaran Program 2018

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 269.768.208,00

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

294.000.000,00

3 Program Peningkatan Displin Aparatur 8.200.000,00

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

30.000.000,00

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

9.820.000,00

6 Program Penataan Administrasi Kependudukan 39.860.000,00

7 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

perdesaan

22.990.000,00

8 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pecegahan tindak kriminal

47.600.000,00

9 Program peningkatan peran serta kepemudaan 24.400.000,00

10 Program pengembangan wawasan kebangsaan 82.860.500,00

11 program peningkatan dan pengembangan

pengolaan keuangan daerah

21.745.000,00

12 Program peningkatan peranserta dan kesetaraan

gender dalam pembangunan

74.500.000,00


13 Program pembinaan dan pemasyarakatan

olahraga

80.000.000,00

14 Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengadilan pelaksanaan kebijakan

KDH

149.091.253,00

15 Program perencanaan pembangunan daerah 35.171.250,00

Jumlah 1.190.006.211,00


1. Tujuan Sasaran dan Indikator Kecamatan Cangkuang 2016-2021 setelah kajian


TARGET KINERJA SASARAN

PADA TAHUN

1 2 3 4 5

Sebelum Kajian Sesudah

Kajian Sebelum Kajian Sesudah Kajian Sebelum Kajian Sesudah Kajian

1. Mewujudkan

peningkatan

pembanguna

berkelanjutan

2. Meningkatkan

kualitas SDM

aparatur yang

mendukung

pelaksanaan

1. Meningkatka

n kecamatan

Cangkuang

Yang Maju

dan Mandiri

2. Meningkatka

n kecamatan

Cangkuang

Yang Maju

dan Mandiri

1. Terlaksananyan

Pembangunan

yang merata

2. Terwujudnya

Kinerja

Pembangunan

Desa

1. Meningkatnya

kualitas

pelayanan

public

2. Terwujudnya

Kecamatan

Cangkuang

Yang Maju dan

Mandri

1. Prosentase

ketersediaan

sarana prasarana

pendukung

pelayanan

publik

2. Prosentase

peningkatan

sistem

pengawasan dan

pengendalian

pelaksanaan

penyelenggaraa

n pemerintahan

1. Indek Kepuasan

Masyarakat ( IKM)

2 Persentase

Keluhan/Pengaduan

Pelayanan

Administratif yang

ditindak Lanjuti

-

-

72

100

75

100

78

100

80

100


2. Tingkat

Perkembangan Desa

3. Jumlah Pelaksanaan

pelimpahan urusan

pemerintahaan dari

Bupati Kepada Camat

(KDH)

-

20

25

20

25

20

25

20

25

20


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam

melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung selaku

pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian

Laporan Kinerja Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung yang dibuat sesuai ketentuan

yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor

239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan

tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator

sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana

Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran

yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Cangkuang.

3.1.Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor

239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Capaian indicator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indicator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara

penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan

membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.


Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No. Capaian Kinerja Interpretasi

1 >100% Melebihi/Melampaui Target

2 = 100% Sesuai target

3 < 100 % Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini,Kecamatan

Cangkuang Kabupaten Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat

pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan

penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran

yangditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,sasaran yang telah ditetapkan

dalam mewujudkan misi dan visi instansipemerintah.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertamakali yang perlu dilakukan instansi

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah

yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan

sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan

Cangkuang Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan

Kerja Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama. Hasil pengukuran atas

indikator kinerja utama Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung tahun 2018

menunjukan hasil sebagai berikut:


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5 5

1

Meningkatkan

Kualitas Pelayanan

Publik

1. Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

2. Prosentase

keluhan/pengaduan

pelayanan administratif yang

ditindaklanjuti.

75

80 %

75,01

80 %

100%

100 %

2

Terwujudnya

Kecamatan

Cangkuang yang

Maju dan Mandiri

1. Tingkat Perkermbangan

Desa;


Pelimpahan Sebagian

Urusan Pemerintahan dari

Bupati Kepada Camat.

25 %

20

25 %

20

100 %

100 %

3

Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja Kecamatan

1. Nilai AKIP Kecamatan

Cangkuang

2. Prosentase BMD/Aset dalam

kondisi baik;

55 (C)

75 %

51,92 (C)

75%

94.4%

100%

Total indikator kinerja kecamatan Cangkuang 598,4 : 6 = 99,73 %


1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

TAHUN INI

indek Kepuasan Masyarakat ( IKM)

No.

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi

1 2 3 4 5

1

Meningkatkan

Kualitas

Pelayanan

Publik

1. Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

75

75,01

Perhitungan IKM dilakukan dengan metode penyebaran angket kepada pemohon atau

pengguna pelayanan yang ada di kecamatan sesuai dengan Kepmen no 14 tahun 2017.

Capaian kinerja indikator Meningkatnya pelayanan bidang administrasi kependudukan

adalah sebesar 100% dari target sebesar 75 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2018. Pelayanan administrasi kependudukan yang diukur adalah pelayanan

pembuatan KTP dan Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pindah.

Pada tahun 2018 pelayanan kartu keluarga mencapai 6.731 permohonan sementara

permohonan pembuatan KTP mencapai 13.825 dan permohonan Surat Pindah Datang

mencapai 2.442 permohonan atau total pelayanan administrasi kependudukan mencapai

22.998 permohonan atau mencapai 65 %. Sedangkan pada tahun 2017 pelayanan kartu

keluarga mencapai 6.121 permohonan sementara permohonan pembuatan KTP mencapai

1.095 dan permohonan Surat Pindah mencapai 2.237 permohonan atau total pelayanan

administrasi kependudukan mencapai 9.453 permohonan atau secara rata-rata mencapai

44,7%.


Data Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pada Kecamatan Cangkuang

No Jenis Pelayanan

Jumlah

Permohonan

2017

%

Jumlah

Permohonan

2018

%

1. Pelayanan KTP 1.095 31 13.825 80

2. Pelayanan Kartu

Keluarga 6.121 65 6.731 75

3. Pelayanan Surat

Pindah Datang 2.237 35 2.442 40

Total 9.453 131/3=43,7 22.998 195/3=65

Data Pelayanan rekomendasi bidang kesehatan dan pendidikan


No Jenis Pelayanan

Jumlah

Permohonan

2017

%

Jumlah

Permohonan

2018

%

1. Jumlah pelayanan

SKTM Sekolah 150 76 164 80

2. Jumlah pelayanan

SKTM Rumah Sakit 310 82 305 85

Total 460 158/2=79 469 165/2=82,5


Dari data tersebut di atas terjadi peningkatan sebesar 56.5 % (79%-22.5%) dari capaian

tahun lalu, meningkatnya pelayanan rekomendasi bidang kesehatan dan pendidikan

Capaian kinerja indikator meningkatnya pelayanan rekomendasi bidang kesehatan dan

pendidikan adalah sebesar 82% dari target sebesar 91% yang direncanakan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 90% dari

target yang diperjanjikan.

Prosentase keluhan/pengaduan pelayanan admistrasi yg ditindaklanjuti

No. Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

1 2 3 4 5

1

Meningkatkan

Kualitas

Pelayanan

Publik

Prosentase keluhan/pengaduan

pelayanan administratif yang

ditindaklanjuti.

80 %

80 %

Tingkat pengaduan atau keluhan terhadap pelayanan admistratif selama 1 (satu) tahun bisa

dikatakan tidak ada pengaduaan yg perlu ditindaklajuti dikarenakan tidak ada pengaduan yang

masuk kedalam kotak saran maupun melalui pos atau email resmi kecamatan.

Tingkat Perkembangan Desa

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

1 2 3 4 5


Cangkuang yang Maju

dan Mandiri

Tingkat Perkermbangan

Desa;

25 %

23%

Tingkat perkembangan desa penilainya menggunakan Permenpan Repormasi Birokrasi No 81

Tahun 2015 dari target 25 persen hanya tercapai 23 persen yang bisa dikatakan Desa Mandiri

dikarenakan masih dalam transisi dari desa ke perkotaan sehingga masih banyaknya desa

yang belum menyadari bahwa desanya sudah menjadi penyangga ibu kota Kabupaten


Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan Sebgian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada

Camat

No. Sasaran


1 2 3 4 5

Terwujudnya

Kecamatan

Cangkuang yang

Maju dan

Mandiri

Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan

Sebgian Urusan Pemerintahan dari

Bupati Kepada Camat

20

20

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat sudah dapat

dilaksanakan sesuai dengan program yang ada dan sesuai dengan Keputusan Bupati Bandung

No. 137.1/Kep.804-Otda/216, sehingga capaian sudah sesuai dengan yang diharapkan yaitu

100 % bisa dilaksanakan oleh Camat namun masih ada beberapa pelimpahan yang belum ter

anggarkan dalam DPA kecamatan Cangkuang.

Nilai AKIP Kecamatan Cangkuang

No. Sasaran


1 2 3 4 5

Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja

Kecamatan

Nilai AKIP Kecamatan

Cangkuang

51,92 (C)

60,40

Nilai AKIP kecamatan Cangkuang belum bisa Dilihat untuk tahun 2017 dikarenakan belum

ada penilaiaan dari Inspektorat


Prosentase BMD/Aset dalam kondisi baik

No. Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Capaian

1 2 3 4 5

Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja

Kecamatan

Prosentase BMD/Aset dalam

kondisi baik;

75 %

75%

Aset yang ada dikecamatan Cangkuang 75% dalam kondisi baik untuk tahun 2018.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

yang lalu

Indikator Kinerja Indek Kepuasan Masyarakat

Untuk perbandingan reasiisasi capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan

Masyarakat untuk tahun 2017 tidak bisa dibandingkan dengan indikator kinerja hasil

reviu 2017 adapun capaian yang bisa di bandingkan untuk 2017 sebagai berikut :.

No . Indikator Kinerja satuan 2017

% 2018

% Target Realisasi Target Realisasi

1

Meningkatnya pelayanan

bidang administrasi

kependudukan

% 65 65 100 70 70 100

2


perizinan penata ruang

dan pemukiman

% 95 95 100 95 95 100

3


pemberian perizinan di

bidang industri dan

perekonomian

masyarakat

% 91 98 102 92 98 101

4


rekomendasi bidang

ketenagakerjaan

% 84 76 90 85 80 95

5 Meningkatnya pelayanan

rekomendasi bidang % 91 82 90 91 85 90


kesehatan dan

pendidikan

6 Meningkatnya pelayanan

bidang target PAD % 91 91.35

100.

38 100 114 114

Tingkat keberhasilan sasaran strategis Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik

melalui pendekatan pelayanan prima, dijabarkan melalui indikator kinerja sebagai berikut:

Data Pelayanan rekomendasi bidang kesehatan dan pendidikan


No Jenis Pelayanan

Jumlah

Permohonan

2017

%

Jumlah

Permohonan

2018

%

1. Jumlah pelayanan

SKTM Sekolah 150 76 164 80

2.

Jumlah pelayanan

SKTM Rumah

Sakit

310 82 305 85

Total 460 158/2=79 469 165/2=82,5

Dari data tersebut di atas terjadi peningkatan sebesar 3,5 % (82,5%-79%) dari

capaian tahun lalu, meningkatnya pelayanan rekomendasi bidang kesehatan dan

pendidikan Capaian kinerja indikator meningkatnya pelayanan rekomendasi bidang

kesehatan dan pendidikan adalah sebesar 82,5% dari target sebesar 91% yang

direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian

kinerjanya adalah 90% dari target yang diperjanjikan.

Indikator Kinerja Persentase keluhan/ Pengaduan Pelayanan admistrasi yang ditindak

lanjuti

No

. IndikatorKinerja

satuan

2017 %

2018 %

Target Realisasi Target Realisasi

1

Persentase keluhan

/pengaduan pelayanan

admistrasi yang

ditindaklanjuti

% 80 80 100 80 80 100


Keluhan/Pengaduan pelayanan admistrasi yang tindaklanjuti baik untuk 2017 maupun 2018

sudah di selesaikan baik yang masuk melalui kotak saran maupun email resmi kecamatan

Cangkuang.

Indikator Kinerja Tingkat Perkembangan Desa

Sasaran 4: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan

pembangunan di desa

No

IndikatorKinerja

satuan

2017

%

2018


1.

Terlaksananya Musrenbang

Desa dan Musrenbang

Kecamatan

% 100 100 100 100 100 100

2. Tersusunnya dokumen

Renja Pembangunan ; % 100 100 100 100 100 100

3.

Terlaksananya koordinasi

teknis operasional

pelaksanaan tugas

UPTD/UPT dalam

pengembangan

pemberdayaan masyarakat

% 95 95 100 96 96 100

4.

Terbinanya bidang KB dan

Pembangunan Keluarga

Sejahtera

% 95 95 100 97 97 100

5. Terfasilitasinya pembinaan

organisasi kepemudaan % 95 95 100 96 96 100

6. Terbinanya pembinaan Olah

Raga % 95 95 100 96 96 100

7. Terbinanya UKM dan

Ekonomi Rumah Tangga % 95 95 100 97 97 100

8.

Terlaksananya fasilitasi

pembinaan pelaksanaan

nilai nilai luhur budaya

% 95 95 100 95 95 100


bangsa

9.

Terfasilitasinya pembinaan

dan koordinasi bidang

ketahanan seni budaya

agama dan kepercayaan dan

penanganan masalah sosial

kemasyarakatan .

% 95 95 100 96 96 100

10.

Terbinanya organisasi

lembaga kemasyarakatan

perdesaan

% 95 95 100 96 96 100

a. Terlaksananya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan

Capaian kinerja indikator Terlaksananya Musrenbang Desa dan Musrenbang

Kecamatan adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya

adalah 100% atau sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Data Terlaksananya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan Pada

Kecamatan Cangkuang

No Jenis Kegiatan Tahun

2017

%

Capaian

Tahun

2018

%

Capaian

1. Terlaksananya Musrenbang Desa

dan Musrenbang Kecamatan

100 100 100 100

Dari data tersebut di atas Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan selalu

dapat dilaksanakan dengan baik dan lancer.

b. Tersusunnya dokumen Renja Pembangunan

Capaian kinerja indikator Tersusunnya dokumen Renja Pembangunan adalah

sebesar 90% dari target sebesar 90% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai

dengan target yang diperjanjikan.


Data Tersusunnya dokumen Renja Pembangunan



2017

%

Capaian

Tahun

2018

%

Capaian

1. Tersusunnya dokumen

Renja Pembangunan

100 100 100 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2017 maupun 2018 satu dokumen renja

selalu dapat diselesaikan.

c. Terlaksananya koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD/UPT dalam

pengembangan pemberdayaan masyarakat

Capaian kinerja indikator Terlaksananya koordinasi teknis operasional

pelaksanaan tugas UPTD/UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat

adalah sebesar 96% dari target sebesar 96% yang direncanakan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau

sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Data terlaksananya koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas

UPTD/UPTdalam pengembangan pemberdayaan masyarakat



2017

%

Capaian

Tahun

2018

%

Capaian

1. Terlaksananya koordinasi teknis

operasional pelaksanaan tugas

UPTD/UPT dalam pengembangan

pemberdayaan masyarakat

95 100 96 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2017 maupun 2018 koordinasi teknis

operasional pelaksanaan tugas UPTD/UPT dalam pengembangan pemberdayaan

masyarakat dapat terlaksana sesuai target.

d. Terbinanya bidang KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Capaian kinerja indikator terbinanya bidang KB dan Pembangunan Keluarga

Sejahtera adalah sebesar 97% dari target sebesar 97% yang direncanakan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah

100% atau sesuai dengan target yang diperjanjikan.


Data Terbinanya bidang KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera



2017

%

Capaian

Tahun

2018

%

Capaian

1. Terbinanya bidang KB dan

Pembangunan Keluarga Sejahtera

95 100 97 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2018 maupun Terbinanya bidang KB dan

Pembangunan Keluarga Sejahtera dapat terlaksana sesuai target.

e. Terfasilitasinya pembinaan organisasi kepemudaan

Capaian kinerja indikator Terfasilitasinya pembinaan organisasi kepemudaan

adalah sebesar 96% dari target sebesar 96% yang direncanakan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau

sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Data terfasilitasinya pembinaan organisasi kepemudaan



2017

%

Capaian

Tahun

2018

%

Capaian

1. Terfasilitasinya pembinaan

organisasi kepemudaan

95 100 96 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2017 maupun tahun 2018 pembinaa

organisasi kepemudaan selalu dapat terpasilitasi sesuai target.

f. Terbinanya pembinaan Olah Raga

Capaian kinerja indikator Terbinanya pembinaan Olah Raga adalah sebesar 96%

dari target sebesar 96% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017,

sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai dengan target

yang diperjanjikan.

Data terbinanya pembinaan Olah Raga



2017

%

Capaian

Tahun

2018

%

Capaian

1. Terbinanya pembinaan Olah

Raga

95 100 96 100


Dari data tersebut di atas baik di tahun 2017 maupun tahun 2018 pembinaa olah

raga selalu dapat terpasilitasi sesuai target.

g. Terbinanya UKM dan Ekonomi Rumah Tangga

Capaian kinerja indikator Meningkatnya pelayanan perizinan penataruang dan

pemukiman adalah sebesar 97% dari target sebesar 97% yang direncanakan dalam



Data Terbinanya UKM dan Ekonomi Rumah Tangga



2017

%

Capaian

Tahun

2018

%

Capaian

1. Terbinanya UKM dan

Ekonomi Rumah Tangga

95 100 97 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2017 maupun tahun 2018 pembinaan UKM

dan Ekonomi Rumah Tangga dapat terlaksana dengan baik.

h. Terlaksananya fasilitasi pembinaan pelaksanaan nilai nilai luhur budaya bangsa

Capaian kinerja indikator Terlaksananya fasilitasi pembinaan pelaksanaan nilai

nilai luhur budaya bangsa adalah sebesar 95% dari target sebesar 95% yang

direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian

kinerjanya adalah 100% atau sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Data Terlaksananya fasilitasi pembinaan pelaksanaan nilai nilai luhur budaya

bangsa pada Kecamatan Cangkuang


2017

%

Capaian

Tahun

2018

%

Capaian

1. Terlaksananya fasilitasi

pembinaan pelaksanaan nilai

nilai luhur budaya bangsa

95 100 95 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2017 maupun tahun 2018 fasilitasi

pembinaan pelaksanaan nilai nilai luhur budaya bangsa dapat terlaksana dengan

bai, dan sesuai target.


i. Terfasilitasinya pembinaan dan koordinasi bidang ketahanan seni budaya agama

dan kepercayaan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan

Capaian kinerja indikator Terfasilitasinya pembinaan dan koordinasi bidang

ketahanan seni budaya agama dan kepercayaan dan penanganan masalah sosial

kemasyarakatan adalah sebesar 95% dari target sebesar 95% yang direncanakan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya

adalah 100% atau sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Data terfasilitasinya pembinaan dan koordinasi bidang ketahanan seni budaya

agama dan kepercayaan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan



2017

%

Capaian

Tahun

2018

%

Capaian

1. Terfasilitasinya pembinaan dan

koordinasi bidang ketahanan

seni budaya agama dan

kepercayaan dan penanganan

masalah sosial kemasyarakatan

95 100 96 100


pembinaan dan koordinasi bidang ketahanan seni budaya agama dan kepercayaan

dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan dapat terlaksana dengan baik, dan

sesuai target.

j. Terbinanya organisasi lembaga kemasyarakatan perdesaan

Capaian kinerja indikator Terbinanya organisasi lembaga kemasyarakatan

perdesaan adalah sebesar 96% dari target sebesar 96% yang direncanakan dalam



Data Terbinanya organisasi lembaga kemasyarakatan perdesaan



2017

%

Capaian

Tahun

2018

%

Capaian

1. Terbinanya organisasi lembaga

kemasyarakatan perdesaan

95 100 96 100


Dari data tersebut di atas baik di tahun 2017 maupun tahun 2018 pembinaan

organisasi lembaga kemasyarakatan perdesaan dapat terlaksana dengan baik, dan

sesuai target.

1. Capaian Sasaran Strategis : Peningkatan kapasitas lembaga dan aparatur pemerintah

desa

Sasaran 5 : Peningkatan kapasitas lembaga dan aparatur pemerintah desa

No

. IndikatorKinerja

satuan

2017 %

2018 %


1. Terlaksananya

pembinaan aparatur Desa % 95 95 100 96 96 100

2.


pengorganisasian dengan

perimbangan keuangan

daerah dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

% 95 95 100 95 95 100

3.

Terfasilitasinya dan

terbinanya pengumpulan

data bidang

pengembangan otda ,adm

kependudukan

% 95 95 100 96 96 100

4.


dan pembinaan produk

peraturan perundang-

undangan desa

% 95 95 100 97 97 100

a. Terlaksananya pembinaan aparatur Desa

Capaian kinerja indikator Terlaksananya pembinaan aparatur Desa adalah sebesar

96% dari target sebesar 96% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai dengan

target yang diperjanjikan.


Data Terlaksananya pembinaan aparatur Desa



2017

%

Capaian

Tahun

2018

%

Capaian

1. Terlaksananya pembinaan

aparatur Desa

95 100 96 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2017 maupun tahun 2018 pembinaan

aparatur Desa dapat terlaksana dengan baik, dan sesuai target.

- Indikator Jumlah Pelaksanaan Pelimpahaan sebagian urusan

Pemerintahaan dari Bupati Keopada Camat

Sasaran 6 : kinerja penyelenggara keamanan dan ketertiban

No

. IndikatorKinerja

satuan

2017 %

2018 %


1.

Terlaksananya fasilitasi dan

pembinaan satuan perlindungan

masyarakat melalui kesiagaan

dan penanggulangan bencana

serta peningkatan sumber daya

manusia kesatuan linmas.

% 95 95 100 96 96 100

2.

Meningkatnya kapasitas aparatur

dalam rangka pelaksanaan sistim

swakarsa di daerah

% 95 95 100 97 97 100

3.

Terlaksananya koordinasi dan

fasilitasi dengan aparat

keamanan

% 95 95 100 96 96 100

4.


pembinaan penyelenggaraan

Pemilukada

% 95 95 100 97 97 100

a. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui

kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia

kesatuan linmas.


Capaian kinerja indikator Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan satuan

perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta

peningkatan sumber daya manusia kesatuan linmas.adalah sebesar 96% dari target

sebesar 96% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga

persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai dengan target yang

diperjanjikan.

Data Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat

melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya

manusia kesatuan linmas pada Kecamatan Cangkuang


2017

%

Capaian

Tahun

2018

%

Capaian

1. Terlaksananya fasilitasi dan

pembinaan satuan

perlindungan masyarakat

melalui kesiagaan dan

penanggulangan bencana serta

peningkatan sumber daya

manusia kesatuan linmas.

95 100 100 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2017 maupun tahun 2018 fasilitasi dan

pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan

bencana serta peningkatan sumber daya manusia kesatuan linmas. dapat terlaksana

dengan baik, dan sesuai target.

b. Meningkatnya kapasitas aparatur dalam rangka pelaksanaan sistim swakarsa di

daerah

Capaian kinerja indikator Meningkatnya kapasitas aparatur dalam rangka

pelaksanaan sistim swakarsa di daerah adalaah sebesar 97% dari target sebesar

97% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga

persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai dengan target yang

diperjanjikan.


Data meningkatnya kapasitas aparatur dalam rangka pelaksanaan sistim swakarsa

di daerah pada Kecamatan Cangkuang


2017

%

Capaian

Tahun

2018

%

Capaian

1. Meningkatnya kapasitas aparatur

dalam rangka pelaksanaan sistim

swakarsa di daerah

95 100 97 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2017 maupun tahun 2018 kapasitas aparatur

dalam rangka pelaksanaan sistim swakarsa di daerah dapat terlaksana dengan baik,

dan sesuai target.

c. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dengan aparat keamanan

Capaian kinerja indikator Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dengan aparat

keamanan adalah sebesar 95% dari target sebesar 96% yang direncanakan dalam



Data Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dengan aparat keamanan



2017

%

Capaian

Tahun

2018

%

Capaian

Terlaksananya koordinasi dan

fasilitasi dengan aparat

keamanan

95 100 96 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2017 maupun tahun 2018 koordinasi dan

fasilitasi dengan aparat keamanan dapat terlaksana dengan baik, dan sesuai target.

d. Terlaksananya fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pemilukada

Capaian kinerja indikator Terlaksananya fasilitasi pembinaan penyelenggaraan

Pemilukada adalah sebesar 97% dari target sebesar 97% yang direncanakan dalam




Data Terlaksananya fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pemilukada


No Jenis Kegiatan

Tahun

2017 %

Capaian

Tahun

2018

%

Capaia

n

1. Terlaksananya fasilitasi pembinaan

penyelenggaraan Pemilukada

95 100 97 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2016 maupun tahun 2017 Terlaksananya

fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pemilukada dapat terlaksana dengan baik,

dan sesuai target.

- Indikator Kinerja Nilai AKIP Kecamatan Cangkuang

- Sasaran 6 : kinerja penyelenggara keamanan dan ketertiban

No

. IndikatorKinerja

Satua

n

2017

%

2018


1. Nilai AKIP Kecamatan

Cangkuang. Nilai 55 - 51,92 60,40 -

Nilai AKIP belum bisa di bandinggkan dengan tahun lalu dikarenakan tahun

sekarang belum adanya penilaian dari tim SAKIP kabupaten Bandung.

Peningkatan sumber daya aparatur

No

.

IndikatorKiner

ja

satuan

2017

%

2018


1

Meningkatnya

disiplin

aparatur

% 85 85 100 90 90 100

a. Meningkatnya disiplin aparatur


Capaian kinerja indikator Meningkatnya pelayanan perizinan penataan ruang dan

pemukiman adalah sebesar 92% dari target sebesar 92% yang direncanakan dalam



Data Meningkatnya disiplin aparatur Pada Kecamatan Cangkuang


2017

%

Capaian

Tahun

2018

%

Capaian

1. disiplin aparatur dalam

berpakaian

90 100 92 100

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa disiplin aparatur sudah berjalan dengan

baik, terutama dalam berpakaian.

Data Terlaksananya fasilitasi pengorganisasian dengan perimbangan keuangan

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Pada Kecamatan Cangkuang


2017

%

Capaian

Tahun

2018

%

Capaian

1. Terlaksananya fasilitasi

pengorganisasian dengan

perimbangan keuangan daerah

dalam penyelenggaraan

pemerintahan

95 100 96 100


pengorganisasian dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan dapat terlaksana dengan baik, dan sesuai target.

- Prosentase BMD/ Aseset dalam kondisi Baik

Data pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan aset lainnya Pada

Kecamatan Cangkuang


2017

%

Capaian

Tahun

2018

%

Capaian

Terlaksananya pemeliharaan

dan perawatan serta

pengelolaan aset lainnya

75 100 80 100


- Dari data tersebut di atas terlihat bahwa baik di tahun 2017 maupun 2018

pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan aset lainnya terlaksana dengan

baik.


A.3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

- Indikantor kinerja Indek Kepuasan Masyarakat


TARGET KINERJA

SASARAN PADA TAHUN

1 2 3 4 5

Sesudah Kajian Sesudah Kajian Sesudah Kajian

Meningkatkan kecamatan Cangkuang

Yang Maju dan Mandiri

Meningkatnya kualitas

pelayanan public

Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM)

-

72

75

78

80


- Indikator Kinerja Persentase Keluahan /Pengaduaan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti


TARGET KINERJA

SASARAN PADA TAHUN

1 2 3 4 5


Meningkatkan kecamatan

Cangkuang Yang Maju dan Mandiri

1. Meningkatnya kualitas

pelayanan public

Persentase Keluahan/Pengaduan

Pelayanan Administratif yang

ditindak Lanjuti

80

82

85

90

- Indikator kinerja Tingkat Perkembangan Desa


TARGET KINERJA

SASARAN PADA TAHUN

1 2 3 4 5






Mandri

Tingkat Perkembangan Desa

25

25

25

25


Indikator kinerja Jumlah pelaksanaan pelimpahaan urusan pemerintahaan dari bupati kepada Camat (KDH)


TARGET KINERJA

SASARAN PADA TAHUN

1 2 3 4 5




2. Terwujudnya Kecamatan


Mandri

Jumlah Pelaksanaan pelimpahan

urusan pemerintahaan dari Bupati

Kepada Camat (KDH)

20

20

20

20

20

- Indikator kinerja nilai Akip Kecamatan Cangkuang


TARGET KINERJA

SASARAN PADA TAHUN

1 2 3 4 5




Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan

Nilai AKIP Kecamatan Cangkuang

70

76

77

78

80


- Indikator kinerja Prosentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik


TARGET KINERJA

SASARAN PADA TAHUN

1 2 3 4 5




Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Kecamatani

Prosentase BMD/Aset dalam Kondisi

Baik

60

75

78

80

85


A.3 Analisa Penyebab keberhasilan dan kegagalan

Analisa Keberhasialan

Keberhasilan yang didapat diakibatkan dari ketepatan anggaran dan kekompakan dalam

melaksanakan pekerjaan

Analisa Kegagalan

Faktor kelemahan yang mengakibatkan kegagalan dan perlu ditingkatkan pada

lingkungan internal Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi

2. Masih adanya penempatan SDM yg belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi

pendidikan

3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif

dan inovasi staf

4. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan

5. Rendahnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini

6. Konsistensi perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan belum optimal

Permasalahan utama yang ada di Kecamatan Cangkuang seperti diatas merupakan

permasalahan masalah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Cangkuang Masih

Kurangan baik dari jumlah karyawan maupun dari kemampuan karyawan itu sendiri

sehingga masih terdapatnya kekurangan dalam hal pemberian pelayanan.

Permasalahan yang ke dua dengan luas daerah sebesar 2.425,20 Ha yang sebagian

besar Dataran tinggi dan masyarakatnya sedang dalam masa transisi peralihan dari desa

kekota sehingga masih banyak yang menganggap dan merasa bahwa kecamatan

Cangkuang masih desa dan masih banyaknya masyarakat belum sadar akan memenuhi

kewajibannnya utuk memiliki adminstrasi kependudukan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran SKPD Kecamatan Cangkuang Tahun Anggaran 2018 terbagi menjadi 2

jenis belanja (belanja langsung dan tidak langsung) terdiri dari 4 (empat) pos belanja, yaitu

1) belanja pegawai (gaji dan tunjangan belanja tidak langsung, 2) Belanja pegawai

(honorarium kegiatan (belanja langsung) 3) belanja barang dan jasa, 4) belanja modal

(barang inventaris). Pos pengeluaran belanja pegawai yaitu pos yang dikhususkan untuk

belanja pegawai, misalnya gaji dan tunjangantunjangan. Pos pengeluaran belanja barang

yaitu pos pengeluaran yang meliputi belanja untuk keperluan sehari-hari perkantoran,

pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai penunjang kegiatan. Pos pengeluaran belanja


modal yaitu pos pengeluaran yang meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana yang

merupakan aset tetap. Nilai total anggaran Kecamatan Cangkuang Tahun Anggaran 2018

adalah Rp. 3.540.046.943,80 yang terdiri dari:

1) Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.372.195.743,80

2) Belanja langsung : Rp. 1.167.851.200.00

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja langsung

No Program / Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase

1 2 3 3 4

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran.

- Penyediaan jasa

komunikasi sumber daya

air dan listrik.

- Penyediaan jasa kebersihan

kantor.

- Penyediaan alat tulis

kantor.

- Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan.

- Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor.

- Penyediaan Peralatan dan

perlengkapan kantor.

- Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan .

- Penyediaan makanan dan

minuman.

- Rapat – rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah.

- Penyediaan tenaga

pendukung tekhnis dan

269.768.208

31.891.958

52.000.000

29.869.750

10.092.500

10.000.000

18.700.000

11.400.000

27.489.000

6.450.000

48.000.000

255.911.260

22.197.000

50.600.000

29.869.750

10.092.500

10.000.000

18.700.000

11.400.000

27.484.000

6.450.000

45.296.980

94,86%

69,60%

97,31%

100%

99,94%

100%

100%

100%

94,86%

100%

94,37%


administrasi perkantoran

- Rapat – rapat koordinasi

dan konsultasi dalam

daerah

- Penunjang perayaan hari-

hari besar Bersejarah

17.450.000

6.450.000

17.450.000

6.450.000

100%

100%

2 Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur.

- Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas operasional.

- Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

- Rehabilitasi sedang/ berat

rumah Gedung Kantor

294.000.000

45.000.000

50.000.000

199.000.000

291.910.900

45.000.000

50.000.000

196.910.900

95,46%

100%

100%

98,955%

3 Program peningkatan disiplin

aparatur

- Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya.

- Pengadaan Pakaian Khusus

hari- hari tertentu

8.200.000

8.200.00

-

8.200.000

8.200.000

-

100%

100%

-

4 Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur.

- Binbingan tekhnis

implementasi peraturan

perundang-undangan

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

100%

100%


pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan.

- Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

9.820.000

9.820.000

9.820.000

9.820.000

100,00%

100%


6 Program penataan

adminstrasi kependudukan .

Peningkatan pelayanan publik

dalam bidang kependudukan

39.860.000

39.860.000

38.605.990

38.605.990

96,85%

96,85%


keberdayaan masyarakat

perdesaaan

- Pemberdayaan lembaga dan

organisasi masyarakat

perdesaan

31.600.000

30.000.000

31.600.000

30.000.000

100,00%

100%

8 Program pemeliharaan

kantratibmas dan pencegahan

tidak kriminal

- Peningkatan kerjasama

dengan aparat keamanan

dalam teknik pencegahan

kejahatan

47.600.000

47.600.000

45.495.250

45.495.250

95,58%

95,58%

9 Program peningkatan Peran

serta kepemudaan

- Pembinaan organisasi

kepemudaan

24.400.000

24.400.000

24.400.000

24.400.000

100,00%

100%

10 Program pengembangan

wawasan kebangsaan

- Peningkatan toleransi dan

kerukunan dalam kehidupan

beragama

- Peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa

82.860.500

66.975.000

15.885.500

82.510.450

66.974.950

15.535.500

99,58%

99,99%

97,80%

11 Program peningkatan dan

pengembanganan pengelolaan

keuangan daerah

21.745.000

21.745.000

100,00%


- Intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah

21.745.000 21.745.000 100%

12 Program peningkatan peran

serta dan kesetaraan jender

dalam pembangunan

- Pembinaan organisasi

perempuan

74.500.000

74.500.000

74.500.000

74.500.000

100,00%

100%

13 Program pembinaan dan

pemsyarakatan olah raga

- Pembinaan cabang olah raga

prestasi di tingkat daerah

- Pembinaan olahraga yang

berkembang di masyarakat

80.000.000

45.000.000

35.000.000

79.150.000

44.500.000

34.650.000

98,94%

98,89%

99%

14 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

- Pengendalian manajemen

pelaksanaan kebijakan KDH

149.091.253

149.091.253

147.441.100

147.091.253

98,89%

98,89%

15 Program perencanaan

pembangunan daerah

- Pengembangan partisipasi

masyarakat dalam

perumusan program

kebijakan layanan publik

35.171.250

35.171.250

35.171.250

35.171.250

100,00%

100%

Total 1.190.006.211 1.167.85100 98,14%

Adapun Program dan Kegiatan pada tahun 2018 adalah sebanyak 15 (sembilan

belas) program yang dijabarkan dalam 29 (dua puluh sembilan) kegiatan yang secara

umum diupayakan agar mampu mencapai tujuan fungsional kegiatan secara optimal

berdasarkan indikator capaian kinerja kegiatan. Nilai Total anggaran sebesar

Rp. 4.052.734.048,80 dan dapat terealisasikan sebesar Rp. 3.540.046.943,- atau sebesar

87,35 % dari nilai total anggaran, dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten


Bandung, untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.862.727.837,80 terealisasi

sebesar Rp. 2.372.195.743,- atau pencapaian 82,86%, sedangkan belanja langsung

kegiatan sebesar Rp, 1.190.006.211.00,- terrealisasi sebesar Rp. 1.167.851.200,- atau

sebesar 98,14%, Keseluruhan dana tersebut merupakan alokasi untuk membiayai

seluruh rencana kegiatan pada tahun 2018. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kecamatan Cangkuang Tahun 2018 mempunyai target pendapatan yang berasal dari

retribusi sebesar Rp. 16.932.000,- terrealisasi Rp. 19.299.200,-atau mencapai 114%,

yang terbagi dalam Tiga jenis retribusi yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah dari

sewa alat berat (Stoomwalls) dan retribusi ijin mendirikan Bangunan (IMB).

- Untuk perencanaan hasil reviw tidak di ukur di Tahun 2017 baru akan diukur di

target pada perjanjian tahun 2018 dan perencanaan tersebut menjadi bahan

penganggaran tahun 2018.

---------ooOoo-------


B IV

PENUTUP

Keberadaan Kecamatan merupakan lini terdepan, dalam pelaksanaan tugas kewenangan

masih belum optimal, namun demikian penambahan pegawai Kecamatan yang siap pakai dan

handal menjadi salah satu solusi kebijakan Pemerintah yang tepat. Hal ini pula dalam rangka

pendekatan pelayanan kepada masyarakat, terselenggaranya administrasi umum pemerintahan

maupun percepatan proses pembangunan.

Pada tahun 2018 ini dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Cangkuang telah

memperlihatkan pencapaian kinerja yang cukup baik atas sasaran-sasaran strategisnya melalui

penetapan visi, misi, sasaran, tujuan dan kebijakan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan

CangkuangTahun 2018, diharapkan dapat menjadi sarana pertanggungjawaban dan evaluasi

terhadap kinerja serta sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan guna

peningkatan kinerja di masa mendatang.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa

keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih

adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya,

karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan

di Kecamatan Cangkuang dan berdasarkan hasil evalusi kinerja, tingkat kegagalannya tidak

prinsipil atau bersifat fatal.

Adapun permasalahan- permasalahan yang dihadapi Kecamatan Cangkuang secara

umum adalah :

1. Masih kurangnya karyawan/karyawati yang memiliki pengetahuan di bidang Ilmu

Pemerintahan dan ilmu tekhnologi.

2. Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan, yaitu :

a. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai bagi

karyawan.

b. Penyedian sarana dan parasarana penunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan

pemerintahan.

c. Rapat Koordinasi dilaksanakan setiap bulan.


Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya

diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja

yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan

Cangkuang melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara

berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.

2. Penambahan jumlah personil / karyawan kiranya perlu mendapat perhatian sesuai

dengan frequensi pekerjaan yang semakin padat.

3. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku,

sehingga aparat Kecamatan

4. khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.

5. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana

yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip- prinsip Administrasi Negara/

fungsi- fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks

kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Cangkuang, Januari 2019

CAMAT CANGKUANG

YUDI A FADILLAH, AMd, LLAJ, SIP, M.Si

Pembina Muda Tk. I

NIP 19650805 198803 1 007


INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit Kerja : Kecamatan Cangkuang

2. Tugas :

3. Fungsi :

4. Indikator Kinerja Utama :

NO SASARAN IKU ALASAN/SUMBER

DATA/REVIU

1 Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Publik

1. Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

1.

2



Mandiri

1. Tingkat Perkembangan

Desa


Pelimpahan Sebagian

Urusan Pemerintahan dari

Bupati Kepada Camat

(KDH).


Tabel. 4.1 Tujuan Sasaran dan Indikator Kecamatan Cangkuang 2017-2021 setelah kajian


TARGET KINERJA

SASARAN PADA

TAHUN

1 2 3 4 5

Sebelum Kajian Sesudah

Kajian Sebelum Kajian Sesudah Kajian Sebelum Kajian Sesudah Kajian

3. Mewujudkan

peningkatan

pembangunan

berkelanjutan

4. Meningkatkan

kualitas SDM

aparatur yang

mendukung

pelaksanaan

Meningkatkan

kecamatan

Cangkuang

Yang Maju dan

Mandiri

Meningkatkan

kecamatan

Cangkuang

Yang Maju dan

Mandiri

3. Terlaksananyan

Pembangunan

yang merata

4. Terwujudnya

Kinerja

Pembangunan

Desa

1. Meningkatnya

kualitas

pelayanan

public

2. Terwujudnya

Kecamatan

Cangkuang

Yang Maju

dan Mandri

Prosentase

ketersediaan

sarana prasarana

pendukung

pelayanan publik

Prosentase

peningkatan

sistem

pengawasan dan

pengendalian

pelaksanaan

penyelenggaraan

pemerintahan

3. Indek Kepuasan

Masyarakat ( IKM)

2 Persentase

Keluahan/Pengadua

n Pelayanan

Administratif yang

ditindak Lanjuti

-

-

25

100

25

100

25

100

25

100


4. Tingkat

Perkembangan

Desa


pelimpahan urusan

pemerintahaan dari

Bupati Kepada

Camat (KDH)

-

20

25

20

25

20

25

20

25

20

3. Mewujudkan

lingkungan

yang tertib dan

bersih

4. Meningkatkan

kualitas aparat

professional

Meningkatkan

kecamatan

Cangkuang

Yang Maju dan

Mandiri

3. Terwujudnya

lingkungan yang

tertrib dan

bersih

4 Terbinanya

aparat

Kecamatan yang

profesional

3. meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja

Kecamata

Prosentase

ketersediaan

sarana dan

prasarana

persampahan

yang memadai

Prosentase

peningkatan

kualitas,SDM

aparatur

1. Nilai Akip

Kecamatan

Cangkuang

2. Persentase

Temuaan BPK/

Inspektorat

3. Persentasi Aset

Dalam Kondisi

Baik

4. Nilai rata rata

SKP

20

20

90

85

20

20

90

85

20

20

90

85

20

20

90

85

20

20

90

85

Documents

IKHTISAR EKSEKUTIF - bandungkab.go.id