IKHTISAR EKSEKUTIF - yankes.kemkes.go.idyankes.kemkes.go.id/assets/downloads/LAKIP SETDITJEN BUK 2013.pdf · IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja secara garis besar berisikan

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja secara garis besar berisikan informasi rencana

kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2013. Rencana Kinerja

Tahunan 2013 merupakan upaya pencapaian kinerja progam dan kegiatan yang

ingin dicapai selama tahun 2013 yang mengacu pada tugas dan fungsi dan Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai sarana

untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal

Bina Upaya Kesehatan kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan

seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait secara langsung maupun tidak

langsung. Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja juga sebagai sumber informasi

untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, output dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya pada program pembinaan upaya kesehatan dapat ditingkatkan,

sedangkan dari aspek keuangan dapat direalisasikan sebesar 98% dari total alokasi

anggaran. Pencapaian target untuk masing-masing indikator kinerja Sekretariat

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan antara lain :

Peningkatan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis berupa Fasilitasi

Penyediaan Anggaran pada 49 Satker UPT telah terlaksana 111%.

Penyusunan Rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang

Upaya Kesehatan, baik yang merupakan peraturan pelaksana undang-undang

maupun yang merupakan tugas dan fungsi dapat tercapai sesuai target yaitu

sebanyak 170 dari 170 NSPK yang ditargetkan atau sebesar 100%.

Pembayaran klaim kepada Rumah Sakit yang melayani pasien penduduk miskin

peserta program Jamkesmas dapat terlaksana dengan baik, dengan capaian

sebanyak 1.274 rumah sakit dari 1.218 rumah sakit yang ditargetkan atau sebesar

104,35%.

Pembayaran klaim pelaksanaan Jamkesmas Dasar di Puskesmas telah terlaksana

di 9.655 dari 9.323 Puskesmas atau sebesar 104%.

Sedangkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing Sub Bagian

capian target rata-rata mencapai mendekati 100%, sedangkan realisasi anggaran

rata-rata diatas 98%, dimana anggaran yang tidak terealisasi merupakan hasil

efisiensi dari biaya paket meeting yang pada umumnya dibawah alokasi anggaran

yang ditetapkan dalam Standar Biaya Umum.

iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .......................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................. ii

DAFTAR ISI ....................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................................... 1 B. Maksud dan Tujuan .................................................................... 2 C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi............................. 2 D. Sistematika ................................................................................. 3 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaana ............................................................................ 6 B. Perjanjian Kinerja ....................................................................... 7 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja ............................ 9 B. Sumber Daya .............................................................................. 98

1. Sumber Daya Manusia .......................................................... 99 2. Sumber Daya Anggaran ........................................................ 99 3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana .................................... 100

BAB IV SIMPULAN ........................................................................................ 101 DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ 102

DAFTAR GRAFIK .............................................................................................. 102

DAFTAR TABEL ................................................................................................ 102

LAMPIRAN :

1. (Pernyataan Penetapan Kinerja) ................................................................ 105

2. (Form Penetapan Kinerja) .......................................................................... 106

3. (Form Rencana Kinerja Tahunan) .............................................................. 107

4. (Form Pengukuran Kinerja) ........................................................................ 108

3. (Form Rencana Kerja Tahunan) ................................................................. 102

4. (Form Pengukuran Kinerja) ....................................................................... 103

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun

dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result

oriented government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan

manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk

penyediaan informasi kinerja. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi

pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja

setiap akhir tahun.

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan, dimana Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan mempunyai tanggung jawab dalam memberikan dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan

Upaya Kesehatan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan merupakan Unit

eselon II yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya

Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden

tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur

penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas,

fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang


dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis dan indikator

kinerja lainnya yang sudah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina

Upaya Kesehatan tahun 2013 merupakan bentuk pertanggungjawaban

secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan

kegiatan Tahun Anggaran 2013 yang harus dipertanggung jawabkan oleh

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan kepada Direktur

Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian

Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada

semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal

Bina Upaya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran;

b. pengelolaan data dan informasi;

c. penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, jabatan fungsional, dan

hubungan masyarakat;

d. pengelolaan urusan keuangan;

e. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji,

rumah tangga, dan perlengkapan; dan

f. evaluasi dan penyusunan laporan.

Adapun struktur organisasi dan pejabat struktural dilingkungan

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan sampai dengan akhir

tahun 2013 adalah sebagai berikut :


Gambar 1 : Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Struktural dilingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Keadaan 31 Desember 2013

D. SISTEMATIKA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina

Upaya Kesehatan tahun 2013 ini menjelaskan pencapaian kinerja Sekretariat

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan selama Tahun 2013, capaian

kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja ( Penetapan Kinerja )

yang ditetapkan pada awal tahun 2013 sebagai tolak ukur keberhasilan

tahunan.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan

diidentifikasinya sejumlah perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

disusun sebagai berikut :

Jajang Subagja, SKM, MKKK

NIP 197406012006041002

Rani, SE NIP 197810132005012001


a. Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang,

maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, serta

sistematika penyajian laporan.

b. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan tentang

program/kegiatan, indikator dan target yang akan dicapai Sekretariat

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan beserta anggaran yang

direncanakan tahun 2013.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang pengukuran

kinerja, capaian kinerja tahun 2013, analisis akuntabilitas kinerja dan

realisasi anggaran serta sumberdaya yang digunakan dalam rangka

pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan selama Tahun 2013.

d. Bab IV Simpulan, berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja

tahun 2013.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan

indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam sasaran strategis. Dalam rencana kinerja Sekretariat Direktorat

Jenderal Bina Upaya Kesehatan tahun 2013, sebagaimana telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan target masing-masing indikator

untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Secara singkat dapat digambarkan sasaran strategis dan sasaran

program/ kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana

ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014

adalah sebagai berikut :

MATRIK KINERJA SEKRETARIAT DITJEN BUK 2010-2014

NO KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR TARGET

2010 2011 2012 2013 2014

1

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan

1. Jumlah Unit

Pelaksana Teknis (UPT) vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarana-nya

2. Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang disusun

34

50

44

90

44

130

44

170

44

200

2

Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas

8.481

8.608

8.737

8.868

9.000


NO KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR TARGET

2010 2011 2012 2013 2014

3

Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS

Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas

75

80

85

90

95

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja di bawah ini merupakan dasar bagi Sekretariat

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan untuk melaksanakan program

dan/atau kegiatan sebagai suatu kinerja aktual. Perencanaan kinerja

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan tahun 2013 adalah

sebagai berikut :

Tabel 1 : Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal

Bina Upaya Kesehatan Tahun 2011–2013

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

2011 2012 2013

1. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya

2. Jumlah

rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang disusun

44 Satker

90 NSPK

44 Satker

130 NSPK

44 Satker

170 NSPK


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

2011 2012 2013

3. Jumlah

Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas

4. Persentase RS

yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas

8.608

Puskesmas

80 %

8.737

Puskesmas

85 %

9.323

Puskesmas

90%

B. PERJANJIAN KINERJA

Indikator-Indikator, target dan pagu anggaran Sekretariat Direktorat

Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2013 yang ditetapkan dalam

dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Pagu Anggaran

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2013

No Indikator

Keluaran Anggaran

Target Pagu

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis

(UPT) vertikal yang

ditingkatkan sarana dan

prasarananya

44

UPT

10.668.967.618.000


No Indikator

Keluaran Anggaran

Target Pagu

2. Jumlah rancangan Norma,

Standar, Prosedur, dan

Kriteria yang disusun

170

NSPK

2.702.400.000

3. Jumlah Puskesmas yang

memberikan pelayanan

kesehatan dasar bagi

penduduk miskin di

Puskesmas

9.323

Puskesmas

600.000.000.000

4. Persentase RS yang melayani

pasien penduduk miskin

peserta program Jamkesmas

90

%

6.216.672.950.000

Keterangan :

1. Target Keluaran Indikator adalah target kumulatif sesuai Rencana

Strategis Kemenkes 2010 – 2014.

2. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun

Anggaran 2013.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau

target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana

realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Sekretariat

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dalam kurun waktu Januari –

Desember 2013.

Tahun 2013 merupakan tahun keempat pelaksanaan dari Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010–2014. Adapun pengukuran

kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian

dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator kegiatan di

dalam Rencana Strategis, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan

pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja

tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga

dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang

akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih

berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator,

pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan khususnya

dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dan sudah ditetapkan di awal

tahun. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran

kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan program dan

kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan dan Penetapan Kinerja.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dalam rumusan yang

lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka


mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator Sekretariat Direktorat

Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang telah ditetapkan. Sasaran Sekretariat

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan adalah sebagai berikut:

MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN

DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

PADA PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Indikator pencapaian sasaran berasal dari Rencana Strategis yang

digunakan dalam pengukuran kinerja tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan sarana

dan prasarananya.

2. Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang

disusun.

3. Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi

penduduk miskin di Puskesmas.

4. Persentase Rumah Sakit yang melayani pasien penduduk miskin

peserta Program Jamkesmas.

Dilihat dari capaian masing-masing indikator, Sekretariat Direktorat

Jenderal Bina Upaya Kesehatan dapat melaksanakan tugas utama yang

menjadi tanggung jawab unit organisasi. Uraian kinerja dari masing-masing

indikator adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan

sarana dan prasarananya

Untuk mencapai indikator tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina

Upaya Kesehatan pada tahun 2013 telah melakukan kegiatan-kegiatan

berupa Fasilitasi Penyediaan Anggaran untuk Peningkatan Sarana

Prasarana di Rumah Sakit dan Balai, yang merupakan Unit Pelaksana

Teknis Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan sebanyak 49 Satuan

Kerja berupa :


Tabel 3 : Capaian Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Anggaran untuk Peningkatan Sarana Prasarana UPT Vertikal

No Kegiatan Output

Target Realisasi Capaian

1 Fasilitasi Penyediaan Anggaran

untuk Peningkatan Sarana

Prasarana UPT Vertikal

44 Satker 49 Satker 111%

a. Sasaran Indikator / Kegiatan:

Sasaran dari indikator ini adalah meningkatkan sarana dan

parasarana Rumah Sakit, Balai Besar, dan Balai yang merupakan

Unit Pelaksana Teknis Vertikal Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan.

b. Kondisi yang dicapai:

Untuk meningkatkan sarana dan parasarana Rumah Sakit dan Balai

Unit Pelaksana Teknis Vertikal Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan telah memberikan fasilitasi/penyediaan anggaran di 14

Rumah Sakit Umum, 19 Rumah Sakit Khusus, 4 Balai Besar

Laboratorium Kesehatan, 3 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat,

4 Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan, 2 Balai Kesehatan Mata

Masyarakat, 2 Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan dan 1 Unit

Pelayanan Kesehatan Kemenkes. Peningkatan sarana dan prasarana

tersebut meliputi belanja modal gedung dan bangunan, dan belanja

modal peralatan dan mesin.

Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan,

yang telah ditingkatkan sarana dan prasarananya adalah :

Tabel 4 : UPT yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya

1) Rumah Sakit Umum

NO NAMA UPT LOKASI KELAS/ TYPE

PENINGKATAN

1 RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo

Jakarta A Gedung

2 RSUP. H. Adam Malik Medan A Gedung

3 RSUP. Fatmawati Jakarta A

4 RSUP. Moh. Hoesin Palembang A Alkes, Gedung,



PENINGKATAN

Palembang Invent Kantor

5 RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung

Bandung A Alkes

6 RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta A Alkes, Gedung, Invent Kantor

7 RSUP. Dr. Kariadi Semarang A Gedung

8 RSUP. Sanglah Denpasar A Gedung

9 RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo

Makassar A Alkes, Gedung

10 RSUP. Dr. M. Djamil Padang B Alkes, Gedung

11 RSUP. Persahabatan Jakarta B Gedung

12 RSUP. Dr. Soeradji Tirtonegoro

Klaten B

Alkes

13 RSUP. Prof. Dr. R.D. Kandou Manado B Alkes, Gedung

14 RSUP. Ratatotok Buyat Minahasa Tenggara C

Alkes, Gedung, Alat Pengolah Data, Invent Kantor

2) Rumah Sakit Khusus


PENINGKATAN

1 RS. Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Jakarta A Alkes

2 RS. Anak dan Bunda Harapan Kita

Jakarta A Alkes

3 RS. Kanker Dharmais Jakarta A Alkes

4 RS. Orthophedi Prof. Dr. R. Soeharso

Surakarta A Alkes, Gedung

5 RS. Mata Cicendo Bandung A Alkes

6 RS. Jiwa Dr. Soeharto Herdjan Jakarta A Gedung

7 RS. Jiwa Dr. Marzoeki Mahdi Bogor A Alkes, Gedung,

Invent Kantor

8 RS. Jiwa Dr. Soeroyo Magelang A Gedung

9 RS. Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat

Malang A Gedung, Invent

Kantor

10 RS. Paru dr. Goenawan Partowidigdo

Bogor A Gedung

11 RS. Paru dr. H.A. Rotinsulu Bandung A Alkes, Gedung

12 RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga A Alkes, Gedung

13 RS. Kusta dr. Rivai Abdulah Palembang A Alkes, Gedung

14 RS. Kusta dr. Sitanala Tangerang A Gedung

15 RS. Kusta dr. Tadjudin Chalid Makassar A Gedung

16 RS. Penyakit Infeksi Dr. Sulianti Saroso

Jakarta A Alkes, Gedung,

Invent Kantor

17 RS. Stroke Nasional Bukittinggi B Gedung

18 RS. Ketergantungan Obat Jakarta B Alkes, Gedung,

Invent Kantor

19 RS Pusat Otak Nasional Jakarta Alkes, Gedung,

Invent Kantor

3) Balai Besar/ Balai

NO NAMA UPT LOKASI KELAS/

TYPE PENINGKATAN

1 Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Jakarta A Alkes, Gedung


Palembang A Alkes



TYPE PENINGKATAN


Surabaya A Alkes


Makassar A Alkes, Gedung, Alat Pengolah Data, Invent Kantor

5 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung

A Alkes, Gedung, Ambulance, Alat Pengolah Data

6 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

Surakarta A Gedung

7 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

Makassar A Alkes, Gedung,

Invent Kantor

8 Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan

Jakarta A Alkes


Makassar A Alkes, Gedung, Ambulance, Alat Pengolah Data, Invent Kantor


Surabaya B Gedung


Medan B Alkes

12 Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek

- Alkes, Gedung, Alat Pengolah Data, Invent Kantor

13 Balai Kesehatan Mata Masyarakat

Makassar - Alkes

4) Loka


TYPE PENINGKATAN

1 Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan

Banjarbaru Alat Pengolah

Data, Invent Kantor

2 Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan

Surakarta Alat Pengolah

Data, Invent Kantor

5) Unit Pelayanan Kesehatan


TYPE PENINGKATAN

1 Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes

Jakarta Alkes, Gedung,

Invent Kantor

Khusus untuk RS Pusat Otak Nasional dan Unit Pelayanan

Kesehatan Kemenkes pelaksanaan peningkatan sarana dan

prasarananya masih dilakukan di kantor pusat Ditjen BUK karena

pada tahun anggaran 2013 belum merupakan satker mandiri


c. Permasalahan:

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan hanya melakukan

fasilitasi pembiayaan sedangkan pelaksanaan dari kegiatan ini

dilaksanakan dimasing-masing satker, sehingga capaian output dari

masing-masing satker dilaporkan secara lebih rinci didalam Laporan

Akuntabilitas Kinerja masing-masing satuan kerja.

d. Usul Pemecahan masalah:

Perlu dibuat instrumen atau formulasi sistem pelaporan secara

terpadu yang dilakukan secara berkala dari masing-masing satuan

kerja.

e. Anggaran :

Realisasi anggaran untuk indikator ini sebesar 91,36% atau

sebanyak Rp. 9.747.649.000.560,- dari alokasi yang tersedia Rp

10.668.967.618.000,- dan alokasi anggaran telah diserahkan pada

Satuan kerja masing–masing. Rekapitulasi alokasi dan realisasi

nggaran masing-masing Unit Pelaksana Teknis terlampir pada

lampiran.

2. Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang

disusun

Untuk mencapai indikator tersebut, Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan pada tahun 2013 telah melakukan kegiatan Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan di bidang Upaya Kesehatan baik yang

merupakan peraturan pelaksana Undang–Undang 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan maupun Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit, dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria lainnya yang

menjadi kewenangan Ditjen Bina Upaya Kesehatan yang rancangannya

sudah ditetapkan atau sudah disampaikan ke Biro Hukum dan

Organisasi Setjen Kemkes tetapi masih dalam proses harmonisasi atau

proses penetapan.


a. Kondisi yang dicapai :

Pada akhir tahun 2012 secara kumulatif jumlah rancangan NSPK

bidang Upaya Kesehatan tercapai sebanyak 145 NSPK. Sesuai

target pada Renstra Kemenkes pada tahun 2013 jumlah rancangan

NSPK bidang Upaya Kesehatan yang harus disusun secara

kumulatif sebanyak 170 NSPK.

Sampai dengan akhir tahun 2013 telah tersusun sebanyak 25 NSPK

sebagaimana terlampir.

1. Rancangan Permenkes tentang Organisasi dan Tata Kerja BPFK

2. Rancangan Permenkes tentang Keteknisian Kardiovaskular di

Rumah Sakit

3. Rancangan Permenkes tentang Pedoman Metode Uji

Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi di Fasyankes

4. Rancangan Permenkes tentang Standar Bangunan dan

Prasarana

5. Rancangan Permenkes tentang Registrasi Labkes

6. Rancangan Permenkes tentang Teleradiologi

7. Rancangan Permenkes tentang Pemantapan Mutu Eksternal

Laboratorium

8. Rancangan Permenkes tentang Standar Pelayanan

Keperawatan RS Jantung dan Pembuluh Darah


Keperawatan RS Paru dan Respirasi


Keperawatan RS Kusta


Keperawatan RS Stroke


Keperawatan RS Ortopedi

13. Rancangan Permenkes tentang Standar pelayanan keperawatan

RS Kanker



Keperawatan RS Mata


Keperawatan Ginjal di RS


Keperawatan RS Penyakit Infeksi


Keperawatan RS Ibu dan Anak


Keperawatan Neuroscience di RS


Keperawatan RS Ketergantungan Obat

20. Rancangan Permenkes tentang Standar Pelayanan Radiografer

21. Rancangan Permenkes tentang Standar Pelayanan Radioterapi

(Radiografer Terapi)

22. Rancangan Permenkes tentang Pedoman Pelayanan Kebidanan

Komunitas

23. Rancangan Permenkes tentang Pedoman Bidan Koordinator di

RS dlm Penyelia Fasilitatif

24. Rancangan Permenkes tentang Pengembangan Manajemen

Kinerja Klinik Pelayanan Kebidanan

25. Rancangan Permenkes tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat

Kesehatan

Pada tahun 2013 telah ditetapkan beberapa rancangan NSPK yang

menjadi Permenkes, antara lain :

1. Permenkes Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan RBA BLU

2. Permenkes Nomor 6 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Terpencil dan tidak diminati

3. Permenkes Nomor 12 tentang Pola Tarif BLU Rumah Sakit

4. Permenkes Nomor 43 tentang Penyelenggaraan Laboratorium

Klinik yang baik (Good Laboratory Practice)


5. Permenkes Nomor 49 tentang Komite Keperawatan di Rumah

Sakit

6. Permenkes 62 tentang Penyelenggaraan Bank Jaringan atau

Sel

7. Permenkes 29 tentang Pemeriksaan Kesehatan CTKI

8. Permenkes 50 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bank Sel

Punca

9. Permenkes 57 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program

Terapi Rumatan Metadon

Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator ini sudah tercapai targetnya

sebanyak 170 buah NSPK atau tercapai sebesar 100%.

Tabel 5 : Capaian Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang disusun

Kegiatan Output


Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan di bidang Upaya Kesehatan

baik yang merupakan peraturan

pelaksana Undang- Undang 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan maupun

Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit, dan NSPK lainnya yang

menjadi kewenangan Ditjen BUK yang

rancangannya sudah ditetapkan atau

sudah disampaikan ke Biro Hukum dan

Organisasi Setjen Kemkes untuk

ditetapkan.

170 NSPK

170 NSPK

100%


b. Permasalahan :

1) Unsur unit teknis dan stakeholder terkait tidak hadir pada saat

pembahasan.

2) Substansi materi masih mentah sehingga diperlukan

pembahasan yang berulang.

3) Jadwal pembahasan yang tidak terencana dengan baik.

c. Usul Pemecahan masalah :

1) Keterlibatan unsur unit teknis dan stakeholder terkait hadir pada

saat pembahasan materi

2) Substansi materi yang akan dibuat rancangan NSPK sudah siap

diharmonisasi.

3) Penyusunan jadwal pembahasan NSPK dibuat minimal 1 (satu)

bulan sebelum pembahasan.

d. Anggaran :

Jumlah realisasi anggaran untuk indikator ini sebesar 39,74% atau

sebanyak Rp.1.073.812.400 dari alokasi yang tersedia Rp.

2.702.400.000. Walaupun anggaran untuk kegiatan ini hanya

terealisasi sebesar 39,74% tetapi capaian dari indikator ini sesuai

target, hal ini disebabkan pembahasan rancangan NSPK yang

merupakan NSPK Tupoksi dibiayai oleh masing-masing Direktorat,

sedangan alokasi biaya yang ada di Sekretariat hanya digunakan

untuk biaya pembahasan NSPK yang merupakan peraturan

pelaksana Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang

Kesehatan dan peraturan pelaksana Undang-Undang No 44 Tahun

2009 tentang Rumah Sakit.


3. Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar

bagi penduduk miskin di Puskesmas

Untuk mencapai indikator tersebut, Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan pada tahun 2013 telah melakukan kegiatan-kegiatan

sebagai berikut :

Tabel 6 : Capaian Kegiatan Pembayaran klaim pelaksanaan Jamkesmas dasar di

Puskesmas

No Kegiatan Output


1 Pembayaran klaim

pelaksanaan

Jamkesmas dasar di

Puskesmas

9.323

Puskesmas

9.655

Puskesmas

104%


Sasaran dari indikator ini adalah Meningkatnya pelayanan kesehatan

dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas.


Indikator ini telah tercapai sebanyak 9.655 Puskesmas atau sebesar

104% dari target 9.323 Puskesmas. Perhitungan tersebut merupakan

asumsi bahwa seluruh puskesmas di indonesia telah melakukan

pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin.

c. Permasalahan:

Sehubungan dengan pelayanan Jamkesyandas dan Jampersal di

Puskesmas masih berlangsung sampai dengan bulan Desember

2013, maka Kementerian Kesehatan mengajukan dispensasi

penyetoran sisa dana Jamkesyandas dan Jampersal sampai

dengan 20 Januari 2014. Apabila sisa dana disetor sebelum 31

Desember 2013, maka akan terdapat pelayanan kesehatan dasar

dan persalinan tahun 2013 yang belum dibayarkan. Namun

berdasarkan surat Ditjen Perbendaharaan permohonan dispensasi


tersebut ditolak. Hal ini menyebabkan pengembalian sisa dana dari

Dinas Kesehatan Kab/Kota menjadi terlambat.

d. Usul Pemecahan masalah:

Melakukan monitor penyetoran saldo dana jamkesyandas dan

jampersal di tahun 2014.

e. Anggaran :

Jumlah realisasi anggaran untuk indikator ini sebesar 100% atau

sebanyak Rp 600.000.000.000,- dari alokasi yang tersedia Rp

600.000.000.000,- Realisasi tersebut adalah realisasi dari jumlah

anggaran yang didistribusikan kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota

oleh Kementerian Kesehatan.

4. Persentase Rumah Sakit yang melayani pasien penduduk miskin

peserta program Jamkesmas

Untuk mencapai indikator tersebut, Seketariat Direktorat Jenderal Bina

Upaya Kesehatan pada tahun 2013 telah melakukan kegiatan-kegiatan

sebagai berikut :

Tabel 7 : Capaian Kegiatan Pembayaran Klaim kepada PPK Program Jamkesmas

No Kegiatan Output


1 Pembayaran Klaim

kepada PPK Program

Jamkesmas

a. Jamkesmas

Rujukan

90 %

(1.218 RS)

92,99 %

(1.274 RS)

104,35%



Sasaran dari indikator ini adalah terpenuhinya pembayaran klaim

pelayanan jamkesmas di Rumah Sakit.


Indikator ini telah tercapai sebesar 104,35% atau sebanyak 1.274

rumah sakit dari target sebanyak 1.218 rumah sakit.

c. Permasalahan:

1) Jasa Giro belum disetor oleh rumah sakit secara rutin dan

disampaikan ke Ditjen BUK;

2) Penyetoran Jasa giro belum menggunakan kode satker Setditjen

BUK (466080) tetapi menggunakan kode satker rumah sakit

yang bersangkutan.

3) Sehubungan dengan beralihnya pengelolaan jamkesmas ke

BPJS, belum ada kepastian mengenai saldo dana jamkesmas

rujukan yang ada di rekening rumah sakit/PPK apakah harus

disetorkan ke kas negara atau tetap dipertahankan untuk

pembayaran pelayanan sampai dengan bulan Desember 2013.

d. Usul Pemecahan masalah :

1) Setiap satker menyetorkan jasa giro jamkesmas dengan

menggunakan kode satker BUK.

2) Dibuat surat edaran baru tentang ketentuan penyetoran jasa giro

kepada seluruh RS/PPK Jamkesmas dan Dinas Kesehatan

Kab/Kota.

3) Berkoordinasi dengan P2JK mengenai saldo dana jamkesmas

rujukan di rekening RS/PPK Jamkesmas.


e. Anggaran :

Jumlah realisasi anggaran untuk indikator ini sebesar 99,25% atau

sebanyak Rp 6.170.346.740.073,- dari alokasi yang tersedia Rp,-

6.216.672.950.000,-

5. Tupoksi Sekretariat

a. Bagian Program dan Informasi

1) Subbagian Program

Pada tahun 2013, Sub Bagian Program melaksanakan sebanyak 21

(dua puluh satu) kegiatan, dengan total alokasi anggaran sebanyak

Rp. 7.265.052.000,- dimana capaian dari masing-masing kegiatan

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8 : Capaian Kegiatan Subbagian Program

% ALOKASI TOTAL REALISASI %

DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM 1.904.950.000 1.133.597.600 59,51

1 Penyusunan Juknis Perencanaan Program BUK 5 Paket 4 Paket 80 816.400.000 336.685.000 41,24

2 Advokasi dan Sosialisasi Program BUK 20 Dinkes

Propinsi/Kota/

Kab/RS

20 Dinkes

Propinsi/Kota/

Kab/RS

100 101.000.000 100.837.300 99,84

3 Rapat Konsultasi Program Bina Upaya Kesehatan 1 Paket 1 Paket 100 357.970.000 228.815.300 63,92

4 Penyusunan Rencana Kerja Program Bina Upaya Kesehatan 2 Paket 2 Paket 100 477.580.000 342.260.000 71,67

5 Honor Tim Perencanaan Program Pembinaan Upaya

Kesehatan

10 Paket 8 Paket 80 152.000.000 125.000.000 82,24

DOKUMEN PERENCANAAN ANGGARAN 2.625.135.000 2.055.592.100 78,30

6 Penyusunan Usulan Anggaran Program Bina Upaya

Kesehatan

3 Paket 2 Paket 67 244.875.000 163.630.000 66,82

7 Penyusunan Alokasi Program Bina Upaya Kesehatan 3 Paket 2 Paket 67 90.720.000 53.680.000 59,17

8 Sosialisasi Software RKAKL 2014 1 Paket 1 Paket 100 584.220.000 538.004.000 92,09

9 Penyusunan RKAKL Program Bina Upaya Kesehatan 3 Paket 2 Paket 67 454.170.000 226.273.600 49,82

10 Penyusunan Profil Perencanaan Anggaran 1 Paket 1 Paket 100 84.000.000 83.100.000 98,93

11 Pembinaan Perencanaan Anggaran ke Daerah 1 Paket 1 Paket 100 242.400.000 241.553.500 99,65

12 Penyusunan Indikator Kinerja BLU 4 Paket 4 Paket 100 501.550.000 455.946.000 90,91

13 Inventarisasi Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran 2 Paket 1 Paket 50 127.200.000 100.000.000 78,62

14 Honor Tim Perencanaan Anggaran Prog. Pembinaan Upaya

Kes.

10 Paket 6 Paket 60 296.000.000 193.405.000 65,34

PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN BAG. PROGRAM

& INFORMASI 746.170.000 384.042.100 51,47

15 Pertemuan Perencanaan Anggaran DAK Elektronik 4 Paket 4 Paket 100 746.170.000 384.042.100 51,47

PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN BAG. PROGRAM

& INFORMASI 374.100.000 270.384.200 72,28

16 Peningkatan Kinerja Karyawan Bagian Program dan Informasi 1 Paket 1 Paket 100 374.100.000 270.384.200 72,28

PERENCANAAN SECARA ELEKTRONIK 851.560.000 733.237.300 86,11

17 Perencanaan Pengembangan Sistem Perencanaan Elektronik 1 Paket 1 Paket 100 851.560.000 733.237.300 86,11

PROGRAM DAN INFORMASI 96.017.000 95.208.500 99,16

18 Alat Pengolah Data Perencanaan Program 1 Paket 1 Paket 100 96.017.000 95.208.500 99,16

PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI PERENCANAAN

PROGRAM DAN ANGGARAN 667.120.000 257.395.100 38,58

19 Penyiapan Bahan RDP dengan DPR 1 Paket 1 Paket 100 223.620.000 30.000.000

20 Konsinyasi dan Koordinasi Program BUK Tingkat Kementerian 1 Paket 1 Paket 100 314.000.000 182.395.100 58,09

21 Penunjang Teknis Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan 1 Paket 1 Paket 100 129.500.000 45.000.000 34,75

7.265.052.000 4.929.456.900 67,85 TOTAL

1 SUB BAGIAN PROGRAM

TARGET CAPAIAN NO KEGIATAN

KELUARAN ANGGARAN

Dari tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa :


a) Kondisi yang dicapai :

Untuk meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada tahun 2013

Subbag Program melaksanakan 21 (dua puluh satu) jenis kegiatan,

yaitu :

(1) Penyusunan Juknis Perencanaan Program BUK

Hasil dari kegiatan ini adalah Dokumen Juknis Perencanaan

Program BUK

(2) Advokasi dan Sosialisasi Program BUK

Hasil dari kegiatan ini adalah tersosilaisasinya program-

program kegiatan DItjen BUK di Dinas Kesehatan Provinsi di

Indonesia

(3) Rapat Konsultasi Program BUK

Hasil dari kegiatan ini adalah terinformasikannya satker Dinas

Kesehatan tentang pagu alokasi dan program-program prioritas

Kemeneterian Kesehatan

(4) Penyusunan Rencana Kerja Program BUK

Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen rencana

kerja Ditjen BUK di tingkat Satuan Kerja

(5) Tim Perencanaan Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Hasil kegiatan ini adalah Tim Perencanaan Program

Pembinaan Upaya Kesehatan

(6) Penyusunan Usulan Anggaran Program BUK

Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen usulan anggaran

Program BUK


(7) Penyusunan Alokasi Program BUK

Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya alokasi anggaran

Program BUK

(8) Sosialisasi Software RKAKL 2014

Hasil dari kegiatan ini adalah tersosialisasinya software RKAKL

TA. 2014 kepada satker di lingkungan DItjen BUK

(9) Penyusunan RKAKL Program BUK

Hasil dari kegiatan ini adalah usulan RKAKL Ditjen BUK

(10) Penyusunan Profil Perencanaan Anggaran

Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen profil anggaran Satker di

lingkungan DItjen BUK

(11) Pembinaan Perencanaan Anggaran ke Daerah

Hasil dari kegiatan ini adalah terinformasinya proses

perencanaan anggaran satker di lingkungan Ditjen BUK

(12) Penyusunan Indikator Kinerja BLU

Hasil dari kegiatan ini adalah Dokumen Indikator Kinerja Satker

BLU di lingkungan Ditjen BUK

(13) Inventarisasi Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran

Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen Perencanaan dan

Penganggaran seluruh Satker dilingkungan DItjen BUK

(14) Tim Perencanaan Anggaran Program Pembinaan Upaya

Kesehatan

Hasil dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan

perencanaan anggaran program pembinaan upaya kesehatan


(15) Pertemuan Perencanaan Anggaran

Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen perencanaan anggaran

satker di lingkungan Ditjen BUK

(16) Peningkatan Kinerja Karyawan Bagian PI

Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan kinerja karyawan

Bagian PI

(17) Perencanaan Pengembangan Sistem Elektronik

Hasil dari kegiatan ini adalah pengembangan system

perencanaan elektronik (e-Planning)

(18) Alat Pengolah Data Perencanaan

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya alat pengolah data

perencanaan di Subbag Program

(19) Penyiapan Bahan RDP dengan DPR

Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen bahan RDP dengan

DPR

(20) Konsinyasi dan Koordinasi Program BUK Tingkat Kementerian

Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen hasil koordinasi

kegiatan Program Ditjen BUK di tingkat Kemeneterian

(21) Penunjang Teknis Pelaksanaan

Hasil dari kegiatan ini adalah Dokumen penunjang teknis

pelaksanaan kegiatan di Subbagian Program

b) Permasalahan :

(1) Penetapan besaran pagu anggaran seringkali mendadak,

padahal satker membutuhkan waktu untuk mempersiapkan

data-data dukung.


(2) Banyak tuntutan terhadap pengembangan aplikasi

perencanaan secara elektronik, sedangkan di Subbagian

Program belum ada yang mempunyai kompetensi khusus yang

mampu mengembangkan aplikasi yang ada secara lebih

maksimal lagi.

c) Usul Pemecahan Masalah :

(1) Membuat perencanaan penganggaran yang lebih baik lagi,

dengan memperhatikan siklus anggaran yang berlaku.

(2) Lebih mengoptimalkan pihak ke-tiga (programmer) dalam halm

pengembangan aplikasi sistem perencanaan elektronik

d) Anggaran :

Kegiatan pada Sub Bagian Program pada tahun anggaran 2013

terdiri dari 21 jenis kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp

7.265.052.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.929.456.900

atau sebesar 67,85%.

2) Subbagian Data dan Informasi

Tahun 2013, Sub Bagian Data dan Informasi mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 7.316.816.000,- yang terdiri dari anggaran

perjalanan dinas sebesar Rp 5.220.806.000,- dan anggaran

pengaaan sebesar Rp 2.096.010.000,-.

Dengan anggaran tersebut telah dilaksanakan sebanyak 34 kegiatan

dimana capaian dari masing-masing kegiatan dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut:


Tabel 9 : Capaian Kegiatan Subbagian Data dan Informasi


1 Pertemuan Sosialisasi Case-Mix Dalam Rangka Workshop

Pengembangan dan Implementasi INA-CBG Dengan Tema "

Development of News INA-CBGs Groups for Ambulatori Case

Packege

2 Paket 2 Paket 100 206.335.000 181.827.800 88,12

2 Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Pengembangan dan

Implementasi Sistem INA-CBG

2 Paket 2 Paket 100 206.334.000 205.525.000 99,61

3 Pertemuan Konsolidasi Dalam Rangka Pengembangan dan


2 Paket 2 Paket 100 206.334.000 177.407.200 85,98

4 Pertemuan Sosialisasi Casemix Dalam Rangka Finalisasi INA-

CBGs Version 2.0

2 Paket 2 Paket 100 206.334.000 121.033.130 58,66

5 Pertemuan Sosialisasi Kompilasi Data & Informasi 2 Paket 2 Paket 100 206.334.000 199.821.000 96,84

6 Pertemuan Sosialisasi Data & Informasi Regional Tengah 2 Paket 2 Paket 100 247.690.000 237.766.400 95,99

7 Pertemuan Sosialisasi Data & Informasi Regional Barat 2 Paket 2 Paket 100 258.615.000 223.852.560 86,56

8 Pertemuan Sosialisasi Data & Informasi Regional Timur 2 Paket 2 Paket 100 200.040.000 129.989.000 64,98

9 Pertemuan Koordinasi Costing Dalam Sistem Casemix 2 Paket 2 Paket 100 231.660.000 161.990.700 69,93

10 Pertemuan Koordinasi IT Dalam Sistem Casemix 2 Paket 2 Paket 100 214.890.000 180.390.500 83,95

11 Pertemuan Koordinasi IT Dalam BPJS 2 Paket 2 Paket 100 259.050.000 205.900.100 79,48

12 Seminar E-Health Nasional 2 Paket 2 Paket 100 316.620.000 276.910.700 87,46

13 Pertemuan Sosialisasi Implementasi INA-CBG 2 Paket 2 Paket 100 333.700.000 192.054.450 57,55

14 Pertemuan Koordinasi IT Kantor Pusat Ditjen BUK 2 Paket 2 Paket 100 121.470.000 113.379.000 93,34

15 Pertemuan Koordinasi IT RS Vertikal 2 Paket 2 Paket 100 173.476.000 158.246.950 91,22

16 Pertemuan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 2 Paket 2 Paket 100 318.690.000 269.810.900 84,66

17 Pertemuan Evaluasi Implementasi INA-CBG 2 Paket 2 Paket 100 77.080.000 76.780.000 99,61

18 Audiensi dan Paparan Informasi Teknologi 528 OK 159 OK 30,11 27.984.000 8.450.000 30,20

19 Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Sistem Informasi Rumah

Sakit

12 bl 2 bl 16,6667 127.200.000 42.400.000 33,33

20 Tim Pelaksana Kegiatan National Casemix Center 12 bl 12 bl 100 415.200.000 350.600.000 84,44

21 Advokasi Serta Sosialisasi Data dan Informasi BUK 31 Dinkes

Prop/Kab/K

ota, RS

31 Dinkes

Prop/Kab/K

ota, RS

100 443.000.000 441.225.400 99,60

22 Advokasi dan Sosialisasi Centre for Case-Mix 28 Dinkes

Prop/Kab/K

ota, RS

28 Dinkes

Prop/Kab/K

ota, RS

100 422.770.000 421.747.200 99,76

23 Pengadaan Aplikasi Updating RS Online (Penambahan

Variabel)

1 Paket 1 Paket 100 50.000.000 45.000.000 90,00

24 Pengadaan Aplikasi Clinical Costing Modeling (CCM) 1 Paket 1 Paket 100 49.000.000 44.000.000 89,80

25 Pengadaan Aplikasi Updating SIRS Online 1 Paket 1 Paket 100 50.000.000 45.000.000 90,00

26 Pengadaan Aplikasi Pendukung Sistem Casemix 1 Paket 1 Paket 100 152.550.000 150.000.000 98,33

27 Pengadaan Aplikasi Pendukung SIRS 2 Paket 2 Paket 100 103.000.000 99.000.000 96,12

28 Pengadaan Redesain Website Ditjen BUK 1 Paket 1 Paket 100 49.250.000 45.000.000 91,37

29 Pengadaan Sistem Informasi Tata Usaha & Tata Persuratan

(SITU)

1 Paket 1 Paket 100 150.000.000 147.500.000 98,33

30 Pengadaan Web Interface 1 Paket 1 Paket 100 50.000.000 47.000.000 94,00

31 Pengadaan Sistem Aplikasi Kepegawaian (e-Peg) 1 Paket 1 Paket 100 190.000.000 187.750.000 98,82

32 Alat Pengolah Data - Data dan Informasi 2 Unit 2 Unit 100 45.000.000 44.550.000 99,00

33 Pengadaan Alat Video Wall dan Conference 1 Paket 1 Paket 100 1.009.140.000 977.295.000 96,84

34 Pengadaan Alat Pengolah Data INA-CBG 1 Paket 1 Paket 100 198.070.000 191.620.000 96,74

7.316.816.000 6.400.822.990 87,48 TOTAL

2

NO KEGIATAN KELUARAN ANGGARAN

SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI

TARGET CAPAIAN





Subbag Data dan Informasi melaksanakan 34 (tiga puluh empat)

jenis kegiatan , yaitu :

(1) Pertemuan Sosialisasi Case-Mix Dalam Rangka Workshop

pengembangan dan implementasi INA-CBG Dengan Tema "


Development of News INA-CBGs Groups for Ambulatori Case

Packege

Hasil dari pertemuan ini adalah Terbentuknya group khusus

atau special CMG of ambulatory case packege

(2) Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Pengembangan dan


Hasil dari pertemuan ini adalah daftar rekomendasi special

CMG

(3) Pertemuan Konsolidasi Dalam Rangka Pengembangan dan


Hasil dari pertemuan ini adalah analisis HBR dalam rangka

updating tarif INA-CBG

(4) Pertemuan Sosialisasi Casemix Dalam Rangka Finalisasi INA-

CBGs Version 2.0

Hasil dari pertemuan ini adalah Perkembangan terkini aplikasi

INA-CBG dalam jamkesmas 2013

(5) Pertemuan Sosialisasi Kompilasi Data & Informasi

Hasil dari pertemuan ini adalah tercapainya data dan informasi

terbaru (update) dan Valid

(6) Pertemuan Sosialisasi Data & Informasi Regional Tengah

Hasil pertemuan ini adalah ter updatenya data dalam aplikasi

RS Online dan Puskesmas Online di beberapa propinsi dalam

Regional Tengah

(7) Pertemuan Sosialisasi Data & Informasi Regional Barat

Hasil pertemuan ini adalah didapatnya pemahaman mengenai

pengenalan registrasi online propinsi, RS Online, SIRS Online,

Data Dasar RS Online dan SIMRS Generik Open Sources serta

evaluasi mengenai pelaporan RS khususnya di Regional Barat


(8) Pertemuan Sosialisasi Data & Informasi Regional Timur

Hasil dari pertemuan ini adalah tersosialisasinya aplikasi

SIMRS GOS dan review penerapannya di beberapa RS

(9) Pertemuan Koordinasi Costing Dalam Sistem Casemix

Hasil dari pertemuan ini adalah Pengumpulan data costing

(10) Pertemuan Koordinasi IT Dalam Sistem Casemix

Hasil dari pertemuan ini adalah Dikhususkannya pada

implementasi sistem informasi ketersediaan tempat tidur dan

SIM keperawatan di RS Vertikal

(11) Pertemuan Koordinasi IT Dalam BPJS

Hasil dari pertemuan ini adalah terkoordinasinya pelaksanaan

IT dalam BPJS khususnya software INA-CBG 4.0

(12) Seminar E-Health Nasional

Hasil dari pertemuan ini adalah Tersedianya SDM yang terlatih

pada RS Vertikal dan Dinkes Propinsi

(13) Pertemuan Sosialisasi Implementasi INA-CBG

Peningkatan pengembangan dan kemampuan petugas RS

terhadap aplikasi INA-CBG versi 4.0 yang akan

diimplementasikan dalam JKN 2014

(14) Pertemuan Koordinasi IT Kantor Pusat Ditjen BUK

Hasil dari pertemuan ini adalah Didapatnya pemahaman

mengenai Penyajian data SIRS estimasi peringkat

mordibitas/mortalitas edisi 2013, pengenalan SIMRS dan

pengenalan software INA-CBG versi 3.1

(15) Pertemuan Koordinasi IT RS Vertikal

Hasil pertemuan ini adalah didapatnya pemahaman mengenai

perkembangan terkini TIK di Kantor Pusat Ditjen Bina Upaya

Kesehatan, Sosialisasi SIMRS GOS, Masterplan IT RS,


Standarisasi Sistem Informasi RS dan pemanfaatan VPN pada

RS Vertikal

(16) Pertemuan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Hasil

pertemuan ini adalah Terbentuknya pengembangan SIMRS

GOS untuk menghadapi JKN yang mencakup integrasi dengan

sistem JKN, integrasi dengan SIRS dan pengembangan modul

farmasi dengan Ditjen Binfar serta modul keperawatan

(17) Pertemuan Evaluasi Implementasi INA-CBG

Hasil pertemuan ini adalah pembahasan alur logic grouper

(18) Audiensi dan Paparan Informasi Teknologi

Hasil pertemuan ini adalah Terlaksananya audiensi dengan

pihak eksternal

(19) Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Sistem Informasi Rumah

Sakit

Hasil pertemuan ini adalah terlaksananya kegiatan Pengelola

Sistem Informasi RS

(20) Tim Pelaksana Kegiatan National Casemix Center

Hasil pertemuan ini adalah terlaksananya kegiatan nasional

casemix center

(21) Advokasi serta Sosialisasi Data dan Informasi BUK

Terlaksananya advokasi dan sosialisasi data dan informasi

BUK ke Dinkes Prop/Kab/Kota dan rumah sakit


(22) Advokasi dan Sosialisasi Centre For Case-Mix

Terlaksananya advokasi dan sosialisasi centre for casemix ke

dinkes prop/kab/kota dan Rumah Sakit

(23) Pengadaan Aplikasi Updating RS Online (Penambahan

Variable)

Tersedianya variabel tenaga medis dan non medis dan variabel

di menu report.

(24) Pengadaan Aplikasi Clinical Sosting Modeling (CCM).

Tersedianya Aplikasi Clinical Sosting Modeling (CCM).

(25) Pengadaan Aplikasi Updating SIRS Online

Tersedianya aplikasi updating SIRS Online dalam bentuk SIRS

Offline

(26) Pengadaan Aplikasi Pendukung Sistem Casemix

Tersedianya Special CMG, Top up tariff, sistem pembayaran

JKN

(27) Pengadaan Aplikasi Pendukung SIRS

Tersedianya aplikasi pendukung dalam bentuk profile

kesehatan online

(28) Pengadaan Redesain Website Ditjen BUK

Pembaharuan desaign website dan penambahan fitur/menu

website

(29) Pengadaan Sistem Informasi Tata Usaha & Tata Persuratan

(SITU)

Tersedianya e-office (tata persuratan) surat masuk dan keluar

(30) Pengadaan Web Interface

Tersedianya Integrasi aplikasi RS Online, emonev dan

eplanning (SIPERMON)

(31) Pengadaan Sistem Aplikasi Kepegawaian (e-Peg)

Tersedianya aplikasi e-peg

(32) Alat Pengolah Data – Data dan Informasi

Tersedianya 2 (dua) LCD Projector

(33) Pengadaan Alat Video Wall dan Conference

Tersedianya video wall dan converence di ruang rapat 406


(34) Pengadaan Alat Pengolah Data INA-CBG

Tersedianya, laptop, server, OS Server, Antivirus OS Server,

dan External HDD 1 TB

b) Permasalahan :

(1) Rumah sakit belum semuanya melaporkan pelaporan RL

(dalam SIRS)

(2) Laporan data yang diterima dari rumah sakit ke Subag Data

dan Informasi tidak tepat waktu

(3) Kode rumah sakit banyak yang belum di Update karena

banyaknya pemekaran wilayah oleh BPS (Badan Pusat

Statistik) sehingga standar kodevikasi BPS tidak sesuai

dengan kode Kabupaten/Kota.

(4) Pergantian software INA-CBG versi 3.1 ke versi 4.0 terlalu

cepat sehingga rumah sakit kesulitan menyesuaian

penggunaannya.


(1) Perlu penguatan dan pelatihan SIR dan RS Online ke rumah

sakit dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan

Propinsi/Kabupaten/kota dan rumah sakit.

(2) Perlu dilakukan evaluasi pelaporan rumah sakit secara rutin.

(3) Mapping ulang kodefikasi rumah sakit sesuai dengan

perkembangan kodefikasi terbaru yang dikeluarkan oleh BPS.

(4) Sosialisasi dan pelatihan penggunaan software INA-CBG versi

4.0.

d) Anggaran :

Pada tahun 2013 Sub Bagian Data dan Informasi mendapat alokasi

Anggaran sebesar Rp. 7.316.816.000,-, terealisasi sebesar Rp.

6.400.822.990,- (87,48%) yang terdiri dari 34 jenis kegiatan yaitu

anggaran kegiatan perjalanan dinas sejumlah 22 (dua puluh dua)

sebesar Rp 5.220.806.000,- terealisasi sebesar Rp 4.377.107.990,-

(83,84%) dan yang 12 (dua belas) berupa pengadaan antara lain

pengadaan aplikasi, redesain website, sistem informasi TU dan tata

persuratan, web interface, pengolah data dan informasi, alat video

wall dan conference, dan alat pengolah data INA-CBG dengan


alokasi anggaran sebesar Rp 2.096.010.000,- terealisasi sebesar Rp

2.023.715.000,- (96,55%).

3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

Pada tahun 2013, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

melaksanakan sebanyak 22 (dua puluh dua) kegiatan, dengan total

alokasi anggaran sebanyak Rp. 3.081.414.000 dimana capaian dari

masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 10 : Capaian Kegiatan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan


SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

1 Penyusunan Instrumen/Tools Monitoring Program BUK 2 Laporan 2 Laporan 100 68.120.000 58.769.000 86,27

2 Pemantauan Pelaksanaan Prog./Kegiatan Bersumber APBN &

PHLN

4 Laporan 4 Laporan 100 106.350.000 103.607.700 97,42

3 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Bersumber DAK 3 Laporan 3 Laporan 100 293.085.000 281.143.500 95,93

4 Pembinaan Terpadu Kementerian Kesehatan 3 Laporan 3 Laporan 100 81.036.000 70.275.100 86,72

5 Evaluasi Indikator RPJMN, RKP dan Renstra BUK 2 Laporan 2 Laporan 100 391.600.000 315.147.750 80,48

6 Evaluasi Indikator Inpres UKP4 2 Laporan 2 Laporan 100 241.140.000 200.663.800 83,21

7 Honor Tim Pengelola Laporan UKP4 10 PT 10 PT 100 63.500.000 36.900.000 58,11

8 Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Responsif Gender (ARG) 1 Laporan 1 Laporan 100 44.400.000 38.600.000 86,94

9 Pokja Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi

Birokrasi

2 Laporan 2 Laporan 100 97.500.000 91.405.600 93,75

10 Evaluasi Kegiatan Bersumber PHLN 2 Laporan 2 Laporan 100 185.032.000 165.329.900 89,35

11 Honor Tim E-Monev BUK 10 PT 7 PT 70 75.500.000 52.850.000 70,00

12 Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan Indikator Kinerja

BUK

2 Laporan 2 Laporan 100 119.300.000 96.339.000 80,75

13 Penyusunan Bahan Lampiran Pidato Presiden 1 Laporan 1 Laporan 100 31.120.000 27.544.200 88,51

14 Penyusunan Laporan Kinerja Menkes 1 Laporan 1 Laporan 100 31.020.000 30.697.500 98,96

15 Penyusunan Laporan UP4B Bidang Kesehatan 1 Laporan 1 Laporan 100 43.860.000 43.387.000 98,92

16 Penyusunan Juklak Laporan Tahunan (Kantor Pusat dan UPT) 2 Laporan 2 Laporan 100 134.195.000 122.019.000 90,93

17 Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen

BUK

1 Laporan 1 Laporan 100 124.980.000 110.886.250 88,72

18 Honor Tim Pengelola Laporan Tahunan BUK 10 PT 10 PT 100 75.500.000 52.850.000 70,00

19 Penyusunan Juknis Laporan PHLN 1 Laporan 1 Laporan 100 104.000.000 97.256.000 93,52

20 Diseminasi Program dan Kegiatan Ditjen BUK 1 Laporan 1 Laporan 100 61.200.000 50.180.000 81,99

21 Pengembangan Monitoring dan Evaluasi Elektronik (E-

Monev)

19 TR 19 TR 100 609.976.000 536.158.200 87,90

22 Alat Pengolah Data Evaluasi dan Pelaporan 10 PT 10 PT 100 99.000.000 96.113.000 97,08

3.081.414.000 2.678.122.500 86,91 TOTAL

ANGGARAN

CAPAIAN

3

NO KEGIATAN KELUARAN

TARGET





Subbag Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan kegiatan antara lain :

(1) Pemantauan Pelaksanaan Prog./Kegiatan Bersumber APBN &

PHLN

Kegiatan ini merupakan monitoring dan evaluasi langsung ke

satker penerima dana TP untuk memantau pelaksanaan


program/kegiatan bersumber APBN. Sampai akhir tahun

evaluasi TP telah masuk data 239 atau 83% dari total satker

yang dikunjungi. Dengan hasil evaluasi bahwa sebanyak 18%

peralatan tidak dimanfaatkan dengan baik. Penyebab tidak

dimanfaatakan adalah karena satker tidak mempunyai ruang

(32%), tidak ada SDM (29%), infrastruktur tidak memadai 19%

(2) Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Bersumber DAK

Sampai akhir tahun capaian realisasi hanya mencapai 30% baik

dasar maupun rujukan. Dimana pola pergerakan dari kegiatan

diawali pada bulan Mei terus menanjak hingga bulan

Nopember. Hambatan realisasi ini terbanyak pada tender

pekerjaan

(3) Evaluasi Indikator RPJMN, RKP dan Renstra BUK

Pada RKP dan Renstra terdapat 20 indikator di Ditjen Bina

Upaya Kesehatan. Dari 20 indikator ada 4 indikator yang tidak

tercapai di tahun 2013, yaitu :

1. Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di

perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk

2. Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas

dunia (world class)

3. Jumlah RS vertikal yang terhubung dengan sistem e-Health

4. Jumlah Tempat Tidur kelas III RS yang digunakan untuk

pelayanan kesehatan (New inisiatif)

(4) Evaluasi Indikator Inpres UKP4

Ada 3 indikator di Ditjen Bina Upaya Kesehatan yang diawasi

oleh UKP4. Pada akhir tahun 2013 ini ada 1 indikator yang

mendapat rapot merah, yaitu indikator dengan ukuran

keberhasilan 3 kota di Indonesia yang memiliki RS Pemerintah

dengan standar kelas dunia/world class(standar akreditasi

internasional JCI)


(5) Evaluasi Kegiatan Bersumber PHLN

Evaluasi kegiatan bersumber PHLN meliputi pemantauan

lapangan in site rumah sakit pelaksana/penerima proyek

pinjaman luar negeri dan pemantauan melalui data laporan

triwulanan format Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Pelaksana proyek pinjaman luar negeri tahun 2013 adalah

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan (Strengthening of

Teaching Hospital), RSUP Dr. M. Hoesin Palembang

(Improvement of Dr. M. Hoesin Hospital in Palembang), dan

RSUP H. Adam Malik (Improvement of H. Adam Malik Hospital

in Medan)

(6) Penyusunan Laporan Unit Percepatan Pembangunan Propinsi

Papua dan Papua Barat (UP4B) Bidang Kesehatan

Berdasarkan SK Menkes No. 224/Menkes/SK/VI/2013 tentang

Tim P4BK tahun 2013-2014, Ditjen BUK ditunjuk sebagai

Sekretariat P4BK di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pada tahun 2013 telah tersusun laporan pelaksanaan program

percepatan pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat

yang telah disampaikan ke Menteri Kesehatan dan Kepala

UP4B.

(7) Penyusunan Juklak Laporan Tahunan (Kantor Pusat dan UPT)

Kegiatan ini outputnya adalah tersusunnya Juklak Laporan

Tahunan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan baik Kantor Pusat maupun UPT Vertikal.

Penyusunan Juklak ini dilakukan pada tanggal 26 – 28

September di Hotel Brajamustika Bogor.

(8) Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen

BUK

Dalam kegiatan ini kami melakukan penilaian dan mengolah

data laporan tahunan dari UPT Vertikal maupun Kantor Pusat.

Dari hasil pengolahan data tersebut sudah disusun 1 (buah)


Laporan Tahunan Tahun 2013 Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan dan sudah disampaikan kepada Menteri Kesehatan.

(9) Penyusunan Juknis Laporan PHLN

Format laporan PHLN per triwulan sudah ditentukan oleh

Kementerian Negara Perencanaan dan Pembangunan Negara

dan Kementerian Keuangan. Kegiatan ini direalisasikan dalam

bentuk penyusunan buku saku informasi PHLN yang berisi

mekanisme pengusulan dan atau perencanaan pinjaman luar

negeri, hibah terencana, dan hibah langsung; mekanisme

pengelolaan PHLN dan hibah langsung; informasi pelaksanaan

hibah langsung tahun 2010-triwulan III tahun 2013 dan proyek

pinjaman luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Bina

Upaya Kesehatan.

(10) Diseminasi Program dan Kegiatan Ditjen BUK

Kegiatan ini merupakan hasil laporan dari seluruh kegiatan

yang telah dlakukan di subag Evaluasi dan Pelaporan yang

dipaparkan kepada seluruh subag TU Ditjen Bina Upaya

Kesehatan

b) Permasalahan :


PHLN

Pada saat monitoring ke daerah, pengisian kuesioner tidak

dapat dipahami oleh pengambil data. Sehingga data yang

masuk kurang memenuhi kebutuhan.


Jumlah laporan yang kurang memadai mempengaruhi grafik

tampilan capaian kegiatan Sedangkan permasalahan kondisi di

lapangan/satker tidak dapat di intervensi mengingat kegiatan

lelang berada pada satuan kerja daerah.



- Pelaksanaan manajemen administrasi sudah lebih baik

namun pelaksanaan teknis lapangan perlu diperbaiki,

seperti: hambatan keluarnya alat kesehatan dan

nonkesehatan pada awal tahun 2013 di Pelabuhan Belawan;

respon mitra kerja yang kurang cepat; dan keterlambatan

laporan oleh mitra kerja sehingga menunda proses

pembayaran/realisasi kegiatan.

- Belum sesuainya dan belum lengkapnya beberapa isian

format laporan pelaksanaan kegiatan PHLN dan hibah

langsung oleh satuan kerja

- Analisis kualitas pelaksanaan/indikator kegiatan hibah

langsung belum dapat dilaksanakan karena belum

lengkapnya data isian laporan dari satuan kerja pengelola

- Bentuk realisasi dana DIPA/DIPA revisi tahun 2013 pada

satuan kerja pengelola PHLN sebagian masih dalam bentuk

withdrawal application/belum seluruhnya telah mendapatkan

pengesahan SP3 dari KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

- Belum sesuainya beberapa pengelolaan kegiatan hibah

langsung dengan peraturan/kebijakan kementerian

- Belum diterapkannya sistem pengusulan kegiatan hibah dari

satuan kerja melalui mekanisme kebijakan satu pintu

(melalui Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat

Jenderal)

(4) Penyusunan Laporan UP4B Bidang Kesehatan

1. Program PKB untuk tahun 2014 tidak ada dari Kesehatan

dasar sedangkan Program ini menjadi Prioritas utama dari

UP4B Pusat untuk Papua dan Papua Barat

2. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi program dari Pusat

dan daerah


3. Peran serta daerah dalam pelaksanaan program-program

dari pusat kurang

a. Penyiapan lahan susah terkait berbagai faktor khususnya

hukum adat hal ini terkait dengan Pembangunan Sarpras

b. Kurangnya Dukungan anggaran APBD untuk anggaran

operasional kegiatan

c. Laporan hasil kegiatan sangat sulit apabila diminta

padahal hal ini sangat dibutuhkan untuk Evaluasi

program dan penetuan keberhasilan target sasaran

sekaligus untuk penentuan Perencanaan Program tahun

berikutnya

4. Rekruitment Nakes Khusus PKB sulit karena:

a. Keterbatasan Pengetahuan dari SDM yang sudah dilatih

serta jumlah dari SDM Kesehatan yang sedikit sehingga

menyulitkan dalam pelatihan nakes


Beberapa stakeholder berhalangan hadir langsung dalam

penyusunan Juklak Laporan Tahunan untuk memberikan

masukan karena terkait keterbatasan waktu dan kesibukan

pembahas.


BUK

Kurang tajamnya analisis untuk setiap kegiatan/indikator yang

disusun oleh penanggungjawab program.

Penyusunan LAPTAH yang harus selesai pada bulan Januari

setiap tahun tidak dapat diselesaikan lebih awal karena harus

menunggu data hasil verifikasi anggaran/keuangan dan data

hasil rekon BMN untuk mengetahui kondisi akhir.



Beberapa stakeholder berhalangan hadir langsung dalam

penyusunan buku informasi PHLN untuk memberikan masukan

karena terkait keterbatasan waktu dan kesibukan pembahas.


Untuk laporan UP4B masih terdapat kekurangan, yaitu pada

laporan kegiatan di Ditjen Dasar yang tidak rutin dilakukan.

(9) Pengembangan Monitoring dan Evaluasi Elektronik (E-Monev)



PHLN

Pengetatan persyaratan pada system perencanaan agar satuan

kerja dapat menyediakan sarpras untuk menampung alat yang

diterima dari dana Tugas TP.


Perbaikan system penerimaan laporan dengan koneksi pada

SIPERMON harus di perkuat.


Perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi pada lintas

program dan lintas sektor

Perlu memperketat pengawasan proyek terkait waktu

penutupan pinjaman

Perlunya sosalisasi dan advokasi terkait peraturan dan

kewajiban pengelolaan kegiatan hibah langsung dalam

bentuk uang, barang, dan jasa

Perlunya menindaklanjuti dengan segera arahan Bappenas

dan Kementerian Keuangan terkait pengelolaan PHLN dan

hibah langsung


Perlu adanya unit/tim yang bertugas menelaah usulan

kegiatan hibah langsung luar negeri di Sekretariat

Direktorat Jenderal sehingga pemantauan dan evaluasi

bisa berjalan runtut

(4) Penyusunan Laporan UP4B Bidang Kesehatan

Dorongan terhadap DPR Komisi IX dan Kemenkeu agar

ada tambahan untuk New Inisiatif 2014 program PKB

Kemenkes agar Program yang tahun lalu belum

dilaksanakan dapat terealisasi di tahun 2014 ini

Memberi masukan Kemenkeu agar Unit Cost SBU

disesuaikan dengan Real Cost (SBT = Satuan Biaya

Tambahan ) di Papua dan Papua Barat

Dorongan terhadap K/L terkait dengan sarana Transportasi,

Komunikasi, Kelistrikan dan Keamanan


Perlu dilakukan koordinasi dengan Pusdatin untuk format dan

acuan dalam membuat LAPTAH.


BUK

Perlu dilakukan koordinasi dalam penyusunan Laporan

Tahunan, LAKIP, Laporan Keuangan, dan Laporan BMN.


Melakukan koordinasi dan konsultasi jarak jauh via email dan

konfirmasi per telepon


(9) Peningkatan koordinasi antar penanggung jawab kegiatan agar

seluruh kegiatan dapat ditampilkan seluruhnya.


d) Anggaran :

Kegiatan pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada tahun

anggaran 2013 terdiri dari 22 jenis kegiatan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp 3.081.414.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp

2.678.122.500,- atau sebesar 86,91%

b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat

1) Subbagian Hukum

Pada tahun 2013, Sub Bagian Hukum melaksanakan sebanyak 10

(sepuluh) kegiatan, dengan total alokasi anggaran sebanyak

Rp.5.445.061.000. dimana capaian dari masing-masing kegiatan

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 11 : Capaian Kegiatan Subbagian Hukum


1 Inventarisasi dan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan

di Bidang Bina Upaya Kesehatan

2 Dokumen 1 Dokumen 50 60.875.000 25.031.100 41,12

2 Pembinaan Pengawasan Rumah Sakit 5 Propinsi 4 Propinsi 80 1.179.130.000 302.666.000 25,67

3 Penyusunan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Kesehatan 20 Draft 20 Draft 100 2.071.600.000 948.315.400 45,78

4 Harmonisasi dan legalisasi NSPK Bidang Upaya Kesehatan 5 Draft 5 Draft 100 630.800.000 125.497.000 19,89

5 Penanganan Kasus Masalah Hukum dan Dugaan Malpraktek 25 Kasus 17 Kasus 68 485.900.000 428.463.175 88,18

6 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Upaya

Kes.

1 Kegiatan 0 Kegiatan - 286.650.000 - -

7 Fasilitasi Penyusunan Hospital by Laws di Rumah Sakit 10 RS 10 RS 100 302.000.000 127.163.150 42,11

8 Pembinaan Administrasi Hukum di Rumah Sakit 6 RS 5 RS 83 67.556.000 51.136.450 75,69

9 Peningkatan Ketrampilan Medicolegal RS 1 Dokumen 1 Dokumen 100 187.950.000 162.826.600 86,63

10 Penguatan Kinerja Bagian Hukormas 1 Dokumen 1 Dokumen 100 172.600.000 85.000.050 49,25

5.445.061.000 2.256.098.925 41,43 TOTAL

SUB BAGIAN HUKUM

TARGET

1

CAPAIAN NO KEGIATAN

KELUARAN ANGGARAN





Subbag Hukum melaksanakan 6 (enam) jenis kegiatan, yaitu :

(1) Inventarisasi dan Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan

Di Bidang Bina Upaya Kesehatan

(2) Penyusunan Peraturan Pelaksana Undang-undang Kesehatan

(3) Harmonisasi dan Legalisasi NSPK

(4) Penanganan Kasus Hukum dan Dugaan Malpraktek


(5) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Upaya

Kesehatan

(6) Fasilitasi Penyusunan Hospital By Laws

(7) Peningkatan Keterampilan Medicolegal di Rumah Sakit

(8) Pembinaan Administrasi Hukum

(9) Pembinaan Pengawasan Rumah Sakit

(10) Peningkatan Kinerja Bagian Hukormas

b) Permasalahan :

1) Penyusunan peraturan perundang-undangan dan Harmonisasi

NSPK belum berjalan dengan baik dikarenakan masih

diperlukan perubahan substansi oleh unit teknis

(1) Pengkajian peraturan perundang-undangan, Sosialisasi

peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan karena

adanya perubahan skala prioritas program dan pelaksanaan

kegiatan


Pematangan substansi perlu dilakukan secara mendalam dan

berjenjang dengan melibatkan unit teknis terkait maupun sektor

lainnya dan hal ini juga berlaku dalam pengkajian peraturan

perundang-undangan serta sosialisasi peraturan

d) Anggaran :

Kegiatan pada Sub Bagian Hukum pada tahun anggaran 2013 terdiri

dari 10 jenis kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

5.445.061.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.256.098.925

atau sebesar 41,43 %.


2) Subbagian Organisasi

Pada tahun 2013, Sub Bagian Organisasi melaksanakan sebanyak 9

(sembilan) kegiatan, dengan total alokasi anggaran sebanyak

Rp.2.564.950.000. dimana capaian dari masing-masing kegiatan dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 12 : Capaian Kegiatan Subbagian Organisasi


1 Penyempurnaan Dokumen Reformasi Birokrasi Ditjen Bina

Upaya Kesehatan

2 Dokumen 2 Dokumen 100 595.220.000 482.430.100 81,05

2 Fasilitasi Penyusunan Tatalaksana Organisasi UPT 5 Satker 5 Satker 100 87.590.000 84.137.000 96,06

3 Penataan Jabatan Fungsional di Lingkungan Ditjen Bina

Upaya Kesehatan

5 Jabfung 5 Jabfung 100 482.570.000 260.494.000 53,98

4 Penataan dan Pengembangan Organisasi UPT Ditjen Bina

Upaya Kesehatan

4 BBLK 4 BBLK 100 257.925.000 222.380.600 86,22

5 Penyusunan dan Penyempurnaan SOP-AP Ditjen Bina Upaya

Kesehatan

2 Dokumen 2 Dokumen 100 291.845.000 258.017.900 88,41

6 Penguatan Organisasi Kantor Pusat dan UPT 1 Dokumen 1 Dokumen 100 159.400.000 144.546.800 90,68

7 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) 2 LAKIP 2 LAKIP 100 319.420.000 289.999.750 90,79

8 Sosialisasi Juknis Laporan Akuntabilitas Kinerja UPT 10 UPT 10 UPT 100 105.800.000 81.790.900 77,31

9 Fasilitasi Penyusunan LAK UPT 49 UPT 48 UPT 97,96 265.180.000 216.717.100 81,72

2.564.950.000 2.040.514.150 79,55

NO KEGIATAN KELUARAN

TARGET CAPAIAN

1 SUB BAGIAN ORGANISASI

TOTAL

ANGGARAN



(1) Penyempurnaan Dokumen Reformasi Birokrasi Ditjen BUK

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program

Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan adalah : 1)

Penyempurnaan Informasi Jabatan Struktural di lingkungan

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, 2) Penyempurnaan

Informasi Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Direktorat

Jenderal Bina Upaya Kesehatan, 3) Penyediaan dokumen

pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara On Line (PMPRB)

Online

(2) Fasilitasi Penyusunan Tatalaksana Organisasi Unit Pelaksana

Teknis

Beberapa Unit Pelaksana Teknis yang Organisasi dan Tata

Kerjanya telah dilakukan penataan perlu dibimbing dan


difasilitasi dalam menyusun tatalaksananya. Tatalaksana

organisasi merupakan peraturan pelaksana dari Struktur

Organisasi dan Tata Kerja yang ditetapkan yang berisi

sedikitnya tentang 3 (tiga) hal, yaitu : 1) Susunan Jabatan atau

Peta Jabatan, 2) Uraian Jabatan atau Informasi Jabatan dan, 3)

Tata Hubungan Kerja.

Unit Pelaksana Teknis yang telah fasilitasi dalam proses

penyusunan Tatalaksana Organisasi antara lain : RS Kusta Dr.

Rivai Abdullah Palembang, RS Kusta Dr. Tadjuddin Chalid

Makassar, RS Kusta Dr. Sitanala Tangerang, RS Pusat Otak

Nasional Jakarta, Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian

Kesehatan.

(3) Penataan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Ditjen Bina Upaya

Kesehatan

Pada tahun 2013 telah dilakukan penataan jabatan fungsional

untuk 5 (lima) jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yaitu

Rekam Medis, Elektro Medik, Radiografer, Perawat, dan

Perawat Gigi.

Lalu ditindaklanjuti dengan membentuk Tim melalui Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor: HK.03.01/III/SK/311/2013 tanggal 4

Desember 2013 tentang Tim Evaluasi Jabatan Fungsional

Teknisi Elektromedis, Radiografer, dan Perekam Medis.

Untuk 2 (dua) jenis jabatan fungsional kesehatan yaitu Perawat,

dan Perawat Gigi telah dilakukan Uji Validasi Data pada tanggal

21 – 23 Agustus 2013 di Bogor dan akan ditindak lanjuti pada

tahun 2014

(4) Penataan dan Pengembangan Organisasi UPT Ditjen BUK

Kegiatan ini outputnya adalah terbentuknya Organisasi dan

Tatakerja Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar Laboratorium

Kesehatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan dengan ditetapkannya Permenkes No. 25 Tahun


2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar

Laboratorium Kesehatan dan Rancangan Permenkes tentang

organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas

Kesehatan untuk menggantikan Permenkes

530/Menkes/Per/IV/2007 ttg Organisasi dan Tata Kerja BPFK.

(5) Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan / SOP-AP di lingkungan

Ditjen BUK

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim

Penyempurnaan SOP-AP di lingkungan Ditjen BUK dapat di

simpulkan bahwa dari 214 buah draft SOP-AP di lingkungan

Ditjen BUK yang di susun pada tahun 2012 masih banyak yang

perlu dilakukan penyempurnaan

Dalam kegiatan penyempurnaan Draft SOP-AP yang

dilaksanakan tahun 2013 penyempurnaan yang dilakukan

adalah:

a) Pengelompokan berbagai SOP-AP berdasarkan jenis

kegiatan

b) Pengelompokan berbagai SOP-AP berdasarkan

Tingkatan SOP-AP

c) Penggabungan beberapa SOP-AP

Dari hasil kegiatan tersebut SOP-AP Tingkat Eselon II

Sekretariat Ditjen BUK sebanyak :

(6) Penguatan Organisasi Kantor Pusat dan UPT

Berdasarkan surat dari kepala Biro Hukor tentang pengisian

Matrik Strategi berdasarkan Mandat sesuai Instrumen dari

Konsultan Reorganisasi Kemenkes (PT. Sinergi Pakarya) yang

ditunjuk oleh Kementerian Pan&RB maka telah dilakukan:

Pengisian Matrik Tugas dan Fungsi Eselon II

Pembahasan Matrik

Penyusunan Rancangan SOTK Ditjen BUK


(7) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)

Sudah disusun 2 (dua) buah LAK yaitu LAK Sekretariat Ditjen

Bina Upaya Kesehatan dan LAK Direktorat Jenderal Bina

Upaya Kesehatan Tahun 2012 dan sudah disampaikan kepada

Menteri Kesehatan dan semua unit eselon I di lingkungan

Kementerian Kesehatan serta didistribusikan ke semua unit

kerja di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan kantor pusat

maupun Unit Pelaksana Teknis, serta sudah dievaluasi oleh

Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan pada tanggal

8 s/d 12 April 2013 di Cipayung Bogor dengan Nilai 93,55

dengan predikat AA (memuaskan) untuk LAK Ditjen BUK dan

nilai 96,81 dengan predikat AA (memuaskan) untuk LAK

Sekretariat.

(8) Sosialisasi Juknis Laporan Akuntabilitas Kinerja UPT

Pada Tanggal 1 s/d 3 Oktober 2013 di Hotel Salak Bogor telah

dilakukan Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja Unit Pelaksana

Teknis yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.04/I/1568/12

Tanggal 28 Agustus 2012 terhadap 10 UPT

(9) Fasilitasi Penyusunan LAK UPT

Fasilitasi Penyusunan LAK UPT dilakukan dalam bentuk

Bimbingan teknis ke beberapa UPT yaitu RSUP Dr. Wahidin

Sudirohusodo Makassar, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung,

RS Dr. H. Marzoeki Mahdi, Bogor, RS Paru Dr. M. Goenawan

Partowidigdo-Cisarua, RS Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga, RS

Paru Dr. H. A. Rotinsulu Bandung, Balai Kesehatan Mata

Masyarakat Cikampek.

Selain dilakukan Bimbingan teknis, dilaksanakan Pertemuan

Fasilitas Penyusunan LAK UPT di Grand Jaya Raya Resort &

Convention, Cipayung Bogor pada tanggal 2 s/d 4 Desember


2013 dengan mengundang Perwakilan dari seluruh UPT Ditjen

BUK yang di ikuti oleh sebanyak 138 Peserta dari 48 UPT

Ditjen BUK. Dalam pertemuan tersebut peserta diberikan materi

yang terkait dengan LAKIP oleh nara sumber dari Kementerian

PAN&RB, Inspektorat Jenderal Kemenkes dan dari Biro Hukor

Kemenkes

b) Permasalahan :


Dalam menyusun Informasi Jabatan baik Jabatan Struktural

maupun Jabatan Fungsional Umum, disusun berdasarkan

kebiasaan atau kondisi yang selama ini berjalan, belum disusun

bagaimana yang seharusnya. Rendahnya dukungan dari unit

kerja untuk memenuhi dokumen Reformasi Birokrasi dalam

bentuk PMPRB Online.


Teknis

Adanya perubahan instrumen Tatalaksana Organisasi dari 7

(tujuh) informasi Jabatan menjadi 17 (tujuhbelas) yang dikaitkan

dengan sasaran kinerja pegawai dan belum dipahami oleh

sebagian besar UPT.


Kesehatan

Perbedaan permasalahan dalam pelayanan kesehatan di

masing-masing wilayah menyebabkan Instrumen Uji petik butir-

butir kegiatan jabatan fungsional yang sama tidak dapat

digunakan secara nasional, sehingga hasil uji petik masih

membutuhkan tambahan instrumen sesuai kondisi dimasing-

masing regional


Penataan dan Pengembangan organisasi Rumah sakit belum

dapat dilaksanakan sesuai kebijakan KementerianPAN&RB

yang harus menunggu diterbitkanya Peraturan Presiden


tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit sesuai amanat

pasal 35 UU nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit

Adanya kebijakan Moratorium Jabatan Struktural dilingkungan

Kementerian/Lembaga termasuk Unit Pelaksana Teknis

Adanya kebijakan Kementerian PAN&RB untuk menunda

proses penataan organisasi UPT sampai selesainya penataan

organisasi Kementerian.

(5) Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan / SOP-AP di lingkungan Ditjen BUK

Dalam menyusun SOP-AP masih disusun berdasarkan

kebiasaan atau kondisi yang selama ini berjalan, belum disusun

bagaimana yang seharusnya. Hal ini karena Tim yang

ditugaskan menyusun pada umumnya tidak diberi kewenangan

atau tidak mengetahui apa yang seharusnya disusun karena

pada umumnya peserta yang hadir adalah staf / pegawai baru.

(6) Penguatan Organisasi Kantor Pusat

Kegiatan ini belum dapat dilakukan secara maksimal karena

proses Penataan Organisasi Kementerian Kesehatan

diserahkan sepenuhnya kepada Konsulta Indenpenden yang

ditunjuk langsung oleh Kementerian PAN&RB

(7) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Ditjen BUK

Tahun 2012

Kurang tajamnya analisis untuk setiap kegiatan/Indikator yang

disusun oleh penanggungjawab program

Penyusunan LAKIP yang harus selesai pada bulan Februari

setiap tahun tidak dapat diselesaikan lebih awal karena harus

menunggu data hasil verifikasi anggaran / keuangan dan data

hasil rekon BMN untuk mengetahui kondisi akhir.


(8) Sosialisasi Juknis Laporan Akuntabilitas Kinerja UPT

Masih terdapat berbagai jenis laporan yang harus disusun oleh

UPT pada waktu yang bersamaan dan oleh penanggungjawab

yang sama.

(9) Fasilitasi Penyusunan LAK UPT

Penanggungjawab penyusunan LAK pada UPT berada di unit

yang berbeda-beda sehingga mempersulit koordinasi dalam

pelaksanaan penyusunan LAK, serta rendahnya dukungan

pimpinan satker dalam proses penyusunan LAK



Perlu koordinasi yang lebih intensif agar dalam penyempurnaan

Uraian / Informasi Jabatan baik Jabatan Struktural maupun

Jabatan Fungsional Umum, dapat melibatkan masing-masing

pejabat yang terkait, khususnya pejabat struktural, sehingga

Uraian / Informasi jabatan yang disusun dapat digunakan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.


Teknis

Perlu disusun regulasi / format baku yang diberlakukan untuk

menyusun tata laksana organisasi unit pelaksana teknis oleh

Kementerian PAN dan RB.


Kesehatan

Perlu disusun standar / pedoman yang mengatur tentang cara

penilaian kegiatan untuk masing-masing profesi.


Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang jenjang dan pola

karir jabatan struktural non eselon / deeselonisasi.


(5) Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan / SOP-AP di lingkungan Ditjen BUK

Perlu koordinasi yang lebih intensif agar dalam penyempurnaan

SOP-AP dapat melibatkan masing-masing pejabat yang terkait,

khususnya pejabat struktural, sehingga SOP-AP yang disusun

dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

sehari-hari.

(6) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Ditjen BUK

Tahun 2011

Perlu dilakukan koordinasi dalam penyusunan Laporan Tahun,

LAKIP, Laporan Keuangan, dan Laporan BMN.

(7) Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) UPT Ditjen BUK

(8) Akan dilakukan sosialisasi dan bimbingan kepada seluruh UPT

Perlunya pemetaan kembali organisasi dan tatakerja unit

pelaksana teknis (Rumah Sakit) untuk disesuaikan dengan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Rumah

Sakit, dan penyesuaian dengan tuntutan perkembangan

pelayanan di masing-masing Rumah Sakit.

Penajaman tugas dan fungsi di beberapa tingkatan

organisasi baik di Rumah Sakit maupun Balai Besar, Balai

dan Loka sejalan dengan perubahan kedudukan UPT dari

unit utama lain ke lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan.

Penyesuaian dan pembentukan unit-unit Non Struktural

seperti Komite Medik disesuaikan dengan Permenkes 755

tahun 2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di

Rumah Sakit.


(9) Peningkatan Kapasitas Bidang Hukum, Organisasi, Humas di

Lingkungan Ditjen BUK

Perlu adanya standar / mekanisme baku dalam pelaksanaan

peningkatan kapasitas pegawai, baik materi, waktu, maupun

narasumbernya.

d) Anggaran :

Kegiatan pada Sub Bagian Organisasi pada tahun anggaran 2013

terdiri dari 9 (sembilan) jenis kegiatan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.2.564.950.000 dan dapat direalisasikan sebesar

Rp.2.040.514.150 atau sebesar 79,55%. Sisa anggaran yang tidak

direalisasikan disebabkan sebagai berikut :

Biaya paket meeting di hotel masih dibawah harga Standar

Biaya Umum / alokasi yang tersedia dalam DIPA

Biaya ataupun harga tiket dan biaya penginapan di bawah

Standar Biaya Umum / alokasi yang tersedia dalam DIPA.

Dilakukan efisiensi terhadap jumlah peserta yang melakukan

perjalanan dinas.


3) Subbagian Hubungan Masyarakat

Pada tahun 2013, Sub bagian hubungan masyarakat melaksanakan

sebanyak 8 (delapan) kegiaan, dengan total alokasi anggaran

sebanyak Rp. 1.936.486.000,- dimana capaian dari masing-masing

kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 13 : Capaian Kegiatan Subbagian Hubungan Mayarakat


2 Edisi 2 Edisi

12 Edisi 12 Edisi

2 Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pengaduan

Masyarakat & Opini Publik terhadap Pelayanan Kesehatan 1 Laporan 1 Laporan 100 95.760.000 62.421.000 65,18

3 Peliputan Acara Kedinasan di Lingkungan Ditjen Bina Upaya

Kesehatan1 Laporan 1 Laporan 100 339.860.000 297.805.744 87,63

4 Pertemuan Konsolidasi Jabatan Fungsional Pranata Humas1 Laporan 1 Laporan 100 245.380.000 208.187.900 84,84

5 Rapat Koordinasi Kehumasan Bidang Upaya Kesehatan 1 Laporan 1 Laporan 100 333.770.000 271.390.500 81,31

6 Penyelenggaraan Pameran Kesehatan dan Penyebaran

Informasi1 Laporan 1 Laporan 100 174.292.000 160.561.000 92,12

7 Honor Tim Unit Layanan Terpadu 1 Laporan 1 Laporan 100 42.000.000 14.000.000 33,33

1.936.486.000 1.666.776.744 86,07

563.910.600

1 unit DVD Blu

Ray Player

1 unit DVD Blu

Ray Player

TOTAL

1 SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

88.500.000 88.500.000 3 unit Recorder

1 unit Camera

Cabinet Dry Box

1

CAPAIAN

100

1 unit Handycam 8

1 unit Camera

3 unit Recorder

1 unit Duplicator

Penyusunan dan Penerbitan Warta dan Buletin BUK 616.924.000

TARGET

1 unit Flash

Speedlite

Alat Kerja Bagian Hukormas

1 unit LED TV

Monitor

1 unit Camera

1 unit Flash

Speedlite

91,41

100 100

1 unit LED TV

Monitor

1 unit Camera

Cabinet Dry Box

1 unit Duplicator

1 unit Handycam


Untuk meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pada

Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada tahun 2013 Subbag Humas

melaksanakan 8 (delapan) kegiatan:

a) Kondisi yang dicapai:



Subbag Humas melaksanakan 8 (delapan) kegiatan:

(1) Penyusunan dan Penerbitan Warta dan Buletin Bina Upaya

Kesehatan

Telah tersusun dan terbit Warta Bina Upaya Kesehatan

sebanyak 2 edisi selama tahun 2013 dan Buletin Bina Upaya

Kesehatan sebanyak 12 edisi. Warta Bina Upaya Kesehatan

Tahun 2013 berisikan pembahasan (liputan in-depth) terhadap


kebijakan-kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina

Upaya Kesehatan. Sedangkan Buletin Bina Upaya Kesehatan

Tahun 2013 berisikan informasi hasil peliputan kegiatan

berskala nasional kesehatan, artikel terkait bidang upaya

kesehatan, program dan kegiatan unggulan Ditjen BUK, foto-

foto kegiatan dan artikel ringan tentang kesehatan lainnya.

Warta dan Buletin Bina Upaya Kesehatan didistribusikan di

Rumah Sakit vertikal, Balai Besar/Balai, Loka dan kantor pusat

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Tabel 14 : Perbandingan dari tahun 2011 s.d tahun 2013 dalam Penyusunan dan Penerbitan

Warta dan Buletin Bina Upaya Kesehatan

Tahun

KELUARAN (OUTPUT) ANGGARAN

Warta (Edisi) Buletin (Edisi) % CAPAIAN TARGET %

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN

2011 6 4 0 0 66,67 836.800.000 407.760.000 48,37

2012 2 2 6 6 100 472.540.000 275.350.000 58,27

2013 2 2 12 12 100 616.924.000 529.409.600 85,81

Grafik 1 : Perbandingan Output Warta dan Buletin Ditjen Bina Upaya Kesehatan


Grafik 2 : Perbandingan perbandingan Anggaran Warta dan Buletin Ditjen Bina Bina Upaya Kesehatan

(2) Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pengaduan

Masyarakat & Opini Publik terhadap Pelayanan Kesehatan

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pengaduan

Masyarakat dan Opini Publik terhadap Pelayanan Kesehatan

bertujuan untuk merespon dan menangani masalah pengaduan

masyarakat, mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas

dan partisipasi pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat.

Sehingga diharapkan masalah yang dialami, dirasakan atau

dihadapi masyarakat dapat segera dicarikan solusi terbaik bagi

semua pihak. Kegiatan ini juga berfungsi untuk menilai kinerja

pelayanan kesehatan dimata masyarakat.

Tabel 15 : Perbandingan dari tahun 2011 s.d tahun 2013 dalam Penanganan Pengaduan

Masyarakat dan Opini Publik terhadap Pelayanan Kesehatan

TAHUN SUMBER PENGADUAN KELUARAN (OUTPUT) ANGGARAN

S E M TARGET CAPAIAN % CAPAIAN TARGET %

2011 142 38 24 1 Laporan 1 Laporan 50 193.600.000 74.944.900 38,71

2012 59 67 28 1 Laporan 1 Laporan 100 100.000.000 71.572.800 71,57

2013 128 74 19 1 Laporan 1 Laporan 100 95.760.000 84.741.000 88,49

Note : Surat Disposisi (S) ; Surat Elektronik (E); dan Media Massa (M)


Grafik 3 : Perbandingan Pengaduan Masyarakat Tahun 2011-2013

Grafik 4 : Perbandingan Anggaran Penanganan Opini Pada Pengaduan Masyarakat

(3) Peliputan Acara Kedinasan di lingkungan Ditjen Bina Upaya

Kesehatan

(a) Kondisi yang dicapai

Kegiatan Peliputan Acara Kedinasan di lingkungan Ditjen Bina

Upaya Kesehatan adalah kegiatan untuk meliput Kunjungan


Kerja Eselon I dan II, pelantikan, perayaan hari-hari besar

kesehatan, ulang tahun Rumah Sakit, pertemuan, konferensi

pers, audiensi dengan DPRD, seminar dan hal-hal penting

lainnya yang bersifat mendesak (misalnya bencana alam,

kejadian luar biasa).

Informasi yang didapat dari liputan ini disampaikan kepada

jajaran internal Ditjen Bina Upaya Kesehatan dalam bentuk

narasi yang dipublish di Buletin Bina Upaya Kesehatan dan

Web Bina Upaya Kesehatan. Dengan terlaksananya kegiatan

peliputan acara kedinasan di lingkungan Ditjen Bina Upaya

Kesehatan maka terjalinlah hubungan informasi dan komunikasi

secara timbal balik.

Tabel 16 : Perbandingan dari tahun 2011 s.d tahun 2013 dalam Kegiatan Peliputan Acara

Kedinasan di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan

Tahun Jenis

Keluaran KELUARAN (OUTPUT) ANGGARAN

TARGET CAPAIAN % CAPAIAN TARGET %

2011 1 Laporan Peliputan

Prop = 66 tr ke 33 lokasi dan Lokal = 100 kl


100 411.000.000 389.343.500 94,73




100 358.435.000 352.531.400 98,35




100 339.860.000 296.925.744 87,37

(4) Alat Kerja Bagian Hukormas

Dalam rangka pelaksanaan fungsi kehumasan khususnya

terkait dengan peliputan kedinasan, pameran kesehatan dan

penerbitan majalah BUK diperlukan alat pengolahan data

berupa Handycam Hardisk, Camera, Flash Speedlite, Camera

Cabinet Dry Box, Recorder, LED TV Monitor, DVD Blu Ray

Player, dan Duplicator.


Tabel 17 : Perbandingan dari tahun 2011 s.d tahun 2013 dalam Pengadaan Alat Kerja Bagian Hukormas

Tahun Jenis

Keluaran

KELUARAN (OUTPUT) ANGGARAN


2011 Tidak Mengajukan

2012 4 unit

1 buah handycam Sony, 1 buah camera foto Nixon, 2 buah komputer Apple dan 2 Printer hp Laserjet

1 buah handycam Sony, 1 buah camera foto Nixon, 2 buah komputer Apple dan 2 Printer hp Laserjet

100 70.000.000 70.000.000 100

2013 10 Unit

1 unit Handycam Hardisk

1 unit Camera

1 unit Flash Speedlite

1 unit Camera Cabinet Dry Box

3 unit Recorder

1 unit LED TV Monitor

1 unit DVD Blu Ray Player

1 unit Duplicator

1 unit Handycam Hardisk

1 unit Camera

1 unit Flash Speedlite

1 unit Camera Cabinet Dry Box

3 unit Recorder

1 unit LED TV Monitor

1 unit DVD Blu Ray Player

1 unit Duplicator

100 88.500.000 88.500.000 100

(5) Pertemuan Konsolidasi Jabatan Fungsional Pranata Humas

Pranata Hubungan Masyarakat merupakan jabatan fungsional

PNS yang melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian

dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri melakukan

kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.

Pada era keterbukaan, masyarakat membutuhkan informasi

yang dikemas sesuai dengan kebutuhan khalayak dan

disebarluaskan melalui saluran yang tepat. Diharapkan pranata

humas dapat melakukan refleksi dan introspeksi, sehingga

mampu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap

yang sesuai dengan tuntutan organisasi Kementerian

Kesehatan.

Semakin banyaknya permasalahan yang dihadapi

mengharuskan dilakukan peningkatan kapasitas SDM, baik

secara kuantitas maupun kualitas. Kegiatan pertemuan

konsolidasi Jabatan Fungsional Pranata Humas ditujukan untuk

menyamakan persepsi dan menambah pengetahuan serta

pengalaman tentang jabatan Fungsional Pranata Humas.


(6) Rapat Koordinasi Kehumasan bidang upaya kesehatan

Kegiatan Pertemuan koordinasi kehumasan bidang upaya

kesehatan merupakan sarana komunikasi, koordinasi dan

konsolidasi humas-humas yang ada di fasilitas pelayanan

kesehatan meliputi rumah sakit, balai dan loka terkait opini

pelayanan dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan. Kegiatan ini akan dilaksanakan setiap tahun. Pada

tahun 2013, pertemuan koordinasi kehumasan bidang upaya

kesehatan mengadakan pertemuan humas rumah sakit di

Jabodetabek dan Rumah Sakit vertikal kementerian kesehatan

yang diberi nama“ Forum Humas Rumah Sakit” dengan tema

Sukseskan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

(7) Penyelenggaraan Pameran Kesehatan dan Penyebaran

Informasi

Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Kesehatan dan

Penyebaran Informasi dilaksanakan sebagai proses berbagi

informasi dan pengetahuan melalui komunikasi, informasi dan

edukasi kesehatan kepada stakeholder dengan

mensosialisasikan program dan kebijakan Kementerian

Kesehatan khususnya Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan secara langsung.

Pada tahun 2013, Subbag Humas Ditjen Bina Upaya

Kesehatan mengikuti 3 (tiga) kali kegiatan pameran yaitu :

Pameran/ Expo Pembangunan Kesehatan pada Rapat

Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) dengan tema

“Dengan Semangat Reformasi Birokrasi Percepat

Pencapaian MDGs dan Persiapan Jaminan Kesehatan

Nasional” yang terbagi dalam tiga regional yaitu regional

Barat di Jakarta tanggal 17 s.d 20 Maret 2013, regional

tengah di Surabaya tanggal 1 s.d 4 April 2013 dan

regional Timur di Makassar tanggal 14 s.d 17 April 2013.


Pameran 26th Hospital Expo 7th Perhimpunan Rumah

Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dengan tema”Patien

Safety” ada tanggal 5 s.d 9 November 2013 di Jakarta

Convention Center Hall Pre-Function.

Pameran Hari Kesehatan Nasional (HKN) dengan tema

Indonesia Cinta Sehat di Jakarta International Expo

Kemayoran Jakarta tanggal 14 s.d 17 November 2013.

Tabel 18 : Perbandingan dari tahun 2011 s.d tahun 2013 dalam Kegiatan Peliputan Acara Kedinasan di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan

Tahun Jenis

Keluaran KELUARAN (OUTPUT) ANGGARAN


2011 Belum dibuatkan pos anggarannya

2012 1 Laporan 3 kali pelaksanaan pameran

2 kali pelaksanaan pameran

100

150.000.000 95.469.500 63.65

2013 1 Laporan 2 kali pelaksanaan pameran

3 kali pelaksanaan pameran

100

174.292.000 160.561.000 92,12

(8) Honor Tim Unit Layanan Terpadu

Unit Layanan Terpadu Kementerian Kesehatan RI dibentuk

sebagai salah satu program ”quick win” Kementerian

Kesehatan RI dalam melakukan pelayanan publik yang diatur

dalam UU No.14 Thn. 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (KIP), UU No.25 Thn. 2009 tentang Pelayanan Publik,

UU No.36 Th. 2009 tentang Kesehatan. Direktorat Jenderal

Bina Upaya Kesehatan mempunyai pelayanan publik berupa

rekomendasi/perijinan/Akreditasi RS, CTKI dan KALK yang

difasilitasi di loket 8.


e) Permasalahan :


Kesehatan

Adanya perubahan akun dari 521219 menjadi 524114 untuk

kegiatan dummy koreksi Buletin, sehingga proses klaim SPJ

kegiatan buletin edisi 3, 4 dan 5 harus menunggu revisi POK.

Penulis harus mampu menangkap isu strategis atau isu global

bidang kesehatan yang uptodate

Warta dan Buletin BUK terbitnya tidak sesuai jadwal.

Kurangnya arsip foto sebagai penunjang tulisan di Warta

(2) Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat &

Opini Publik terhadap Pelayanan Kesehatan.

Informasi tentang pengaduan masyarakat terlambat diterima

di subbag Humas.

Proses klarifikasi ke unit pelayanan kesehatan masyarakat

(Rumah Sakit) terkendala dengan prosedur birokrasi yang ada

di unit pelayanan kesehatan masyarakat sehingga proses

tindak lanjut dari Humas untuk menangani pengaduan

masyarakat menjadi terlambat / terhambat.

Kurang tertibnya pendokumentasian atau pengarsipan

pengaduan yang masuk dan yang sudah selesai ditangani.


Kesehatan

Pelaksanaan peliputan Acara Kedinasan di lingkungan Ditjen Bina

Upaya Kesehatan seringkali mendadak mengikuti agenda dirjen.

Hal ini mengakibatkan sulitnya menugaskan peliput dimana

dalam pelaksanaannya seringkali mengggunakan dana pribadi

masing-masing SDM yang akan bertugas dulu dan akan diganti

setelah kembali ke kantor.



Permohonan pengadaan alat kerja Bagian Hukormas yang

meliputi Handycam Hardisk, Camera, Flash Speedlite, Camera

Cabinet Dry Box, Recorder, LED TV Monitor, DVD Blu Ray Player,

dan Duplicator mengalami keterlambatan proses kontrak

pengadaannya. Hal ini dikarenakan adanya pergantian pejabat

pengadaan yang memasuki masa pensiun.


Humas Ditjen BUK belum mempunyai database pranata

humas yang berada di lingkungan Ditjen Bina Upaya

Kesehatan baik pusat maupun di unit teknis.

Pelatihan/diklat untuk pranata humas yang baru jarang

diselenggarakan.


Peserta yang menghadiri Forum Humas Rumah Sakit

didominasi oleh unit di RS yang bukan mengurusi

masalah kehumasan sehingga ketika sesi FGD tentang

kehumasan, kurang banyak masukan.

(7) Penyelenggaraan Pameran Kesehatan dan Penyebaran Informasi

Anggaran pameran kesehatan dan penyebaran informasi pada

tahun 2013 hanya tersedia untuk 2 kali pameran, namun pada

pelaksanaannya subag humas mengikuti 5 (lima) kali pameran

yaitu Rakerkesnas Regional Barat (Jakarta), regional tengah

(Surabaya), dan regional timur (Makassar), pameran persi dan

pameran HKN. Selain itu bahan pameran (buku-buku, goody

bag, DVD dan leaflet) seringkali habis sebelum acara pameran

selesai dikarenakan membludaknya pengunjung yang

mengunjungi stand Ditjen BUK.


Honor Tim Unit Layanan Terpadu (ULT) bagian Ditjen BUK hanya

diklaim untuk bulan Januari s.d April 2013. Hal ini dikarenakan

selama 4 (empat) bulan tersebut, tidak ada tamu yang datang


yang terkait dengan rekomendasi/perijinan/Akreditasi RS, CTKI

dan KALK, sedangkan subbag Humas butuh SDMnya untuk

mengerjakan tugas kehumasan yang lain. Sehingga pada bulan

Mei, unit layanan terpadu ditjen BUK tidak dilaksanakan kembali.

b) Usul Pemecahan Masalah :


Kesehatan

Perlu penjadwalan yang lebih ketat lagi

(2) Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat &

Opini Publik terhadap Pelayanan Kesehatan.

sebaiknya dibuat tim internal humas yang mengurusi

penanganan pengaduan mulai dari pengarsipan pengaduan

masuk, proses klarifikasi, membuat laporan dan mengarsipkan

pengaduan yang sudah selesai.


Kesehatan

Perlu penjadwalan peliputan yang lebih baik dan perbaikan

pengajuan anggaran misalnya dengan LS pengajuan. Selain itu

untuk lokasi peliputan yang sulit dijangkau, sebaiknya peliput yang

ditugaskan lebih dari satu orang.


Permohonan pengadaan sebaiknya dilakukan diawal tahun

anggaran.


Database pranata humas yang berada di lingkungan Ditjen

Bina Upaya Kesehatan baik pusat maupun di unit teknis.

Berkoordinasi dengan puskom publik kemkes agar

mengirimkan surat kepada Kominfo untuk rencana

pelaksanaan pelatihan/diklat pranata humas yang baru.



Untuk Forum Humas Rumah Sakit mendatang sebaiknya

diundang unit yang memang mengurusi masalah

kehumasan.

(7) Penyelenggaraan Pameran Kesehatan dan Penyebaran Informasi

Perlunya koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak

yangterkait dengan pelaksanaan pameran supaya dijadwalkan

penganggarannya.


Perlu koordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan

kedatangan tamu unit teknis di ditjen Bina Upaya Kesehatan

supaya melalui satu pintu unit layanan terpadu.

c) Anggaran :

Kegiatan pada Sub Bagian Hubungan Masyarakat pada tahun

anggaran 2013 terdiri dari 8 (delapan) jenis kegiatan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 1.936.486.000,- dan dapat direalisasikan

sebesar Rp. 1.666.776.744,- atau sebesar 86,07%.


c. Bagian Keuangan

1) Subbagian Anggaran

Pada tahun 2013, Sub Bagian Anggaran melaksanakan sebanyak 11

(sebelas) kegiatan termasuk Operasional Rumah Sakit Bergerak,

dengan total alokasi anggaran sebanyak Rp 42.304.512.000 dimana

capaian dari masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut :

Tabel 19 : Capaian Kegiatan Subbagian Anggaran


5.090.748.000 3.570.903.401 70,14

1 Penyusunan Revisi DIPA Satker Ditjen Bina Upaya Kesehatan 53 Dokumen 53 Dokumen 100 502.858.000 420.013.400 83,53

2 Penyusunan Tarif Satker Ditjen Bina Upaya Kesehatan 88 Dokumen 84 Dokumen 95,45 776.000.000 542.971.600 69,97

3 Penyusunan Remunerasi Satker Ditjen Bina Upaya Kesehatan 39 Dokumen 11 Dokumen 28,21 650.981.000 524.878.400 80,63

4 Penyusunan Juknis Satker Ditjen Bina Upaya Kesehatan 3 Dokumen 3 Dokumen 100 902.976.000 593.253.500 65,70

5 Pembinaan Satker Dibidang Pengelolaan Anggaran 53 Dokumen 53 Dokumen 100 625.072.000 431.580.000 69,04

6 Pembinaan Badan Layanan Umum 39 Dokumen 17 Dokumen 43,59 1.130.939.000 1.003.206.501 88,71

7 Peningkatan Kemampuan Petugas Pengadaan Barang/Jasa - - - - 446.922.000 -

8 Pengadaan Aplikasi Keuangan Online 1 Paket 1 Paket 100 55.000.000 55.000.000 100

Rumah Sakit Bergerak 37.213.764.000 31.137.667.946 83,67

1 Operasional dan Pemeliharaan Penyelenggaraan Pelayanan

Medik

20 Dokumen 20 Dokumen 100 850.924.000 802.221.050 94,28

2 Operasional Rumah Sakit Bergerak 20 Dokumen 20 Dokumen 100 32.825.340.000 29.005.195.300 88,36

3 Monitoring dan Evaluasi 20 Dokumen 5 Dokumen 25 3.537.500.000 1.330.251.596 37,60

42.304.512.000 34.708.571.347 82,04

TARGET CAPAIAN

1 SUB BAGIAN ANGGARAN

TOTAL






melaksanakan 11 (sebelas) kegiatan termasuk Operasional Rumah

Sakit Bergerak, berikut perkembangannya :

(1) Penyusunan Revisi DIPA

Revisi anggaran adalah perubahan atau pergeseran rincian

anggaran belanja pemerintah yang telah ditetapkan pada Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Revisi Anggaran perlu

dilakukan dalam rangka penyesuaian anggaran belanja

Pemerintah Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis dengan


perubahan keadaan, prioritas kebutuhan, dan percepatan

pencapaian kinerja.

Revisi DIPA telah pada semua Satker di lingkungan Ditjen Bina

Upaya Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing

Satker maupun berdasarkan kebijakan dari Pusat.

(2) Penyusunan Tarif Satker Ditjen BUK

Dari 39 Satuan Kerja BLU (31 Rumah Sakit dan 8 Balai)

dilingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan, 35 Satuan Kerja

telah ditetapkan Tarif Layanan Kelas III oleh Menteri

Kesehatan dan 39 Satuan Kerja telah diusulkan Tarif

Layanan Kelas II kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut:

Tabel 20 : Daftar UPT yang diusulkan Penetapan Tarif Kelas II

NO SATUAN KERJA PENETAPAN TARIF KELAS

III

USULAN

PENETAPAN TARIF KELAS

II

1 RSUP Dr. Hasan Sadikin

2 RS Paru Dr. HA Rotinsulu

3 RSUP Sanglah, Denpasar

4 RSAB Bunda Harapan Kita

5 RS Stroke Nasional, Bukittinggi

6 RSPDr. M. Goenawan P

7 RSO Prof. Dr. R. Soeharso

8 RSK Dr. Tadjuddin Chalid

9 RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

10 RSUP Fatmawati Jakarta -

11 RSUP H. Adam Malik

12 RSUP Dr. M. Djamil -

13 RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro

14 RSUP Prof. Dr. R. D Kandou

15 RSUP Persahabatan -

16 RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

17 RSUP Dr. Mohammad Hoesin

18 RSUP Dr. Sardjito

19 RSUP Dr. Kariadi

20 RSJP Harapan Kita

21 RS Mata Cicendo

22 RS Kanker Dharmais

23 RS Ketergantungan Obat

24 RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

25 RS Paru Dr. Ario Wirawan

26 RS Kusta Dr. Rivai Abdullah

27 RS Kusta Dr. Sitanala

28 RS dr. H. Marzoeki Mahdi

29 RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan

30 RS Jiwa Prof. Dr. Soeroyo


NO SATUAN KERJA PENETAPAN TARIF KELAS

III

USULAN

PENETAPAN TARIF KELAS

II

31 RS Jiwa Dr. Radjiman W

32 BBLK Palembang

33 BBLK Jakarta

34 BBLK Makassar

35 BBLK Surabaya

36 BKMM Makassar -

37 BBKPM Surakarta

38 BBKPM Bandung

39 BBKPM Makassar

Dari 10 Satuan Kerja Non BLU dilingkungan Ditjen Bina

Upaya Kesehatan telah ditetapkan besaran tarif

pelayanannya menjadi Peraturan Pemerintah.

Tabel 21 : Daftar UPT ditetapkan besaran tarif pelayanannya menjadi

Peraturan Pemerintah

NO

SATUAN KERJA

PENETAPAN PP

1 RSU Ratatotok

2 BKMM Cikampek

3 BPFK Jakarta

4 BPFK Medan

5 BPFK Surakarta

6 BPFK Suarabaya

7 LPFK Banjarbaru

8 LPFK Surakarta

9 Klinik Kementerian Kesehatan

10 RS Pusat Otak Nasional

(3) Penyusunan Remunerasi Satuan Kerja Ditjen BUK

Dari 39 satker BLU, 28 Satker telah diusulkan untuk ditetapkan

remunerasinya kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut :

Tabel 22 : Daftar UPT diusulkan Remunerasi ke Kementerian Keuangan

NO SATUAN KERJA PENETAPAN

TARIF KELAS III

1 RSUP Dr. Hasan Sadikin

2 RS Paru Dr. HA Rotinsulu

3 RSUP Sanglah, Denpasar

4 RSAB Bunda Harapan Kita

5 RS Stroke Nasional, Bukittinggi

6 RSPDr. M. Goenawan P

7 RSO Prof. Dr. R. Soeharso

8 RSK Dr. Tadjuddin Chalid -

9 RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

10 RSUP Fatmawati Jakarta

11 RSUP H. Adam Malik -


NO SATUAN KERJA PENETAPAN

TARIF KELAS III

12 RSUP Dr. M. Djamil

13 RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro

14 RSUP Prof. Dr. R. D Kandou

15 RSUP Persahabatan

16 RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

17 RSUP Dr. Mohammad Hoesin -

18 RSUP Dr. Sardjito

19 RSUP Dr. Kariadi

20 RSJP Harapan Kita

21 RS Mata Cicendo

22 RS Kanker Dharmais

23 RS Ketergantungan Obat -

24 RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

25 RS Paru Dr. Ario Wirawan

26 RS Kusta Dr. Rivai Abdullah

27 RS Kusta Dr. Sitanala

28 RS dr. H. Marzoeki Mahdi

29 RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan

30 RS Jiwa Prof. Dr. Soeroyo

31 RS Jiwa Dr. Radjiman W

32 BBLK Palembang -

33 BBLK Jakarta

34 BBLK Makassar -

35 BBLK Surabaya -

36 BKMM Makassar -

37 BBKPM Surakarta -

38 BBKPM Bandung -

39 BBKPM Makassar -

Usulan Remunerasi dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

akan dijadikan benchmark (patokan) dalam penyusunan Usulan

Remunerasi Satker BLU RS di lingkungan Ditjen BUK

(4) Penyusunan Juknis Satker Ditjen BUK

Sampai dengan saat ini untuk Petunjuk Teknis Satuan Kerja

Ditjen BUK yang sudah tersusun yaitu :

Permenkes No. 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif BLU

Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Permenkes No. 45 Tahun 2013 tentang Pola Tarif BLU

Balai Kesehatan di Lingkungan Ditjen BUK Kementerian

Kesehatan

Permenkes No. 4 Tahun 2013 tentang RBA Pedoman

Penyusunan RBA di Lingkungan Ditjen Bina Upaya

Kesehatan


(5) Pembinaan Satker di Bidang Pengelolaan Anggaran

Setelah DIPA Satker ditetapkan oleh Kementerian Keuangan,

maka Satker melaksanakan kegiatan berdasarkan DIPA yang

telah ditetapkan. Pelaksanaan aggaran Instansi Peerintah

harus mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil tersebut Ditjen Bina Upaya Kesehatan telah

melakukan pembinaan kepada Satker Pusat dan Daerah baik

melalui pertemuan maupun kunjungan ke Satker Daerah

(6) Pembinaan Badan Layanan Umum

Pembinaan Badan Layanan Umum (BLU) yang dilaksanakan di

lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan antara

lain Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan pelaksanaan

Pertemuan dengan mengundang seluruh satker. Monev dan

Pertemuan yang dilaksanakan terkait dengan Penyusunan Tarif

dan Remunerasi. Pertemuan dengan mengundang narasumber

dari lingkungan Ditjen BUK dan PPK BLU dengan tujuan untuk

mempercepat penyusunan Tarif dan Remunerasi Satker BLU

Rumah Sakit dan Balai.

Sedangkan kegiatan Monev yang dilaksanakan terkait dengan

Monev Remunerasi ke Satker BLU. Monev dilakukan dengan

mendatangi Satker yang terlebih dahulu Satker bersurat secara

resmi ke Ditjen BUK untuk permintaan Sosialiasi Remunerasi

kepada pegawai RS/Balai dan Tim Remunerasi dari RS/Balai

yang bersangkutan. Narasumber yang menyampaikan materi

Sosialisasi Remunerasi berasal dari Tim Pembina Remunerasi

di lingkungan Ditjen BUK dan dibantu dengan staf Bagian

Keuangan Ditjen BUK. Terdapat 17 (tujuh belas) satker yang

sudah dilakukan Monev terkait Sosialisasi Remunerasi yaitu :

RSUP Dr. M. Djamil Padang

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar

RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado

RSUP H. Adam Malik Medan


RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

RSUP Dr. Kariadi Semarang

RS Orthopedi Prof.Dr.R.Soeharso Surakarta

RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Bandung

RS Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga

RS Stroke Nasional Bukittinggi

Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo Bandung

RS Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

RS Kusta Tadjuddin Chalid Makassar

BBKPM Bandung

BBLK Makassar

(7) Pengadaaan Aplikasi Keuangan BUK Online

Aplikasi Keuangan BUK Online adalah aplikasi yang

memfasilitasi Satuan Kerja dalam melakukan pelaporan

keuangan dengan cara yang lebih mudah dan cepat karena

dapat dilakukan dimanapun diseluruh Indonesia sepanjang

terdapat koneksi internet yang memadai.

Aplikasi ini mencakup laporan alokasi dan realisasi anggaran,

target dan realisasi PNBP, rencana penarikan dana, posisi

saldo, dan akan dikembangkan seiring dengan perkembangan

kebutuhan informasi, yang dapat mempercepat dalam proses

pengambilan keputusan.

(8) Rumah Sakit Bergerak

Saat ini terdapat di 24 RSB di DTPK di seluruh Indonesia yang

telah beroperasi dan melayani kebutuhan pelayanan kesehatan

dasar maupun spesialisitik masyarakat di DTPK.

Pada Tahun 2013 terdapat 24 RSB di DTPK. Dengan rincian

sebagai berikut :

a) Tahun 2009, 1 RSB diserahkan biaya operasional kepada

pemda setempat.

b) Tahun 2011, 2 RSB diserahkan biaya operasional kepada

pemda setempat.


c) Tahun 2012, 1 RSB diserahkan biaya operasional kepada

pemda setempat

d) Tahun 2013, 10 RSB diserahkan biaya operasional kepada

pemda setempat.

Sehingga pada akhir tahun 2013 hanya terdapat 10 RSB yang

operasionalnya dibiayai oleh Kementerian Kesehatan.

b) Permasalahan :

(1) Tarif Pelayanan di Rumah Sakit dan Balai belum mendapatkan

penetapan Tarif Pelayanan dari Menteri Keuangan.

(2) Pemberian Remunerasi/Jasa Pelayanan kepada Pegawai

Rumah Sakit BLU dan Balai belum mendapatkan Persetujuan

dan Penetapan dari Menteri Keuangan.

(3) Belum dilakukannya sosialisasi Penggunaan Aplikasi Keuangan

BUK dan direncanakan akan dilakukan pada awal tahun 2014.


Belum terpenuhinnya dokter spesialis, tenaga anastesi,

petugas laboratrium, petugas radiologi pada RSB.

Kesulitan dalam mendapatkan obat dan reagen

Untuk RSB yang terletak di daerah kepulauan masih

terkendala peralatan komunikasi

Tidak adanya tenaga verifikator independen petugas

Jamkesmas


(1) Dalam rangka percepatan penetapan Tarif Layanan dan

Remunerasi Ditjen Bina Upaya Kesehatan telah melakukan

Penyusunan Tarif Layanan dan Remunerasi Satuan Kerja BLU

yang berkesinambungan bersama dengan Tim PPK BLU

Kementerian Keuangan untuk ditetapkan menjadi PMK.


(2) Pengadaaan Aplikasi Keuangan BUK Online

Diharapkan segera dilakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi

Keuangan BUK Online sehingga aplikasi tersebut dapat segera

dipergunakan oleh seluruh satker vertikal Ditjen BUK


Biro Kepegawaian segera memprioritaskan dokter spesialis,

tenaga anastesi, petugas laboratrium, petugas radiologi untuk

ditempatkan di RSB.

Diupayakan agar Pemerintah Daerah membantu dalam hal

pengadaan obat, ragen dan alat komunikasi di daerahnya

sehingga operasional RSB dapat berjalan lancar.

Ketiadaan petugas verifikator Jamkesmas di RSB yang

menyebabkan terhambatnya klaim jamkesmas harus segera

di selesaikan, karena telah banyak dilayaninya pasien

Jamkesmas (yang nantinya menjadi JKN) di RSB.

d) Anggaran :

Kegiatan pada Sub Bagian Anggaran pada Tahun 2013 terdiri dari

11 (sebelas) jenis kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

42.304.512.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 34.708.571.347

atau sebesar 82,04%.


2) Subbagian Perbendaharaan

Pada tahun 2013, Sub Bagian Perbendaharaan melaksanakan

kegiatan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kegiatan dengan total

alokasi anggaran sebanyak Rp.8.301.572.059.000,- dimana capaian

dari masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut:

Tabel 23 : Capaian Kegiatan Subbagian Perbendaharaan


6.325.409.000 4.234.561.780 66,95

294 Rekening

Satjer/KP

294 Rekening

Satjer/KP

6 Dokumen

Sanggah

Banding

6 Dokumen

Sanggah

Banding

2 Pembinaan Bendahara di Lingkungan Ditjen BUK 1 Dokumen 1 Dokumen 100 659.325.000 317.898.300 48,22

3 Penyelesaian Tindak Lanjut LHP 1 Dokumen 1 Dokumen 100 668.845.000 518.579.700 77,53

53 SK KPA 53 Dokumen

48 SK ORG 48 SK ORG

5 Percepatan Dan Penyusunan Realisasi Anggaran Satker Ditjen

BUK

1 Dokumen 1 Dokumen 100 80.000.000 80.000.000 100

6 Penataan Pertanggungjawaban Dokumen Keuangan Ditjen

BUK

1 Dokumen 1 Dokumen 100 610.510.000 476.046.200 77,98

7 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Ditjen BUK 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1.012.081.000 690.627.180 68,24

8 Peningkatan Kemampuan Petugas Bendahara Satker Ditjen

BUK

1 Dokumen 1 Dokumen 100 527.418.000 255.966.300 48,53

9 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 100 656.880.000 623.390.000 94,90

10 Honor Tim Pembina Perbendaharaan 1 Dokumen 1 Dokumen 100 107.040.000 44.600.000 41,67

11 Honor Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Satuan

Kerja

1 Dokumen 1 Dokumen 100 27.000.000 25.800.000 95,56

12 Honor Tim Pengelola Jamkesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 100 482.280.000 227.880.000 47,25

13 Honor ULP 7 Dokumen 7 Dokumen 100 590.660.000 460.080.000 77,89

Jamkesmas 8.276.272.950.000 8.229.946.740.073 99,44

14 Biaya Jaminan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 9.323 PKM 9.655 PKM 104 600.000.000.000 600.000.000.000 100

15 Pembayaran Klaim Jamkesmas Rujukan 1.218 RS 1.274 RS 104,6 6.216.672.950.000 6.170.346.740.073 99,25

16 Klaim Jampersal 9.323 PKM 9.655 PKM 104 1.459.600.000.000 1.459.600.000.000 100

Operasional RS Otak 15.002.400.000 10.218.763.400 68,11

Operasional dan Kegiatan Penunjang RS Brain Center 12.651.290.000 8.537.971.970 67,49

17 Dukungan Administrasi dan Operasional 50 Kegiatan 48 Kegiatan 96,00 9.996.425.000 6.558.228.118 65,61

18 Pertemuan Koordinasi 4 Kegiatan 3 Kegiatan 75,00 843.600.000 480.507.688 56,96

19 Pembuatan Taman 1 Dokumen 1 Dokumen 100 155.500.000 155.000.000 99,68

20 Pemenuhan Obat-Obatan dan Alkes Habis Pakai 8 Dokumen 8 Dokumen 100 1.450.865.000 1.187.282.600 81,83

21 Pengadaan Bahan dan Makanan Pasien RS 1 Dokumen 1 Dokumen 100 204.900.000 156.953.564 76,60


TARGET CAPAIAN

35,60

SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN

1 Penyelesaian Permasalahan Perbendaharaan Ditjen BUK 100 769.630.000

2

466.082.100 60,56

4 Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Satker Ditjen BUK 100 133.740.000 47.612.000


% ALOKASI TOTAL REALISASI % 6.325.409.000 4.234.561.780

66,95 Pendidikan dan Pelatihan 1.369.110.000 782.645.500 57,16

22 Pengenalan Standart International JCI 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100 185.880.000 180.210.000 96,95

23 Pengembangan Standart International JCI 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 181.380.000 174.164.000 96,02

24 Pelatihan tenaga Perawat diBidang Intensif Care Unit (ICU)

RSCM

2 Kegiatan 1 Kegiatan 50,00 40.000.000 22.000.000 55,00

25 Pelatihan Tenaga Perawat di Bidang Bedah Dasar 1 Kegiatan 0 Kegiatan - 33.750.000 -

26 Pelatihan Tenaga Perawat di Bidang Basic Trauma Cardiac

Life Support (BTCLS)

3 Kegiatan 1 Kegiatan 33,33 21.900.000 5.550.000 25,34

27 Pelatihan Tenaga Perawat di Bidang Penyusunan Usulan Riset

Kualitatif dalam Ilmu Kesehatan di UI


28 Inhouse Training Asuhan Keperawatan Stroke bagi perawat 1 Kegiatan 0 Kegiatan - 39.800.000 - -

29 Inhouse Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 43.700.000 35.530.000 81,30

30 Inhouse Training Penyusunan Grading Jabatan RS PON 1 Kegiatan 0 Kegiatan - 55.326.000 - -

31 Penyusunan Standar Prosedur Operasioanl (SPO) 1 Kegiatan 0 Kegiatan - 42.324.000 - -

32 Implementasi Standart JCI 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 162.580.000 158.221.000 97,32

33 Inhouse Training Basic Neurology Life Support (BNLS) Bagi

Perawat

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 123.150.000 74.850.000 60,78

34 Inhouse Training Advance Neurology Life Support (ANLS) Bagi

Dokter


35 Pengembangan SDM Manajemen Standarisasi International

(JCI)


36 Monitoring Kesiapan Penerapan Standar JCI (Banten & Jawa

Barat)


37 Penyusunan Perencanaan Diklat 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 30.750.000 27.089.750 88,10

38 Penyusunan Perencanaan SDM RS PON 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 43.450.000 - -

39 Evaluasi Diklat 1 Kegiatan 0 Kegiatan - 23.850.000 - -

Pengadaan RS Pusat Otak Nasional 982.000.000 898.145.930 91,46

40 Pengadaan Alat Pengolah Data untuk Operasional RS PON 1 Dokumen 1 Dokumen 100 197.400.000 194.535.000 98,55

41 Pengadaan Alat Penunjang Operasional Kantor 1 Dokumen 1 Dokumen 100 119.600.000 95.425.000 79,79

42 Pengadaan Peralatan Medik dan Non Medik 5 Dokumen 5 Dokumen 100 665.000.000 608.185.930 91,46

Operasional dan Kegiatan Penunjang Klinik Kementerian 3.971.300.000 2.928.939.700 73,75

43 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Dokumen 12 Dokumen 100 1.692.954.000 1.384.860.500 81,80

44 Pembentukan Tim Respon Cepat Unit Pelayanan Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 100 202.020.000 174.925.900 86,59

45 Medical Check Up Pegawai Kemkes 1 Dokumen 1 Dokumen 100 162.866.000 81.466.000 50,02

46 Peningkatan Kapasitas SDM 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1.435.205.000 1.086.750.200 75,72

47 Pertemuan Perencanaan dan Monitoring 1 Dokumen 1 Dokumen 100 478.255.000 200.937.100 42,01

8.301.572.059.000 8.247.329.004.953 99,35


TARGET CAPAIAN

TOTAL





Subbag Perbendaharaan melaksanakan 47 (Empat puluh tujuh) jenis

kegiatan, yaitu :

(1) Jamkesmas

- 1.274 Rumah sakit sebagai PPK telah menerima luncuran

dana Jamkemas Rujukan dan 497 Kabupaten/kota telah

menerima luncuran dana Pelayanan Dasar dan Jampersal


- Kartu Kepesertaan Jamkesmas tahun 2013 telah

Didistribusikan ke 497 Kabupaten/Kota

- Telah dilaksanakan Pembayaran Honor Panitia Penerima

dan Tim Pendistribusian Kartu Kepesertaan jamkesmas

kepada 450 Kabupaten/Kota

- Telah dilakukan pembayaran klaim ke dinas kesehatan

Kab/Kota yang sudah diverifikasi oleh P2JK untuk pelayanan

Jampersal secara cepat dan tepat

(2) Penyelesaian Permasalahan tentang Perbendaharaan Atas

Pelaksanaan Anggaran DIPA Menyelesaikan perijinan 294

rekening dari 49 UPT dan Kantor pusat melalui Kementerian

Keuangan dan KPPN, membuat tindak lanjut atas 6 kasus

sanggah banding dan Pemeriksaan kas Intern

(3) Pembinaan Perbendaharaan di Lingkungan Dit BUK Atas

Pelaksanaan Anggaran DIPA Telah dilaksanakan Pertemuan,

Monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan Pembinaan

perbendaharaan, Penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan

ganti rugi.

(4) Peningkatan Kemampuan Petugas Bendahara

Telah dilakukan pertemuan pada tanggal 4-6 Oktober 2013 di

Jogjakarta dengan jumlah peserta 93 orang

(5) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Program

Jamkesmas :

Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Manajemen

Kepesertaan pendistribusian kartu serta Percepatan

pembayaran Honorarium bagi Panitia Penerima dan Tim

Pendistribusian Kartu Kepesertaan Jamkesmas 2013

(6) Penyusunan Kepmenkes tentang penetapan pejabat pengelola

Anggaran atas pelaksanaan DIPA :

Tersusun 53 SK KPA dan 48 SK Organisasi Satker dan Kantor

Pusat.


(7) Penyelesaian tindak lanjut laporan hasil audit atas pelaksanaan

Anggaran DIPA :

Telah ditindaklanjuti LHP BPK sebanyak :

Temuan Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan

Semester I Tahun 2007-2010 :

8 Temuan

11 Rekomendasi

Denda Keterlambatan, Kemahalan Harga, Alkes Hasil

Pengadaan Tidak Diketahui Keberadaannya

Kerugian Negara sebesar Rp. 5.031.064.494,00 telah

ditindaklanjuti sebesar Rp.1.977.396.052,00 sehingga

masih terdapat saldo temuan sebesar Rp.

3.053.668.442,00

Temuan Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Subsidi dan

Belanja Lain-lain Tahun 2009 :

2 Temuan

2 Rekomendasi

Denda Keterlambatan Pengadaan Peralatan Ponek

sebesar Rp. 4.404.288.000

Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan

TA 2010

Sistem Pengendalian Intern (15 Temuan, 37

Rekomendasi)

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

(10 Temuan, 19 Rekomendasi)

Kerugian Negara sebesar Rp.14.559.800.741,36 telah


masih terdapat saldo Kerugian Negara sebesar

Rp.7.068.045.436,56.



TA 2011


Rekomendasi)





masih terdapat saldo Kerugian Negara sebesar

Rp.170.077.412.557,35.


TA 2012


Rekomendasi)





masih terdapat saldo Kerugian Negara sebesar Rp.

4.717.076.287,62.

Temuan Hasil Pemeriksaan BPKP tahun 2012

945 temuan telah ditindak lanjuti 215 temuan sisa 730

temuan

1210 Saran telah ditindak lanjuti 302 saran sisa 908

Kerugian Negara Rp 33.628.386.471,68 telah ditindak

lanjuti sebesar Rp 6.865.167.519,20 sehingga masih

terdapat saldo Kerugian Negara sebesar

Rp26.763.218.952,48

Temuan Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan Khusus tahun 2012:


1.284 temuan telah ditindak lanjuti 216 sisa temuan

1068

1.952 Saran telah ditindak lanjuti 417 sisa 1.535

Kerugian Negara Rp 3.393.160.030 ditindak lanjuti

sebesar Rp 3.393.160.030,- sisa Kerugian Negara Rp

9.077.828.725.62

b) Permasalahan :

(1) Jumlah tenaga cukup banyak namun tidak semua memenuhi

kualitas yang diperlukan.

(2) Koordinasi dan kerjasama antar bagian masih kurang

(3) Tata Ruang kerja belum tertata dengan baik

(4) Sebagian besar computer dan laptop memerlukan peremajaan

dan dari sisi jumlah masih kurang guna mendukung

terlaksananya proses kerja

(5) Jumlah lemari arsip/ruang penyimpanan dokumen masih

kurang memadai sehingga ruangan terkesan tidak rapi karena

berkas tidak tersusun dengan baik


(1) Perlunya dilakukan penambahan SDM melalui proses analisa

kebutuhan SDM untuk masing-masing Bagian;

(2) Perlunya diadakan pertemuan koordinasi antar bagian dalam

proses analisa kebutuhan SDM di masing-masing Bagian;

(3) Perlunya diadakan minimal 2 kali dalam setahun berupa

Capacity Building serta pertemuan koordinasi peningkatan

kemampuan SDM khususnya di lingkungan Kantor Pusat

Sekretariat Ditjen BUK


(4) Penataan sarana prasarana kantor sehingga diketahui

kebutuhan dari masing-masing bagian apakah sudah terpenuhi

guna mendukung terlaksananya pekerjaan

d) Anggaran :

Kegiatan pada Sub Bagian Perbendaharaan pada tahun anggaran

2013 terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) jenis kegiatan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp 8.301.572.059.000,- dan dapat direalisasikan

sebesar Rp8.247.329.004.953,- atau sebesar 99,35%.

3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi

Pada tahun 2013, Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi

melaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kegiatan, dengan total alokasi

anggaran sebanyak Rp 4.314.844.000 dimana capaian dari masing-

masing kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 24 : Capaian Kegiatan Subbagian Verifikasi dan Akuntansi


1 Sosialisasi Software Aplikasi SAK 32 Prov 30 Prov 94 202.455.000 198.678.050 98,13

2 Pembinaan Pengelolaan Piutang 31 RS BLU 10 RS BLU 32 216.405.000 113.877.450 52,62

3 Penyusunan Laporan Keuangan Eselon I 624 Satker 624 Satker 100 3.002.551.000 2.807.620.346 93,51

4 Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan 15 Prop 12 Prop 80 309.343.000 149.727.200 48,40

5 Penyusunan Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran 1 Buku 1 Buku 100 158.095.000 140.980.550 89,17

6 Peningkatan Kemampuan Petugas Akuntansi 39 BLU 39 BLU 100 348.595.000 229.782.800 65,92

7 Honorarium Tim Akuntansi UAPPA-E1 12 BL 12 BL 100 77.400.000 62.400.000 80,62

4.314.844.000 3.703.066.396 85,82 TOTAL

TARGET CAPAIAN

SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI3






Subbag Verifikasi dan Akuntansi melaksanakan 7 (tujuh) jenis

kegiatan, yaitu :


(1) Sosialisasi software aplikasi SAK terbaru tingkat Satker

Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pelatihan

kepada petugas akuntansi di satuan kerja Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan bagaimana cara menggunakan aplikasi

Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).

Kegiatan dilaksanakan sehubungan dengan satker TP yang

tidak setiap tahun mendapat anggaran dari Kemenkes dan

petugasnya sering berganti.

Selama tahun 2013, Sosialisasi dilaksanakan bekerja sama

dengan Dinas Kesehatan Propinsi dan telah dilaksanakan

sesuai dengan yang dianggarkan. Realisasi penyerapan

anggaran adalah sebesar Rp.198.678.050 atau 98,13% dari

alokasi yang sebesar Rp.202.455.000,-

(2) Pembinaan Pengelolaan Piutang

Tujuan dari kegiatan Pembinaan Pengelolaan Piutang adalah

untuk memperbaiki sistem pengelolaan piutang di rumah sakit

yang sampai saat ini masih belum tertata. Kegiatan pertemuan

pengelolaan piutang dengan rumah sakit yang sudah

dijadwalkan tidak dapat direalisasikan karena anggaran yang

ada digunakan untuk pertemuan dengan satker Tugas

Pembantuan yang dilaksanakan pada bulan November 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyerapan anggaran

menjadi tidak optimal dan hanya bisa direalisasikan sebesar

Rp.113.877.450 atau 52,62% dari alokasi Rp.216.405.000

(3) Penyusunan Laporan Keuangan Eselon I

Sesuai dengan PMK Nomor 171 tahun 2007 tentang Sistem

Akuntansi Pemerintahan Pusat, Ditjen Bina Upaya Kesehatan

wajib menyusun Laporan Keuangan tingkat Eselon I. Pada

tahun 2013, dilakukan pertemuan penyusunan Laporan

Keuangan TA 2012 dengan mengundang seluruh satuan kerja

Ditjen BUK sebanyak 6 Kantor Pusat, 45 Kantor Daerah, 33

Dekonsentrasi, 346 Tugas Pembantuan, dan 1 Urusan


Bersama. Dari 33 Satker penerima dana Dekonsentrasi,

terdapat 6 Satker yang juga menerima Dana Tugas

Pembantuan, yaitu Dinkes Propinsi Riau, Kalimantan Barat,

Lampung, NTT, Papua, dan Bengkulu Sehingga total Satker

Penerima DIPA berjumlah 424 Satker. Pertemuan dilaksanakan

bersama dengan auditor Inspektorat Jenderal yang melakukan

reviu atas laporan keuangan satuan kerja.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Kementerian Kesehatan TA 2012, BPK memberikan opini

Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP

DPP). Opini ini merupakan peningkatan dari opini tahun lalu

yang Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Pertemuan penyusunan laporan keuangan dijadwalkan untuk

diselenggarakan 4 kali setahun, yaitu untuk menyusun laporan

tahunan, laporan triwulan I yang sekaligus perbaikan untuk

audited, Semester I dan Triwulan III. Namun untuk tahun 2013

pertemuan Triwulan III tidak dilaksanakan karena anggaran

digunakan untuk mengundang satker Tugas Pembantuan yang

dilaksanakan pada bulan November.

Realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini adalah

sebesar Rp.2.807.620.346,- atau 93,51% dari alokasi

Rp.3.002.551.000,-

(4) Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan

Kegiatan ini diselenggarakan untuk membina satuan kerja yang

mempunyai permasalahan dalam penyusunan laporan

keuangan, baik untuk UPT Vertikal maupun Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan. Kegiatan dilakukan dengan mengundang

atau mendatangi satker yang mempunyai permasalahan. Pada

tahun 2013, realisasi dari kegiatan ini adalah untuk membantu

satker TP dalam menyelesaikan laporan tahunan dan semester.

Penyerapan dari kegiatan ini adalah sebesar Rp.149.727.200

atau 48,40% dari alokasi Rp.309.343.000 atau 48,40%.


(5) Penyusunan Buku Alokasi dan Realisasi Anggaran

Penyusunan Buku Alokasi dan Realisasi Anggaran tahun 2012

(Audited) bertujuan untuk memberikan informasi mengenai

alokasi dan realisasi Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

yang terdapat di 6 Kantor Pusat, 45 Kantor Daerah, 33

Dekonsentrasi, 346 Tugas Pembantuan, dan 1 Urusan

Bersama. Total alokasi Ditjen BUK tahun 2012 adalah

Rp.21.876.967.294.000 dengan total realisasi belanja sebesar

Rp.20.489.221.346.980 atau 93,66%.

Kegiatan penyusunan buku Alokasi Realisasi ini terealisasi

sebesar Rp.140.980.550 dari alokasi Rp.158.095.000 atau

89,17%

(6) Peningkatan Kemampuan Petugas Akuntansi

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Petugas Akuntansi

dilaksanakan melalui dua pertemuan, yaitu pertemuan khusus

untuk petugas akuntansi Balai di Palembang dan pertemuan

untuk seluruh BLU di Semarang sehubungan dengan

pemberlakuan pedoman akuntansi BLU yang baru.

Realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini adalah

Rp.229.782.800 dari alokasi Rp.348.595.000 atau 65,92%

(7) Honorarium Tim UAPPA E1

Sehubungan dengan penyelenggaraan Unit Akuntansi

Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I Ditjen Bina Upaya

Kesehatan, diberikan honor sesuai dengan Standar Biaya

Umum TA.2013.

Realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar Rp.62.400.000

dari alokasi 77.400.000 atau 80,62%.


b) Permasalahan :

Permasalahan dari Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi adalah

sebagai berikut :

1. Satuan kerja penerima dana APBN dari bagian anggaran

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (02404) pada tahun

2012 adalah 424 satker sehingga Sub Bag Verifikasi dan

Akuntansi harus melakukan inventarisasi, verifikasi dan

kompilasi data dari 424 laporan keuangan. Jumlah laporan

keuangan yang harus di verifikasi tidak sebanding dengan

jumlah staf yang ada.

2. Jumlah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan

akuntansi hanya berjumlah lima orang, dimana dua orang

dengan kondisi kesehatan yang sering sakit.

3. Jaringan internet sering mati padahal untuk penyusunan laporan

keuangan banyak data yang dikirim melalui email.


1. Penambahan SDM dengan pendidikan akuntansi sehingga bisa

melaksanakan tugas pokok dan fungsi akuntansi terutama terkait

dengan laporan keuangan.

2. Agar jaringan internet distabilkan terutama pada saat

penyusunan laporan keuangan tahunan karena banyak data

yang dikirim melalui email untuk mempercepat penyelesaian

laporan.

d) Anggaran :

Kegiatan pada Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi pada tahun

anggaran 2013 terdiri dari 7 (tujuh) jenis kegiatan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.4.314.844.000 dan dapat direalisasikan

sebesar Rp.3.703.066.396 atau sebesar 85,82%


d. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

1) Subbagian Kepegawaian

Pada tahun 2013, Sub Bagian Kepegawaian melaksanakan

sebanyak 16 (enam belas) kegiatan, dengan total alokasi anggaran

sebanyak Rp. 2.036.245.000,- dimana capaian dari masing-masing

kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 25 : Capaian Kegiatan Subbagian Kepegawaian


1Peningkatan Kemampuan SDM Bagian

Kepegawaian dan Umum150 Orang 130 Orang 87 247.000.000 171.750.000 69,53

2Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Tenaga

Berdasarkan Analisa Beban Kerja1 dokumen 1 dokumen 100 158.340.000 124.197.900 78,44

3Fasilitasi Penyusunan Formasi CPNS RS/UPT

Vertikal Ditjen BUK1 dokumen 1 dokumen 100 85.730.000 76.920.900 89,72

4

Fasilitasi Pengangkatan dan Pelantikan Jabatan

Struktural Kantor Pusat dan RS/UPT Vertikal

Ditjen BUK


5Sosialisasi PP 53 Th 2010 tentang Disiplin PNS di

lingkungan Kantor Pusat Ditjen BUK1 Laporan 1 Laporan 100 69.700.000 65.735.000 94,31

6Fasilitasi Pemuktahiran Data Kepegawaian

Ditjen BUK1 Laporan 1 Laporan 100 259.650.000 234.478.800 90,31

7 Fasilitasi Ujian Dinas di Lingkungan Ditjen BUK 1 Laporan 1 Laporan 100 48.500.000 46.658.600 96,20

8Verifikasi Tanda Penghargaan Pembangunan

Bid. Kes. Ditjen BUK2 Laporan 2 Laporan 100 78.860.000 72.323.600 91,71

9Penyelesaian Masalah-Masalah Kepegawaian

Ditjen BUK1 Laporan 1 Laporan 100 53.960.000 49.669.900 92,05

10 Bimtek PAK di RS/UPT vertikal Ditjen BUK 10 Laporan 10 Laporan 100 57.540.000 50.811.800 88,31

11 Penyelesaian PAK dan KP Terpadu (Samsat) 2 Laporan 2 Laporan 100 96.800.000 81.347.800 84,04

12 Tim Penilai Sekretariat 1 Laporan 1 Laporan 100 128.505.000 36.579.500 28,47

13 Tim Penilai 1 Laporan 1 Laporan 100 113.045.000 35.699.500 31,58

14 Monitoring dan Evaluasi Angka Kredit 1 Laporan 1 Laporan 100 155.735.000 132.678.800 85,20

15Pemberkasan dan Investigasi di Lingk. UPT

Vertikal Ditjen BUK60 Kasus 100 Kasus 167 182.000.000 178.813.500 98,25

16 ISO 9001: 2008 1 Dokumen 1 Dokumen 100 66.440.000 57.250.000 86,17

2.036.245.000 1.584.350.800 77,81 TOTAL


1

TARGET CAPAIAN

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN



(1) Peningkatan Kemampuan SDM Bagian Kepegawaian dan

Umum.

Kegiatan Peningkatan Kemampuan SDM yang bisa dilakukan

dalam kurun tahun 2013 dengan target 150 orang dalam kurun

waktu 1 tahun dapat tercapai 140 orang yang dapat ditingkatan

kemapuannya. Berbagai Kegiatan dilakukan dalam bentuk


Workshop, Seminar, terkait dengan rancangan penilaian

Prestasi Kerja PNS.

(2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Tenaga berdasarkan

Analisa Beban Kerja.

Kegiatan Penyusunan Kebutuhan Tenaga yang mengacu pada

Analisa Beban Kerja dilakukan untuk mendapatkan sebuah

gambaran terhadap kebutuhan SDM yang dituangkan dalam

bentuk dokumen. Dokumen ABK sebagai dasar untuk

menyusun rancangan Formasi CPNS di Tahun berjalan.

(3) Fasilitasi Penyusunan Formasi CPNS RS/UPT Vertikal Ditjen

Bina Upaya Kesehatan.

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan CPNS adalah sebuah diskusi

interaktif yang dikemas dalam sebuah pertemuan yang

menghasilkan sebuah kesepakatan data tentang CPNS yang

dibutuhkan baik di RS/Vertikal Diten Bina Upaya Kesehatan.

(4) Fasilitasi Pengangkatan dan Pelantikan Jabatan Struktural

Kantor Pusat dan RS/UPT Vertikal Ditjen Bina Upaya

Kesehatan.

Kegiatan pengangkatan dan pelantikan jabatan struktural di

lingkungan kantor pusat dan RS/UPT Vertikal pada tahun 2013

telah dilakukan serangkaian kegiatan pengangkatan dan

pelantikan sebanyak 3 kali kegiatan dari 4 kali kegiatan yang

direncanakan.

(5) Sosialisasi PP. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

Dilingkungan Kantor Pusat Ditjen Bina Upaya Kesehatan.

Kegiatan Sosialisasi PP53 berupa pertemuan yang dihadiri oleh

seluruh Karyawan dilingkungan Bina Upaya Kesehatan dengan

sasaran adanya persamaan persepsi terait disiplin pegawai.


Kegiatan ini meliputi Upaya penertiban budaya kerja dan

perilau kerja pegawai.

(6) Fasilitasi Pemutahiran Data Kepegawaian Ditjen Bina Upaya

Kesehatan.

Kegiatan Fasilitasi Pemutahiran Data Kepegawaian Ditjen Bina

Upaya Kesehatan berupa pembaharuan data secara eletronik /

manual untuk pemenuhan kebutuhan administrasi. Sehingga

sasaran dari pemuktahiran data yang dimaksud sepenuhnya

dapat terpenuhi secara general.

(7) Fasilitasi Ujian Dinas Dilingkungan Ditjen Bina Upaya

Kesehatan.

Kegiatan Fasilitasi ujian dinas PNS selama kurun waktu tahun

2013 sebanyak 1 kali pada bulan Juni. Kegiatan ini berupa

pemantauan dan pengawasan serta pelaksanaan pengawasan

ujian dinas, peserta yang berhasil difasilitasi sebanyak 154

pegawai dan dinyatakan lulus.

(8) Verifikasi Tanda Penghargaan Pembangunan Bidang

Kesehatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan

Kegiatan Verifikasi Tanda Penghargaan Pembangunan Bidang

Kesehatan. Kegiatan ini melakukan investigasi terhadap calon

penerima penghargaan dibidang Kesehatan yang terpilih,

selanjutnya oleh Tim dilakukan penilaian untuk mengetahui

tingkat kelayakan dalam memperoleh penghargaan Ksatria

Bakti Husada bagi perorangan, Manggala Karya Bakti Husada

dan Mitra Bakti Husada bagi Institusi.

(9) Penyelesaian Masalah-Masalah Kepegawaian Ditjen Bina

Upaya Kesehatan.

Kegiatan Penyelesaian Masalah-masalah Kepegawaian Dalam

kurun tahun 2012 permasalah kepegawaian yang ada

lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan baik di


Kantor Pusat maupun RS/UPT Vertikal yang teradministrasi

sejumlah 198 kasus. Yang dapat terselesaikan 130 kasus,

dalam proses berjalan 40 kasus dan belum selesai 28 kasus

karena terbentur data pendukung yang kurang dan atau tidak

lengkap.

(10) Bimtek PAK di RS/UPT Vertikal Ditjen Bina Upaya Kesehatan

Kegiatan Bimtek PAK di RS/UPT Vertikal Ditjen Bina Bentuk

pelaksanaan kegiatan pada daerah terpilih baik secara regional

terhadap 7 propinsi pada tahun 2013, bentuk kegiatan yang

dilakukan berupa bimbingan teknis dan administrasi,

penggunaan teknologi berbasis internet maupun permasalahan

dan kendala yang muncul di lapangan terkait proses

penyusunanusulan PAK.

(11) Penyelesaian PAK/KP Terpadu (Samsat)

Kegiatan penyelesaian administrasi pengajuan usulan penilaian

angka kredit bagi pemangku jabatan fungsional dilakukan

dengan metode Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

(Samsat) yang dikerjakan secara terpadu oleh Tim Sekretariat

PAK, dengan target penyelesaian usulan administrasi PAK

secara benar dan tepat waktu. Dari hasil kegiatan Samsat yang

dilakukan 2 kali selama tahun 2013, di periode April dan

Oktober ini merupakan solusi yang ditempuh untuk

menyelesaikan proses administrasi dari usulan yang masuk

namun belum terselesaikan pada tahun berjalan dan atau

periode semester (April dan Oktober), sehingga target PAK

terbit tepat waktu yang nantinya dapat diajukan sebagai salah

satu lampiran dasar pengajuan kenaikan pangkat fungsional.

(12) Monitoring dan Evaluasi Angka Kredit.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Angka Kredit di

laksananakan untuk mengetahui tingkat kesulitan / kegagalan

didalam proses pengajuan administrasi kenaikan angka kredit .


secara konvensional. Beberapa kendala di peroleh dalam

pemantauan dan evaluasi ini.

(13) Pemberkasan dan Investigasi di Lingkungan UPT Vertikal Ditjen

Bina Upaya Kesehatan.

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan untuk penyelesaian

permasalahan kepegawaian, dimana Kegiatan ini bersifat

investigasi langsung berdasarkan perintah pimpinan dalam

kasus tertentu. Permasalahan kepegawaian dilingkungan UPT

vertikal yang perlu di investigasi sejumlah kurang lebih 10

kasus.

(14) Pelaksanaan ISO 9001 : 2008

Kegiatan ini berupa rapat persiapan untuk pelaksanaan

kegiatan ISO 9001:2008, dimana kegiatan ini menghasilkan

rancangan dokumen untuk mempersiapkan pelaksanaan

kegiatan mempertahankan sertifikasi akreditasi.

b) Permasalahan :

(1) Dalam pertemuan Peningkatan Kemampuan SDM, output

kegiatan tercapai terjadi efiensi harga dipengaruhi oleh jumlah

peserta yang dianggarkan dengan jumlah peserta hadir/peserta

yang mengikuti kegiatan tersebut berbeda.

(2) Kegiatan Pengangkatan dan Pelantikan Jabatan Struktural

untuk Kantor Pusat dan RS/UPT Vertikal Ditjen Bina Upaya

Kesehatan, output kegiatan tidak tercapai dari 4 kali kegiatan

rencana pelantikan. Kegiatan hanya dilakukan 3 kali

pelantikan, karena ini berhubungan dengan hasil sidang Tim

Baperjakat dan berhubungan langsung dengan anggaran

pelaksanaan Pelantikan tersebut.


c) Usul Pemecahan Masalah:

Peserta pertemuan kegiatan disesuaikan dengan anggaran yang

telah disediakan sesuai dengan DIPA.

d) Anggaran :

Kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian pada tahun anggaran 2013

terdiri dari 16 (enam belas) jenis kegiatan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 2.036.245.000 dan dapat direalisasikan

sebesar Rp. 1.584.350.800 atau sebesar 77,81%. Sisa anggaran

yang tidak direalisasikan dikarenakan Honor output kegiatan yang

tidak terserap sepenuhnya serta terdapatnya efisiensi

penggunaan anggaran.

2) Subbagian Tata Usaha dan Gaji


teknis pada TA 2013, Subbag Tata Usaha dan Gaji melaksanakan

15 (lima belas) kegiatan:

Tabel 26 : Capaian Kegiatan Subbagian Tata Usaha dan Gaji


SUB BAGIAN TATA USAHA DAN GAJI

1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 Laporan 1 Laporan 100 73.136.931.000 55.556.476.178 75,96

2 Penyelesaian Administrasi Gaji PNS 1 Laporan 1 Laporan 100 82.620.000 35.440.000 42,90

3 Validasi Data GPP dengan SIMKA 1 Laporan 1 Laporan 100 22.350.000 21.350.000 95,53

4 Penghitungan Rencana Belanja Mengikat 1 Laporan 1 Laporan 100 24.200.000 22.264.000 92,00

5Peningkatan Keterampilan Sekretaris Pimpinan & Pelaksana

TU1 Laporan 1 Laporan 100 104.044.000 98.040.000 94,23

6 Peningkatan Keterampilan Pelaksana E-Office 36 Orang 36 Orang 100 99.320.000 94.330.000 94,98

7 Peningkatan Keterampilan Pengelola Perpustakaan 28 Orang 28 Orang 100 77.700.000 67.330.000 86,65

8 Rapat Koordinasi Ketatausahaan 1 Laporan 1 Laporan 100 286.313.000 267.525.800 93,44

9 Penyusutan Arsip Sesditjen Bina Upaya Kesehatan 1 Laporan 1 Laporan 100 194.400.000 179.265.000 92,21

10 Penyusutan Arsip Ditjen Bina Upaya Kesehatan 1 Laporan 1 Laporan 100 381.210.000 359.962.300 94,43

11 Penyusutan Arsip Kabag Kepegawaian dan Umum 1 Laporan 1 Laporan 100 295.131.000 275.298.000 93,28

12 Fasilitasi Penciptaan Jabfung Arsiparis 56 Laporan 55 Laporan 98 856.250.000 760.002.375 88,76

13 Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Ketatausahaan 1 Laporan 1 Laporan 100 96.400.000 94.529.000 98,06

14 Honor Pengelola Belanja Pegawai 1 Laporan 1 Laporan 100 63.360.000 61.310.000 96,76

15 Honor Pengelola Arsip Aktif 1 Laporan 1 Laporan 100 109.800.000 55.500.000 50,55

75.830.029.000 57.948.622.653 76,42

TARGET CAPAIAN NO KEGIATAN

KELUARAN ANGGARAN

TOTAL

2





teknis pada TA 2013, Subbag Tata Usaha dan Gaji melaksanakan

15 (lima belas) Kegiatan yaitu :

(1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Terbayarnya gaji para pegawai Ditjen Bina Upaya Kesehatan

selama 12 bulan ditambah dengan gaji ke-13. Masih terdapat

kelebihan anggaran karena pada awal tahun gaji pegawai

UPT/Vertikal masih dibebankan pada anggaran Kantor Pusat

(2) Penyelesaian Administrasi Gaji PNS

Kegiatan Penyelesaian Administrasi Gaji. Kegiatan ini

menyelesaikan berkas-berkas kelengkapan administrasi terkait

dengan gaji, sehingga tersedia data yang akurat dari jumlah

948 pegawai dapat terselesaikan 638 pegawai

(3) Validasi Data GPP dengan SIMKA

Kegiatan Validasi data aplikasi GPP (Gaji Pokok Pegawai)

dengan SIMKA, dalam kegiatan ini dicross check antara data

pada aplikasi GPP dengan data yang terdapat di SIMKA,

sehingga antara data di aplikasi GPP dengan data di SIMKA

akan ter-update (terbaharui).

(4) Penghitungan Rencana Belanja Mengikat

Kegiatan Penghitungan Rencana Belanja Mengikat. Kegiatan

ini berupa pertemuan antara Ditjen Bina Upaya Kesehatan

dalam hal ini Kantor Pusat dengan UPT Vertikal guna

merencanakan penghitungan belanja mengikat (gaji) untuk

tahun berkutnya.

(5) Peningkatan Keterampilan Sekretaris Pimpinan dan Pelaksana

Tata Usaha

Peningkatan Keterampilan Sekretaris Pimpinan dan Pelaksana

Tata Usaha merupakan kegiatan yang berupa pertemuan yang


dihadiri oleh 40 peserta dari Kantor Pusat dan UPT Vertikal.

Dengan kegiatan ini diharapkan bisa menambah wawasan

pengetahuan dan meningkatkan keterampilan para sekretaris

pimpinan dalam membantu tugas pimpinan sehari-hari, serta

memberikan pedoman bagi para pelaksana Tata Usaha.

(6) Peningkatan Keterampilan Pelaksana E-Office

Kegiatan ini melibatkan para pengguna aplikasi E-Office di 5

(lima) direktorat dan 4 (empat) bagian di lingkungan Direktorat

Jenderal Bina Upaya Kesehatan dengan jumlah 36 peserta.

Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan dalam hal tata

persuratan, sehingga pekerjaan tata kelola persuratan lebih

cepat dan tepat, serta memudahkan dalam manajemen

persuratan.

(7) Peningkatan Keterampilan Pengelola Perpustakaan

Kegiatan Peningkatan Keterampilan Pengelola Perpustakaan

dilaksanakan dengan mengundang peserta dari UPT Vertikal,

jumlah peserta dalam pertemuan tersebut sebanyak 28 orang.

Kegiatan ini merupakan work shop tentang bagaimana cara

untuk meningkatkan keterampilan, wawasan dan pedoman bagi

pengelola perpustakaan dalam pelayanan kepustakaan.

(8) Rapat Koordinasi Ketatusahaan

Kegiatan Rapat koordinasi Ketatausahaan merupakan kegiatan

pertemuan antara para pengelola ketatausahaan yang ada di

Kantor Pusat dengan pengelola ketatausahaan yang ada di

UPT Vertikal untuk menyelesaikan/berbagi (sharing) terkait

berbagai permasalahan ketatausahaan.

(9) Penyusutan Arsip Setditjen Bina Upaya Kesehatan

Kegiatan penyusutan arsip Setditjen Bina Upaya Kesehatan

merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membenahi arsip-

arsip tahun 2010 yang ada di Setditjen Bina Upaya Kesehatan,


sehinga arsip tersusun secara rapi dan sesuai dengan kaidah

kearsipan

(10) Penyusutan Arsip Ditjen Bina Upaya Kesehatan

Kegiatan penyusutan arsip Ditjen Bina Upaya Kesehatan


arsip tahun 2010 yang ada di Ditjen Bina Upaya Kesehatan,

sehinga arsip tersusun secara rapi dan sesuai dengan kaidah

kearsipan

(11) Penyusutan Arsip Kabag Kepegawaian dan Umum

Kegiatan penyusutan arsip Kabag Kepegawaian dan Umum


arsip tahun 2010 yang ada di Bagian Kepegawaian dan Umum,

sehingga arsip tersusun secara rapi dan sesuai dengan kaidah

kearsipan

(12) Fasilitasi Penciptaan Jabfung Arsiparis

Kegiatan Fasiltasi Penciptaan Jabfung Arsiparis merupakan

kegiatan Diklat selama 30 hari yang diikuti oleh 27 peserta

Diklat Jabfung Arsiparis tingkat Ahli dan 28 peserta Diklat

Jabfung Arsiparis tingkat Terampil, peserta Diklat berasal dari

Kantor Pusat dan UPT Vertikal. Diharapkan para peserta Diklat

tersebut siap diangkat ke dalam Jabfung Arsiparis.

(13) Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Ketatausahaan

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan

Ketatausahaan merupakan kegiatan pembinaan terhadap

pelaksana ketatausahaan yang ada di UPT Vertikal, kegiatan ini

dilaksanakan di 9 (Sembilan) UPT Vertikal Ditjen Bina Upaya

Kesehatan.


b) Permasalahan :

Dalam hal penggajian masih terdapat kelebihan anggaran, hal ini

disebabkan karena:

(1) Pengajuan alokasi gaji pegawai pada awal tahun 2013 untuk

kebutuhan 948 pegawai

(2) Pada semester ke-2 (bulan Juli) alokasi gaji pegawai UPT

Vertikal sebanyak 310 Pegawai (CPNS angkatan tahun 2008

dan 2009) dipindahkan dari Kantor Pusat ke UPT Vertikal

masing-masing, sehingga pada semester ke-2 alokasi gaji

pegawai yang ada di Kantor Pusat tersisa untuk 638 pegawai

(3) Alokasi anggaran gaji pegawai sudah diatur dalam Sistem

aplikasi GPP (Gaji Pokok Pegawai), sehingga untuk pengajuan

penghitungan belanja pegawai harus diajukan selama satu

tahun, hal inilah yang menyebabkan sisa pada anggaran

belanja pegawai.


(1) Melakukan rekonsiliasi dan kroscek data antara aplikasi GPP

(Gaji Pokok Pegawai) dengan Aplikasi SIMKA.

(2) Dalam melakukan perencanaan penggajian harus

diperhitungkan dengan baik antara alokasi yang dibebankan di

Kantor Pusat dan alokasi yang dibebankan ke masing-masing

UPT Vertikal selama satu tahun, seihngga dapat menimimalisir

kekurangan maupun kelebihan anggaran belanja pegawai

d) Anggaran :

Kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha dan Gaji pada tahun

anggaran 2013 terdiri dari 15 (lima belas) jenis kegiatan dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 75.830.029.000,- dan dapat

direalisasikan sebesar Rp. 57.948.622.653,- atau sebesar 76,42%.


3) Subbagian Rumah Tangga

Pada tahun 2013, Sub Bagian Rumah Tangga melaksanakan

sebanyak 12 (dua belas) kegiatan, dengan total alokasi anggaran

sebanyak Rp 21.170.840.000,- dimana capaian dari masing-

masing kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 27 : Capaian Kegiatan Subbagian Rumah Tangga


1 Penyusunan Laporan BMN 1 Laporan 1 Laporan 100 2.968.020.000 2.865.393.617 96,54

2Pembinaan Pengelola & Penatausahaan BMN di

Lingk. Ditjen BUK13 RS 13 RS 100 324.300.000 278.211.500 85,79

3Fasilitasi Usulan Penghapusan BMN di

Lingkungan Ditjen BUK15 RS 10 RS 67 132.650.000 74.740.000 56,34

4 Sosialisasi Software SIMAK BMN Ditjen BUK 8 PROP 5 PROP 63 94.440.000 63.924.000 67,69

5Penyelesaian Masalah-Masalah & Inventarisasi

BMN Ditjen BUK12 RS 8 RS 67 48.480.000 44.140.000 91,05

6Penyelesaian Administrasi dan Percepatan

Hibah BMN di Lingkungan Ditjen BUK20 PROP 16 PROP 80 947.750.000 736.513.800 77,71

7 Operasional Pimpinan (Set) 4 Laporan 4 Laporan 100 3.337.650.000 3.002.124.148 89,95

8Peningkatan Kinerja Ditjen Bina Upaya

Kesehatan4 Laporan 3 Laporan 75 2.154.300.000 1.268.628.700 58,89

9Penyelenggaraan Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran3 Paket 3 Paket 100 10.243.450.000 8.917.334.238 87,05

10 Kontrak Service Mesin Foto Copy 7 UT 5 UT 71 300.000.000 141.435.000 47,15

11 Honor Pegawai Teknis Sekretariat Ditjen BUK 12 BLN 12 BLN 100 331.800.000 323.750.000 97,57

12 Honor Konsultan 10 BLN 10 BLN 100 288.000.000 145.500.000 50,52

21.170.840.000 17.861.695.003 84,37 TOTAL

SUB BAGIAN RUMAH TANGGA


3

TARGET CAPAIAN





Subbag Rumah Tangga melaksanakan 12 (dua belas) jenis kegiatan,

yaitu :

(1) Penyusunan Laporan BMN

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : pertemuan dalam rangka

penyusunan laporan BMN Tahunan 2012, Semester I tahun

2013 dan Semester II tahun 2013 baik satker Vertikal, DK/TP

dilingkungan Ditjen Bina Upaya kesehatan, dan Support data

penyusunan laporan BMN tingkat kemenkes bersama Biro


keuangan dan BMN guna menghasilkan Laporan BMN tingkat

Eselon I yang Akuntabel.

(2) Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan BMN di

lingkungan Ditjen BUK

Kegiatan yang dilakukan selama tahun anggaran 2013 yaitu

Konsinyasi Pertemuan Pengelola BMN di lingkungan kantor

pusat yang bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola BMN

khususnya di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Bina

Upaya Kesehatan, disamping itu melakukan monitoring dan

pendampingan penatausahaan untuk satker Vertikal di

lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan.

(3) Fasilitasi Usulan Penghapusan BMN di lingkungan Direktorat

Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembuatan Rekomendasi

persetujuan Eselon I untuk proses usulan penghapusan BMN

yang didahului dengan melakukan cek fisik BMN yang diajukan

untuk proses penghapusan ke satker, kemudian pembentukan

panitia penghapusan yang melibatkan satker, Unit Eselon I dan

Biro Keuangan dan BMN. Usulan penghapusan yang telah

selesai sampai dengan terbitnya surat Rekomendasi

persetujuan Eselon I sebanyak 15 satker.

(4) Sosialisasi Software SIMAK BMN Ditjen Bina Upaya Kesehatan

Kegiatan yang dilakukan melakukan sosialisasi Aplikasi SIMAK

BMN Update terbaru dan Aplikasi SIMANTAP ke satker di

lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan baik

satker Vertikal, DK/TP, kegiatan ini lebih difokuskan ke satker

penerima dana Tugas pembantuan. Dalam tahun 2013 telah

dilakukan Sosialisasi SIMAK ke 5 provinsi terpilih.

(5) Penyelesaian Masalah-Masalah & Inventarisasi BMN di

lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan


Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan penyelesaian

masalah BMN di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan.

(6) Penyelesaian Administrasi dan Percepatan Hibah BMN di

lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Kegiatan yang dilaksanakan melakukan Pertemuan 3 regional

proses percepatan Hibah dengan mengundang 80 satker TP

yang sudah mengajukan permohonan Hibah namun datanya

kurang lengkap, dengan adanya pertemuan ini diharapkan

satker dapat melengkapi berkasnya sehingga bisa diajukan

untuk proses selanjutnya, disamping itu juga melakukan

Inventarisasi kondisi BMN yang akan diajukan permohonan

Hibahnya ke satker yang belum mengajukan, dalam kegiatan ini

diharapkan setelah dilakukan Inventarisasi satker bisa langsung

mengajukan permohonan Hibahnya, jumlah Satker yang sudah

mengajukan permohonan Hibah s/d tahun 2013 sebanyak 472

satker.

(7) Operasional Pimpinan (Sekertariat)

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Operasional Pimpinan yaitu

Rapat Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya

kesehatan, Perjalanan Luar Negeri, Percepatan PHLN dan

Lintas Sektor. Dalam Rapat Kerja melibatkan seluruh pejabat

Struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan dimana dalam Rapat Kerja dibahas mengenai

rencana kegiatan TA 2014, serta monitoring kegiatan selama

TA 2013, Perjalanan Luar Negeri dilaksanakan sesuai perintah

dari atasan untuk menghadiri kegiatan yang berkaitan dengan

Tupoksi Ditjen BUK, kegiatan Percepatan PHLN lebih

difokuskan kepada monitoring proyek bantuan Luar Negeri

yang mengalami hambatan, kegiatan lintas sektor ditujukan

untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Unit lainnya

sebagai sharing pengetahuan.


(8) Peningkatan Kinerja Ditjen Bina Upaya Kesehatan

Kegiatan yang dilakukan menyelenggarakan pertemuan

konsinyasi seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, pertemuan

dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan SDM di

lingkungan Setditjen BUK, dalam pertemuan ini juga

disosialisasikan mengenai SKP yang merupakan pengganti dari

DP3 sebagai Indikator dalam penilaian Kinerja Pegawai.

(9) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Kegiatan yang merupakan penunjang dari seluruh kegiatan di

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dalam menjalankan

Tupoksinya. Output dari kegiatan ini yaitu laporan

Penyelenggaraan Operasional Perkantoran, Laporan Belanja

Barang Operasional Lainnya, Laporan Pemeliharaan dan

Peralatan dan mesin.

(10) Kontrak Service Mesin Foto Copy

Kontrak Service Mesin Foto Copy ditargetkan untuk keperluan

jasa pemeliharaan 7 Unit Mesin Foto copy namun hanya

dialokasikan penggunaannya 5 unit.

(11) Honor Pegawai Teknis Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Honor pegawai teknis digunakan untuk pembiayaan tenaga

Honorer Teknis di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal

Bina Upaya Kesehatan dengan jumlah tenaga honor teknis

sebanyak 14 orang.

(12) Honor Konsultan

Honor Konsultan digunakan untuk pembiayaan tenaga

Konsultan di bidang Keuangan, Konsultan di bidang

Administrasi Kepegawaian, di bidang Pengawasan Intern dan

Jasa Konsultan lainnya di lingkungan Sekretariat Direktorat

Jenderal Bina Upaya kesehatan


b) Permasalahan :

Sosialisasi Software SIMAK BMN yang semula ditargetkan untuk 8

provinsi hanya tercapai 5 provinsi, karena pada Semester II kegiatan

tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan kondisi .

Untuk kegiatan Penyelesaian administrasi Hibah yang semula

ditargetkan untuk 20 provinsi hanya tercapai 16 provinsi , hal ini

dikarenakan satker yang kita undang pada saat pertemuan 3

regional proses percepatan hibah hanya dihadiri oleh 16 provinsi .

Untuk kegiatan peningkatan kinerja hanya tercapai 3 laporan

dikarenakan dilakukan revisi pada object kegiatan dengan prediksi

akan terjadi/perubahan agenda kegiatan, dimana kegiatan akan

dilakukan/dijalankan berdassarkan perintah/instruksi langsung dari

pimpinan terkait, tetapi hingga akhir tahun anggaran tidak ada

perintah untuk melakukan kegiatan perjalanan luar negeri,

dikarenakan sesuatu hal.


Sosialisasi Software dapat diadakan pada semester-semester awal

sehingga seluruh satker yang ditargetkan bisa tercapai, sehingga

kemampuan SDM pengelola BMN dapat ditingkatkan terutama untuk

satker Tugas Pembantuan.

Proses Revisi anggaran tidak dilakukan menjelang akhir Tahun

anggaran, sehingga hasil revisi tidak dapat direalisasikan.

Adanya aturan baku mengenai Draft Pengajuan Hibah dari

kemenkeu sehingga proses Hibah dapat segera diselesaikan,

sehingga untuk pencatatannya bisa dikeluarkan dari Unit eselon I

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

d) Anggaran :

Kegiatan pada Sub Bagian Rumah Tangga pada tahun anggaran

2013 terdiri dari 12 (dua belas) jenis kegiatan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp 21.170.840.000,- dan dapat direalisasikan

sebesar Rp 17.861.695.003,- atau sebesar 84,37%.


B. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan terdiri dari 4 (empat) bagian sebanyak 221 orang, dengan

perincian sebagai berikut :

1 Bagian Program

dan Informasi 0 17 0 0 16 0 3 0 0 0 0 18 0 0 54

2 Bagian Hukum,

Organisasi, dan

Humas0 5 0 0 20 0 3 0 0 0 0 9 1 0 38

3 Bagian Keuangan0 6 0 0 19 0 12 2 0 0 0 9 1 0 49

4 Bagian

Kepegawaian dan

Umum

0 4 1 0 31 0 12 1 1 0 0 22 2 4 78

5 Sekretaris Ditjen

Bina Upaya

Kesehatan1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

1 32 1 0 87 0 30 3 1 0 0 58 4 4 221TOTAL

SMP SDD IV D III Akademi SM D II D INo

Nama Satuan

Organisasi

Pendidikan

JumlahS3 S2

Spesialis

1/2/A VA IV S1 SMA

Tabel 28 : Jumlah Pegawai Setditjen Bina Upaya Kesehatan Berdasarkan pendidikan.

A B C D Jumlah A B C D Jumlah A B C D Jumlah A B C D Jumlah

1 Bagian Program

dan Informasi 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 12 22 9 7 50 1 1 0 0 2 54

2 Bagian Hukum,

Organisasi, dan

Humas0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 12 12 5 3 32 1 3 0 0 4 38

3 Bagian Keuangan0 0 0 0 0 0 0 10 1 11 9 15 4 7 35 3 0 0 0 3 49

4 Bagian

Kepegawaian dan

Umum

0 0 0 0 0 3 0 6 11 20 14 21 6 15 56 0 2 0 0 2 78

5 Sekretaris Ditjen

Bina Upaya

Kesehatan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2

TOTAL0 0 0 0 0 3 0 19 13 35 48 70 24 32 174 5 6 0 1 12 221

III

Golongan

IVI II JumlahNama Satuan

OrganisasiNo

Tabel 29 : Jumlah Pegawai Setditjen Bina Upaya Kesehatan Berdasarkan Golongan

Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV

1 Bagian Program dan Informasi0 0 1 3 7 43 54

2 Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas0 0 1 3 4 30 38

3 Bagian Keuangan0 0 1 3 0 45 49

4 Bagian Kepegawaian dan Umum0 0 1 3 9 65 78

5 Sekretaris Ditjen Bina Upaya Kesehatan0 1 0 0 0 1 2

0 1 4 12 20 184 221TOTAL

No Nama Satuan Organisasi

Jabatan

JumlahStrukturalFungsional Staf

Tabel 30 : Jumlah Pegawai Setditjen Bina Upaya Kesehatan Berdasarkan Jabatan


2. Sumber Daya Anggaran

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dalam

melaksanakan tugas dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA Sekretariat

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2013 yang dapat

disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 31 : Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2013 berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Non Tugas dan Fungsi serta kegiatan lainya Per Sub Bagian di lingkungan Sekertariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

No Kegiatan Alokasi Realisasi %

Sekretariat 8.627.681.898.000 8.452.120.803.631 98,0

17.663.282.000 14.008.402.390 79,31

1 Sub Bagian Program 7.265.052.000 4.929.456.900 67,85

2 Sub Bagian Data dan Informasi 7.316.816.000 6.400.822.990 87,48

3 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 3.081.414.000 2.678.122.500 86,91

9.946.497.000 5.963.389.819 59,95

1 Sub Bagian Hukum 5.445.061.000 2.256.098.925 41,43

2 Sub Bagian Organisasi 2.564.950.000 2.040.514.150 79,55

3 Sub Bagian Humas 1.936.486.000 1.666.776.744 86,07

15.731.001.000 11.508.531.577 73,16

1 Sub Bagian Anggaran 5.090.748.000 3.570.903.401 70,14

2 Sub Bagian Perbendaharaan 6.325.409.000 4.234.561.780 66,95

3 Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi 4.314.844.000 3.703.066.396 85,82

99.037.114.000 59.394.747.356 59,97

1 Sub Bagian Kepegawaian 2.036.245.000 1.584.350.800 77,81

2 Sub Bagian Tata Usaha dan Gaji 75.830.029.000 57.948.622.653 76,42

3 Sub Bagian Rumah Tangga 21.170.840.000 17.861.695.003 84,37

8.400.162.204.000 8.292.232.026.219 98,72

1 Jamkesmas 8.276.272.950.000 8.229.946.740.073 99,44

2 Rumah Sakit Bergerak 37.213.764.000 31.137.667.946 83,67

3 RS Pusat Otak Nasional 15.002.400.000 10.218.763.400 68,11

4 Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes 3.971.300.000 2.928.933.700 73,75

5 Tunjangan Kinerja Ditjen BUK 67.701.790.000 17.999.921.100 26,59

85.141.800.000 72.301.053.989 84,92

1 Buffer Stock Alkes 9.505.000.000 7.654.792.589 80,53

2 Bantuan Fasyankes 29.995.922.000 27.930.870.000 93,12

3 Peningkatan sarpras BPHI 15.000.000.000 11.750.765.400 78,34

4 Pengadaan alkes RS DKT 9.385.300.000 7.409.503.000 78,95

5 Buffer Stock Ambulans 20.420.870.000 17.059.500.000 83,54

6 Pengadaan ambulans RS DKT 614.700.000 495.623.000 80,63

Kegiatan Lainnya

Bagian Program dan Informasi

Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas

Bagian Keuangan

Bagian Kepegawaian dan Umum

Non Tupoksi


Tabel 32 : Realisasi Belanja Per jenis Belanja

Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi %

1 Belanja Pegawai 152.633.301.000 87.547.953.973 57,36 140.838.721.000 55.541.189.504 39,44

2 Belanja Barang 299.080.780.000 187.465.067.552 62,68 298.827.858.000 225.629.743.634 75,50

3 Belanja Modal 1.804.082.000 1.631.255.920 90,42 89.215.319.000 75.708.366.590 84,86

4 Bantuan Sosial 7.187.253.768.000 7.119.442.101.800 99,06 8.098.800.000.000 8.095.241.503.903 99,96

2012 2013No Jenis Belanja

Tahun

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Barang Milik Negara Setditjen Bina Upaya Kesehatan

selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013, dapat dilaporkan

dalam bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable, Gabungan Intrakomtable

dan Ekstrakomtable, dan Aset lainya. Adapun laporan perkembangan

masing-masing Barang Milik Negara adalah sebagai berikut :

Tabel 33 : Realisasi Barang Milik Negara

Posisi Awal Posisi Akhir Posisi Awal Posisi Akhir

(1 Jan 2012) (31 Des 2012) (1 Jan 2013) (31 Des 2013)

BMN Intrakomptabel 728.200.212.740 733.150.750.463 733.150.750.463 798.405.555.163

BMN Ekstrakomptabel 111.954.900 77.764.900 77.764.900 81.739.980

BMN dan Gabungan Intra Ekstra 728.312.167.640 733.228.515.363 733.228.515.363 798.487.295.143

BMN Aset Lainya 12.014.495.400 13.078.101.320 13.078.101.320 14.104.801.320

Persediaan 48.363.716.147 47.827.080.241

Total BMN 740.326.663.040 794.670.332.830 746.306.616.683 860.419.176.704

Jenis Belanja

2012 2013


BAB IV

SIMPULAN

Pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

tahun 2013 dalam meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas-

tugas teknis dapat dilihat melalui hasil pengukuran pencapaian target tiap-tiap

indikator yang mendukung sasaran program Pembinaan Upaya Kesehatan sesuai

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 dan capaian dari

kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi di tiap-tiap Bagian/Subbagian.

Pada umumnya kinerja pelaksanaan kegiatan yang mendukung program-

program yang ada telah mendekati pencapaian sesuai target yang telah

direncanakan, adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain

diakibatkan keterlambatan dalam proses pencairan dan pertanggungjawaban

keuangan sehingga upaya optimalisasi sehingga upaya optimalisasi penyerapan

anggaran terkendala oleh alokasi waktu dan sumber daya manusia yang ada,

khusus untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa kendala yang dihadapi adalah

adanya Revisi DIPA yang baru dilakukan menjelang akhir tahun anggaran.

Seluruh kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Tahun 2013 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Program

Upaya Kesehatan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina

Upaya Kesehatan Tahun 2013.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat

komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja dimasa yang akan

datang.


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Struktural dilingkungan

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Keadaan

31 Desember 2013

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 : Perbandingan Output Warta dan Buletin Ditjen Bina Upaya

Kesehatan

Grafik 2 : Perbandingan perbandingan Anggaran Warta dan Buletin Ditjen

Bina Bina Upaya Kesehatan

Grafik 3 : Perbandingan Pengaduan Masyarakat Tahun 2011-2013

Grafik 4 : Perbandingan Anggaran Penanganan Opini Pada Pengaduan

Masyarakat

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Sekretariat

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2011–2013

Tabel 2 : Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Pagu Anggaran

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun

2013

Tabel 3 : Capaian Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Anggaran untuk

Peningkatan Sarana Prasarana UPT Vertikal

Tabel 4 : UPT yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya

Tabel 5 : Capaian Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria yang disusun

Tabel 6 : Capaian Kegiatan Pembayaran klaim pelaksanaan Jamkesmas

dasar di Puskesmas

Tabel 7 : Capaian Kegiatan Pembayaran Klaim kepada PPK Program

Jamkesmas

Tabel 8 : Capaian Kegiatan Subbagian Program

Tabel 9 : Capaian Kegiatan Subbagian Data dan Informasi


Tabel 10 : Capaian Kegiatan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

Tabel 11 : Capaian Kegiatan Subbagian Hukum

Tabel 12 : Capaian Kegiatan Subbagian Organisasi

Tabel 13 : Capaian Kegiatan Subbagian Hubungan Mayarakat

Tabel 14 : Perbandingan dari tahun 2011 s.d tahun 2013 dalam Penyusunan

dan Penerbitan Warta dan Buletin Bina Upaya Kesehatan

Tabel 15 : Perbandingan dari tahun 2011 s.d tahun 2013 dalam Penanganan

Pengaduan Masyarakat dan Opini Publik terhadap Pelayanan

Kesehatan

Tabel 16 : Perbandingan dari tahun 2011 s.d tahun 2013 dalam Kegiatan

Peliputan Acara Kedinasan di lingkungan Ditjen Bina Upaya

Kesehatan

Tabel 17 : Perbandingan dari tahun 2011 s.d tahun 2013 dalam Pengadaan

Alat Kerja Bagian Hukormas

Tabel 18 : Perbandingan dari tahun 2011 s.d tahun 2013 dalam Kegiatan

Peliputan Acara Kedinasan di lingkungan Ditjen Bina Upaya

Kesehatan

Tabel 19 : Capaian Kegiatan Subbagian Anggaran

Tabel 20 : Daftar UPT yang diusulkan Penetapan Tarif Kelas II

Tabel 21 : Daftar UPT ditetapkan besaran tarif pelayanannya menjadi

Peraturan Pemerintah

Tabel 22 : Daftar UPT diusulkan Remunerasi ke Kementerian Keuangan

Tabel 23 : Capaian Kegiatan Subbagian Perbendaharaan

Tabel 24 : Capaian Kegiatan Subbagian Verifikasi dan Akuntansi

Tabel 25 : Capaian Kegiatan Subbagian Kepegawaian

Tabel 26 : Capaian Kegiatan Subbagian Tata Usaha dan Gaji

Tabel 27 : Capaian Kegiatan Subbagian Rumah Tangga

Tabel 28 : Jumlah Pegawai Setditjen Bina Upaya Kesehatan Berdasarkan

pendidikan


Golongan



Jabatan

Tabel 31 : Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2013 berdasarkan Tugas dan Fungsi dan

Non Tugas dan Fungsi serta kegiatan lainya Per Sub Bagian di lingkungan

Sekertariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Tabel 32 : Realisasi Belanja Per jenis Belanja

Tabel 33 : Realisasi Barang Milik Negara





PENGUKURAN KINERJA

Unit Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun Anggaran : 2013

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Meningkatnya

dukungan

manajemen dan

pelaksanaan tugas

teknis lainnya pada

Program Pembinaan

Upaya Kesehatan

1. Jumlah Unit

Pelaksana Teknis

(UPT) Vertikal yang

ditingkatkan sarana

dan prasarananya

2. Jumlah rancangan

Norma, Standar,

Prosedur, dan Kriteria

yang disusun

3. Jumlah Puskesmas

yang memberikan

pelayanan kesehatan

dasar bagi penduduk

miskin di Puskesmas

4. Persentase RS yang

melayani pasien

penduduk miskin

peserta program

Jamkesmas

44 Satker

170 NSPK

9.323

Puskesmas

90%

(1.218 RS)

49 Satker

170 NSPK

9.655

Puskesmas

92,99%

(1.274 RS)

111%

100%

103,5%

103,3%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013 : Rp 8.627.681.898.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013 : Rp 8.452.120.803.631,- (98%)


UNIT ORGANISASI ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

UNIT ORGANISASI ESELON II : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN 2011 : 2013

% ALOKASI REALISASI %

44 49

UPT UPT

1 RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta 1 PT 1 PT 100% 1.343.164.597.000 1.317.698.317.504 98,10%

2 RSUP H. Adam Malik Medan 1 PT 1 PT 100% 607.817.561.000 575.279.007.545 94,65%

3 RSUP Fatmawati Jakarta 1 PT 1 PT 100% 552.623.981.000 537.915.961.572 97,34%

4 RSU DR. M.Husin Palembang 1 PT 1 PT 100% 452.774.788.000 433.365.178.193 95,71%

5 RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung 1 PT 1 PT 100% 770.036.600.000 755.688.713.649 98,14%

6 RSUP Sardjito Jogjakarta 1 PT 1 PT 100% 657.088.676.000 542.558.584.794 82,57%

7 RSUP Dr.Kariadi Semarang 1 PT 1 PT 100% 640.264.022.000 572.669.101.058 89,44%

8 RSU Sanglah Denpasar 1 PT 1 PT 100% 585.355.865.000 522.837.897.753 89,32%

9 RSUP Wahidin Sudiro Husodo 1 PT 1 PT 100% 456.889.393.000 424.322.540.082 92,87%

10 RSU Dr. M. Djamil Padang 1 PT 1 PT 100% 392.143.756.000 375.506.845.001 95,76%

11 RSU Persahabatan 1 PT 1 PT 100% 353.130.947.000 340.637.974.314 96,46%

12 RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 1 PT 1 PT 100% 188.212.348.000 143.759.755.348 76,38%

13 RSUP Prof. dr. R. D. Kandou Manado 1 PT 1 PT 100% 384.614.159.000 276.030.459.863 71,77%

14 RSU Ratatotok Buyat 1 PT 1 PT 100% 19.756.679.000 16.205.721.649 82,03%

15 RS Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta 1 PT 1 PT 100% 795.981.476.000 699.954.251.656 87,94%

16 RS Anak & Bunda Harapan Kita Jakarta 1 PT 1 PT 100% 283.652.501.000 259.853.144.001 91,61%

17 RS. Kanker Darmais Jakarta 1 PT 1 PT 100% 429.878.896.000 421.592.182.900 98,07%

18 RS Orthopedi Prof. Dr.R.Soeharso Surakarta 1 PT 1 PT 100% 142.492.012.000 133.295.749.782 93,55%

19 RS Mata Cicendo 1 PT 1 PT 100% 131.355.738.000 120.344.975.056 91,62%

20 RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta 1 PT 1 PT 100% 67.829.572.000 62.487.401.179 92,12%

21 RS Jiwa Dr. Marzoeki M Bogor 1 PT 1 PT 100% 171.985.060.000 124.631.244.086 72,47%

22 RS Jiwa Dr. Soeroyo Magelang 1 PT 1 PT 100% 124.486.677.000 107.790.084.796 86,59%

23 RS Jiwa DR. Radjiman Lawang 1 PT 1 PT 100% 104.114.128.000 94.543.435.847 90,81%

24 RSP Dr. M.Goenawan Partowidigdo - Cisarua 1 PT 1 PT 100% 83.127.871.000 74.776.592.872 89,95%

25 RS Paru DR.H.A.Rotinusulu Bandung 1 PT 1 PT 100% 49.016.712.000 40.667.288.072 82,97%

KEGIATAN

1. Fasilitasi Penyediaan Anggaran untuk

Peningkatan Sarana Prasarana UPT Vertikal di :

9.747.649.000.560 91,36%10.668.967.618.000 1 Meningkatnya dukungan

manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis

lainnya pada Program

Pembinaan Upaya

Kesehatan

1 Jumlah Unit Pelaksana Teknis

(UPT) vertikal yang ditingkatkan

sarana dan prasarananya

111%

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

NO SASARAN STRATEGIS TARGET CAPAIAN %KELUARAN (OUTPUT) ANGGARAN

TARGET CAPAIANINDIKATOR KINERJA



26 RS Paru Dr.Ario Wirawan Salatiga 1 PT 1 PT 100% 69.824.116.000 63.912.977.64591,53%

27 RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang 1 PT 1 PT 100% 41.125.138.000 38.047.639.24492,52%

28 RS Kusta Sitanala Tangerang 1 PT 1 PT 100% 94.624.600.000 89.044.048.40594,10%

29 RS Kusta Dr. Tadjuddin Chalid Makassar 1 PT 1 PT 100% 73.850.798.000 63.833.506.42086,44%

30 RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso Jakarta 1 PT 1 PT 100% 101.729.231.000 97.141.131.00995,49%

31 RS Stroke Nasional Bukit Tinggi 1 PT 1 PT 100% 113.049.902.000 108.912.036.86896,34%

32 RS Ketergantungan Obat Jakarta 1 PT 1 PT 100% 49.458.249.000 41.913.736.82984,75%

33 BBLK Jakarta 1 PT 1 PT 100% 21.695.066.000 19.386.833.89789,36%

34 BBLK Palembang 1 PT 1 PT 100% 21.420.477.000 19.654.140.24091,75%

35 BBLK Surabaya 1 PT 1 PT 100% 24.796.399.000 21.487.796.39986,66%

36 BBLK Makassar 1 PT 1 PT 100% 20.988.132.000 19.549.891.90693,15%

37 BBKPM Bandung 1 PT 1 PT 100% 43.420.965.000 39.782.325.83191,62%

38 BBKPM Surakarta 1 PT 1 PT 100% 26.839.623.000 21.468.874.99379,99%

39 BBKPM Makassar 1 PT 1 PT 100% 27.590.990.000 26.889.069.84397,46%

40 BPFK Jakarta 1 PT 1 PT 100% 22.251.929.000 19.970.823.41089,75%

41 BPFK Makassar 1 PT 1 PT 100% 14.123.465.000 10.779.114.45876,32%

42 BPFK Surabaya 1 PT 1 PT 100% 54.062.433.000 19.463.101.79636,00%

43 BPFK Medan 1 PT 1 PT 100% 10.667.571.000 7.725.506.15872,42%

44 BKMM Cikampek 1 PT 1 PT 100% 19.686.664.000 17.319.023.20787,97%

45 BKMM Makassar 1 PT 1 PT 100% 27.967.855.000 25.391.350.40190,79%

46 Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan BanjarBaru 1 PT 1 PT 100% 1.000.000.000 779.697.063 77,97%

47 Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta 1 PT 1 PT 100% 1.000.000.000 783.965.966 78,40%

48 RS Pusat Otak Nasional 1 PT 1 PT 100% 982.000.000 898.145.930 91,46%

49 Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes 1 PT 1 PT 100% 3.971.300.000 2.928.939.700 73,75%

KEGIATANANGGARAN

TARGET CAPAIANNO SASARAN STRATEGIS TARGET CAPAIAN %

KELUARAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA



9.323 9.655 104%

90% 92,99% 104,35%

KEGIATAN

99,25%

(1.218 RS) (1.274 RS)

PT 1 PT 100% 6.216.672.950.000 6.170.346.740.073 1

100% 600.000.000.000 600.000.000.000

4 Persentase RS yang melayani

pasien penduduk miskin peserta

program Jamkesmas

4 Pembayaran Klaim kepada PPK Program

Jamkesmas Rujukan

3 100%

630.800.000 125.497.000 19,89%

Jumlah Puskesmas yang

memberikan pelayanan kesehatan

dasar bagi penduduk miskin di

Puskesmas

3 Pembayaran klaim pelaksanaan Jamkesmas

dasar di Puskesmas

1 PT

2170 100%

(Puskesmas)

1 PT

100% 2.071.600.000 948.315.400 45,78%

Harmonisasi dan Legalisasi NSPK Bidang Upaya

Kesehatan

5 Draft 5 Draft 100%

Penyusunan peraturan Pelaksanaan UU tentang

kesehatan

20 Draft 20 Draft 2 Jumlah rancangan Norma,

Standar, Prosedur dan Kriteria

yang disusun

170

(Puskesmas)

ANGGARAN


KELUARAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA



4 4 100%

TUPOKSI SEKRETARIAT 8.627.681.898.000 8.452.120.803.631 98,0%

A BAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI 17.633.282.000 14.008.402.390 79,44%

Subbagian Program7.265.052.000 4.929.456.900 67,85%

DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM 1.904.950.000 1.133.597.600 59,51%

1 Penyusunan Juknis Perencanaan Program BUK 5 Paket 4 Paket 80% 816.400.000 336.685.000 41,24%

2 Advokasi dan Sosialisasi Program BUK 20 Dinkes

Propinsi/Kota/

Kab/RS

20 Dinkes

Propinsi/Kota/

Kab/RS

100% 101.000.000 100.837.300 99,84%

3 Rapat Konsultasi Program BUK 1 Paket 1 Paket 100% 357.970.000 228.815.300 63,92%

4 Penyusunan Rencana Kerja Program BUK 2 Paket 2 Paket 100% 477.580.000 342.260.000 71,67%

5 Honor Tim Perencanaan Program Pembinaan Upaya

Kesehatan

10 Paket 8 Paket 80% 152.000.000 125.000.000 82,24%

DOKUMEN PERENCANAAN ANGGARAN 2.624.735.000 2.055.592.100 78,32%

6 Penyusunan Usulan Anggaran Program BUK 3 Paket 2 Paket 67% 244.875.000 163.630.000 66,82%

7 Penyusunan Alokasi Program BUK 3 Paket 2 Paket 67% 90.720.000 53.680.000

8 Sosialisasi Software RKAKL 2014 1 Paket 1 Paket 100% 584.220.000 538.004.000 92,09%

9 Penyusunan RKAKL Program BUK 3 Paket 2 Paket 67% 454.170.000 226.273.600 49,82%

10 Penyusunan Profil Perencanaan Anggaran 1 Paket 1 Paket 100% 84.000.000 83.100.000 98,93%

5

Meningkatnya dukungan

manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya pada

Program Pembinaan Upaya

Kesehatan

Indikator Penunjang

Bagian Bagian

Kegiatan dukungan manajemen yang dilakukan di

Sekretariat dan masing-masing Bagian /

Subbagian

ANGGARAN


KELUARAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN



11 Pembinaan Perencanaan Anggaran ke Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 242.000.000 241.553.500 99,82%

12 Penyusunan Indikator Kinerja BLU 4 Paket 4 Paket 100% 501.550.000 455.946.000 90,91%

13 Inventarisasi Dokumen Perencanaan Program dan

Anggaran

2 Paket 1 Paket 50% 127.200.000 100.000.000 78,62%

14 Honor Tim Perencanaan Anggaran Prog. Pembinaan

Upaya Kes.

10 Paket 6 Paket 60% 296.000.000 193.405.000 65,34%

PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN BAG.

PROGRAM & INFORMASI

746.170.000 384.042.100 51,47%

15 Pertemuan perencanaan Anggaran DAK Elektronik 4 Paket 4 Paket 100% 746.170.000 384.042.100 51,47%

PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN BAG.

PROGRAM & INFORMASI

374.100.000 270.384.200 72,28%

16 Peningkatan Kinerja Karyawan Bagian Program dan

Informasi

1 Paket 1 Paket 100% 374.100.000 270.384.200 72,28%

PERENCANAAN SECARA ELEKTRONIK 851.560.000 733.237.300 86,11%

17 Perencanaan Pengembangan Sistem Perencanaan

Elektronik

1 Paket 1 Paket 100% 851.560.000 733.237.300 86,11%

PROGRAM DAN INFORMASI 96.017.000 95.208.500 99,16%

18 Alat Pengolah Data Perencanaan Program 1 Paket 1 Paket 100% 96.017.000 95.208.500 99,16%

PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI PERENCANAAN

PROGRAM DAN ANGGARAN

667.120.000 257.395.100 38,58%

19 Penyiapan Bahan RDP dengan DPR 1 Paket 1 Paket 100% 223.620.000 30.000.000 13,42%

20 Konsinyasi dan Koordinasi Produk BUK Tingkat

Kementerian

1 Paket 1 Paket 100% 314.000.000 182.395.100 58,09%

21 Penunjang Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Perencanaan

1 Paket 1 Paket 100% 129.500.000 45.000.000 34,75%

Subbagian Data dan Informasi 7.316.816.000 6.400.822.990 87,48%

1 Pertemuan Sosialisasi Case-Mix Dalam Rangka

Workshop Pengembangan dan Implementasi INA-

CBG Dengan Tema " Development of News INA-

CBGs Groups for Ambulatori Case Packege

2 Paket 2 Paket 100% 206.335.000 181.827.800 88,12%

2 Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka

Pengembangan dan Implementasi Sistem INA-CBG

2 Paket 2 Paket 100% 206.334.000 205.525.000 99,61%

3 Pertemuan Konsolidasi Dalam Rangka

Pengembangan dan Implementasi Sistem INA-CBG

2 Paket 2 Paket 100% 206.334.000 177.407.200 85,98%

4 Pertemuan Sosialisasi Casemix Dalam Rangka

Finalisasi INA-CBGs Version 2.0

2 Paket 2 Paket 100% 206.334.000 121.033.130 58,66%

KEGIATANKELUARAN (OUTPUT)

%ANGGARAN

TARGET CAPAIANNO SASARAN STRATEGIS TARGET CAPAIANINDIKATOR KINERJA



5 Pertemuan Sosialisasi Kompilasi Data & Informasi 2 Paket 2 Paket 100% 206.334.000 199.821.000 96,84%

6 Pertemuan Sosialisasi Data & Informasi Regional

Tengah

2 Paket 2 Paket 100% 247.690.000 237.766.400 95,99%


Barat

2 Paket 2 Paket 100% 258.615.000 223.852.560 86,56%


Timur

2 Paket 2 Paket 100% 200.040.000 129.989.000 64,98%

9 Pertemuan Koordinasi Costing Dalam Sistem

Casemix

2 Paket 2 Paket 100% 231.660.000 161.990.700 69,93%

10 Pertemuan Koordinasi IT Dalam Sistem Casemix 2 Paket 2 Paket 100% 214.890.000 180.390.500 83,95%

11 Pertemuan Koordinasi IT Dalam BPJS 2 Paket 2 Paket 100% 259.050.000 205.900.100 79,48%

12 Seminar E-Health Nasional 2 Paket 2 Paket 100% 316.620.000 276.910.700 87,46%

13 Pertemuan Sosialisasi Implementasi INA-CBG 2 Paket 2 Paket 100% 333.700.000 192.054.450 57,55%

14 Pertemuan Koordinasi IT Kantor Pusat Ditjen BUK 2 Paket 2 Paket 100% 121.470.000 113.379.000 93,34%

15 Pertemuan Koordinasi IT RS Vertikal 2 Paket 2 Paket 100% 173.476.000 158.246.950 91,22%

16 Pertemuan Sistem Informasi Manajemen Rumah

Sakit

2 Paket 2 Paket 100% 318.690.000 269.810.900 84,66%

17 Pertemuan Evaluasi Implementasi INA-CBG 2 Paket 2 Paket 100% 77.080.000 76.780.000 99,61%

18 Audiensi dan Paparan Informasi Teknologi 528OK

159OK 30%

27.984.000 8.450.000 30,20%

19 Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Sistem Informasi

Rumah Sakit

12BL

12BL

100% 127.200.000 42.400.000 33,33%

20 Tim Pelaksana Kegiatan National Casemix Center 12 BL 12 BL 100% 415.200.000 350.600.000 84,44%

21 Advokasi Serta Sosialisasi Data dan Informasi BUK 31 Dinkes/Prop/

Kab/Kota/RS

31 Dinkes/Prop/

Kab/Kota/RS

100% 443.000.000 441.225.400 99,60%

22 Advokasi dan Sosialisasi Centre for Case-Mix 28 Dinkes/Prop/

Kab/Kota/RS

28 Dinkes/Prop/

Kab/Kota/RS

100% 422.770.000 421.747.200 99,76%

23 Pengadaan Aplikasi Updating RS Online

(Penambahan Variabel)

1 Paket 1 Paket 100% 50.000.000 45.000.000 90,00%

24 Pengadaan Aplikasi Clinical Costing Modeling (CCM) 1 Paket 1 Paket 100% 49.000.000 44.000.000 89,80%

25 Pengadaan Aplikasi Updating SIRS Online 1 Paket 1 Paket 100% 50.000.000 45.000.000 90,00%

KEGIATANKELUARAN (OUTPUT) ANGGARAN

TARGET CAPAIANNO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN %



26 Pengadaan Aplikasi Pendukung Sistem Casemix 1 Paket 1 Paket 100% 152.550.000 150.000.000 98,33%

27 Pengadaan Aplikasi Pendukung SIRS 1 Paket 1 Paket 100% 103.000.000 99.000.000 96,12%

28 Pengadaan Redesain Website Ditjen BUK 1 Paket 1 Paket 100% 49.250.000 45.000.000 91,37%

29 Pengadaan Sistem Informasi Tata Usaha & Tata

Persuratan (SITU)

1 Paket 1 Paket 100% 150.000.000 147.500.000 98,33%

30 Pengadaan Web Interface 1 Paket 1 Paket 100% 50.000.000 47.000.000 94,00%

31 Pengadaan Sistem Aplikasi Kepegawaian (e-Peg) 1 Paket 1 Paket 100% 190.000.000 187.750.000 98,82%

32 Alat Pengolah Data - Data dan Informasi 1 Paket 1 Paket 100% 45.000.000 44.550.000 99,00%

33 Pengadaan Alat Video Wall dan Conference 1 Paket 1 Paket 100% 1.009.140.000 977.295.000 96,84%

34 Pengadaan Alat Pengolah Data INA-CBG 1 Paket 1 Paket 100% 198.070.000 191.620.000 96,74%

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 3.081.414.000 2.678.122.500 86,91%

1 Penyusunan Instrumen/Tools Monitoring Program

BUK

2 Laporan 2 Laporan 100% 68.120.000 58.769.000 86,27%

2 Pemantauan Pelaksanaan Prog./Kegiatan Bersumber

APBN & PHLN

4 Laporan 4 Laporan 100% 106.350.000 103.607.700 97,42%

3 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Bersumber DAK 3 Laporan 3 Laporan 100% 293.085.000 281.143.500 95,93%

4 Pembinaan Terpadu Kementerian Kesehatan 3 Laporan 3 Laporan 100% 81.036.000 70.275.100 86,72%

5 Evaluasi Indikator RPJMN, RKP dan Renstra BUK 2 Laporan 2 Laporan 100% 391.600.000 315.147.750 80,48%

6 Evaluasi Indikator Inpres UKP4 2 Laporan 2 Laporan 100% 241.140.000 200.663.800 83,21%

7 Honor Tim Pengelola Laporan UKP4 10 PT 10 PT 100% 63.500.000 36.900.000 58,11%

8 Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Responsif Gender

(ARG)

1 Laporan 1 Laporan 100% 44.400.000 38.600.000 86,94%

9 Pokja Manajemen Perubahan dalam Rangka

Reformasi Birokrasi

2 Laporan 2 Laporan 100% 97.500.000 91.405.600 93,75%

10 Evaluasi Kegiatan Bersumber PHLN 2 Laporan 2 Laporan 100% 185.032.000 165.329.900 89,35%

11 Honor Tim E-Monev BUK 10 PT 7 PT 70% 75.500.000 52.850.000 70,00%





12 Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan Indikator

Kinerja BUK

2 Laporan 2 Laporan 100% 119.300.000 96.339.000 80,75%

13 Penyusunan Bahan Lampiran Pidato Presiden 1 Laporan 1 Laporan 100% 31.120.000 27.544.200 88,51%

14 Penyusunan Laporan Kinerja Menkes 1 Laporan 1 Laporan 100% 31.020.000 30.697.500 98,96%

15 Penyusunan Laporan UP4B Bidang Kesehatan 1 Laporan 1 Laporan 100% 43.860.000 43.387.000 98,92%

16 Penyusunan Juklak Laporan Tahunan (Kantor Pusat

dan UPT)

2 Laporan 2 Laporan 100% 134.195.000 122.019.000 90,93%

17 Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan Tahunan

Ditjen BUK

1 Laporan 1 Laporan 100% 124.980.000 110.886.250 88,72%

18 Honor Tim Pengelola Laporan Tahunan BUK 10 PT 10 PT 100% 75.500.000 52.850.000 70,00%

19 Penyusunan Juknis Laporan PHLN 1 Laporan 1 Laporan 100% 104.000.000 97.256.000 93,52%

20 Diseminasi Program dan Kegiatan Ditjen BUK 1 Laporan 1 Laporan 100% 61.200.000 50.180.000 81,99%

21 Pengembangan Monitoring dan Evaluasi Elektronik (E-

Monev)

19 TR 19 TR 100% 609.976.000 536.158.200 87,90%

22 Alat Pengolah Data Evaluasi dan Pelaporan 10 PT 10 PT 100% 99.000.000 96.113.000 97,08%

B BAGIAN HUKORMAS 9.946.497.000 5.963.389.819 59,95%

Subbagian Hukum

5.445.061.000 2.256.098.925 41,43%

1 Inventarisasi dan Pengkajian Peraturan Perundang-

undangan di Bidang Bina Upaya Kesehatan

2 Dokumen 1 Dokumen 50% 60.875.000 25.031.100 41,12%

2 Pembinaan Pengawasan Rumah Sakit 5 Propinsi 4 Propinsi 80% 1.179.130.000 302.666.000 25,67%

3 Penyusunan Peraturan Pelaksanaan UU tentang

Kesehatan

20 Draft 20 Draft 100% 2.071.600.000 948.315.400 45,78%

4 Harmonisasi dan legalisasi NSPK Bidang Upaya

Kesehatan

5 Draft 5 Draft 100% 630.800.000 125.497.000 19,89%

5 Penanganan Kasus Masalah Hukum dan Dugaan

Malpraktek

25 Kasus 17 Kasus 68% 485.900.000 428.463.175 88,18%

6 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang

Upaya Kes.


7 Fasilitasi Penyusunan Hospital by Laws di Rumah

Sakit

10 RS 10 RS 100% 302.000.000 127.163.150 42,11%

8 Pembinaan Administrasi Hukum di Rumah Sakit 6 RS 5 RS 83% 67.556.000 51.136.450 75,69%

9 Peningkatan Ketrampilan Medicolegal RS 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 187.950.000 162.826.600 86,63%

10 Penguatan Kinerja Bagian Hukormas 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 172.600.000 85.000.050 49,25%

% KEGIATANKELUARAN (OUTPUT) ANGGARAN

TARGET CAPAIANNO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN



Subbagian Organisasi 2.564.950.000 2.040.514.150 79,55%

1 Penyempurnaan Dokumen Reformasi Birokrasi Ditjen

Bina Upaya Kesehatan

2 Dokumen 2 Dokumen 100% 595.220.000 482.430.100 81,05%

2 Fasilitasi Penyusunan Tatalaksana Organisasi UPT 5 Satker 5 Satker 100% 87.590.000 84.137.000 96,06%

3 Penataan Jabatan Fungsional di Lingkungan Ditjen


5 Jabfung 5 Jabfung 100% 482.570.000 260.494.000 53,98%

4 Penataan dan Pengembangan Organisasi UPT Ditjen


4 BBLK 4 BBLK 100% 257.925.000 222.380.600 86,22%

5 Penyusunan dan Penyempurnaan SOP-AP Ditjen


2 Dokumen 2 Dokumen 100% 291.845.000 258.017.900 88,41%

6 Penguatan Organisasi Kantor Pusat dan UPT 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 159.400.000 144.546.800 90,68%

7 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) 2 LAKIP 2 LAKIP 100% 319.420.000 289.999.750 90,79%

8 Sosialisasi Juknis Laporan Akuntabilitas Kinerja UPT 10 UPT 10 UPT 100% 105.800.000 81.790.900 77,31%

9 Fasilitasi Penyusunan LAK UPT 49 UPT 48 UPT 97,96 265.180.000 216.717.100 81,72%

Subbagian Hubungan Masyarakat 1.936.486.000 1.666.776.744 86,07%

2 Edisi 2 Edisi

12 Edisi 12 Edisi

2 Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pengaduan

Masyarakat & Opini Publik terhadap Pelayanan

Kesehatan

1 Laporan 1 Laporan 100% 95.760.000 62.421.000 65,18%

3 Peliputan Acara Kedinasan di Lingkungan Ditjen BUK 1 Laporan 1 Laporan 100% 339.860.000 297.805.744 87,63%

4 Pertemuan Konsolidasi Jabatan Fungsional Pranata

Humas

1 Laporan 1 Laporan 100% 245.380.000 208.187.900 84,84%

5 Rapat Koordinasi Kehumasan Bidang Upaya

Kesehatan

1 Laporan 1 Laporan 100% 333.770.000 271.390.500 81,31%

6 Penyelenggaraan Pameran Kesehatan dan

Penyebaran Informasi

1 Laporan 1 Laporan 100% 174.292.000 160.561.000 92,12%

7 Honor Tim Unit Layanan Terpadu 1 Laporan 1 Laporan 100% 42.000.000 14.000.000 33,33%

100%

1 unit Camera 1 unit Camera

1 unit Flash Speedlite 1 unit Flash Speedlite

1 unit Camera

Cabinet Dry Box

1 unit Camera

Cabinet Dry Box

3 unit Recorder 3 unit Recorder

1 unit LED TV Monitor 1 unit LED TV Monitor

1 unit DVD Blu Ray

Player

1 unit DVD Blu Ray

Player

1 unit Duplicator

563.910.600 91,41%

8 Alat Kerja Bagian Hukormas 1 unit Handycam

Hardisk

1 unit Handycam

Hardisk

100%

88.500.000 88.500.000

1 unit Duplicator

1 Penyusunan dan Penerbitan Warta dan Buletin

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan100%

616.924.000

ANGGARAN

TARGET CAPAIANNO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN % KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)



C BAGIAN KEUANGAN 15.731.001.000 11.507.431.577 73,15%

Subbagian Anggaran 5.090.748.000 3.570.903.401 70,14%

1 Penyusunan Revisi DIPA Satker Ditjen Bina Upaya

Kesehatan

53 Dokumen 53 Dokumen 100% 502.858.000 420.013.400 83,53%

2 Penyusunan Tarif Satker Ditjen Bina Upaya

Kesehatan

88 Dokumen 84 Dokumen 95,45% 776.000.000 542.971.600 69,97%

3 Penyusunan Remunerasi Satker Ditjen Bina Upaya

Kesehatan

39 Dokumen 11 Dokumen 28,21% 650.981.000 524.878.400 80,63%

4 Penyusunan Juknis Satker Ditjen Bina Upaya

Kesehatan

3 Dokumen 3 Dokumen 100% 902.976.000 593.253.500 65,70%

5 Pembinaan Satker Dibidang Pengelolaan Anggaran 53 Dokumen 53 Dokumen 100% 625.072.000 431.580.000 69,04%

6 Pembinaan Badan Layanan Umum 39 Dokumen 17 Dokumen 43,59% 1.130.939.000 1.003.206.501 88,71%

7 Peningkatan Kemampuan Petugas Pengadaan

Barang/Jasa

- - - - 446.922.000 0,00%

8 Pengadaan Aplikasi Keuangan Online 1 Paket 1 Paket 100% 55.000.000 53.900.000 98,00%

Rumah Sakit Bergerak 37.213.764.000 31.137.667.946 83,67%

1 Operasional dan Pemeliharaan Penyelenggaraan

Pelayanan Medik

20 Dokumen 20 Dokumen 100% 850.924.000 802.221.050 94,28%

2 Operasional Rumah Sakit Bergerak 20 Dokumen 20 Dokumen 100% 32.825.340.000 29.005.195.300 88,36%

3 Monitoring dan Evaluasi 20 Dokumen 5 Dokumen 25% 3.537.500.000 1.330.251.596 37,60%

Subbagian Perbendaharaan 6.325.409.000 4.234.561.780 66,95%

294 Rekening

Satjer/KP

294 Rekening

Satjer/KP

100%

6 Dokumen

Sanggah

Banding

6 Dokumen

Sanggah

Banding

100%

2 Pembinaan Bendahara di Lingkungan Ditjen BUK 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 659.325.000 317.898.300 48,22%

3 Penyelesaian Tindak Lanjut LHP 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 668.845.000 518.579.700 77,53%

53 SK KPA 53 SK KPA

48 SK ORG 48 SK ORG

4 Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Satker

Ditjen BUK

100%

133.740.000 47.612.000

1 Penyelesaian Permasalahan Perbendaharaan Ditjen

BUK

769.630.000 466.082.100 60,56%

35,60%

ANGGARAN

TARGET CAPAIANNO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN % KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)



5 Percepatan Dan Penyusunan Realisasi Anggaran

Satker Ditjen BUK

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 80.000.000 80.000.000 100%

6 Penataan Pertanggungjawaban Dokumen Keuangan

Ditjen BUK

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 610.510.000 476.046.200 77,98%

7 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Ditjen BUK

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1.012.081.000 690.627.180 68,24%

8 Peningkatan Kemampuan Petugas Bendahara Satker

Ditjen BUK

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 527.418.000 255.966.300 48,53%

9 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 656.880.000 623.390.000 94,90%

10 Honor Tim Pembina Perbendaharaan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 107.040.000 44.600.000 41,67%

11 Honor Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat

Satuan Kerja

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 27.000.000 25.800.000 95,56%

12 Honor Tim Pengelola Jamkesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 482.280.000 227.880.000 47,25%

13 Honor ULP 7 Dokumen 7 Dokumen 100% 590.660.000 460.080.000 77,89%

Jamkesmas 8.276.272.950.000 8.229.946.740.073 99,44%

14 Biaya Jaminan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 9.323 PKM 9.655 PKM 104% 600.000.000.000 600.000.000.000 100%

15 Pembayaran Klaim Jamkesmas Rujukan 1.218 RS 1.274 RS 105% 6.216.672.950.000 6.038.989.290.000 99,98%

16 Klaim Jampersal 9.323 PKM 9.655 PKM 104% 1.459.600.000.000 1.459.600.000.000 100%

Operasional RS Otak 15.002.400.000 10.218.763.400 68,11%

Operasional dan Kegiatan Penunjang RS Brain

Center

12.651.290.000 8.537.971.970 67,49%

17 Dukungan Administrasi dan Operasional 50 Kegiatan 48 Kegiatan 96% 9.996.425.000 6.558.228.118 65,61%

18 Pertemuan Koordinasi 4 Kegiatan 3 Kegiatan 75% 843.600.000 480.507.688 56,96%

19 Pembuatan Taman 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 155.500.000 155.000.000 99,68%

20 Pemenuhan Obat-Obatan dan Alkes Habis Pakai 8 Dokumen 8 Dokumen 100% 1.450.865.000 1.187.282.600 81,83%

21 Pengadaan Bahan dan Makanan Pasien RS 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 204.900.000 156.953.564 76,60%

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN % KEGIATANKELUARAN (OUTPUT) ANGGARAN

TARGET CAPAIAN



Pendidikan dan Pelatihan 1.369.110.000 782.645.500 57,16%

22 Pengenalan Standart International JCI 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100% 185.880.000 180.210.000 96,95%

23 Pengembangan Standart International JCI 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100% 181.380.000 174.164.000 96,02%

24 Pelatihan tenaga Perawat diBidang Intensif Care Unit

(ICU) RSCM

2 Kegiatan 1 Kegiatan 50% 40.000.000 22.000.000 55,00%

25 Pelatihan Tenaga Perawat di Bidang Bedah Dasar 1 Kegiatan 0 Kegiatan - 33.750.000 -

26 Pelatihan Tenaga Perawat di Bidang Basic Trauma

Cardiac Life Support (BTCLS)

3 Kegiatan 1 Kegiatan 33,33% 21.900.000 5.550.000 25,34%

27 Pelatihan Tenaga Perawat di Bidang Penyusunan

Usulan Riset Kualitatif dalam Ilmu Kesehatan di UI


28 Inhouse Training Asuhan Keperawatan Stroke bagi

perawat


29 Inhouse Training Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah


30 Inhouse Training Penyusunan Grading Jabatan RS

PON


31 Penyusunan Standar Prosedur Operasioanl (SPO) 1 Kegiatan 0 Kegiatan - 42.324.000 - -

32 Implementasi Standart JCI 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100% 162.580.000 158.221.000 97,32%

33 Inhouse Training Basic Neurology Life Support

(BNLS) Bagi Perawat


34 Inhouse Training Advance Neurology Life Support

(ANLS) Bagi Dokter


35 Pengembangan SDM Manajemen Standarisasi

International (JCI)


36 Monitoring Kesiapan Penerapan Standar JCI (Banten

& Jawa Barat)


37 Penyusunan Perencanaan Diklat 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 30.750.000 27.089.750 88,10%

38 Penyusunan Perencanaan SDM RS PON 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 43.450.000 - -

39 Evaluasi Diklat 1 Kegiatan 0 Kegiatan - 23.850.000 - -


TARGET CAPAIAN%NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN



Pengadaan RS Pusat Otak Nasional 982.000.000 898.145.930 91,46%

40 Pengadaan Alat Pengolah Data untuk Operasional

RS PON

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 197.400.000 194.535.000 98,55%

41 Pengadaan Alat Penunjang Operasional Kantor 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 119.600.000 95.425.000 79,79%

42 Pengadaan Peralatan Medik dan Non Medik 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 665.000.000 608.185.930 91,46%

Operasional dan Kegiatan Penunjang Klinik

Kementerian

3.971.300.000 2.928.939.700 73,75%

43 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 1.692.954.000 1.384.860.500 81,80%

44 Pembentukan Tim Respon Cepat Unit Pelayanan

Kesehatan

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 202.020.000 174.925.900 86,59%

45 Medical Check Up Pegawai Kemkes 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 162.866.000 81.466.000 50,02%

46 Peningkatan Kapasitas SDM 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1.435.205.000 1.086.750.200 75,72%

47 Pertemuan Perencanaan dan Monitoring 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 478.255.000 200.937.100 42,01%

Subbagian Verifikasi dan Akuntansi 4.314.844.000 3.703.066.396 85,82%

1 Sosialisasi Software Aplikasi SAK 32 Prov 30 Prov 94% 202.455.000 198.678.050 98,13%

2 Pembinaan Pengelolaan Piutang 31 RS BLU 10 RS BLU 32% 216.405.000 113.877.450 52,62%

3 Penyusunan Laporan Keuangan Eselon I 624 Satker 624 Satker 100% 3.002.551.000 2.807.620.346 93,51%

4 Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan 15 Prop 12 Prop 80% 309.343.000 149.727.200 48,40%

5 Penyusunan Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran 1 Buku 1 Buku 100% 158.095.000 140.980.550 89,17%

6 Peningkatan Kemampuan Petugas Akuntansi 39 BLU 39 BLU 100% 348.595.000 229.782.800 65,92%

7 Honorarium Tim Akuntansi UAPPA-E1 12 BL 12 BL 100% 77.400.000 62.400.000 80,62%

ANGGARAN

TARGET CAPAIANINDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN % KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)NO SASARAN STRATEGIS



D BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM 166.738.904.000 77.394.668.456 46,42%

Subbagian Kepegawaian 2.036.245.000 1.584.350.800 77,81%

1 Peningkatan Kemampuan SDM Bagian Kepegawaian

dan Umum

150 Orang 130 Orang 86,67% 247.000.000 171.750.000

69,53%

2 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Tenaga

Berdasarkan Analisa Beban Kerja

1 dokumen 1 dokumen 100% 158.340.000 124.197.900

78,44%

3 Fasilitasi Penyusunan Formasi CPNS RS/UPT

Vertikal Ditjen BUK

1 dokumen 1 dokumen 100% 85.730.000 76.920.900

89,72%

4 Fasilitasi Pengangkatan dan Pelantikan Jabatan

Struktural Kantor Pusat dan RS/UPT Vertikal Ditjen

BUK

4 Kegiatan 3 Kegiatan 75,00% 234.440.000 169.435.200

72,27%

5 Sosialisasi PP 53 Th 2010 tentang Disiplin PNS di

lingkungan Kantor Pusat Ditjen BUK

1 Laporan 1 Laporan 100% 69.700.000 65.735.000

94,31%

6 Fasilitasi Pemuktahiran Data Kepegawaian Ditjen

BUK

1 Laporan 1 Laporan 100% 259.650.000 234.478.800

90,31%

7 Fasilitasi Ujian Dinas di Lingkungan Ditjen BUK 1 Laporan 1 Laporan 100% 48.500.000 46.658.600

96,20%

8 Verifikasi Tanda Penghargaan Pembangunan Bid.

Kes. Ditjen BUK

2 Laporan 2 Laporan 100% 78.860.000 72.323.600

91,71%

9 Penyelesaian Masalah-Masalah Kepegawaian Ditjen

BUK

1 Laporan 1 Laporan 100% 53.960.000 49.669.900

92,05%

10 Bimtek PAK di RS/UPT vertikal Ditjen BUK 10 Laporan 10 Laporan 100% 57.540.000 50.811.800

88,31%

11 Penyelesaian PAK dan KP Terpadu (Samsat) 2 Laporan 2 Laporan 100% 96.800.000 81.347.800

84,04%

12 Tim Penilai Sekretariat 1 Laporan 1 Laporan 100% 128.505.000 36.579.500

28,47%

13 Tim Penilai 1 Laporan 1 Laporan 100% 113.045.000 35.699.500

31,58%

14 Monitoring dan Evaluasi Angka Kredit 1 Laporan 1 Laporan 100% 155.735.000 132.678.800

85,20%

15 Pemberkasan dan Investigasi di Lingk. UPT Vertikal

Ditjen BUK

60 Kasus 100 Kasus 167% 182.000.000 178.813.500

98,25%

16 ISO 9001: 2008 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 66.440.000 57.250.000

86,17%

Subbagian Tata Usaha dan Gaji 75.830.029.000 57.948.622.653 76,42%

1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 Laporan 1 Laporan 100% 73.136.931.000 55.556.476.178 75,96%

2 Penyelesaian Administrasi Gaji PNS 1 Laporan 1 Laporan 100% 82.620.000 35.440.000 42,90%

3 Validasi Data GPP dengan SIMKA 1 Laporan 1 Laporan 100% 22.350.000 21.350.000 95,53%

4 Penghitungan Rencana Belanja Mengikat 1 Laporan 1 Laporan 100% 24.200.000 22.264.000 92,00%

5 Peningkatan Keterampilan Sekretaris Pimpinan &

Pelaksana TU

1 Laporan 1 Laporan 100% 104.044.000 98.040.000 94,23%

6 Peningkatan Keterampilan Pelaksana E-Office 36 Orang 36 Orang 100% 99.320.000 94.330.000 94,98%





7 Peningkatan Keterampilan Pengelola Perpustakaan 28 Orang 28 Orang 100 77.700.000 67.330.000 86,65%

8 Rapat Koordinasi Ketatausahaan 1 Laporan 1 Laporan 100 286.313.000 267.525.800 93,44%

9 Penyusutan Arsip Sesditjen Bina Upaya Kesehatan 1 Laporan 1 Laporan 100 194.400.000 179.265.000 92,21%

10 Penyusutan Arsip Ditjen Bina Upaya Kesehatan 1 Laporan 1 Laporan 100 381.210.000 359.962.300 94,43%

11 Penyusutan Arsip Kabag Kepegawaian dan Umum 1 Laporan 1 Laporan 100 295.131.000 275.298.000 93,28%

12 Fasilitasi Penciptaan Jabfung Arsiparis 56 Laporan 55 Laporan 98 856.250.000 760.002.375 88,76%

13 Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan

Ketatausahaan

1 Laporan 1 Laporan 100 96.400.000 94.529.000 98,06%

14 Honor Pengelola Belanja Pegawai 1 Laporan 1 Laporan 100 63.360.000 61.310.000 96,76%

15 Honor Pengelola Arsip Aktif 1 Laporan 1 Laporan 100 109.800.000 55.500.000 50,55%

Pembayaran Tunjangan Kinerja Ditjen BUK 1 Laporan 1 Laporan 100 67.701.790.000 17.999.921.100 26,59%

Subbagian Rumah Tangga 21.170.840.000 17.861.695.003 84,37%

1 Penyusunan Laporan BMN 1 Laporan 1 Laporan 100 2.968.020.000 2.865.393.617 96,54%

2 Pembinaan Pengelola & Penatausahaan BMN di

Lingk. Ditjen BUK

13 RS 13 RS 100 324.300.000 278.211.500 85,79%

3 Fasilitasi Usulan Penghapusan BMN di Lingkungan

Ditjen BUK

15 RS 10 RS 67 132.650.000 74.740.000 56,34%

4 Sosialisasi Software SIMAK BMN Ditjen BUK 8 PROP 5 PROP 63 94.440.000 63.924.000 67,69%

5 Penyelesaian Masalah-Masalah & Inventarisasi BMN

Ditjen BUK

12 RS 8 RS 67 48.480.000 44.140.000 91,05%

6 Penyelesaian Administrasi dan Percepatan Hibah

BMN di Lingkungan Ditjen BUK

20 PROP 16 PROP 80 947.750.000 736.513.800 77,71%

7 Operasional Pimpinan (Set) 4 Laporan 4 Laporan 100 3.337.650.000 3.002.124.148 89,95%

8 Peningkatan Kinerja Ditjen Bina Upaya Kesehatan 4 Laporan 3 Laporan 75 2.154.300.000 1.268.628.700 58,89%

9 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

3 Paket 3 Paket 100 10.243.450.000 8.917.334.238 87,05%

10 Kontrak Service Mesin Foto Copy 7 UT 5 UT 71 300.000.000 141.435.000 47,15%

11 Honor Pegawai Teknis Sekretariat Ditjen BUK 12 BLN 12 BLN 100 331.800.000 323.750.000 97,57%

12 Honor Konsultan 10 BLN 10 BLN 100 288.000.000 145.500.000 50,52%

KEGIATANNO SASARAN STRATEGISKELUARAN (OUTPUT) ANGGARAN

TARGET CAPAIANINDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN %



LAINNYA 85.141.792.000 72.301.053.989 84,92

Buffer Stock Alkes1 Dokumen 1 Dokumen 100

9.505.000.000 7.654.792.589 80,53

Bantuan Fasilitas Pelayanan Kesehatan1 Dokumen 1 Dokumen 100

29.995.922.000 27.930.870.000 93,12

Peningkatan Sarana Prasarana BPHI1 Dokumen 1 Dokumen 100

15.000.000.000 11.750.765.400 78,34

Pengadaan Alat Kesehatan RS DKT Bandar

Lampung

1 Dokumen 1 Dokumen 100 9.385.300.000 7.409.503.000 78,95

Buffer Stock Ambulance1 Dokumen 1 Dokumen 100

20.420.870.000 17.059.500.000 83,54

Pengadaan Ambulance RS DKT Bandar Lampung1 Dokumen 1 Dokumen 100

614.700.000 495.623.000 80,63

Pengadaan Lemari Arsip1 Dokumen 1 Dokumen 100

20.000.000 - -

Renovasi Ruangan1 Dokumen 1 Dokumen 100

200.000.000 - -

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN % KEGIATANKELUARAN (OUTPUT) ANGGARAN

TARGET CAPAIAN

Documents

IKHTISAR EKSEKUTIF - yankes.kemkes.go.idyankes.kemkes.go.id/assets/downloads/LAKIP SETDITJEN BUK 2013.pdf · IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja secara garis besar berisikan