View
10
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Kata Pengantar & Daftar Isi
i
KATA PENGANTAR
Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Banten ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Nomor : 902/938 β
DPMD/2019 tentang Tim Penyusun Revisi Rencana Strategi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Banten merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Banten Tahun 2017 β 2022. Renstra ini merupakan rencana
pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Banten yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Banten yang disusun setiap tahun sebagai Rencana
Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya
ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Banten.
Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat
mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi
pada hasil (oriented result) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2022
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah
kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan
dilaksanakan sampai dengan tahun 2022.
Akhirnya dengan memohon Ridho Allah SWT atas segala
upaya dan dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Banten, kami berharap agar hasil Penyusunan Rencana Strategi
ini dapat direalisasikan dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-
upaya pembangunan di Provinsi Banten khususnya dalam meningkatkan
Perekonomian Banten melalui kualitas Pengelolaan Keuangan, Kecukupan
Pangan dan Energi, Pengembangan Sumber Daya Alam yang memberikan
solusi terhadap Pengangguran dan Kemiskinan.
Serang, November 2019
Kata Pengantar & Daftar Isi
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................ i
DAFTAR ISI............................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1-1
1.1 Latar Belakang ....................................................................... I - 1
1.2 Landasan Hukum .................................................................... I - 3
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................ I - 5
1.4 Sistematika Penulisan ............................................................... I - 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ................ II-8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa (DPMD) Provinsi Banten .................................................. II- 8
2.2 Sumber Daya DPMD Provinsi Bant
en ................................................................................................. II-34
2.3 Kinerja Pelayanan DPMD ......................................................... II-39
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada
DPMD ......................................................................................... II-45
2.5 Realisasi Target Indikator Kinerja Sasaran dan Target
Indikator Kinerja Program (Outcome) DPMD Tahun 2018 ..... II-41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
................................................................................................................. III 50
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan DPMD Provinsi Banten ............................................ III-50
3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih ............................................................... III-53
3.3 Telaahan Renstra K/L Provinsi .................................................. III-57
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Stategis ....................................................... III-59
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ........................................................ III-60
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD Provinsi
Banten ......................................................................................... IV-62
4.2 Tujuan RPJMD dan Tujuan Perangkat Daerah .......................... IV-64
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi RPJMD dan Strategi Perangkat Daerah ........................ V-65
5.2 Arah kebijakan ........................................................................... V-66
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
LAMPIRAN
P E N D A H U L U A N
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Pendahuluan
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung
dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Pendekatan
yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian
rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh
organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Satuan
Kerja Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang
selanjutnya disebut Renstra OPD. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra OPD merupakan dokumen
perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan
bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar
mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap
berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat tujuan, sasaran dan strategi
(cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.
Terkait dengan penyusunan Renstra OPD, Permendagri Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Pendahuluan
I-2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan
peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD. tujuan,
strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka
mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.
Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 yang dituangkan dalam Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Banten Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)
tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.
Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan
Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah
Provinsi Banten, yang merubah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa
menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten, yang
mempunyai Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar di Bidang Penyelenggaraan
Masyarakat dan Desa. sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
menyusun dan menetapkan Renstra DPMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dengan
berpedoman pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
Selanjutnya Renstra DPMD yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman
dalam penyusunan Renja DPMD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan
penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Pendahuluan
I-3
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renstra DPMD Provinsi Banten tahun 2017-2022
adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4010);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Pendahuluan
I-4
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Pendahuluan
I-5
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 8
Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
17. Peraturan Gubernur nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Cabang Dinas daan Unit Pelaksana Teknis Daerah dilingkungan
Pemrintah Provinsi Banten ;
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas
Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Banten.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renstra DPMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dimaksudkan
sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Provinsi
Banten Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan
kepada DPMD Provinsi Banten, diantaranya adalah :
1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana
Kerja (Renja) Tahunan;
2. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;
3. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh
seluruh jajaran DPMD dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke
depan;
5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien,
berkeadilan dan berkelanjutan;
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Pendahuluan
I-6
Sedangkan tujuan penyusunan Renstra DPMD Provinsi Banten Tahun 2017-
2022 adalah :
1. Menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih sekaligus
menetapkannya menjadi visi, misi dan program dan kegiatan DPMD Provinsi
Banten;
2. Untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja DPMD;
3. Penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah;
4. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima
tahunan DPMD Provinsi Banten.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra DPMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD
2.2. Sumber Daya DPMD
2.3. Kinerja Pelayanan DPMD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD.
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Pelayanan DPMD
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Pendahuluan
I-7
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-8
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi DPMD
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 huruf j merupakan perangkat daerah sebagai
unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diklasifikasi Tipe B. Dinas Tipe B
untuk mewadahi urusan pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan beban kerja
yang sedang, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri
atas 2 (dua) sub bagian. Masing-masing bidang (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.
Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan :
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, membawahkan :
a. Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif ;
b. Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa ;
c. Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa.
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, membawahkan :
a. Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat ;
b. Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat;
c. Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat.
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahkan:
a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
b. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa;
c. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat.
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-9
Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Banten, disajikan dalam Gambar 2.1.
Tata laksana organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Banten, dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 07 Tahun 2010 serta mengacu pada standart operasional
prosedur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten. Standar
Pelayanan Publik sebagai salah satu bentuk konkrit upaya-upaya peningkatan
pelayanan publik yang disusun dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah, dengan memberikan pelayanan yang dapat memenuhi harapan
masyarakat. Peningkatan Pelayanan Publik terus ditingkatkan melalui berbagai
pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian,
tatalaksana dan akuntabilitas. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pelayanan
yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan
akuntabel.
Gambar 2.1. Struktur Organisasi DPMD Provinsi Banten
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-10
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu
gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
a. Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala
desa adat berdasarkan hukum adat;
b. Penyelenggaraan fasilitasi kerja sama antar Desa dari Daerah kabupaten/kota
yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
c. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan
Desa dan lembaga adat tingkat Daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat
hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas
Daerah kabupaten/kota;
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten mempunyai tugas
pokok membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekretaris Daerah menyelenggarakan
Perumusan, Penetapan, Pengorganisasian, dan Pengendalian Pelaksanaan tugas serta
Program dan Kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Bidang
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Banten mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan
kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara
berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-11
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas, tanggung jawab,
permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan
dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5) Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang sekretariat, bidang penataan dan kerjasama
desa, bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, bidang pemberdayaan
masyarakat desa sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan
pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
6) Merumuskan pelaksanaan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis lingkup
dinas berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan cara membandingkan rencana
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan rencana yang akan datang;
8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan
sebagai akuntabilitas kinerja;
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
2. Sekretaris
a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan perumusan rencana program dan
kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan
program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar
tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-12
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar
tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi,
pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta
evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum
dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
7) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-
tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja ;
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi
surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan,
kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris
barang dan aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-13
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6) melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
7) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;
8) melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9) melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang;
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-14
2.2 Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan
penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan
Keuangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan
dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub
Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan
tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin)
lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan
kegiatan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bersumber dari APBD
maupun APBN;
8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja,
Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD)
dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Gubernur lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-15
10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah
pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Program dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang;
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
3. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
a. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring
serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penataan dan
Pembinaan Desa Adat, Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa serta Seksi
Pembinaan Kerjasama Desa.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Menyusun rencana kerja operasional di lingkungan Bidang Penataan
dan Kerjasama Desa berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif
dan efisien;
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-16
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penataan
dan Kerjasama Desa secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merumuskan pedoman penataan dan pembinaan desa adat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
6) Merumuskan pedoman penetapan susunan kelembagaan, pengisian
jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan baik;
7) Merumuskan pedoman penataan dan pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, kemasyarakatan
desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
dengan baik;
8) Merumuskan pedoman pembinaan peran permusyawaratan dan
musyawarah desa adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
9) Merumuskan pedoman pembinaan kelembagaan desa sesuai dengan
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
10) Merumuskan pedoman kerjasama antar desa antar daerah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
11) Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi musyawarah antar desa
dalam rangka pembinaan kerjasama desa antar daerah Kabupaten/Kota
se-Provinsi Banten berdasarkan rencana operasional Seksi Pembinaan
Kerjasama Desa agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Penataan dan Kerjasama Desa dengan cara membandingkan anatara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-17
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang
akan datang;
13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan dan kerjasama
Desa sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala
sebagai bentuk akuntabilitas kerja;
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
3.1 Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa
a. Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa dalam
penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa
berdasarkan rencana operasional Bidang Penataan dan Kerjasama
Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Pembinaan Kelembagaan Desa;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pembinaan Kelembagaan Desa sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan
Kelembagaan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan pedoman pembinaan kelembagaan
desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
6) Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi pembinaan
kelembagaan desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-18
7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk melaksanakan
pembinaan kelembagaan desa sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembinaan
kelembagaan desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pembinaan Kelembagaan Desa dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan
Kelembagaan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang;
11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3.2 Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif
a. Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan pada Seksi Perencanaan Partisipatif.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan Partisipatif berdasarkan
rencana operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Perencanaan Partisipatif;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan Partisipatif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-19
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan
Partisipatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perencanaan dan pembangunan partisipatif sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
6) Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, standarisasi dan
prosedur, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis
dan supervisi pelaksanaan dibidang perencanaan dan pembangunan
partisipatif;
7) Melaksanakan fasilitasi perencanaan partisipatif melalui
pengembangan sistem dan penyelenggaraan perencanaan
pembangunan partisipatif desa, pembinaan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD), dan fasilitasi musyawarah desa, sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
8) Melaksanakan fasilitasi pembangunan partisipatif melalui TNI
Manunggal Membangun Desa (TMMD), Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM), Santri Bangun Desa (Sabangsa),
Kesatuan Gerak PKK Desa, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa
dan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta kegiatan lainnya dalam
rangka membangun Desa mewujudkan Desa Membangun sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan baik;
9) Melaksanakan koordinasi dalam rangka mengembangkan sistem
perencanaan dan pembangunan partisipatif sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Perencanaan Partisipatif dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan
Partisipatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-20
3.3 Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa
a. Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa dalam
penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pada Seksi Pembinaan Kerjasama Desa.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Kerjasama Desa
berdasarkan rencana operasional Bidang Penataan dan Kerjasama
Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Pembinaan Kerjasama Desa;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pembinaan Kerjasama Desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan
Kerjasama Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan pedoman, norma, standar, kriteria, dan
prosedur kerjasama desa antar daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi
Banten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi musyawarah antar desa antar
daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dalam rangka pembinaan
kerjasama desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan
kelompok/lembaga antar desa antar daerah Kabupaten/Kota se-
Provinsi Banten sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-21
8) Melaksanakan pembinaan kelompok/lembaga antar desa antar daerah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
9) Melaksanakan monitoring pelaksanaan kerjasama antar desa antar
daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pembinaan
Kerjasama Desa dengan cara menidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan
Kerjasama Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
a. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring
serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan
Partisipatif, Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Seksi Ketahanan
Masyarakat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan program kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok
dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-22
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan bahan pembangunan partisipatif sesuai dengan program
dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk
pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
6) Merencanakan bahan pengembangan kapasitas masyarakat sesuai
dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
7) Merencanakan bahan pembinaan pengembangan kapasitas masyarakat
sesuai dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan
baik;
8) Merencanakan bahan kebijakan penguatan kapasitas masyarakat sesuai
dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;
9) Merencanakan bahan penyusunan ketahanan masyarakat sesuai dengan
program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta
petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
10) Merencanakan bahan pembinaan ketahanan masyarakat sesuai dengan
program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta
petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
11) Merencanakan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan
lembaga kemasyarakatan sesuai dengan program dan kegiatan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik;
12) Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
simplikasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan program dan kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik;
13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan cara membandingkan
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-23
antara rencana operasional dengan tugas-tugas lain yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di
masa yang akan datang;
14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
4.1 Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat
a. Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Lembaga
Masyarakat dan Hukum Adat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun bahan rencana operasional Seksi Pemberdayaan Lembaga
Masyarakat dan Hukum Adat berdasarkan rencana operasional
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan
tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
5) Menyusun bahan pedoman pemberdayaan lembaga masyarakat dan
hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-24
6) Menyusun bahan rencana pelaksanaan pemberdayaan lembaga
masyarakat dan hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga
masyarakat dan hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
8) Melaksanakan pembinaan untuk pemberdayaan lembaga masyarakat
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan tugas ;
9) Melaksanakan pembinaan pranata hukum adat sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan
tugas
10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberdayaan lembaga dan
hukum adat untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sudah
sesuai dengan perencanaa;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja
di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana
kegiatan mendatang;
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
4.2 Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat
a. Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa dalam
penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf
a, Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-25
1) Merencanakan kegiatan Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat
berdasarkan rencana operasional Bidang Penataan dan Kerjasama
Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penataan dan Pembinaan Desa Adat sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penataan dan
Pembinaan Desa Adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan pedoman penataan dan pembinaan
desa adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) Menyusun bahan perumusan penetapan susunan kelembagaan,
pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan
hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
7) Menyusun bahan pembinaan peran permusyawaratan dan
musyawarah desa adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
8) Melaksanakan penataan dan pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat,
kemasyarakatan desa adat dan pemberdayaan masyarakat desa
adat sesuai dengan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk mewujudkan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa adat sesuai
dengan peraturan dan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik;
10) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk mempercepat
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa adat sesuai dengan
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-26
peraturan dan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan dengan baik;
11) Melaksanakan koordinasi dan fasillitasi untuk mempercepat
kualitas pelayanan publik sesuai dengan peraturan dan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan
baik;
12) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk meningkatkan
kualitas tata kelola pemerintahan desa adat sesuai dengan
peraturan dan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan dengan baik;
13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penataan dan pembinaan
desa adat sesuai dengan peraturan dan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Penataan dan
Pembinaan Desa Adat dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penataan
dan Pembinaan Desa Adat sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang.
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
4.3 Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat
a. Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam
penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pada Seksi Ketahanan Masyarakat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Ketahanan Masyarakat berdasarkan
rencana operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-27
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Ketahanan
Masyarakat;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Ketahanan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertibn dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketahanan
Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan pedoman ketahanan masyarakat sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
6) Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, standarisasi dan
prosedur, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis
dan supervisi pelaksanaan di bidang pembinaan ketahanan
masyarakat sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan dengan baik
7) Melaksanakan fasilitasi ketahanan masyarakat melalui advokasi
hukum masyarakat desa, peraturan desa dan paralegal sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
dengan baik;
8) Melaksanakan fasilitasi Lembaga ketahanan masyarakat desa melalui
pembinaan lembaga masyarakatan desa, antara lain : Rukun
Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW), lembaga ketahanan
masyarakat desa (LKMD)/lembaga pemberdayaan masyarakat
(LPM), Karang Taruna, Posyandu, Tim Penggerak Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Desa (TP-PKK Desa) sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk meningkatkan
ketahanan masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
10) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan
masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik;
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-28
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Ketahanan
Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Katahanan
Masyarakat sesuasi dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
a. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring
serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa serta
Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi k esalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Menyusun rencana bahan perumusan kebijakan pemberdayaan
masyarakat desa sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-29
6) Menyusun rencana bahan perumusan kebijakan pembinaan
pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
7) merencanakan bahan perumusan kebijakan pembentukan Badan Usaha
Milik (BUM) desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta
usaha ekonomi masyarakat desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
8) merencanakan bahan perumusan kebijakan pengembangan Badan Usaha
Milik (BUM) desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta
usaha ekonomi masyarakat desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
9) Merencanakan bahan pelaksanaan pemberdayaan lembaga masyarakat
dan hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tuga;
10) Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
simplikasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan baik;
11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja;
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
5.1 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam
penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-30
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekrjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
pembinaan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise di bidang
pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan berjalan
dengan baik;
7) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka mendorong
partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa
yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa dalam rangka
pemberdayaan masyarakat desa;
8) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan program dan
kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan
mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang
ada di Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa;
9) Melaksanakan monitoring pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
desa apakah sudah sesuai dengan target yang telah direncanakan
untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dan kegiatan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-31
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas dan rencana kegiatan mendatang;
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
5.2 Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa
a. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa
berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan pedoman pembentukan Badan Usaha
Milik (BUM) Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa
serta usaha ekonomi masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan Badan Usaha
Milik (BUM) Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa
serta usaha ekonomi masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan baik;
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-32
7) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis dan supervisi
bina pengelolaan pelaksanaan pengembangan usaha BUM desa,
perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi
masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar kegiatan berjalan dengan baik ;
8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil usaha BUM desa,
perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi
masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar kegiatan berjalan dengan baik;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja
di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas dan rencana kegiatan mendatang;
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis;
5.3 Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat
a. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Kapasitas
Masyarakat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat
berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Pengembangan Kapasitas Masyarakat;
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-33
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Kapasitas Masyarakat sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan
Kapasitas Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan pedoman pengembangan kapasitas masyarakat
sesuai dengan perauran perundang-undangan yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
6) Menyusun bahan perencanaan sebagai bahan pengembangan
kapasitas masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
7) Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, standarisasi dan
prosedur, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis
dan supervisi pelaksanaan dibidang pengembangan kapasitas
masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;
8) Melaksanakan fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat melalui
fasilitasi ruang pembelajaran masyarakat (RBM) Desa,
pendampingan dan kaderisasi masyarakat desa, sesuai dengan
prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik ;
9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk meningkatkan
pengembangan kapasitas masyarakat sesuai dengan prosedur dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan baik;
10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bina pengembangan dan
penguatan kapasitas masyarakat sesuai dengan prosedur dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan baik;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengembangan Kapasitas Masyarakat dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-34
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan
Kapasitas Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang;
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
2.2. Sumber Daya Pada DPMD
A. Kondisi Umum Pegawai
Untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat rutin
maupun yang bersifat operasional, jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten sebanyak 73 orang yang
terdiri dari PNS, tenaga honorer, keamanan dan kebersihan. Untuk selengkapnya
dapat dilihat sebagai berikut :
No PEGAWAI JUMLAH ( ORANG) %
1. PNS 50 68,49 %
2. CPNS - 0 %
3. KONTRAK/HONORER 14 19.17 %
4. PETUGAS KEAMANAN 4 5,47 %
5. TENAGA KEBERSIHAN 3 21,90 %
6. PENGEMUDI 2 2,73%
JUMLAH 73 100 %
Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai DPMD masih ada yang belum
diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorer dan petugas keamanan.
Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada
PNS sebanyak 50 orang. Sedangkan kondisi ideal untuk melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebesar 120 Pegawai, sehingga
diperlukan dukungan SDM yang memadai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Banten.
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-35
B. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Dan Staf
Sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Banten, maka pengisian formasi jabatan struktural di
DPMD terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 17 orang. Selengkapnya
dapat dilihat sebagai berikut :
N0 Jabatan/Staf Jumlah (orang ) %
1. Eselon II 1 2
2. Eselon III 4 10
3. Eselon IV 11 22
4 Fungsional - -
5 Staf 34 66
Jumlah 50 100
C. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Pangkat
Dari 50 jumlah Pegawai yang ada di DPMD terdapat 75,69% pegawai yang
berstatus golongan III sedangkan golongan IV sebanyak 15,74 %. Namun masih
ada pegawai yang bersatatus golongan I yaitu 1,44 %. Selengkapnya dapat dilihat
sebagai berikut :
N0 Golongan Jumlah (orang ) %
1. IV 9 18
2. III 33 66
3. II 7 14
4 I 1 2
Jumlah 50 100
D. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai DPMD yang ada, maka
status pendidikan dengan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu sebesar 49 %,
sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat Sarjana Muda/D3 dan SLTP sebesar 3
%.
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-36
Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :
N0 Pendidikan Jumlah (orang ) %
1. Strata-2 ( S2 ) 17 34
2. Strata-1 ( S1 ) 23 46
3. SLTA/SMK 9 18
4. SLTP 1 2
Jumlah 50 100
Data diatas menunjukkan bahwa tenaga di DPMD 47 % tenaga dengan
klasifikasi sarjana muda, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah
merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di DPMD
umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga produk pemberdayaan masyarakat
yang dihasilkan menjadi lebih baik.
E. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan
Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 12,43 %
pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 4 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1
sebesar 21,42 % yang terdiri dari 7 jenis disiplin ilmu. Sedangkan Perbankan
hanya 2,85 % dengan latar belakang sarjana muda. Selengkapnya dapat dilihat
sebagai berikut :
N0 KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU JUMLAH (orang )
B. MAGISTER 8
1. Ilmu Pemerintahan 4
2. Administrasi 1
3. Manajemen Hukum 2
4. Manajemen Pembangunan Daerah 1
5. Manajemen Sumberdaya Manusia 1
N0 KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU JUMLAH (orang )
C. SARJANA 15
1. Ilmu Pemerintahan 1
2. Sosial Politik 1
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-37
3. Sastra 1
4. Pertanian 1
5. Hukum 2
6. Pendidikan 1
7. Ekonomi 7
8. Geografi 1
D. SARJANA MUDA 2
1. Perbankan 2
E. KEJURUAN 23
F UMUM 22
Jumlah 70
Data diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang
ada di DPMD menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam
perumusan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Banten. Dengan demikian
diharapkan kopetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan pemberdayaan
masyarakat di Provinsi Banten semakin berkualitas.
F. Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Penjenjangan
Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di DPMD, pegawai
juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 79
pegawai DPMD terdapat 11,39 % yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM
III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar
10,13 % dapat dilihat sebagai berikut :
N0 Jabatan/Staf Jumlah (orang ) %
1. Spama/Diklat PIM III 9 12,86
2. Adum/Adumla/Diklat
PIM IV
8 11,42
Jumlah 17 24,28
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-38
G. Kondisi Umum Sarana Kerja
Sarana kerja yang ada di DPMD Provinsi Banten tergolong cukup memadai
ini bisa terlihat dapat dilihat sebagai berikut :
NO URAIAN JUMLAH SATUAN
1 TANAH - M2
2 GEDUNG - UNIT (2 LANTAI) M2
3 LISTRIK - JARINGAN
4 AIR - JARINGAN
5 TELPON 1 LINE
6 AREA PARKIR - AREA
7 RUANG RAPAT 1 RUANG
8 RUANG ARSIP 2 RUANG
9 KOPERASI 1 BUAH
10 MUSHOLLA - BUAH
11 KENDARAAN RODA 4 8 UNIT
12 KENDARAAN RODA 2 8 UNIT
13 MEJA RAPAT 1 SET
14 AC 24 UNIT
15 KOMPUTER PC 25 UNIT
16 KOMPUTER NOTEBOOK 33 UNIT
17 MEJA KERJA 67 UNIT
18 KURSI KERJA 54 UNIT
19 FILLING KABINET 36 UNIT
20 RAK ARSIP - UNIT
21 INFOKUS 4 UNIT
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-39
22 JARINGAN INTERNET 1 JARINGAN
23 BUKU PERPUSTAKAAN 1.616 BUAH
24 AREA TAMAN LUAR - AREA
25 LEMARI ARSIP - UNIT
26 PDAM - JARINGAN
2.3. Kinerja Pelayanan DPMD
Indikator Kinerja pelayanan DPMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Banten mempunyai fungsi, yaitu :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Capaian kinerja 4 (empat) sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja
sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017
rataβrata dapat tercapai, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target
kinerja. Pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum optimal,
dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran daerah.
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-40
Sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Desa Capaian Kinerja DPMD Provinsi BantenPeriode Tahun 2012-2016 dan
Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMD ProvinsiBanten Periode Tahun 2012-
2016 dapat dilihat pada tabel 2.4. dan 2.5. berikut ini :
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-41
Tabel 2.4
Capaian Kinerja DPMD ProvinsiBantenPeriodeTahun 2012-2016
NO Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Target NSPK
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Rencana DPMD Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Rasio Desa/Kel yang mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan
-
-
-
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Rasio Peningakatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan
-
-
-
100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 17,02 100 100 100 100 17
3 Cakupan Pengembangan Inovasi dan Permasyarakatan Teknologi Tepat Guna
-
-
-
100 100 100 100 100 100,00 33,33 150,00 100,00 10,06 100 33 15 100 10
4 Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes) (%)
-
-
-
100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 94,12 80,13 100 100 100 94 80
5
Rasio jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa keseluruhan (Pasar, Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa) (%)
-
-
-
100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 5,05 100 100 100 100 5
6
Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM (%)
-
-
-
100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 5,05 100 100 100 100 5
7 Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/kel (pemerintah desa dan BPD)
-
-
-
100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 95,32 100 100 100 100 95
8 Cakupan pengembangan Pemerintah Desa
- - - 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 98,18 73,96 100 100 100 98 73
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-42
1. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan
Program ini didukung oleh delapan indikator yang dilaksanakan pada Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten, yaitu:
1) Rasio Desa/Kelurahan yang Mengalami Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Masyarakat Desa/Kelurahan.
2) Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan,
3) Cakupan Pengembangan Invoasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna,
4) Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa
(BUMDesa),
5) Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan Setiap Desa Terhadap
Jumlah Desa Keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa),
6) Rasio Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (BKM, Peralihan
Pengelolaan PNPM),
7) Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan (Pemerintah Desa dan BPD), dan
8) Cakupan Pengembangan Pemerintahan Desa
Capaian Indikator Kinerja terhadap delapan indikator tersebut selama tahun 2012-2016,
adalah sebagai berikut:
1. Capaian Indikator Kinerja terhadap Rasio Desa/Kelurahan yang Mengalami
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Tahun 2012
sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100%, Tahun 2014 sebesar 100%, Tahun 2015
sebesar 100%, Tahun 2016 semester I sebesar 100%. Secara akumulatif selama
tahun 2012 β 2016 semester I rata-rata capaian sebesar 100%.
2. Capaian Indikator Kinerja terhadap Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2-13
sebesar 100%, Tahun 2014 sebesar 100%, Tahun 2015 sebesar 100%, dan Tahun
2016 semester I sebesar 17,02%. Secara akumulatif selama tahun 2012 β 2016
semester I rata-rata capaian sebesar 83,40%.
3. Capaian Indikator Kinerja terhadap Cakupan Pengembangan Inovasi dan
Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013
sebesar 33,33%, Tahun 2014 sebesar 150%, Tahun 2015 sebesar 100%, dan Tahun
2016 semester I sebesar akumulatif selama tahun 2012 β 2016 semester rata β rata
capaian sebesar 78,68%
4. Capaian Indikator Kinerja terhadap Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa
(Lemabaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes) Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun
2014 sebesar 100%, Tahun 2015 sebesar 94,12%dan Tahun 2016 semester I sebesar
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-43
80,13%, secara ukumulatif selama tahun 2012 β 2016 semester I rata-rata capaian
sebesar 94,85%.
5. Capaian Indikator Kinerja terhadap Rasio Jumlah Kelompok Usaha ekonomi
Keluarga Pedesaan Setiap Desa Terhadap Jumlah Desa Keseluruhan (Pasar Desa,
UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa) Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013
sebesar 100%, Tahun 2014 sebesar 100%, Tahun 2015 sebesar 100%, dan Tahun
2016 semester sebesar 5,05%. Secara akumulatif selama tahun 2012 β 2016
semester I rata-rata capaian sebesar 81,01%
6. Capaian Indikator Kinerja terhadap Rasio Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat (BKM, Peralihan Pengelolaan PNPM) Tahun 2012 sebesar 100%,
Tahun 2013 sebesar 100%, Tahun 2014 sebesar 100%, Tahun 2015 sebesar 100%,
dan Tahun 2016 semester I sebesar 5,05%. Secara akumulatif selama tahun 2012 β
2016 semester I rata-rata capaian sebesar 81,01%.
7. Capaian Indikator Kinerja terhadap Cakupan Pembinaan Pemerintah
Desa/Kelurahan (Pemerintah Desa dan BPD), Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun
2013 sebesar 100%, Tahun 2014 sebesar 100%, Tahun 2015 sebesar 100%, dan
Tahun 2016 semester I sebesar 95,32%. Secara akumulatif selama tahun 2012 β
2016 semester I rata-rata capaian sebesar 99,06%
8. Capaian Indikator Kinerja terhadap Cakupan Pengembangan Pemerintah Desa
Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100%, Tahun 2014 sebesar
100,08%, Tahun 2015 sebesar 98,18%, dan Tahun 2016 semester I sebesar 73,96%.
Secara akumulatif selama tahun 2012 β 2016 semester I rata-rata capaian sebesar
94,44%.
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-44
Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMD ProvinsiBanten Periode Tahun 2012-2016
NO URAIAN
ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Dalam Milyar)
REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Dalam
Milyar)
RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN
PADA TAHUN KE- (Dalam %)
KET. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)
- 5,883 6,355 7,326 4,488 - 5,619 5,948 7,024, 4,195 - 95.52 93.61 95.88 93.48 94,62
2 BELANJA LANGSUNG (BL)
- 17,100 26,000 33,249 9,777 - 15,704 24,265 32,098 8,317 - 91.84 93.33 96.54 85.07 91.70
Tabel diata smenyajikan ketersediaan anggaran, realisasi, rasio antara realisasi dan anggaran ,serta rata-rata dihitung berdasarkan komponen
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa besaran realisasi, rasio dan rata-rata pertumbuhan anggaran DPMD terlihat terus meningkat
secarasignifikan dari Tahun ke Tahun.
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-45
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada DPMD
DPMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan
masyarakat tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik
internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi
tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka
meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada DPMD Provinsi Banten.
Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam
hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT
Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan).
Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Ancaman
Threaths (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan
eksternal antara lain sebagai berikut :
Lingkungan Internal
Kekuatan (strength)
1. DPMD Banten melaksanakan misi ke I yaitu Menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Governance) ;
a. bidang pemberdayaan masyarakat desa,
b. bidang lembaga kemasyarakatan desa dan
c. bidang penataan dan kerjasama desa
Mempunyai peran peningkatan dan pengembangan kapasitas bersama
pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penguatan daya saing desa dan
pembangunan perdesaan;
2. Pemberdayaan masyarakat desa menggunakan pendekatan konfrehensif/
holistik dan memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan;
3. DPMD Provinsi Banten merupakan OPD yang melaksanakan urusan wajib
non pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Sinergitas Program pemberdayaan masyarakat dan desa secara
kelembagaan ditangani dari tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota.
Kelemahan (weakness)
1. Kurangnya sumberdaya manusia yang kompeten dibidangnya ;
2. Kurangnya data base perkembangan desa/kelurahan sebagai bahan
perencanaan ;
3. Belum optimalnya sinergitas antar stakeholders yang berkaitan dengan
perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
desa.
4. Tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap kebijakan pusat untuk daerah
belum dilaksanakan dengan baik.
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-46
Strategi S-O
Meningkatkan kapasitas program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga
Ekonomi Desa/Kelurahan, Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan dan Program Bina Pemerintahan Desa/kelurahan
Strategi W-O
1. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani Pemberdayaan masyarakat,
pemerintahan desa dan kemandirian kemasyarakatan desa serta peningkatan
pengetahuan dan keterampilan aparat desa dan masyarakat perdesaan ;
2. Membangun teknologi informasi database desa;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar lembaga terkait khusus
menangani bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerinatahn desa ;
Lingkungan Ekternal
Peluang (opportunity)
1. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa.
Ancaman (Threath)
1. Stigma masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dan atau publik
terkesan lamban ;
2. Kondisi eksisting yang dirasakan adanya tumpang tindih kewenangan
dengan OPD lain ;
3. Melemahnya kinerja pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dalam
memfasilitasi dan mendorong tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat
dengan memanfaatkan potensi SDA yang ada di perdesaan.
Strategi S-T
1. Peningkatan pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat, lembaga
kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan desa/kelurahan khusunnya di
desa tertinggal dan berkembang ;
2. Peningkatan strategi holistic, integrative, tematik, dan spasial berdasarkan
peraturan perudang-undangan yang berlaku ;
3. Meningkatkan potensi sumberdaya dan sumber-sumber ekonomi yang dapat
dikembangkan di perdesaan terutama di desa tertinggal dan berkembang.
Strategi W-T
1. Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan pusat maupun daerah dalam rangka
pengelolaan yang berkelanjutan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan
di desa tertinggal dan berkembang ;
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-47
2. Meningkatkan kinerja pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
dalam menfasilitasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi didesa tertinggal dan
berkembang ;
3. Peningkatan keberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa teringgal
dan berkembang.
ANALISIS S W O T : SASARAN RENSTRA DPMD 2017-2020 MELIPUTI PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, LEMBAGA EKONOMI DESA DAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN.
INTERNAL
ANALISIS S W O T
EKSTERNAL
KEKUATAN (STRENGTH)
KELEMAHAN (WEAKNESS)
5. DPMD Banten melaksanakan misi ke I yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) ; d. bidang pemberdayaan
masyarakat desa, e. bidang lembaga
kemasyarakatan desa dan f. bidang penataan dan
kerjasama desa Mempunyai peran peningkatan dan pengembangan kapasitas bersama pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penguatan daya saing desa dan pembangunan perdesaan
6. Pemberdayaan masyarakat desa menggunakan pendekatan konfrehensif/ holistik dan memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan.
7. DPMD Provinsi Banten merupakan OPD yang melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa
8. Sinergitas Program pemberdayaan masyarakat dan desa secara kelembagaan ditangani dari tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota.
5. Kurangnya sumberdaya manusia yang kompeten dibidangnya ;
6. Kurangnya data base perkembangan desa/kelurahan sebagai bahan perencanaan ;
7. Belum optimalnya sinergitas antar stakeholders yang berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
8. Tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap kebijakan pusat untuk daerah belum dilaksanakan dengan baik.
PELUANG STRATEGI SO STRATEGI WO
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-48
(OPPORTUNITY)
1. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
Meningkatkan kapasitas program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan, Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Program Bina Pemerintahan Desa/kelurahan
4. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani Pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan kemandirian kemasyarakatan desa serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat desa dan masyarakat perdesaan ;
5. Membangun teknologi informasi database desa;
6. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar lembaga terkait khusus menangani bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerinatahn desa ;
ANCAMAN (Threath) STRATEGI ST STRATEGI WT
4. Stigma masyarakat
terhadap pelayanan pemerintahan dan atau publik terkesan lamban ;
5. Kondisi eksisting yang dirasakan adanya tumpang tindih kewenangan dengan OPD lain ;
6. Melemahnya kinerja pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dalam memfasilitasi dan mendorong tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi SDA yang ada di perdesaan.
1. Peningkatan pelayanan bidang
pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan desa/kelurahan khusunnya di desa tertinggal dan berkembang ;
2. Peningkatan strategi holistic, integrative, tematik, dan spasial berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku ;
3. Meningkatkan potensi sumberdaya dan sumber-sumber ekonomi yang dapat dikembangkan di perdesaan terutama di desa tertinggal dan berkembang.
1. Mengoptimalkan
pelaksanaan peraturan pusat maupun daerah dalam rangka pengelolaan yang berkelanjutan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan di desa tertinggal dan berkembang ;
2. Meningkatkan kinerja pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam menfasilitasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi didesa tertinggal dan berkembang ;
3. Peningkatan keberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa teringgal dan berkembang.
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten
II-49
.
Berdasarkan telaah analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal,
gambaran pelayanan OPD dan renstra K/L, serta permasalahan pelayanan OPD
selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang bersifat wajib non pelayanan dasar, yaitu urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa.
Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten
adalah β Cakupan jumlah desa tertinggal dan berkembang yang diberdayakanβ,
cakupan dari berbagai strategi yang diambil dari lingkungan internal dan ekternal pada
analisis diatas, merupakan isu strategi renstra DPMD sehingga prioritas Pembangunan
berbasis perdesaan (rural-based development) meliputi :
(1) Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintahan desa dan
kelembagaan pemerintahan secara berkelanjutan.
(2) Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya.
(3) Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa.
(4) Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan
modal sosial budaya masyarakat desa.
(5) Sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan.
(6) Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-
kota.
(7) Pengawalan implementasi UU desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan
melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.
Dalam rangka merespon isu strategis tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Banten yang mempunyai urusan pemberdayaan masyarakat dan
desa, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi melakukan upaya pemberdayaan
masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian agar dapat meningkatkan pemanfaatan potensi desa dalam pemenuhan
Pelayanan dasar, Infrastruktur, Informasi/Komunikasi, Pelayanan Publik dan
Penyelenggaraan Pemerintahan, serta melibatkan peran serta masyarakat untuk
menciptakan masyarakat yang mandiri melalui peningkatan kualitas sumber daya
manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna
dengan memperhatikan kearifan lokal, adat dan budaya sosial setempat.
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi III-50
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU DPMD PROVINSI BANTEN
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan DPMD Provinsi Banten
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Banten tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi,
permasalahan tersebut antara lain :
1. Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa, masih rendahnya partisipasi
dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa, masih
adanya desa-desa tertinggal yang belum mempunyai akses keluar, belum
terencananya program pembangunan di desa secara baik, kurangnya motivasi
dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa, masih tingginya
ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah
serta belum bersinerginya antar SKPD dalam pemberdayaan masyarakat dan
penanggulangan kemiskinan lihat ditabel berikut :
TABEL III. 1
REKAPITULASI DATA IDM TAHUN 2019
PROVINSI BANTEN
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi III-51
2. Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal,
kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan, masih
kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal
usaha, belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan serta
masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan
masyarakat lihat ditabel berikut :
3. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, masih rendahnya
kinerja kelembagaan pemerintah desa, belum tertibnya administrasi desa, dan
masih banyaknya desa yang mempunyai potensi yang masih rendah.
TABEL III.2
PERSENTASE JUMLAH BUMDES DI PROVINSI BANTEN
No Kabupaten/Kota Jumlah
BUMDes
Aktif
Jumlah
Desa Rata-rata (%)
1 Kabupaten Serang 53 326 16
2 Kabupaten Lebak 67 340 20
3 Kabupaten Pandeglang 326 326 100
4 Kabupaten Tangerang 24 246 10
5 Kota Tangerang 0 0 0
6 Kota Serang 0 0 0
7 Kota Tangerang
Selatan 0 0 0
8 Kota Cilegon 0 0 0
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi III-52
4. Masih banyaknya kantor desa yang sarana prasarananya kurang memadai,
masih banyaknya desa yang belum mempunyai kantor desa dan tidak
mempunyai tanah kas desa serta masih banyaknya desa yang mempunyai
PADes (Pendapatan Asli Desa) yang rendah lihat ditabel berikut :
TABEL III.3
Data Kepala Desa dengan Jumlah Desa 1238 Desa di PROVINSI
BANTEN
NO PROVINSI TINGKAT PENDIDIKAN KEPALA DESA
< SMA SMA S1/S2/S3
1 2 3 4 5
1
BANTEN
222 806 208
DATA JENIS KELAMIN KEPALA DESA
2 BANTEN LAKI-LAKI PEREMPUAN % PEREMPUAN
1193 44 3,53
TABEL III. 4
DATA KANTOR KEPALA DESA
NO. KABUPATEN
KEBERADAAN KONDISI BANGUNAN
KET
ADA
TIDAK
ADA BAIK
RUSAK
RINGAN
RUSAK
BERAT
1 2 3 4 5 6 7 8
1 LEBAK 323 17 124 135 34 34
2 PANDEGLANG 240 34 176 98 - -
3 SERANG - - - - - -
4 TANGERANG 212 33 102 87 23 23
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi III-53
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3.2.1. Pernyataan Visi
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana
suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,
antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk
mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu
mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan
menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai
keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan jangka Panjang
Daerah (RPJPD) 2005-2025, maka RPJMD 2017-2022 memasuki tahap
Akselerasi-III dengan fokus pada :
1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan
Sosial;
2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian;
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana wilayah;
5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;
7. Pengembangan dan Pembangunan serta Optimalisasi Fungsi dan Peran
Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.
Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Banten
Antara lain :
1. Masih rendahnya tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten yang berdampak
terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik dan menghambat program
reformasi birokrasi;
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi III-54
2. Rendahnya kualitas infrastruktur seperti jalan, bangunan, jembatan yang
berdampak pada terhambatnya aktivitas warga dan mempersempit akses
ekonomi masyarakat;
3. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang berdampak
pada terhambatnya proses pelayanan pendidikan dan rendahnya sumber
daya manunia (SDM) yang dimiliki;
4. Rendahnya Kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang berdampak
terhambatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka arah kebijakan
pembangunan daerah jangka menengah 2017-2022, dititikberatkan pada :
1. Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Energi Dan Air Baku;
3. Pembangunan Pertanian Dan Pengembangan Ekonomi Lokal;
4. Perlindungan Dan Rehabiltasi Sosial;
5. Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan;
6. Perluasan Lapangan Kerja Dan Kesempatan Berusaha;
7. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Penatausahaan
Keuangan Daerah.
Dengan memperhatikan amanat RPJPD Provinsi Banten 2005-2025
dan RPJMN 2014-2019, serta mempertimbangkan aspek potensi/kondisi
actual, dan permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan
Pemerintahan Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
Visi Provinsi Banten β MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,
SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH, β
Dengan keterangan dari VISI sebagai berikut : Maju: tata kelola
(inovasi dan mindset), Mandiri: keuangan daerah yang bertumpu pada PAD,
Berdaya saing: potensi daerah dan investasi, Sejahtera: IPM (pendidikan,
kesehatan dan ekonomi), Akhlakul Karimah: perilaku berbasis nilai-nilai
agama
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi III-55
Memperhatikan Visi tersebut dan perubahan paradigma serta kondisi
yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi
Banten dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup
regional, nasional, maupun global.
3.2.2. Pernyataan Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh
instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan
pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang
berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan
dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi
suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi
juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.
Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum
mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi
sebagai berikut :
1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, DPMD sesuai
tugasnya yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Banten mempunyai fungsi, sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi III-56
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas DPMD terkait
dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi DPMD berkontribusi
langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 1 (satu) yaitu Menciptakan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan fokus pada
tujuan yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
meningkatkan perekonomian desa di Provinsi Banten melalui kualitas
pengelolaan keuangan, kecukupan pangan dan energy, pengembangan
sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan
kemiskinan.
Program penanggulangan kemiskinan selama ini mengalami kendala
membidik strata sangat miskin secara spesifik dan tepat sasaran, karena
ketiadaan basis data mengenai keberadaan mereka (by name & by address).
Database Peduduk miskin hasil pendataan BPS yang bias kondisi dilapangan
sehingga perlu dilakukan verifikasi. Penanggulangan kemiskinan adalah
membantu masyarakat miskin, tidak dapat menggunakan ukuran efisiensi,
yang bisa digunakan hanyalah ukuran efektifitas, sehingga dibutuhkan
dukungan alokasi anggaran yang mencukupi, keterbatasan kemampuan
keuangan daerah menjadi salah satu unsur yang patut dipertimbangkan
dalam pelayanan OPD.
Kemiskinan merupakan suatu fenomena multidimensi yang tidak
hanya mencakup kebutuhan konsumsi yang berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, akses terhadap air
bersih, rasa aman, serta partisipasi dalam kehidupan sosial politik yang oleh
BPS diformulasikan dalam 14 indikator kemiskinan, hal tersebut
memerlukan dukungan penanganan multisektor, koordinasi dan integrasi
data di tingkat pemerintah, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah
daerah kabupaten/kota menjadi hal penting untuk terus ditingkatkan.
Pengembangan teknologi yang cukup pesat menjadi salah satu pendorong
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi III-57
untuk peningkatan pelayanan OPD khususnya pada perwujudan program
yang mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, sehingga mampu
mereduksi rumah tangga miskin di Provinsi Banten, melalui tiga strategi
mengurangi beban hidup, meningkatkan pendapatan dan penguatan
kelembagaan.
Selengkapnya faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD
terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Provinsi Banten 2017-2022.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementrian Dalam Negeri
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa) yang sinergis
dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :
(1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
(2) Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya
masyarakat;
(3) Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat;
(4) Meningkatnya pengelolaan SDA dan TTG,
adapun sasaran yang tidak sinergis adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Pemerintahan Desa dikarenakan nomenklatur kelembagaan yang berbeda.
Berdasarkan sasaran jangka menengah renstra K/L dimaksud, permasalahan
pelayanan DPMD Provinsi Banten adalah keterbatasan database utamanya terkait
dengan pemberdayaan adat dan sosial budaya serta sumberdaya alam yang
potensial untuk dikembangkan, termasuk didalamnya kebutuhan teknologi tepat
guna yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Munculnya regulasi tentang desa
yang diinisiasi oleh Kementrian Dalam Negeri, dimana melalui regulasi tersebut,
menjamin kesejahteraan para penggerak masyarakat desa, perangkat desa
termasuk di dalamnya lembaga kemasyarakatan desa. Hal ini menjadi suatu
tantangan bagi DPMD Provinsi Banten untuk menyiapkan kapasitas masyarakat
maupun lembaga kemasyarakatan di desa agar mampu menjalankan amanah
regulasi dimaksud. Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya
pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin, ketersediaan dokumen-
dokumen perencanaan yang partisipatif di tingkat desa/kel. Serta kemauan
masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya, menjadikan faktor pendorong yang
mendukung pelayanan DPMD Provinsi Banten. Selengkapnya sebagaimana tersaji
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi III-58
dalam Tabel 3.1. Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran
Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya.
Tabel 3.1.
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra K/L
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Sasaran Jangka
Menengah
Renstra K/L
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Provinsi
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1.
Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
masyarakat
dalam
pembangunan
desa
Keterbatasan
fasilitasi terhadap
jumlah lembaga
kemasyarakatan
yang banyak
Kapasitas SDM
dan pendanaan
Regulasi dan
perencanaan
pembangunan
partisipatif
2. Meningkatnya
pengembangan
pemberdayaan
adat dan sosial
budaya
masyarakat
Belum tersedianya
Database adat dan
sosial budaya
Spesifikasi
pemberdayaan
adat dan sosbud
Pelestarian Adat
dan Sosbud
3. Meningkatnya
ekonomi
produktif
masyarakat
Beragamnya
usaha ekonomi
produktif di
masyarakat
melalui berbagai
program
Koordinasi antar
stakeholder
Kemauan
berusaha pada
masyarakat
4. Meningkatnya
pengelolaan
SDA dan TTG
Data base SDA yang
potensial
dikembangkan dan
kebutuhan TTG
masyarakat
Koordinasi antar
stakeholder
SDA yang belum
dikelola dan
dimanfaatkan
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi III-59
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Provinsi Banten merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang
berada di Pulau Jawa bagian barat dengan luas 9.662,92 km2. Secara
astronomis, wilayah Provinsi Banten terletak antara 05007'50" sampai dengan
07001'01" Lintang Selatan dan antara 105001'11" sampai dengan 106007'12"
Bujur Timur.
Kabupaten Luas (km2)
Pandeglang 2 746,89
Lebak 3 426,56
Tangerang 1 011,86
Serang 1 734,28
Kota Luas (km2)
Tangerang 153,93
Cilegon 175,50
Serang 266,71
Tangerang Selatan 147,1
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi III-60
Wilayah Provinsi Banten di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di
sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah Barat berbatasan
dengan Selat Sunda, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta
dan Jawa Barat. Dengan demikian, Provinsi Banten mempunyai posisi yang
strategis sebagai penghubung darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Provinsi
Banten terdiri dari empat kabupaten dan empat kota, dengan 155 kecamatan, 1.238
desa dan 313 kelurahan.
Secara umum, Provinsi Banten beriklim tropis dan basah. Suhu rata-rata pada
tahun 2014 sebesar 27,30C, dimana suhu tertinggi 34,10C terjadi di bulan Oktober
dan terendah 30,10C terjadi di bulan Januari.
Sebagaimana daerah berkembang lainnya, jumlah penduduk Provinsi Banten
selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk di Provinsi
Banten tahun 2014 sebanyak 11.704.877 jiwa, yang terdiri dari 5.971.296 orang
laki-laki dan 5.733.581 orang perempuan.
Penyebaran penduduk Provinsi Banten di 8 kabupaten/kota yang ada ternyata
tidak merata. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk lebih memilih
tinggal di wilayah yang potensial secara ekonomi dan memiliki fasilitas umum dan
sosial yang lebih lengkap dibandingkan wilayah lainnya yang masih tertinggal. Kota
Serang sebagai ibukota Provinsi Banten hanya mempunyai jumlah penduduk
sebanyak 631.101 jiwa, sementara jumlah penduduk terbesar berada di Kabupaten
Tangerang yaitu sebesar 3.264.776 jiwa.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal
dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan
kelemahan pada DPMD Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan
program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2017-2022)
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi III-61
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran dan realisasi
program/kegiatan dalam periode Renstra dapat dilihat sebagai berikut :
(1) Isu Strategis 1,
Meningkatnya Kualitas Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Banten pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
(2) Isu Strategis 2,
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan desa dan pembangunan desa melalui
Peningkatan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Sarana Prasarana, Mitra
Strategis, Teknologi, Metode Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan
Penataan dan Kerjasana Desa, dengan indikator Prosentase berkurangnya
jumlah Desa tertinggal dan meningkatnya jumlah Desa Mandiri;
(3) Isu Strategis 3,
Meningkatnya kelompok usaha ekonomi produktif dan lembaga ekonomi
masyarakat di desa/kel, serta meningkatnya pusat layanan informasi
Teknologi Tepat Guna dan Aksesibilitas masyarakat miskin terhadap
pengelolaan sumber daya alam dan sarana prasarana dasar, dengan indikator
Prosentase peningkatan kelompok usaha ekonomi produktif dan lembaga
ekonomi masyarakat di desa/kel, serta peningkatan jumlah komunitas
masyarakat yang dapat mengelola dan memanfaatkan SDA. Dalam
Pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan target capaian akhir 100 %.
(4) Isu Strategis 4,
Terwujudnya peningkatan jumlah kelembagaan masyarakat yang terlibat
dalam proses perencanaan partisipatif pada RT, RW, PKK, Karang Taruna,
Posyandu, dan lembaga masyarakat yang menerapkan manajemen
pembangunan yang partisipatif dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat
dengan indikator :
1. Prosentase peningkatan desa/kel. Yang menerapkan Sistem
Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP);
2. Prosentase peningkatan komunitas masyarakat pelestari nilai-nilai sosial
budaya masyarakat.
TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
IV-62 Tujuan dan Sasaran
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD Provinsi Banten
Tujuan, Sasaran, Jangka Menengah serta Indikator Sasaran Dan Target Kinerja
Sasaran DPMD Provinsi Banten
Tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi
dalam perencanaan pembangunan RPJMD Provinsi Banten yang selanjutnya akan
menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan adalah
pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,
melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah
yang dihadapi sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Berpedoman kepada RPJMD Tahun 2017-2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Banten dengan tujuan Renstra βTerwujudnya Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Ekonomi dan Lembaga Pemerintahan Desa/kelurahan
yang efektif, transparan, akuntabel dan berkompetensi serta beritegrasi dalam
melayani masyarakat desa/kelurahanβ, dan Sasaran Renstra sebelum revisi
βMeningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa
dan Pemerintahan Desa/Kelurahanβ dan indikator sasaran sebelum revisi renstra
2017-2022 βPersentase Desa Mandiri β maka dari itu pelaksanaan pembangunan yang
telah dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten pada kurun
waktu 2 (dua) tahun dari tahun 2018-2019 adalah pada Target Kinerja Tujuan/Sasaran
Pada Tahun ke satu 16 % capaian dan pada Tahun dua 18.80%. Indikator Sasaran
yang telah di revisi βCapaian Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi
Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di 48 desa tertinggal dan berkembang yang
diberdayakan β dimulai dari Tahun 2020 dengan target capaian, Tahun ke tiga 41,67
%, capaian, Tahun ke empat 33,33 % Capaian dan Tahun ke lima 25 %.
Visi dan Misi Kepala Daerah
Visi dan Misi Kepala Daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-
cita layanan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh OPD baik dalam upaya
mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
IV-63 Tujuan dan Sasaran
pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya
saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang
relevan.
Berdasarkan perwujudan visi, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa didalam menjalankan rencana strategis DPMD berdasarkan Visi Kepala
Daerah Terpilih selama lima tahun kedepan (2017-2022) adalah
β BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,
SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH β.
Provinsi Banten Maju: tata kelola (inovasi dan mindset); Mandiri: keuangan
daerah yang bertumpu pada PAD; Berdaya saing: potensi daerah dan investasi;
Sejahtera: IPM (pendidikan, kesehatan dan ekonomi); dan Akhlakul Karimah:
perilaku berbasis nilai-nilai agama. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan
ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola permerintahan yang
menerapkan prirìsip-prinsip good governanace.
Dalam rangka mendukung Visi Kepala Daerah, DPMD Provinsi Banten
DPMD mempunyai tugas untuk memberdayaankan masyarakat desa dengan
pendekatan pembangunan dari, oleh dan untuk individu/masyarakat guna mencapai
kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan melalui prakarsa,
pelaksana dan hasil-hasilnya adalah rakyat itu sendiri.
Misi merupakan upaya untuk mewujudkan keadaan atau kondisi yang
diinginkan. Upaya-upaya yang akan dikembangkan, harus memanfaatkan faktor-
faktor pendorong dan mengantisipasi faktor-faktor penghambat yang telah
diidentifikasi pada perumusan isu strategis. Jika pernyataan visi menunjukkan
keadaan/kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, maka
pernyataan misi menunjukkan kerja-kerja/upaya untuk mewujudkan visi tersebut.
Proses perumusan misi.
Dengan rumusan tersebut maka sinergitas untuk mendukung Kepala Daerah
terpilih dengan DPMD Provinsi Banten mengemban Misi Kepala Daerah Provinsi
Banten : Misi ke 1 yaitu : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance).
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
IV-64 Tujuan dan Sasaran
4.2. Tujuan RPJMD dan Tujuan Perangkat Daerah
Tujuan RPJMD tahun 2017-2022 adalah untuk mewujudkan visi dan melaksanakan
misi selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu analisis strategis, disertakan
pula indikator kinerja tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan
yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya
setiap tahun. Berdasarkan lima misi yang telah ditetapkan, maka diurai masing
masing misi dengan pernyataan tujuan dan indikator tujuannya.
Tujuan RPJMD 2017-2022 βTerwujudnya kelembagaan pemerintahan
daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan,
akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta
melayani masyarkatβ sedangkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Banten didalam Renstra 2017-2022 DPMD βTerwujudnya kapasitas
lembaga kemasyarakatan, lembaga ekonomi dan lembaga pemerintahan
desa/kelurahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berkompetensi serta
bertintegrasi dalam melayani masyarakat desa/kelurahanβ sehingga tujuan
RPJMD dan Tujuan Restra DPMD agar menjadi suatu tujuan yang sama-sama untuk
mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah selama lima tahun
sedangkan sasaran RPJMD 2017-2022 Provinsi Banten βMeningkatnya kapasitas
Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan
Desa/Kelurahanβ diselaraskan dengan sasaran DPMD Provinsi Banten βPeningkatan
kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan
Pemerintahan Desa/Kelurahanβ sebagaimana pada table 4 berikut ini :
.
2018 2019 2020 2021 2022
1 Capaian Indeks Kepuasan
Masyarakat
3.1 3.2 3.4 3.4 3.5
Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel, Efektif, dan
efisien
Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah) OPD
13,00 BB BB A A
Meningkatnya
kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan Desa,
Lembaga Ekonomi Desa
dan Pemerintahan
Desa/Kelurahan
Persentase Desa Mandiri 16,40 18,80 0,00 0,00 0,00
Meningkatnya kapasitas
Lembaga
Kemasyarakatan Desa,
Lembaga Ekonomi Desa
dan Pemerintahan
Desa/Kelurahan
Capaian Lembaga
Kemasyarakatan Desa,
Lembaga Ekonomi Desa dan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
di 48 desa tertinggal dan
berkembang yang
diberdayakan
0,00 0,00 41,67 33,33 25,00
Terwujudnya Kapasitas
Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Ekonomi dan
Lembaga Pemerintahan
Desa/kelurahan yang efektif,
transparan, akuntabel dan
berkompetensi serta
beritegrasi dalam melayani
masyarakat desa/kelurahan
TABEL 4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD tahun 2017-2020 (Sesudah perubahan)
No TUJUAN SASARANINDIKATOR TUJUAN/
SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Strategi Dan Arah Kebijakan
V-65
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Banten adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan
sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana
program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka
menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Banten mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil
(outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Banten.
Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program
prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Banten.
Strategi Pemberdayaan Masyarakat berorientasi pada peningkatan Cakupan
Tertinggal dan Berkembang yang diberdayakan melalui Peningkatan Sumber Daya
Manusia, Peningkatan Sarana Prasarana, Mitra Strategis, Teknologi, Metode
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Penataan Pemerintahan Desa dan Memperluas
Kesempatan dan Penyediaan Lapangan Kerja di Perdesaan dan Perkotaan, serta
Meningkatkan Partisipatif Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Komunitas.
5.1. Strategi RPJMD dan Strategi Perangkat Daerah
Strategi merupakan langkah-langkah indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Setiap strategi bisa untuk satu atau beberapa sasaran atau sebaliknya satu sasaran
menggunakan beberapa strategi. Strategi memiliki para meter keberhasilan dan
kegagalan yang berupa capaian indicator kinerja, pengelolaan kapasitas birokrasi,
system menajemen atau inplementasi teknologi.
Strategi RPJMD 2017-2022 βMeningkatkan Kapasitas Kelembagaan
Kemasyarakatan, Ekonomi dan Pemerintahan Desa/Kelurahanβ sedangkan strategi
DPMD Provinsi Banten βCakupan jumlah desa tertinggal dan berkembang yng
diberdayakanβ.
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Strategi Dan Arah Kebijakan
V-66
5.2. Arah kebijakan
Arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yang
mengamanatkan bahwa βPenataan serta Pembinaan Kelembagaan dan
kerjasama desa/Kelurahanβ yang akan diselaraskan dengan arah kebijakan
Renstra DPMD Provinsi Banten dalam rangka sinergitas arah kebijakan yang
dituangakan kedalam Program/Kegiatan teknis di DPMD Provinsi Banten, Arah
Kebijakan RENSTRA DPMD sebagai berikut βpeningkatan jumlah Desa
Berkembang melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia, Mitra Strategis,
Teknologi Tepat Gunaβ.
Perumusan Arah kebijakan dan strategi mendasar pada berbagai alternatif
strategi yang dimungkinkan untuk mencapai indikator sasaran sebagaimana
tercantum pada tabel 5 seperti berikut berikut : (terlampiran)
Tujuan Sasaran Strategis Arah Kebijakan
Terwujudnya Kapasitas
Lembaga
Kemasyarakatan,
Lembaga Ekonomi dan
Lembaga Pemerintahan
Desa/kelurahan yang
efektif, transparan,
akuntabel dan
berkompetensi serta
beritegrasi dalam
melayani masyarakat
desa/kelurahan
Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel, Efektif, dan
efisien
Meningkatkan Kualitas
kelembagaan dan
ketatalaksaan
Peningkatan Akuntabilitas
Pengelolaan Pelaksanaan Program
Kegiatan
Meningkatnya kapasitas
Lembaga Kemasyarakatan
Desa, Lembaga Ekonomi
Desa dan Pemerintahan
Desa/Kelurahan
Cakupan jumlah desa
tertinggal dan berkembang
yng diberdayakan
Peningkatan jumlah Desa
Berkembang melalui Peningkatan
Sumber Daya Manusia, Mitra
Strategis, Teknologi Tepat Guna
TABEL 5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan OPD Tahun 2017-2022
Misi: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
Visi : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAHLAKUL KARIMAH
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
VI-67
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Banten, maka hal-hal yang perlu dilakukan telah dirumuskan dalam
tujuan dengan hasil yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam sasaran dengan
indikator yang terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Cara mencapai tujuan dan
sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan kebijakan yang menjadi dasar dalam
perumusan program dan kegiatan. Adapun Relevansi dan konsistensi antara pernyataan
visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan Program adalah sebagaimana berikut :
Pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten
didukung oleh kegiatan β kegiatan rutin maupun pembangunan sebagai berikut :
(1) Program Tata Kelola Pemerintahan a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset;
b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
c. Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran
d. Peningkatan Kapasitas Aparatur;
e. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
(2) Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi
Desa/Kelurahan a. Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa;
b. Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
c. Penataan dan Pengembangan Potensi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
d. Pendampingan Tenaga Profesional Terhadap Penyaluran dan Penggunaan
Dana Desa;
e. Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa.
(3) Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
a. Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat;
b. Pembinaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa;
c. Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya
Masyarakat;
d. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan TP PKK Provinsi Banten.
(4) Program Bina Pemerintahan Desa/kelurahan
a. Pembinaan dan Pengembangan Partisipatif Pembangunan Desa;
b. Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pemerintahan
Desa/Kelurahan;
c. Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama Desa.
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
VI-68
Selengkapnya matriks Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program,
Kegiatan, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD,
sebagaimana Tabel 6.1. , 6.2 dan 6.3. (terlampir)
NOProgram Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
(ouput)
1 Program Tata Kelola Pemerintahan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
Tersusunya Dokumen Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan
Penyediaan Data dan Informasi
Pembangunan
Tersedianya Data dan Informasi
Pembangunan DPMD Provinsi
Banten yang akurat dan aktual
Peningkatan Kapasitas
Aparatur
Terciptanya Kapasitas Aparatur
DPMD Provinsi Banten yang
handal
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
Terlaksanannya Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan sesuai dengan
standart operasional prosedur yang
berlaku
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
Tersusunnya Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset sesuai
dengan waktu yang telah
ditentukan.
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
Terpeliharanya Sarana dan
Prasarana Kantor sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan.
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
Tersedianya Barang dan Jasa
Perkantoran sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan.
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
Terlaksananya Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah sesuai jadwal
yang ditentukan
2 Program Peningkatan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Cakupan Desa Tertinggal menjadi
Berkembang (Satuan: Desa)
Pembinaan dan Pengembangan
Masyarakat Desa
Terlaksanannya Pengembangan
Pelaku Ekonomi Masyarakat Desa
yang handal
Cakupan Desa Berkembang menjadi
Mandiri (Satuan: Desa)
Penataan dan Pengembangan
Potensi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Terlaksanannya Penataan dan
Pengembangan Potensi
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa yang terukur
Penataan dan Pengembangan
Pelaku Ekonomi Desa
Terlaksanannya Penataan dan
Pengembangan Pelaku Ekonomi
Desa sesuai dengan peraturan yang
berlaku
Pendampingan Tenaga
Profesional Terhadap
Penyaluran dan Penggunaan
Dana Desa
Terlaksananya kegiatan
Pendampingan Tenaga Profesional
Terhadap Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa sesuai
dengan peraturan yang berlaku
Pembinaan dan Pengembangan
dalam Pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna
Terwujudnya Pengembangan dan
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
3 Program Peningkatan
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa
dalam Kategori Baik (Satuan: Lembaga)
Pembinaan dan Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat dan
Hukum Adat
Terlaksanannya Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat dan Hukum
Adat yang tepat sasaran
Pembinaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Terlaksannya Lembaga
Kemasyarakatan Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan yang
berlaku
Penataan dan Pembinaan
Lembaga Adat Menuju Desa
Adat
Terlaksananya Pemberdayaan
Lembaga Adat dan Pengembangan
Kehidupan Sosial Budaya
Masyarakat sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
4 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
Cakupan Kerjasama Desa yang
menigkatkan Jumlah Desa Mandiri
(Satuan: Desa)
Penataan, Pembinaan dan
Pengembangan Lembaga
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terwujudnya Lembaga
Pemerintahan Desa/Kelurahan yang
handal
Pembinaan dan Penataan
Badan Kerjasama Desa
Terlaksananya Penataan dan
Pemberdayaan Badan Kerjasama
Desa dan Badan Kerjasama Antar
Desa sesuai dengan peraturan yang
berlaku
Pembinaan dan Pengembangan
Partisipatif Pembangunan Desa
Terwujudnya Peran Lembaga
Masyarakat Desa dalam
Perencanaan Partisipatif
Pembangunan Desa yang sesuai
dengan peraturan yang berlaku
TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI BANTEN
(Sebelum Revisi)
NOProgram Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
(ouput)
1 Program Tata Kelola Pemerintahan Capaian kesesuaian dengan Parameter
penilaian dokumen perencanaan, evaluasi
dan pelaporan perangkat daerah
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
Tersusunya Dokumen Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran
yang mendukung kelancaran tugas dan
fungsi administrasi perangkat daerah
Penyediaan Barang Jasa,
Pengadaan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Perkantoran
Tersedianya Barang Jada,
Pengadaan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Perkantoran
Persentase terwujudnya peningkatan
kapasitas sumberdaya Aparatur yang
mendukung kelancaran tugas dan fungsi
SKPD
Peningkatan Kapasitas
Aparatur
Terciptanya Kapasitas Aparatur
DPMD Provinsi Banten yang
handal
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
Terlaksanannya Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan sesuai dengan
standart operasional prosedur yang
berlaku
Persentase terwujudnya penata usaha
keuangan dan pencapaian kinerja
program yang mendukung yang
mendukung kelancaran tugas dan fungsi
SKPD
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
Tersusunnya Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset sesuai
dengan waktu yang telah
ditentukan.
2 Program Peningkatan
Pemberdayaan Lembaga Ekonomi
Desa/KelurahanLembaga Ekonomi Masyarakat yang di
berdayakan di 48 desa Tertinggal
Pembinaan dan Pengembangan
Masyarakat Desa
Terlaksanannya Pengembangan
Pelaku Ekonomi Masyarakat Desa
yang handal
Penataan dan Pengembangan
Potensi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Terlaksanannya Penataan dan
Pengembangan Potensi
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa yang terukur
Penataan dan Pengembangan
Pelaku Ekonomi Desa
Terlaksanannya Penataan dan
Pengembangan Pelaku Ekonomi
Desa sesuai dengan peraturan yang
berlaku
Pendampingan Tenaga
Profesional Terhadap
Penyaluran dan Penggunaan
Dana Desa
Terlaksananya kegiatan
Pendampingan Tenaga Profesional
Terhadap Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa sesuai
dengan peraturan yang berlaku
Pembinaan dan Pengembangan
dalam Pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna
Terwujudnya Pengembangan dan
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
3 Program Peningkatan
Pemberdayaan Lembaga
KemasyarakatanLembaga Kemasyarakatan desa yang
diberdayakan di 48 Desa tertinggal
Pembinaan dan Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat dan
Hukum Adat
Terlaksanannya Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat dan Hukum
Adat yang tepat sasaran
Pembinaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Terlaksannya Lembaga
Kemasyarakatan Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan yang
berlaku
(Sesudah Revisi)
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI BANTEN
NOProgram Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
(ouput)
Pemberdayaan Lembaga Adat
dan Pengembangan Kehidupan
Sosial Budaya Masyarakat
Terlaksananya Pemberdayaan
Lembaga Adat dan Pengembangan
Kehidupan Sosial Budaya
Masyarakat sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
Pembinaan dan Penguatan
Kelembagaan TP PKK
Provinsi
Terlaksanannya Lembaga TP PKK
Provinsi yang handal
4 Program Bina Pemerintahan
Desa/kelurahanPendampingan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa/Kelurahan yang
diberdayakan di 48 desa berkembang
Penataan, Pembinaan dan
Pengembangan Lembaga
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terwujudnya Lembaga
Pemerintahan Desa/Kelurahan yang
handal
Pembinaan dan Penataan
Badan Kerjasama Desa
Terlaksananya Penataan dan
Pemberdayaan Badan Kerjasama
Desa dan Badan Kerjasama Antar
Desa sesuai dengan peraturan yang
berlaku
Pembinaan dan Pengembangan
Partisipatif Pembangunan Desa
Terwujudnya Peran Lembaga
Masyarakat Desa dalam
Perencanaan Partisipatif
Pembangunan Desa yang sesuai
dengan peraturan yang berlaku
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
VII-69
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Kinerja penyelenggaranaan bidang urusan yang meliputi Program, Indikator
Sasaran, Target Kinerja Sasaran sampai dengan Kondisi Kinerja pada Tahun priode
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten dapat dilihat pada
tabel berikut ini (terlampir) :
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL PERIODE
RPJMD
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ASPEK PELAYANAN UMUM
1,1 Fokus Administrasi Pemerintahan
1.1.1 Administrasi Pemerintahan
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah) OPDNilai 60,00 70,00 75,00 80,00 85,00 85,00 85,00
2 ASPEK PELAYANAN UMUM
2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan
Dasar
1207 Pemberdayaan Masyarakat Desa
2 Persentase Desa Mandiri Persen 14,00 16,40 18,80 0,00 0,00 0,00 0,00
2
Capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa,
Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan
Desa/Kelurahan di 48 desa tertinggal dan
berkembang yang diberdayakan
Persen 0,00 0,00 0,00 41,67 33,33 25,00 25,00
TABEL 7.1
Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan OPD
NOASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHSATUAN
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNKONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL
PERIODE
RPJMD
2017 2018 2019 2020 2021 20221 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Tata Kelola Pemerintahan
1,1 Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Skala 2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
1,2 Capaian kesesuaian dengan Parameter
penilaian dokumen perencanaan,
evaluasi dan pelaporan perangkat
daerah
% 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,3 Persentase Sarana Prasarana
Perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi administrasi
perangkat daerah
% 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,4 Persentase terwujudnya peningkatan
kapasitas sumberdaya Aparatur yang
mendukung kelancaran tugas dan fungsi
SKPD
% 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 Persentase terwujudnya penata usaha
keuangan dan pencapaian kinerja
program yang mendukung yang
mendukung kelancaran tugas dan fungsi
SKPD
% 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
2,1 Cakupan Desa Tertinggal menjadi
Berkembang (Satuan: Desa)
Jumlah 158 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00
2,2 Cakupan Desa Berkembang menjadi
Mandiri (Satuan: Desa)
Jumlah 1022 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00
3
Program Peningkatan Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan
3.1
Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa
dalam Kategori Baik (Satuan: Lembaga)
Lembaga 41 41 41 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun Desa
5.1 Cakupan Kerjasama Desa yang
menigkatkan Jumlah Desa Mandiri
(Satuan: Desa)
Jumlah 52 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00
Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan OPD (sebelum perubahan)
TABEL 7.2 a
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNNO INDIKATOR PROGRAM SATUAN
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL
PERIODE
RPJMD
2017 2018 2019 2020 2021 20221 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Tata Kelola Pemerintahan
1,1 Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Skala 2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
1,2 Capaian kesesuaian dengan Parameter
penilaian dokumen perencanaan,
evaluasi dan pelaporan perangkat
daerah
% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1,3 Persentase Sarana Prasarana
Perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi administrasi
perangkat daerah
% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1,4 Persentase terwujudnya peningkatan
kapasitas sumberdaya Aparatur yang
mendukung kelancaran tugas dan fungsi
SKPD
% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1,5 Persentase terwujudnya penata usaha
keuangan dan pencapaian kinerja
program yang mendukung yang
mendukung kelancaran tugas dan fungsi
SKPD
% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Program Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
2,1 Cakupan Desa Tertinggal menjadi
Berkembang (Satuan: Desa)Jumlah 158 2 2 0 0 0 0
2,2 Cakupan Desa Berkembang menjadi
Mandiri (Satuan: Desa)Jumlah 1022 2 2 0 0 0 0
3 Program Peningkatan Pemberdayaan
Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan
3,1 Lembaga Ekonomi Masyarakat yang di
berdayakan di 48 desa Tertinggal
(Satuan: Desa)
Jumlah
0 0 0 20 16 12 12
4
Program Peningkatan Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan
Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa
dalam Kategori Baik (Satuan: Lembaga)
Lembaga
41 41 41 0 0 0 0
Lembaga Kemasyarakatan desa yang
diberdayakan di 48 Desa tertinggal
(Satuan: Desa)
Jumlah
0 0 0 20 16 12 12
5 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun Desa
Cakupan Kerjasama Desa yang
menigkatkan Jumlah Desa Mandiri
(Satuan: Desa)
Jumlah 52 2 2 0 0 0 0
6 Program Bina Pemerintahan
Desa/kelurahan
6,1 Pendampingan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa/Kelurahan yang
diberdayakan di 48 desa berkembang
(Satuan: Desa)
Jumlah 0 0 0 20 16 12 12
TABEL 7.2 b
Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan OPD (sesudah perubahan)
NO
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNSATUANINDIKATOR PROGRAM
P E N U T U P
RENSTRA Rencana Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022
Penutup
VIII-70
BAB VIII
PENUTUP
Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Banten ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Banten dalam kurun waktu lima tahun (2017 - 2022).
Review Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil
pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Banten.
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten tahun
2017 - 2022, merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan
pemberdayaan masyarakat jangka menengah yang bersifat elastis terhadap
perubahan sesuai perkembangan. Secara operasional, Renstra Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Tahun 2017 β 2022 akan dijabarkan lebih
lanjut dalam rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Banten.
Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak
menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat
dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian - penyesuaian
seperlunya sebagaimana Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Banten.
Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten ini diucapkan
penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Banten dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan
dengan lebih terarah dan terukur.
L A M P I R A N
1
Misi: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta
melayani masyarkat
Sasaran Daerah: Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten
NO Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Perhitungan Penanggung
Jawab Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Esselon II KepalaDinas
1
Meningkatnya
kapasitas
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa, Lembaga
Ekonomi Desa
dan Pemerintahan
Desa/Kelurahan
Capaian Lembaga
Kemasyarakatan Desa,
Lembaga Ekonomi Desa
dan Pemerintahan
Desa/Kelurahan di 48 desa
tertinggal dan berkembang
yang diberdayakan
Capaian Lembaga
Kemasyarakatan Desa,
Lembaga EkonomiDesa
dan Pemerintahan
Desa/Kelurahan di 96
DesaTertiinggaldan
Berkembang yang
diberdayakan (satuan
persen)
SJumlah Desa Tertinggal dan Berkembang yang diberdayakan
Sππ’πππβ π πππ’ππ’β πππ π π‘πππ‘ππππππ πππ ππππππππππ π¦πππ ππππππππ¦πππππ₯100
2
Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel, Efektif,
dan efisien
Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel, Efektif, dan
efisien
ASPEK PENILAIAN
KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN
1 Perencanaan
Kinerja
35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana
Kerja
2 Pengukuran
Kinerja
20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi
Pengukuran
3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja,
Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja
4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil
Evauasi
5 Pencapaian
Kinerja
20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja
Lainnya
TOTAL 100
2
Sasaran IndikatorKinerjaSasaran Program (esselon III)
1
Meningkatnya
Pelayanan
Perkantoran
Capaian kesesuaian
dengan Parameter
penilaian dokumen
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan perangkat
daerah
Capaian kesesuaian dengan
Parameter penilaian Dok
perencanaan, evaluas idan
pelaporan perangkat daerah
βππππ’πππ πππππππππππ ππ£πππ’ππ π πππ πππππππππ πππππππππ‘ πππππβ π¦πππ π ππ π’ππ πππππππ‘ππ
βππππ’πππ πππππππππππ ππ£πππ’ππ π πππ πππππππππ πππππππππ‘ πππππβ π¦πππ πππ π’π π’π π₯100
SekretarisDinas
2
Persentase Sarana
Prasarana Perkantoran
yang mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi administrasi
perangkat daerah
Capaian dukungan sarana
prasarana administrasi
perkantoran pada Perangkat
Daerah
Sππππ¦ππππππ π·π’ππ’ππππ ππππππ ππππ πππππ πππ π΄ππππππ π‘πππ π πππππππ‘ππππ
S ππππ¦ππππππ π·π’ππ’ππππ ππππππ ππππ πππππ πππ π΄ππππππ π‘πππ π πππππππ‘ππππ π¦πππ π‘πππ πππππ₯100
Sarana Administrasi Perkantoran:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Perkantoran
4. Penyediaan Jasa Kebersihan
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Cetak Penggandaan
6. Penyediaan Jasa Pengelolaan Arsip Perkantoran
7. Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran
3
Persentase terwujudnya
peningkatan kapasitas
sumberdaya Aparatur
yang mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
Capaian kompetensi
Aparatur yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
Perangkat Daerah
βπ΄πππππ‘π’π π¦πππ ππππππππ‘ π πππ‘ππππππ‘ ππππ π‘πβπ’π π
βπ΄πππππ‘π’π π¦πππ πππππππ’π‘π πππππ‘πβππ ππππ π‘πβπ’π π π₯100
4
Persentase terwujudnya
akuntabilitas penata usaha
keuangan yang
mendukung yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD
Capaian pengelolaan
keuangansesuai Standar
Akuntansi Pemerintahan
βπΏππππππ π¦πππ π ππ π’ππ ππ΄π
βππππ’πππ πππππππ π₯100
3
9
Capaian Lembaga
Ekonomi
Masyarakat, Pelaku
Ekonomi, Pelaku
Usaha, dan
Pendamping
Profesional di desa
tertinggal yang
diberdayakan di 48
DesaTertiinggal
Lembaga Ekonomi
Masyarakat yang di
berdayakan di 48 desa
Tertinggal
Jumlah Lembaga Ekonomi,
Pelaku Ekonomi, Pelaku
Usaha, dan Pendamping
Profesional di desa
tertinggal yang diberdayakan
Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan di desa
tertinggal yang diberdayakan
Kepala Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
10 Capaian Lembaga
Kemasyarakatan
desa yang
diberdayakan di 48
DesaTertiinggal
Lembaga Kemasyarakatan
desa yang diberdayakan di
48 Desa tertinggal
Jumah Lembaga
Kemasyarakatan desa,
Lembaga Hukum Adat, dan
Lembaga adat dan sosial
budaya adat yang
diberdayakan
Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diberdayakan
Kepala Bidang
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
11 Capaian
Pendampingan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
/Kelurahan yang
diberdayakan di 48
Desa Berkembang
Pendampingan Kapasitas
Aparatur Pemerintahan
Desa/Kelurahan yang
diberdayakan di 48 desa
berkembang
Jumlah Lembaga
Pemerintahan, Lembaga
Masyarakat dan Badan
Kerjasama Desa/Kelurahan
yang diberdayakan.
Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah Bina Pemerintahan Lembaga Desa/kelurahan yang
diberdayakan
Kepala Bidang
Penataan dan
Kerjasama Desa
Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan di desa tertinggal yang diberdayakan β
Lembaga Kemasyarakatan di desa tertinggal yang diberdayakan β
β
Bina Pemerintahan Lembaga Desa/kelurahan
Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat
2.5 Skala 2,80 0,00 0,00 0,00 3,00
3 Persentase Sarana
Prasarana Perkantoran
yang mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi administrasi
perangkat daerah
0 % 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 Persentase terwujudnya
peningkatan kapasitas
sumberdaya Aparatur
yang mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
0 % 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 Persentase terwujudnya
penata usaha keuangan
dan pencapaian kinerja
program yang
mendukung yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD
0 % 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Penyusunan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan
(TLHP) Aparat Pengawas
Instansi Pemerintah
(APIP)
2 Dokumen 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
2 Penyusunan Dok Laporan
Pajak
3 Dokumen 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
3 Penyusunan Dokumen
Laporan Keuangan
0 Dokumen 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00
4 Penyusunan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan
(TLHP) Aparat Pengawas
Instansi Pemerintah
(APIP)
0 Dokumen 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00
5 Penyusunan Dokumen
Laporan Pajak
0 Dokumen 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Hal. 1 / 9
Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Penyusunan Perencanaan
Program dan Kegiatan
Tahunan
3 Dokumen 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
2 Penyusunan Laporan
Evaluasi dan
Pengendalian
5 Dokumen 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
3 Monitoring dan Evaluasi 5 Dokumen 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
4 Pembinaan dan
Pengawasan
3 Dokumen 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
5 Penyusunan Laporan
Evaluasi Program dan
Kegiatan
3 Dokumen 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
6 Penyusunan Profil Kinerja
Program Perangkat
Daerah
2 Dokumen 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
Sasaran Kinerja
Sub KegiatanTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-6
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
1207.120701.00.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
3,00 Tersusunnya Dokumen
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan yang tepat waktu
Jumlah Dokumen Perencanaan
Program dan Kegiatan Tahunan
yang tepat waktu dan sesuai
dengan RPJMD5,00 Jumlah Dokumen Evaluasi
Program Kegiatan yang tepat
waktu dan dapat
dipertanggungjawabkan5,00 Jumlah Dokumen Monitoring dan
Evaluasi yang tepat waktu
3,00 Jumlah dokumen hasil
Pembinaan dan Pengawasan
sesuai dengan target kegiatan3,00 Jumlah Dokumen Laporan
Evaluasi Program dan Kegiatan
yang tepat waktu
2,00 Jumlah Profil Kinerja Program
Perangkat Daerah sesuai dengan
target kegiatan
SIMRAL
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Target
1207.120701.00.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
2,00 Tersusunnya Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset yang
akuntabel
Jumlah Dokumen Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat
Pengawas Instansi Pemerintah
(APIP)
3,00 Jumlah Dokumen Laporan Pajak
0,00 Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan
0,00 Jumlah Dokumen Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat
Pengawas Instansi Pemerintah
(APIP) yang tepat waktu
0,00 Jumlah Dokumen Laporan Pajak
100,00 (Jml dokumen perencanaan
evaluasi dan pelaporan perangkat
daerah yang sesuai
parameter)/(Jml dokumen
perencanaan evaluasi dan
pelaporan perangkat daerah yang
0,00 (Jml Penyediaan Dukungan
Sarana Prasarana dan
Administrasi Perkantoran)/(Jml
Penyediaan Dukungan Sarana
Prasarana dan Administrasi
Perkantoran yang tersedia) x 100
0,00 (Jml Aparatur yang mendapat
sertifikat pada tahun n)/(Jml
Aparatur yang mengikuti
pelatihan pada tahun n ) x 100 %
0,00 (Jml Laporan yang sesuai
SAP)/(Jml dokumen laporan) x
100 %
100,00
Sasaran Kinerja
Sub KegiatanTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-6
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Terwujudnya kapasitas
lembaga kemasyarakatan,
lembaga ekonomi dan
lembaga pemerintahan
desa/kelurahan yang efektif,
transparan, akuntabel dan
berkompetensi serta
bertintegrasi dalam melayani
masyarakat desa/kelurahan
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Akuntabel,
Efektif, dan efisien
1207.01 Program Tata Kelola
Pemerintahan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
3,00
2 Capaian kesesuaian
dengan Parameter
penilaian dokumen
perencanaan, evaluasi
dan pelaporan perangkat
daerah
0 % 0,00 0,00 100,00 100,00
PERIODE : 2017-2022
SATKER : 120701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Target
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD
7 Pembuatan Visualisasi
Perangkat Daerah
3 Dokumen 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
8 Pengelolaan Website 1 Paket 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
9 Pengelolaan PPID 1 Tahun 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
10 Penyusunan Laporan
Survey Kepuasaan
Masyarakat
1 Dokumen 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
11 Penyusunan Laporan
Evaluasi Program
Kegiatan
0 Dokumen 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00
12 Dokumen Perencanaan
Program dan Kegiatan
Tahunan
0 Dokumen 0,00 9,00 9,00 9,00 9,00
13 Dokumen Renstra SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
14 Laporan Evaluasi dan
Pengendalian
0 Dokumen 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00
15 Monitoring dan Evaluasi 0 Dokumen 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00
17 Penyusunan Data dan
Informasi Pembangunan
0 Dokumen 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0 Tersedianya Sarana
Prasarana Kantor sesuai
dengan waktu yang telah
ditentukan.
1 % 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor
1 Paket 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
0 Terpeliharanya Sarana
dan Prasarana Kantor
sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan.
1 % 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1 Pemeliharaan Kendaraan
Dinas Operasional
1 Paket 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
2 Pemeliharaan Inventaris
kantor/APK
12 Bulan 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00
Hal. 2 / 9
Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Operasional kantor Tidak
tetap
12 Bulan 12,00 0,00 0,00 0,00 1,00
2 Penyediaan Barang Habis
Pakai
12 Bulan 12,00 0,00 0,00 0,00 1,00
3 Operasional Kantor Tidak
Tetap
12 Bulan 12,00 0,00 0,00 0,00 1,00
4 Penyediaan Makan dan
Minum Kantor
12 Bulan 12,00 0,00 0,00 0,00 1,00
5 Penyediaan Promosi dan
Publikasi
12 Bulan 12,00 0,00 0,00 0,00 1,00
6 Penyediaan Operasional
Jasa Kantor
12 Bulan 12,00 0,00 0,00 0,00 1,00
7 Sub Kegiatan :
Penyediaan BBM
12 Bulan 12,00 0,00 0,00 0,00 1,00
8 Pelaksanaan HUT Banten
dan Banten Expo
1 Bulan 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1 Peningkatan Kompetensi
Aparatur
3 Kegiatan 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
2 Fasilitasi Administrasi
Kepegawaian
5 Dokumen 5,00 0,00 0,00 0,00 3,00
3 Penyusunan Administrasi
Kepegawaian
0 Dokumen 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00
4 Peningkatan Kompetensi
Aparatur
0 Dokumen 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00
0 Terlaksananya Koordinasi
Kedalam dan Keluar
Daerah sesuai jadwal
yang ditentukan
1 % 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1 Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
12 Kegiatan 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00
2 Perjalanan Dinas Luar
Daerah
12 Kegiatan 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00
1 Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
5 Dokumen 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
Jumlah kegiatan Koordinasi
Kedalam dan Keluar Daerah
sesuai jadwal yang ditentukan
12,00 Jumlah Kegiatan Koordinasi dan
Konsultasi Kedalam
12,00 Jumlah Kegiatan Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
1207.120701.00.01.008 Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
5,00 Terlaksanannya Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan sesuai dengan
standart operasional prosedur
yang berlaku
Jumlah dokumen Peningkatan
Pengelolaan Kearsipan dan
Pelayanan Perpustakaan
1207.120701.00.01.007
Jumlah kegiatan Pelaksanaan
HUT Banten dan Banten Expo
12,00
1207.120701.00.01.006 Peningkatan Kapasitas
Aparatur
3,00 Tercapainya Peningkatan
Kapasitas
Aparatur yang kompeten
Jumlah kegiatan Peningkatan
Kompetensi Aparatur
5,00 Jumlah dokumen Administrasi
Kepegawaian
0,00 Jumlah Dokumen Administrasi
Kepegawaian
0,00 Jumlah Dokumen Kompetensi
Aparatur
Sasaran Kinerja
Sub KegiatanTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-6
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Target
1207.120701.00.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
Tersedianya Barang dan Jasa
Perkantoran
Jumlah Bulan Operasional kantor
Tidak tetap
12,00 Jumlah bulan Barang Habis Pakai
12,00 Jumlah Bulan Operasional Kantor
Tidak Tetap
12,00 Jumlah kegiatan Makan dan
Minum Kantor
12,00 Jumlah kegiatan Promosi dan
Publikasi
12,00 Jumlah kegiatan Operasional
Jasa Kantor
12,00 Jumlah BBM
Jumlah persentase Sarana
Prasarana Kantor sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan.
1,00 Jumlah Paket Pengadaan Sarana
dan Prasarana Kantor
1207.120701.00.01.004 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
1,00 Terlaksananya Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah % Sarana dan Prasarana
Kantor sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan.
1,00 Jumlah paket Pemeliharaan
Kendaraan Dinas Operasional
12,00 Jumlah bulan Pemeliharaan
Inventaris kantor/APK
1,001207.120701.00.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
Tersedianya Pengadaan Sarana
Prasarana Kantor
Jumlah Dokumen Perencanaan
Program dan Kegiatan Tahunan
yang tepat waktu dan sesuai
dengan RPJMD0,00 Jumlah Dokumen Renstra yang
sesuai dengan RPJMD0,00 Jumlah Dokumen Evaluasi dan
Pengendalian yang tepat waktu
0,00 Jumlah Dokumen Monitoring dan
Evaluasi yang tepat waktu0,00 Jumlah Dokumen Data informasi
pembangunan sektoral
0,00
Tersusunya Jumlah Dokumen
Visualisasi Perangkat Daerah
yang tepat waktu1,00 Jumlah paket Pengelolaan
Website sesuai dengan target
kegiatan
1,00 Jumlah Pengelolaan PPID sesuai
dengan taerget kegiatan
1,00 Jumlah dokumen Laporan Survey
Kepuasaan Masyarakat
sesuai dengan target kegiatan
0,00 Jumlah Dokumen Evaluasi
Program Kegiatan yang tepat
waktu dan dapat
dipertanggungjawabkan
3,00
1207.120701.00.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan yang tepat waktu
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1,00
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
1,00
SIMRAL
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Kedalam dan Keluar Daerah
2 Pengelolaan Kearsipan
Dinamis SKPD
0 Bulan 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00
0 Tersedianya Data dan
Informasi Pembangunan
DPMD Provinsi Banten
yang akurat dan aktual
100 % 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
1 Penyusunan Profil Kinerja
Program Perangkat
Daerah
2 Dokumen 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
2 Pembuatan Visualisasi
Perangkat Daerah
3 Dokumen 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
3 Pengelolaan Website 1 Paket 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
4 Pengelolaan PPID 1 Tahun 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
5 Penyusunan Laporan
Survey Kepuasaan
Masyarakat
1 Dokumen 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
Hal. 3 / 9
Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran
0 Kegiatan 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00
2 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor
0 Kegiatan 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00
3 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
0 Kegiatan 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00
4 Koordinasi dan Konsultasi
Kedalam dan Keluar
Daerah
0 Kegiatan 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00
2 Cakupan Desa
Berkembang menjadi
Mandiri
1022 Desa 2,00 0,00 0,00 0,00 1.038,00
0 Terlaksanannya
Pembinaan dan
Pengembangan
Masyarakat Desa
158 Desa 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
1 Peningkatan Kapasitas
Manajemen Lembaga
Kemasyarakatan melalui
Pelaku Usaha Perdesaan
8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
2 Peningkatan Kapasitas
dan Pembinaan para
Kepala Dusun pada Desa
Tertinggal
158 Desa 158,00 0,00 0,00 0,00 158,00
3 Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa
melalui Karang Taruna
158 Desa 158,00 0,00 0,00 0,00 158,00
0 Terlaksanannya Penataan
dan Pengembangan
Potensi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
48 Desa 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
1 Pembinaan dan
Peningkatan Peran serta
Masyarakat dalam
Pembangunan Desa
menuju Desa Mandiri
158 Desa 158,00 0,00 0,00 0,00 158,00
2 Rapat Koordinasi
Perkembangan Desa
dengan Kabupaten dan
Kecamatan Terkait 5
Dimensi IPD
118 Kecamatan 118,00 0,00 0,00 0,00 118,00
3 Pemberdayaan dan
Pengembangan
Masyarakat Desa Tentang
Potensi Ekonomi Desa
118 Kecamatan 118,00 0,00 0,00 0,00 118,00
0 Terlaksanannya Penataan
dan Pengembangan
Pelaku Ekonomi Desa
48 Desa 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
1 Penyusunan Profil
Bumdes
1 Dokumen 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
2 Pembinaan dan
Pengembangan Bumdes
31 Desa 31,00 0,00 0,00 0,00 32,00
3 Pengembangan Potensi
Ekonomi Kreatif Desa
8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
Hal. 4 / 9
Terlaksanya Penataan dan
Pengembangan Potensi
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa sesuai dengan target
kegiatan
Jumlah Penataan dan
Pengembangan Potensi
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
158,00 Jumlah Peran serta Masyarakat
dalam Pembangunan Desa
menuju Desa Mandiri
118,00 Jumlah Perkembangan Desa
dengan Kabupaten dan
Kecamatan Terkait 5 Dimensi IPD
118,00 Jumlah Masyarakat Desa Tentang
Potensi Ekonomi Desa
1207.120701.00.15.008 Penataan dan Pengembangan
Pelaku Ekonomi Desa
2,00 Terlaksananya Penataan dan
Pengembangan Pelaku Ekonomi
Desa sesuai dengan target
kegiatan
Jumlah Penataan dan
Pengembangan Pelaku Ekonomi
Desa
1,00 Jumlah dokumen Profil Bumdes
32,00 Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan Bumdes
Jumlah Potensi Ekonomi Kreatif
Desa
1207.120701.00.15.007 Penataan dan Pengembangan
Potensi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2,00
2,00
1207.120701.00.15.005 Pembinaan dan
Pengembangan Masyarakat
Desa
2,00 Terlaksananya Pembinaan dan
Pengembangan Masyarakat Desa
sesuai dengan target kegiatan
Jumlah Desa yang dibina dan
dikembangkan
8,00 Jumlah Kapasitas Manajemen
Lembaga Kemasyarakatan
melalui Pelaku Usaha Perdesaan
158,00 Jumlah Kapasitas dan
Pembinaan para Kepala Dusun
pada Desa Tertinggal
158,00 Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan Desa melalui
Karang Taruna
Terwujudnya kapasitas
lembaga kemasyarakatan,
lembaga ekonomi dan
lembaga pemerintahan
desa/kelurahan yang efektif,
transparan, akuntabel dan
berkompetensi serta
bertintegrasi dalam melayani
masyarakat desa/kelurahan
Peningkatan kapasitas
Lembaga Kemasyarakatan
Desa, Lembaga Ekonomi Desa
dan Pemerintahan
Desa/Kelurahan
1207.15 Program Peningkatan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
1
Tersedianya Barang Jasa,
Pengadaan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Perkantoran
yang berkualitas
Jumlah Kegiatan Penyediaan
Barang dan Jasa Perkantoran
0,00 Jumlah Kegiatan Pengadaan
Sarana dan Prasarana Kantor
0,00 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Kantor
0,00 Jumlah Kegiatan Koordinasi dan
Konsultasi Kedalam dan Keluar
Daerah
154,00
Jumlah dokumen Laporan Survey
Kepuasaan Masyarakat
SIMRAL
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Sasaran Kinerja
Sub KegiatanTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Target
Jumlah dokumen Data dan
Informasi Pembangunan DPMD
Provinsi Banten yang akurat dan
aktual
2,00 Jumlah dokumen Profil Kinerja
Program Perangkat Daerah
3,00 Jumlah dokumen Visualisasi
Perangkat Daerah1,00 Jumlah paket Website
0,00 Jumlah kegiatan PPID
1207.120701.00.01.008 Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
Terlaksanannya Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan sesuai dengan
standart operasional prosedur
yang berlaku0,00 Jumlah pelaksanaan pengeloaan
Pengelolaan Kearsipan dan
Perpustakaan OPD
8,00
1207.120701.00.01.009 Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral
100,00
SIMRAL
Tahun-6
2,00 2,00 0,00 0,00Cakupan Desa Tertinggal
menjadi Berkembang
158 Desa 0,00
Tersedianya Data Pembangunan
Sektoral
3,00
1207.120701.00.01.010 Penyediaan Barang Jasa,
Pengadaan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Perkantoran
0,00
Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
0 Terlaksananya kegiatan
Pendampingan Tenaga
Profesional Terhadap
Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa
349 Pendamping
Lokal Desa (PLD)
70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
1 Bimbingan Teknis bagi
Tenaga Profesional terkait
Penetapan Penggunaan
Dana Desa
349 Pendamping
Lokal Desa (PLD)
70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
2 Koordinasi Lintas Sektor
terkait Penetapan
Penggunaan Dana Desa.
349 Pendamping
Lokal Desa (PLD)
70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
3 Pembinaan, Evaluasi dan
Pengendalian Penyaluran
dan Penggunaan Dana
Desa
349 Pendamping
Lokal Desa (PLD)
349,00 0,00 0,00 0,00 349,00
0 Terlaksananya
Pembinaan dan
Pengembangan dalam
Pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna
8 Kab./Kota 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
1 Pengembangan Teknologi
Tepat Guna (TTG)
8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
2 Penataan dan
Pemanfaatan hasil
Teknologi Tepat Guna
(TTG)
8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
3 Pengelolaan Potensi Desa
melalui TTG
8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
4 Penyusunan Profil
Posyantek
5 Dokumen 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
5 Pembinaan dan
Pengembangan
Posyantek dan Posyantek
Des/Kel
118 Kecamatan 118,00 0,00 0,00 0,00 118,00
6 Pemberdayaan Desa
Inovasi berbasis IT
8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
2 Lembaga
Kemasyarakatan desa
yang diberdayakan di 48
Desa tertinggal
0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 48,00
1 Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat
8 Lembaga 8,00 0,00 0,00 0,00 9,00
2 Penataan Kelembagaan
Hukum Adat
8 Lembaga 8,00 0,00 0,00 0,00 9,00
3 Musyawarah kumpul
Tokoh Sinergitas Hukum
Adat dalam Masyarakat
8 Lembaga 8,00 0,00 0,00 0,00 9,00
4 Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat
0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
5 Penataan Kelembagaan
Hukum Adat
0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
6 Musyawarah kumpul
Tokoh Sinergitas Hukum
Adat dalam Masyarakat
0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
Hal. 5 / 9
Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
0 Terlaksanannya Penataan
dan Pembinaan Lembaga
Adat Menuju Desa Adat
41 Lembaga 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00
1 Penyusunan Profil
Lembaga Adat
1 Dokumen 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
2 Koordinasi dalam rangka
Pembinaan Lembaga Adat
20 Lembaga 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
3 Pembinaan Lembaga Adat 19 Lembaga 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
1 Koordinasi Lintas Sektor
dalam Pembangunan
Desa (TMMD, BBGRM, TP
PKK)
8 Lembaga 8,00 0,00 0,00 0,00 9,00
2 Pembinaan Lembaga
Masyarakat Desa (Karang
Taruna)
8 Lembaga 8,00 0,00 0,00 0,00 9,00
Terlaksananya Lembaga
Kemasyarakatan Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan yang
berlaku
Jumlah Koordinasi Lintas Sektor
dalam Pembangunan Desa
(TMMD, BBGRM, TP PKK)
9,00 Jumlah Pembinaan Lembaga
Masyarakat Desa (Karang
Taruna)
Sasaran Kinerja
Sub KegiatanTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Target
1207.120701.00.16.002 Penataan dan Pembinaan
Lembaga Adat Menuju Desa
Adat
41,00 Terlaksananya Penataan dan
Pembinaan Lembaga Adat
Menuju Desa Adat sesui dengan
target kegiatan
Jumlah Penataan dan
Pembinaan Lembaga Adat
Menuju Desa Adat
1,00 Jumlah dokumen Profil Lembaga
Adat20,00 Jumlah Pembinaan Lembaga
Adat
20,00 Jumlah Pembinaan Lembaga
Adat
Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan di desa
tertinggal yang diberdayakan
1207.120701.00.16.001 Pembinaan dan Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat dan
Hukum Adat
9,00 Terlaksanannya Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat dan Hukum
Adat yang tepat sasaran
Jumlah lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat
9,00 Jumlah Penataan Kelembagaan
Hukum Adat Jumlah Musyawarah kumpul
Tokoh Sinergitas Hukum Adat
dalam Masyarakat
0,00 Jumlah Lembaga Masyarakat
Hukum Adat yang diberdayakan
0,00 Jumlah Penataan Kelembagaan
Hukum Adat0,00 Jumlah lembaga masyarakat
hukum adat bersinergi.
9,00
Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan Posyantek dan
Posyantek Des/Kel
8,00 Jumlah Pemberdayaan Desa
Inovasi berbasis IT0,00 0,00 41,00
Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan dalam
Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna
8,00 Jumlah Pengembangan
Teknologi Tepat Guna (TTG)
8,00 Jumlah Penataan dan
Pemanfaatan hasil Teknologi
Tepat Guna (TTG)
8,00 Jumlah Pengelolaan Potensi
Desa melalui TTG5,00 Jumlah dokumen Penyusunan
Profil Posyantek
Sasaran Kinerja
Sub KegiatanTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Target
1207.120701.00.15.010 Pendampingan Tenaga
Profesional Terhadap
Penyaluran dan Penggunaan
Dana Desa
70,00 Terlaksananya Pendampingan
Tenaga Profesional Terhadap
Penyaluran dan Penggunaan
Dana Desa sesuai target kegiatan
Jumlah Pendampingan Tenaga
Profesional Terhadap Penyaluran
dan Penggunaan Dana Desa
70,00 Jumlah Bimbingan Teknis bagi
Tenaga Profesional terkait
Penetapan Penggunaan Dana
Desa70,00 Jumlah Penetapan Penggunaan
Dana Desa.
349,00 Jumlah Pembinaan, Evaluasi dan
Pengendalian Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa
Kode Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal
PerencanaanTahun-6Tujuan Sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
1207.120701.00.15.011 Pembinaan dan
Pengembangan dalam
Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna
8,00
Terwujudnya kapasitas
lembaga kemasyarakatan,
lembaga ekonomi dan
lembaga pemerintahan
desa/kelurahan yang efektif,
transparan, akuntabel dan
berkompetensi serta
bertintegrasi dalam melayani
masyarakat desa/kelurahan
Peningkatan kapasitas
Lembaga Kemasyarakatan
Desa, Lembaga Ekonomi Desa
dan Pemerintahan
Desa/Kelurahan
1207.16 Program Peningkatan
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
1 Cakupan Lembaga
Kemasyarakatan Desa
dalam Kategori Baik
41 Lembaga 41,00 41,00
0,00
0,00
Terlaksananya Pembinaan dan
Pengembangan dalam
Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna sesuai target kegiatan
118,00
1207.120701.00.16.003 Pembinaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa
9,00
SIMRAL
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Kinerja
Program / KegiatanTahun-6
3 Pembinaan dan
Penguatan Kelembagaan
TP PKK Provinsi
8 Lembaga 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
4 Pembinaan dan
Penguatan Kelembagaan
Posyandu
8 Lembaga 8,00 0,00 0,00 0,00 9,00
5 Roadshow Bulan Bakti
Gotong Royong
Masyarakat
4 Lembaga 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
6 Koordinasi Lintas Sektor
dalam Pembangunan
Desa (TP PKK, LPM, RT,
RW, Posyandu dan
Karang Taruna)
0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
7 Pemberdayaan Lembaga
Masyarakat Desa
(Lembaga Pemberdayaan
masyarakat (LPM)
0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
8 Pembinaan dan
Penguatan Kelembagaan
TP PKK Provinsi
0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Penguatan Kelembagaan
Posyandu
0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
1 Pengembangan Sosial
Budaya Daerah Berbasis
Kearifan Lokal
0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
2 Koordinasi Lembaga
Sosial Budaya Adat
0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
3 Penguatan Kapasitas
Lembaga Sosial Budaya
Adat
0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
1 Peningkatan Tugas dan
Fungsi Pokja I
0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
2 Peningkatan Tugas dan
Fungsi Pokja II
0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
3 Peningkatan Tugas dan
Fungsi Pokja III
0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
4 Peningkatan Tugas dan
Fungsi Pokja IV
0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
5 Peningkatan Kinerja
Sekretariat TP PKK
Provinsi
0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
Hal. 6 / 9
Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
0 Terlaksnanya Penataan,
Pembinaan dan
Pengembangan Lembaga
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
467 Kab/Kota 467,00 0,00 0,00 0,00 469,00
1 Pekan Inovasi
Perkembangan Desa
8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
2 Penyusunan Profil
Desa/Kelurahan
247 Dokumen 247,00 0,00 0,00 0,00 248,00
3 Evaluasi Perkembangan
Desa/Kelurahan
8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
4 Pelatihan Kapasitas
Aparatur Desa dalam
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
204 Desa 204,00 0,00 0,00 0,00 205,00
0 Terlaksananya
Pembinaan dan Penataan
Badan Kerjasama Desa
18 Desa 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00
1 Revitalisasi Badan
Kerjasama Antar Desa
(BKAD)
8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
2 Penyusunan Profil BKAD 2 Dokumen 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
3 Integrasi BKAD dari
daerah kabupaten yang
berbeda di Provinsi
Banten untuk mendukung
5 Dimensi IPD
8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
0 Teraksananya
Pembinaan dan
Pengembangan
Partisipatif Pembangunan
Desa
24 Desa 24,00 0,00 0,00 0,00 24,001207.120701.00.17.003 Pembinaan dan
Pengembangan Partisipatif
Pembangunan Desa
24,00 Terlaksananya Pembinaan dan
Pengembangan Partisipatif
Pembangunan Desa sesuai
dengan target kegiatan
Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan Partisipatif
Pembangunan Desa
1207.120701.00.17.002 Pembinaan dan Penataan
Badan Kerjasama Desa
18,00 Terlaksananya Pembinaan dan
Penataan Badan Kerjasama Desa
sesuai dengan target kegiatan
Jumlah Pembinaan dan
Penataan Badan Kerjasama Desa
8,00 Jumlah Revitalisasi Badan
Kerjasama Antar Desa (BKAD)
2,00 Jumlah dokumen Profil BKAD
8,00 Jumlah Integrasi BKAD dari
daerah kabupaten yang berbeda
di Provinsi Banten untuk
mendukung 5 Dimensi IPD
62,00
1207.120701.00.17.001 Penataan, Pembinaan dan
Pengembangan Lembaga
Pemerintahan Desa/Kelurahan
469,00 Terlaksananya Penataan,
Pembinaan dan Pengembangan
Lembaga Pemerintahan
Desa/Kelurahan sesuai dengan
target kegiatan
Jumlah Penataan, Pembinaan
dan Pengembangan Lembaga
Pemerintahan Desa/Kelurahan
8,00 Jumlah Pekan Inovasi
Perkembangan Desa248,00 Jumlah Dokumen Profil
Desa/Kelurahan8,00 Jumlah Evaluasi Perkembangan
Desa/Kelurahan
205,00 Jumlah Pelatihan Kapasitas
Aparatur Desa dalam
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Sasaran Kinerja
Sub KegiatanTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Target
Terwujudnya kapasitas
lembaga kemasyarakatan,
lembaga ekonomi dan
lembaga pemerintahan
desa/kelurahan yang efektif,
transparan, akuntabel dan
berkompetensi serta
bertintegrasi dalam melayani
masyarakat desa/kelurahan
Peningkatan kapasitas
Lembaga Kemasyarakatan
Desa, Lembaga Ekonomi Desa
dan Pemerintahan
Desa/Kelurahan
1207.17 Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
1 Cakupan Kerjasama Desa
yang menigkatkan Jumlah
Desa Mandiri
58 Desa 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00
Terlaksananya Pemberdayaan
Lembaga Adat dan
Pengembangan Kehidupan
Sosial Budaya Masyarakat sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
Jumlah Lembaga Sosial Budaya
adat yang diberdayakan di Desa
tertinggal
0,00 Jumlah Lembaga sosial budaya
adat yang terintegrasi0,00 Jumlah Lembaga Sosial Budaya
Adat yang diberikan pembinaan
1207.120701.00.16.005 Pembinaan dan Penguatan
Kelembagaan TP PKK Provinsi
0,00 Terlaksanannya Lembaga TP
PKK Provinsi yang handal
Jumlah lembaga Pemberdayaan
TP. PKK bidang Pokja I
0,00 Jumlah lembaga Pemberdayaan
TP. PKK bidang Pokja II
0,00 Jumlah lembaga Pemberdayaan
TP. PKK bidang Pokja III
Jumlah Lembaga Pemberdayaan
TP. PKK bidang Pokja IV
0,00 Jumlah Lembaga Pemberdayaan
TP. PKK bidang Sekretariat
0,00
Terlaksananya Lembaga
Kemasyarakatan Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan yang
berlaku
8,00 Jumlah Pembinaan dan
Penguatan Kelembagaan TP
PKK Provinsi
9,00 Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan Desa
(Posyandu) yang diberdayakan di
Desa tertinggal.4,00 Jumlah Bulan Bakti Gotong
Royong Masyarakat
0,00 Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan Desa (PKK
Desa) yang diberdayakan di Desa
tertinggal.
0,00 Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan Desa (LPM)
yang diberdayakan di Desa
tertinggal.
0,00 Jumlah umlah Pembinaan dan
Penguatan Kelembagaan TP
PKK Provinsi
0,00 Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan Desa
(Posyandu) yang diberdayakan di
Desa tertinggal.
1207.120701.00.16.003 Pembinaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa
1207.120701.00.16.004 Pemberdayaan Lembaga Adat
dan Pengembangan Kehidupan
Sosial Budaya Masyarakat
0,00
SIMRAL
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-6
1 Pembinaan kelembagaan
kemasyarakatan dalam
rangka meningkatkan
partisipasi lembaga
masyarakat dalam
penyusunan perencanaan
partisipatif.
8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
2 Integritas Perencanaan
Partisipatif Pembangunan
Desa lembaga terkait
8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
3 Pengembangan
Partisipatif Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan Desa
8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
Hal. 7 / 9
Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Peningkatan Kapasitas
Manajemen Lembaga
Kemasyarakatan melalui
Pelaku Usaha Perdesaan
0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
2 Peningkatan Kapasitas
kelompok simpan pinjam
perempuan
0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
3 Pemberdayaan Lembaga
masyarakat Desa melalui
Unit Pengelola Kecamatan
(UPK)
0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
1 Peran serta Masyarakat
dalam Pembangunan
Desa
0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
2 Koordinasi Potensi Desa
dengan Kabupaten dan
Kecamatan
0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
3 Pemberdayaan dan
Pengembangan
Masyarakat Desa Tentang
Potensi Ekonomi Desa
0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
1 Pengembangan dan
Pemberdayaan
Pengelolaan Bumdes
0 Desa 0,00 7,00 7,00 5,00 5,00
2 Pengembangan Potensi
Ekonomi Desa
0 Desa 0,00 7,00 6,00 5,00 5,00
3 Pengembangan
Pembangunan Kawasan
Pedesaan (PKP)
0 Desa 0,00 6,00 3,00 2,00 2,00
4 Penyusunan Data Bumdes 0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
1 Peningkatan Kapasitas
Tenaga Profesional terkait
Penetapan Penggunaan
Dana Desa
0 Desa 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00
2 Koordinasi Lintas Sektor
terkait Penetapan
Penggunaan Dana Desa.
0 Desa 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00
3 Evaluasi dan
Pengendalian Penyaluran
dan Penggunaan Dana
Desa
0 Desa 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00
1 Pengembangan Teknologi
Tepat Guna (TTG)
0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
2 Penataan dan
Pemanfaatan hasil
Teknologi Tepat Guna
(TTG)
0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
3 Pengelolaan Potensi Desa
melalui TTG
0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
4 Penyusunan Data
Posyantek dan
Posyantekdes
0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
5 Pemberdayaan Lembaga
Posyantek dan Posyantek
Des/Kel
0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
6 Pemberdayaan Desa
Inovasi berbasis IT
0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
Program Bina Pemerintahan
Desa/kelurahan
1 Pendampingan Kapasitas
Aparatur Pemerintahan
Desa/Kelurahan yang
diberdayakan di 48 desa
berkembang
Terlaksananya kegiatan
Pendampingan Tenaga
Profesional Terhadap Penyaluran
dan Penggunaan Dana Desa
sesuai dengan peraturan yang
berlaku
Jumlah Tenaga Pendamping
Profesional yang diberdayakan
0,00 Jumlah Tenaga Pendamping
Profesional yang menyampaikan
penggunaan Dana Desa
0,00 Jumlah Tenaga Pendamping
Profesional yang melaksanakan
evaluasi dan pengendalian
pengunaan Dana Desa
48,00 Jumlah Lembaga Pemerintahan,
Lembaga Masyarakat dan Badan
Kerjasama Desa/Kelurahan yang
diberdayakan
12,00
1207.120701.00.18.005 Pembinaan dan
Pengembangan dalam
Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna
0,00 Terwujudnya Pengembangan dan
Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
Jumlah Lembaga
Posyantek/Posyantekdes yang
diberdayakanJumlah lembaga yang
memanfaatkan hasil Teknologi
Tepat Guna.
0,00 Jumlah lembaga yang mengelola
potensi Desa melalui Teknologi
Tepat Guna.0,00 Jumlah dokumen data
posyantek/posyantekdes
0,00 Jumlah lembaga
Posyantek/Posyantekdes yang
diberdayakan.0,00 Jumlah inovasi desa di Desa
tertinggal yang diberdayakan
1207.120701.00.18.003 Penataan dan Pengembangan
Pelaku Ekonomi Desa
0,00 Terlaksanannya Penataan dan
Pengembangan Pelaku Ekonomi
Desa sesuai dengan peraturan
yang berlaku
Jumlah Pelaku Ekonomi pada
Lembaga Ekonomi BUMDES di
Desa tertinggal0,00 Jumlah Potensi Ekonomi di Desa
Tertinggal yang diberdayakan
0,00 Jumlah Lembaga Kerjasama
Desa yang diberdayakan
0,00 Jumlah profil data BUMDES di
Desa tertinggal yang
diberdayakan
Terlaksananya Pengembangan
Pelaku Ekonomi Masyarakat
Desa yang handal
Jumlah lembaga kemasyarakatan
desa yang diberdayakan di Desa
tertinggal
0,00 Jumlah Kelompok Simpan Pinjam
yang diberdayakan di Desa
tertinggal0,00 Jumlah Lembaga Masyarakat
Desa yang diberdayakan di Desa
tertinggal
Terlaksanannya Penataan dan
Pengembangan Potensi
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa yang terukur
Jumlah lembaga masyarakat
Desa yang diberdayakan di Desa
tertinggal0,00 Jumlah potensi yang
dikoordinasikan.
0,00 Jumlah lembaga ekonomi desa
yang diberdayakan didesa
tertinggal
12,00 48,00 Jumlah Lembaga Ekonomi,
Pelaku Ekonomi, Pelaku Usaha,
dan Pendamping Profesional di
desa tertinggal yang
diberdayakan
SIMRAL
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Sasaran Kinerja
Sub KegiatanTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-6
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Target
1207.120701.00.17.003 Pembinaan dan
Pengembangan Partisipatif
Pembangunan Desa
Terlaksananya Pembinaan dan
Pengembangan Partisipatif
Pembangunan Desa sesuai
dengan target kegiatan
8,00 Jumlah Pembinaan kelembagaan
kemasyarakatan dalam rangka
meningkatkan partisipasi
lembaga masyarakat dalam
penyusunan perencanaan
partisipatif.
8,00 Jumlah Integritas Perencanaan
Partisipatif Pembangunan Desa
lembaga terkait
8,00 Jumlah Pengembangan
Partisipatif Penyusunan
Perencanaan Pembangunan
Desa
1207.120701.00.18.002 Penataan dan Pengembangan
Potensi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
0,00
1207.120701.00.18.004 Pendampingan Tenaga
Profesional Terhadap
Penyaluran dan Penggunaan
Dana Desa
0,00
0,00 20,00
Terwujudnya kapasitas
lembaga kemasyarakatan,
lembaga ekonomi dan
lembaga pemerintahan
desa/kelurahan yang efektif,
transparan, akuntabel dan
berkompetensi serta
bertintegrasi dalam melayani
masyarakat desa/kelurahan
Peningkatan kapasitas
Lembaga Kemasyarakatan
Desa, Lembaga Ekonomi Desa
dan Pemerintahan
Desa/Kelurahan
1207.19 16,000 Desa 0,00 0,00 20,00
16,00
0,00
Terwujudnya kapasitas
lembaga kemasyarakatan,
lembaga ekonomi dan
lembaga pemerintahan
desa/kelurahan yang efektif,
transparan, akuntabel dan
berkompetensi serta
bertintegrasi dalam melayani
masyarakat desa/kelurahan
Peningkatan kapasitas
Lembaga Kemasyarakatan
Desa, Lembaga Ekonomi Desa
dan Pemerintahan
Desa/Kelurahan
1207.18 Program Peningkatan
Pemberdayaan Lembaga
Ekonomi Desa/Kelurahan
1 Lembaga Ekonomi
Masyarakat yang di
berdayakan di 48 desa
Tertinggal
0 Desa 0,00
1207.120701.00.18.001 Pembinaan dan
Pengembangan Masyarakat
Desa
0,00
Hal. 8 / 9
Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Pekan Inovasi
Perkembangan
Desa/Kelurahan
0 Desa/Kelurahan 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00
2 Penyusunan Profil
Desa/Kelurahan
0 Desa/Kelurahan 0,00 248,00 248,00 247,00 247,00
3 Evaluasi Perkembangan
Desa/Kelurahan
0 Desa/Kelurahan 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00
4 Pelatihan Kapasitas
Aparatur Desa dalam
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
0 Desa/Kelurahan 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
5 Pelatihan Kapasitas
Aparatur Kecamatan
Dalam Pemahaman
Teknis Pemerintahan
Desa
0 Desa/Kelurahan 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
1 Koordinasi Tim
Koordinasi Pembangunan
Kawasan Perdesaan
(TKPKP) Provinsi dan
Kabupaten
0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
2 Pemberdayaan Kerjasama
Antar Desa Melalui
Pengelolaan BUMDES
menuju BUMDESMA
0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
3 Integrasi Program dan
Kegiatan antar BKAD se
Provinsi Banten
0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
1 Pemberdayaan
kelembagaan
kemasyarakatan dalam
rangka meningkatkan
partisipasi lembaga
masyarakat dalam
penyusunan Perencanaan
Pembangunan Desa
0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
2 Integritas Perencanaan
Partisipatif Pembangunan
Desa lembaga terkait
0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
3 Pengembangan
Partisipatif Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan Desa
0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00
4 Roadshow Bulan Bakti
Gotong Royong
Masyarakat
0 Desa 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00
5 Koordinasi Lintas Sektor
Program TMMD
0 Desa 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Hal. 9 / 9SIMRAL
Terlaksananya Penataan dan
Pemberdayaan Badan Kerjasama
Desa dan Badan Kerjasama
Antar Desa sesuai dengan
peraturan yang berlaku
Jumlah Pembangunan Kawasan
Perdesaan yang bersinergi
0,00 Jumlah Kerjasama Antar
BUMDES.
0,00 Jumlah Pemberdayaan lembaga
BKAD di Desa Berkembang
1207.120701.00.19.003 Pembinaan dan
Pengembangan Partisipatif
Pembangunan Desa
0,00 Terwujudnya Peran Lembaga
Masyarakat Desa dalam
Perencanaan Partisipatif
Pembangunan Desa yang sesuai
dengan peraturan yang berlaku
Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang
diberdayakan.
0,00 Jumlah Lembaga Pemerintahan
Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang
diberdayakan.0,00 Jumlah Penyusunan
Perencanaan pembangunan
Desa.
Jumlah Bulan Bakti Gotong
Royong Masyarakat di 4 Desa
0,00 Jumlah pelaksanaan TMMD di 3
Desa
Terwujudnya Lembaga
Pemerintahan Desa/Kelurahan
yang handal
Jumlah Inovasi lembaga
Pemerintahan Desa/Kelurahan
yang diberdayakan.0,00 Jumlah Profil Desa.
0,00 Jumlah perkembangan
Desa/Kelurahan yang
diberdayakan.0,00 Jumlah Lembaga Pemerintahan
Desa yang diberdayakan di Desa
berkembang
0,00 Jumlah Aparatur Pemerintahan
yang diberdayakan di Desa
berkembang
0,00
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Sasaran Kinerja
Sub KegiatanTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Target
Tahun-6
1207.120701.00.19.001 Penataan, Pembinaan dan
Pengembangan Lembaga
Pemerintahan Desa/Kelurahan
SIMRAL
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1207.120701.00.19.002 Pembinaan dan Penataan
Badan Kerjasama Desa
0,00
0,00
Satuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Capaian Indeks
Kepuasan Masyarakat
Nilai 2,8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5
SEKRETARIS DAERAH
2 Terwujudnya Kapasitas
Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Ekonomi dan
Lembaga Pemerintahan
Desa/kelurahan yang efektif,
transparan, akuntabel dan
berkompetensi serta
beritegrasi dalam melayani
masyarakat desa/kelurahan
Sasaran Startegis : Tercapainya
Penyelenggaraan Pemerintahan
yang Akuntabel, Efektif, dan efisien
Strategi RPJMD : Meningkatkan
pelayanan publik yang dilakukan
setiap perangkat daerah yang
melayani langsung kepada
masyarakat
Arah Kebijakan RPJMD :
Melakukan standarisasi bisnis proses
pada setiap perangkat daerah dan
mendetailkannya pada standar
operasional dan prosedur (sop)
pelayanan , serta meminta respon
angket langsung untuk menuju
pelayanan prima
Capian SAKIP
Pemerintah Provinsi
Banten
Nilai CC B BB BB A A A
Capian Indeks Reformasi
Birokrasi
Nilai CC B BB BB A A A
Nilai CC B BB BB A A A KEPALA DPMD
IKM 1 2,5 2,8 3 3,6
Capaian kesesuaian dengan
Parameter penilaian Dok
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan perangkat daerah
% 100 100 100 100
Persentase Sarana Prasarana
Perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
administrasi perangkat daerah
% 100 100 100 100
Persentase terwujudnya
peningkatan kapasitas sumberdaya
Aparatur yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi SKPD
% 100 100 100 100
Persentase terwujudnya penata
usaha keuangan dan pencapaian
kinerja program yang mendukung
yang mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD
% 100 100 100 100
Kegiatan : Penyusunan
Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca
Aset
Tersusunnya Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset sesuai
dengan waktu yang telah
ditentukan.
Dokumen 13 13 13 13
Sub Kegiatan :
Penyusunan Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP)
Aparat Pengawas
Instansi Pemerintah
(APIP)
Tersusunnya Dok
Laporan Keuangan
Jumlah Dokumen Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat
Pengawas Instansi Pemerintah
(APIP) Dokumen 2 2 2
Sub Kegiatan :
Penyusunan Dok
Laporan Pajak
Tersusunnya Dok
Laporan Pajak
Jumlah Dokumen Laporan Pajak
Dokumen 3 3 3,00
Sub Kegiatan :
Penyusunan Dokumen
Laporan Keuangan
ersusunnya Dokumen
Laporan Keuangan
sesuai dengan waktu
yang ditentukan
Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan
Dokumen 8 8 8 8
PROVINSI BANTEN
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD
PERIODE : 2017-2022
TABEL 6.3
Terwujudnya kelembagaan
pemerintahan daerah yang
berakhlakul karimah dengan
efektif, efisien,transparan,
akuntabel,dan sumber daya
aparatur berintegritas,
berkompetensi serta melayani
masyarkat
1
Lokasi Ket. 2018 2019 2020 2021 2022
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Daerah : Meningkatnya
Penyelenggaraan Pemerintahan
yang Akuntabel, Efektif, dan efisien
Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintahan Yang
Akuntabel
Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintahan Yang
Akuntabel
ASISTEN ADMINISTRASI
UMUM
Sasaran Resntra : Tercapainya
Penyelenggaraan Pemerintahan
yang Akuntabel, Efektif, dan efisien
Strategi Renstra : Meningkatkan
Kualitas kelembagaan dan
ketatalaksaan
Arah Kebijakan Renstra :
Peningkatan Akuntabilitas
Pengelolaan Pelaksanaan Program
Kegiatan Tercapainya
Penyelenggaraan
Kinerja DPMD Yang
Terukur
Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD
Program : Program
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya Pelayanan
Perkantoran
SEKRETARIS DPMD
KASUBAG PEP &
KEUANGAN
NO TujuanSasaran Daerah/ Sasaran
Strategis/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD/Strategi
Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD/Arahkebijakan RenstraIndikator Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program / Kegiatan /
Sub Kegatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)/ Sub
Kegiatan (Output F1)
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencanaan
Penanggungjawab
Satuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Lokasi Ket. 2018 2019 2020 2021 2022
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
NO TujuanSasaran Daerah/ Sasaran
Strategis/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD/Strategi
Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD/Arahkebijakan RenstraIndikator Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program / Kegiatan /
Sub Kegatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)/ Sub
Kegiatan (Output F1)
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencanaan
Penanggungjawab
Sub Kegiatan :
Penyusunan Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP)
Aparat Pengawas
Instansi Pemerintah
(APIP)
Tersusunnya Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan
(TLHP) Aparat Pengawas
Instansi Pemerintah
(APIP) sesuai dengan
waktu yang telah
ditentukan
Jumlah Dokumen Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat
Pengawas Instansi Pemerintah
(APIP)Dokumen 2 2 2 2
Sub Kegiatan :
Penyusunan Dokumen
Laporan Pajak
Tersusunnya Dokumen
Laporan Pajak sesuai
dengan waktu yang telah
ditentukan
Jumlah Dokumen Laporan Pajak
Dokumen 3 3 3 3
Kegiatan :
Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan sesuai
dengan kaidah
perencanaan dan tepat
waktu
Domunen 13 13 13 13
Sub Kegiatan :
'Penyusunan
Perencanaan Program
dan Kegiatan Tahunan
Tersusunnya Laporan
Evaluasi Program
Kegiatan
Jumlah Dokumen Perencanaan
Program dan Kegiatan Tahunan
yang tepat waktu dan sesuai
dengan RPJMD
Dokumen 3 3,00 3,00
Sub Kegiatan :
Penyusunan Strategi
Daerah Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Tersusunnya Strategi
Daerah Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Jumlah Dokumen Strategi Daerah
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa yang tepat waktu dan dapat
dipertanggungjawabkan
Dokumen
Sub Kegiatan :
Penyusunan Laporan
Evaluasi dan
Pengendalian
Tersusunnya Laporan
Evaluasi dan
Pengendalian
Jumlah Dokumen Evaluasi Program
Kegiatan yang tepat waktu dan
dapat dipertanggungjawabkanDokumen 5 5 5
Sub Kegiatan :
Monitoring dan Evaluasi
Tersusunnya Laporan
Monitoring dan Evaluasi
Jumlah Dokumen Monitoring dan
Evaluasi yang tepat waktu Dokumen 5 5 5
Sub Kegiatan :
Pembinaan dan
Pengawasan
Tersusunnya Laporan
Pembinaan dan
Pengawasan
Jumlah dokumen hasil Pembinaan
dan Pengawasan sesuai dengan
target kegiatan
Dokumen 3 3,00 3,00
Sub Kegiatan :
Penyusunan Laporan
Evaluasi Program dan
Kegiatan
Tersusunya Laporan
Evaluasi Program dan
Kegiatan
Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi
Program dan Kegiatan yang tepat
waktuDokumen 3 3,00 3,00
Sub Kegiatan : '
Penyusunan Laporan
Evaluasi Program
Kegiatan
Tersusunnya Laporan
Evaluasi Program
Kegiatansesuai dengan
waktu yang telah
ditentukan
Jumlah Dokumen Evaluasi Program
Kegiatan yang tepat waktu dan
dapat dipertanggungjawabkan Dokumen 3,00 3,00 3,00 3
Sub Kegiatan :
Penyusunan
Perencanaan Program
dan Kegiatan Tahunan
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Program
dan Kegiatan Tahunan
sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan
Jumlah Dokumen Perencanaan
Program dan Kegiatan Tahunan
yang tepat waktu dan sesuai
dengan RPJMDDokumen 9 9 9 9
Sub Kegiatan :
Penyusunan Renstra
SKPD
Tersusunnya Dokumen
Renstra SKPD sesuai
dengan waktu yang telah
ditentukan
Jumlah Dokumen Renstra yang
sesuai dengan RPJMDDokumen 1
Sub Kegiatan :
Penyusunan Laporan
Evaluasi dan
Pengendalian
Tersusunnya Laporan
Evaluasi dan
Pengendalian sesuai
dengan waktu yang telah
ditentukan
Jumlah Dokumen Evaluasi dan
Pengendalian yang tepat waktu
Dokumen 12 12 12 12
Sub Kegiatan :
Monitoring dan Evaluasi
Terlaksanannya
Monitoring dan Evaluasi
sesuai dengan jadwal
yang telah ditentukan
Jumlah Dokumen Monitoring dan
Evaluasi yang tepat waktuDokumen 4 4 4 4
Sub Kegiatan :
Penyediaan Data dan
Informasi
Pembangunan
Tersusunnya Dokumen
Data dan Informasi
Pembangunan sesuai
dengan waktu yang telah
ditentukan
Jumlah Dokumen Data informasi
pembangunan sektoral
Dokumen 1 1 1 1
Kegiatan : Penyediaan
Data dan Informasi
Pembangunan
Tersedianya Data dan
Informasi Pembangunan
DPMD Provinsi Banten
yang akurat dan aktual
% 100% 100% 100%
Penyusunan Profil
Kinerja Program
Perangkat Daerah
Tersusunnya Profil
Kinerja Program
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Profil Kinerja
Program Perangkat Daerah Dokumen 2 2 Dok 2 Dok
Pembuatan Visualisasi
Perangkat Daerah
Terlaksanannya
Pembuatan Visualisasi
Perangkat Daerah
Jumlah Pembuatan Visualisasi
Perangkat Daerah Dokumen 3 3 Dok 3 Dok
Pengelolaan Website Terkelolanya
Pengelolaan Website
Jumlah Pengelolaan WebsitePaket 1 1 Paket 1 Paket
Pengelolaan PPID Terkelolanya
Pengelolaan PPID
Jumlah PPID DPMDTahun 1 1 Tahun 1 Tahun
Sasaran Resntra : Tercapainya
Penyelenggaraan Pemerintahan
yang Akuntabel, Efektif, dan efisien
Strategi Renstra : Meningkatkan
Kualitas kelembagaan dan
ketatalaksaan
Arah Kebijakan Renstra :
Peningkatan Akuntabilitas
Pengelolaan Pelaksanaan Program
Kegiatan Tercapainya
Penyelenggaraan
Kinerja DPMD Yang
Terukur
Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD
KASUBAG PEP &
KEUANGAN
Satuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Lokasi Ket. 2018 2019 2020 2021 2022
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
NO TujuanSasaran Daerah/ Sasaran
Strategis/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD/Strategi
Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD/Arahkebijakan RenstraIndikator Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program / Kegiatan /
Sub Kegatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)/ Sub
Kegiatan (Output F1)
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencanaan
Penanggungjawab
Penyusunan Laporan
Survey Kepuasaan
Masyarakat
Tersusunnya Laporan
Survey Kepuasaan
Masyarakat
Jumlah Laporan Survey Kepuasaan
Masyarakat DPMD Dokumen 1 3 Dok 3 Dok
Kegiatan : Pengadaan
Sarana Prasarana
Kantor
Tersedianya Sarana
Prasarana Kantor sesuai
dengan waktu yang telah
ditentukan.
Persentase 1 1 1
Sub Kegiatan :
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
Jumlah Sarana Prasarana Kantor
Paket 1 1 1
Kegiatan :
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Terpeliharanya Sarana
dan Prasarana Kantor
sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan.
Persentase 1 1 1
Sub Kegiatan :
Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
Operasional
Terpeliharanya
Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan
Dinas OperasionalPaket 1 1 1
Sub Kegiatan :
Pemeliharaan
Inventaris kantor/APK
Terpeliharanya Inventaris
kantor/APK
Jumlah Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor Bulan 12 12 12
Kegiatan : Penyediaan
Barang dan Jasa
Perkantoran
Tersedianya Barang dan
Jasa Perkantoran sesuai
dengan waktu yang telah
ditentukan.
Persentase 1 1 1
Sub Kegiatan :
Operasional kantor
Tidak tetap
Tersedianya Operasional
kantor Tidak tetap
Jumlah Operasional kantor Tidak
tetap Bulan 12 12 12
Sub Kegiatan :
Penyediaan Barang
Habis Pakai
Tersedianya Barang
Habis Pakai
JumlahBarang Habis PakaiBulan 12 12 12
Sub Kegiatan :
Operasional Kantor
Tidak Tetap
TersedianyaOperasional
Kantor Tidak Tetap
Jumlah Operasional Kantor Tidak
Tetap Bulan 12 12 12
Sub Kegiatan :
Penyediaan Makan dan
Minum Kantor
Tersedianya Makan dan
Minum Kantor
Jumlah Makan dan Minum KantorBulan 12 12 12
Sub Kegiatan :
Penyediaan Promosi
dan Publikasi
Tersedianya Promosi dan
Publikasi
Jumlah Promosi dan PublikasiBulan 12 12 12
Sub Kegiatan :
Penyediaan
Operasional Jasa
Kantor
Tersedianya Operasional
Jasa Kantor
Jumlah Operasional Jasa Kantor
Bulan 12 12 12
Sub Kegiatan :
Penyediaan BBM
Tersedianya BBM Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM)Bulan 12 12 12
Sub Kegiatan
Pelaksanaan HUT
Banten dan Banten
Expo
Tersedianya Bahan untuk
HUT Banten dan Banten
Expo
Jumlah Pelaksanaan HUT Banten
dan Banten ExpoPaket 1 1 1
Kegiatan : Rapat
Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah
Terlaksananya
Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah sesuai
jadwal yang ditentukan
Persentase 1 1 1
Sub Kegiatan :
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
Terlaksananya
Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Jumlah Koordinasi Dalam DaerahBulan 12 12 12
Sub Kegiatan :
Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Terlaksananya
Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Jumlah Koordinasi Luar DaerahBulan 12 12 12
Kegiatan : Penyediaan
Barang Jasa,
Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana
Prasarana Perkantoran
Tersediannya Barang
Jasa, Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana
Prasarana Perkantoran
secara berkala
Kegiatan 12 12 12 12
Sub Kegiatan :
Penyediaan Barang
dan Jasa Perkantoran
Tersediannya Barang
dan Jasa Perkantoran
yang sesuai dengan
kebutuhan perkantoran
Jumlah Kegiatan Penyediaan
Barang dan Jasa PerkantoranKegiatan 12 12 12 12
Sub Kegiatan :
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor
Terlaksanannya
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor sesuai
dengan kebutuhan
Jumlah Kegiatan Pengadaan
Sarana dan Prasarana Kantor
Kegiatan 12 12 12 12
Sub Kegiatan :
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Terpeliharannya Sarana
dan Prasarana Kantor
sesuai dengan
kebutuhan
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Kantor
Kegiatan 12 12 12 12
Sub Kegiatan :
Koordinasi dan
Konsultasi Kedalam
dan Keluar Daerah
Terlaksannya Koordinasi
dan Konsultasi Kedalam
dan Keluar Daerah
Sesuai dengan jadwal
yang telah ditentukan
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan
Konsultasi Kedalam dan Keluar
Daerah Kegiatan 12 12 12 12
KASUBAG UMUM &
KEPEGAWAIAN
Sasaran Resntra : Tercapainya
Penyelenggaraan Pemerintahan
yang Akuntabel, Efektif, dan efisien
Strategi Renstra : Meningkatkan
Kualitas kelembagaan dan
ketatalaksaan
Arah Kebijakan Renstra :
Peningkatan Akuntabilitas
Pengelolaan Pelaksanaan Program
Kegiatan Tercapainya
Penyelenggaraan
Kinerja DPMD Yang
Terukur
Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD
Satuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Lokasi Ket. 2018 2019 2020 2021 2022
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
NO TujuanSasaran Daerah/ Sasaran
Strategis/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD/Strategi
Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD/Arahkebijakan RenstraIndikator Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program / Kegiatan /
Sub Kegatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)/ Sub
Kegiatan (Output F1)
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencanaan
Penanggungjawab
Kegiatan : Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Terciptanya Kapasitas
Aparatur DPMD Provinsi
Banten yang handalDokumen 18 18 18 18
Sub Kegiatan :
Peningkatan
Kompetensi Aparatur
Meningkatnya
Kompetensi Aparatur
Jumlah Kompetensi Aparatur
Kegiatan 3 3 3
Sub Kegiatan :
Fasilitasi Administrasi
Kepegawaian
Terfasilitasinya
Administrasi
Kepegawaian
Jumlah Administrasi Kepegawaian
Dokumen 5 5 5
Sub Kegiatan :
Fasilitasi Administrasi
Kepegawaian
Tersusunnya Administrasi
Kepegawaian sesuai
dengan waktu yang telah
ditentukan
Jumlah Dokumen Administrasi
KepegawaianDokumen 15 15 15 15
Sub Kegiatan :
Peningkatan
Kompetensi Aparatur
Terlaksanannya kegiatan
Peningkatan Kapasitas
Aparatur DPMD Provinsi
Banten yang handal
Jumlah kegiatan Peningkatan
Kompetensi AparaturDokumen 3 3 3 3
Kegiatan : Peningkatan
Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan
Perpustakaan
Terlaksanannya
Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan
Perpustakaan sesuai
dengan standart
operasional prosedur
yang berlaku
Bulan 12 12 12 12
Sub Kegiatan :
Peningkatan
Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan
Perpustakaan
Terlaksananya
Peningkatan
Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan
Perpustakaan
Jumlah Terkelolannya Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan
Dokumen 5 5 5
Sub Kegiatan :
Pengelolaan Kearsipan
Dinamis SKPD
Terlaksanannya
Pengelolaan Kearsipan
Dinamis SKPD sesuai
dengan SOP
Jumlah pelaksanaan pengeloaan
Pengelolaan Kearsipan dan
Perpustakaan OPD Bulan 12 12 12 12
Sasaran Strategis :
Meningkatnya kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan Desa, Lembaga
Ekonomi Desa dan Pemerintahan
Desa/Kelurahan
Strategi RPJMD : Meningkatkan
Kapasitas Kelembagaan
Kemasyarakatan, Ekonomi dan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Arah Kebijakan RPJMD : Penataan
serta Pembinaan Kelembagaan dan
kerjasama desa/Kelurahan
Meningkatnya status
desa berkembang
menjadi mandiri
Persentase Desa Mandiri
% 14 16,4 18,8 KEPALA DINAS DPMD
Sasaran Renstra :
Meningkatnya kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan Desa, Lembaga
Ekonomi Desa dan Pemerintahan
Desa/Kelurahan
Strategi Renstra : Cakupan jumlah
desa tertinggal dan berkembang yng
diberdayakan
Arah Kebijakan Renstra :
peningkatan jumlah Desa
Berkembang melalui Peningkatan
Sumber Daya Manusia, Mitra
Strategis, Teknologi Tepat Guna
Peningkatan kapasitas
Lembaga
Kemasyarakatan Desa,
Lembaga Ekonomi
Desa dan Pemerintahan
Desa/Kelurahan
Capaian Lembaga
Kemasyarakatan Desa,
Lembaga Ekonomi Desa
dan Pemerintahan
Desa/Kelurahan di 48
desa tertinggal dan
berkembang yang
diberdayakan
% 41,67 33,33 25,00 25
Program :
Program Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Lembaga Ekonomi dan
Potensi Ekonomi
Kewirausahaan Desa
Cakupan Desa Tertinggal menjadi
Berkembang (Satuan: Desa)Jumlah 158 desa 2 2
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Cakupan Desa Berkembang
menjadi Mandiri (Satuan: Desa)1022 Desa
Berkembang2 2
Program :
Program Peningkatan
Pemberdayaan
Lembaga Ekonomi
Desa/Kelurahan
Capaian Lembaga
Ekonomi Masyarakat,
Pelaku Ekonomi, Pelaku
Usaha, dan Pendamping
Profesional di desa
tertinggal yang
diberdayakan di 48
DesaTertiinggal
Lembaga Ekonomi Masyarakat yang
di berdayakan di 48 desa Tertinggal
Jumlah 48 Desa 20 16 12 12
KEPELA BIDANG
PEMBEERDAYAAN
MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN
Kegiatan : Penataan
dan Pengembangan
Pelaku Ekonomi Desa
Terlaksanannya
Penataan dan
Pengembangan Pelaku
Ekonomi Desa sesuai
dengan peraturan yang
berlaku
Desa 48 Desa 20 16 12 12
KEPALA SEKSI
PEMBERDAYAAN
EKONOMI DAN TTG
Sub Kegiatan :
Penyusunan Profil
Bumdes
Tersusunnya
Penyusunan Profil
Bumdes
Jumlah profil data BUMDES di
Desa tertinggal yang
diberdayakan
1 1
KASUBAG UMUM &
KEPEGAWAIAN
Sasaran Resntra : Tercapainya
Penyelenggaraan Pemerintahan
yang Akuntabel, Efektif, dan efisien
Strategi Renstra : Meningkatkan
Kualitas kelembagaan dan
ketatalaksaan
Arah Kebijakan Renstra :
Peningkatan Akuntabilitas
Pengelolaan Pelaksanaan Program
Kegiatan Tercapainya
Penyelenggaraan
Kinerja DPMD Yang
Terukur
Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD
Satuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Lokasi Ket. 2018 2019 2020 2021 2022
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
NO TujuanSasaran Daerah/ Sasaran
Strategis/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD/Strategi
Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD/Arahkebijakan RenstraIndikator Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program / Kegiatan /
Sub Kegatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)/ Sub
Kegiatan (Output F1)
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencanaan
Penanggungjawab
Sub Kegiatan :
Pembinaan dan
Pengembangan
Bumdes
Terlaksanannya
Pembinaan dan
Pengembangan
Bumdes
Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan Bumdes 31 32
Sub Kegiatan :
Pengembangan
Potensi Ekonomi
Kreatif Desa
Terlaksanannya
Pengembangan
Potensi Ekonomi
Kreatif Desa
Jumlah Pengembangan Potensi
Ekonomi Kreatif Desa 8 8
Sub Kegiatan :
Penyusunan Data
Bumdes
Tersusunnya Data
Bumdes sesuai dengan
waktu yang telah
ditentukan
Jumlah profil data BUMDES di Desa
tertinggal yang diberdayakanDesa 20 16 12 12
Sub Kegiatan :
Pengembangan dan
Pemberdayaan
Pengelolaan Bumdes
Terlaksannya
Pengembangan dan
Pemberdayaan
Pengelolaan Bumdes
sesuai dengan peraturan
yang berlaku
Jumlah Pelaku Ekonomi pada
Lembaga Ekonomi BUMDES di
Desa tertinggalDesa 7 7 5 5
Sub Kegiatan :
Pengembangan
Potensi Ekonomi Desa
Terlaksannya
Pengembangan Potensi
Ekonomi Desa sesuai
dengan peraturan yang
berlaku
Jumlah Potensi Ekonomi di Desa
Tertinggal yang diberdayakan
Desa 7 6 5 5
Sub Kegiatan :
Pengembangan
Pembangunan
Kawasan Pedesaan
(PKP)
Terlaksannya
Pengembangan
Pembangunan Kawasan
Pedesaan (PKP)sesuai
dengan peraturan yang
berlaku
Jumlah Lembaga Kerjasama Desa
yang diberdayakan
Desa 6 3 2 2
Kegiatan : Pembinaan
dan Pengembangan
dalam Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna
Terwujudnya
Pengembangan dan
Pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
Desa 48 Desa 20 16 12 12
KEPALA SEKSI
PEMBERDAYAAN
EKONOMI DAN TTG
Sub Kegiatan :
Pengembangan
Teknologi Tepat Guna
(TTG)
Terlaksanannya
Pengembangan
Teknologi Tepat Guna
(TTG)
Jumlah Pengembangan Teknologi
Tepat Guna (TTG)Desa 8 8
Sub Kegiatan :
Penataan dan
Pemanfaatan hasil
Teknologi Tepat Guna
(TTG)
Terlaksanannya
Penataan dan
Pemanfaatan hasil
Teknologi Tepat Guna
(TTG)
Jumlah Penataan dan
Pemanfaatan hasil Teknologi Tepat
Guna (TTG)Desa 8 8
Sub Kegiatan :
Pengelolaan Potensi
Desa melalui TTG
Terlaksanannya
Pengelolaan Potensi
Desa melalui TTG
Jumlah Pengelolaan Potensi Desa
melalui TTGDesa 8 8
Sub Kegiatan :
Penyusunan Profil
Posyantek
Tersusunnya Profil
Posyantek
Jumlah Dokumen Profil Posyantek
Dokumen 5 5
Sub Kegiatan :
Pembinaan dan
Pengembangan
Posyantek dan
Posyantek Des/Kel
Terlaksanannya
Pembinaan dan
Pengembangan
Posyantek dan
Posyantek Des/Kel
Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan Posyantek dan
Posyantek Des/KelKecamatan 118 118
Sub Kegiatan :
Pemberdayaan Desa
Inovasi berbasis IT
Terlaksanannya
Pemberdayaan Desa
Inovasi berbasis IT
Jumlah Pemberdayaan Desa
Inovasi berbasis IT Desa 8 8
Sub Kegiatan :
Pengembangan
Teknologi Tepat Guna
(TTG)
Terlaksannya
Pengembangan
Teknologi Tepat Guna
(TTG) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
Jumlah Lembaga
Posyantek/Posyantekdes yang
diberdayakanDesa 20 16 12 12
Sub Kegiatan :
Penataan dan
Pemanfaatan hasil
Teknologi Tepat Guna
(TTG)
Terlaksannya Penataan
dan Pemanfaatan hasil
Teknologi Tepat Guna
(TTG) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
Jumlah lembaga yang
memanfaatkan hasil Teknologi
Tepat Guna. Desa 20 16 12 12
Sub Kegiatan :
Pengelolaan Potensi
Desa melalui TTG
Terlaksannya
Pengelolaan Potensi
Desa melalui TTG sesuai
dengan ketentuan yang
Jumlah lembaga yang mengelola
potensi Desa melalui Teknologi
Tepat Guna.Desa 20 16 12 12
Sub Kegiatan :
Penyusunan Data
Posyantek dan
Posyantekdes
Tersusunnya Data
Posyantek dan
Posyantekdes sesuai
dengan waktu yang telah
ditentukan
Jumlah dokumen data
posyantek/posyantekdesDesa 20 16 12 12
Sub Kegiatan :
Pemberdayaan
Lembaga Posyantek
dan Posyantek Des/Kel
Terlaksanannya
Pemberdayaan Lembaga
Posyantek dan
Posyantek Des/Kel
sesuai dengan ketentuan
Jumlah lembaga
Posyantek/Posyantekdes yang
diberdayakan. Desa 20 16 12 12
Satuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Lokasi Ket. 2018 2019 2020 2021 2022
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
NO TujuanSasaran Daerah/ Sasaran
Strategis/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD/Strategi
Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD/Arahkebijakan RenstraIndikator Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program / Kegiatan /
Sub Kegatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)/ Sub
Kegiatan (Output F1)
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencanaan
Penanggungjawab
Sub Kegiatan :
Pemberdayaan Desa
Inovasi berbasis IT
Terlaksannya
Pemberdayaan Desa
Inovasi berbasis IT
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
Jumlah inovasi desa di Desa
tertinggal yang diberdayakan
Desa 20 16 12 12
Kegiatan : Penataan
dan Pengembangan
Potensi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Terlaksanannya
Penataan dan
Pengembangan Potensi
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
yang terukur
Desa 48 Desa 20 16 12 12
KEPALA SEKSI
PEMBERDAYAAN
POTENSI EKONOMI
DESA/KELURAHAN
Sub Kegiatan :
Pembinaan dan
Peningkatan Peran
serta Masyarakat dalam
Pembangunan Desa
menuju Desa Mandiri
Terlaksanannya
Pembinaan dan
Peningkatan Peran serta
Masyarakat dalam
Pembangunan Desa
menuju Desa Mandiri
Jumalah Pembinaan dan
Peningkatan Peran serta
Masyarakat dalam Pembangunan
Desa menuju Desa Mandiri Desa 158 158
Sub Kegiatan : Rapat
Koordinasi
Perkembangan Desa
dengan Kabupaten dan
Kecamatan Terkait 5
Dimensi IPD
Terlaksanannya Rapat
Koordinasi
Perkembangan Desa
dengan Kabupaten dan
Kecamatan Terkait 5
Dimensi IPD
Jumlahg Rapat Koordinasi
Perkembangan Desa dengan
Kabupaten dan Kecamatan Terkait
5 Dimensi IPD Kecamatan 118 118
Sub Kegiatan :
Pemberdayaan dan
Pengembangan
Masyarakat Desa
Tentang Potensi
Ekonomi Desa
Terlaksanannya
Pemberdayaan dan
Pengembangan
Masyarakat Desa
Tentang Potensi
Ekonomi Desa
Jumlah Pemberdayaan dan
Pengembangan Masyarakat Desa
Tentang Potensi Ekonomi Desa
Kecamatan 118 118
Sub Kegiatan : Peran
serta Masyarakat dalam
Pembangunan Desa
Terlaksannya Peran serta
Masyarakat dalam
Pembangunan Desa
yang memadai
Jumlah lembaga masyarakat Desa
yang diberdayakan di Desa
tertinggal Desa 20 16 12 12
Sub Kegiatan : Rapat
Koordinasi Potensi
Desa dengan
Kabupaten dan
Kecamatan
Terlaksannya Koordinasi
Potensi Desa dengan
Kabupaten dan
Kecamatan sesuai
dengan jadwal yang telah
ditentukan
Jumlah potensi yang
dikoordinasikan.
Desa 20 16 12 12
Sub Kegiatan :
Pemberdayaan dan
Pengembangan
Masyarakat Desa
Tentang Potensi
Ekonomi Desa
Terlaksannya
Pemberdayaan dan
Pengembangan
Masyarakat Desa
Tentang Potensi
Ekonomi Desa sesuai
ketentuan yang berlaku
Jumlah lembaga ekonomi desa
yang diberdayakan didesa tertinggal
Desa 20 16 12 12
Kegiatan :
Pendampingan Tenaga
Profesional Terhadap
Penyaluran dan
Penggunaan Dana
Desa
Terlaksananya kegiatan
Pendampingan Tenaga
Profesional Terhadap
Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa
sesuai dengan peraturan
yang berlaku
Desa 70 70 70 70 70 69 69
KEPALA SEKSI
PEMBERDAYAAN
POTENSI EKONOMI
DESA/KELURAHAN
Sub Kegiatan :
Bimbingan Teknis bagi
Tenaga Profesional
terkait Penetapan
Penggunaan Dana
Desa
Terlaksannya
Peningkatan Kapasitas
Tenaga Profesional
terkait Penetapan
Penggunaan Dana Desa
sesuai dengan peraturan
yang berlaku
Jumlah Tenaga Pendamping
Profesional yang diberdayakan
Desa 70 70 70 70 70 70
Sub Kegiatan :
Koordinasi Lintas
Sektor terkait
Penetapan
Penggunaan Dana
Desa.
Terlaksannya Koordinasi
Lintas Sektor terkait
Penetapan Penggunaan
Dana Desa sesuai
jawdwal yang telah
ditentukan
Jumlah Tenaga Pendamping
Profesional yang menyampaikan
penggunaan Dana DesaDesa 70 70 70 70 70 70
Sub Kegiatan :
Evaluasi dan
Pengendalian
Penyaluran dan
Penggunaan Dana
Desa
Terlaksannya Evaluasi
dan Pengendalian
Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa
sesuai dengan peraturan
yang berlaku
Jumlah Tenaga Pendamping
Profesional yang melaksanakan
evaluasi dan pengendalian
pengunaan Dana DesaDesa 70 70 70 70 70 70
Kegiatan : Pembinaan
dan Pengembangan
Masyarakat Desa
Terlaksanannya
Pengembangan Pelaku
Ekonomi Masyarakat
Desa yang handal
Desa 48 desa 20 16 12 12
KEPALA SEKSI
PENGEMBANGAN
KAPASITAS
MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN
Satuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Lokasi Ket. 2018 2019 2020 2021 2022
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
NO TujuanSasaran Daerah/ Sasaran
Strategis/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD/Strategi
Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD/Arahkebijakan RenstraIndikator Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program / Kegiatan /
Sub Kegatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)/ Sub
Kegiatan (Output F1)
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencanaan
Penanggungjawab
Sub Kegiatan :
Peningkatan Kapasitas
Manajemen Lembaga
Kemasyarakatan
melalui Pelaku Usaha
Perdesaan
Terlaksanannya
Peningkatan Kapasitas
Manajemen Lembaga
Kemasyarakatan melalui
Pelaku Usaha Perdesaan
Jumlah Peningkatan Kapasitas
Manajemen Lembaga
Kemasyarakatan melalui Pelaku
Usaha PerdesaanDesa 8 8
Sub Kegiatan :
Peningkatan Kapasitas
dan Pembinaan para
Kepala Dusun pada
Desa Tertinggal
Terlaksanannya
Peningkatan Kapasitas
dan Pembinaan para
Kepala Dusun pada Desa
Tertinggal
Jumlah Peningkatan Kapasitas dan
Pembinaan para Kepala Dusun
pada Desa Tertinggal Desa 158 158
Sub Kegiatan :
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan Desa
melalui Karang Taruna
Terlaksanannya
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa
melalui Karang Taruna
Jumlah Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa melalui
Karang TarunaDesa 158 158
Sub Kegiatan :
Peningkatan Kapasitas
Manajemen Lembaga
Kemasyarakatan
melalui Pelaku Usaha
Perdesaan
Terlaksannya
Peningkatan Kapasitas
Manajemen Lembaga
Kemasyarakatan melalui
Pelaku Usaha Perdesaan
sesuai dengan peraturan
yang berlaku
Jumlah lembaga kemasyarakatan
desa yang diberdayakan di Desa
tertinggal
Desa 20 16 12 12
Sub Kegiatan :
Peningkatan Kapasitas
kelompok simpan
pinjam perempuan
Terlakasanya
Peningkatan Kapasitas
kelompok simpan pinjam
perempuan sesuai
dengan jadwal yang telah
ditentukan
Jumlah Kelompok Simpan Pinjam
yang diberdayakan di Desa
tertinggal
Desa 20 16 12 12
Sub Kegiatan :
Pemberdayaan
Lembaga masyarakat
Desa melalui Unit
Pengelola Kecamatan
(UPK)
Terlaksanya
Pemberdayaan Lembaga
masyarakat Desa melalui
Unit Pengelola
Kecamatan (UPK) sesuai
dengan jadwal yang telah
ditentukan
Jumlah Lembaga Masyarakat Desa
yang diberdayakan di Desa
tertinggal
Desa 20 16 12 12
Program Peningkatan
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Cakupan Lembaga Kemasyarakatan
Desa dalam Kategori Baik (Satuan:
Jumlah)Jumlah 158 Desa Tertinggal 41 41
KABID PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
Program :
Program Peningkatan
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Capaian Lembaga
Kemasyarakatan desa
yang diberdayakan di 48
DesaTertiinggal
Lembaga Kemasyarakatan desa
yang diberdayakan di 48 Desa
tertinggal Lembaga 48 Lembaga 20 16 12 12
KABID PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
Kegiatan : Pembinaan,
Fasilitasi dan Advokasi
Lembaga Ketahanan
Masyarakat
Desa/Kelurahan
Terlaksanannya
Pembinaan, Fasilitasi dan
Advokasi Lembaga
Ketahanan Masyarakat
Desa/Kelurahan
Lembaga 32 Lembaga 32 32Kepala Seksi Ketahanan
Masyarakat
Kegiatan : Pembinaan
Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Terlaksannya Lembaga
Kemasyarakatan Desa
sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlakuLembaga 48 Lembaga 20 16 12 12
KEPALA SEKSI
KETAHANAN
MASYARAKAT
Sub Kegiatan :
Koordinasi Lintas
Sektor dalam
Pembangunan Desa
(TMMD, BBGRM, TP
PKK)
Terlaksanannya
Koordinasi Lintas Sektor
dalam Pembangunan
Desa (TMMD, BBGRM,
TP PKK)
Jumlah Koordinasi Lintas Sektor
dalam Pembangunan Desa (TMMD,
BBGRM, TP PKK)Lembaga 8 9
Sub Kegiatan :
Pembinaan Lembaga
Masyarakat Desa
(Karang Taruna)
Terlaksannnya
Pembinaan Lembaga
Masyarakat Desa
(Karang Taruna)
Jumlah Pembinaan Lembaga
Masyarakat Desa (Karang Taruna)Lembaga 8 9
Sub Kegiatan :
Pembinaan dan
Penguatan
Kelembagaan TP PKK
Provinsi
Terlaksannya Pembinaan
dan Penguatan
Kelembagaan TP PKK
Provinsi
Jumlah Pembinaan dan Penguatan
Kelembagaan TP PKK Provinsi
Lembaga 8 8
Sub Kegiatan :
Pembinaan dan
Penguatan
Kelembagaan
Posyandu
Terlaksannya Pembinaan
dan Penguatan
Kelembagaan Posyandu
Jumlah Pembinaan dan Penguatan
Kelembagaan Posyandu
Lembaga 8 9
Sub Kegiatan :
Roadshow Bulan Bakti
Gotong Royong
Masyarakat
Terlaksannya Roadshow
Bulan Bakti Gotong
Royong Masyarakat
Jumlah Roadshow Bulan Bakti
Gotong Royong MasyarakatLembaga 4 4
Satuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Lokasi Ket. 2018 2019 2020 2021 2022
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
NO TujuanSasaran Daerah/ Sasaran
Strategis/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD/Strategi
Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD/Arahkebijakan RenstraIndikator Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program / Kegiatan /
Sub Kegatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)/ Sub
Kegiatan (Output F1)
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencanaan
Penanggungjawab
Sub Kegiatan :
Koordinasi Lintas
Sektor dalam
Pembangunan Desa (
LPM, RT, RW,
Posyandu dan Karang
Taruna)
Terlaksannya Koordinasi
Lintas Sektor dalam
Pembangunan Desa (TP
PKK, LPM, RT, RW,
Posyandu dan Karang
Taruna)sesuai dengan
ketentuan peraturan
yang berlaku
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
Desa (PKK Desa) yang
diberdayakan di Desa tertinggal.
Lembaga 20 16 12 12
Sub Kegiatan :
Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat
Desa (Lembaga
Pemberdayaan
masyarakat (LPM)
Terlaksannya
Pemberdayaan Lembaga
Masyarakat Desa
(Lembaga
Pemberdayaan
masyarakat (LPM) sesuai
dengan ketentuan
peraturan yang berlaku
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
Desa (LPM) yang diberdayakan di
Desa tertinggal.
Lembaga 20 16 12 12
Sub Kegiatan :
Penguatan
Kelembagaan
Posyandu
Terlaksanya Penguatan
Kelembagaan Posyandu
sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
Desa (Posyandu) yang
diberdayakan di Desa tertinggal.Lembaga 20 16 12 12
Kegiatan : Penataan
dan Pembinaan
Lembaga Adat Menuju
Desa Adat
Terlaksanannya
Penataan dan
Pembinaan Lembaga
Adat Menuju Desa Adat
Lembaga 41 Lembaga 41 41
Kepala Seksi Penataan
dan Pembinaan Desa Adat
Kegiatan :
Pemberdayaan
Lembaga Adat dan
Pengembangan
Kehidupan Sosial
Budaya Masyarakat
Terlaksananya
Pemberdayaan Lembaga
Adat dan Pengembangan
Kehidupan Sosial
Budaya Masyarakat
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
Lembaga 48 Lembaga 20 16 12 12
KEPALA SEKSI
PENATAAN DAN
PEMBINAAN SOSIAL
BUDAYA ADAT
Sub Kegiatan :
Penyusunan Profil
Lembaga Adat
Tersusunnya
Penyusunan Profil
Lembaga Adat
Jumlah Dokumen Profil Lembaga
Adat Dokumen 1 1
Sub Kegiatan :
Koordinasi dalam
rangka Pembinaan
Lembaga Adat
Terlaksananya
Koordinasi dalam rangka
Pembinaan Lembaga
Adat
Jumlah Koordinasi dalam rangka
Pembinaan Lembaga AdatLembaga 20 20
Sub Kegiatan :
Pembinaan Lembaga
Adat
Terlaksanannya
Pembinaan Lembaga
Adat
Jumlah Pembinaan Lembaga Adat
Lembaga 20 20
Sub Kegiatan :
Pengembangan Sosial
Budaya Daerah
Berbasis Kearifan Lokal
Terlaksannya
Pengembangan Sosial
Budaya Daerah Berbasis
Kearifan Lokal sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
Jumlah Lembaga Sosial Budaya
adat yang diberdayakan di Desa
tertinggalLembaga 20 16 12 12
Sub Kegiatan :
Koordinasi Lembaga
Sosial Budaya Adat
Terlaksannya Koordinasi
Lembaga Sosial Budaya
Adat sesuai dengan
jadwal yang ditentukan
Jumlah Lembaga sosial budaya
adat yang terintegrasi
Lembaga 20 16 12 12
Sub Kegiatan :
Penguatan Kapasitas
Lembaga Sosial
Budaya Adat
Terlaksannya Penguatan
Kapasitas Lembaga
Sosial Budaya Adat
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
Jumlah Lembaga Sosial Budaya
Adat yang diberikan pembinaan
Lembaga 20 16 12 12
Kegiatan : Pembinaan
dan Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat
dan Hukum Adat
Terlaksanannya
Pemberdayaan Lembaga
Masyarakat dan Hukum
Adat yang tepat sasaran Lembaga 48 Lembaga desa 20 16 12 12
KEPALA SEKSI
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA MASYARAKAT
HUKUM ADAT
Sub Kegiatan :
Pemberdayaan
Masyarakat Hukum
Adat
Terlaksanannya
Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat
Jumlah Pemberdayaan Masyarakat
Hukum AdatLembaga 8 9
Sub Kegiatan :
Penataan
Kelembagaan Hukum
Adat
Terlaksanannya
Penataan Kelembagaan
Hukum Adat
Jumlah Penataan Kelembagaan
Hukum Adat Jumlah Jumlah Desa 8 9
Sub Kegiatan :
Musyawarah kumpul
Tokoh Sinergitas
Hukum Adat dalam
Masyarakat
Terlaksanannya
Musyawarah kumpul
Tokoh Sinergitas Hukum
Adat dalam Masyarakat
Jumlah Musyawarah kumpul Tokoh
Sinergitas Hukum Adat dalam
Masyarakat Lembaga 8 9
Sub Kegiatan :
Pemberdayaan
Masyarakat Hukum
Adat
Terlaksanannya
Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat
sesuai dengan peraturan
yang berlaku
Jumlah Lembaga Masyarakat
Hukum Adat yang diberdayakanLembaga 20 16 12 12
Satuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Lokasi Ket. 2018 2019 2020 2021 2022
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
NO TujuanSasaran Daerah/ Sasaran
Strategis/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD/Strategi
Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD/Arahkebijakan RenstraIndikator Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program / Kegiatan /
Sub Kegatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)/ Sub
Kegiatan (Output F1)
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencanaan
Penanggungjawab
Sub Kegiatan :
Penataan
Kelembagaan Hukum
Adat
Tersusunnya dokumen
Penataan Kelembagaan
Hukum Adat sesuai
dengan waktu yang telah
ditentukan
Jumlah Penataan Kelembagaan
Hukum AdatLembaga 20 16 12 12
Sub Kegiatan :
Musyawarah kumpul
Tokoh Sinergitas
Hukum Adat dalam
Masyarakat
Terlaksananya
Musyawarah kumpul
Tokoh Sinergitas Hukum
Adat dalam Masyarakat
sesuai dengan jadwal
yang telah ditentukan
Jumlah lembaga masyarakat hukum
adat bersinergi.
Lembaga 20 16 12 12
Kegiatan : Pembinaan
dan Penguatan
Kelembagaan TP PKK
Provinsi
Terlaksanannya
Lembaga TP PKK
Provinsi yang handalLembaga 48 Lembaga Desa 20 16 12 12
Sub Kegiatan :
Peningkatan Tugas dan
Fungsi Pokja I
Terlaksannya
Peningkatan Tugas dan
Fungsi Pokja I sesuai
dengan jadwal yang telah
ditentukan
Jumlah lembaga Pemberdayaan TP.
PKK bidang Pokja ILembaga 20 16 12 12
Sub Kegiatan :
Peningkatan Tugas dan
Fungsi Pokja II
Terlaksannya
Peningkatan Tugas dan
Fungsi Pokja II sesuai
dengan jadwal yang telah
ditentukan
Jumlah lembaga Pemberdayaan TP.
PKK bidang Pokja IILembaga 20 16 12 12
Sub Kegiatan :
Peningkatan Tugas dan
Fungsi Pokja III
Terlaksannya
Peningkatan Tugas dan
Fungsi Pokja III sesuai
dengan jadwal yang telah
ditentukan
Jumlah lembaga Pemberdayaan TP.
PKK bidang Pokja IIILembaga 20 16 12 12
Sub Kegiatan :
Peningkatan Tugas dan
Fungsi Pokja IV
Terlaksannya
Peningkatan Tugas dan
Fungsi Pokja IV sesuai
dengan jadwal yang telah
ditentukan
Jumlah lembaga Pemberdayaan TP.
PKK bidang Pokja IVLembaga 20 16 12 12
Sub Kegiatan :
Sekretariat TP PKK
Terlaksannya
Peningkatan Tugas dan
Fungsi Sekretariat TP
PKK Provinsi sesuai
dengan jadwal yang telah
ditentukan
Jumlah Lembaga Pemberdayaan
TP. PKK bidang Sekretariat
Lembaga 20 16 12 12
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun
Desa
Cakupan Kerjasama Desa yang
menigkatkan Jumlah Desa Mandiri
(Satuan: Jumlah)Jumlah 58 Desa Mandiri 2 2
KABID PENATAAN DAN
KERJASAMA DESA
Program Bina
Pemerintahan
Desa/kelurahan
Pendampingan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa/Kelurahan yang
diberdayakan di 48 desa
berkembang
Desa 48 Desa 20 16 12 12KABID PENATAAN DAN
KERJASAMA DESA
Kegiatan : Pembinaan
dan Pengembangan
Partisipatif
Pembangunan Desa
Terwujudnya Peran
Lembaga Masyarakat
Desa dalam
Perencanaan Partisipatif
Pembangunan Desa
yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku
Desa 48 Desa 20 16 12 12
KEPALA SEKSI
PERENCANAAN
PARTISIPATIF
Sub Kegiatan :
Pembinaan
kelembagaan
kemasyarakatan dalam
rangka meningkatkan
partisipasi lembaga
masyarakat dalam
penyusunan
perencanaan
partisipatif.
Terlaksanannya
Pembinaan kelembagaan
kemasyarakatan dalam
rangka meningkatkan
partisipasi lembaga
masyarakat dalam
penyusunan
perencanaan partisipatif.
Jumlah Pembinaan kelembagaan
kemasyarakatan dalam rangka
meningkatkan partisipasi lembaga
masyarakat dalam penyusunan
perencanaan partisipatif.Desa 8 8
Sub Kegiatan :
Integritas Perencanaan
Partisipatif
Pembangunan Desa
lembaga terkait
Terlaksanannya
Integritas Perencanaan
Partisipatif
Pembangunan Desa
lembaga terkait
Jumalh Integritas Perencanaan
Partisipatif Pembangunan Desa
lembaga terkaitDesa 8 8
Sub Kegiatan :
Pengembangan
Partisipatif Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan Desa
Terlaksananya
Pengembangan
Partisipatif Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan Desa
Jumlah Pengembangan Partisipatif
Penyusunan Perencanaan
Pembangunan DesaDesa 8 8
Satuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Lokasi Ket. 2018 2019 2020 2021 2022
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
NO TujuanSasaran Daerah/ Sasaran
Strategis/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD/Strategi
Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD/Arahkebijakan RenstraIndikator Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program / Kegiatan /
Sub Kegatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)/ Sub
Kegiatan (Output F1)
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencanaan
Penanggungjawab
Sub Kegiatan :
Pemberdayaan
kelembagaan
kemasyarakatan dalam
rangka meningkatkan
partisipasi lembaga
masyarakat dalam
penyusunan
Perencanaan
Pembangunan Desa
Terlaksannya
Pemberdayaan
kelembagaan
kemasyarakatan dalam
rangka meningkatkan
partisipasi lembaga
masyarakat dalam
penyusunan
Perencanaan
Pembangunan Desa
sesuai dengan peraturan
yang berlaku
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
Desa yang diberdayakan.
Desa 20 16 12 12
Sub Kegiatan :
Integritas Perencanaan
Partisipatif
Pembangunan Desa
lembaga terkait
Terlaksannya Integritas
Perencanaan Partisipatif
Pembangunan Desa
lembaga terkait sesuai
dengan peraturan yang
berlaku
Jumlah Lembaga Pemerintahan
Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang
diberdayakan.Desa 20 16 12 12
Sub Kegiatan :
Pengembangan
Partisipatif Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan Desa
Terlaksannya
Pengembangan
Partisipatif Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan Desa
sesuai dengan peraturan
yang berlaku
Jumlah Penyusunan Perencanaan
pembangunan Desa.
Desa 20 16 12 12
Sub Kegiatan :
Roadshow Bulan Bakti
Gotong Royong
Masyarakat
Terlaksannya Roadshow
Bulan Bakti Gotong
Royong Masyarakat
sesuai dengan jadwal
yang telah ditentukan
Jumlah Bulan Bakti Gotong Royong
Masyarakat di 4 Desa
Desa 4 4 4 4
Sub Kegiatan :
Roadshow Bulan Bakti
Gotong Royong
Masyarakat
terlaksannya Koordinasi
Lintas Sektor Program
TMMD sesuai jadwal
yang telah ditentukan
Jumlah pelaksanaan TMMD di 3
DesaDesa 3 3 3 3
Kegiatan : Penataan,
Pembinaan dan
Pengembangan
Lembaga
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
Terwujudnya Lembaga
Pemerintahan
Desa/Kelurahan yang
handal Desa/Kelurahan 48 Desa/Kelurahan 20 16 12 12
KEPALA SEKSI
PEMBINAAN
KELEMBAGAN DESA
Sub Kegiatan : Pekan
Inovasi Perkembangan
Desa
Terlaksananya Pekan
Inovasi Perkembangan
Desa
Jumlah Pekan Inovasi
Perkembangan Desa Desa 8 8
Sub Kegiatan :
Penyusunan Profil
Desa/Kelurahan
Tersusunnya Profil
Desa/Kelurahan
Jumlah Dokumen Profil
Desa/Kelurahan Dokumen 247 248
Sub Kegiatan : Evaluasi
Perkembangan
Desa/Kelurahan
Terlaksananya Evaluasi
Perkembangan
Desa/Kelurahan
Jumlah Evaluasi Perkembangan
Desa/KelurahanDesa 8 8
Sub Kegiatan :
Pelatihan Kapasitas
Aparatur Desa dalam
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Terlaksananya Pelatihan
Kapasitas Aparatur Desa
dalam Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Jumlah Pelatihan Kapasitas
Aparatur Desa dalam
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Desa 204 205
Sub Kegiatan : Pekan
Inovasi Perkembangan
Desa/Kelurahan
Terlaksanannya Pekan
Inovasi Perkembangan
Desa/Kelurahan sesuai
jadwal yang telah
ditentukan
Jumlah Inovasi lembaga
Pemerintahan Desa/Kelurahan yang
diberdayakan.Desa/Kelurahan 8 8 8 8
Sub Kegiatan :
Penyusunan Profil
Desa/Kelurahan
Tersusunnya Profil
Desa/Kelurahan sesuai
waktu yang telah
ditentukan
Jumlah Profil Desa.
Desa/Kelurahan 248 248 247 247
Satuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Lokasi Ket. 2018 2019 2020 2021 2022
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
NO TujuanSasaran Daerah/ Sasaran
Strategis/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD/Strategi
Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD/Arahkebijakan RenstraIndikator Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program / Kegiatan /
Sub Kegatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)/ Sub
Kegiatan (Output F1)
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencanaan
Penanggungjawab
Sub Kegiatan : Evaluasi
Perkembangan
Desa/Kelurahan
Terlaksananya Evaluasi
Perkembangan
Desa/Kelurahan sesuai
dengan aketentuan yang
berlaku
Jumlah perkembangan
Desa/Kelurahan yang diberdayakan.Desa/Kelurahan 8 8 8 8
Sub Kegiatan :
Pelatihan Kapasitas
Aparatur Desa dalam
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Terlaksannya Pelatihan
Kapasitas Aparatur Desa
dalam Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
Jumlah Lembaga Pemerintahan
Desa yang diberdayakan di Desa
berkembang
Desa/Kelurahan 20 16 12 12
Sub Kegiatan :
Pelatihan Kapasitas
Aparatur Kecamatan
Dalam Pemahaman
Teknis Pemerintahan
Desa
Terlaksannya Pelatihan
Kapasitas Aparatur
Kecamatan Dalam
Pemahaman Teknis
Pemerintahan Desa
sesuai jadwal yang telah
ditentukan
Jumlah Aparatur Pemerintahan
yang diberdayakan di Desa
berkembang
Desa/Kelurahan 20 16 12 12
Kegiatan : Pembinaan
dan Penataan Badan
Kerjasama Desa
Terlaksananya Penataan
dan Pemberdayaan
Badan Kerjasama Desa
dan Badan Kerjasama
Antar Desa sesuai
dengan peraturan yang
berlaku
Desa 48 Desa 20 16 12 12SEKSI PEMBINAAN
KERJASAMA DESA
Sub Kegiatan :
Revitalisasi Badan
Kerjasama Antar Desa
(BKAD)
Terlaksananya
Revitalisasi Badan
Kerjasama Antar Desa
(BKAD)
Jumlah Revitalisasi Badan
Kerjasama Antar Desa (BKAD)
Desa 8 8
Sub Kegiatan :
Penyusunan Profil
BKAD
Tersusunya Profil BKAD Jumlah Dokumen Profil BKAD
Dokumen 2 2
Sub Kegiatan :
Integrasi BKAD dari
daerah kabupaten yang
berbeda di Provinsi
Banten untuk
mendukung 5 Dimensi
IPD
Terlaksananya Integrasi
BKAD dari daerah
kabupaten yang berbeda
di Provinsi Banten untuk
mendukung 5 Dimensi
IPD
Jumlah Integrasi BKAD dari daerah
kabupaten yang berbeda di Provinsi
Banten untuk mendukung 5 Dimensi
IPDDesa 8 8
Sub Kegiatan :
Koordinasi Tim
Koordinasi
Pembangunan
Kawasan Perdesaan
(TKPKP) Provinsi dan
Kabupaten
Terlaksanannya
Koordinasi Tim
Koordinasi
Pembangunan Kawasan
Perdesaan (TKPKP)
Provinsi dan Kabu sesuai
dengan jadwal yang
ditentukan
Jumlah Pembangunan Kawasan
Perdesaan yang bersinergi
Desa 4 4 4 4
Sub Kegiatan :
Pemberdayaan
Kerjasama Antar Desa
Melalui Pengelolaan
BUMDES menuju
BUMDESMA
Terlaksanannya
Pemberdayaan
Kerjasama Antar Desa
Melalui Pengelolaan
BUMDES menuju
BUMDESMA sesuai
dengan peraturan yang
berlaku
Jumlah Kerjasama Antar BUMDES.
Desa 20 16 12 12
Sub Kegiatan :
Integrasi Program dan
Kegiatan antar BKAD
se Provinsi Banten
Terlaksannya Integrasi
Program dan Kegiatan
antar BKAD se Provinsi
Banten sesuai jadwal
yang telah ditentukan
Jumlah Pemberdayaan lembaga
BKAD di Desa Berkembang
Desa 20 16 12 12
2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 7 8 9
1 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
Pemberdayaan
Masyarakat
Tercapainya Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Akuntabel,
Efektif, dan efisien
Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah) OPD
70 75 80 85 85 Untuk mendorong Perangkat
Daerah secara konsisten
meningkatkan implementasi
SAKIP-nya dan mewujudkan
capaian kinerja (hasil)
instansinya sesuai yang
diamanahkan dalam RPJMD
Kepala Dinas
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Indeks Kepuasan Masyarakat 2,8 3 0 0 0 Untuk memudahkan
interpretasi terhadap
penilaian IKM yaitu antara 25
- 100 maka hasil penilaian
tersebut diatas dikonversikan
dengan nilai dasar 25
Sekertaris Dinas
Capaian kesesuaian dengan
Parameter penilaian Dok
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan perangkat daerah
0 0 100 100 100 Untuk memastikan
kesesuaian dokumen
perencanaan evaluasi dan
pelaporan perangkat daerah
Persentase Sarana Prasarana
Perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
administrasi perangkat daerah
0 0 100 100 100 untuk mengukur dukungan
sarana dan prasarana kantor
yang mendukung kelancaran
organisasi
Persentase terwujudnya
peningkatan kapasitas
sumberdaya Aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD
0 0 100 100 100 Untuk mengukur
peningkatan kapasitas
apartur organisasi
Persentase terwujudnya
akuntabilitas penata usaha
keuangan yang mendukung
yang mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD
0 0 100 100 100 Untuk mendukung
akuntabilitas penatausahaan
dan pertanggung jawaban
keuangan orgnanisasi
Meningkatnya kapasitas
Lembaga Kemasyarakatan
Desa, Lembaga Ekonomi Desa
dan Pemerintahan
Desa/Kelurahan
Persentase Desa Mandiri (%) 16,4 18,8 0 0 0 Kepala Dinas
6
Indikator Kinerja Sasaran IKU (esselon II)
Indikator Kinerja Program (esselon III)
Indikator Kinerja Sasaran IKU (esselon II)
TABEL LAMPIRAN
MATRIKS DEFINISI OPERASIONAL (DO) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI BANTEN
NO OPD URUSANSASARAN/PROGRAM/KEGIAT
AN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(ESELON II), OUTCOME
TARGET CAPAIANDEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN PENANGGUNG JAWAB
Ξ£ πππππ ππππ’πππ πππππππππππ, ππ£πππ’ππ π πππππππππ
Ξ£ π‘πππππ‘ π‘πβπ’π π
Ξ£ ππππππ ππ π ππππππ’βππ π ππππππ
Ξ£ π‘πππππ‘ π ππππππ πππ π‘πβπ’π π ππππππ πππππ ππππππ₯ 100
Ξ£ ππππππ‘π’π π¦πππ ππππππ‘, ππ’ππ π’π , π πππππβ
Ξ£ π‘πππππ‘ π‘πβπ’π ππ₯ 100
Ξ£ πππππ ππππ’πππ πππππππππππ, ππ£πππ’ππ π πππππππππ
Ξ£ π‘πππππ‘ π‘πβπ’π ππ₯ 100
2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 7 8 96
NO OPD URUSANSASARAN/PROGRAM/KEGIAT
AN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(ESELON II), OUTCOME
TARGET CAPAIANDEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN PENANGGUNG JAWAB
Capaian Lembaga Kemasyarakatan
Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan
Pemerintahan Desa/Kelurahan di 48
desa tertinggal dan berkembang yang
diberdayakan (%)
0 0 41,7 33,3 25 Capaian Lembaga
Kemasyarakatan Desa,
Lembaga
EkonomiDesadanPemerintah
anDesa/Kelurahan di 96
DesaTertiinggaldanBerkemba
ng yang diberdayakan
(satuanpersen)
Kepala Dinas
Program Peningkatan
Pemberdayaan Lembaga
Ekonomi Desa/Kelurahan
Lembaga Ekonomi Masyarakat yang di
berdayakan di 48 desa Tertinggal
0 0 20 16 12 Jumlah Lembaga Ekonomi,
Pelaku Ekonomi, Pelaku
Usaha, dan Pendamping
Profesional di desa tertinggal
yang diberdayakan
Kepala Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Kegiatan : Penataan dan
Pengembangan Pelaku Ekonomi
Desa
Terlaksananya Pengawasan,
Pemeriksaanan dan Penilaian
Kesehatan Koperasi untuk pencapaian
koperasi aktif (satuan : Kegiatan)
0 0 20 16 12 Untuk pencapaian Indikator
Kegiatan Meliputi: Jumlah pelaku
Ekonomi pada lembaga Ekonomi
BUMDES
Kepala Seksi
Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
Desa
Kegiatan : Pembinaan dan
Pengembangan dalam Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna
Terwujudnya Pengembangan dan
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
0 0 20 16 12 Untuk pencapaian Indikator
Jumlah Lembaga yang
memanfaatkan teknologi
tepat Guna TTG di Desa
Tertinggal yang diberdayakan
Kepala Seksi
Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
Desa
Kegiatan : Penataan dan
Pengembangan Potensi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Terlaksanannya Penataan dan
Pengembangan Potensi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
yang terukur
0 0 20 16 12 Untuk pencapaian Indikator
Kegiatan Meliputi : - Jumlah
Potensi Ekonomi Desa yang
diberdayakan di Desa
Tertinggal
Kepala Seksi
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Kegiatan : Pendampingan
Tenaga Profesional Terhadap
Penyaluran dan Penggunaan
Dana Desa
Terlaksananya kegiatan
Pendampingan Tenaga Profesional
Terhadap Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa sesuai
dengan peraturan yang berlaku
70 70 70 70 69 Untuk pencapaian Indikator
Kegiatan Meliputi : - Jumlah
Tenaga Pendamping
profisional yang
diberdayakan
Kepala Seksi
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Kegiatan : Pembinaan dan
Pengembangan Masyarakat
Desa
Terlaksanannya Pengembangan
Pelaku Ekonomi Masyarakat
Desa yang handal
0 0 20 16 12 Untuk pencapaian Indikator
Kegiatan Meliputi : - Jumlah
Pelaku Usaha Ekonomi Desa
yang diberdayakan di desa
tertinggal
Kepala Seksi
Pengembangan
Kapasitas Masyarakat
Program Peningkatan
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
Lembaga Kemasyarakatan desa
yang diberdayakan di 48 Desa
tertinggal
0 0 20 16 12 Jumah Lembaga
Kemasyarakatan desa,
Lembaga Hukum Adat, dan
Lembaga adat dan sosial
budaya adat yang
diberdayakan
Kepala Bidang
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Indikator Kinerja Program (esselon III)
Indikator Kinerja Program (esselon III)
β Lembaga yang memanfaatkan teknologi tepat Guna TTG di Desa Tertinggal yang diberdayakan
β Potensi Ekonomi Desa yang diberdayakan di Desa
β Tenaga Pendamping profisional yang diberdayakan
β Pelaku Usaha Ekonomi Desa yang diberdayakan di desa
Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan di desa tertinggal yang diberdayakanβ
Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di desa β
Pelaku Ekonomi di desa Tertinggal yang diberdayakanβ
2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 7 8 96
NO OPD URUSANSASARAN/PROGRAM/KEGIAT
AN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(ESELON II), OUTCOME
TARGET CAPAIANDEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN PENANGGUNG JAWAB
Kegiatan : Pembinaan
Lembaga Kemasyarakatan
Desa
Terlaksannya Lembaga
Kemasyarakatan Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan
yang berlaku
0 0 20 16 12 Untuk pencapaian Indikator
Kegiatan Meliputi : - Jumlah
Kemasyarakatan Desa yang
diberdayakan di Desa
Tertinggal
Kepala Seksi Ketahanan
Masyarakat
Kegiatan : Pembinaan dan
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
dan Hukum Adat
Terlaksanannya Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat
yang tepat sasaran
0 0 20 16 12 Untuk pencapaian Indikator
Kegiatan Meliputi : - Jumlah
Lembaga MAsyarakat Hukum
Adat yang diberdayakan
Kepala Seksi
Pemberdayaan
Lembaga Masy. &
Hukum Adat
Kegiatan : Pembinaan dan Penguatan
Kelembagaan TP PKK Provinsi
Terlaksanannya Lembaga TP PKK
Provinsi yang handal0 0 20 16 12 Untuk pencapaian Indikator
Kegiatan Meliputi : - Jumlah
lembaga TP PKK yang
diberdayakan di 8
Kabupaten/Kota
Kepala Seksi Ketahanan
Masyarakat
Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga
Adat dan Pengembangan Kehidupan
Sosial Budaya Masyarakat
Terlaksananya Pemberdayaan
Lembaga Adat dan Pengembangan
Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
0 0 20 16 12 Untuk pencapaian Indikator
Kegiatan Meliputi : -
Pemberdayaan Lembaga
Adat dan Pengembangan
Kehidupan Sosial Budaya
Masyarakat
Kepala Seksi Penataan
dan Pembinaan Desa
Adat
Program Bina Pemerintahan
Desa/kelurahan
Pendampingan Kapasitas
Aparatur Pemerintahan
Desa/Kelurahan yang
diberdayakan di 48 desa
berkembang
0 0 20 16 12 Jumlah Lembaga
Pemerintahan, Lembaga
Masyarakat dan Badan
Kerjasama Desa/Kelurahan
yang diberdayakan.
Kepala Bidang Penataan dan
Kerjasama Desa
Kegiatan : Pembinaan dan
Pengembangan Partisipatif
Pembangunan Desa
Terwujudnya Peran Lembaga
Masyarakat Desa dalam
Perencanaan Partisipatif
Pembangunan Desa yang
sesuai dengan peraturan yang
berlaku
0 0 20 16 12 Untuk pencapaian Indikator
Kegiatan Meliputi : - Jumlah
Lembaga Masyarakat Desa
yang diberdayakan dalam
perencanaan partisipatif
Kepala Seksi
Perencanaan Partisipasi
β Kemasyarakatan Desa yang diberdayakan di Desa Tertinggal
β Lembaga Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan
β Lembaga TP PKK yang diberdayakan di 8 Kabupaten/Kota
β Lembaga adat dan sosial budaya adat yang diberdayakan
β Bina Pemerintahan Desa/kelurahan
Lembaga Masyarakat Desa yang diberdayakan dalam β
2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 7 8 96
NO OPD URUSANSASARAN/PROGRAM/KEGIAT
AN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(ESELON II), OUTCOME
TARGET CAPAIANDEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN PENANGGUNG JAWAB
Kegiatan : Penataan,
Pembinaan dan
Pengembangan Lembaga
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terwujudnya Lembaga
Pemerintahan Desa/Kelurahan
yang handal
0 0 20 16 12 Untuk pencapaian Indikator
Kegiatan Meliputi : - Jumlah
Lembaga Pemerintahan
Desa/Kelurahan yang
diberdayakan.
Kepala Seksi Pembinaan
Kelembagaan Desa
Kegiatan : Pembinaan dan
Penataan Badan Kerjasama
Desa
Terlaksananya Penataan dan
Pemberdayaan Badan
Kerjasama Desa dan Badan
Kerjasama Antar Desa sesuai
dengan peraturan yang berlaku
0 0 20 16 12 Untuk pencapaian Indikator
Kegiatan Meliputi : - Jumlah
Badan Kerjasama Desa yang
diberdayakan di desa
berkembang
Kepala Seksi Pembinaan
Kerjasama Desa
Keterangan Pengisian Kolom :
1. Diisi Nomor urut dinas
2. Diisi Nama OPD
3. Diisi Urusan OPD sesuai UU 23
4. Diisi Sasaran Strategis OPD dan Program OPD
5. Diisi indikator sasaran strategis dan program OPD
6. Diisi target indikator sasaran dan program OPD
7. Diisi keterangan definisi operasional yang isinya menjabarkan secara narasi keterangan maksud dari indikator
8. Diisi Rumus Perhitungan untuk mendapatkan nilai target capaian indikator sasaran dan program
9. Diisi penanggung jawab indikator+A22
β Badan Kerjasama Desa yang diberdayakan di desa
β Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan yang diberdayakan.
Recommended