Upload
tranxuyen
View
268
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Kata Pengantar Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah
berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang
dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas daerah, dan arah
kebijakan keuangan daerah.
Dokumen ini merupakan hasil pengkajian dalam proses Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2010-
2015, yang telah melewati mekanisme perencanaan secara tekhnokratis dan
partisipatif. Dokumen RPJMD ini terdiri dari sembilan bab yakni; pendahuluan,
gambaran umum kondisi daerah daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah dan
kerangka pendanaan, analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi
dan kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, penetapan
indikator kinerja daerah, serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Selain itu
juga terdapat lampiran berupa matrik sebagai panduan umum pelaksanaan program
dan kegiatan bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
hingga tahun 2015.
Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam proses
penyusunan materi hingga Dokumen RPJMD ini dapat diselesaikan sesuai dengan
waktu dan telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor ..
Tahun 2011.
Terima kasih, semoga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) ini dapat menjadi dasar dan acuan dalam proses Perencanaan dan
pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis lima tahun ke depan.
BUPATI BENGKALIS
Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc
i
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Daftar Isi
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Pengertian I-3
1.3. Maksud Dan Tujuan I-3
1.4. Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.5. Hubungan Antar Dokumen I-7
1.6. Sistematika Penyusunan I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1. Kondisi Saat Ini II-1
2.1.1 Perkembangan Penduduk II-3
2.1.2 Ketenagakerjaaan II-6
2.1.3 Infrastruktur II-6
2.1.4. Pendidikan II-8
2.1.5 Kesehatan II-11
2.1.6 Kondisi Produksi Sektor Ekonomi II-13
2.1.7 Perindustrian dan Perdagangan II-19
2.1.8 Pariwisata II-22
2.1.9 Pertambangan II-23
2.2 Perkembangan Perkonomian Daerah Kabupaten Bengkalis II-23
ii
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA
PENDANAAN III-1
3.1. Pengelolaan Keuangan Daerah III-1
3.2. Penerimaan Daerah III-3
3.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) III-4
3.2.2 Dana Perimbangan III-7
3.3. Pengelolaan Belanja Daerah III-10
3.4. Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah III-12
3.5. Arah Pengelolaan Aset Daerah III-13
3.6. Kerangka Pendanaan III-13
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS IV-1
4.1. Isu Strategis Nasional (RPJMN) Yang Berdampak Kepada
Kabupaten Bengkalis. IV-1
4.1.1 Visi Indonesia IV-1
4.1.2 Misi Pembangunan IV-4
4.1.3 Isu-Isu Strategis Nasional IV-6
4.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Riau IV-8
4.2.1 Visi Dan Misi Pembangunan Provinsi Riau IV-8
4.2.2 Isu-Isu Strategis Pembangunan Provinsi Riau IV-10
4.3. Isu Strategis RPJP Kabupaten Bengkalis (2005-2025) IV-12
4.3.1. Visi Dan Misi Pembangunan Daerah IV-12
4.3.2. Isu-Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis IV-14
4.4. Isu-isu Strategis RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2010 IV-15
4.4.1. Visi Dan Misi Pembangunan IV-15
4.4.2. Isu-Isu Strategis IV-16
4.5 . Isu-Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015 IV-18
iii
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
4.5.1 Isu Dan Masalah Kesehatan IV-18
4.5.2 Isu Dan Masalah Infrastruktur IV-21
4.5.3 Isu Dan Masalah Perekonomian IV-30
4.5.4 Isu Dan Masalah Pendidikan IV-32
4.5.5 Isu Dan Masalah Birokrasi Serta Kepemerintahan Yang
Baik Dan Bersih IV-34
4.5.6 Isu Dan Masalah Implementasi Otonomi Desa IV-35
4.5.7 Isu dan Masalah Pelestarian Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Hidup IV-36
4.5.8 Isu Dan Masalah Pangan, Air Dan Energi IV-37
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1
5.1 Visi V-1
5.2 Misi V-2
5.3 Tujuan dan Sasaran V-3
BAB VI STRATEGI DAN KEBIJAKAN VI-1
6.1 Grand Strategi VI-1
6.1.1 Grand Strategi Pengembangan Empat Kawasan VI-1
6.1.2 Grand Strategi Enam Jaminan pada Masyarakat VI-4
6.1 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah VI-7
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-1
7.1 Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Menurut Misi VII-1
7.2 Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Dalam
Pengembangan Empat Kawasan VII-11
7.3 Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Dalam
iv
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
v
Pengembangan Enam Jaminan pada Masyarakat VII-16
BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-1
8.1 Target Indikator Sasaran Tiap Misi VIII-1
8.2 Pagu Tentatif Per SKPD Tahun 2011 – 2015 VIII-14
BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN IX-1
9.1 Pedoman Transisi IX-1
9.1.1 Program Transisi Tahun 2016 IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan IX-2
LAMPIRAN:
- LAMPIRAN I : MATRIKS HUBUNGAN SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN
PROGRAM RPJMD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010-2015.
- LAMPIRAN II : MATRIK PENGEMBANGAN EMPAT KAWASAN KABUPATEN
BENGKALIS TAHUN 2010 – 2015.
- LAMPIRAN III : MATRIK ENAM JAMINAN KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN
BENGKALIS TAHUN 2010 – 2015.
- LAMPIRAN IV : INDIKATOR KINERJA PROGRAM RPJMD KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2010 – 2015.
- LAMPIRAN V : INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN
PENDANAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011 – 2015.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Daftar Tabel
Tabel 2.1 Posisi Geografis II-1
Tabel 2.2 Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2009 II-2
Tabel 2.3 Perkembangan Penduduk Tahun 2005 – 2009 II-3
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Menurut
Kecamatan Tahun 2010 II-5
Tabel 2.5 Banyaknya TK, SD, SMP,SMA Dan SMK Menurut Kecamatan
Tahun 2009 II-9
Tabel 2.6 Rasio Murid Terhadap Guru Setiap Jenjang Pendidikan
Menurut Kecamatan Tahun 2009 II-9
Tabel 2.7 Data Guru Menurut Tingkat Pendidikan SLTA s.d D.III Tahun 2009 II-10
Tabel 2.8 Data Guru Menurut Tingkat Pendidikan D.IV s.d S3 Tahun 2009 II-11
Tabel 2.9 Data Bidang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2009 II-12
Tabel 2.10 Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia
Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2006-2009 II-13
Tabel 2.11 Produksi Perikanan Tahun 2009 II-18
Tabel 2.12 Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Per Kecamatan II-20
Tabel 2.13 Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Berdasarkan Kategori II-20
Tabel 2.14 Data Industri Besar di Kabupaten Bengkalis II-20
Tabel 2.15 Kondisi Objek Wisata II-23
Tabel 2.16 Distribusi PDRB Tahun 2006-2009 Menurut Harga Berlaku
(Milyar Rupiah) II-24
Tabel 2.17 Distribusi PDRB Tahun 2006-2009 Menurut Harga Konstan
Tanpa Migas Tahun 2000 (Milyar Rupiah) II-25
Tabel 2.18 Indikator Makro Perekonomian II-27
Tabel 3.1 Realisasi Penerimaan Keuangan, Tahun 2005-2009 (Juta Rupiah) III-4
Tabel 3.2 Ringkasan Realisasi Pengeluaran Keuangan
Tahun 2008 Dan 2009 (Juta Rupiah) III-12
Tabel 3.3 Prediksi Penerimaan Keuangan Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah) III-14
Tabel 4.1 Rasio Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Bengkalis IV-18
Tabel 4.2 Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Bengkalis IV-19
Tabel 5.1 Tujuan dan Sasaran Misi I V-3
vi
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
vii
Tabel 5.2 Tujuan dan Sasaran Misi II V-6
Tabel 5.3 Tujuan dan Sasaran Misi III V-7
Tabel 5.4 Tujuan dan Sasaran Misi IV V-9
Tabel 5.5 Tujuan dan Sasaran Misi V V-11
Tabel 6.1 Strategi dan Kebijakan Empat Kawasan VI-1
Tabel 6.2 Strategi dan Kebijakan Enam Jaminan Pada Masyarakat VI-4
Tabel 6.3 Strategi dan Kebijakan Misi I VI-7
Tabel 6.4 Strategi dan Kebijakan Misi II VI-9
Tabel 6.5 Strategi dan Kebijakan Misi III VI-9
Tabel 6.6 Strategi dan Kebijakan Misi IV VI-11
Tabel 6.7 Strategi dan Kebijakan Misi V VI-12
Tabel 7.1 Kebijakan dan Program Misi I VII-I
Tabel 7.2 Kebijakan dan Program Misi II VII-4
Tabel 7.3 Kebijakan dan Program Misi III VII-5
Tabel 7.4 Kebijakan dan Program Misi IV VII-7
Tabel 7.5 Kebijakan dan Program Misi V VII-10
Tabel 7.6 Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan I VII-12
Tabel 7.7 Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan II VII-13
Tabel 7.8 Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan III VII-14
Tabel 7.9 Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan IV VII-15
Tabel 7.10 Kebijakan dan Program Pengembangan Jaminan I VII-16
Tabel 7.11 Kebijakan dan Program Pengembangan Jaminan II VII-17
Tabel 7.12 Kebijakan dan Program Pengembangan Jaminan III VII-18
Tabel 7.13 Kebijakan dan Program Pengembangan Jaminan IV VII-19
Tabel 7.14 Kebijakan dan Program Pengembangan Jaminan V VII-20
Tabel 7.15 Kebijakan dan Program Pengembangan Jaminan VI VII-21
Tabel 8.1 Target Indikator Sasaran Misi I VIII-1
Tabel 8.2 Target Indikator Sasaran Misi II VIII-6
Tabel 8.3 Target Indikator Sasaran Misi III VIII-7
Tabel 8.4 Target Indikator Sasaran Misi IV VIII-9
Tabel 8.5 Target Indikator Sasaran Misi V VIII-11
Tabel 8.6 Pagu Tentatif Per SKPD Tahun 2011 – 2015 VIII-18
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Daftar Gambar
Gambar 1.1 Alur Perencanaan Pembangunan Derah I-8
Gambar 2.1 Persentase Luas Daerah Menurut Kecamatan II-2
Gambar 2.2 Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2009 II-4
Gambar 2.3 Produksi Sayur-sayuran Tahun 2009 II-16
Gambar 2.4 Produksi Tanaman Buah-buahan Tahun 2009 II-16
Gambar 2.5 Jumlah Ternak dan Unggas Tahun 2009 II-17
Gambar 2.7 Produksi Perkebunan Tahun 2009 II-19
Gambar 2.8 Perkembangan Ekspor Impor Tahun 2006-2009 II-22
Gambar 3.1 Trend PAD dan Kontribusinya terhadap Pendapatan daerah
Tahun 2005-2009 III-3
Gambar 3.2 Realisasi Bagian Penerimaan PAD (Milyar Rupiah) Tahun 2009 III-5
Gambar 3.3 Penerimaan Pajak Dearah dan Kontribusinya Terhadap PAD
Tahun 2005-2009 III-5
Gambar 3.4 Retribusi Dearah dan Kontribusinya Terhadap PAD
Tahun 2005-2009 III-6
Gambar 3.5 Laba BUMD dan Kontribusinya Terhadap PAD Tahun 2005-2009 III-7
Gambar 3.6 Distribusi Penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2005-2009 III-7
Gambar 3.7 Bagi Hasi Pajak dan Kontribusinya terhadap Dana Perimbangan
Tahun 2005-2009 III-8
Gambar 3.8 Bagi Hasi Bukan Pajak dan Kontribusinya terhadap Dana
Perimbangan Tahun 2005-2009 III-9
Gambar 3.9 DAU dan DAK dan Kontrusinya terhadap Dana Bengkalis
Tahun 2005-2009 III-10
Gambar 4.1 Persentase Tingkat Kemandirian Posyandu IV-19
viii
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Pendahuluan I-1
BBBAAABBB III PPPEEENNNDDDAAAHHHUUULLLUUUAAANNN
1.1. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa daerah diharuskan menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setelah Kepala Daerah terpilih
dilantik. Oleh karena itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh
Pemerintah Kabupaten Bengkalis setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati periode
2010 - 2015 pada tanggal 5 Agustus 2010.
Sesuai dengan hal tersebut, maka Kabupaten Bengkalis melakukan
penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015, yang secara terpadu,
terintegrasi, selaras serta harus mengacu dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun
2005 – 2025.
RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025 difokuskan pada
pembangunan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan,
pembangunan dan pengembangan infrastruktur, peningkatan daya saing
daerah/kapasitas inovasi daerah. Sementara itu, RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun
2005 – 2010 yang merupakan tahap awal dan fondasi pembangunan Kabupaten
Bengkalis 2005 – 2025 memfokuskan pada empat pilar yaitu: 1) pembangunan
sumberdaya manusia, 2) pembangunan infrastruktur, 3) pembangunan ekonomi
kerakyatan dan 4) pembangunan faktor pendukung lainnya.
Sebagai kelanjutan dari RPJMD Kabupaten Bengkalis 2005 – 2010 dalam
rangka mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang 2005 – 2025, RPJMD
Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015, difokuskan pada lima misi yang dielaborasi
dengan dua Grand Strategy yaitu Grand Strategy Pengembangan Empat Kawasan dan
Grand Strategy Enam Jaminan.
Capaian-capaian RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 yang ingin
diwujudkan adalah : 1) Terbangunnya Pusat Pendidikan Nasional di Pulau Bengkalis,
2) Terwujudnya penuntasan wajib belajar 9 tahun menjadi 12 tahun, 3) Terwujudnya
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
pengembangan agribisnis di Pulau Bengkalis, 4) Terbangunnya kawasan transit dan
industri di Duri dan Pinggir serta terbangunnya landmark Kota Minyak Nasional di
Duri, 5) Terwujudnya kawasan pariwisata dan sarana penunjangnya yang terintegrasi
dengan kawasan agroindustri di Pulau Rupat, 6) Terwujudnya kawasan industri dan
sarana penunjangnya di Kecamatan Bukit Batu (Buruk Bakul), 7) Terwujudnya
peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal, 8) Terwujudnya
kemandirian pangan dalam rangka meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Untuk mewujudkan capaian RPJMD tersebut perlu diperhatikan kebijakan
peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, pengendalian penggunaan lahan,
peningkatan kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah,
memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan
kualitas pelayanan terhadap masyarakat, meningkatkan kapasitas aparatur desa,
mendorong peran serta masyarakat melalui lembaga-lembaga pelayanan dalam
berbagai bidang (lembaga pelatihan, penyuluhan, layanan sosial dll).
Selain itu, perlu juga dilakukan pemetaan sumberdaya manusia dengan
menerapkan sistem informasi kependudukan, perluasan dan pendayagunaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pembangunan sistem informasi tata ruang
dan Sumber Daya Alam (SDA), peningkatan kelestarian lingkungan hidup; termasuk
memulihkan lingkungan yang terlanjur rusak; memacu tumbuhnya formasi rumpun
usaha dan meningkatkan peran serta investor dari luar daerah, penyederhanaan
regulasi usaha, pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik, dan
pemanfaatan energi terbarukan, terutama untuk kawasan perdesaan.
Dokumen RPJMD diperlukan agar hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai
sebelumnya dapat terjamin keberlanjutannya, dan permasalahan serta tantangan
yang sedang dihadapi daerah dapat diatasi dengan lebih optimal. Oleh karena itu,
dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu dipertimbangkan
program pembangunan yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang demikian
cepat.
Sebagai pijakan perencanaan pembangunan untuk kurun waktu lima tahun ke
depan, maka pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 tercantum indikasi
rencana program prioritas tahunan daerah yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu
lima tahun beserta kebutuhan pendanaannya. Oleh karenanya RPJMD Kabupaten
Bengkalis Tahun 2010 - 2015 menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan
tahunan daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis
pada kurun waktu 2010 - 2015. RPJMD memuat tolok ukur kinerja pembangunan
Pendahuluan I-2
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama lima tahun. Pada akhirnya RPJMD Kabupaten
Bengkalis Tahun 2010 – 2015 akan dipertanggungjawabkan oleh Bupati/Wakil Bupati
Bengkalis diakhir masa jabatannya.
1.2. PENGERTIAN
RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 merupakan penjabaran visi,
misi, dan program Kepala Daerah yang secara subtansi merupakan bagian pencapaian
visi RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 - 2025 dan selaras dengan visi RPJMD
Provinsi Riau dan visi RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015
memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan
umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan
program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk rentang waktu 5 (lima) tahun
terhitung mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015, ditetapkan dengan maksud
memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan
(pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dengan tujuan untuk mewujudkan visi,
misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang
dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling
melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak.
1.4. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Landasan penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 adalah sebagai
berikut :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
Pendahuluan I-3
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengn Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Pendahuluan I-4
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
Pendahuluan I-5
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5107);
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 -
2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2004 Nomor 22);
29. Peraturan Daerah Kabupten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Kabupten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
31. Peraturan Daerah Kabupten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten
Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 08);
Pendahuluan I-6
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
32. Peraturan Daerah Kabupten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 09);
33. Peraturan Daerah Kabupten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kabupten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Kabupten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Kabupaten Bengkalis
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 14);
36. Peraturan Daerah Kabupten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2008 Nomor 03);
1.5. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan
yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan yang
menjadi kewenangan daerah. Atas dasar tersebut untuk menjamin terciptanya
konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan
antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi, maka dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah diatur
hirarki perencanaan dimaksud. Sesuai dengan amanat Undang-Undang
tersebut jenis perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5
tahun dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk kurun waktu 1
tahun.
Pendahuluan I-7
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Sumber: Bappenas, 2010
Gambar 1.1: Alur perencanaan pembangunan daerah
Pada Gambar 1.1, dapat dilihat hubungan dan keterkaitan antar dokumen
perencanaan pembangunan daerah, baik dengan dokumen perencanaan
pembangunan Kabupaten Bengkalis lainnya maupun dengan dokumen perencanaan
pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
Selanjutnya RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 dijadikan sebagai
acuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Tahun 2011 - 2015 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode tahun 2011 sampai
dengan tahun 2015. Selain itu di dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 -
2015 juga dicantumkan program-program tahun transisi, sebagai dasar penyusunan
RKPD Tahun 2015 yaitu sebelum ditetapkannya RPJMD periode berikutnya.
Pendahuluan I-8
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Pengertian
1.3. Maksud Dan Tujuan
1.4. Dasar Hukum Penyusunan
1.5. Hubungan Antar Dokumen
1.6. Sistematika Penyusunan
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Saat Ini
2.1.1 Perkembangan Penduduk
2.1.2 Ketenagakerjaaan
2.1.3 Infrastruktur
2.1.4. Pendidikan
2.1.5 Kesehatan
2.1.6 Kondisi Produksi Sektor Ekonomi
2.1.7 Perindustrian dan Perdagangan
2.1.8 Pariwisata
2.1.9 Pertambangan
2.2 Perkembangan Perkonomian Daerah Kabupaten Bengkalis
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA
PENDANAAN
3.1. Pengelolaan Keuangan Daerah
Pendahuluan I-9
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
3.2. Penerimaan Daerah
3.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.2.2 Dana Perimbangan
3.3. Pengelolaan Belanja Daerah
3.4. Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah
3.5. Arah Pengelolaan Aset Daerah
3.6. Kerangka Pendanaan
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1 Isu Strategis Nasional (RPJMN) yang Berdampak Kepada Kabupaten
Bengkalis.
4.1.1 Visi Indonesia
4.1.2 Misi Pembangunan
4.1.3 Isu-Isu Strategis
4.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau
4.2.1 Visi Dan Misi Pembangunan Provinsi Riau
4.2.2 Isu-Isu Strategis Pembangunan Provinsi Riau
4.3 Isu Strategis RPJP Kabupaten Bengkalis (2005-2025)
4.3.1. Visi Dan Misi Pembangunan Daerah
4.3.2. Isu-Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis
4.4. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bengkalis (2005-2010)
4.4.1. Visi Dan Misi Pembangunan
4.4.2. Isu-Isu Strategis
4.5 Isu Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun (2010-2015)
4.5.1 Isu Dan Masalah Kesehatan
4.5.2 Isu Dan Masalah Infrastruktur
4.5.3 Isu Dan Masalah Perekonomian
4.5.4 Isu Dan Masalah Pendidikan
Pendahuluan I-10
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
4.5.5 Isu Dan Masalah Birokrasi Serta Kepemerintahan yang Baik dan
Bersih
4.5.6 Isu Dan Masalah Implementasi Otonomi Desa
4.5.7 Isu dan Masalah Pelestarian Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Hidup
4.5.8 Isu Dan Masalah Pangan, Air Dan Energi
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1 Visi
5.2 Misi
5.3 Tujuan dan Sasaran
BAB VI STRATEGI DAN KEBIJAKAN
6.1 Grand Strategi dan Kebijakan Pendukung Pencapaian Misi
6.1.1 Strategi dan Kebijakan Pengembangan Empat Kawasan
6.1.2 Strategi dan Kebijakan Enam Jaminan pada Masyarakat
6.2 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Derah
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1 Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Menurut Misi
7.2 Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan
Empat Kawasan
7.3 Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan
Enam Jaminan pada Masyarakat
BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
8.1 Target Indikator Sasaran Tiap Misi
8.2 Pagu Tentatif Per SKPD Tahun 2011 - 2015
Pendahuluan I-11
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Pendahuluan I-12
BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
9.1 Pedoman Transisi
9.1.1 Program Transisi Tahun 2016
9.2 Kaidah Pelaksanaan
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
BBBAAABBB IIIIII
GGGAAAMMMBBBAAARRRAAANNN UUUMMMUUUMMM KKKOOONNNDDDIIISSSIII DDDAAAEEERRRAAAHHH
2.1. KONDISI SAAT INI
Wilayah Kabupaten Bengkalis menurut sejarah pembentukannya merupakan
suatu kawasan yang terjadi dari endapan lumpur. Endapan lumpur ini membentuk
pulau-pulau kecil dan besar sebanyak lebih kurang 16 buah pulau. Ditinjau dari
letaknya, Kabupaten Bengkalis terletak di bagian pesisir Timur Pulau Sumatera.
Secara geografis, posisi wilayah Kabupaten Bengkalis berada pada 2°7'37,2’’ -
0°55'33,6” Lintang Utara dan 100°57'57,6” – 102°30'25,2” Bujur Timur. Luas wilayah
Kabupaten Bengkalis saat ini adalah 7.773,93 km2, yang terdiri dari pulau, daratan
dan lautan serta memiliki kawasan pesisir dan laut dengan garis pantai sepanjang 446
km.
Tabel 2.1. Posisi Geografis
Kabupaten Bengkalis
Posisi Geografis
Utara Selatan Timur Barat
Selat Malaka Kabupaten Siak
Kabupaten Kepulauan
Meranti
Kota Dumai dan Kab.
Rokan Hilir Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, 2010.
Letak Kabupaten Bengkalis sangat strategis karena berbatasan langsung
dengan negara tetangga yaitu Malaysia, serta berada di jalur perdagangan
internasional selat Malaka. Berdasarkan batas wilayah, Kabupaten Bengkalis di
sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Sebelah Timur dengan wilayah
Kabupaten Kepulauan Meranti, sebelah Selatan dengan Kabupaten Siak dan Sebelah
Barat berbatasan dengan Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten
Bengkalis terdiri dari 8 kecamatan dengan luas setiap kecamatan dapat dilihat dari
tabel berikut :
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Tabel 2.2 Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2009
Kecamatan
Gambar 2.1 : Persentase Luas Daerah Menurut Kecamatan
Kabupaten Bengkalis beriklim tropis yang dipengaruhi dua musim yaitu musim
Mandau12,06%
Pinggir32,20%
Bukit Batu14,51%
Siak Kecil9,55%
Rupat11,53%
Rupat Utara8,08%
Bengkalis6,61%
Bantan5,46%
PersentaseKm 2
Luas Daerah Wide AreaHaSub-Regency Percentage (%)
(2) (3) (4)(1)
Mandau 937,47 93.747 12,06
Pinggir 2.503,00 250.300 32,20
1.128,00 112.800 14,51
742,21 74.221 9,55
896,35 89.635 11,53
628,50 62.850 8,08
514,00 51.400 6,61
424,40 42.440 5,46
7.773,93 777.393 100,00Sumber :
Kab. Bengkalis BPS Kabupaten Bengkalis 2010
Bukit Batu
Siak Kecil
Bengkalis
Bantan
Rupat
Rupat Utara
Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2010
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-2
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
hujan dan musim kemarau, yang masing-masing berlangsung selama enam bulan.
Musim hujan dimulai dari bulan September sampai Januari, dan musim kemarau dari
Februari sampai Agustus setiap tahunnya. Berdasarkan klasifikasi iklim Smidt
Ferguson, daerah ini termasuk tipe musim iklim A dengan curah hujan antara 900-
1500 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan kurang dari 110 hari pertahun. Suhu
rata-rata antara 26°C – 32°C dengan kelembapan udara 85 persen. Selain itu
Kabupaten Bengkalis juga mengenal empat musim angin yaitu; angin utara, angin
timur, angin barat, dan angin selatan. Keadaan laut di utara dan timur sangat
dipengaruhi oleh sifat kimia dan fisika perairan selat Malaka, sedangkan dibagian
selatan dan barat dipengaruhi oleh air Sungai Siak yang bermuara ke Selat Bengkalis.
Wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan dataran rendah yang ditumbuhi
hutan tropis, pantainya landai dan merupakan endapan lumpur sebagai hasil erosi
sungai terutama di Pulau Bengkalis. Daerah perbukitan yang tingginya lebih dari 25 M
di atas permukaan laut hanya terletak di wilayah Kecamatan Mandau. Kabupaten
Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai yang memiliki arti sangat penting sebagai
sarana transportasi utama dalam perekonomian masyarakat, di antaranya adalah
Sungai Siak Kecil 90 Km dan Sungai Mandau 87 Km.
2.1.1 Perkembangan Penduduk
Perkembangan penduduk di Kabupaten Bengkalis termasuk relatif rendah
dengan laju pertumbuhannya di bawah rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi
Riau, yakni sekitar 1,32 persen pada pada periode tahun 2005-2008. Laju
pertumbuhan penduduk juga dipengaruhi oleh dinamika pembangunan di daerah
berdasarkan potensi sumber daya alam yang cukup kaya dan letak daerah yang
strategis.
Tabel 2.3. Perkembangan Penduduk Tahun 2005 – 2009
Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Pertumbuhan
2005 368.514 350.378 718.892 -
2006 373.440 355.725 729.165 1,43
2007 378.166 360.830 738.996 1,35
2008 384.276 363.521 747.797 1,19
2009 250.265 234.492 484.757 -
Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2010.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-3
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Jika dilihat dari angka-angka tersebut, maka dapat dikatakan bahwa meskipun
ada peningkatan jumlah penduduk namun pertumbuhan penduduk di Kabupaten
Bengkalis setiap tahunnya mengalami penurunan sejak tahun 2005 - 2008. Dan
pertumbuhan penduduk biasanya akan selalu diikuti dengan pertambahan permintaan
terhadap barang konsumsi berupa pangan, sandang maupun perumahan dan juga
peningkatan permintaan terhadap jasa pelayanan umum lainnya berupa sarana
pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.
Distribusi penduduk berdasarkan data kependudukan pada tahun 2008 dan
2009 dari sisi jenis kelamin, perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan
penduduk perempuan (sex ratio) menunjukkan bahwa di Kabupaten Bengkalis jumlah
penduduk laki-laki ternyata lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan
yakni pada tingkat 107. Sedangkan penduduk kabupaten Bengkalis berdasarkan
kecamatan tahun 2009 (berdasarkan publikasi BPS tahun 2010) sex ratio terbesar di
Kecamatan Rupat sebesar 109, yang terkecil adalah di Rupat Utara sebesar 102.
Gambar 2.2 : Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2009
Pinggir15,97%
Bukit Batu5,78%
Rupat Utara2,49%
Bengkalis13,78%
Bantan7,41%
Mandau44,84%
Siak Kecil3,60%
Rupat6,14%
Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis
Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, di Kabupaten Bengkalis berdasarkan
data Bengkalis Dalam Angka Tahun 2010. Maka tingkat kepadatan penduduk adalah
62,00 jiwa/km2 dengan penyebaran penduduk menurut wilayah kecamatan yang
paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Mandau yaitu 217.355 jiwa dengan
tingkat kepadatan penduduk 232,00 jiwa/km2 dan kecamatan yang paling sedikit
penduduknya adalah Kecamatan Rupat Utara yaitu 12.071 jiwa dengan tingkat
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-4
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
kepadatan penduduk 19,00 jiwa/km2. Tapi jika dilihat dari luas wilayah, Kecamatan
Pinggir merupakan wilayah yang paling luas dibandingkan kecamatan lain, luas
Kecamatan Pinggir adalah 2.503,00 KM2, kemudian diikuti Kecamatan Bukit Batu
seluas 1.128,00 KM2 dan yang terkecil adalah Kecamatan Bantan seluas 424,40 KM2.
Tabel 2.4. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010
Luas (Km 2 ) PendudukKepadatan per
Km 2
Wide Area Population Density per Km 2
(2) (3) (4)
1. 937,47 217.355 232 2. 2.503,00 77.398 31
3. 1.128,00 28.011 25
4. 742,21 17.432 23
5. 896,35 29.758 33
6. 628,50 12.071 19
7. 514,00 66.822 130 8. 424,40 35.910 85
7.773,93 484.757 62
Bengkalis
Bantan
Jumlah Total
Bukit Batu
Siak Kecil
Rupat
Rupat Utara
Kecamatan Sub-Regency
Pinggir
(1)
Mandau
Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2010
Tingginya tingkat kepadatan di Kecamatan Mandau disebabkan karena letaknya
sangat strategis yaitu di lintas jalur timur sumatera dan menjadi salah satu pusat
kegiatan perminyakan dengan adanya Duri Steam Fluid (DSF) yang
membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak, berkembangnya usaha
perkebunan besar swasta, pusat perdagangan, pusat perkantoran dan pusat
pelayanan jasa, serta juga berkembangnya sejumlah industri lainnya.
Sedangkan cukup tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan
Bengkalis dikarenakan perannya sebagai pusat pemerintahan Kabupaten
Bengkalis.
Dari gambaran jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan kelompok
umur, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang berada dalam usia produktif atau
berusia antara 15 - 64 tahun mencapai 66,70 persen yakni sebesar 323.241 jiwa
sedangkan penduduk yang berada pada usia non produktif yakni penduduk yang
berusia 0 - 14 tahun dan berusia 65 tahun ke atas sebanyak 161.516 jiwa atau sekitar
33,30 persen dari jumlah penduduk. Dengan demikian dapat diketahui bahwa rasio
ketergantungan (dependency ratio) antara penduduk yang berusia produktif dan yang
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-5
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
tidak produktif adalah 33 yang berarti bahwa diantara 100 orang yang produktif
terdapat sebanyak 33 orang yang tidak produktif.
2.1.2 Ketenagakerjaaan
Jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja senantiasa mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun sebagai akibat dari per tumbuhan penduduk di wilayah ini. Dari
Susenas 2008, jumlah penduduk usia kerja (>15 tahun) sebanyak 68,04 persen terdiri
dari 243.244 laki-laki dan 238.729 perempuan. Dari jumlah usia kerja di atas yang
menjadi angkatan kerja sebanyak 54,24 persen terdiri dari 80,98 persen laki-laki dan
19,02 persen perempuan. Dari sejumlah angkatan kerja tersebut, 46,42 persen telah
bekerja di berbagai sektor dan 7,82 persen mencari kerja.
Dari jumlah angkatan kerja yang bekerja, tercatat di sektor pertanian
sebanyak 40,50 persen, sektor pertambangan/penggalian 12,44 persen, industri 4,39
persen, listrik, Gas dan air 0,25 persen konstruksi 13,90 persen, perdagangan 13,31
persen, jasa angkatan dan komunikasi 7,68 persen, keuangan 1,00 persen, dan sektor
jasa sebanyak 11,91 persen. Jika dirinci menurut jenis kelamin, angkatan kerja wanita
yang bekerja telah mencapai 21,07 persen dari total penduduk wanita usia kerja.
Dalam hal ini sebanyak 45,88 persen angkatan kerja wanita bekerja pada sektor
pertanian, 1,34 persen pada sektor pertambangan dan penggalian, 8,76 persen sektor
industri, 1,48 persen sektor konstruksi, 27,46 persen sektor jasa, 21,46 persen sektor
perdagangan, dan 0,89 persen bekerja pada sektor keuangan.
2.1.3 Infrastruktur
A. Prasarana dan Sarana Transportasi
Infrastruktur yang berupa prasarana dan sarana transportasi di Kabupaten
Bengkalis lebih bercirikan pada sifat dan bentuk geografis berupa wilayah perairan
dengan jumlah pulau yang cukup banyak. Hal ini tercermin dari cukup banyaknya
pelabuhan yang dapat disandari oleh kapal berukuran besar maupun kecil, baik untuk
angkutan penumpang maupun barang.
Dari beberapa pelabuhan yang dikelola Pemerintah, terdapat dua pelabuhan
yang relatif besar dengan intensitas bongkar-muat barang dan naik-turunnya
penumpang yang cukup tinggi, yakni pelabuhan Bengkalis yang juga melayani
pelayaran ke luar negeri, dan pelabuhan Sungai Pakning, dimana di samping untuk
bongkar muat barang dan naik turun penumpang juga terdapat pelabuhan untuk
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-6
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
bongkar muat minyak karena di daerah tersebut terdapat kilang minyak milik Unit
Pengolahan Pertamina. Disamping itu, pelabuhan Selat Baru di Pulau Bengkalis juga
telah beroperasi dengan fokus melayani pelayaran ke luar negeri terutama Malaysia.
Namun, pengoperasian pelabuhan ini masih terganjal beberapa kendala akibat pasang
surut dan pendangkalan wilayah sekitar pelabuhan. Sedangkan pelabuhan-pelabuhan
lainnya merupakan pelabuhan yang tetap dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai
prasarana untuk melakukan mobilitas.
Kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari wilayah daratan dan
kepulauan memerlukan kelengkapan prasarana dan sarana perhubungan dengan
sistem yang terpadu antar moda transportasi, guna menghubungkan antara wilayah
daratan dan wilayah kepulauan. Sistem transportasi di Kabupaten Bengkalis terdiri
dari sistem transportasi darat dan transportasi laut yang ditunjang oleh transportasi
udara. Untuk transportasi darat, di Kabupaten Bengkalis terdapat jalan dengan kondisi
yang beragam mulai dari jalan yang baik, sedang, rusak dan rusak berat serta dengan
permukaan yang beragam pula mulai dari permukaan aspal, kerikil, tanah, dan beton.
Dari segi kondisi kualitas jalan kabupaten sepanjang 1.139 km terdapat 50,04 persen
yang kondisinya dalam keadaan baik, dan 49,96 persen dengan kondisi rusak dan
rusak berat dengan kondisi permukaan jalan 34,17 persen berupa tanah dan kerikil
serta 65,83 persen berupa aspal dan beton.
Dalam mencapai sistem transportasi darat yang terpadu, diperlukan
prasarana jembatan dan dermaga penyeberangan yang merupakan keperluan
dalam sistem tersebut. Prasarana jembatan utama di Kabupaten Bengkalis
meliputi jembatan yang tersebar pada ruas-ruas jalan utama pada kecamatan
Siak Kecil, Bukit Batu, Bantan, Rupat, serta Rupat Utara. Sedangkan dermaga
penyeberangan yang ada di Bengkalis dua buah yaitu dermaga Ro Ro di Sei
Selari Kecamatan Bukit Batu dan Air Putih Kecamatan Bengkalis. Selain itu
untuk memperlancar aksesibilitas antar daerah Kabupaten Bengkalis ke wilayah
lain bahkan jalur hubungan internasional, maka dibangun juga dermaga Ro Ro di
Tanjung Kapal Kecamatan Rupat menuju Kota Dumai.
Prasarana transportasi udara di Kabupaten Bengkalis didukung oleh bandara di
Sei. Selari Kecamatan Bukit Batu. Bandara ini milik Pertamina UP II Dumai-Sei.
Pakning yang merupakan bandara khusus, namun dalam jangka panjang akan dapat
melayani kepentingan umum.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-7
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
B. Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi
Prasarana air bersih yang dikelola dengan manajemen PAM, baru tersedia di
Ibukota Bengkalis; Duri Kecamatan Mandau; dan Sungai Pakning Kecamatan Bukit
Batu. Sedangkan kecamatan lain masih mengandalkan kemampuan swadaya dalam
bentuk sumur bor maupun sumur gali yang dikelola masing-masing pemiliknya untuk
kebutuhan sehari-hari.
Prasarana listrik di Kabupaten Bengkalis dikelola oleh PLN, yang
mengoperasikan PLTD yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Untuk listrik
pedesaan terpasang 53 unit PLTD dengan kapasitas perunit adalah 15 KVA, dan
tersebar pada 8 kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Jumlah tersebut belum termasuk
captive power yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang
beroperasi di wilayah Kabupaten Bengkalis.
Konsumsi listrik di Kabupaten Bengkalis dari jumlah rumah tangga yang ada
77,92 persen menggunakan sumber penerangan listrik PLN dan non PLN dan 22,08
persen rumah tangga masih menggunakan petromak, pelita, dan lainnya. Dari 77,92
persen rumah tangga yang menggunakan listrik sekitar 81,16 persen atau sekitar
73.915 rumah tangga yang hanya menggunakan listrik PLN sedangkan 18,84 persen
atau 17.125 rumah tangga yang menggunakan listrik non PLN yang dikelola oleh
masyarakat.
Di bidang pelayanan jasa telekomunikasi, pengembangannya dilaksanakan oleh
PT. Telkom, Indosat serta Telkomsel, telah mampu menjangkau seluruh wilayah
kabupaten, baik dengan pesawat telepon biasa maupun telepon seluler. Kapasitas
sentral telepon biasa dan telepon fleksi yang dikelola oleh PT. Telkom telah mencapai
masing-masing 16.690 unit dan 10.955 unit, sedangkan untuk jaringan
telekomunikasi, terdapat jaringan telepon dengan sistem kabel yang dikelola oleh PT.
Telkom, bahkan juga saat ini telah beroperasi telepon wireless yakni telepon Flexi, di
samping itu juga sejumlah operator telepon seluler (GSM) telah mampu menjangkau
ke sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkalis, terutama pada daerah-daerah yang
mengalami perkembangan yang relatif cepat.
2.1.4. Pendidikan
Pembangunan di bidang pendidikan merupakan komitmen utama Pemerintah
Kabupaten Bengkalis, selain pendidikan SD, SLTP dan SLTA, pada jenjang pendidikan
tinggi telah tersedia Sekolah Tinggi llmu Ekonomi (STIE) Syari’ah Bengkalis, dan
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Bengkalis, serta Politeknik Bengkalis. Selain
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-8
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
itu, telah pula dibangun Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Duri dan Akbid Bengkalis
di Duri.
Tabel 2.5: Banyaknya TK, SD, SMP,SMA dan SMK Menurut Kecamatan Tahun 2009
Nama Kecamatan Jumlah
TK SD SLTP SMA SMK
1. Mandau 42 96 22 12 4
2. Pinggir 25 42 19 7 2
3. Bukit Batu 7 29 11 4 1
4. Siak Kecil 3 20 4 2 1
5. Rupat 10 30 7 3 1
6. Rupat Utara 4 11 4 1 -
7. Bengkalis 14 59 12 5 3
8. Bantan 13 30 6 2 -
Jumlah 120 317 85 36 12
Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis. 2010.
Tabel 2.6 : Rasio Murid terhadap Guru Setiap Jenjang Pendidikan
Menurut Kecamatan Tahun 2009
Kecamatan Mandau menempati urutan pertama banyaknya sekolah, kurang
lebih 30% lembaga pendidikan tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK berada di
Kecamatan Mandau. Sedangkan rasio murid terhadap guru menurut jenjang
pendidikan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Kecamatan
Rasio Murid Terhadap Guru
SD SLTP SLTA SMK 1. Mandau 12.03 35.10 17.68 11.25
2. Pinggir 8.58 17.51 8.34 3.81
3. Bukit Batu 10.07 10.77 9.82 5.04
4. Siak Kecil 10.67 11.99 19.36 3.24
5. Rupat 5.96 11.59 17.78 6.16
6. Rupat Utara 8.30 14.08 15.19 -
7. Bengkalis 11.48 9.64 8.36 9.08
8. Bantan 6.13 10.09 13.61 -
Jumlah 10.02 16.82 16.82 8.71
Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2010
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-9
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan atau keberhasilan pendidikan
adalah ketersedian pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi
pendidikan formal setingkat sarjana yang memiliki kompetensi pada setiap disiplin
keilmuan. Data menunjukkan bahwa, di Kabupaten Bengkalis masih terdapat kurang
dari 40% guru yang masih belum menamatkan pendidikannya setaraf sarjana strata
satu (S-1), serta masih terdapatnya sejumlah guru yang masih berpendidikan
setingkat SLTA atau yang sederajat (9%), kondisi tersebut membawa konsekwensi
kepada perlunya kebijakan pengembangan kualifikasi pendidikan pendidik dan tenaga
kependidikan ke jenjang standar yakni setaraf sarjana strata satu (S-1). Tabel di
bawah ini menunjukkan keadaan tersebut.
Tabel 2.7 : Data Guru Menurut Tingkat Pendidikan SLTA s.d D.III Tahun 2009
NO KECAMATAN SLTA D1 DII DIII
JLH % JLH % JLH % JLH %
1 BENGKALIS 32 10.6 27 8.91 33 10.89 45 14.85
2 BANTAN 12 9.7 0 0.00 8 6.45 21 16.94
3 BUKIT BATU 18 13.0 0 0.00 11 7.97 22 15.94
4 SIAK KECIL 4 4.9 3 3.70 7 8.64 7 8.64
5 RUPAT 9 8.2 0 0.00 28 25.45 8 7.27
6 RUPAT UTARA 7 20.0 0 0.00 4 11.43 4 11.43
7 MANDAU 26 3.8 23 3.36 35 5.12 105 15.35
8 PINGGIR 25 8.4 4 1.34 10 3.36 38 12.75
JUMLAH 133 57 136 250
Sumber: BPS Kabupaten BengkalisTahun 2010
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-10
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Tabel 2.8 : Data Guru Menurut Tingkat Pendidikan D.IV s.d S3
Tahun 2009
NO KECAMATAN DIV/S1 S2 S3 JUMLAH
GURU JLH % JLH % JLH %
1 BENGKALIS 163 53.80 3 0.99 0 0 303
2 BANTAN 80 64.52 3 2.42 0 0 124
3 BUKIT BATU 87 63.04 0 0.00 0 0 138
4 SIAK KECIL 60 74.07 0 0.00 0 0 81
5 RUPAT 64 58.18 1 0.91 0 0 110
6 RUPAT UTARA 19 54.29 1 2.86 0 0 35
7 MANDAU 483 70.61 11 1.61 1 0.15 684
8 PINGGIR 221 74.16 0 0.00 0 0 298
JUMLAH 1177 19 1 1773
Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 2.1.5 Kesehatan
Periode pembangunan di Kabupaten Bengkalis 5 (lima) tahun terakhir telah
memberikan kontribusi besar pada kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat.
Hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan dan sudah pula dinikmati oleh
masyarakat tersebut dapat dijelaskan, diantaranya pembangunan Rumah sakit
bertaraf Internasional yang terletak di Bengkalis dan Duri. Pembangunan 11 unit
Puskesmas, Puskesmas dengan ruang rawat Inap sebanyak 4 unit, serta telah pula
dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi terhadap 38 unit Poskesdes, 52 unit
Puskesmas Pembantu dan 32 unit polindes.
Untuk kelancaran pelayanan kesehatan dan dekatnya akses masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan yang baik telah pula dibangun 13 unit rumah dokter,
tersedianya 27 unit rumah Paramedis, dengan penyediaan peralatan di rumah sakit
maupun Puskesmas yang ada, serta penyediaan obat-obatan. Kesehatan masyarakat
yang baik tidak terlepas dari kegiatan imunisasi, penyuluhan serta pengamatan
terhadap penyakit menular. Selain itu telah pula dilaksanakan pelayanan terhadap
kesehatan ibu hamil, pembinaan terhadap dukun bayi, supervisi bidan desa serta
peningkatan kegiatan Pos Yandu. Pada bagian lain, telah pula dilaksanakan kegiatan
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-11
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
penyuluhan kesehatan remaja terhadap anak sekolah. Terhadap 64.773 anak-anak
telah pula diberikan Vitamin A, serta terhadap 10.196 ibu hamil telah diberikan Tablet
Tambah Darah, telah pula dipulihkan 500 Balita kurang gizi dalam waktu 90 hari, dan
pemberian makanan tambahan terhadap 40.000 anak Sekolah Dasar dalam waktu 8
bulan.
Tabel 2.9 : Data Bidang Pelayanan Kesehatan Tahun 2009
NO INDIKATOR JUMLAH SATUAN JLH
KASUS ( % )
1. Angka Kematian Bayi 16.521 Bayi 138 8,35 per 1000 KLH
2. Angka Kematian Ibu Malahirkan 16.521 Ibu 8 108,95 per
100.000 KLH
3. Persentase Balita Gizi Buruk (BB/TB)
43.935 Balita 2 0,004
4. Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas
545.737 Pddk 446.628 81,839
5. Rasio Dokter persatuan jumlah penduduk
a. Dokter Spesialis 26 Orang Rasio 6 - b. Dokter Umum 71 Orang Rasio 13 - c. Dokter Gigi 23 Orang Rasio 4 - 6. Rasio Tenaga Paramedis Per
Satuan Jumlah Penduduk 746 Orang Rasio
137 14,04
7. Persentase Penduduk yang Memanfaatkan RSUD
545.737 Pddk 98.001 17,958
8. Bed Occupancy Rate (BOR) 124 t. tidur - 41,3 9. Turn Over Interval (TOI) 124 t. tidur - 6,5 10. Nett Dead Rate (NDR) 124 t. tidur - 12,1 11. Umur Harapan Hidup - Tahun - 70,6 thn 12. Prevalensi Gizi Buruk (BB/U) 92.829 Balita 265 0,3 13. Cakupan Rawat Jalan Puskesmas 545.737 Pddk 445.838 81,694 14. Cakupan Rawat Inap RS 545.737 Pddk 101.665 18,629 15. Angka Kesakitan TB-Paru 254 Penderita 195 76,77 16. Angka Kesakitan DBD 545.737 Penderita 481 88,137 17. Angka Kesakitan Kusta 545.737 Penderita 73 13,376 per
100.000 pddk
18. Angka Kesakitan AFP 213.741 Kasus 5 2,33 per 100.000 pddk
19. Universal Child Imunation (UCI) 102 Desa/kel 90 88,24
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2010
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-12
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Tabel 2.10 : Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006-2009
No Komponen IPM Tahun Kenaikan
2006 - 2009 2006 2007 2008 2009
1 2 3 4
IPM Indeks Harapan Hidup • Angka Harapan Hidup
(thn) Indeks Pendidikan • Angka Melek Huruf (%) • Rata-rata Lama Sekolah
MYS (thn) Indeks Pendapatan • Pendapatan Perkapita
73,10
69,90
97,29 8,60
621.740
73,36
70,06
97,29 8,60
623.990
74,12
70,13
97,78 8,86
629.490
74,64
70,25
97,39 8,99
633.400
2,10
0,49
1,10 4,58
1,88
Sumber : data di olah dari berbagai sumber 2010.
2.1.6 Kondisi Produksi Sektor Ekonomi
Kabupaten Bengkalis mempunyai potensi sumberdaya alam yang sangat besar
dan beragam. Potensi tersebut menyebar hampir merata di seluruh wilayah
kecamatan, antara lain pertanian (tanaman pangan dan peternakan), perikanan,
perkebunan, kehutanan, pertambangan (minyak bumi), hasil hutan, endapan gambut
dan pariwisata. Potensi endapan gambut yang sangat dominan terdapat di Kecamatan
Bukit Batu. Endapan gambut ini sangat baik dan memenuhi persyararatan untuk
bahan bakar baik PLTU, industri dan keperluan industri rumah tangga.
Sebagian besar penduduk di daerah ini bermata pencaharian sebagai petani.
Oleh karena itu Kabupaten Bengkalis merupakan daerah penghasil padi, palawija,
hortikultura dan tanaman perkebunan seperti karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, pinang
dan kakao.
Potensi lahan perkebunan di Kabupaten Bengkalis adalah 181.528 hektar
dengan Komoditi yang paling banyak dikembangkan adalah kelapa sawit yang
mencapai 129,369 hektar atau 71,27 persen dengan kapasitas produksi yang
dihasilkan mencapai 519.642 ton TBS (Tandan Buah Segar). Areal perkebunan sawit
yang terbesar terdapat di Kecamatan Pinggir yang mencapai 49.771 hektar. Untuk
tanaman karet di Kabupaten Bengkalis mencapai 39.990 hektar atau 22,03 persen
dengan kapasitas produksi yang dihasilkan mencapai 16.927 ton (Ojol). Sedangkan
untuk tanaman kelapa di Kabupaten Bengkalis mencapai 17.244 hektar atau 9,50
persen dengan kapasitas produksi yang dihasilkan mencapai 40.999 ton. Selanjutnya
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-13
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
tanaman sagu di Kabupaten Bengkalis yang termasuk ke dalam jenis tanaman
perkebunan, pada tahun 2009 memiliki luas area tanaman sebesar 8.983 hektar atau
4,95 persen, dengan produksi 8.163 ton. (sumber, BPS Kabupaten Bengkalis 2010).
A. Pertanian
Tanaman Padi dan Palawija
Pengembangan kawasan sentra produksi khususnya tanaman padi
dilaksanakan pada kecamatan Siak Kecil, Bukit Batu, Bantan, dan Rupat. Penetapan 4
(empat) Kecamatan ini sebagai sentra produksi padi karena selain wilayah kecamatan
ini mempunyai potensi lahan yang cukup luas juga masyarakat petani sudah terbiasa
menanam padi pada lahan sawah tadah hujan walaupun intensitas pertanamannya
baru satu kali setahun (IP 100) dengan luas garapan sekitar 1–1,5 Ha/KK.
Kawasan sentra produksi padi di Kecamatan Siak Kecil meliputi beberapa desa
yaitu desa Sepotong, Langkat, Tanjung Damai, Lubuk Gaung, Lubuk Garam, Sei Siput,
Bandar Jaya, Tajung Belit, Lubuk Muda dan Desa Sei. Linau yang mempunyai potensi
lahan sebesar 4.708 ha, dengan luas panen 3.686 ha, dan produksi mencapai 12.130
ton Gabah Kering Giling, jumlah kelompok tani penggarap sebanyak 133 kelompok
dengan jumlah anggota 3.271 orang.
Kawasan sentra produksi padi di Kecamatan Bukit Batu meliputi beberapa desa
yaitu Desa Bukit Batu, Sukajadi, Parit 1 Api-api, Temiang, Api-api dan desa Tanjung
Leban mempunyai potensi lahan seluas 2.000 ha, dengan luas panen 921 ha, dan
produksi mencapai 3.029 ton Gabah Kering Panen Giling, jumlah kelompok tani
penggarap sebanyak 40 kelompok dengan jumlah anggota 800 orang.
Kawasan sentra produksi padi di Kecamatan Bantan meliputi beberapa desa
yaitu Desa Selat Baru, Bantan Tengah, Bantan Air dan Desa Teluk Pambang
mempunyai potensi lahan seluas 1.800 ha, dengan luas panen 1.104 ha, dan produksi
mencapai 3.631 ton Gabah Kering Giling, jumlah kelompok tani penggarap sebanyak
56 kelompok dengan jumlah anggota 1.400 orang.
Kawasan sentra produksi padi di Kecamatan Rupat meliputi beberapa desa
yaitu Desa Tanjung Kapal, Batu Panjang, Parit Kebumen, Sei Cingam dan Desa Hutan
Panjang mempunyai potensi lahan seluas 2.000 ha, dengan luas panen 487 ha, dan
produksi mencapai 1.602 ton Gabah Kering Giling, jumlah kelompok tani penggarap
sebanyak 96 kelompok dengan jumlah anggota 1.920 orang.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-14
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Disamping keempat wilayah sentra produksi tanaman padi tersebut, tanaman
padi juga ditanam di kecamatan Mandau dengan luas panen 398 Ha dengan produksi
sebesar 1.309 ton Gabah Kering Giling dan Kecamatan Pinggir dengan luas panen
sebesar 625 ha, dengan 2.056 ton Gabah Kering Giling.
Dari potensi lahan untuk tanaman padi seluas 13.908 ha, sampai dengan tahun
2009 luas panen 7.322 ha dengan jumlah produksi 24.083 ton Gabah Kering Giling,
kelompok tani penggarap 328 kelompok.
Selain tanaman padi, di Kabupaten Bengkalis dibudidayakan tanaman palawija
antara lain ubi kayu (386 ha), ubi jalar (73 ha), jagung (81 ha), kacang tanah (30
ha), talas (7 Ha) dan kacang hijau (21 ha).
Tanaman Hortikultura
Pengembangan kawasan sentra tanaman hortikultura ini disesuaikan dengan
potensi wilayah, potensi pasar serta budaya masyarakat setempat.
1. Tanaman Sayuran
Pengembangan tanaman sayuran dibudidayakan di semua wilayah Kabupaten
Bengkalis. Penetapan kawasan sentra pada kecamatan Bengkalis, Bukit Batu dan
Mandau sebagai wilayah sentra tanaman sayuran disamping masyarakatnya telah
mengusahakan komoditi tersebut juga peluang pasar sangat menjanjikan.
Tanaman sayuran yang telah dikembangkan adalah tanaman Cabai 140 ha, Sawi
41 ha, Kacang Panjang 93 ha dan terong 34 ha.
2. Tanaman Buah-buahan
Tanaman buah-buahan dengan pola pekarangan dikembangkan pada kecamatan
Bengkalis, Bantan, Rupat, Rupat Utara, Bukit Batu, Mandau dan Pinggir. Data
tanaman buah-buahan yang telah berkembang di Kabupaten Bengkalis adalah
tanaman Durian (194 ha), Mangga (73 ha), Nenas (13 ha) Manggis (33 ha) dan
Pisang (227 ha).
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-15
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Gambar 2.3 Produksi Sayur-sayuran Tahun 2009
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
Saw
i
Tom
at
Baya
m
Kang
kung
Labu
Teru
ng
Kc P
anja
ng
Cab
e be
sar
Cab
e ra
wit
Ketim
un
Sumber: BPS Kab. Bengkalis 2010
Gambar 2.4 : Produksi Tanaman Buah-buahan Tahun 2009
Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2010
0,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
2500,00
3000,00
3500,00
4000,00
Alpu
kat
Man
gga
Duk
u
Jeru
k Be
sar
Jeru
k Si
am
Dur
ian
Saw
o
Pepa
ya
Pisa
ng
Jam
bu B
iji
Nan
gka
Suku
n
Nan
as
Man
ggis
Ton
Peternakan
Di bidang peternakan potensi untuk pengembangan ternak ruminansia (kerbau,
sapi dan kambing) dan unggas masih sangat besar, baik di daerah pemukiman
penduduk maupun di areal perkebunan. Melalui sistem integrasi ternak dan tanaman,
luas areal perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Bengkalis sejumlah
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-16
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
117.385 ha, dengan asumsi 70 % atau seluas 82.170 ha mampu menampung
sejumlah 20.542 ekor ternak sapi. Sedangkan jumlah ternak yang ada di areal
perkebunan sejumlah 1.340 ekor, berarti masih terdapat peluang pengembangan
sebanyak 19.202 ekor namun jika pola pemeliharaan lebih diintensifkan maka daya
tampung dapat ditingkatkan.
Gambar 2.5 : Jumlah Ternak dan Unggas Tahun 2009
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
ekor
Sapi Kerbau Kambing Domba Ayamras
Ayamkampung
Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2010
Perikanan
Potensi perikanan di Kabupaten Bengkalis adalah perikanan laut dan budidaya.
Pengembangan perikanan laut adalah perikanan tangkap dan budidaya laut. Potensi
penangkapan ikan laut mencapai 11.200 ton dengan tingkat produksi sebesar
9.443,80 ton/tahun. Kondisi ini sudah cukup tinggi, sehingga pengembangan sektor
perikanan diarahkan kepada pengembangan budidaya laut berupa ikan kakap putih,
udang windu dan vaname yang dikembangkan Kecamatan Bantan, Rupat, Bengkalis,
dan Bukit Batu. Potensi perikanan darat di Kabupaten Bengkalis adalah perairan
umum (danau, sungai, rawa) dan potensi budidaya kolam. Jenis ikan yang dapat
dikembangkan adalah ikan mas, lele, gurame dan patin, serta pengembangan benih
ikan air tawar. Lokasi pengembangannya adalah Kecamatan Mandau dan Pinggir.
Potensi yang dimiliki saat ini berupa tambak, keramba jaring apung dan kolam seluas
2.000,94 hektar, dengan perkiraan produksi mencapai 91,08 ton.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-17
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Tabel 2.11 : Produksi Perikanan Tahun 2009
No. Kecamatan Ikan Laut Tangkap
Air tawar
Ikan Air
tawar Tangkap Tambak KJA
1. Bengkalis 1.990,9 - - - -
2. Bantan 2.750,7 4,6 - - -
3. Bukit Batu 1.532 - - 5,10 -
4. Siak Kecil 81,30 - - 9,85 -
5. Rupat 1.132 0,25 0,25 - 0,2
6. Rupat Utara 1.956,9 - - - -
7. Mandau - - - 1,9 59,1
8. Pinggir - - - 327,5 26,7
Jumlah 9.443,80 4,85 0,25 344,35 85,98
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkalis Tahun 2010
B. Perkebunan dan Kehutanan
Perkebunan
Luas tanaman perkebunan kelapa sawit rakyat dan perusahaan mencapai
98.918 hektar pada tahun 2007, namun pada tahun 2009 naik menjadi 107.878
hektar. Terletak di beberapa kecamatan dengan total produksi 1.027.719 ton TBS
(Tandan Buah Segar) pada tahun 2009. Lokasi pengembangannya diarahkan pada
Desa Sebanga Kecamatan Mandau, Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu, dan
Kecamatan Rupat. Luas areal potensial pengembangan komoditi ini mencapai 26.000
hektar.
Luas areal perkebunan kelapa di Bengkalis mencapai 48.964 hektar pada tahun
2007, sedangkan pada tahun 2009 luasnya adalah 22.490 hektar, penurunan luas
lahan kelapa terkait dengan telah terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Bengkalis
dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti. Areal perkebunan kelapa
tersebar hampir di seluruh kecamatan, terutama di Kecamatan Bantan sehingga arah
pengembangan lokasi perkebunan kelapa adalah Kecamatan Bantan.
Luas areal tanaman karet di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2007 adalah
50.138 hektar, sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 40.953 hektar. Perkebunan
karet rakyat tersebar hampir di seluruh kecamatan, terutama Kecamatan Bukit Batu
dan Mandau. Sentra pengembangan produksi karet berada di Kecamatan Bengkalis,
Kecamatan Bukit Batu Desa Buruk Bakul. Areal yang memiliki potensi untuk
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-18
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-19
dikembangkan sebagai perkebunan adalah Kecamatan Bukit Batu dan Rupat.
Gambar 2.7 : Produksi Perkebunan Tahun 2009
Kehutanan
Kawasan hutan berdasarkan RTRW Kabupaten Bengkalis 2002 - 2012 adalah
seluas 476.997 hektar, terdiri dari kawasan hutan produksi tetap, hutan produksi
terbatas, hutan produksi konversi, hutan bakau dan hutan suaka alam. Untuk hutan
mangrove, banyak terdapat di kawasan pesisir Bengkalis antara lain bakau, nipah dan
api-api. Ketiga jenis tanaman ini tersebar disetiap gugusan pulau-pulau besar dan
kecil, kecuali di sekitar kawasan pemukiman, pelabuhan, indusri, tanaman pangan
basah serta perkebunan. Jika dilihat dari fungsi ekologis sebagian besar kawasan
hutan mangrove masih optimal untuk pengembangbiakkan udang, ikan dan biota laut
lainnya serta sebagai penghambat terjadinya intrusi dan abrasi pantai, khususnya
hutan mangrove yang terdapat di kawasan pesisir perairan Selat Melaka.
2.1.7 Perindustrian dan Perdagangan
A. Industri
Pada tahun 2010 usaha industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten
Bengkalis tercatat sebanyak 4.605 IKM. Jumlah terbesar berada di Kecamatan Mandau
0 ,0 50 .000 ,0 100 .000 ,0 150 .000 ,0
ton
ka re t
ke lapa s aw it
ke lapa
s agu
kop i
p inang
Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2010.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
dengan 1.537 IKM, dan jumlah terkecil di Kecamatan Siak Kecil sebanyak 125 IKM.
Tabel 2.12 : Jumlah Industri Kecil dan Menengah Per Kecamatan
Kecamatan
Tahun Mandau Pinggir
Bukit
Batu
Siak
Kecil Rupat
Rupat
Utara Bengkalis Bantan
2007 413 177 87 32 112 218 270 250 2008 501 195 97 39 135 290 312 271
2009 615 247 115 47 196 396 382 323
2010 1537 349 442 125 334 369 913 516
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis, 2010
Tabel 2.13: Jumlah Industri Kecil dan Menengah Berdasarkan Kategori
Industri
Tahun
Kain
Tenun &
Pintal
Makanan
&
Minuman
Anyaman
dari Daun
Furniture Logam Batu
Bata &
Keramik
Lainnya
2007 190 265 315 97 67 595 30 2008 230 301 370 112 80 692 55
2009 277 377 407 195 107 885 73
2010 900 1.349 357 217 848 785 149
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis, 2010
Tabel. 2.14: Data Industri Besar di Kabupaten Bengkalis
NO Kecamatan 2007 2008 2009 2010
1. Mandau 24 26 32 32
2. Pinggir 5 6 7 7
3. Bukit Batu - - - -
4. Siak Kecil - - - -
5. Bengkalis - - - -
6. Bantan - - - -
7. Rupat - - - -
8. Rupat Utara - - - -
Jumlah 29 32 39 39
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis, 2010
Jenis industri besar yang ada di Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-20
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Mandau merupakan industri pendukung sektor pertambangan, industri transportasi
dan industri hulu kelapa sawit.
Sedangkan jenis industri yang ada di Kecamatan Pinggir adalah industri
pendukung transportasi (Bengkel mobil dan alat-alat berat), industri crumb ruber, dan
industri hulu kelapa sawit.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 07/M-IND/per/5/2005 tentang
Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing Direktorat Jenderal Di
Lingkungan Departemen Perindustrian, maka kelompok Industri Kecil dan Menengah
(IKM) di Kabupaten Bengkalis dapat dibagi menjadi :
1. Industri Kain Tenun dan Pintal.
2. Industri Makanan dan Minuman.
3. Industri Anyaman dari Daun.
4. Industri Furniture dari Kayu, Rotan, Bambu, dan barang Lainnya dari Kayu.
5. Barang Dari Logam
6. Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik.
Perkembangan UKM di Kabupaten Bengkalis berjalan dengan kondisi yang belum
memuaskan, hal ini disebabkan sebaran wilayah dan tempat usaha masih terbatas
pada skala lokal, sehingga menyulitkan untuk berkembang secara optimal. Disamping
itu motivasi kewirausahaan pelaku IKM belum menunjukkan perkembangan, hal ini
akibat dari lemahnya sumberdaya manusia dari pelaku usaha tersebut.
Pada sektor industri pelaku usaha hanya puas dengan skala usaha yang ada,
dengan tidak berusaha mengembangkan usahanya dengan pemakaian teknologi dan
perbaikan proses produksi untuk meningkatkan daya saing produk terutama
peningkatan mutu produk dan perbaikan kemasan/packaging yang disertai dengan
sertifikasi produk.
B. Perdagangan
Salah satu sektor yang dapat menjadi andalan daerah ke depan adalah sektor
perdagangan, ini karena didukung oleh posisi geografis Kabupaten Bengkalis yang
berada di jalur perdagangan internasional. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010 terdapat sebanyak 75
perusahaan yang terdiri dari 54 perusahaan perdagangan besar, 13 perusahaan
perdagangan menengah, dan 8 perusahaan perdagangan kecil. Sedangkan untuk
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-21
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
perdagangan luar negeri, di Kabupaten Bengkalis tercatat ada 5 perusahaan ekspor
dan 5 perusahaan impor.
Nilai ekspor di Kabupaten Bengkalis hingga Desember 2009 mencapai
95.048.430 US$. Nilai ekspor yang terbesar dari pelabuhan Sungai Pakning sebesar
94.321.891 US$. Sementara itu nilai impor di Kabupaten Bengkalis selama 2009
mencapai 1.697.819 US$ melalui pelabuhan Bengkalis.
Gambar 2.8: Perkembangan Ekspor Impor Tahun 2006-2009
-
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
2006 2007 2008 2009
Nila
i (US
$)
Ekspor ImporSumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2010
2.1.8 Pariwisata
Potensi pariwisata Kabupaten Bengkalis cukup banyak dan beragam,
sehingga prospektif untuk dikembangkan. Pontensi pariwisata tersebut adalah;
wisata alam terdiri dari Pantai Selat Baru di Kecamatan Bantan dan Pantai
Tanjung Medang di Kecamatan Rupat Utara; dan Tasik Tiga Puluh Tiga di Siak
Kecil ; hutan lindung/suaka margasatwa di Bukit Batu; dan pusat pelatihan
gajah di Muara Basung Mandau. Sedangkan wisata budaya meliputi; Balai Adat Sakai
di Mandau, Tarian Zapin Api di Rupat Utara, dan Tarian Rakyat Bengkalis.
Tabel 2.15: Kondisi Objek wisata di Kabupaten Bengkalis
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-22
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
No Nama Objek Wisata Jenis Objek Lokasi Kecamatan
Luas (ha)
1 Pantai Selat Baru Bahari Bantan 150 2 Taman Andam Dewi Taman Rekreasi Bengkalis --- 3 Pantai Prapat Tunggal Bahari Bengkalis --- 4 Pusat Pelatihan Gajah Atraksi gajah Mandau 5.000 5 Tasik Serai Alam/Tasik Mandau --- 6 Kawasan Masyarakat
Tradisional Suku Sakai Budaya Mandau ---
7 Pantai Pasir Putih Tj.Medang Bahari Rupat Utara 1.000 8 Pulau Payung Bahari Rupat 310 9 Kawasan Masyarakat
Tradisional Suku Akit Budaya Rupat dan Rupat
Utara ---
10 Ladang Percontohan Riset Gambut
Ilmu Pengetahuan
Mandau 500
Sumber : BPS, Kabupaten Bengkalis, 2009
2.1.9 Pertambangan
Sektor ini masih merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Kabupaten
Bengkalis. Kapasitas produksi pertambangan minyak bumi yang dikelola oleh Chevron
di Kecamatan Mandau mencapai 295.747.233 barrel/tahun, dan gas bumi 33.652.231
MSCF/tahun. Lapangan minyak Chevron yang masih berproduksi adalah Duri, Melibur
dan Lapangan Selatan berupa daratan (onshore), Selain potensi pertambangan
minyak, pertambangan pasir laut juga potensial untuk dikembangkan. Lokasi yang
cukup potensial adalah Pulau Rupat. Namun hingga saat ini penambangan pasir laut
masih menjadi kontroversi berkaitan dengan kelestarian lingkungan, terutama sebagai
objek wisata pantai dan sentra perikanan laut.
2.2 PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Perekonomian Kabupaten Bengkalis tahun 2009 menunjukkan kinerja yang
baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari perkembangan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik berdasarkan harga konstan tahun 2000
maupun harga berlaku. Jumlah PDRB (tanpa migas) berdasarkan harga berlaku pada
tahun 2009 mencapai Rp 13,29 triliun atau naik 19,88% dari tahun 2008 sebesar Rp
11,08 triliun. Naiknya nilai PDRB tersebut tidak terlepas dari peran sektor pertanian;
pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih;
bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; angkutan dan komunikasi; keuangan,
sewa dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa yang mengalami kenaikan.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-23
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Tabel 2.16. Distribusi PDRB Tahun 2006 - 2009
Menurut Harga Berlaku (Milyar Rp)
No Sektor 2006 2007 2008 2009
1 Pertanian 2.237.230,50 2.698.650,80 3.252.532,40 3.820.398,70
2 Pertambangan 33.933.051,90 44.345.880,70 60.104.014,50 64.781.760,50
3 Industri Pengolahan 3.584.905,40 4.412.642,50 5.773.778,10 7.785.568,10
4 Utilitas 45.238,40 53.671,60 63.635,60 75.489,30
5 Konstruksi 256.045,70 407.352,30 602.278,90 755.158,00
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.364.128,20 1.614.076,20 2.074.503,90 2.462.529,70
7 Transportasi dan Komunikasi 144.800,30 165.346,10 192.864,40 228.038,10
8 Jasa Keuangan 151.037,10 183.674,30 218.964,40 271.012,30
9 Jasa-Jasa 587.667,70 689.558,40 813.587,30 954.729,40
PDRB dengan Migas 42.304.105,20 54.570.853,10 73.096.159,50 81.134.684,00
PDRB tanpa Migas 7.532.708,60 9.066.187,00 11.088.427,80 13.292.774,80
Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, Bengkalis Dalam Angka 2010
Tingkat pertumbuhan tertinggi di sektor industri pengolahan sekitar 34,84%,
diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 25,38%, dan jasa keuangan sebesar 23,77%.
Sektor-sektor yang tumbuh lambat adalah sektor pertambangan, jasa-jasa dan
pertanian. Peranan sektoral dari PDRB Kabupaten Bengkalis atas dasar harga berlaku
dari tahun 2006 – 2009 masih didominasi sektor pertambangan yang mencapai rata-
rata 80% dari seluruh PDRB. Sektor PDRB tanpa pertambangan dan industri
pengolahan migas paling besar adalah perdagangan, hotel dan restoran, diikuti sektor
pertanian.
Untuk menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai pusat perdagangan yang
didukung oleh industri yang kuat, maka upaya pembangunan harus lebih
dikonsentrasikan pada pembangunan infrastruktur yang memadai sesuai dengan
tuntutan dan standard yang diperlukan untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi, seperti
tersedianya pembangkit listrik dengan kapasitas tinggi, tersedianya
pelabuhan/terminal barang/cargo, jaringan transportasi yang menuju pusat-pusat
perekonomian yang memadai dan dengan biaya yang murah, adanya jaringan
pelayanan telekomunikasi dan air bersih yang memadai, dan sebagainya.
Guna memperoleh informasi yang riil terhadap perkembangan Produk
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-24
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana faktor inflasi diminimalkan pengaruhnya,
maka berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 diperoleh
gambaran bahwa tingkat per tumbuhan yang terjadi pada tahun 2009 tidak sebesar
PDRB yang dihitung berdasarkan harga berlaku. Jumlah PDRB (tanpa migas)
berdasarkan harga konstan 2000 pada tahun 2009 sebesar Rp. 3.19 triliun atau naik
7,13% dari tahun sebelumnya yakni tahun 2008 dengan nilai Rp. 2,98 triliun.
Sektor perdagangan sebagai salah satu sektor kunci pada tahun 2009
perannya dalam perekonomian mengalami peningkatan dari 31,17% menjadi 31,45%
demikian pula untuk sektor jasa naik dari 14,36% menjadi 14,87%. Sedangkan sektor
pertanian terus mengalami penurunan selama periode 2006 – 2009, dari 27,72%
menjadi 25,83%. Kontribusi sektor pertambangan migas terhadap pembentukan PDRB
Kabupaten juga terus mengalami penurunan, walaupun peranannya masih sangat
dominan dan seluruh sektor ekonomi trumbuh karena adanya aktivitas sektor
pertambangan.
Tabel 2.17. Distribusi PDRB Tahun 2006 - 2009 Menurut Harga Konstan Tanpa Migas Tahun 2000 (Rp milyar)
No. Sektor 2006 2007 2008 2009
1 Pertanian 708.571,10 751.988,20 793.129,60 824.861,00
2 Pertambangan 19.901.738,50 19.828.846,60 20.567.019,90 20.518.814,30
3 Industri Pengolahan 1.069.660,60 1.047.437,00 1.090.063,50 1.187.096,80
4 Utilitas 19.721,80 21.218,30 22.876,60 24.469,70
5 Konstruksi 132.541,80 145.330,00 156.283,80 166.201,70
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 789.200,30 855.017,80 929.144,00 1.004.241,50
7 Transportasi dan Komunikasi 95.120,30 103.729,00 114.054,40 124.845,40
8 Jasa Keuangan 71.416,10 76.564,10 89.000,40 94.683,80
9 Jasa-Jasa 356.939,40 390.616,90 427.912,00 474.758,10
PDRB dengan Migas 23.144.909,80 23.220.748,00 24.189.484,30 24.419.972,40
PDRB tanpa Migas 2.556.288,50 2.760.497,50 2.980.470,00 3.192.949,10
Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, 2010
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis (PDRB tanpa migas) pada
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-25
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
tahun 2009 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008, yakni dari 7,93 persen
pada tahun 2008 menjadi 7,13 persen pada tahun 2009. Kenaikan penerimaan PDRB
tidak sama pada setiap sektor, struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis
didominasi oleh 3 sektor kunci, yakni sektor perdagangan diikuti oleh sektor
pertanian sebesar 29,85 persen, industri dan jasa-jasa.
Berdasarkan perhitungan PDRB dengan harga konstan tidak dapat dipungkiri
bahwa secara riil peran sektor pertanian di Kabupaten Bengkalis masih kuat, namun
ketika dibandingkan dengan perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku terlihat
bahwa telah terjadi diskriminasi terhadap tingkat perkembangan harga yang cukup
tajam, di mana tampak bahwa harga atas barang-barang pertanian mengalami
tekanan yang cukup berat sehingga mengakibatkan harga jual barang pertanian
menjadi lebih murah, sementara terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor
industri harga jualnya cukup tinggi. Kondisi ini menggambarkan bahwa para petani
masih belum memperoleh kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat
kesejahteraannya oleh karena harga atas output yang dihasilkannya masih memiliki
nilai yang rendah, pada hal di sektor ini cukup banyaknya masyarakat yang
menggantungkan hidupnya. Rendahnya harga atas output yang dihasilkan sektor
pertanian tersebut, lebih disebabkan oleh karena pada sektor ini kebijakan-kebijakan
yang dirumuskan dalam pengembangan pertanian masih berorientasi pada on farm
(usaha tani) dan bersifat parsial belum bersifat komprehensif. Oleh karenanya jika
ingin sektor pertanian Kabupaten Bengkalis dapat berkembang dengan baik dan
memberikan nilai tambah berupa meningkatnya kesejahteraan petani dan semakin
mapannya peran sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian Kabupaten
Bengkalis, maka pemerintah perlu melakukan kebijakan pertanian yang berorientasi
pada sistem agribisnis terpadu dengan fokus perhatian pada:
1. Pengembangan kegiatan sektor hulu (up stream), yakni kebijakan yang
bertujuan mengefisiensikan dan meminimalkan biaya input bagi petani
guna menjaga keberlangsungan kegiatan usaha tani seperti usaha
pembenihan, industri pupuk, rekayasa teknologi yang akan dapat
meningkatkan kinerja petani, peralatan mesin pertanian beserta suku
cadang, dan sebagainya.
2. Pengembangan kegiatan sektor hilir (down stream), yaitu berupa
kegiatan yang mampu menampung hasil pertanian dengan tingkat harga
yang wajar dan mampu memberikan nilai tambah bagi petani itu sendiri.
3. Pengembangan sistem pendukung (supporting system), berupa kebijakan yang
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-26
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-27
mampu memberikan mendukung bagi berkembangnya sektor pertanian secara
menyeluruh mulai dari tingkat hulu, usaha tani, maupun tingkat hilir.
Dukungan tersebut adalah menyangkut aspek kelembagaan
distribusi/pemasaran, penyediaan sumber permodalan, dan kelembagaan
pengambil kebijakan (policy maker) yang mampu mewujudkan suasana yang
kondusif bagi berkembangnya kegiatan sektor pertanian.
Tabel 2.18. Indikator Makro Perekonomian
Uraian 2006 2007 2008 2009
1 PDRB non Migas ADH Berlaku (Rp. Milyar) 7.532,70 9.066,20 11.088,40 13.292,80
2 PDRB non Migas AHD 2000 (Rp. Milyar) 2.556,29 2.760,50 2.980,47 3.192,95
3 PDRB Per Kapita ADH Berlaku (Rp. Juta) 14,60 16,80 20,30 24,10
4 PDRB Per kapita ADH Konstan (Rp. Juta) 4,94 5,12 5,46 5,79
5 Pendapatan Regional Per Kapita ADH Berlaku (Rp. Juta) 13,30 15,40 18,60 22,00
6 Pendapatan Regional Per Kapita ADH Konstan (Rp. Juta) 4,52 4,68 4,99 5,29
7 Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,87 7,99 7,97 7,13
Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, Tahun 2010
Dari berbagai hal tersebut di atas, maka secara umum bahwa kinerja
perekonomian di Kabupaten Bengkalis selama tahun 2009 apabila dibandingkan
dengan tahun sebelumnya tahun 2008 dari sisi pertumbuhan ekonomi mengalami
penurunan, namun dari sisi PDRB pertumbuhan PDRB tanpa minyak dan gas,
menunjukkan peningkatan. Dilihat pada beberapa indikator ekonomi makro dimana
jumlah PDRB, PDRB Perkapita, pendapatan per kapita yang dicapai lebih tinggi maka
masih menunjukkan kinerja ekonomi yang cukup baik.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III-1
BBBAAABBB IIIIIIIII GGGAAAMMMBBBAAARRRAAANNN PPPEEENNNGGGEEELLLOOOLLLAAAAAANNN KKKEEEUUUAAANNNGGGAAANNN DDDAAAEEERRRAAAHHH DDDAAANNN KKKEEERRRAAANNNGGGKKKAAA PPPEEENNNDDDAAANNNAAAAAANNN
3.1. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Keuangan daerah Kabupaten Bengkalis dikelola sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 junto Permendagri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-
undangan lain yang terkait.
Secara spesifik pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur
dalam peraturan daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas
umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, pelaksanaan APBD,
perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi
keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kerugian daerah,
pengelolaan keuangan BUMD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan
daerah, serta sistem informasi keuangan daerah. Pedoman penatausahaan
pelaksanaan APBD setiap tahun diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati yang
biasanya ditetapkan pada akhir Desember sebagai pedoman pelaksanaan APBD tahun
berikutnya.
Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen
pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis adalah keuangan daerah dikelola secara
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam
suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses
pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.
Landasan administrasi yang mengatur pengelolaan anggaran daerah antara lain
prosedur dan teknis penganggaran harus secara tertib dan taat azas agar APBD dapat
disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar.
Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah antara
lain adalah: (1) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur
secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. sedangkan
belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja: (2)
penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam
jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia
atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) semua
penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus
dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.
Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan kebijakan
(policy). perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi agar tidak tumpang tindih.
Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi
makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat
sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan
pengelolaan anggaran secara baik.
Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum APBD seperti : terdapat keadaan yang menyebabkan
harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar
jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya dan harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan. Dalam
rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah
daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa : (1) laporan realisasi
anggaran, (2) neraca, (3) laporan arus kas, dan (4) catatan atas laporan keuangan
yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan diaudit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
3.2. PENERIMAAN DAERAH
Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III-2
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil
Bukan Pajak/SDA, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain
Pendapatan Daerah yang sah serta Perkembangan target Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bengkalis selama kurun waktu 5 tahun.
Pemerintah Daerah tidak mempunyai sumber-sumber pendapatan lain, kecuali
yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Apabila Pemerintah Daerah
tidak mengambil langkah-langkah yang kreatif inovatif untuk menggali potensi
pendapatan asli daerah, maka ketergantungan dari Pemerintah Pusat semakin tinggi.
Kabupaten Bengkalis menjadi daerah otonom yang memiliki kapabilitas PAD rendah,
hanya mencapai 4 % dari total APBD tahun 2009. Apabila diperhatikan trend PAD
sejak tahun 2005 - 2009, PAD Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari grafik berikut :
Gambar 3.1 Trend PAD dan Kontribusinya Terhadap
Penerimaan Daerah 2005 - 2009
33.322
127.859112.362
121.845
138.345
1,8
4,1
2,8 2,7
4,0
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2005 2006 2007 2008 2009-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
PAD Kontribusi thd Penerimaan Daerah (%)
Data laporan tahunan sosial ekonomi Kabupaten Bengkalis tahun 2010
menunjukan realisasi penerimaan keuangan Kabupaten Bengkalis 2009 mencapai Rp.
3,54 trilyun, turun 20,28 persen dibanding 2008 sebesar Rp. 4,471 trilyun.
Penerimaan keuangan terbesar dari Sisa Anggaran Tahun Lalu mencapai Rp. 1,818
triliun (51,37%), Dana Perimbangan sebesar Rp. 1,528 trilyun (43,19 %) dan dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 138,345 milyar (3,91%). Melalui Tabel 3.1
dapat dilihat perkembangan penerimaan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2005 –
2009.
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III-3
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Tabel 3.1. Realisasi Penerimaan Keuangan, 2005-2009 (Juta Rupiah)
URAIAN 2005 2006 2007 2008 2009
A. PENERIMAAN DAERAH 1.896.261 3.153.455 4.031.744 4.435.365 3.486.009
1. Sisa Anggaran Tahun Lalu 325.367 817.614 2.030.774 1.814.397 1.818.723
2. Pendapatan Asli Daerah 33.322 127.859 112.362 121.845 138.345
Pajak Daerah 7.327 6.631 9.337 24.249 23.835
Retribusi Daerah 6.234 8.096 8.567 13.583 13.652
Laba BUMD 1.411 3.408 8.353 4.090 7.161
Penerimaan Lainnya 18.350 109.724 86.104 79.923 93.696
3. Dana Perimbangan 1.523.767 2.207.982 1.888.609 2.499.123 1.528.941
Bagi Hasil Pajak 209.016 287.473 335.534 285.446 278.353
Bagi Hasil Bukan Pajak 1.304.196 1.920.509 1.336.620 2.141.203 1.224.542
Dana Alokasi Umum 206.732 206.732 206.723 51.681 -
Dana Alokasi Khusus 10.556 - 9.731 20.794 26.046
B. PENERIMAAN LAIN-LAIN 13.805 - - 36.054 54.256
TOTAL PENERIMAAN 1.910.066 3.153.455 4.031.744 4.471.419 3.540.266 Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis (Dalam Laporan Tahunan Sosial Ekonomi Kabupaten Bengkalis, 2010)
3.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Realisasi PAD Kabupaten Bengkalis tahun 2009 sebesar Rp. 138,345 milyar
naik 13,54% dibanding 2008 sebesar Rp. 121.845 milyar. Kenaikan PAD tahun 2009
terutama disebabkan meningkatnya laba BUMD mencapai 75,11% dari Rp. 4.090
milyar menjadi Rp. 7.161 milyar. Retribusi daerah dan penerimaan lainnya juga
mengalami peningkatan di tahun 2009 masing-masing sekitar 0,51 % dan 17,23%.
Sedangkan dana penerimaan pajak daerah turun sekitar 1,71% dari Rp. 24.249 milyar
tahun 2008 menjadi 23,835 milyar tahun 2009. Secara keseluruhan, kontribusi
penerimaan lainnya terhadap PAD Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 merupakan yang
terbesar mencapai 67,73%, pajak daerah mencapai 17,23%, retribusi daerah sekitar
9,87% dan laba BUMD hanya 5,18%, seperti terlihat dari Gambar 3.2 berikut.
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III-4
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Gambar 3.2 Realisasi Bagian Penerimaan PAD (Milyar Rupiah) Tahun 2009
67,73%
9,87%17,23%
5,18%
Pajak Daerah Retribusi Daerah Laba BUMD Penerimaan Lainnya
Pajak Daerah
Walaupun pajak daerah Kabupaten Bengkalis terus mengalami kenaikan dari
tahun 2005 – 2009, namun kontribusinya tidak mengalami peningkatan berarti.
Tahun 2005 penerimaan pajak daerah hanya Rp. 7,327 milyar dengan kontribusi
mencapai 21% terhadap PAD, kecenderungan penurunan terjadi di tahun 2005
menjadi hanya Rp. 6,631 milyar dan kontribusinya menurun jauh hanya menjadi
sekitar 5,10%.
Gambar 3.3 Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusinya
Terhadap PAD Tahun 2005 – 2009
7.327
23.835
24.249
9.337
6.631
21,99
17,23
19,90
8,31
5,19
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2005 2006 2007 2008 20090
5
10
15
20
25
Penerimaan (Rp. Milyar) Kontribusi (%)
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III-5
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Pada tahun 2007 pajak daerah Kabupaten Bengkalis kembali naik menjadi Rp.
9,377 milyar dan kontribusinya meningkat menjadi 5,31%. Perbaikan terus terjadi
hingga tahun 2008 dengan penerimaan pajak mencapai Rp. 24,240 milyar dan
kontribusnya mencapai 19,90%. Namun di tahun 2009 kembali terjadi penurunan
menjadi Rp. 23,825 milyar dengan kontribusi 17,23%.
Retribusi Daerah
Perkembangan retribusi daerah sama halnya dengan pajak daerah. Tahun 2005
jumlahnya hanya Rp.6,234 milyar namun kontribusnya cukup besar mencapai
18,71%. Tahun 2006 jumlahnya meningkat menjadi Rp. 8 milyar tetapi kontribusinya
turun jauh menjadi hanya 6,33% terhadap PAD Kabupaten Bengkalis. Tahun 2007 dan
2008 terus terjadi peningkatan yang berarti di dalam penerimaan retribusi, baik dari
jumlahnya maupun kontribusnya terhadap PAD. Pada tahun 2009 kembali meningkat
menjadi Rp. 13,652 milyar dengan kontribusi yang berkurang menjadi hanya 9,87%.
Gambar 3.4 Retribusi Daerah dan Kontribusinya
Terhadap PAD Tahun 2005 – 2009
6.234
13.65213.583
8.5678.096
18,71
9,87
11,15
7,62
6,33
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2005 2006 2007 2008 2009-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
Retribusi Daerah (Rp. Milyar) Kontribusi (%)
Laba BUMD
Laba BUMD dari tahun 2005 hingga tahun 2009 terus meningkat, rata-rata
101,85%. Laba BUMD tertinggi dibukukan pada tahun 2007 sebesar Rp. 8,353 milyar
atau sekitar 7,43% dari total PAD Kabupaten Bengkalis. Namun di tahun 2008 terjadi
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III-6
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
penurunan sekitar 51% dibanding tahun 2007 menjadi Rp. 4,090 milyar, dan ditahun
2009 kembali meningkat sekitar 75,11% menjadi Rp. 7,161 milyar.
Gambar 3.5 Laba BUMD dan Kontribusinya
Terhadap PAD Tahun 2005 – 2009
1.411
7.161
4.090
8.353
3.408
4,24
5,18
3,36
7,43
2,67
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2005 2006 2007 2008 2009-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Laba BUMD (Rp. Milyar) Kontribusi (%)
3.2.2 Dana Perimbangan
Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan utama bagi pembangunan
Kabupaten Bengkalis, walaupun SiLPA tahun 2008 yang digunakan untuk tahun 2009
masih lebih besar. Namun sumber dana SiLPA tersebut juga merupakan sisa
penerimaan dari dana perimbangan tahun 2008. Bila dilihat dari struktur dana
perimbangan Kabupaten Bengkalis tahun 2009, komponen utamanya adalah bagi hasil
bukan pajak yang diperoleh dari eksploitasi SDA yang ada di Kabupaten Bengkalis,
yaitu komoditi minyak mentah dan gas serta produk olahannya mencapai 80,09%.
Gambar 3.6 Distribusi Penerimaan Dana Perimbangan
Tahun 2005 – 2009
Dana Alokasi Khusus 1,70%
Bagi Hasil Pajak 18,21%
Bagi Hasil Bukan Pajak 80,09%
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III-7
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Sebagai daerah yang memiliki sumber pembiayaan dari dana bagi hasil,
penerimaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus di Kabupaten Bengkalis tidak
memberikan kontribusi berarti, hanya 1,70% dari total dana perimbangan yang
diperoleh. Sedangkan penerimaan dari bagi hasil pajak, kontribusinya mencapai
18,21% dari penerimaan dana perimbangan.
Bagi Hasil Pajak
Penerimaan dana perimbangan dari bagi hasil pajak meningkat dari tahun 2005
sebesar Rp. 209,016 milyar menjadi Rp. 278,353 milyar di tahun 2009. Selain
peningkatan dalam nominal juga terjadi perbaikan kontribusinya, dari 13,72%
menjadi 18,21% terhadap total penerimaan dana perimbangan. Secara keseluruhan
rata-rata pertumbuhan penerimaan bagi hasil pajak sekitar 8,29% pertahun.
Gambar 3.7 Bagi Hasil Pajak dan Kontribusinya
Terhadap Dana Perimbangan Tahun 2005 – 2009
209.016
278.353287.473
335.534
285.44613,72
13,02
17,77
11,42
18,21
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2005 2006 2007 2008 2009-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
Bagi Hasil Pajak (Rp. Milyar) Kontribusi (%)
Tren penerimaan bagi hasil pajak mengalami kenaikan hingga tahun 2007,
namun setelahnya terus mengalami penurunan rata-rata 8,52% hingga tahun 2009.
Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian, karena kemandirian daerah selain dari
Pendapatan Asli Daerah juga dilihat dari bagi hasil sektor pajak.
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III-8
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Bagi Hasil Bukan Pajak
Bagi hasil bukan pajak sebagai komponen dari dana perimbangan merupakan
sumber penerimaan terbesar bagi Kabupaten Bengkalis. Tahun 2009 mencapai Rp.
1.224,5 milyar atau sekitar 80% dari total dana perimbangan yang diperoleh. Nilai
tersebut sama dengan 8,85 kali besar PAD Kabupaten Bengkalis. Namun di dalam
realisasinya, penerimaan dari bagi hasil bukan pajak ini tidak dapat diprediksi dengan
tepat karena adanya fluktuasi harga minyak dunia dan lifting minyak dari perusahaan
yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis, dengan demikian penerimaan sektor ini
sangat dipengaruhi faktor eksternal.
Gambar 3.8 Bagi Hasil Bukan Pajak dan Kontribusinya
Terhadap Dana Perimbangan Tahun 2005 – 2009
1.304.1961.224.542
1.920.509
1.336.620
2.141.20385,59 86,98
70,77
85,68
80,09
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2005 2006 2007 2008 2009-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Bagi Hasil Bukan Pajak (Rp. Milyar) Kontribusi (%)
Gambar di atas memperlihatkan fluktuasi penerimaan dana perimbangan dari
bagi hasil bukan pajak yang mengalami penurunan sejak tahun 2005 dan
kontribusinya juga semakin turun menjadi 80% dibandingkan dengan tahun 2005
yang mencapai 85,50%
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, Dana Bagi Hasil menjadi
primadona penerimaan sehingga Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
menjadi sangat kecil atau tidak memberi besaran yang berarti. Bahkan di tahun 2006,
kedua sumber penerimaan tersebut tidak diperoleh sama sekali. Rata-rata penerimaan
dari dana alokasi tersebut kurang dari 0,1%.
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III-9
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
Gambar 3.9 DAU dan DAK dan Kontribusinya
Terhadap Dana Bengkalis Tahun 2005 – 2009
26.046
10.556
72.474
216.454
-0,02
0,03
0,11
0,000,01
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2005 2006 2007 2008 2009-
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
DAU & DAK Kontribusi (%)
3.3. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, pada tahun
anggaran 2004-2006 struktur belanja dalam APBD Kabupaten Bengkalis terdiri dari
belanja aparatur dan belanja pelayanan publik. Pada tahun anggaran 2007 - 2008
struktur belanja dipilah atas belanja tidak langsung dan belanja langsung,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Belanja tidak langsung meliputi; Belanja pegawai dalam bentuk gaji dan
tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan lainnya untuk pimpinan dan
Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan biaya pemungutan pajak
daerah. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah
daerah kepada pihak lainnya.
Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat
terjangkau oleh masyarakat.
Belanja hibah yaitu pemberian hibah untuk penyelenggaraan program dan
kegiatan yang bersifat cross cutting issue. Bantuan Sosial yaitu bantuan sosial
organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan,
kemasyarakatan dan bantuan partai politik. Untuk Belanja tidak langsung dan belanja
langsung dapat dijelaskan sebagai berikut :
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III-10
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
1. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara
langsung. Belanja Bagi Hasil meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi
daerah kepada Desa/Kelurahan. Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun
khusus kepada Desa/Kelurahan. Belanja tak terduga untuk kegiatan yang sifatnya
tidak bisa atau diharapkan tidak terulang.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan
program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi; Belanja Pegawai, dipergunakan
untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur.
Belanja Barang dan Jasa dipergunakan untuk pengeluaran bahan habis pakai,
bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor,
cetak dan penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan
dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian
kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus,
pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis perjalanan pindah tugas dan lain
sebagainya. Belanja Modal dipergunakan untuk pengeluaran pengadaan tanah,
alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak
bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak
bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan,
peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.
Realisasi pengeluaran keuangan Kabupaten Bengkalis 2009 mencapai
Rp. 2.855 milyar berarti 87,92% persen dari total belanja yang dianggarkan. Realisasi
pengeluaran tersebut meningkat sekitar 11,07% dibandingkan dengan tahun
sebelumnya sebesar Rp. 2.571 milyar. Realisasi belanja langsung menjadi komponen
terbesar pengeluaran Kabupaten Bengkalis yang mencapai 60,22% tahun 2009 yaitu
sebesar Rp. 1.720 milyar, sedangkan di dalam anggaran mencapai 63,17%. Tahun
2009 dianggarkan defisit mencapai 47% dari penerimaan, namun dalam realisasinya
hanya mencapai 39,74%. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2008, sebenarnya
tahun 2009 terjadi penurunan kinerja keuangan daerah karena di tahun 2008 terjadi
surplus sekitar 47,67% di anggaran dan 8,93% di dalam realisasinya.
Pada Tahun Anggaran 2008 hingga 2009, peningkatan realisasi penyerapan
anggaran belanja mencapai 11,7% menunjukkan bahwa tingkat penyerapan dalam
batas proporsi yang masih ideal karena dalam realisasi sebuah anggaran akan
dipengaruhi berbagai hal, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Rincian
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III-11
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah dapat disajikan
dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.2. Ringkasan Realisasi Pengeluaran Keuangan
Tahun 2008 dan 2009 (juta rupiah)
Belanja Anggaran Realisasi 2009 2008 2009 2008
1 Belanja Tidak Langsung
1.319.627.675.501 939.432.382.508 1.135.963.291.294 863.240.483.974
2 Belanja Langsung
2.263.509.478.325 2.726.969.447.856 1.719.519.639.041 1.707.654.931.809
Jumlah Belanja
3.583.137.153.826 3.666.401.830.363 2.855.482.930.334 2.570.895.415.783
Surplus (Defisit)
(1.709.020.136.958) (1.747.906.905.023) (1.134.651.417.835) 229.475.092.737
3.4. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan
atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri
dari; Penerimaan pembiayaan yang mencakup SiLPA tahun anggaran sebelumnya,
Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, Penerimaan
piutang daerah, Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah
daerah, dan Penerimaan kembali dana talangan.
Pengeluaran pembiayaan yang mencakup; Pembentukan dana cadangan,
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, Pembayaran pokok utang,
Pemberian pinjaman daerah, Pembayaran utang belenja, Pemberian dana talangan
dan SiLPA tahun berkenaan.
Bertolak pada kondisi Kabupaten Bengkalis saat ini dibutuhkan peran serta
masyarakat dalam proses percepatan pembangunan karena sangat mustahil visi 2010
– 2015 dicapai tanpa dukungan semua pemangku kepentingan. Untuk itu peran sektor
swasta sangat penting dalam mewujudkan capaian target indikator ekonomi makro
Kabupaten Bengkalis, mengingat tingkat multiplier effect APBD terhadap
pembentukan PDRB Kabupaten Bengkalis hanya 0,094 atau proporsinya 9,4%, maka
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III-12
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
diperlukan investasi swasta yang sangat besar yaitu mencapai 90% lebih. Simbiosis
mutualisme antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan dukungan investasi
swasta dalam berbagai sektor diharapkan menjadi sumber pembiayaan pembangunan
baik langsung maupun tidak langsung.
3.5. ARAH PENGELOLAAN ASET DAERAH
Arah pengelolaan aset meliputi penatausahaan aset dan penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan aset barang daerah. Penatausahaan aset
terdiri dari pencatatan dan pelaporan akuntasi atas perolehan, pemeliharaan,
rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/
digunakan.
Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi.
Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu
kriteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi,
meningkatkan efisiensi dan/atau menambah masa manfaat. Perubahan klasifikasi aset
tetap sebagaimana diuraikan di atas berupa perubahan aset tetap ke klasifikasi selain
aset tetap atau sebaliknya. Penyusutan sebagaimana diuraikan di atas merupakan
penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu
aset tetap. Pengelolaan aset daerah berpedoman pada Standar Akuntasi Pemerintah
(SAP).
3.6. KERANGKA PENDANAAN
Pendapatan asli daerah merupakan komponen pendapatan yang penggaliannya
sangat tergantung pada kinerja dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Sehingga keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menggali potensi pendapatan asli
daerah akan mendongkrak tingginya pendapatan daerah. Dengan segala potensi yang
dimiliki Kabupaten Bengkalis diprediksikan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 -
2015 akan mengalami peningkatan, utamanya dari obyek pajak daerah dan retribusi
daerah. Proyeksi pertumbuhan rata-rata PAD selama kurun waktu 2011 - 2015
sebesar 25% per tahun. Pajak daerah diprediksi akan mengalami kenaikan secara
bertahap rata-rata sebesar 25%, dengan asumsi kondisi perekonomian stabil.
Sedangkan kontribusi pajak terhadap PAD diproyeksikan sebesar 18,33% tahun 2015.
Gambaran tentang prediksi PAD dan pajak daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2011 -
2015, dapat lihat pada tabel 3.3 berikut ini.
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III-13
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III-14
Tabel 3.3 Prediksi Penerimaan Keuangan
Tahun 2011-2015 (juta Rupiah)
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
1. PENDAPATAN DAERAH 2,306,243 2.470.805 2,629,278 2,808,582 3,005,339
1.1 Pendapatan Asli Daerah 188,359 235,449 282,539 339,046 406,855
Pajak Daerah 34,530 43,163 51,795 62,154 74,585
Retribusi Daerah 18,156 22,695 27,234 32,681 39,217
Laba BUMD 9,757 12,196 14,636 17,563 21,075
Penerimaan Lainnya 125,916 157,395 188,874 226,649 271,979
1.2 Dana Perimbangan 2,050,279 2,150,356 2,255,743 2,366,844 2,484,096
Bagi Hasil Pajak 333,823 367,206 403,926 444,319 488,751
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA
1,609,968 1,666,317 1,724,638 1,785,001 1,847,476
Dana Alokasi Umum 72,353 77,521 82,689 87,857 93,025
Dana Alokasi Khusus 34,135 39,312 44,490 49,667 54,844
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
67,605 85,000 90,996 102,692 114,388
3. PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah
1,100,000 200,000 190,000 180,000 170,000
SiLPA 1,100,000 200,000 190,000 180,000 170,000
TOTAL PENERIMAAN 3,406,243 2,670,805 2,819,278 2,988,582 3,175,339
Sumber : Estimasi Data Keuangan Kabupaten Bengkalis, 2010
Post Anggaran Penerimaan pembiayaan daerah dari sisa anggaran tahun lalu
(SiLPA), diprediksi persentasenya turun dari 37% ditahun 2011 menjadi hanya 5,5%
pada tahun 2015. Tingginya angka Silpa pada tahun 2011 lebih disebabkan karena
masa transisi RPJMD 2005 – 2010 menjadi RPJMD 2010 – 2015. Dengan lebih
fokusnya pelaksanaan pemerintahan, maka SiLPA pada tahun 2012 diprediksi
menurun jauh dari 37% menjadi 7,7%. Penerimaan utama APBD Kabupaten Bengkalis
masih bertumpu pada dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil bukan pajak yang
berkisar sekitar 75% dari Total Dana Perimbangan.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-1
BBBAAABBB IIIVVV
AAANNNAAALLLIIISSSIIISSS IIISSSUUU---IIISSSUUU SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIISSS
RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010–2015 merupakan dokumen
perencanaan yang tetap mengikuti arahan dan mengacu pada RPJM Nasional,
RPJMD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025. Oleh
karena itu isu-isu strategis pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010–
2015 berkaitan erat dengan isu-isu RPJM Nasional (2010-2014), RPJM Provinsi
(2009-2014), RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 dan RPJMD
Kabupaten Bengkalis Tahun 2010–2015. Berikut ini, disusun rangkaian isu-isu
strategis pembangunan kabupaten Bengkalis yang dipengaruhi oleh RPJM
Nasional yang berdampak kepada daerah, RPJM Provinsi Riau, RPJPD
Kabupaten Bengkalis (2005-2025) dan evaluasi pelaksanaan atau hasil-hasil
yang dicapai di dalam RPJMD Bengkalis tahun 2005-2010.
4.1 ISU STRATEGIS NASIONAL (RPJMN) YANG BERDAMPAK KEPADA
KABUPATEN BENGKALIS.
Isu-isu strategis merupakan identifikasi masalah kekinian yang diproyeksikan akan
dihadapi dalam satu periode pembangunan jangka menengah dalam skala nasional,
regional maupun internasional yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak
langsung sebagai akibat dari hubungan interaksi lintas wilayah, sektor maupun isu-isu
ekonomi dan politik yang lebih besar. Sehingga dalam dokumen RPJMD diperlukan
telaahan terkait proyeksi isu terkini yang berdampak terhadap pembangunan daerah
lima tahun ke depan.
4.1.1 Visi Indonesia
Indonesia memiliki modal yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak
geografis yang strategis, struktur demografis penduduknya yang ideal, sumber daya
kultural yang beragam dan kuat, serta masyarakatnya yang memiliki potensi dan
kreativitas yang tidak terbatas untuk dapat merubah krisis dan tantangan menjadi
peluang dan kesempatan. Di bidang energi, Indonesia memiliki berbagai sumber energi
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
mulai dari minyak bumi, gas, batubara dan sumber energi yang terbarukan yang
melimpah seperti geotermal dan air, disamping itu tersedia lahan yang luas dan subur
sehingga bisa ditanami dengan berbagai komoditas pangan dan pertanian. Penduduk
Indonesia memiliki potensi yang besar di berbagai bidang, ilmu pengetahuan dan
teknologi, kesenian dan budaya, olahraga, serta kreativitas.
Dengan perkiraan ekonomi dunia akan mengalami pemulihan secara bertahap,
serta tidak lagi terjadi gejolak (shock) berskala global yang baru, maka kinerja ekonomi
nasional juga akan pulih secara bertahap. Kinerja ekonomi Indonesia telah dan terus
diupayakan untuk mengatasi dampak krisis dengan memacu potensi ekonomi dalam
negeri, fondasi ekonomi dan stabilitas harus tetap dapat dipelihara dan bahkan harus
diperkuat. Dengan kondisi itulah, rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke
depan akan dapat dijaga pada kisaran 6,3%-6,8%. Jika pemulihan ekonomi global terjadi
secara lebih cepat dan tidak terjadi gejolak ekonomi baru, melalui strategi penguatan
ekonomi domestik dan penguatan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi rata-rata
tersebut dapat dipacu lebih tinggi dan pada akhir periode lima tahun ke depan mencapai
7% atau lebih. Dengan pertumbuhan ini, tingkat kemiskinan akan dapat diturunkan
menjadi 8%-10% dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5%-6%.
Pengalaman lima tahun terakhir memberikan pelajaran bahwa pertumbuhan
ekonomi yang tinggi hanya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat bila disertai
pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak nyata pada
kelompok masyarakat yang paling lemah. Kebijakan ekonomi harus dengan pendekatan
yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekadar
karena belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi kemiskinan terjadi karena tidak
adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup
ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi
kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjang
waktu. Oleh karena itu, rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera bila hak dan aksesnya
untuk memenuhi kebutuhan dasar terjamin.
Mekanisme pasar dan globalisasi tidak dapat diandalkan untuk secara
otomatis menyejahterakan rakyat. Bahkan mekanisme pasar tanpa batas telah
membuahkan krisis keuangan global yang berdampak luas dan dapat
menyengsarakan masyarakat dunia. Peranan pemerintah yang kuat, cerdas, bersih,
dan efisien sangat penting dalam melindungi kelompok masyarakat yang rentan
denhan menjaga kepentingan negara dan rakyat dari eksploitasi pasar yang tidak
terbatas. Reformasi birokrasi dan peranan pemerintah yang efektif dan bebas dari
konflik kepentingan menjadi suatu keharusan dalam menjaga kepentingan nasional
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-2
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
dan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir telah mencapai hampir 6%,
yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak krisis ekonomi terjadi tahun 1998.
Tingkat pengangguran dan kemiskinan juga mengalami penurunan. Namun, tingkat
pengangguran dan kemiskinan masih harus terus diturunkan. Saat ini masih banyak
masyarakat yang hidup di sekitar dan di bawah garis kemiskinan. Kehidupan mereka
masih sangat rentan terhadap berbagai gejolak, terutama gejolak harga pangan.
Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus ditangani secara lebih substantif
dan mendasar.
Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menjamin pemerataan
(growth with equity) harus didukung dengan stabilitas dan fundamental negara
yang kuat. Pertumbuhan ekonomi yang memihak masyarakat hanya tercapai bila
alokasi anggaran belanja pemerintah secara sungguh-sungguh dirancang untuk
benar-benar memihak masyarakat dan membantu mereka keluar dari lingkaran
kemiskinan. Perlindungan sosial juga harus terus diberikan bukan hanya karena
merupakan kewajiban konstitusional, namun juga karena pertimbangan strategis
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang produktif,
terdidik, terampil, dan sehat. Manusia seperti ini akan menjadi modal berharga bagi
bangsa yang kuat, unggul dan berdaya saing dalam menghadapi berbagai tantangan,
baik pada lingkup nasional, regional maupun internasional.
Kita harus menunjukkan proses perbaikan kualitas manusia Indonesia secara
konsisten. Untuk itu diperlukan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis yang
memberikan jaminan akses kepada setiap rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan
hidup. Tujuannya agar kebijakan yang diambil memang bermanfaat dan ditujukan
sebesar-besarnya untuk mencapai kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, upaya
konsolidasi demokrasi harus tetap dilanjutkan, kebebasan berpendapat harus makin
dijamin dan pilar-pilar demokrasi harus makin ditegakkan yang diimbangi dengan
peningkatan kepatuhan hukum.
Indonesia berhasil melalui sebuah proses transformasi politik dari negara
otoriter menjadi sebuah negara dengan tatanan politik yang lebih demokratis.
Konsolidasi demokrasi telah berhasil dilaksanakan dengan baik melalui proses
pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun lokal. Ke depan berbagai usaha
harus dilakukan untuk membawa demokrasi prosedural ini menjadi demokrasi
substansial. Di dalam konstitusi Indonesia dengan tegas dinyatakan prinsip-prinsip
pengawasan antar kekuasaan secara timbal balik dan berimbang, konstitusi juga
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-3
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
secara tegas memuat sejumlah pasal yang berisi pengakuan terhadap hak asasi
manusia. Sebagai negara hukum yang demokratis, supremasi hukum, pemerintahan
yang bertanggung jawab, partisipatif dan terbuka, serta penghargaan terhadap hak
asasi manusia mutlak harus diwujudkan.
Indonesia saat ini telah menjadi sebuah negara dengan tata kelola
pemerintah yang lebih baik, lebih bersih dan lebih berwibawa dan bebas dari berbagai
kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Upaya ini harus terus diperkuat
untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, berwibawa dan bebas KKN serta
memberikan pelayanan publik yang baik, efisien dan murah bagi berbagai pelaku
kepentingan sehingga dihormati oleh dunia internasional.
Memperhatikan uraian di atas dan mencermati tantangan ke depan, maka
kerangka Visi Indonesia 2014 adalah :
“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
BERKEADILAN”
4.1.2 Misi Pembangunan
Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan pada periode 2004 - 2009, tentu
harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Capaian dan prestasi pembangunan di
periode 2004 - 2009 adalah salah satu modal dasar yang harus dilanjutkan untuk
meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik lagi pada periode 2010 -
2014. Pada periode 2010-2014 bangsa Indonesia harus terus berupaya keras untuk
mencapai perbaikan di bidang kesejahteraan rakyat, membangun keadilan,
penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas demokrasi
serta menjaga kesatuan dan keamanan negara.
Misi Pembangunan Indonesia 2010 - 2014 merupakan bagian awal dari proses
menuju cita-cita tersebut. Dalam menjalankan misinya, Indonesia tidak dapat
terlepas dari pengaruh kondisi regional dan pengaruh global. Krisis dan gejolak
harga pangan dan energi serta krisis ekonomi global yang terjadi sejak awal 2008
dan belum pulih sepenuhnya hingga saat ini, telah mempengaruhi kondisi dunia.
Ekonomi dunia mengalami kontraksi ekonomi pada tahun 2009 yang disebabkan
rusaknya lembaga-lembaga keuangan dunia yang pada akhirnya akan
mempengaruhi secara negatif kegiatan ekonomi riel dan perdagangan dunia. Pada
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-4
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat dunia akan mengalami penurunan, dan
target penurunan kemiskinan global pada 2015 seperti yang tertuang dalam Millenium
Development Goals (MDG) juga akan mengalami hambatan.
Meskipun pada tingkat pimpinan dunia terdapat inisiatif untuk mengatasi
krisis global, antara lain yang telah dilakukan oleh forum G-20, namun pemulihan
ekonomi global sepenuhnya masih akan memerlukan proses yang cukup panjang.
Hal ini disebabkan perbaikan kembali sektor keuangan, memperbaiki regulasi dan
pengawasan sektor keuangan, melakukan program counter cyclical melalui stimulus
fiskal dan mencegah proteksionisme dengan terus menjaga arus perdagangan antar
negara membutuhkan koordinasi yang rumit antar negara, selain juga melalui proses
politik di masing-masing negara yang tidak mudah.
Sementara itu, munculnya kesadaran kolektif global mengenai masalah
perubahan iklim (climate change) juga akan mempengaruhi strategi pembangunan di
semua negara. Setiap negara, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang
memiliki tanggung jawab yang sama meskipun dengan peran dan cara yang berbeda-
beda dalam mengatasi masalah perubahan iklim global. Wujud dari makin maraknya
kesadaran kolektif global atas dampak dari fenomena perubahan iklim adalah makin
mengemukanya strategi pembangunan ekonomi yang harus menempatkan kesadaran
akan daya dukung lingkungan alam pada prioritas yang tinggi. Bila hal tersebut tidak
dilakukan, rangkaian bencana alam akibat ulah manusia dan dampak industrialisasi
akan makin sering terjadi dan dapat membahayakan umat manusia sendiri.
Upaya Indonesia untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pada periode 2010-
2014 masih akan dibayangi oleh kondisi krisis ekonomi global dan agenda perubahan
iklim (climate change) tersebut. Indonesia memiliki potensi untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3%-6,8% pada periode 2010-2014 dengan asumsi
perekonomian global tidak akan mengalami pemburukan dalam periode 2010, stabilitas
sektor keuangan dunia sudah pulih, serta harga komoditas pangan dan energi
menyesuaikan secara bertahap dan tidak mengalami gejolak tajam.
Indonesia memiliki potensi geografi yang strategis yang ditopang oleh sumber
daya alam yang memadai, warisan luhur budaya yang kuat, dan sumber daya manusia
yang besar dan mendapat pendidikan makin baik dari waktu ke waktu. Dalam lima belas
tahun mendatang, komposisi penduduk usia produktif masih akan meningkat, yang
berarti menjadi tantangan dan sekaligus kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan
investasi sumber daya manusia yang bermutu dan berkesinambungan untuk
menciptakan bangsa yang memiliki daya saing yang makin tinggi.
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-5
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
Bangsa Indonesia saat ini menjadi model transisi demokrasi dunia yang
sebelumnya diragukan keberhasilannya akibat kompleksitas dan heterogenitasnya.
Proses desentralisasi sistem pemerintahan yang telah dijalankan dari waktu ke waktu
telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Demokrasi dan
desentralisasi adalah suatu kombinasi yang kompatibel dan dapat menjadi kekuatan
yang dahsyat dalam tatanan ekonomi dan politik global. Untuk mewujudkannya
diperlukan upaya yang konsisten secara terus-menerus untuk membangun lembaga
pemerintahan yang kompeten, bersih, dan dapat dipercaya melalui proses reformasi
yang konsisten.
4.1.3 Isu-Isu Strategis Nasional
Isu strategis berkaitan erat dengan misi pembangunan 2010 - 2014 sebagai
rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014, yaitu
terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Misi pemerintah dalam
periode 2010 - 2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera,
aman dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan
demokratis. Pencapaian misi tersebut tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan
lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2010 - 2014 yang mempengaruhinya.
Paling tidak terdapat 6 isu strategis utama yang dirumuskan secara eksplisit
dalam RPJM Nasional yang berkaitan dengan rencana pembangunan Kabupaten Bengkalis
lima tahun ke depan.
Pertama, optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan dimana
selama ini nilai tambah komoditas unggulan dalam tingkat yang rendah. Disamping
itu rendahnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah menjadi isu
penting karena pariwisata dapat menjadi sektor unggulan yang dapat memberi
sumbangan besar dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat;
Kedua, keterbatasan sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan
ekonomi lokal. Belum terpenuhinya permintaan energi listrik wilayah yang terus
tumbuh menjadi hambatan bagi laju pertumbuhan investasi yang pada gilirannya
menyebabkan stagnasi perkembangan industri manufaktur dan industri jasa;
Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penanggulangan
kemiskinan. Strategi pengembangan difokuskan pada upaya meningkatkan akses
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-6
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
pendidikan dasar, menengah dan tinggi, memperluas jangkauan pelayanan
kesehatan khususnya kepada rumah tangga miskin, meningkatkan akses pelatihan
keterampilan kerja, meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan
dengan menjangkau sasaran rumah tangga miskin.
Keempat, kualitas birokrasi dan tata kelola. Strategi pengembangan difokuskan
pada meningkatkan kualitas legislasi dengan prioritas; penataan Daerah Otonom
dan Otonomi Khusus, pembinaan dan fasilitasi dana perimbangan, pembinaan
administrasi anggaran daerah, pembinaan dan fasilitasi pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah, pembinaan administrasi pejabat negara di daerah
dan DPRD, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian serta pendidikan
dan pelatihan bidang pemerintahan dan politik.
Kelima, pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil.
Tingginya potensi penyelundupan dikawasan perbatasan, termasuk perdagangan
sumber daya alam ilegal ke negara tetangga sebagai akibat kesenjangan
kesejahteraan dengan negara tetangga di kawasan perbatasan;
Keenam, kerawanan bencana dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
hidup. Tingginya frekuensi bencana alam terkait kondisi geologi dan terkait
perbuatan manusia seperti banjir, longsor, kebakaran hutan menjadi isu serius
baik dalam kaitan dengan tingkat kesejahteraan rakyat maupun dalam kaitan
dengan pergaulan antar wilayah.
Ketujuh, Strategi pembangunan spasial nasional, adalah mengembangkan enam
koridor ekonomi nasional, yang tersebar dari pulau sumatera, Jawa, hingga ke
bahagian Timur Indonesia, khusus untuk Pulau sumatera, salah satu wilayah yang
masuk dalam pembangunan koridor ekonomi nasional adalah poros Pekanbaru -
Duri – Dumai - Rupat. Rancang bangun pengembangan koridor ekonomi nasional
tersebut akan berfokus kepada penyedian infrastruktur jalan, pengembangan
kawasan ekonomi (kawasan industri dan infrastruktur pendukungnya). Pembangun
infrstruktur ekonomi tersebut akan diikuti dengan penyiapan paket regulasi khusus
yang berlaku di kawasan ekonomi khusus, seperti Kawasan Ekonomi Khusus
Pariwisata Nasional (KEK) Pulau Rupat dan KEK Dumai. Perencanaan jangka
menengah nasional tersebut akan berimplikasi positif terhadap pembangun di Riau
umumnya dan Kabupaten Bengkalis khususnya, oleh karena itu rencana
pembangunan Kabupaten Bengkalis kedepan seyogyanya disesuaikan dengan arah
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-7
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
kebijakan pembangunan nasional agar terjadi sinergitas yang pada akhirnya akan
mendorong akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
4.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH
PROVINSI RIAU
4.2.1 Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Riau
Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau 2005-2025 (sesuai UU
Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025) merupakan
kristalisasi komitmen dan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat. Riau sebagai
mana dinyatakan dalam Visi Riau 2020 sesuai Perda No. 36 Tahun 2001 yang relevan
untuk melandasi pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025, yakni "
Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan kebudayaan
Melayu dalam lingkungan masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan
Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2010"
Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Riau maka Kepala Daerah menyusun Visi Antara pembangunan jangka
menengah lima tahunan kedua yang ditetapkan sebagai Visi Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009-2014 yaitu "Terwujudnya
Pembangunan Ekonomi yang Mapan dan Pengembangan Budaya Melayu secara
Proposional melalui Kesiapan Infrakstruktur dan Peningkatan Pembangunan
Pendidikan dalam Masyarakat yang Agamis"
a. Pembangunan ekonomi yang mapan merupakan kondisi perekonomian dalam
berbagai sektor sudah berjalan dengan baik atau tidak mudah dipengaruhi oleh
fluktuasi dan pekembangan perekonomian yang datang dari luar sehingga
terwujudnya Propinsi Riau sebagai pusat perekonomian yang memiliki
kawasan terbesar, unggul serta mampu bersaing dan berpengaruh dalam
seluruh kegiatan ekonomi, perdagangan, dan lalu lintas barang dan jasa.
Kemapanan ekonomi ini terletak pada sistem perekonomian yang berbasis
kerakyatan.
b. Pengembangan Budaya Melayu secara proposional merupakan upaya terus-
menerus untuk menggali dan menerapkan nilai-nilai budaya Melayu sebagai
jati diri dan menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam
karsa dan karya pembangunan di Provinsi Riau.
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-8
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
c. Kesiapan Infrastruktur merupakan tersedianya prasarana dasar yang mendukung
lancarnya arus barang, jasa, orang, dan informasi antara masyarakat dengan
pemerintah serta pelaku ekonomi lainnya. Kesiapan infrakstruktur bertujuan
untuk memajukan dan mengembangkan seluruh potensi daerah sehingga
memiliki daya saing yang tinggi dan kapasitas daerah yang kuat untuk
kemakmuran rakyat.
d. Peningkatan Pembangunan Pendidikan merupakan upaya terus-menerus
mempersiapkan sumber daya manusia di Provinsi Riau agar memiliki
kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis
iman dan takwa. Upaya peningkatan tersebut dilakukan dengan
meningkatkan mutu, pemerataan, dan keadilan dalam memperoleh
kesempatan pendidikan bagi semua penduduk melalui penyelenggaraan
pendidikan yang responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan pembangunan.
e. Masyarakat yang Agamis merupakan kondisi kehidupan masyarakat yang
mengamalkan ajaran agama secara konsisten untuk terwujudnya suasana
kehidupan yang harmonis, sejahtera, lahir dan batin.
Misi Pembangunan jangka menengah Provinsi Riau Tahun 2009-2014 adalah sebagai
berikut :
a. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang profesional dan bermoral
melalui keteladanan pemimpin dan aparat.
b. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai kelanjutan
pengentasan kebodohan.
c. Memperkuat keseimbangan pembangunan antar-wilayah sebagai
kelanjutan pembangunan infrakstruktur.
d. Meningkatkan pembangunan perekonomian berbasis potensi sumber daya
daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi
dan UKM sebagai kelanjutan pengentasan kemiskinan.
e. Meningkatkan penanaman modal untuk mendukung pertumbuhan dan
pembangunan perekonomian yang mapan.
f. Meningkatkan peran masyarakat dan kelembagaan di pedesaan dalam
pembangunan.
g. Mewujudkan budaya melayu menjadi payung kebudayaan daerah dan alat
pemersatu berbagai budaya yang ada di Provinsi Riau.
h. Meningkatkan kualitas lingkungan dan perlindungan lingkungan.
i. Meningkatkan kemampuan penanganan permasalahan regional dan global
secara terpadu dan berkesinambungan.
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-9
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
4.2.2 Isu-Isu Strategis Pembangunan Provinsi Riau
Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Riau di atas, perlu memperhatikan
beberapa isu strategis yang harus direspons dalam kebijakan pembangunan
Provinsi Riau.
Pertama, kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia melalui pendidikan dengan perhatian utama pada pelayanan dasar
pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang dapat mendorong
Link and Match antara dunia pendidikan dengan pasar kerja. Disamping
meningkatkan kuantitas pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
melalui perbaikan layanan, peningkatan penyediaan sarana/prasarana
kesehatan serta peningkatan penyediaan dan peningkatan kopetensi tenaga
medis di rumah sakit , Puskesmas dan Pos pelayanan Kesehatan di pedesaan
dan lain-lain perlu dilakukan. Sedangkan berkenaan dengan ketenagakerjaan
lebih ditekankan pada upaya pendekatan keterampilan kerja dan mendorong
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta penguatan iman
dan Taqwa (IMTAQ) melalui pendekatan keagamaan baik dalam bentuk
jenjang pendidikan formal maupun informal (dakwah), pengajian dll;
Kedua, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Pendekatan utama dilakukan melalui penguatan asset ekonomi baik melalui
perlindungan/jaminan sosial ekonomi masyarakat, penguatan asset produktif
serta kredit usaha rakyat yang diperlukan dengan perluasan jaringan pasar,
penguasaan teknologi dan pemberdayaan koperasi serta UKM dalam
menunjang pengembangan Agribisnis dan Agroindustri;
Ketiga, penyediaan infrakstruktur dalam upaya mendukung peningkatan
Investasi, pemerataan pembangunan dan pelayanan kebutuhan masyarakat di
wilayah perkotaan, pedesaan, pedalaman, wilayah pesisir, daerah kepulauan,
perbatasan, daerah aliran sungai serta penguatan Kawasan Andalan yaitu
pusat kegiatan nasional (PKN) pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat
kegiatan lokal dalam bentuk infrakstruktur jalan/jembatan, air bersih, listrik,
perhubungan darat, laut dan udara , perumahan dan lain-lain.
Keempat, melaksanakan revitalisasi pertanian melalui kerjasama daerah
antar Provinsi dan Kabupaten/Kota se-provinsi Riau dengan sasaran pokok
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-10
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
mengembangkan agribisnis sistem terpadu, penggunaan teknologi tepat guna,
serta reinventing manajemen permodalan yang diimplementasikan dalam
program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) untuk mencapai swasembada
pangan dan atau mengurangi ketergantungan pangan dari luar provinsi Riau.
Kemudian melakukan agribisnis peternakan, budidaya perikanan dan agribisnis
perkebunan yang diarahkan untuk pengembangan perkebunan dan revitalisasi
kebun tua;
Kelima, Peningkatan investasi dunia usaha melalui regulasi perizinan seperti
pelayanan satu atap (one stop-service), complain board, penguatan promosi
investasi, serta dukungan pelayanan infrakstruktur guna mendorong
pertumbahan ekonomi baik dalam upaya berkembangnya kawasan industri,
kawasan ekonomi khusus, perdagangan dan sebagainya, yang berpengaruh
pada peluang dan kesempatan kerja serta bermuara pada peningkatan
pendapatan masyarakat;
Keenam, pelaksanaan PON XVII Tahun 2012 dengan mempersiapkan sarana,
prasarana fisik serta pembinaan atlet. PON XVIII yang akan dilaksanakan di
sejumlah tempat di Provinsi Riau dengan capaian target sukses yakni (1)
sukses pelaksanaan dan prestasi; (2) sukses penguatan ekonomi masyarakat;
dan (3) sukses menggalakan wisata ;
Ketujuh, tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (Good
Governance dan Clean Government) dalam rangka memberikan pelayanan maksimal
kepada masyarakat; penegakan dan perlindungan Hukum dan Ham, mendukung dan
melanjutkan upaya pelaksanaan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi,
penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan kondisi rukun
antar umat beragama, peningkatan kinerja aparatur, baik dalam upaya
mendorong peningkatan produktivitas kerja, disiplin dan ethos kerja serta
memperkuat upaya terciptanya aparatur pemerintah yang baik, berwibawa dan
akuntabel;
Kedelapan, mewujudkan Kebudayaan Melayu sebagai akar jati diri masyarakat
Riau serta sebagi payung negeri untuk mempersatukan budaya lainnya yang
ada di Provinsi Riau. Pengembangan dan pelestarian menempatkan Provinsi Riau
sebagai pusat bahasa dan dokumentasi melayu, serta pusat pendidikan melayu
yang diaktualisasikan melalui lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakan
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-11
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
lainnya melalui pembinaan simbol-simbol, pranata, pewarisan yang
diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat;
Kesembilan, optimalisasi pengembangan potensi pariwisata. Arah
kebijakannya adalah membangun objek-objek wisata unggulan di setiap
Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dan menyelenggarakan event-event
pariwisata bertaraf nasional dan internasional;
Kesepuluh, pembangunan pedesaan yang diarahkan untuk mengimplementasikan
otonomi desa secara bertahap dengan membuat peraturan sebagai payung
hukum (Peraturan Gubenur dan Peraturan Daerah), pemberdayaan masyarakat
perdesaan dalam upaya mengurus asset dan mengembangkan diri secara
mandiri. Arahan kebijakan di sini adalah mewujudkan penyelenggaraan desa
yang demokratis, transparan, akuntabel dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui kemandirian lembaga pemerintah desa, lembaga adat dan
lembaga lainnya disamping upaya penguatan infrakstruktur pedesaan yaitu
infrakstruktur jalan desa, air bersih pedesaan, listrik desa dan rumah sederhana
layak huni dan sebagainya;
Kesebelas, pelestarian lingkungan hidup dengan memantapkan sistem
koordinasi, sosialisasi dan penegakan hukum serta melaksanakan
pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan pada aktivitas
penanganan banjir, masalah kebakaran, pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup serta pelestarian lingkungan hidup baik melalui
rehabilitasi maupun konservasi lahan kritis, gambut, hutan suaka margasatwa
dan sebagainya.
4.3 ISU STRATEGIS RPJP KABUPATEN BENGKALIS (2005-2025)
4.3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah
Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Bengkalis saat ini, tantangan yang
dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta memperhitungkan modal dasar dan
potensi yang dimiliki oleh Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Bengkalis,
serta amanat pembangunan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, maka
visi Pembangunan Kabupaten Bengkalis yang hendak diwujudkan pada tahun
2025 mendatang adalah : "Menjadi Salah Satu Pusat Perdagangan di Asia
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-12
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
Tenggara, Dengan Dukungan Industri yang Kuat dan Sumber Daya Manusia Yang
Unggul, Guna Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Makmur".
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka akan ditempuh
melalui misi pembangunan daerah sebagai berikut:
1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas; Sumber daya
manusia yang berkualitas merupakan hal yang utama agar
pembangunan Kabupaten Bengkalis dapat dikelola secara lebih baik lagi.
Dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, maka
kemampuan mentransformasikan, memanfaatkan dan
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan dapat
terlaksana untuk memacu pembangunan daerah. Kualitas sumber manusia
yang diharapkan adalah sumber daya manusia disamping memiliki kualitas
intelektual dalam bidang penguasaan dan pengaplikasian ilmu
pengetahuan dan teknologi juga meningkatkan kualitas sumber daya
manusia yang memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, yakni
keimanan dan ketaqwaan yang tinggi serta berjati diri sebagai
"Orang Melayu";
2. Mewujudkan daya saing daerah; Sebagai kabupaten yang memiliki keunggulan
komperatif dan keunggulan kompetitif dari sisi letak, kekayaan sumber daya
alam, kondisi topografi dan geomorfologi daerah, maka perekonomian
daerah dikembangkan dan diperkuat dengan berbasis pada potensi dan
keunggulan daerah yang ada serta pada kekuatan ekonomi rakyat,
meningkatkan pengelolaan dan pemanfatan kekayaan sumberdaya alam
secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip-prinsip
keberlanjutan (sustainable), membangun dan mengembangkan
infrakstruktur yang maju agar dapat diakses dan mengakses secara merata
ke seluruh wilayah;
3. Mewujudkan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang
demokratis berlandaskan hukum; Menjadikan suasana kehidupan
masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis, responsif,
akuntabel, dan demokratis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang
terkandung dalam falsafah Pancasila dan konstitusi negara dalam koridor
negara Kesatuan Republik Indonesia, semakin berkembang dari
mantapnya eksistensi kelembagaan politik, sosial kemasyarakatan dan
kebudayaan sebagai upaya untuk mewujudkan dan mengembangkan
"kearifan lokal", semakin dinamis dan berkembangnya komunikasi dan
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-13
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan dan
mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin
berkembang dan mapannya suasana kehidupan yang menjunjung hukum
dan perwujudan penegakan hukum yang adil, konsisten, menjunjung tinggi
hak-hak azasi manusia, serta tanpa diskriminasi.
4. Mewujudkan peran penting daerah pada tingkat regional, nasional
dan internasional; Mengingat letaknya yang sangat strategis di jalur
Selat Malaka, adalah bagaimana mewujudkan Kabupaten Bengkalis
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kenegaraan atau
sistem politik, sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran
regional, nasional dan internasional, sehingga perlu semakin
dimantapkan identitas dan integritas yang dapat menjadikan
kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat Kabupaten Bengkalis,
mendorong, meningkatkan dan mengembangkan kemitraan yang sejajar dan
saling menguntungkan di berbagai bidang dengan berbagai pihak di dalam
maupun di luar daerah pada skala regional, nasional dan
internasional;
5. Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral, beretika dan
berbudaya; Menciptakan keadaan kondusif yang memungkinkan
berkembangnya seluruh aktivitas Masyarakat dan pemerintah pada
berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial budaya, dan polit ik;
sebagai daerah yang pada awalnya memiliki t ingkat heterogenitas
namun telah melebur dalam satu nilai kultural yang dijunjung secara
bersama yakni Melayu, maka harmonisasi dalam kehidupan masyarakat
yang telah terwujud harus dapat dipertahankan terus dan dikembangkan agar
mampu menjadi filter yang handal untuk menangkal masuknya nilai-
nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan
mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat
pada kondisi yang maju, sejahtera dan makmur.
4.3.2. Isu-Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis
Dalam rumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Bengkalis periode 2005 - 2025 termuat isu-isu starategis yang harus
diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan yang terumuskan dalam RPJMD.
Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-14
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
Pertama, pengembangan sumber daya manusia yang diarahkan pada
peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan
pendapatan;
Kedua, peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat
perekonomian daerah dengan berbasis ekonomi rakyat dan potensi
sumberdaya alam yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan
kompetitif, percepatan pembangunan infrastruktur sehingga tersedia jaringan
infrakstruktur yang handal di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis, dan
peningkatan kemampuan aparatur;
Ketiga, penataan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan
pemerintahan yang demokratis dengan menyelenggarakan penegakkan
hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dan
pembangunan budaya polit ik;
Keempat, mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang memiliki peran
penting di lingkungan regional, nasional dan internasional, dengan
mengembangkan kerjasama regional, nasional, internasional,
pengembangan wilaya perbatasan dan meningkatkan investasi dari luar,
Kelima, pembentukan suasana aman, damai, dan harmonis yang
bermoral, beretika dan berbudaya, dengan mengembangkan sistem
keamanan dan ketertiban masyarakat, dan pengembangan nilai-nilai
Budaya Melayu.
4 .4. ISU STRATEGIS RPJMD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN
2005-2010
4.4.1. Visi dan Misi Pembangunan
Mencermati perkembangan global dan regional yang terkait dengan analisis Geo
Ekonomi, Geo politik, dan Geo Strategi, maka visi pembangunan daerah
Kabupaten Bengkalis adalah: Menjadi Salah Satu Pusat Perdagangan di Asia
Tenggara, Dengan Dukungan Industri Yang Kuat dan Sumber Daya Manusia Yang
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-15
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
Unggul, Guna Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera dan Makmur Pada Tahun
2020".
Untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita sesuai dengan visi di atas,
maka misi pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis adalah:
1. Mengembangkan infrakstruktur perkotaan dan perdesaan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, agar memiliki kemampuan dan
daya saing yang tinggi.
3. Mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya alam baik yang ada di daratan
maupun lautan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan tetap
memperhatikan aspek kesinambungan dan kelestarian lingkungan.
4. Mengembangkan daerah pantai, pesisir dan pulau-pulau secara terpadu
untuk membuka isolasi daerah dan mengembangkan potensi sumber daya
alamnya melalui pembangunan prasarana dan sarana yang memadai.
5. Mengembangkan secara berkelanjutan nilai-nilai agama untuk mewujudkan
kehidupan yang tertib dan tentram di tengah-tengah masyarakat dengan
dilandasi pengalaman ajaran agama oleh masyarakatnya.
6. Menggali, memelihara, mengaktualisasikan dan mengapresiasikan nilai-nilai
budaya Melayu guna terwujudnya suasana yang kondusif bagi
penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.
7. Pengembangan potensi industri dan perdagangan melalui perluasan jangkauan
dan aksesbilitas ke kantong-kantong produksi dan pemasaran.
4.4.2. Isu-Isu Strategis
Isu strategis Kabupaten Bengkalis 2005 - 2010 meliputi peningkatan dan
pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, optimalisasi
pengembangan sumber daya alam, mengembangkan dan meningkatkan
pembangunan serta memperkecil kesenjangan antar wilayah, penciptaan suasana
kehidupan masyarakat yang kondusif, mengembangkan kehidupan beragama yang
kondusif, menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan, dan menjaga dan
mengendalikan kualitas lingkungan:
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-16
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
Pertama, meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang bermutu
dan berdaya saing tinggi melalui perluasan dan peningkatan aksesibilitas pada
sumber palayanan dasar masyarakat ;
Kedua, memberdayakan, mengembangkan dan memajukan perekonomian rakyat
yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan serta dapat mewujudkan
perekonomian daerah yang tangguh berbasis pada potensi dan sumberdaya yang
tersedia;
Ketiga, mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan secara efisien dan
efektif potensi sumberdaya alam yang ada di wilayah daratan, pesisir dan
kelautan untuk memperkuat struktur perekonomian daerah dan meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang berada di sekitarnya;
Keempat, mengatasi dam memperkecil kesenjangan antar wilayah guna
mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam pembangunan dengan
mengembangkan infrakstruktur guna mendukung percepatan peningkatan
kesejahteraan dan peningkatan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan
standar pelayanan minimal ;
Kelima, memelihara, meningkatkan dan mengembangkan suasana yang
kondusif bagi berkembangnya aktifitas sosial kemasyarakatan, ekonomi,
politik, dan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan;
Keenam, memelihara, meningkatkan dan mengembangkan suasana kehidupan
beragama yang rukun dan harmonis melalui peningkatan kualitas iman dan
taqwa;
Ketujuh, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam menggali dan
mengelola sumber-sumber keuangan daerah agar efisien dan efektif dan;
Kedelapan, menjaga dan mengendalikan kualitas lingkungan untuk
mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-17
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
4.5 ISU STRATEGIS RPJMD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010-2015
4.5.1 Isu dan Masalah Kesehatan
Berdasarkan hasil pemantauan kinerja/mutu kesehatan dan indikator kesehatan dari
Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan tahun 2010, ada beberapa isu strategis
kesehatan yang menjadi permaslahan dan kebutuhan kesehatan di kabupaten
Bengkalis. Isu tersebut antara lain:
‐ Belum optimalnya perencanaan pengadaan dan pendayagunaan SDM kesehatan
sesuai kebutuhan. Hal ini terlihat dari jumlah tenaga kesehatan yang ada belum
memenuhi kebutuhan daerah (dilihat dari indikator rasio kecukupan tenaga
kesehatan dan jumlah penduduk) serta pendistribusian tenaga kesehatan yang
belum merata di setiap kecamatan. Beberapa data yang mendukung antara lain.
Tabel 4.1 : Rasio Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Bengkalis
INDIKATOR SATUAN Baseline (2010)
Terget IS 2010
Rasio Jumlah Dokter per 100.000 penduduk
Orang 6
40
Rasio Jumlah Dokter spesialis per 100.000 penduduk
Orang 2
6
Rasio Jumlah Sarjana Kesehatan Masyarakat Per 100.000 penduduk
Orang 3
49
Rasio Jumlah Dokter Gigi Per 100.000 penduduk
Orang 3
11
Rasio Jumlah Bidan Per 100.000 penduduk
Orang 24
100
Rasio Jumlah Perawat Per 100.000 penduduk
Orang 23
117
Rasio Jumlah Ahli Gizi Per 100.000 penduduk
Orang 3
22
Rasio Jumlah Sanitarian Per 100.000 penduduk
Orang 1 40
Rasio Jumlah Apoteker Per 100.000 penduduk
Orang 0,3 10
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2010
‐ Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan medik
spesialistik. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya kesanggupan pelayanan
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-18
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
kesehatan dasar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,
khususunya bagi puskesmas yang berada di daerah terpencil. Selanjutnya juga
tingkat pemanfaatan (utilisasi) dan fungsionalisasi pelayanan rujukan/RSUD
(spesialistik) belum memenuhi target yang ideal, baik RSUD Bengkalis maupun
RSUD Duri. Beberapa data yang mendukung antara lain:
Tabel 4.2: Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Bengkalis
INDIKATOR KINERJA
SATUAN Baseline (2010)
Target IS 2010
Utilisasi rate RSUD Bengkalis:
‐ BOR ‐ NDR
‐ GDR ‐ ALoS
% Orang/ 1000 penderita keluar
Orang/ 1000 penderita keluar
hari
48 <25
<40
4
60-90 <25
<40 7-9
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2010.
‐ Belum optimalnya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat terhadap aspek
kesehatan, hal ini terlihat dari masih kurangnya secara kualitas bentuk/jenis
kegiatan yang berbasis masyarakat (UKBM) serta upaya-upaya pemberdayaan
terhadap masalah kesehatan yang berujung kepada terbentuknya perilaku sehat
masyarakat. Beberapa data yang mendukung antara lain:
Gambar 4.1 Persentase Tingkat Kemandirian Posyandu
54,77
28,64
14,91
1,680
10
20
30
40
50
60
PratamaMadyaPurnamaMandiri
Sumber:Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2010.
‐ Belum memadainya pembiayaan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dan
memecahkan persolan kesehatan masyarakat, terutama untuk pelayanan
promotif dan preventif.
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-19
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
Hal ini terlihat dari masih rendahnya proporsi anggaran sektor kesehatan
baik dari penerimaan APBN, APBD maupun sumber dana untuk kesehatan
lainnya. Dari pembiayaan kesehatan tersebut, proporsi untuk pelayanan promotif
dan preventif pun belum proporsional. (kesimpulan profil kesehatan Kabupaten
Bengkalis: ”Keterbatasan Dana Pemerintah merupakan kendala utama
Pencapaian Derajat Kesehatan yang Optimal, untuk itu perlu meningkatkan
Peran Sektor Swasta khususnya dalam Upaya yang bersifat Kuratif
(Penyembuhan) dan Rehabilitatif (Pemulihan)
Strategi yang dirumuskan untuk mengatasi permasalahan kesehatan utama di atas
antara lain:
Peningkatan kualitas manajemen kesehatan;
Penggerakan dan memberdayakan masyarakat terhadap aspek kesehatan;
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
Peningkatan pembiayaan kesehatan;
Berdasarkan isu strategis dan strategi di atas maka kebijakan prioritas yang
dirumuskan untuk aspek kesehatan di kabupaten Bengkalis antara lain adalah:
‐ Meningkatkan perencanaan pengadaan dan pendayagunaan SDM kesehatan sesuai
kebutuhan serta terciptanya SDM yang berkualitas dan beretika (memiliki
professional behavior yang baik);
‐ Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan medik
spesialistik;
‐ Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan
upaya kesehatan, pemenuhan kebutuhan dan kesinambungan pelayanan
kesehatan;
‐ Menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kapasitas dan
aksesabilitas kesehatan;
‐ Meningkatkan pelayanan kesehatan komprehensif terhadap penyakit menular
(berbasis lingkungan dan perilaku) dan penyakit bersumber binatang;
‐ Merumuskan kebijakan pembiayaan kesehatan dan jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakat /sosial;
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-20
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
4.5.2. Isu dan Masalah Infrastruktur
Aksesibilitas perhubungan jalan dan jembatan
Ketersediaan akses jalan dan jembatan yang menjadi penghubung antar kota,
kecamatan, kelurahan dan desa dengan kualitas yang baik merupakan harapan
masyarakat dari pembangunan daerah yang baik. Akses jalan dan jembatan dengan
kualitas yang baik secara nyata merupakan indikator utama yang paling terlihat dan
dirasakan oleh masyarakat. Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang
menghubungkan antar daerah dalam kabupaten selain mempererat hubungan
kemasyarakatan, membuka isolasi daerah terpencil dan akses pelayanan masyarakat
dan pemerintahan, juga menunjang pembangunan perekonomian masyarakat dan
daerah itu sendiri. Selain itu tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan juga
menjadi daya tarik investor untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Pembangunan jalan dan jembatan di kabupaten Bengkalis hingga saat ini
masih berlanjut. Jalan-jalan yang telah dibangun dengan kualitas yang memadai lebih
terfokus pada daerah perkotaan. Selain itu, sebagian besar jalan yang ada (total
panjang jalan yang ada 1.139 km) sekitar 34,17% merupakan jalan tanah dan
perkerasan kerikil, sisanya merupakan jalan aspal dan semenisasi/beton yakni
65,83% dengan kondisi baik dan rusak berat. Oleh karena itu, untuk mendukung
strategi pembangunan, pelayanan masyarakat dan pengembangan ekonomi
masyarakat dan daerah, perlu melaksanakan program-program kegiatan yang
menyangkut aksesibilitas perhubungan antara lain:
a. Pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi prioritas-prioritas pembangunan
sebagai berikut:
• Pembangunan jalan poros Rupat-Rupat Utara.
• Pembangunan jalan lingkar Pulau Bengkalis.
• Pembangunan jalan pendukung kawasan pariwisata Selat Baru.
• Pembangunan jalan lingkar Pulau Rupat.
• Pembangunan jalan pendukung kawasan ekonomi khusus pariwisata Rupat
Utara.
• Pembangunan jalan poros Bukit Batu – Duri.
• Pembangunan jalan lingkar Kota Duri.
• Pembangunan jalan lingkar Kecamatan Siak Kecil.
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-21
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
• Pembangunan jalan pendukung kawasan eco-tourism Tujuh Tasik di Kec. Siak
Kecil dan Kec. Pinggir.
• Pembangunan Jalan Poros Kecamatan Pinggir.
• Pembangunan jalan pendukung kawasan Sumatera Central Park di Duri.
• Pembangunan jalan alternatif pesisir Kecamatan Bukit Batu.
• Pembangunan jalan lingkar Kecamatan Bukit Batu (Buruk Bakul - Siak Kecil)
sebagai pendukung Kawasan Industri Buruk Bakul.
• Pembangunan Jembatan pada jalan-jalan poros, lingkar dan jalan pendukung
lainnya.
b. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan untuk mempertahankan
dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan yang sudah terbangun.
c. Program pembangunan dan implementasi sistem informasi / data base jalan dan
jembatan.
d. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.
Pengendalian Banjir Secara Sistematis dan Terpadu
Wilayah kabupaten Bengkalis termasuk dalam wilayah dataran rendah dengan
ketinggian dari permukaan laut rata-rata 2 hingga 10 meter yang rentan dengan
bahaya banjir. Oleh karena itu pengendalian bahaya banjir menjadi isu yang penting.
Infrastruktur yang berkaitan dengan pengendalian masalah banjir perlu terus
ditingkatkan seperti pembangunan saluran drainse dan gorong-gorong serta
pemeliharaannya. Disamping itu, teknis pembangunan saluran drainase perlu ditinjau
ulang seperti ketepatan elevasi dan dimensi. Beberapa pembangunan saluran drainase
yang berlangsung pada saat ini dilaksanakan dengan elevasi yang kurang tepat
dimana beberapa bagian saluran drainase jalan lebih tinggi dari muka jalan dan sering
meluap saat musim hujan. Oleh karena itu, perencanaan, pembangunan dan
pengawasan konstruksi saluran drainase perlu perhatikan agar tepat sasaran.
Selain akibat limpahan air permukaan, banjir di bagian pesisir wilayah
kabupaten Bengkalis juga disebabkan oleh air pasang laut yang sering disebut
”pasang keling”. Untuk itu perlu dilakukan kajian mendetail untuk pembangunan
infrastruktur penanganan masalah banjir seperti penggunaan tanggul banjir,
pengerukan/normalisasi sungai melalui program pengendalian banjir.
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-22
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
Pengendalian Abrasi
Sebagian besar wilayah kabupaten Bengkalis terdiri dari pulau-pulau dan
wilayah pesisir. Sebagai konsekwensinya sering terjadi abrasi wilayah pantai akibat
gelombang laut, untuk itu diperlukan kebijakan dan penanganan secara sistematis dan
berkelanjutan. Daerah yang mengalami abrasi dengan tingkat kerusakan tinggi
terdapat di bagian utara dan timur pulau Bengkalis seperti desa Meskom, Muntai dan
Teluk Pambang. Selain itu juga di daerah pesisir timur kecamatan Bukit Batu seperti di
desa Sepahat dan Tenggayun. Di pulau Rupat juga mengalami abrasi yang kuat
seperti di desa Kadur, Terkul dan kelurahan Batu Panjang. Laju abrasi pertahun
mencapai 6 hingga 7 M. Daerah-daerah ini berhadapan dengan selat Malaka yang
memiliki karakteristik arus gelombang laut yang kuat.
Akibat dari abrasi di daerah tersebut sudah meresahkan masyarakat seperti
hilangnya lahan perkebunan kelapa dan halaman rumah masyarakat. Oleh karena itu
perlu dilaksanakan pembangunan penahan abrasi seperti turap atau talud bronjong,
pemecah gelombang dan rehabilitasi bangunan-bangunan penahan abrasi yang telah
ada.
Meningkatkan Ketersediaan Air Bersih dan Pengelolaan Air Limbah
Persoalan air bersih di Kabupaten Bengkalis merupakan persoalan lama yang
belum terselesaikan dengan baik. Hingga saat ini masyarakat secara umum lebih
mengandalkan air bersih dari tadah hujan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor
antara lain; sulitnya mendapatkan sumber air baku yang memadai dan pengolahan
sumber air baku yang ada secara ekonomis.
PDAM kabupaten Bengkalis telah secara bertahap mengupayakan penyediaan
pelayanan air bersih yang hingga saat ini masih belum direkomendasikan sebagai
sumber air minum. Untuk itu peningkatan ketersediaan air bersih perlu dilaksanakan
Program penyediaan dan pengelolaan air baku dan Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum terutama untuk pulau Bengkalis, Duri, Sungai Pakning dan
Rupat.
Disamping air bersih, hal-hal yang menyangkut pengelolaan air limbah perlu
diupayakan terutama untuk daerah yang diperuntukkan sebagai kawasan industri,
perumahan dan pariwisata. Hal ini dilaksanakan dengan program pengembangan
pengelolaan air limbah secara baik agar tidak mengganggu lingkungan hidup.
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-23
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan
Wilayah Kabupaten Bengkalis yang secara geografis terpisah-pisah antara
daratan dan pulau-pulau membuat masalah berkenaan dengan perhubungan menjadi
krusial. Sistem perhubungan yang baik menjamin sinergi dan percepatan
pembangunan antara daerah kepulauan dan daratan Sumatera. Hingga saat ini
terdapat beberapa sarana perhubungan yang telah terbangun, antara lain yang utama
adalah penyeberangan ro-ro Sungai Pakning - Bengkalis dan penyeberangan ro-ro
Dumai - Tanjung Kapal. Program-program penting dalam peningkatan sarana dan
prasarana perhubungan untuk Kabupaten Bengkalis antara lain;
a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
• Studi tentang Pembangunan dermaga kontainer sebagai sarana pendukung
daerah industri Buruk Bakul.
b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas lalu lintas angkutan
jalan (LLAJ).
c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
• Optimalisasi pelabuhan penyeberangan Ro-Ro Sei. Pakning – Air Putih.
d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
• Revitalisasi dan Pengelolaan Terminal AKAP di Duri (masih belum berfungsi).
• Peningkatan fasilitas penyeberangan ro-ro Rupat – Dumai.
e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Desa dan Antar Pedesaan
Salah satu arah pembangunan kabupaten Bengkalis adalah penguatan
pembangunan di tingkat pedesaan. Hal ini menjadi isu utama pembangunan karena
terkait erat dengan program pengentasan kemiskinan di mana penduduk miskin
banyak tinggal di pedesaan, sehingga peningkatan dan percepatan pembangunan
infrastruktur di desa diharapkan dapat membantu mempercepat pengentasan
kemiskinan. Selain itu, produk-produk pertanian dan perkebunan berasal dari daerah
pedesaan, karena itu peningkatan infrastruktur antar desa juga berarti peningkatan
bagi produksi pertanian dan perkebunan.
Pemerintah kabupaten Bengkalis dalam hal ini akan melaksanakan
pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan desa dan antar pedesaan.
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-24
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
Mempersiapkan infrastruktur daerah cepat tumbuh dan strategis
Pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis secara spasial dibagi kepada
empat wilayah, yaitu pulau Bengkalis sebagai pusat pendidikan, Kecamatan Bukit Batu
dan Kecamatan Siak kecil sebagai pusat industri dan agroindustri, pulau Rupat
sebagai pusat pariwisata dan agrobisnis serta Kecamatan Mandau dan Pinggir sebagai
wilayah kota transit dan agroindustri. Empat wilayah ini memiliki daerah yang cepat
tumbuh dan strategis sehingga memiliki persoalan tersendiri yang menyangkut
kecepatan pertumbuhan penduduk dan ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur
terutama untuk pelayanan kebutuhan jumlah penduduk yang relatif besar menjadi
perhatian tersendiri.
Kota Duri merupakan kawasan cepat tumbuh dan strategis yang mesti
mendapat perhatian khusus. Persoalan yang mengemuka di kota ini antara lain adalah
keberadaan pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat di kota Duri yang kurang
representatif. Perlu dipikirkan untuk merevitalisasi pasar ini dan mencarikan alternatif
lain untuk melayani kebutuhan masyarakat akan pasar. Selain itu kondisi drainase
perkotaan yang kurang baik sering menyebabkan banjir di tengah-tengah kota Duri.
Akibatnya banyak kegiatan perekonomian dan aktifitas masyarakat lainnya menjadi
terhambat, sementara itu tingginya aktivitas masyarakat dan kegiatan perekonomian
di kota Duri ditambah dengan jumlah penduduk yang cukup besar, maka penanganan
sampah perkotaan menjadi masalah serius. Kesan kotor dan kumuh yang hinggap
pada kota Duri selama ini harus bisa diubah dengan meningkatkan program
pengelolaan kebersihan kota. Pengelolaan ruang terbuka hijau dan taman kota adalah
kebutuhan lain yang harus dipenuhi untuk mendukung kawasan Mandau dan Pinggir
ini menjadi Sumatera Central Park.
Kawasan cepat tumbuh dan strategis lainnya seperti daerah industri Buruk
Bakul dan kawasan ekowisata di Pulau Rupat masih minim infrastruktur jalan, air
bersih, dan energi listrik. Karena itu, penyediaan infrastruktur utama ini menjadi
keharusan pada tahap awal pengembangan daerah-daerah tersebut.
Peningkatan pelayanan kelistrikan masyarakat
Pelayanan kelistrikan di kabupaten Bengkalis saat ini mayoritas pada
lingkungan perkotaan dengan suplai yang masih belum mencukupi kebutuhan aktual.
Suplai listrik Kabupaten Bengkalis saat ini sebagian dari PLN dan sebagian disediakan
pemerintah daerah melalui BUMD dengan total suplai listrik saat ini sebesar 16.05
MW. Sedangkan perkiraan total kebutuhan listrik saat ini mencapai 38 MW. Untuk kota
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-25
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
Duri dan Kecamatan Pinggir disuplai dari jaringan interkoneksi listrik dari pembangkit
di Sumatera, sedangkan daerah lain khususnya di pedesaan, banyak disuplai oleh
listrik pedesaan yang operasionalnya kurang efisien. Menurut catatan dinas
pertambangan dan energi kabupaten Bengkalis tahun 2010, sebanyak lebih kurang
26.000 keluarga (22.08% dari total jumlah keluarga belum menikmati layanan listrik).
Disamping itu, antrian permohonan sambungan listrik mencapai lebih kurang 10.000
pelanggan. Dari data-data ini dapat dicermati bahwa kabupaten Bengkalis masih
sangat kekurangan energi listrik.
Untuk realisasi pelayanan masyarakat, suplai kelistrikan perlu ditingkatkan
terlebih lagi untuk mendukung arah program-program strategis pemerintah hingga
2015 nantinya. Permasalahan kelistrikan di kabupaten Bengkalis adalah sangat
kurangnya daya listrik akibat kurangnya pembangkit listrik. Sementara suplai dari
interkoneksi sangat tidak mencukupi. Oleh karena itu, fokus peningkatan kelistrikan di
kabupaten Bengkalis adalah pembangunan pembangkit listrik sebagai penghasil energi
listrik. Selain itu, pembangunan jaringan tegangan menengah sebagai penghantar
listrik ke wilayah yang membutuhkan listrik perlu dilanjutkan, terutama untuk wilayah
yang belum memiliki jaringan.
Dalam rangka penyediaan pelayanan listrik di Kabupaten Bengkalis diperlukan
program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan yang mencakup sub-sub
program seperti:
• Rehabilitasi dan revitalisasi fasilitas pembangkit listrik yang ada;
• Pembangunan Pembangkit Listrik di Duri 2 x 45 MW dan 2 x 40 MW di Pinggir;
• Pembangunan pembangkit listrik di Buruk Bakul 2x30 MW;
• Pengembangan jaringan interkoneksi bawah laut untuk sambungan dari daratan
Sumatera ke Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis;
• Pembangunan pembangkit listrik di Rupat 2x20 MW untuk pelayanan energi
listrik pada kawasan pariwisata dan agribisnis Rupat;
• Pembangunan pembangkit listrik 4 x 10 MW di Bengkalis untuk pelayanan Pusat
Pendidikan Nasional dan Cyber City di Bengkalis;
• Pengkajian dan pengembangan daerah percontohan energi alternatif (angin di
Rupat, surya di Duri dan Bengkalis);
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-26
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
Peningkatan Upaya Konservasi Sumber Daya Air
Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Di
kabupaten Bengkalis, lingkungan alam sebagian besar berkaitan dengan perairan atau
sumber daya air. Permasalahan kelestarian sumber daya air yang memadai sebagai
sumber air bersih atau sumber air untuk irigasi pertanian guna menunjang program
pembangunan di bidang agroindustri merupakan persoalan penting sehingga program
pembangunan ke arah upaya konservasi sumber daya air perlu ditetapkan.
Selain itu, kondisi tanah di Kabupaten Bengkalis yang didominasi oleh tanah
rawa dan gambut membutuhkan konservasi sumber daya air yang serius. Jika ini tidak
dilakukan, maka kerawanan bencana seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan
lahan gambut akan terus terjadi. Hal ini telah terbukti pada beberapa tahun
belakangan ini, kebakaran lahan selalu terjadi ketika hujan tidak turun dalam jangka
waktu yang cukup lama. Sifat alamiah tanah gambut yang selalu dalam keadaan
basah harus terus dijaga melalui upaya konservasi sumber daya air sehingga
keseimbangan alam tercapai dan tidak mengundang bencana yang lebih besar.
Meningkatkan upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang
berkelanjutan
Disamping kelestarian sumber daya air, upaya pengelolaan dan perlindungan
lingkungan hidup secara umum juga perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan
gangguan pada kualitas kehidupan masyarakat. Isu lingkungan penting yang terjadi di
Kabupaten Bengkalis khususnya di daerah cepat tumbuh adalah pengelolaan
persampahan. Sebagai contoh, masalah sampah di kota Duri sempat menuai
keresahan masyarakat dan perlu penanganan yang serius. Isu lingkungan lainnya juga
sering menjadi perhatian dimasyarakat seperti pencemaran lingkungan, kebakaran
hutan yang terjadi hampir setiap tahun, polusi, kerusakan ekosistem pesisir dan laut,
minimnya fasilitas taman kota yang memadai dan sebagainya. Oleh karena itu,
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup perlu direncanakan secara terpadu
untuk menunjang program strategis pemerintah secara spasial serta meningkatkan
kualitas hidup masyarakat. Program-program pengelolaan dan perlindungan
lingkungan hidup yang perlu diperhatikan untuk kabupaten Bengkalis dapat dijabarkan
sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-27
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;
e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup;
f. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
g. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan
Konservasi Laut dan Hutan;
h. Program Pengendalian Kebakaran Hutan;
i. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut;
j. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
k. Program Penataan Keindahan Kota
Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungannya
Pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis terus meningkat setiap
tahunnya dengan angka pertumbuhan yang cenderung meningkat. Jumlah ini belum
termasuk para pendatang yang menetap dalam waktu lama dan tidak tercatat pada
data kependudukan Kabupaten Bengkalis seperti para pekerja industri dilingkungan
perusahaan atau lainnya. Oleh karena itu, pengembangan perumahan dengan
lingkungan yang sehat dan aman perlu ditingkatkan.
Upaya penciptaan lingkungan perumahan yang sehat erat kaitannya dengan
program preventif kesehatan masyarakat. Penanganan kebersihan lingkungan adalah
langkah awal yang sangat strategis untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat
yang bersifat preventif. Penanganan lingkungan perumahan yang sehat yang memiliki
drainase yang baik, ketersediaan air bersih, penyaluran limbah domestik yang tertata,
serta pengaturan lingkungan lainnya menjadi program strategis.
Disamping itu, untuk beberapa perumahan dan lingkungan perumahan yang
ada khususnya di desa-desa atau yang berdekatan dengan wilayah pesisir sering
terancam bahaya bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan juga abrasi.
Peningkatan kesiagaan pencegahan bahaya-bahaya di lingkungan perumahan tersebut
serta program perbaikan perumahan yang terkena bencana perlu dipersiapkan.
Sebagai kelengkapan untuk lingkungan perumahan, pengembangan dan pengelolaan
areal pemakaman merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dan perlu dipersiapkan
dan diatur dengan baik.
Penataan dan Pengendalian tata ruang daerah
Tata ruang daerah merupakan acuan untuk lokasi pelaksanaan pembangunan.
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-28
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
Oleh karena itu ketepatan rasionalitas rencana tata ruang yang bersinergi dengan tata
ruang wilayah di tingkat propinsi maupun nasional perlu diperhatikan. Beberapa
program pembangunan di Kabupaten Bengkalis sebelum ini sering terhambat karena
berbenturan dengan peruntukan ruang wilayah yang ditetapkan di tingkat nasional
seperti wilayah hutan lindung, konservasi alam, bahkan wilayah HTI atau perkebunan.
Untuk itu, perencanaan dan pemanfaatan tata ruang perlu dikaji dengan lebih akurat
untuk mendukung kelancaran program pembangunan selanjutnya. Disamping itu,
permasalahan tapal batas juga menjadi isu yang berkembang saat ini, dimana
kejelasan tapal batas antar kecamatan, kabupaten dan dengan wilayah HTI belum
tuntas dan sering berujung pada konflik horizontal. Pengendalian wilayah perbatasan
ini perlu dilaksanakan secara tuntas, dan pengembangan sistem informasi dan data
mengenai tata ruang perlu dilakukan sehingga kasus-kasus yang muncul mengenai
masalah tata ruang dapat diselesaikan secara cepat tanpa adanya konflik yang
berkelanjutan.
Peningkatan pelayanan sistem administrasi pertanahan
Untuk melaksanakan suatu pembangunan fisik, pemerintah terlebih dahulu
melaksanakan proses pembebasan kepemilikan lahan atau tanah dari masyarakat.
Proses pembebasan lahan ini sering kali menjadi penghambat kelancaran proses
pembangunan. Kelemahan selama ini adalah tidak tersedianya data kepemilikan lahan
yang jelas dan dibeberapa tempat terjadi tumpang tindih. Oleh karena itu,
pengembangan sistem pendaftaran tanah, pengendalian dan penataan kepemilikan
dan pemanfaatan lahan sangat diperlukan agar penyelesaian proses pembebasan
lahan sebagai langkah awal proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa melalui
proses hukum. Hal ini juga bermanfaat bagi masyarakat karena status kepemilikan
lahan menjadi lebih jelas dan kuat disisi hukum.
Peningkatan kualitas perencanaan daerah
Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan,
diperlukan perencanaan yang detail dan matang. Sering kali terlihat dengan jelas
pembangunan-pembangunan sebelum ini tidak tepat sasaran dan tanpa perencanaan
yang matang sehingga menyebabkan pembangunan yang telah dilaksanakan
terbengkalai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana yang diharapkan, hal ini tentu
menimbulkan kerugian dana yang tidak sedikit. Untuk pembangunan kabupaten
Bengkalis lima tahun ke depan perencanaan-perencanaan yang mendetail menjadi
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-29
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
pilar utama agar arahan dan prioritas pembangunan menjadi akurat dan hasil dari
program pembangunan sesuai dengan harapan dan dapat dinikmati oleh masyarakat
kabupaten Bengkalis. Untuk hal ini, program-program yang berkaitan dengan
perencanaan pembangunan kabupaten Bengkalis lima tahun ke depan perlu
dilaksanakan seperti:
a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah;
c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
d. Program Perencanaan Sosial Budaya;
e. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
f. Program kerjasama pembangunan;
g. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
4.5.3 Isu Dan Masalah Perekonomian
Tingginya Tingkat Kemiskinan
Di balik kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) dan besarnya APBD yang
dimiliki Kabupaten Bengkalis ternyata juga menyimpan kemiskinan pada
masyarakatnya. Berdasarkan data tahun 2006, jumlah rumah tangga miskin
(RTM) di Kabupaten Bengkalis tercatat sebanyak 89 ribu rumah tangga
(sekitar 11,57%), menurun menjadi 80 ribu rumah tangga (10,69%) pada
tahun 2007 dan di akhir tahun 2008 semakin rendah menjadi 69 ribu rumah
tangga (8,94%). Keadaan di atas merupakan gambaran kemiskinan yang
masih merupakan permasalahan pokok bagi daerah-daerah di Provinsi Riau
yang kaya.
Setelah terjadi pemisahan Kabupaten Meranti, jumlah rumah tangga
miskin tahun 2009 menurun menjadi hanya 26.372 rumah tangga dan di tahun
2010 hanya sebanyak 22.399 rumah tangga (4,48% dari total Riau).
Penurunan tersebut sekitar 15,07% lebih baik dibandingkan dengan kondisi di
Provinsi Riau turun dari 527.490 rumah tangga di tahun 2009 menjadi 500.260
rumah tangga pada tahun 2010 atau turun sekitar 5,16%.
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-30
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
Kemandirian Keuangan Daerah
Negara berkembang seperti Indonesia menganggap belanja pemerintah
masih memiliki peran yang cukup besar pada pembangunan. Sesungguhnya,
belanja pemerintah tidak saja dapat dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan
pemerintah, namun dapat digunakan untuk memicu kapasitas inovatif
masyarakat terutama para pemasok kebutuhan pemerintah.
Penerimaan keuangan terbesar Kabupaten Bengkalis tahun 2009 dari
Sisa Anggaran Tahun Lalu mencapai Rp. 1,818 triliun (51,37%), Dana
Perimbangan sebesar Rp. 1,528 trilyun (43,19 %), dan dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebesar Rp. 138,345 milyar (3,91%). Hal ini menggambarkan
rendahnya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bengkalis, karena masih
menjadikan dana perimbangan sebagai sumber utama penerimaan. Dilihat dari
struktur dana perimbangan Kabupaten Bengkalis tahun 2009, komponen
utamanya adalah bagi hasil bukan pajak yang diperoleh dari eksploitasi SDA
yang ada di Kabupaten Bengkalis, yaitu komoditi minyak mentah dan gas serta
produk olahannya yang mencapai 80.09%.
Belum Optimalnya Kinerja BUMD
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Laksamana Jaya terus
mendapat suntikan dana APBD Kabupaten Bengkalis. Namun binvestasi
tersebut belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
Berdasarkan laporan APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2009, kontribusi BUMD
hanya 5,15 persen terhadap penerimaan PAD. Suntikan dana dari APBD tidak
banyak membantu kinerja BUMD, bahkan BUMD yang ada (PT Bumi Laksamana
Jaya) menimbun kewajiban sebesar Rp. 20 milyar, termasuk denda pajak dan
hutang kepada pihak ketiga. Beberapa usaha yang di percayakan
pengelolaannya kepada PT. BLJ juga tidak memberikan kontribusi maksimal.
Tingginya Pengangguran
Penduduk tahun 2009 sebanyak 484.757 orang. Dari total pengangguran
atau pencari kerja (pencaker) sebanyak 223.166 orang yang tercatat
sepanjang tahun 2009, baru sekitar 157.418 orang yang mendapatkan
pekerjaan tetap.
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-31
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
Lemahnya Koperasi Dan UMKM
Koperasi dan UMKM merupakan kelompok penghela potensial bagi
Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu agenda penguatannya perlu mengacu
kepada prinsip modernisasi, baik secara individual maupun secara kolektif
berlandaskan rumpun usaha spesifik. Untuk lebih meningkatkan daya saing
daerah, pembangunan usaha yang selama ini bersifat sektoral, perlu
disempurnakan dengan landasan (platform) pendekatan rumpun yang bersifat
multi-pihak yang saling terhubung.
Tujuan pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah menumbuhkan dan
mengembangkan kemampuan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah
menjadi usaha yang tangguh dan mandiri: dengan meningkatkan peran
koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah,
penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi,
dan pengentasan kemiskinan.
Lebih dari Rp 235 milyar dana yang disalurkan lewat dana bergulir bagi
koperasi, hanya sekitar Rp.100 juta lebih yang kembali, atau 0,05 persen. Hal
ini menunjukkan lemahnya pengelolaan dan SDM pengelola. Untuk itu,
pendidikan dengan muatan kewirausahaan perlu diberikan dengan lebih
terorganisasi dan terarah. Kewirausahaan ini dimaksudkan untuk mewujudkan
keberdayaan dan kemandirian.
4.5.4 Isu Dan Masalah Pendidikan
Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan
1. Belum tercapainya ketuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun secara merata terutama
di daerah sulit dan terpencil;
2. Belum idealnya APK dan APM untuk kelompok umur 16 – 18 tahun terutama di
daerah sulit dan terpencil;
3. Masih rendahnya APK dan APM kelompok umur perguruan tinggi (19 – 23
tahun);
4. Masih besarnya kesenjangan antara partisipasi pendidikan di setiap jenjang
pendidikan antar kecamatan;
5. Masih belum idealnya ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang
perluasan akses pendidikan untuk semua jenjang;
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-32
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
6. Masih relatif rendahnya angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs
ke SMA/SMK/MA;
7. Masih belum tercapainya angka ideal bagi perbandingan antar jenjang sekolah
(TK terhadap SD/MI; SD/MI terhadap SMP/MTs dan SMP/MTs terhadap
SMA/SMK/MA;
8. Masih relatif rendahnya angka pertisipasi sekolah;
Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan
1. Masih relatif besarnya kesenjangan mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan
antar kecamatan;
2. Masih besarnya persentase guru yang belum memenuhi standar kualifikasi yang
sudah ditentukan (S1);
3. Masih besarnya persentase guru yang mengajarkan mata pelajaran yang tidak
sesuai dengan bidang keahliannya (ijazahnya) di tingkat SMP, MTs, SMA, SMK,
dan MA;
4. Masih belum meratanya distribusi guru antar daerah pada semua jenjang dan
jenis pendidikan;
5. Masih relatif besarnya angka ketidaklulusan dan angka putus sekolah (drop-out)
di sekolah-sekolah yang berada di daerah sulit dan terpencil;
6. Belum dimanfaatkannya secara optimal ICT dalam pembelajaran;
7. Masih relatif rendahnya persentase guru yang memperoleh sertifikasi;
8. Masih belum idealnya prolehan rata-rata nilai Ujian Nasional pada jenjang
SMP/MTs dan SMA/SMK/MA;
9. Masih belum terpetakannya standar kompetensi guru untuk semua mata
pelajaran pada semua jenjang pendidikan;
10. Masih relatif rendahnya persentase kesetersediaan fasilitas sekolah dan fasilitas
penunjang pendidikan;
11. Masih rendahnya rasio buku dan siswa;
12. Masih rendahnya persentase SMK yang melaksanakan sistem ganda;
13. Masih rendahnya angka lulusan SMK yang terserap oleh dunia kerja;
Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik
1. Belum dimanfaatkannya ICT dalam pengelolaan data pendidikan dan pemberian
pelayanan;
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-33
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
2. Belum tersusunnya data-base pendidikan;
3. Belum diimplimentasikannya Manajemen Berbasis Sekolah secara utuh di
sekolah-sekolah;
4. Belum terwujudnya good governance dan pelayaan prima dalam manajemen
pendidikan;
5. Belum efektifnya sistem kepengawasan kependidikan;
6. Belum tertatanya dengan baik manajemen aset pendidikan;
7. Relatif masih rendahnya angka koefisien efisiensi pendidikan;
8. Rekrutmen dan penempatan tenaga/staf di lingkungan Dinas Pendidikan belum
sepenuhnya mengacu pada konsep “the right man in the right place”
4.5.5 Isu dan Masalah Birokrasi serta Kepemerintahan Yang Baik dan
Bersih
Salah satu isu yang mengemuka dewasa ini adalah mengembangkan dan
menjalankan sistem pemerintahan yang baik dan bersih, yang dijalankan secara bijak,
transparan dan bertanggungjawab (akuntabel). Bentuk dan model Kepemerintahan
yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek
administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari rule government
menjadi good governance. Membangun good governance bukan semata-mata masalah
memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah
persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam good governance tidak lagi pemerintah,
tetapi juga citizen, masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan
dalam governance, masyarakat bangsa.
Efektivitas dan efisiensi penerapan good governance dapat dilakukan melalui
sinergi manajemen sektor publik, sektor swasta dan masyarakat yang saling
berinteraksi dan berkoordinasi. Pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan
politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan
pendapatan, sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi
dan politik.
Telah disadari bahwa kebijakan yang kondusif merupakan prasyarat
berhasilnya agenda pembangunan. Namun fakta menunjukkan bahwa masih banyak
kelemahan di bidang ini, antara lain dapat dirasakan dengan masih terdapatnya
regulasi yang menghambat, belum terdapat koherensi kebijakan pada tataran
pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah sebagai kelompok yang diberi
mandat dan perangkat kewenangan dapat lebih berperan untuk memacu kegiatan
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-34
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
ekonomi dan inovasi dengan instrumen pengadaan pemerintah.
Pemetaan sumber daya manusia sebagai potensi pembangunan Kabupaten
Bengkalis perlu dilakukan dengan menerapkan sistem informasi kependudukan,
dengan segala atribut. Berdasarkan pemetaan potensi sumber daya manusia yang
akurat ini diharapkan akan dapat dirumuskan kebijakan perencanaan pembangunan
yang tepat. Agenda penting dalam tahap ini adalah pembangunan sistem informasi
tata ruang untuk melengkapi sistem informasi kependudukan yang telah diuraikan di
atas. Sistem informasi tersebut, merupakan bagian dari suatu sistem basis data
pembangunan daerah yang dipelihara secara kontinyu untuk mendukung proses
pengambilan keputusan. Kemangkusan implementasi agenda ini membutuhkan
komitmen dari semua pemangku kepentingan.
Dalam rangka percepatan pembangunan, pemerintah daerah dan masyarakat
membentuk lembaga-lembaga pelayanan dalam berbagai bidang. Lembaga pelatihan,
penyuluhan, layanan sosial merupakan sebagian dari lembaga-lembaga dimaksud.
Interaksi lembaga pelayanan dengan masyarakat perlu ditingkatkan dengan memberi
penekanan agar anggota masyarakat dapat mengaksesnya. Anggota masyarakat
didorong untuk membentuk dan memperkuat kelompok minat dan atau profesi agar
terjadi interaksi yang lebih terstruktur antarkelompok pelaku. Kondisi ini akan
memacu tumbuhnya kapasitas inovatif yang menghasilkan nilai tambah.
4.5.6 Isu dan Masalah Implementasi Otonomi Desa
Salah satu program strategis yang telah digulirkan baik oleh pemerintah
pusat maupun pemerintah Provinsi Riau adalah pelaksanaan otonomi desa,
pemerintah telah membuat aturan yang terkait dengan kebijakan tersebut
antara lain pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa yang
memuat aturan tentang implementasi otonomi desa. Kedua Undang-undang
tersebut mengamanatkan perlunya desentralisasi kewenangan dan keuangan
kepada desa. Namun dalam perjalannya, baik pemerintah provinsi maupun
pemerintah kabupaten belum mengimplementasi kebijakan otonomi desa
secara maksimal, itu terlihat dari beberapa hal, seperti (1) belum adanya tata
aturan yang dapat dipakai sebagai dasar legalitas implementasi kebijakan
otonomi desa, (2) belum adanya pemberian sebahagian kewenangan keuangan
yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten kepada desa, serta (3) hak-hak
keuangan desa belum diberikan secara utuh oleh pemerintah kabupaten,
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-35
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
Ke depan dalam perencanaan pembangunan daerah, otonomi desa akan
menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan
memberikan hak-hak keuangan desa serta membagi kewenangan kepada desa.
4.5.7 Isu dan Masalah Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Salah satu masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan saat
ini adalah keseimbangan alam dan ekosistem sebagai dampak dari pembangunan,
Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda yaitu sebagai modal
pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa
lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air
secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan
manusia. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan
sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam
menipis.
Dengan menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini
apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan
pada tiga ancaman yaitu krisis pangan, krisis air dan krisis energi. Ketiga krisis itu
menjadi tantangan jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan
dampak buruk bagi kehidupan masyarakat.
Bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dengan menggunakan lahan hutan
akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air.
Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat dan
memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan
menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air waduk dan sungai
pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian.
Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan perlu dipadukan dengan
penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah untuk menjamin
kelestarian lingkungan hidup termasuk memulihkan lingkungan yang terlanjur rusak.
Program pembangunan bertujuan agar alam dengan sumber dayanya dapat terus
menerus mampu mendukung kegiatan manusia di dalamnya. Oleh karena itu dalam
pembangunan data base juga harus mengakomodasi kebutuhan akan sistem informasi
sumber daya alam (SDA). Dengan sistem informasi ini maka kebijakan dan
implementasi pendayagunaan SDA secara lestari dapat terwujud.
Dalam Pengelolaan sumber daya air misalnya, pembangunan diarahkan untuk
menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-36
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
tangkapan air dan keberadaan air tanah, mewujudkan keseimbangan antara pasokan
dan kebutuhan melalui pendekatan demand management yang ditujukan untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan
supply management yang ditujukan untuk meningkatan kapasitas dan keandalan
pasokan air, serta memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan
keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
4.5.8 Isu dan Masalah Pangan, Air dan Energi
Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang relatif pesat
menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal itu disebabkan
oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya,
rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, dan menurunnya kondisi
jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Selain itu. praktik pertanian konvensional
mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan sistem produksi
pertanian.
Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan
menghadapi tantangan. Oleh karena itu upaya meningkatkan pasokan air baku yang
ditempuh melalui pengembangan prasarana penampung air yang dapat dikelola
bersama masyarakat perlu dilakukan. Selain itu pengembangan sarana dan
prasarana pengendali daya rusak air harus mampu mengantisipasi perkembangan
daerah-daerah permukiman dan industri baru. Pengelolaan jaringan irigasi belum
diselenggarakan dengan mengutamakan peran masyarakat petani melalui dukungan
penuh dari pemerintah dan pihak pengguna air irigasi. Peningkatan kemampuan
kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumber daya air harus terus
dikembangkan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu
(integrated water resources management). Upaya mempertahankan kondisi kualitas
air yang ada serta pemulihan terhadap kualitas air yang telah tercemar diwujudkan
melalui pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi. Akses
terhadap air minum yang juga menyangkut masalah lingkungan termasuk dalam
agenda prioritas tahap ini.
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-37
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-38
Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam
kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk
tingkat rumah tangga. Hal ini perlu didukung kebijakan pengendalian penggunaan
lahan.
Peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan
stabilitas ketahanan sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan,
pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan,
berkelanjutan, optimal dan terpadu. Sementara itu, kelangkaan ketersediaan energi
tak terbarukan juga terus terjadi karena pola konsumsi energi masih menunjukkan
ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan. Tantangan utama dalam
penyediaan energi adalah mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan
meningkatkan energi terbarukan seperti biogas, biomassa, panas bumi (geothermal).
energi matahari, arus laut, dan tenaga angin. Masyarakat mulai mengambil peran
dalam lingkungan dan inisiasi pemanfaatan energi terbarukan, antara lain melalui
kajian pemanfaatan bio-energi, panas bumi, dan tenaga surya untuk kelistrikan
sebagai upaya mengatasi kelangkaan ketersediaan energi.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
BBBAAABBB VVV VVVIIISSSIII,,, MMMIIISSSIII,,, TTTUUUJJJUUUAAANNN DDDAAANNN SSSAAASSSAAARRRAAANNN
5.1. VISI
Visi pembangunan Kabupaten Bengkalis sebagai rumusan umum mengenai
keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima)
tahun kedua 2010 - 2015 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Kabupaten
Bengkalis Tahun 2005 - 2025 dirumuskan sebagai berikut:
”TERCAPAINYA MASYARAKAT YANG UNGGUL, SEJAHTERA, MANDIRI DAN
BERTAQWA DENGAN MEWUJUDKAN KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI
SALAH SATU DAERAH OTONOM TERBAIK DI INDONESIA TAHUN 2015”
Secara spesifik, penjabaran dari visi ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Masyarakat dan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah seluruh lapisan masyarakat
dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berada di wilayah Kabupaten
Bengkalis;
2. Masyarakat Kabupaten Bengkalis yang unggul, ditandai dengan tingginya derajat
pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat yang prima serta
masyarakat yang memiliki daya saing yang tinggi.
3. Masyarakat yang sejahtera ditandai dengan adanya kemajuan, peningkatan
pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. kondisi tersebut
diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita, Angka Kemiskinan,
Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Crime Index.
4. Kabupaten Bengkalis yang mandiri ditandai dengan peningkatan kapasitas
penalaran dan fisik manusia yang diukur berdasarkan perubahan Indeks
Pembangunan Manusia (Human Development Index), yang mencakup; Tingkat
Pendidikan Penduduk, Tingkat Partisipasi Sekolah, Daya Serap Lembaga
Pendidikan Formal, Usia Harapan Hidup Penduduk, Lama Hari Sakit Penduduk,
Status Gizi Balita, Tingkat Kematian Bayi dan Ibu Hamil dan Nisbah Sarana
Kesehatan per Penduduk, serta tingkat ketersediaan infrastruktur.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
5. Bertaqwa, Kabupaten Bengkalis yang religius ditandai dengan adanya kemajuan
dan peningkatan dalam kehidupan beragama, dimana Islam yang merupakan
agama mayoritas di wilayah ini dijadikan landasan norma kemasyarakatan untuk
diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan dan
menjaga kerukunan hidup dengan umat beragama lain. Peningkatan aspek
batiniah dilaksanakan dengan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan
pembangunan daerah dan semakin mantapnya keimanan dan ketaqwaan
masyarakat. Hal ini dapat diukur dengan berkurangnya tingkat kejahatan pada
masyarakat dalam berbagai bentuk, terciptanya keamanan dan ketertiban
masyarakat, dan terciptanya situasi kondusif untuk penyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat;
5.2. MISI
Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bengkalis dirumuskan sebagai
berikut :
1. Meningkatkan kualitas SDM terutama pembangunan sektor pendidikan, kesehatan,
kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan.
2. Menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan,
perekonomian perdesaan serta kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan.
3. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat serta meningkatkan
investasi dan UMKM dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang
terbarukan.
4. Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan prasarana jalan,
jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan
lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
5. Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam
sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance).
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-2
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
5.3. TUJUAN DAN SASARAN
5.5.1 Tujuan dan Sasaran Misi I : Meningkatkan Kualitas SDM Terutama
Pembangunan Sektor Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan Dan
Ketenagakerjaan.
Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran Misi I
NO TUJUAN / SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
I.1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat
1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat
1. Angka melek huruf %
2.
Angka partisipasi kasar % - TK/PAUD - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C - PLB 3. Angka partisipasi murni % - TK/PAUD - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA - PLB 4. Angka partisipasi sekolah % - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA 5. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Angka - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA 6. Rasio guru terhadap murid Angka - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA
7. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Angka - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA
8.
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) %
9. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik %
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-3
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
TUJUAN / NO INDIKATOR KINERJA SATUAN SASARAN
10.
Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik %
11. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 12. Angka Putus Sekolah (APS) % - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA 13. Angka Kelulusan (AL) % - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA
14.
Angka Melanjutkan (AM) dari TK/PAUD/Usia Sekolah ke SD/MI %
15. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs % 16. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % 17. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % 2. Meningkatnya
pemahaman akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
1. Jumlah grup kesenian Jumlah 2. Jumlah gedung kesenian Jumlah 3. Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah 4. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah 5. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan % 3. Tumbuhnya minat
baca masyarakat 1. Jumlah perpustakaan Jumlah
2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Jumlah 3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah 4. Pengelolaan arsip secara baku % 5. Peningkatan SDM pengelola kearsipan Jumlah I.2. Meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya
akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat
1. Angka kelangsungan hidup bayi Angka 2. Angka usia harapan hidup Tahun 3. Persentase balita gizi buruk % 4. Rasio posyandu per satuan balita Angka 5. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Angka 6. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Angka 7. Rasio dokter per satuan penduduk - Dokter umum Angka
- Dokter spesialis Angka - Dokter gigi Angka 8. Rasio tenaga medis per satuan penduduk - Bidan Angka - Perawat Angka - Apotoker Angka - Ahli gizi Angka
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-4
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
TUJUAN / NO INDIKATOR KINERJA SATUAN SASARAN
- Kesmas Angka
- Sanitarian Angka 5. Meningkatnya
kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana
1. Rata-rata jumlah anak per keluarga Angka 2. Rasio akseptor KB % 3. Cakupan peserta KB aktif %
4. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Angka
6. Meningkatnya
kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak
1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 3. Rasio KDRT Angka 4. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur % 5. Partisipasi angkatan kerja perempuan % 6. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan
anak dari tindakan kekerasan %
7. Meningkatnya
cakupan layanan kesehatan masyarakat
1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani %
2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan %
3. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization
(UCI) %
4. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan %
5. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
TBC BTA %
6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
%
7. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat
miskin %
8. Cakupan kunjungan bayi % 9. Cakupan puskesmas % 10. Cakupan pembantu puskesmas % I.3. Meningkatkan
layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
8. Tercapainya
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah
1. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk % 2. Rasio bayi berakte kelahiran % 3. Rasio pasangan berakte nikah % 4. Kepemilikan KTP Jumlah 5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk %
6. Ketersediaan database kependudukan Ada/Tdk
Ada
7. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah /
Belum
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-5
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
TUJUAN / NO INDIKATOR KINERJA SATUAN SASARAN
I.4. Menurunkan angka pengangguran
9. Meningkatnya
kualitas dan produktifitas tenaga kerja
1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Angka 2. Tingkat partisipasi angkatan kerja % 3. Rasio lulusan S1/S2/S3 %
10. Meningkatnya lapangan usaha dan kesempatan kerja
1. Rasio penduduk yang bekerja % 2. Angka partisipasi angkatan kerja %
3. Tingkat pengangguran terbuka %
4. Rasio ketergantungan % 5. Rasio daya serap tenaga kerja % I.5. Membentuk
generasi muda yang berkualitas
11. Meningkatnya
partisipasi generasi muda dalam pembangunan
1. Jumlah klub olah raga Angka 2. Jumlah gedung olah raga Angka 3. Jumlah organisasi pemuda Angka 4. Jumlah organisasi olahraga Angka 5. Jumlah kegiatan kepemudaan Angka 6. Jumlah kegiatan olahraga Angka 7. Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Angka 8. Lapangan olahraga Angka
5.5.2 Tujuan dan Sasaran Misi II : Menanggulangi Kemiskinan Dan
Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan, Perekonomian Perdesaan Serta
Kelompok Masyarakat Minoritas Dan Terpinggirkan.
Tabel 5.2
Tujuan dan Sasaran Misi II
NO TUJUAN / SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
II. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
1. Meningkatnya 1. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan %
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-6
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
TUJUAN / NO INDIKATOR KINERJA SATUAN SASARAN pendapatan
masyarakat 2. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat %
3. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) %
4. LPM Berprestasi % 5. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK % 6. PKK aktif % 7. Posyandu aktif % 8. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat % 9. Kemiskinan Angka
2. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial
1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Jumlah
2. PMKS yg memperoleh bantuan sosial % 3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial % II.2. Meningkatkan
kualitas dan produktifitas masyarakat dalam Mendukung Kepariwisataan
3. Meningkatnya kunjungan wisatawan
1. Kunjungan wisata Angka
5.5.3 Tujuan dan Sasaran Misi III : Mengembangkan Perekonomian Daerah
Dan Masyarakat Serta Meningkatkan Investasi Dan UMKM Dengan
Memanfaatkan Kekayaan Sumber Daya Alam Yang Terbarukan.
Tabel 5.3
Tujuan dan Sasaran Misi III
NO TUJUAN / SASARAN INDIKATOR KINERJA Satuan
III.1 Mengembangkan perekonomian daerah
1. Meningkatnya
ketahanan pangan
1. Regulasi ketahanan pangan %
2. Ketersediaan pangan utama % 3. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB % 4. Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB % 5. Cakupan bina kelompok petani %
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-7
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
TUJUAN / NO INDIKATOR KINERJA Satuan SASARAN 6. Produksi perikanan % 7. Konsumsi ikan % 8. Cakupan bina kelompok nelayan % 9. Produksi perikanan kelompok nelayan %
10. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total
desa %
11. Nilai tukar petani %
2. Meningkatnya produksi perkebunan dan kehutanan
1. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB
%
2. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis % 3. Kerusakan Kawasan Hutan % 4. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB % 3. Berkembangnya
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
1. Persentase koperasi aktif % 2. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Unit 3. Jumlah BPR/LKM Unit 4. Usaha Mikro dan Kecil %
III.2 Meningkatkan nilai investasi daerah
4. Meningkatnya
iklim investasi yang kondusif
1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Angka 2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Angka 3. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar
rupiah) %
4. Lama proses perizinan Hari 5. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Angka
5. Meningkatnya kapasitas produksi bagi industri daerah
1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB % 2. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor
Industri %
3. Pertumbuhan Industri. % 4. Cakupan bina kelompok pengrajin % 6. Meningkatnya
perdagangan dan luasnya pemasaran
1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 2. Ekspor Bersih Perdagangan
3. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-8
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
5.5.4 Tujuan dan Sasaran Misi IV : Meningkatkan Infrastruktur Daerah
Antara Lain Peningkatan Prasarana Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Energi
Listrik, Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengelolaan Lingkungan,
Penataan Ruang Dan Perumahan.
Tabel 5.4
Tujuan dan Sasaran Misi IV
NO TUJUAN / SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
IV.1 Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana wilayah serta akses inter dan antar kawasan
1. Meningkatnya
kualitas jalan dan jembatan
1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik % 2. Panjang jalan dilalui Roda 4 KM 3. Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan
pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) %
4. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) %
2. Meningkatnya
kualitas jaringan pengairan
1. Rasio Jaringan Irigasi %
2. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak
tersumbat %
3. Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
% 3. Meningkatnya
kualitas pelayanan perhubungan
1. Jumlah arus penumpang angkutan umum Angka 2. Jumlah uji kir angkutan umum Angka 3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Angka 4. Pemasangan rambu-rambu % IV.2 Meningkatkan
fasilitas pelayanan dasar
4. Meningkatnya
cakupan pelayanan kelistrikan
1. Rasio ketersediaan daya listrik % 2. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik %
5. Meningkatnya
fasilitas permukiman
1. Rumah tangga pengguna listrik % 2. Rumah tangga pengguna air bersih % 3. Rumah tangga ber-Sanitasi % 4. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Angka
5.
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Angka
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-9
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
TUJUAN / NO INDIKATOR KINERJA SATUAN SASARAN 6. Terpenuhinya
ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin
1. Rumah layak huni % 2. Lingkungan pemukiman kumuh % 3. Persentase rumah tinggal bersanitasi %
4. Rasio rumah layak huni Angka
5. Rasio permukiman layak huni Angka
6. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
IV.3 Meningkatkan
kualitas lingkungan hidup
7. Meningkatnya
pengelolaan lingkungan hidup
1. Persentase penanganan sampah % 2. Persentase penduduk berakses air minum % 3. Persentase luas permukiman yang tertata % 4. Pencemaran status mutu air %
5.
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air %
6. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal % 7. Tempat pembuangan sampah persatuan penduduk % 8. Penegakkan hukum lingkungan %
IV.4 Meningkatkan penataan ruang
8. Meningkatnya
kualitas perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfataan ruang
1. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan % 2. Persentase luas lahan bersertifikat % 4. Penyelesaian kasus tanah Negara % 5. Penyelesaian izin lokasi % 6. Persentase penduduk yang memiliki lahan %
7.
Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar %
8. Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar % 9. Ketaatan terhadap RTRW % 10. Luas wilayah produktif % 11. Luas wilayah industri % 12. Luas wilayah kebanjiran % 13. Luas wilayah kekeringan % 14. Luas wilayah perkotaan %
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-10
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
5.5.5 Tujuan dan Sasaran Misi V : Mengimplementasikan Desentralisasi
Politik, Keuangan Dan Administrasi Dalam Sistem Pemerintahan
Daerah Serta Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good
Governance).
Tabel 5.5
Tujuan dan Sasaran Misi V
NO TUJUAN / SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
V.1 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
1. Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah
Ada / Tidak
2. Jumlah penerimaan CPNS setiap tahun * Angka 3. Jumlah CPNS gol. I dan II yang mengikuti LPJ * Angka
4. Jumlah CPNS gol. III yang mengikuti LPJ * Angka 5. Jumlah PNS yang mengikuti diklat pim IV * Angka 6. Jumlah PNS yang mengikuti diklat pim III * Angka 7. Jumlah PNS yang mengikuti diklat pim II * Angka 8. Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional * Angka
V.2 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
2. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah
1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada / Tidak
2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada / Tidak
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah
ditetapkan dgn PERKADA Ada / Tidak
4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD % 5. Pertumbuhan PDRB % 6. Laju inflasi % 7. PDRB per kapita Rupiah 8. Pertumbuhan ekonomi %
9.
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB %
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-11
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
TUJUAN / NO INDIKATOR KINERJA SATUAN SASARAN 3. Meningkatnya
Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1. Jumlah temuan dalam pemerikasaan Angka 2. Jumlah pelanggaran disiplin pegawai Angka V.3 Meningkatkan
kualitas pelayanan data dan informasi
4. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi daerah
1. Sistim Informasi Manajemen Pemda Jumlah
2. Buku ”kabupaten dalam angka” Ada /
Tidak
3. Buku ”PDRB kabupaten” Ada /
Tidak 4. Jumlah surat kabar nasional/lokal Angka 5. Jumlah penyiaran radio/TV lokal Angka
6. Web site milik pemerintah daerah Ada / Tidak
V.5 Meningkatkan
Kapasitas Keuangan Daerah
5. Meningkatnya
Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Jenis, kelas, dan jumlah restoran Angka 2. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel Angka 3. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Angka V.6 Meningkatkan
Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1. Penegakkan Perda % 2. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Angka 3. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Angka
4. Cakupan patroli petugas Satpol PP Kali / 24
Jam 5. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan) di Kabupaten %
6. Angka kriminalitas %
7.
Angka kriminalitas yang tertangani %
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-12
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-13
NO TUJUAN / SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
V.7 Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana
7. Meningkatnya
Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana
1. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Angka 2. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten % 3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten %
4.
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
%
V.8 Meningkatkan
kehidupan demokrasi dan supremasi hukum
8. Meningkatnya
kualitas kehidupan demokrasi, serta penegakan hukum dan HAM
1. Jumlah LSM Jumlah 2. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Jumlah 3. Kegiatan pembinaan politik daerah Jumlah
4. Jumlah demo Jumlah
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
STRATEGI DAN KEBIJAKAN VI-1
BBBAAABBB VVVIII
SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIII DDDAAANNN KKKEEEBBBIIIJJJAAAKKKAAANNN
6.1. GRAND STRATEGI Sebagai upaya untuk lebih memberikan pedoman bagi fokus-fokus prioritas dalam melaksanakan misi guna mencapai visi telah ditetapkan grand strategy yang menyajikan program dan kegiatan yang dianggap merupakan program dan kegiatan prioritas. Grand strategy ini terdiri dari grand strategy pengembangan empat kawasan dan enam jaminan.
6.1.1. Grand Strategi Pengembangan Empat Kawasan
Guna mendukung pencapaian kelima misi disiapkan grand strategy
pengembangan empat kawasan yang terdiri dari :
1. Kawasan Pusat Pendidikan dan Agribisnis di Pulau Bengkalis;
2. Kawasan Pusat Industri, Pelabuhan dan Agroindustri di Kecamatan Bukit
Batu dan Kecamatan Siak Kecil;
3. Kawasan Pariwisata dan Agribisnis di Pulau Rupat;
4. Kawasan Kota Transit dan Petropolitan di Kecamatan Mandau dan
Kecamatan Pinggir;
Adapun strategi dan kebijakan terhadap pengembangan empat kawasan di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada matrik berikut ini :
Tabel 6.1 Strategi dan Kebijakan Empat Kawasan
NO. KAWASAN / TUJUAN / SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
I. KAWASAN I PUSAT PENDIDIKAN DAN AGRIBISNIS DI PULAU BENGKALIS I.1 TUJUAN Menjadikan Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan sebagai
salah satu Pusat Pendidikan di Sumatera serta sebagai kawasan Agribisnis.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
STRATEGI DAN KEBIJAKAN VI-2
NO. KAWASAN / TUJUAN / SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
I.2 SASARAN I.2.1 Terwujudnya Pulau Bengkalis
sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada pusat pendidikan dan kawasan agribisnis.
1. Menyiapkan sarana dan prasarana menuju Pulau Bengkalis sebagai pusat pendidikan.
1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan Pulau Bengkalis sebagai pusat pendidikan.
2. Penyiapan Fasilitas, Sarana dan
Prasarana Mendukung Terwujudnya Pulau Bengkalis Sebagai Kawasan Pusat Pendidikan
2. Memperkuat dukungan sarana dan akses permodalan bagi pengembangan agribisnis
3. Pengembangan kawasan pertanian holtikultura
4. Pengembangan usaha perikanan 5. Pengembangan akses permodalan
II. KAWASAN II PUSAT INDUSTRI, PELABUHAN DAN AGROBISNIS DI
KECAMATAN BUKIT BATU DAN KECAMATAN SIAK KECIL
II.1 TUJUAN Menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil
sebagai Kawasan Industri dan Agrobisnis II.2 SASARAN II.2.1 Terwujudnya Kecamatan Bukit
Batu dan Siak Kecil sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada kawasan industri, pelabuhan dan agribisnis.
1. Menyiapkan sarana dan prasarana menuju terwujudnya Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai kawasan industri, pelabuhan dan agribisnis.
1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai kawasan industri dan pelabuhan.
2. Penyiapan Fasilitas, Sarana dan
Prasarana Mendukung Terwujudnya Kawasan Industri dan Pelabuhan di Kecamatan Bukit Batu.
3. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian untuk mendukung terwujudnya aktivitas agroindustri.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
STRATEGI DAN KEBIJAKAN VI-3
NO. KAWASAN / TUJUAN / SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
III KAWASAN III PUSAT PARIWISATA DAN AGROBISNIS DI PULAU RUPAT III.1 TUJUAN Menjadikan Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara sebagai
Kawasan Pariwisata dengan didukung oleh Agrobisnis
III.2 SASARAN III.2.1 Terwujudnya Kecamatan
Rupat dan Kecamatan Rupat Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada kawasan pariwisata dan kawasan agribisnis.
1. Menyiapkan sarana dan prasarana menuju terwujudnya Kecamatan Rupat dan Rupat Utara sebagai kawasan pariwisata dan agribisnis.
1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Rupat dan Rupat Utara sebagai kawasan pariwisata dan agribisnis.
2. Penyiapan Fasilitas, Sarana dan
Prasarana Mendukung Terwujudnya Kawasan Pariwisata dan Agrisbisnis di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara.
IV. KAWASAN IV KOTA TRANSIT DAN PETROPOLIS DI KECAMATAN MANDAU
DAN KECAMATAN PINGGIR
IV.1 TUJUAN
Menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai Kota Transit dan Petropolis
IV.2 SASARAN IV.2.1 Terwujudnya Kecamatan
Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada Kota Transit dan Petropolis.
1. Menyiapkan sarana dan prasarana menuju terwujudnya Kecamatan Mandau dan Pinggir sebagai Kota Transit dan Petropolis.
1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan dan payung hukum bagi Kecamatan Mandau dan Pinggir sebagai Kota Transit dan Petropolis.
2. Penyiapan Fasilitas, Sarana dan
Prasarana Mendukung Terwujudnya Kota Transit dan Petropolis di Kecamatan Mandau dan Pinggir.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
6.1.2. Grand Strategi Enam Jaminan pada Masyarakat
Selain grand strategi pengembangan kawasan juga ditetapkan enam jaminan
kepada masyarakat sebagai berikut :
1. Jaminan berusaha masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
2. Jaminan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru;
3. Jaminan kesehatan dan keluarga sejahtera;
4. Jaminan akses infrastruktur dasar;
5. Jaminan pelayanan publik, pembinaan birokrasi dan kelembagaan
daerah;
6. Jaminan pemerataan dan percepatan pembangunan daerah;
Adapun strategi dan kebijakan terhadap enam jaminan kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada matrik berikut ini :
Tabel 6.2 Strategi dan Kebijakan Enam Jaminan pada Masyarakat
No. Jaminan / Tujuan / Sasaran Strategi Kebijakan
I Jaminan I : Jaminan Berusaha Masyarakat Dan Pengentasan
Kemiskinan
I.1 Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat I.2 Sasaran : I.2.1 Meningkatnya Taraf Hidup
Masyarakat 1. Peningkatan
Kemampuan Berusaha Masyarakat
1. Mengalokasikan Anggaran Usaha Ekonomi Desa
2. Sertifikasi Lahan Usaha Masyarakat Keluarga Miskin
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin
3. Redistribusi Asset Produktif
4. Raskin Gratis bagi Keluarga Miskin 5. Pembangunan Rumah Sederhana
Layak Huni
STRATEGI DAN KEBIJAKAN VI-4
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
STRATEGI DAN KEBIJAKAN VI-5
No. Jaminan / Tujuan / Sasaran Strategi Kebijakan
II. Jaminan II : Jaminan pendidikan, kualitas dan kesejahteraan guru II.1 Tujuan : Memberikan jaminan pelayanan pendidikan yang berkualitas II.2 Sasaran : II.2.1 Terlengkapinya sarana dan
prasarana pendidikan pada setiap strata pendidikan
1. Melengkapi sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan serta pembangunan strata sekolah baru
1. Melengkapi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi dan Pendidikan keagamaan.
II.2.2 Terwujudnya kurikulum muatan lokal dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi penduduk usia sekolah
2. Mengembangkan kurikulum muatan lokal dan pemerataan kesempatan pendidikan
2. Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal
3. Menyediakan dukungan dana bagi anak berprestasi dan dari keluarga miskin
II.2.2 Meningkatnya kapasitas dan kesejahteraan guru
3. Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru
4. Mengembangkan kemampuan guru
5. Memberikan insentif/tambah penghasilan
III Jaminan III : Jaminan kesehatan dan keluarga sejahtera III.1 Tujuan : Memberikan jaminan kesehatan menuju keluarga sejahtera III.2 Sasaran : III.2.1 Tersedianya Layanan
Kesehatan Standard bagi Masyarakat menuju Terwujudnya Keluarga Sejahtera
1. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Serta Kualitas Layanan Kesehatan
1. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas dan Layanan Kesehatan
2. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga medis dan paramedic
2. Pemerataan Layanan Kesehatan
3. Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat
4. Mengadakan Ambulance/Mobil Jenazah untuk setiap desa/kelurahan yang tidak memiliki fasilitas Puskesmas Rawat Inap
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
STRATEGI DAN KEBIJAKAN VI-6
No. Jaminan / Tujuan / Sasaran Strategi Kebijakan
IV Jaminan IV : Jaminan akses infrastruktur dasar IV.1 Tujuan : Menjamin tersedianya infrastruktur dasar bagi percepatan
pembangunan kawasan
IV.2 Sasaran : IV.2.1 Terpenuhinya akses
koneksitas inter dan antar kawasan
1. Pembangunan jalan penghubung inter dan antar kawasan
1. Membangun dan Meningkatkan Jalan Poros dan Jalan Lingkar
2. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung empat kawasan
2. Membangun Infrastruktur pendukung di empat Kawasan
3. Pembangunan dan pengembangan akses perhubungan
3. Pembangunan Kawasan Bandara di pulau Bengkalis dan Rupat Utara
4. Pembangunan Kawasan Pelabuhan Buruk Bakul sebagai pelabuhan peti kemas, kargo dan benda cair
V. Jaminan V : Jaminan pelayanan publik, birokrasi dan kelembagaan
daerah
V.1 Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan V.2 Sasaran : V.2.1 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik 1. Meningkatkan Kapasitas
SDM Aparatur Profesional
1. Peningkatan kualitas SDM Aparatur dan pelayanan publik yang bebas KKN
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa
VI Jaminan VI : Jaminan pemerataan dan percepatan pembangunan daerah VI.1 Tujuan : Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah VI.2 Sasaran : VI.2.1 Terarahnya Pembangunan
sesuai potensi dan kekhususan setiap wilayah
1. Menyiapkan dokumen perencanaan yang aplikatif dan aspiratif
1. Mengoptimalkan hasil pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
STRATEGI DAN KEBIJAKAN VI-7
No. Jaminan / Tujuan / Sasaran Strategi Kebijakan
2. Menyiapkan dokumen perencanaan untuk semua kegiatan fisik dan kegiatan strategis lainnya
3. Pemanfaatan dokumen perencanaan
untuk tindak lanjut penganggaran dan perencanaan pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatkan peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan
4. Optimalisasi pelaksanaan Otonomi Desa
6.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka
secara umum upaya pencapaian visi kemudian dijabarkan secara lebih global
dan sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan untuk setiap
misi sebagai berikut :
1. I: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia terutama
Pembangunan Sektor Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan
Ketenagakerjaan.
Misi
Tabel 6.3
Strategi dan Kebijakan Misi I
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
1. Meningkatnya akses
dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat
1.1 Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan
1.1.1 Meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah (Wajib Belajar 12 Tahun)
1.1.2 Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini, non formal dan luar biasa
1.1.3 Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta kapasitas manajemen pelayanan pendidikan
2. Meningkatnya
pemahaman akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
2.1 Peningkatan pemahaman akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
2.1.1 Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan dan nilai budaya lokal
3. Tumbuhnya minat baca masyarakat
3.1 Pembinaan perpustakaan dan kearsipan
3.1.1 Meningkatkan dan menumbuhkembangkan minat baca masyarakat
3.1.2 Meningkatkan fasilitas pustaka dan
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
STRATEGI DAN KEBIJAKAN VI-8
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
kearsipan 4. Meningkatnya akses
dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat
4.1 Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
4.1.1 Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan
4.1.2 Meningkatkan pembinaan pola hidup
sehat masyarakat
4.1.3 Meningkatkan kapasitas dan kualitas
sarana parsarana kesehatan 4.1.4 Memperbaiki status gizi masyarakat 4.1.5 Mengendalikan penyakit menular dan
penyakit yang bersumber binatang 5. Meningkatnya kualitas
dan jangkauan layanan keluarga berencana
5.1 Peningkatan pembinaan dan pelayanan keluarga berencana
5.1.1 Meningkatkan pembinaan, kesertaan dan kemandirian ber -KB
6. Meningkatnya kualitas
kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak
6.1 Peningkatan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak
6.1.1 Meningkatkan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak
7. Meningkatnya cakupan layanan kesehatan masyarakat
7.1 Peningkatan cakupan layanan dan fasilitas kesehatan
7.1.1 Memperluas cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin
7.1.2 Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu,
anak dan lansia 8. Tercapainya
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah
8.1 Penataan dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
8.1.1 Meningkatkan kapasitas sistem, SDM aparatur dan sarana pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
9. Meningkatnya kualitas
dan produktifitas tenaga kerja
9.1 Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
9.1.1 Merevitalisasi dan mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja
9.1.2 Melakukan pelatihan dan worskhop
ketrampilan teknis 10.
Meningkatnya lapangan usaha dan kesempatan kerja
10.1 Peningkatan kesempatan kerja
10.1.1 Melakukan perluasan lapangan usaha
11.
Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan
11.1 Peningkatan partisipasi pemuda dalam mewujudkan generasi yang sehat
11.1.1 Meningkatkan prasarana dan prestasi olahraga
11.1.2 Meningkatkan peran pemuda dalam
pencegahan penyalahgunaan narkoba
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
STRATEGI DAN KEBIJAKAN VI-9
2. II: Menanggulangi Kemiskinan dan Memberdayakan Ekonomi
Kerakyatan, Perekonomian Perdesaan serta Kelompok Masyarakat
Minoritas dan Terpinggirkan.
Misi
Tabel 6.4
Strategi dan Kebijakan Misi II
SASARAN
STRATEGI KEBIJAKAN
1. Meningkatnya pendapatan masyarakat
1.1 Peningkatan pemberdayaan ekonomi perdesaan
1.1.1 Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi perdesaan
1.1.2 Meningkatkan kualitas pelaku ekonomi perdesaan
2. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial
2.1 Peningkatan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
2.1.1 Meningkatkan kualitas kelembagaan kesejahteraan sosial
2.1.2 Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS
2.2 Penyiapan dan pengembangan lokasi transmigrasi
2.2.1 Mengembangkan wilayah potensial transmigrasi
3. Meningkatnya
kunjungan wisatawan 3.1 Peningkatan
kenyamanan lingkungan wisata
3.1.1 Mengembangkan infrastruktur pariwisata 3.2 Meningkatnya
pemasaran bagi produk lokal
3.2.1 Meningkatkan kemitraan dan pemasaran daerah pariwisata
3. isi III: Mengembangkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat serta
Meningkatkan Investasi dan UMKM dengan Memanfaatkan Kekayaan
Sumber Daya Alam yang Terbarukan.
M
Tabel 6.5
Strategi dan Kebijakan Misi III
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
1. Meningkatnya ketahanan
pangan 1.1 Peningkatan produksi
pertanian dan peternakan
1.1.1 Meningkatkan hasil produksi dan tekhnologi pertanian/peternakan
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
STRATEGI DAN KEBIJAKAN VI-10
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
1.1.2 Meningkatkan kapasitas penyuluhpertanian/peternakan
1.2 Peningkatan produksi perikanan
1.1.1 Memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir
1.1.2 Meningkatkan Produktifitas Perikanan 2. Meningkatnya produksi
perkebunan dan kehutanan
2.1 Peningkatan produktifitas perkebunan dan Kehutanan
2.1.1 Meningkatkan teknologi pengolahan dan produksi pertanian/perkebunan
2.1.2 Merehabilitasi, konservasi dan
pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan
3. Berkembangnya
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
3.1 Peningkatan kualitas koperasi dan UMKM
3.1.1 Meningkatkan iklim usaha yang kondusif
3.1.2 Meningkatkan dan Mengembangkan
kewirausahaan masyarakat 3.1.3 Meningkatkan kemampuan manajemen
dan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM
4. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif
4.1 Peningkatan kualitas kelembagaan promosi dan investasi daerah
4.1.1 Meningkatkan peran kelembagaan promosi dan investasi daerah
4.2 Peningkatan
kerjasama promosi dan investasi
4.2.1 Meningkatkan kerjasama promosi dengan berbagai pihak
5. Meningkatnya kapasitas
produksi bagi industri daerah
5.1 Pengembangan kawasan industri
5.1.1 Menjadikan Buruk Bakul Sebagai Kawasan Industri
5.1.2 Mengembangkan tekhnologi industri yang berbasis potensi daerah
6. Meningkatnya perdagangan dan luasnya pemasaran
6.1 Pengembangan kerjasama perdagangan
6.1.1 Mengembangkan kerjasama perdagangan antar daerah dan luar negeri
6.2 Memperluas pasar
bagi produk daerah 6.2.1 Meningkatkan mutu produk daerah
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
STRATEGI DAN KEBIJAKAN VI-11
4. IV: Meningkatkan Infrastruktur Daerah antara lain Peningkatan
Prasarana Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Energi Listrik, Pengelolaan
Sumber Daya Air, Pengelolaan Lingkungan, Penataan Ruang dan
Perumahan.
Misi
Tabel 6.6
Strategi dan Kebijakan Misi IV
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
1. Meningkatnya kualitas
jalan dan jembatan 1.1 Pembangunan,
pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan
1.1.1 Membangun, memelihara dan meningkatkan daya dukung dan kualitas jalan dan jembatan
2. Meningkatnya kualitas
jaringan pengairan 2.1 Peningkatan daya
dukung dan kualitas jaringan pengairan
2.1.1 Memelihara, merehabilitasi dan meningkatkan daya dukung jaringan pengairan
2.1.2 Memelihara dan memanfaatkan
sumberdaya air dan pengendalian banjir 3. Meningkatnya kualitas
pelayanan perhubungan 3.1 Peningkatan
ketersediaan dan kualitas sarana perhubungan
3.1.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana perhubungan
3.1.2 Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan manajemen angkutan
4. Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan
4.1 Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan jaringan kelistrikan
4.1.1 Meningkatkan penyediaan dan kualitas jaringan kelistrikan perdesaan
5. Meningkatnya fasilitas permukiman
5.1 Peningkatan ketersediaan dan kualitas fasilitas permukiman
5.1.1 Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum
5.1.2 Meningkatkan ketersediaan areal pemakaman
6. Terpenuhinya
ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin
6.1 Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan
6.1.1 Meningkatkan fasilitasi pengembangan perumahan
6.1.2 Meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan
7. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup
7.1 Peningkatan kinerja pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup
7.1.1 Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan prasarana persampahan
7.1.2 Mengendalikan pencemaran, polusi dan
kerusakan lingkungan hidup
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
STRATEGI DAN KEBIJAKAN VI-12
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
7.1.3 Penyajian informasi lingkungan hidup
strategis 7.1.4 Meningkatkan perlindungan, konservasi
dan rehabilitasi sumber daya alam lingkungan hidup
8. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfataan ruang
8.1 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
8.1.1 Menyusun Rencana Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis
8.1.2 Menyelesaikan persoalan pertanahan
5. V: Mengimplementasikan Desentralisasi Politik, Keuangan, dan
Administrasi dalam Sistem Pemerintahan Daerah serta Melaksanakan Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance).
Misi
Tabel 6.7
Strategi dan Kebijakan Misi V
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
1. Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah
1.1 Penataan birokrasi dan pelayanan publik
1.1.1 Menata sistem birokrasi yang efisien dan optimal
1.1.2. Melaksanakan transparansi pelayanan
publik 1.2 Peningkatan kegiatan
administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintah daerah
1.2.1 Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintahan daerah
1.3 Pembinaan dan
peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur
1.3.1 Meningkatkan Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
STRATEGI DAN KEBIJAKAN VI-13
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
2. Meningkatnya kualitas
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah
2.1 Peningkatan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah
2.1.1 Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan anggaran SKPD
3. Meningkatnya Kualitas
Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3.1 Penataan dan pemantapan pengawasan dan pengendalian kebijakan
3.1.1 Menata sistem dan kapasitas kelembagaan serta SDM pengawasan dan pengendalian kebijakan
4. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi daerah
4.1 Peningkatan kualitas data dan informasi pembangunan daerah
4.1.1 Menyiapkan sistem informasi dan data pembangunan daerah yang berkualitas dan dapat diakses publik
5. Meningkatnya
Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
5.1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
5.1.1 Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak daerah dan retribusi daerah
5.2 Peningkatan
kapasitas kelembagaan dan aparatur pengelola keuangan
5.2.1 Mengembangkan jaringan dan sistem keuangan terpadu
6. Meningkatnya
Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6.1 Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan
6.1.1 Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan
7. Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana
7.1 Peningkatan pencegahan dan penanggulangan korban bencana yang terstruktur dan tanggap
7.1.1 Menyiapkan sistem kerja pencegahan dan penanggulangan bencana
7.1.2 Meningkatkan daya dukung penanganan
bencana
8. Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi, serta penegakan hukum dan HAM
8.1 Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang demokrasi, supremasi hukum dan HAM
8.1.1 Memberikan pemahaman hukum dan sosialisasi kehidupan demokrasi dan HAM kepada masyarakat
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-1
BBBAAABBB VVVIIIIII KKKEEEBBBIIIJJJAAAKKKAAANNN UUUMMMUUUMMM DDDAAANNN PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM
PPPEEEMMMBBBAAANNNGGGUUUNNNAAANNN DDDAAAEEERRRAAAHHH
Sebagai penjabaran dari visi,misi, sasaran dan strategi dalam menjawab isu
strategis dan permasalah pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis 2010 – 2015,
telah ditetapkan dalam kebijakan umum dan program pembangunan daerah berupa 5
misi, pengembangan empat kawasan dan enam jaminan pada masyarakat yang dapat
dijabarkan kedalam matrik sebagai berikut :
7.1. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH MENURUT MISI
7.1.1 Misi I : Meningkatkan Kualitas SDM terutama Pembangunan Sektor
Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk mencapai Misi I adalah sebagai
berikut :
Tabel 7.1
Kebijakan dan Program Misi I
Kebijakan Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas SKPD
1. Meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah (Wajib Belajar 12 Tahun)
1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah Dua Belas Tahun
DISDIKNAS
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini DISDIKNAS 2. Meningkatkan pelayanan
pendidikan usia dini, non formal dan luar biasa
3. Program Pendidikan Nonformal DISDIKNAS 4. Program Pendidikan Luar Biasa DISDIKNAS 3. Meningkatkan kualitas
pendidik dan tenaga kependidikan serta kapasitas manajemen pelayanan pendidikan
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
DISDIKNAS
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan DISDIKNAS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-2
Kebijakan Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas SKPD
4. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan dan nilai budaya lokal
7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya DISBUDPARPORA 8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya DISBUDPARPORA 9. Program Peningkatan Pengetahuan dan
Pengembangan Keagamaan [*] SETDA
5. Meningkatkan dan
menumbuhkembangkan minat baca masyarakat
10. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
BPUAD
6. Meningkatkan fasilitas
pustaka dan kearsipan 11. Program Perbaikan Sistem Administrasi
Kearsipan BPUAD
12. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
BPUAD
13. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
BPUAD
14. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
BPUAD
7. Meningkatkan
ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan
15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan DISKES, RSUD 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat DISKES, RSUD 17. Program Pengawasan Obat dan Makanan DISKES 18. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia DISKES 8. Meningkatkan
pembinaan pola hidup sehat masyarakat
19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
DISKES
20. Program Pengembangan Lingkungan Sehat DISKES 21. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan DISKES, RSUD 22. Program Pengembangan Pusat Pelayanan
Informasi dan Konseling KRR BPP dan KB
23. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk HIV/AIDS
BPP dan KB
24. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
DISKES
9. Meningkatkan kapasitas
dan kualitas sarana parsarana kesehatan
25. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
DISKES
26. Program Pengadaan, Peningkatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
RSUD
27. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
RSUD
10. Memperbaiki status gizi masyarakat
28. Program Perbaikan Gizi Masyarakat DISKES 11. Mengendalikan penyakit
menular dan penyakit yang bersumber binatang
29. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
DISKES
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-3
Kebijakan Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas SKPD
12. Meningkatkan pembinaan, kesertaan dan kemandirian ber -KB
30. Program Keluarga Berencana BPP dan KB 31. Program Kesehatan Reproduksi Remaja BPP dan KB 32. Program Pelayanan Kontrasepsi BPP dan KB 33. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat
dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri BPP dan KB
13. Meningkatkan kualitas
kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak
34. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
BPP dan KB
35. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
BPP dan KB
14. Memperluas cakupan
dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin
36. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
RSUD
15. Meningkatkan pelayanan
kesehatan ibu, anak dan lansia
37. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak
DISKES
38. Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita DISKES 39. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Lansia DISKES
16. Meningkatkan kapasitas
sistem, SDM aparatur dan sarana pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
40. Program Penataan Administrasi Kependudukan DISDUKCAPIL
17. Merevitalisasi dan
mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja
41. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
DISNAKERTRAN
18. Melakukan pelatihan dan
worskhop ketrampilan teknis
42. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja
DISNAKERTRAN
19. Melakukan perluasan
lapangan usaha 43. Program Peningkatan Kesempatan Kerja DISNAKERTRAN
44. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
DISBUDPARPORA
20. Meningkatkan prasarana
dan prestasi olahraga 45. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga DISBUDPARPORA
46. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
DISBUDPARPORA, CIPTAKARYA
Jumlah Kebijakan : 20 Jumlah Program : 46 Jumlah SKPD : 10 SKPD
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
7.1.2 Misi II : Menanggulangi Kemiskinan dan memberdayakan ekonomi
Kerakyatan,Perekonomian Perdesaan Serta kelompok masyarakat
Minoritas dan terpinggirkan.
Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk mencapai Misi II adalah sebagai
berikut :
Tabel 7.2
Kebijakan dan Program Misi II
Kebijakan Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas SKPD
1. Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi perdesaan
1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
BPMPD
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) [*]
BPMPD, CIPTA KARYA
2. Meningkatkan kualitas
pelaku ekonomi perdesaan
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
BPMPD
4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
BPMPD
3. Meningkatkan kualitas
kelembagaan kesejahteraan sosial
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo DINSOS 6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial DINSOS, SETDA
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
DINSOS
4. Meningkatkan
pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS
8. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
DINSOS, SETDA
9. Program Pembinaan Anak Terlantar DINSOS 10. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat
dan Trauma DINSOS
11. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
DINSOS
12. Program Penanggulangan Kemiskinan [*] BPMPD 5. Mengembangkan wilayah
potensial transmigrasi 13. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi DISNAKERTRAN
6. Mengembangkan
infrastruktur pariwisata 14. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata DISBUDPARPORA
7. Meningkatkan kemitraan
dan pemasaran daerah 15. Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata DISBUDPARPORA
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-4
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-5
Kebijakan Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas SKPD
pariwisata 16. Program Pengembangan Kemitraan DISBUDPARPORA Jumlah Kebijakan : 7 Jumlah Program : 16 Jumlah SKPD : 6 SKPD
7.1.3 Misi III : Mengembangkan Perekonomian daerah dan masyarakat serta
meningkatkan masyarakat investasi dan UMKM dengan Memanfaatkan
kekayaan sumber daya alam yang terbarukan.
Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk mencapai Misi III adalah sebagai
berikut :
Tabel 7.3
Kebijakan dan Program Misi III
KEBIJAKAN
Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas SKPD
1. Meningkatkan hasil produksi dan tekhnologi pertanian/peternakan
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
BKPPP, DISTANAK, DISBUNHUT
2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
DISTANAK, DISBUNHUT
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani DISTANAK, BKPPP, DISBUNHUT
4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
DISTANAK, DISBUNHUT
5. Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan
DISTANAK
6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
DISTANAK
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
DISTANAK
2. Meningkatkan kapasitas
penyuluhpertanian/peternakan
8. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
BKPPP
9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
DISBUNHUT
3. Memberdayakan ekonomi
masyarakat pesisir 10. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir DISKANLUT
11. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
DISKANLUT
12. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
DISKANLUT
13. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam DISKANLUT
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-6
KEBIJAKAN
Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas SKPD
Laut dan Prakiraan Iklim Laut 14. Program Peningkatan Budaya Kelautan dan
Wawasan Maritim Kepada Masyarakat DISKANLUT
15. Pengembangan kawasan Minapolitan [*] DISKANLUT
4. Meningkatkan Produktifitas Perikanan
16. Program Pengembangan Budidaya Perikanan BKPPP, DISKANLUT 17. Program Pengembangan Perikanan Tangkap DISKANLUT 18. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan
Perikanan BKPPP, DISKANLUT
19. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
BKPPP, DISKANLUT
20. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
DISKANLUT
21. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan [*]
DISKANLUT
5. Meningkatkan teknologi pengolahan dan produksi pertanian/perkebunan
22. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
DISBUNHUT
23. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
DISBUNHUT
24. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
DISBUNHUT
6. Merehabilitasi, konservasi dan pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan
25. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
DISBUNHUT
26. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
DISBUNHUT
27. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan DISBUNHUT 28. Program Perlindungan dan Konservasi
sumberdaya Hutan DISBUNHUT
7. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif
29. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
DISKOPUMKM
8. Meningkatkan dan Mengembangkan kewirausahaan masyarakat
30. Program Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
DISKOPUMKM
31. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
DINAS PASAR
9. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM
32. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
DISKOPUMKM
33. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
DISKOPUMKM
10. Meningkatkan peran kelembagaan promosi dan investasi daerah
34. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
BPPT
11. Menjadikan Buruk Bakul
Sebagai Kawasan Industri
35. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.
DISPERINDAG
36. Program Penataan Struktur Industri. DISPERINDAG 37. Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah.
DISPERINDAG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-7
KEBIJAKAN
Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas SKPD
12. Mengembangkan tekhnologi industri yang berbasis potensi daerah
38. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
DISPERINDAG
13. Mengembangkan
kerjasama perdagangan antar daerah dan luar negeri
39. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.
DISPERINDAG
40. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.
DISPERINDAG
41. Program Peningkatan dan pengembangan ekspor.
DISPERINDAG
42. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
DISPERINDAG
14. Meningkatkan mutu
produk daerah 43. Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan. DISPERINDAG
Jumlah Kebijakan : 14 Jumlah Program : 43 Jumlah SKPD : 8 SKPD
7.1.4 Misi IV : Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan
prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan
sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penata ruang dan
perumahan.
Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk mencapai Misi IV adalah sebagai
berikut :
Tabel 7.4
Kebijakan dan Program Misi IV
KEBIJAKAN
Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas SKPD
1. Membangun, memelihara dan meningkatkan daya dukung dan kualitas jalan dan jembatan
1. Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
BINAMARGA
2. Program Pembangunan jalan dan jembatan BINAMARGA 3. Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong BINAMARGA
4. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong BINAMARGA 5. Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
jembatan BINAMARGA
6. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
BINAMARGA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-8
KEBIJAKAN
Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas SKPD
2. Memelihara, merehabilitasi dan meningkatkan daya dukung jaringan pengairan
7. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.
BINAMARGA
3. Memelihara dan
memanfaatkan sumberdaya air dan pengendalian banjir
8. Program Pengendalian banjir BINAMARGA
4. Meningkatkan
ketersediaan dan kualitas sarana perhubungan
9. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
DISHUBKOMINFO
10. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ
DISHUBKOMINFO
11. Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
DISHUBKOMINFO
5. Meningkatkan
ketersediaan, kualitas dan manajemen angkutan
12. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan DISHUBKOMINFO 13. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas DISHUBKOMINFO
6. Meningkatkan
penyediaan dan kualitas jaringan kelistrikan perdesaan
14. Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
DISTAMBEN
7. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum
15. Program Penyediaan dan pengelolaan air baku.
CIPTAKARYA
16. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
CIPTAKARYA
9. Meningkatkan fasilitasi
pengembangan perumahan
17. Program Pengembangan Perumahan CIPTAKARYA
10. Meningkatkan fasilitasi
penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan
18. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
CIPTAKARYA
11. Meningkatkan kapasitas
pengelolaan dan prasarana persampahan
19. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
DINAS PASAR
12. Mengendalikan
pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan hidup
20. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
DISTAMBEN
21. Program Peningkatan Pengendalian Polusi BLH 22. Program Pengendalian kebakaran hutan BLH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-9
KEBIJAKAN
Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas SKPD
14. Penyajian informasi lingkungan hidup strategis
23. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
BLH
15. Meningkatkan
perlindungan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam lingkungan hidup
24. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
DINAS PASAR
25. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
BLH
26. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
BLH
16. Menyusun Rencana Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis
27. Program Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh BAPPEDA, CIPTA KARYA
28. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
BAPPEDA
29. Program Perencanaan Tata Ruang CIPTAKARYA 30. Program Pemanfaatan Ruang CIPTAKARYA, SETDA 31. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang SETDA 32. Program Penataan Keindahan Kota [*] DINAS PASAR 17. Menyelesaikan persoalan
pertanahan 33. Program Penyelesaian konflik-konflik
pertanahan. SETDA
34. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
DISDIK, DISBUDPARPORA, DINAS PASAR, DISPENDA, BM, CK
35. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
SETDA, DISTANNAK
36. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
SETDA
Jumlah Kebijakan : 17 Jumlah Program : 36 Jumlah SKPD : 11 SKPD
7.1.5 Misi V : Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan
administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk mencapai Misi V adalah sebagai
berikut :
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
Tabel 7.5
Kebijakan dan Program Misi V
KEBIJAKAN Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas SKPD
1. Menata sistem birokrasi yang efisien dan optimal
1. Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.
SETDA
2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
SETDA
2. Melaksanakan transparansi pelayanan publik
3. Program Penataan daerah otonomi baru. SETDA 4. Program pendidikan kedinasan. SETDA 5. Program pembinaan dan pengembangan
aparatur. BANDIKLAT, BKD
6. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
BPMPD
7. Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.
SETDA
3. Menyediakan pelayanan
administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintahan daerah
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. SEMUA SKPD 9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur. SEMUA SKPD
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
SEMUA SKPD
11. Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS. SEMUA SKPD 4. Meningkatkan Pembinaan
dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur
12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. SEMUA SKPD 13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur. SEMUA SKPD
5. Meningkatkan
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan anggaran SKPD
14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA 15. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA
16. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi BAPPEDA, SETDA 17. Program Perencanaan Sosial dan Budaya BAPPEDA 18. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam BAPPEDA
19. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
BAPPEDA, CKTR
20. Program Kerjasama Pembangunan BAPPEDA 21. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan DISTAMBEN
6. Menata sistem dan kapasitas kelembagaan serta SDM pengawasan dan pengendalian kebijakan
22. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
INSPEKTORAT
23. Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dari prosedur pengawasan.
SETDA
24. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
INSPEKTORAT, SETDA
7. Menyiapkan sistem
informasi dan data pembangunan daerah yang berkualitas dan dapat diakses publik
25. Program Pengembangan data/informasi BAPPEDA 26. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
Daerah BAPPEDA
27.. Program kerjasama informasi dengan mass media
SETDA
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-10
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-11
KEBIJAKAN Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas SKPD
28. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
SETDA, DISHUB
29. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
SETDA
30. Program Penelitian dan Pengembangan [*] BALITBANGSTAT
8. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak daerah dan retribusi daerah
31. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah [*]
DISPENDA
9. Mengembangkan jaringan
dan sistem keuangan terpadu
32. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
DISPENDA, SETDA
10. Meningkatkan partisipasi
aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan
33. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
KESBANGPOLINMAS
34. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
KESBANGPOLINMAS, SATPOL PP, SETDA
35. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
SATPOL PP
36. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).
SATPOL PP
11. Menyiapkan sistem kerja
pencegahan dan penanggulangan bencana
37. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
KESBANGPOLINMAS
12. Memberikan pemahaman
hukum dan sosialisasi kehidupan demokrasi dan HAM kepada masyarakat
38. Program Pendidikan Politik Masyarakat. KESBANGPOLINMAS 39. Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan. KESBANGPOLINMAS, SATPOL PP
Jumlah Kebijakan : 12 Jumlah Program : 39 Jumlah SKPD : SEMUA SKPD (42)
7.2 KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM
PENGEMBANGAN EMPAT KAWASAN.
7.2.1 Kawasan I : Pusat Pendidikan Dan Agrobisnis Di Pulau Bengkalis
Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk pengembangan kawasan I adalah
sebagai berikut :
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
Tabel 7.6
Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan I
KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan Pulau Bengkalis sebagai pusat pendidikan.
1. Program perencanaan sosial budaya
BAPPEDA
2. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
BAPPEDA
3. Program penelitian dan pengembangan *
BALITBANGSTAT 2. Penyiapan Fasilitas, Sarana dan
Prasarana Mendukung Terwujudnya Pulau Bengkalis Sebagai Kawasan Pusat Pendidikan
4. Program PAUD, Wajib Belajar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah
DISDIK
5. Program pengeloaan kekayaan budaya
DISBUDPARPORA
6. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
PDE / DISHUBKOMINFO
7. Program manajemen
pelayanan pendidikan DISDIK
8. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
CIPTAKARYA
9. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
DISTAMBEN
10. Program pembangunan jalan dan jembatan
BINAMARGA
11. Program pembangunan turap/talud/bronjong
BINAMARGA
12. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
BINAMARGA, CIPTAKARYA
13. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
BLH, DISBUNHUT
14. Program pembangunan prasarana dan sarana perhubungan
DISHUBKOMINFO
3. Pengembangan kawasan pertanian
holtikultura 14. Program peningkatan
produksi pertanian/perkebunan
DISTANAK
15. Program peningkatan
penerapan teknologi pertanian/perkebunan
DISTANAK
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-12
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-13
KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
4. Pengembangan usaha perikanan 16. Program optimalisasi
pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
DISKANLUT
17. Program pengembangan budidaya perikanan
DISKANLUT 5. Pengembangan akses permodalan 18. Program pemberdayaan
ekonomi masyarakat pesisir DISKANLUT
Jumlah Kebijakan : 5 Jumlah Program : 18 Jumlah SKPD : 11 SKPD
7.2.2 Kawasan II : Pusat Industri, Pelabuhan Dan Agrobisnis Di Kecamatan
Bukit Batu Dan Kecamatan Siak Kecil
Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk pengembangan kawasan II adalah
sebagai berikut :
Tabel 7.7
Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan II
KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai kawasan industri dan pelabuhan.
1. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
BAPPEDA, CIPTAKARYA, BLH
2. Penyiapan Fasilitas, Sarana dan
Prasarana Mendukung Terwujudnya Kawasan Industri dan Pelabuhan di Kecamatan Bukit Batu.
2. Program penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
DISPERINDAG
3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
BINAMARGA
4. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
BLH, DISBUNHUT
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
CIPTAKARYA
6. Program pembinaan dan pengembangan bidang
DISTAMBEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-14
KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
ketenagalistrikan
3. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian untuk mendukung terwujudnya aktivitas agroindustri
7. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
DISTANAK
8. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
DISBUNHUT
9. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
BLH
Jumlah Kebijakan : 3 Jumlah Program : 9 Jumlah SKPD : 8 SKPD
7.2.3 Kawasan III : Pusat Pariwisata Dan Agrobisnis Di Pulau Rupat
Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk pengembangan kawasan III
adalah sebagai berikut :
Tabel 7.8
Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan III
KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Rupat dan Rupat Utara sebagai kawasan pariwisata dan agribisnis.
1. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
BAPPEDA
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
DISBUDPARPORA 3. Program Peningkatan kualitas
dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
BLH
4. Program Penelitian dan Pengembangan
BALITBANGSTAT 5. Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
DISTAMBEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-15
KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
2. Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Kawasan Pariwisata dan Agrisbisnis di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara.
6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
BINAMARGA 7. Program pembangunan
prasarana dan fasilitas perhubungan
DISHUBKOMINFO
8. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
BLH
9. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
DISTAMBEN
10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
CIPTAKARYA
Jumlah Kebijakan : 2 Jumlah Program : 10 Jumlah SKPD : 8 SKPD
7.2.4 Kawasan IV : Kota Transit Dan Petropolis Di Kecamatan Mandau Dan
Kecamatan Pinggir
Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk pengembangan kawasan IV
adalah sebagai berikut :
Tabel 7.9
Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan IV
KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Mandau dan Pinggir sebagai Kota Transit dan Petropolis.
1. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
BAPPEDA
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
DISBUDPARPORA 3. Program Perencanaan Sosial
dan Budaya DISBUDPARPORA
2. Penyiapan Fasilitas, Sarana dan
Prasarana Mendukung Terwujudnya Kota Transit dan Petropolis di Kecamatan Mandau dan Pinggir.
4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
BINA MARGA 5. Program pengembangan
wilayah strategis dan cepat tumbuh
BINAMARGA, CIPTAKARYA
5. Program Pengendalian BLH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-16
KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
kebakaran hutan 6. Program Pembangunan
Infrastrukur Perdesaan BINAMARGA
7. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
DISTAMBEN
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
CIPTAKARYA
9. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
DISBUDPARPORA
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
RSUD MANDAU
Jumlah Kebijakan : 2 Jumlah Program : 9 Jumlah SKPD : 7 SKPD
7.3 KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM
PENGEMBANGAN ENAM JAMINAN PADA MASYARAKAT.
7.3.1 Jaminan I : Jaminan Berusaha Masyarakat Dan Pengentasan
Kemiskinan.
Kebijakan dan program dalam rangka pengembangan jaminan I pada
masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut;
Tabel 7.10
Kebijakan dan Program Jaminan I
KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
1. Mengalokasikan Anggaran Usaha Ekonomi Desa
1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
BPMPD 2. Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
BPMPD
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-17
KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
2. Sertifikasi Lahan Usaha Masyarakat Keluarga Miskin
3. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
BAG. PERTANAHAN SETDA
3. Redistribusi Asset Produktif 4. Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
BAG. PERTANAHAN SETDA
4. Raskin Gratis bagi Keluarga Miskin 5. Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, KAT dan PMKS lainnya BAG. EKONOMI SETDA, DINSOS
5. Pembangunan Rumah Sederhana
Layak Huni 6. Program Pengembangan
Perumahan CIPTA KARYA
Jumlah Kebijakan : 5 Jumlah Program : 6 Jumlah SKPD : 5 SKPD
7.3.2 Jaminan II : Jaminan Pendidikan, Kualitas Dan Kesejahteraan Guru.
Kebijakan dan program dalam rangka pengembangan jaminan II pada
masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut;
Tabel 7.11
Kebijakan dan Program Jaminan II
KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
1. Melengkapi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi dan Pendidikan keagamaan.
1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah Dua Belas Tahun
DISDIK
2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
DISDIK
3. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
DISDIK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-18
KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
2. Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal
4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah Dua Belas Tahun
DISDIK 3. Menyediakan dukungan dana bagi anak
berprestasi dan dari keluarga miskin 5. Program pemberian beasiswa DISDIK
4. Mengembangkan kemampuan guru 6. Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
DISDIK 5. Memberikan insentif/tambah
penghasilan 7. Program peningkatan
kesejahteraan guru DISDIK
Jumlah Kebijakan : 5 Jumlah Program : 7 Jumlah SKPD : 1 SKPD
7.3.3 Jaminan III : Jaminan Kesehatan Dan Keluarga Sejahtera.
Kebijakan dan program dalam rangka pengembangan jaminan III pada
masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut;
Tabel 7.12
Kebijakan dan Program Jaminan III
KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
1. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas dan Layanan Kesehatan
1. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
DISKES 2. Program pengadaan,
peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/puskesmas
DISKES
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-19
KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
pembantu dan jaringannya 2. Peningkatan kapasitas dan
kesejahteraan tenaga medis dan paramedis
3. Program peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan paramedis
DISKES
3. Memberikan Jaminan Pelayanan
Kesehatan bagi Masyarakat 4. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat DISKES
4. Mengadakan Ambulance/Mobil Jenazah
untuk setiap desa/kelurahan yang tidak memiliki fasilitas Puskesmas Rawat Inap
5. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
DISKES Jumlah Kebijakan : 4 Jumlah Program : 5 Jumlah SKPD : 1 SKPD
7.3.4 Jaminan IV : Jaminan Akses Infrastruktur Dasar.
Kebijakan dan program dalam rangka pengembangan jaminan IV pada
masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut;
Tabel 7.13
Kebijakan dan Program Jaminan IV
KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
1. Membangun dan Meningkatkan Jalan Poros dan Jalan Lingkar
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
BINA MARGA 2. Membangun Infrastruktur pendukung di
empat Kawasan 2. Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan BINA MARGA
3. Program pembinaan dan
pengembangan bidang ketenagalistrikan
DISTAMBEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-20
KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
BINAMARGA
3. Pembangunan Kawasan Bandara di
pulau Bengkalis dan Rupat Utara 5. Program perencanaan
prasarana wilayah dan sumberdaya alam
BAPPEDA 4. Pembangunan Kawasan Pelabuhan
Buruk Bakul sebagai pelabuhan peti kemas, kargo dan benda cair
5. Program perencanaan pembangunan ekonomi
BAPPEDA
Jumlah Kebijakan : 4 Jumlah Program : 5 Jumlah SKPD : 3 SKPD
7.3.5 Jaminan V : Jaminan Pelayanan Publik, Birokrasi Dan Kelembagaan
Daerah.
Kebijakan dan program dalam rangka pengembangan jaminan V pada
masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut;
Tabel 7.14
Kebijakan dan Program Jaminan V
KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
1. Peningkatan kualitas SDM Aparatur dan pelayanan publik yang bebas KKN
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
SEMUA SKPD
2. Program Pendidikan Kedinasan
BKD, BANDIKLAT 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan
desa 3. Program peningkatan
kapasitas aparatur pemerintah desa
BPMPD
Jumlah Kebijakan : 2 Jumlah Program : 3 Jumlah SKPD : SEMUA SKPD (42 SKPD)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-21
7.3.6 Jaminan VI : Jaminan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan
Daerah.
Kebijakan dan program dalam rangka pengembangan jaminan VI pada
masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut;
Tabel 7.15
Kebijakan dan Program Jaminan VI
KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
1. Mengoptimalkan hasil pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten
1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
BPMPD 2. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah BAPPEDA
2. Menyiapkan dokumen perencanaan
untuk semua kegiatan fisik dan kegiatan strategis lainnya
3. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
BAPPEDA 4. Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan BAG. HUKUM (SETDA)
5. Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
BLH 3. Pemanfaatan dokumen perencanaan
untuk tindak lanjut penganggaran dan perencanaan pengelolaan keuangan daerah
6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
SETDA
4. Optimalisasi pelaksanaan Otonomi
Desa 7. Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam membangun desa
SETDA, BPMPD 8. Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan BPMPD
Jumlah Kebijakan : 4 Jumlah Program : 8 Jumlah SKPD : 4 SKPD
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-1
BBBAAABBB VVVIIIIIIIII PPPEEENNNEEETTTAAAPPPAAANNN IIINNNDDDIIIKKKAAATTTOOORRR KKKIIINNNEEERRRJJJAAA DDDAAAEEERRRAAAHHH
Penetapan indikator dilakukan untuk mengukur capaian kinerja dan keberhasilan
pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan asumsi dan prediksi sesuai kondisi
dan potensi daerah saat ini. Adapun target indikator ditetapkan menurut misi.
8.1. TARGET INDIKATOR SASARAN TIAP MISI
8.1.1 Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia terutama
Pembangunan Sektor Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan
Ketenagakerjaan.
Tabel 8.1
Target Indikator Sasaran Misi I
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Angka melek huruf % 1460 809 641 0 0 0 2 Angka partisipasi kasar % 2.1 TK/PAUD 21,01 31,88 43,00 54,00 64,88 75,00 2.2 SD/MI/Paket A 105,68 106,13 106,13 106,13 106,13 106,13 2.3 SMP/MTs/Paket B 86,89 93,38 97,50 100,63 102,00 103,00 2.4 SMA/SMK/MA/Paket C 62,41 66,25 74,25 83,75 93,38 100,00 2.5 PLB 35,33 45,00 60,00 75,00 85,00 95,00
3 Angka partisipasi murni % 3.1 TK/PAUD 3.2 SD/MI 98,19 99,25 100,00 100,00 100,00 100,00 3.3 SMP/MTs 82,15 88,50 93,63 98,50 100,00 100,00 3.4 SMA/SMK/MA 59,77 64,00 81,00 81,00 90,63 95,00 3.5 PLB 4 Angka partisipasi sekolah APS 4.1 SD/MI 65.03 65.50 66.00 66.30 66.97 67.50 4.2 SMP/MTs 4.3 SMA/SMK/MA APS 16-18 0.80 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-2
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
Angka
5.1 SD/MI 48.53 48.87 48.98 49.01 49.46 49.75 5.2 SMP/MTs 5.3 SMA/SMK/MA 46.67 47.00 47.50 49.00 49.50 50.00 6 Rasio guru terhadap murid Angka 6.1 SD/MI 1:16 1:16 1:15 1:15 1:13 1:13 6.2 SMP/MTs 6.3 SMA/SMK/MA 11.00 15.00 18.00 20.00 23.00 25.00 7
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata
Angka
7.1 SD/MI 1:18 1:17 1:16 1:15 1:14 1:14 8
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
% 270 200 125 75 25 0
9
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
% 296 325 335 345 355 365
10
Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik
% 57 60 66 72 76 80
11
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
% 2816 2500 2300 2200 2100 2000
12
Angka Putus Sekolah (APS)
%
12.1 SD/MI 0,34 0,24 0,18 0,12 0,06 0 12.2 SMP/MTs 0,65 0,51 0,36 0,24 0,13 0 12.3 SMA/SMK/MA 0,97 0,72 0,50 0,31 0,13 0
13 Angka Kelulusan (AL) % 13.1 SD/MI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 13.2 SMP/MTs 92,62 93,88 95,63 97,25 98,88 100,00 13.3 SMA/SMK/MA
95,49 96,75 97,88 99,13 99,63 100,00
14
Angka Melanjutkan (AM) dari TK/PAUD/Usia Sekolah ke SD/MI
% 85,00 90,00 94,00 96,00 100,00 100,00
15
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
% 94,24 95,88 97,88 99,38 100,00 100,00
16
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
% 92,62 93,88 95,63 97,25 98,88 100,00
17
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
% 62,52 69,48 77,75 84,88 92,50 100,00
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-3
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 18 Jumlah grup kesenian Group 210 220 230 235 240 250
19 Jumlah gedung kesenian Unit 7 7 9 10 11 12 20
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Kegiatan 10 12 14 14 15 15
21
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Unit 7 7 9 10 11 12
22
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Unit 3 5 7 10 12 15
23
Jumlah perpustakaan (berbasis TI)
Unit 0 1 1 2 2 2
24
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Orang 43200 67392 87610 113892 148060 192478
25
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Eksemplar 83243 50000 53321 57521 61121 67121
26
Pengelolaan arsip secara baku
% 0 0 7 12 14 7
27
Peningkatan SDM pengelola kearsipan
Jumlah 0 0 5 5 5 5
28
Angka kelangsungan hidup bayi
Angka 991,65 968 970 972 974 976
29 Angka usia harapan hidup Angka 8,35 32 30 28 26 24 30
Persentase balita gizi buruk
Tahun N/A 69 69,5 70 71 72
31
Rasio posyandu per satuan balita
% N/A 19 18 17 16 15
32
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
Angka 401 401 401 401 401 401
33
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Angka 11 3 4 1 0 0
34
Rasio dokter per satuan penduduk
Angka
34.1 Dokter umum Angka 6 18 19 20 21 21 34.2 Dokter spesialis Angka 2 3 4 5 5 6 34.3 Dokter gigi 3 6 7 7 8 9
35
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
Angka 6 18 19 20 21 21
35.1 Bidan Angka 2 3 4 5 5 6 35.2 Perawat Angka 3 6 7 7 8 9 35.3 Apotoker Angka 0,3 13 14 15 16 17 35.4 Ahli gizi Angka 24 24 25 25 26 26 35.5 Kesmas Angka 23 67 77 93 105 110 35.6 Sanitarian Angka 0,3 13 14 15 16 17 Angka 3 21 23 24 24 25
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-4
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 36
Rata-rata jumlah anak per keluarga
% 2.40 2.40 2.30 2.30 2.20 2.20
37 Rasio akseptor KB % 31.30 31.48 32.00 31.99 38.39 38.40 38 Cakupan peserta KB aktif % 62.26 62.93 81.90 73.48 76.97 84.19 39
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
% 31.27 30.00 30.00 30.00 30.00 29.00
40
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
% 12.33 15.00 19.00 24.00 28.00 30.00
41 Rasio KDRT Angka N/A 400 320 240 190 100 42
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
% 30.00 30.00 30.00 30.00 20.00 10.00
43
Partisipasi angkatan kerja perempuan
% 39.43 40.00 42.00 44.00 46.00 50.00
44 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
% 44.00 50.00 60.00 70.00 80.00 100.00
% 12.33 15.00 19.00 24.00 28.00 30.00
45
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
% 105 100 100 100 100 100
46
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
% 80 85 87 89 91 95
47
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
% 98 99 100 100 100 100
48
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
% 100 100 100 100 100 100
49
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
% 77 100 100 100 100 100
50
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
% 100 100 100 100 100 100
51
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
% N/A 100 100 100 100 100
52 Cakupan kunjungan bayi % 95 96 97 98 99 100 53 Cakupan puskesmas % 70 70 80 90 100 100 54
Cakupan pembantu puskesmas
% 70 70 80 90 100 100
55
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
% % 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00
56
Rasio bayi berakte kelahiran
% % 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00
57 Rasio pasangan berakte % % 45.00 50.00 60.00 70.00 80.00
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-5
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
nikah 58 Kepemilikan KTP Jumlah Jumlah 259613 280985 302735 324862 347366 59
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
% % 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00
60
Ketersediaan database kependudukan
Ada/Tdk Ada
Ada/Tdk Ada
Ada Ada Ada Ada Ada
61
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Sudah / Belum
Sudah / Belum
Belum Sudah Sudah Sudah Sudah
62
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
Angka 43 40 37 35 30 28
63
Tingkat partisipasi angkatan kerja
% N/A 63,86 58,43 53,00 47,57 42,14
64 Rasio lulusan S1/S2/S3 % 41.77 44.77 47.77 50.77 53.77 56.77
65
Rasio penduduk yang bekerja
% 50.20 52.26 54.26 56.26 58.26 60.26
66
Angka partisipasi angkatan kerja
% 351.633 338.349 325.053 309.587 291.762 271.381
67
Tingkat pengangguran terbuka
% N/A 11,50 11,00 10,50 10,0 9,50
68 Keselamatan dan perlindungan
% 63.00 61.30 63.40 65.10 70.10 80.05
69 Rasio ketergantungan % 35.00 36.14 41.57 47.00 52.43 57.86 70
Rasio daya serap tenaga kerja
% 50.00 57.00 54.00 56.00 58.00 60.00
71 Jumlah klub olah raga Angka 60 62 65 68 71 74
72 Jumlah gedung olah raga Unit 12 12 14 15 17 20 73 Jumlah organisasi pemuda Angka 124 139 154 174 194 214 74
Jumlah organisasi olahraga
Angka 37 39 40 41 42 43
75
Jumlah kegiatan kepemudaan
Kegiatan 2 4 6 9 12 15
76 Jumlah kegiatan olahraga Kegiatan 56 59 62 64 66 68 77
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
Kegiatan 2 4 6 10 14 18
78 Lapangan olahraga Unit 30 33 36 37 38 39 79 Pembinaan Sumberdaya
aparatur melalui diklat dan bintek, wokrshop seminar sesuai bidang dan keahlian nya *
jumlah/org - 2 4 5 5 5
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
8.1.2 Misi II : Menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi
kerakyatan, perekonomian perdesaan serta kelompok masyarakat
minoritas dan terpinggirkan.
Tabel 8.2
Target Indikator Sasaran Misi II
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
Persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan
% 8.25 8.01 7.77 7.53 7.29 7.05
2
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
% 40 65 75 80 90 100
3
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
% 25 30 45 70 80 100
4 LPM Berprestasi % 60 75 80 85 90 100 5
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Rumah Tangga
830 1660 2075 2490 2905 3320
6 PKK aktif % 100 100 100 100 100 100 7 Posyandu aktif % 100 100 100 100 100 100 8
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat
% 100 100 100 100 100 100
9 Kemiskinan Angka 41300 40099 38898 37697 36496 35295
10
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Jumlah 5 7 7 7 7 8
11
PMKS yg memperoleh bantuan sosial
% 4.7 6.2 8.4 10.8 12.2 15
12
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
% 6.8 8.9 11.2 12.4 14.8 8
13 Kunjungan wisata Angka 14000 15000 16000 17000 18000 19000 14
Penelitian dan pengembangan ekonomi dan SDA terbarukan dan non terbarukan*
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
15 Penelitian dan pengembangan pemanfaatan potensi SDA lokal*
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
16 Penelitian dan pengembangan untuk Peningkatan pendapatan masyarakat*
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-6
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
8.1.3 Misi III : Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat serta
meningkatkan investasi dan UMKM dengan memanfaatkan kekayaan
sumber daya alam yang terbarukan.
Tabel 8.3
Target Indikator Sasaran Misi III
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Regulasi ketahanan pangan % 100 100 100 100 100 100
2 Ketersediaan pangan utama Kg/kap/th 136 158,40 161,60 164,80 168,10 171,50 3
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
%
3.1 Padi (GKG) Ton/Ha 3.33 3.34 3.45 3.45 3.57 3.62 3.2 Jagung Ton/Ha 2.33 2.35 2.38 2.40 2.45 2.50 3.3 Kedelai Ton/Ha 1.00 1.04 1.08 1.09 1.10 1.20 3.4 Ubi kayu Ton/Ha 17.96 17.98 17.98 18.00 18.10 18.20 3.5 Ubi jalar Ton/Ha 7.99 7.99 7.99 8.00 8.00 8.00 3.6 Kacang tanah Ton/Ha 0.91 0.91 0.91 0.93 0.94 0.95 3.7 Kacang hijau Ton/Ha 1.07 1.07 1.08 1.08 1.09 1.09 3.8 Buah-buahan Ton/Ha 32.80 32.82 32.89 32.92 32.93 32.96
3.9 Produksi daging ternak besar/kecil Kg 315.02 317.00 319.00 320.00 322.00 325.00
3.10 Produksi daging unggas Kg 190.30 200.25 256.00 311.50 322.00 332.50 4
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
% 29.04 28.73 28.42 28.11 27.79 27.47
5
Kontribusi tanaman bahan makanan
% 0.99 0.882 0.785 0.699 0.622 0.553
6
Cakupan bina kelompok petani
% 36.00 68.60 81.40 89.20 92.00 100.00
7 Produksi perikanan % 60,57 67,42 70,12 73,62 75,56 80,38 8 Konsumsi ikan % 90,33 92,13 94,43 97,23 98,66 99,63 9
Cakupan bina kelompok nelayan
% 83,82 91,89 92,40 94,04 95,65 97,65
10
Produksi perikanan kelompok nelayan
% 48,59 51,02 53,06 56,24 59,05 62,30
11
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
% 31.00 35.00 39.20 43.10 49.00 52.90
12 Nilai tukar petani % Kelapa sawit Angka 117.23 122.56 128.13 134.20 140.00 146.41
Kelapa Angka 82.135 89.600 97.750 106.630 116.320 126.900
Kelapa sawit Angka 212.86 218.05 223.37 228.82 234.40 240.12
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-7
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-8
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
13
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB
% 6.30 6.33 6.35 6.37 6.39 6.40
14
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Ha 22498 22400 22300 22050 21900 21700
15 Kerusakan Kawasan Hutan Ha 42762.00 37630.56 33114.89 29141.10 25644.17 22566.72 16
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
% 17.77 17.67 17.56 17.44 17.31 17.17
17 Persentase koperasi aktif % 77.60 78.60 80.00 81.10 82.20 83.10
18
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
Unit 0 0 0 0 0 0
19 Jumlah BPR/LKM Unit 0 0 0 0 0 0 20 Usaha Mikro dan Kecil % 39.300 41.078 43.131 45.287 47.551 49.664
21
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Angka 179 2 2 2 2 2
22 Lama proses perizinan Hari 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7
23
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
% 9.60 10.00 10.30 10.90 11.30 12.00
24
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri
% 2.00 2.40 2.90 3.20 3.50 4.00
25 Pertumbuhan Industri. % 49.58 7.90 25.00 30.00 35.00 50.00 26
Cakupan bina kelompok pengrajin
% 25.00 30.00 45.00 45.00 60.00 70.00
27
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
% 1.50 2.00 2.30 2.60 3.10 3.20
28
Ekspor Bersih Perdagangan % USD 90,049,834,32
20.00 22.00 25.00 30.00 35.00
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
8.1.4 Misi IV : Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan
prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan
sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan
perumahan.
Tabel 8.4
Target Indikator Sasaran Misi IV
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
SATUAN
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
% 49.37 52.04 54.04 56.04 59.02 62.02
2 Panjang jalan dilalui Roda 4
KM 489.28 115 117 120 116 119
3 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)
% 25.00 5.00 4.00 3.50 3.00 2.50
4 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
% 50,04 52,04 54,04 56,04 59,02 62,02
5 Rasio Jaringan Irigasi % 6 Drainase dalam kondisi
baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
% 14.00 14.10 14.23 14.50 15.10 15.20
7 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
% 15.30 15.60 15.74 15.90 16.20 16.80
8 Jumlah arus penumpang
angkutan umum Angka 119200 1231192 1354311 1489742 1638716 1802587
9 Jumlah uji KIR angkutan umum
Unit 1 2 2 3 3 3
10 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Unit
Pelabuhan Laut : - Pelabuhan rakyat Unit 30 32 36 40 45 50 - Pelabuhan kargo Unit 1 1 1 2 2 2 - Penyebrangan Unit 3 3 4 4 5 5 Pelabuhan Udara : Unit - - - 1 1 1
Terminal Unit 2 2 2 3 3 3
11 Rasio ketersediaan daya listrik
% 38.60 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-9
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-10
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
SATUAN
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 12 Persentase rumah tangga
yang menggunakan listrik % 53.50 5.00 6.00 4.50 5.00 5.00
13 Rumah tangga pengguna
listrik % 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00
14 Rumah tangga pengguna air bersih
% 22.78 25.00 35.00 45.00 55.00 65.00
15 Rumah tangga ber-Sanitasi
% 19.98 20.00 25.00 30.00 40.00 50.00
16 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
% 0.22 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48
17 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
M3 0.17 0.18 0.19 0.2 0.21 0.22
18 Rumah layak huni % 83.03 84.00 84.50 85.00 85.50 86.00 19 Lingkungan pemukiman
kumuh % 20.00 18.00 14.00 12.00 10.00 8.00
20 Persentase rumah tinggal bersanitasi
% 19.98 20.00 25.00 30.00 40.00 50.00
21 Rasio rumah layak huni % 83.00 84.00 85.00 86.00 87.00 88.00 22 Rasio permukiman layak
huni % 70.00 73.00 75.00 78.00 80.00 83.00
23 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
% 22.78 25.00 35.00 45.00 55.00 65.00
24 Persentase penanganan
sampah % 83.00 84.00 85.00 86.00 86.00 87.00
25 Persentase penduduk berakses air minum
% 25.60 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
26 Persentase luas permukiman yang tertata
% 30.00 32.00 35.00 37.00 40.00 45.00
27 Pencemaran status mutu air
% 40.00 60.00 70.00 80.00 100.00 100.00
28 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
% 18 36 55 73 91 100
29 Tempat pembuangan sampah persatuan penduduk
Unit 20 21 22 23 24 25
30 Penegakkan hukum lingkungan
% 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
31 Rasio ruang terbuka hijau
(RTH) persatuan luas wilayah ber HPL/HGB
Luas
32 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
% 40.00 43.00 46.00 49.00 52.00 55.00
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-11
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
SATUAN
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 33 Persentase luas lahan
bersertifikat % N/A 45.00 47.50 52.00 58.50 65.50
48 Penyelesaian kasus Tanah Negara
% N/A 35.00 53.00 65.00 72.00 100.00
34 Penyelesaian izin lokasi % N/A 80.00 82.00 85.00 87.00 90.00 35 Persentase penduduk
yang memiliki lahan % 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00
36 Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar
% 55.00 54.00 53.00 52.00 51.00 50.00
37 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
% 20.00 19.00 18.00 17.00 16.00 15.00
38 Ketaatan terhadap RTRW % 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00 39 Luas wilayah produktif % 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00 66.00 40 Luas wilayah industri % 1.10 1.20 1.20 12.00 12.00 12.00 41 Luas wilayah kebanjiran % 50.00 48.00 45.00 43.00 40.00 38.00 42 Luas wilayah kekeringan % 40.00 38.00 35.00 33.00 30.00 27.00 43 Luas wilayah perkotaan % 7.33 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
8.1.5 Misi V : Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan
administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Tabel 8.5
Target Indikator Sasaran Misi V
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
SATUAN
KONDISI KINERJA
PADA AWAL PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Sistem informasi
Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah
Ada / Tidak
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2 Jumlah penerimaan CPNS setiap tahun *
Orang 276 715 500 500 300 300
3 Jumlah CPNS yang mengikuti LPJ *
Orang 720 680 450 480 480 600
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-12
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
SATUAN
KONDISI KINERJA
PADA AWAL PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
4 Jumlah PNS yang mengikuti diklat pim *
Orang 86 86 86 86 86 86
5 Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional *
Orang 168 380 650 680 700 710
6 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada / Tidak
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
7 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada / Tidak
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
8 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Ada / Tidak
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
9 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
% 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
10 Pertumbuhan PDRB % 7.21 7.43 7.81 7.92 7.94 8.00 11 Laju inflasi % 7.50 7.00 7.00 6.50 6.00 5.50 12 PDRB per kapita Rupiah 33,105,906.01 38,470,758.29 44,731,683.21 52,044,747.27 60,592,763.76 70,591,600.55 13 Pertumbuhan ekonomi % 7.63 7.79 7.76 7.86 7.89 7.97 14 Kontribusi sektor
pertambangan terhadap PDRB
% 81,51 81,78 82,04 82,31 82,57 82,84
16 Tersedianya dokumen penelitian,pegkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian tata kelola *
% 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
17 Tersedianya hasil penelitian,pegkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian pembangunan daerah berbasis daya saing, keunggulan lokal dan berkelanjutan *
% 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
18 Tersedianya dokumen penelitian,pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang lebih dapat diterima,
% 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-13
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
SATUAN
KONDISI KINERJA
PADA AWAL PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
tepat sasaran, murah dan mudah diakses masyarakat(efisien, efektif, ekonomis dan produktif) *
19 Jumlah temuan dalam
pemeriksaan keuangan Angka 179 143 107 71 35 0
20 Jumlah pelanggaran disiplin pegawai
Angka 4 3 2 1 0 0
21 Buku ”kabupaten dalam
angka” Ada / Tidak
ada ada ada ada ada ada
22 Buku ”PDRB kabupaten” Ada / Tidak
ada ada ada ada ada ada
23 Jumlah surat kabar nasional/lokal Media 36 36 36 38 38 40
24 Jumlah penyiaran radio/TV lokal Stasiun 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1
25 Web site milik pemerintah daerah Portal 1 1 1 1 1 1
26 Jenis, kelas, dan jumlah
restoran Angka 201 164
27 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
Angka 33 35
28 Jumlah dan macam pajak daerah
Angka 9 11 11 12 12 12
29 Jumlah retribusi daerah Angka 27 23 25 27 29 30
30 Penegakkan Perda % 9 11 13 15 17 19
31 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
Angka 5.21 5.61 5.88 6.23 6.57 6.89
32 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
Unit 13 13 13 14 14 15
33 Cakupan patroli petugas Satpol PP
Kali / 24 Jam
2 2 2 1 1 1
34 Angka kriminalitas yang tertangani
% 9 11 13 15 17 19
35 Jumlah Linmas per Jumlah
10.000 Penduduk Orang 21 21 21 21 21 21
36 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten
% 1 1 2 2 3 3
37 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
% 20 20 30 40 50 60
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-14
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
SATUAN
KONDISI KINERJA
PADA AWAL PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 38 Tingkat waktu tanggap
(response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
% 1 1 1 1 1 1
39 Jumlah LSM Jumlah 546 300 350 300 250 200
40 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Jumlah - 235 360 475 680 825
41 Kegiatan pembinaan politik daerah
Jumlah 364 - 1302 1706 1726 1774
42 Jumlah demo Jumlah 4 3 3 3 4 3
8.2. PAGU TENTATIF PER SKPD TAHUN 2011 - 2015
Prediksi pagu indikatif per SKPD per tahun untuk periode 2011 – 2015 dapat
dilihat pada tabel 8.6.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
TABEL 8.6
PAGU TENTATIF PER SKPD TAHUN 2011 – 2015
NO SKPD PAGU TENTATIF 2011 (Rp)
PAGU TENTATIF 2012 (Rp)
PAGU TENTATIF 2013 (Rp)
PAGU TENTATIF 2014 (Rp)
PAGU TENTATIF 2015 (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 1 Dinas Pendidikan 758,989,751,995.70 573,116,539,552.06 604,976,670,360.12 641,307,039,996.42 681,382,475,359.15
2 Dinas Kesehatan 84,291,498,599.88 81,415,398,339.79 85,941,363,064.03 91,102,357,925.71 96,795,366,779.11
3 RSUD Kab. Bengkalis 59,675,418,418.41 58,386,478,995.32 61,632,242,692.29 65,333,413,775.79 69,416,114,943.10
4 RSUD Kec. Mandau 40,396,511,684.75 42,940,588,448.62 45,327,699,394.70 48,049,741,672.45 51,052,381,900.14
5 Dinas Bina Marga dan Pengairan 725,292,378,179.11 644,319,367,711.54 680,137,736,089.99 720,981,716,637.27 766,036,042,226.72
6 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 227,189,198,510.15 201,825,296,337.22 213,044,969,646.08 225,838,855,552.12 239,951,581,428.51
7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
26,486,685,257.10 23,529,065,222.29 24,837,069,867.14 26,328,598,339.50 27,973,878,954.15
8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
33,179,546,610.00 44,597,377,191.33 47,076,590,707.18 49,903,658,304.00 53,022,150,239.99
9 Badan Lingkungan Hidup 14,498,975,810.78 10,948,131,080.55 11,556,748,812.30 12,250,760,625.84 13,016,313,683.87
10 Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan
109,896,417,887.00 65,215,291,362.75 68,840,675,678.35 72,974,731,280.72 77,534,940,266.69
11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11,789,707,538.13 8,902,241,281.91 9,397,125,920.81 9,961,446,951.60 10,583,940,232.56
12 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
10,876,199,927.25 8,211,986,668.99 8,668,499,352.56 9,189,064,526.56 9,763,291,438.96
13 Dinas Sosial 22,282,298,368.60 15,047,905,905.02 15,884,434,285.26 16,838,334,488.89 17,890,566,170.97
14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20,728,304,313.64 15,651,989,736.15 16,522,099,750.40 17,514,293,367.96 18,608,765,887.38
15 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
18,606,444,065.42 14,049,390,866.52 14,830,410,781.12 15,721,014,224.09 16,703,424,286.79
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-18
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-19
NO SKPD PAGU TENTATIF 2011 (Rp)
PAGU TENTATIF 2012 (Rp)
PAGU TENTATIF 2013 (Rp)
PAGU TENTATIF 2014 (Rp)
PAGU TENTATIF 2015 (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 16 Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olah Raga 25,721,106,493.06 22,849,470,912.28 24,119,696,218.86 25,568,144,600.56 27,165,904,273.19
17 Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masy
7,764,040,432.51 7,638,995,388.00 8,063,654,904.01 8,547,897,648.62 9,082,057,884.42
18 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
15,307,169,045.29 11,558,433,421.70 12,200,978,480.76 12,933,677,905.13 13,741,906,632.66
19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
11,748,796,880.00 10,436,436,541.25 11,016,608,653.60 11,678,183,692.99 12,407,956,277.03
20 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
585,177,796.18 519,689,766.48 548,579,848.69 581,523,447.43 617,862,991.32
21 Sekretariat Daerah 481,134,889,424.58 400,617,736,498.77 422,888,483,559.84 448,283,999,908.46 476,297,377,810.22
22 Sekretariat DPRD 62,417,008,256.10 43,577,541,547.02 46,000,061,363.09 48,762,480,666.99 51,809,660,130.53
23 Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik
14,569,740,879.57 11,889,791,170.25 12,550,756,743.25 13,304,461,231.44 14,135,860,300.63
24 Inspektorat 13,572,926,717.36 10,248,104,523.31 10,817,807,067.41 11,467,443,571.87 12,184,046,953.68
25 Dinas Pendapatan Daerah 40,317,275,561.39 30,443,160,012.94 32,135,526,212.98 34,065,345,333.25 36,194,097,178.88
26 Kecamatan Bengkalis 12,301,885,929.86 10,927,698,833.32 11,535,180,715.69 12,227,897,310.81 12,992,021,634.64
27 Kecamatan Mandau 19,781,403,818.54 17,572,620,975.69 18,549,500,832.21 19,663,444,980.51 20,892,218,515.15
28 Kecamatan Bukit Batu 7,747,948,103.37 9,991,368,895.08 10,546,799,244.72 11,180,161,048.27 11,878,812,074.20
29 Kecamatan Rupat 6,994,680,514.09 9,322,434,887.97 9,840,678,516.42 10,431,635,995.42 11,083,511,505.89
30 Kecamatan Bantan 7,120,287,426.68 6,325,113,055.30 6,676,732,517.33 7,077,687,086.66 7,519,973,501.23
31 Kecamatan Pinggir 6,044,087,937.47 5,369,239,228.41 5,667,720,693.08 6,008,081,566.26 6,383,528,067.62
32 Kecamatan Siak Kecil 4,439,687,191.12 3,943,423,715.24 4,162,642,646.69 4,412,619,800.24 4,688,365,501.68
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-20
NO SKPD PAGU TENTATIF 2011 (Rp)
PAGU TENTATIF 2012 (Rp)
PAGU TENTATIF 2013 (Rp)
PAGU TENTATIF 2014 (Rp)
PAGU TENTATIF 2015 (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 33 Kecamatan Rupat Utara 4,571,298,949.73 4,060,687,047.16 4,286,424,766.39 4,543,835,347.35 4,827,780,740.75
34 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
12,948,552,850.60 11,502,466,831.47 12,141,900,650.90 12,871,052,303.10 13,675,367,541.28
35 Badan Kepegawaian Daerah 14,583,377,363.00 12,954,933,101.89 13,675,110,997.23 14,496,335,784.38 15,402,215,388.83
36 Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
16,843,652,293.01 14,074,264,906.62 14,856,667,594.39 15,748,847,824.99 16,732,997,216.29
37 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian
20,289,290,064.93 15,319,743,629.03 16,171,383,744.58 17,142,515,984.47 18,213,756,043.36
38 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa
35,932,031,738.09 27,132,247,603.24 28,640,556,818.03 30,360,494,241.68 32,257,729,027.33
39 Badan Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi
10,720,289,583.97 8,094,723,337.07 8,544,717,232.86 9,057,848,979.44 9,623,876,199.89
40 Dinas Pertanian dan Peternakan 42,436,623,144.98 35,921,667,346.10 37,918,589,335.79 40,195,695,932.04 42,707,534,901.09
41 Dinas Perkebunan dan Kehutanan 36,418,831,250.16 31,941,820,929.28 33,717,499,212.53 35,742,319,787.63 37,975,866,181.21
42 Dinas Pertambangan dan Energi 46,286,468,060.83 37,615,767,148.97 39,706,865,868.17 42,091,362,964.95 44,721,662,635.20
43 Dinas Kelautan dan Perikanan 38,440,740,352.49 29,026,228,085.53 30,639,825,599.90 32,479,824,138.98 34,509,496,373.48 44 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan 22,951,324,910.83 21,771,891,960.58 22,982,213,558.25 24,362,353,247.17 25,884,762,720.25
T O T A L 3,204,169,930,135.71 2,670,804,750,000.00 2,819,277,500,000.00 2,988,582,200,000.00 3,175,339,440,000.00
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN IX-1
BBBAAABBB IIIXXX PPPEEEDDDOOOMMMAAANNN TTTRRRAAANNNSSSIIISSSIII DDDAAANNN KKKAAAIIIDDDAAAHHH
PPPEEELLLAAAKKKSSSAAANNNAAAAAANNN
9.1. PEDOMAN TRANSISI
Sebagaimana di atur di dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25
tahun 2004 tentang sistem Perencanaan pembangunan Nasional dinyatakan bahwa
”RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang
dilantik pada tanggal 5 Agustus 2010”. Dengan demikian dapat diartikan bahwa
jangka waktu berlakunya RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 sama
dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2010 - 2015, oleh karena
itu perlu dibuat program transisi rancangan program indikatif 1 (satu) tahun setelah
masa jabatan kepala daerah selesai. Program transisi ini sangat diperlukan, sebagai
pijakan manakala Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis akan menyusun RKPD
tahun 2016.
9.1.1 Program Transisi Untuk Tahun 2016
Tahun 2016 merupakan tahun pertama periodesasi Kepemimpinan Bupati
Bengkalis Periode berikutnya (2015 – 2020). Bila dilihat dari aspek perencanaan dan
penganggaran program dan kegiatan pada tahun 2016 dilaksanakan pada awal tahun
2015 oleh Bupati periode 2010 – 2015. Sementara RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun
2010 – 2015 berlaku sesuai priodesasi Kepala Daerah yang berarti berakhir pada 5
agustus 2015, maka untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 perlu
disiapkan pedoman transisi sebagai payung legalitas dan arahan bagi perencanaan
dan penganggaran program dan kegiatan pada tahun 2016.
Melihat kondisi Kabupaten Bengkalis saat ini serta memperhatikan beberapa isu
strategis dan proyeksi indikator makro ekonomi Kabupaten Bengkalis 2010 – 2015
maka dapat ditetapkan bahwa program dan kegiatan pada tahun 2015 masih bersifat
penuntasan beberapa target pencapaian RPJMD 2010 – 2015 yang belum tercapai.
Dengan tetap mengacu kepada prioritas nasional dan Provinsi Riau sebagai kerangka
acuan perencanaan maka selain penuntasan beberapa target pencapaian RPJMD 2010
– 2015, maka program dan kegiatan pada tahun 2016 diarahkan pada pembangunan
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
bidang pendidikan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur, perhubungan, listrik
dan air bersih, pembangunan ekonomi kerakyatan, optimalisasi otonomi desa,
reformasi birokrasi serta target-target pencapaian MDGs dan penekanan pada
program prioritas Provinsi Riau serta capaian prioritas nasional.
9.2 KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bengkalis Tahun 2010 – 2015 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan
secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab dan
merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
periode tahun 2010 sampai tahun 2015 dan pedoman transisi tahun 2016 yang
kemudian digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD).
Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Pemerintah Kabupaten Bengkalis beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) serta pemangku kepentingan pembangunan (masyarakat dan dunia usaha)
agar mengacu RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 dengan sebaik-
baiknya.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkalis berkewajiban untuk
menyusun Rencana Strategi SKPD (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsi SKPD dalam jangka lima tahun dengan berpedoman pada RPJMD
Kabupaten Bengkalis 2010 – 2015.
3. Agar tercipta harmonisasi perencanaan program antara Pemerintah Kabupaten
Bengkalis dengan Pemerintah Propinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota
sekitar wilayah Kabupaten Bengkalis, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten
Bengkalis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD
mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan dan muspida wilayah Kabupaten
Bengkalis.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis
2010 – 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis
berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
program maupun kegiatan yang dijabarkan dalam RKPD Kabupaten Bengkalis
tahun 2010 sampai tahun 2015 sebagai bahan atau dasar evaluasi dan
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN IX-2
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN IX-3
penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan (Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban) atau 5 tahunan (Laporan Akhir Masa Jabatan) Bupati
Bengkalis.
Lampiran I
Matrik Hubungan Sasaran, Strategi, Kebijakan
Dan Program RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun
2010-2015
I. MISI I :
I.1. 1. 1. Angka melek huruf % 1. 1. 1. DISDIK2. Angka partisipasi kasar Angka
- TK/PAUD- SD/MI/Paket A- SMP/MTs/Paket B- SMA/SMK/MA/Paket C- PLB
3. Angka partisipasi murni %- SD/MI/Paket A- SMP/MTs/Paket B- SMA/SMK/MA/Paket C
4. Angka partisipasi sekolah %- SD/MI- SMP/MTs- SMA/SMK/MA
5. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Angka 2. 3. Program Pendidikan Nonformal DISDIK- SD/MI- SMP/MTs- SMA/SMK/MA
6. Rasio guru terhadap murid Angka- SD/MI 4 Program Pendidikan Luar Biasa DISDIK
Matrik Misi 1
NO MISI/TUJUAN SATUAN
Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini, non formal dan luar biasa
SKPD
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat
Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat
Meningkatkan kualitas SDM terutama pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan.
Program Pembangunan Daerah/Program PrioritasSTRATEGI KEBIJAKANSASARAN INDIKATOR KINERJA
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah Dua Belas TahunMeningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah (Wajib Belajar 12 Tahun)
SD/MI 4. Program Pendidikan Luar Biasa DISDIK- SMP/MTs- SMA/SMK/MA
7. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Angka- SD/MI- SMP/MTs- SMA/SMK/MA
8. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) % 3. 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan DISDIK
9. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan DISDIK10.
Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik %11. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) %12. Angka Putus Sekolah (APS) %
- SD/MI- SMP/MTs- SMA/SMK/MA
13. Angka Kelulusan (AL) %- SD/MI- SMP/MTs- SMA/SMK/MA
14. Angka Melanjutkan (AM) dari TK/PAUD/Usia Sekolah ke SD/MI %15. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs %16. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA %17. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV %
2. 1. Jumlah grup kesenian Jumlah 2. 4.2. Jumlah gedung kesenian Jumlah 7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya DISBUDPARPORA3. Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah 8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya DISBUDPARPORA4. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah5. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan % 9. Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan [*] SETDA
3. 1. Jumlah perpustakaan (berbasis IT) Jumlah 3. 5. 10. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan BPUAD2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Jumlah
Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta kapasitas manajemen pelayanan pendidikan
Meningkatnya pemahaman akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
Peningkatan pemahaman akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan dan nilai budaya lokal
Tumbuhnya minat baca masyarakat Pembinaan perpustakaan
Meningkatkan dan menumbuhkembangkan
Matriks Hubungan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010 - 2015 1
NO MISI/TUJUAN SATUAN SKPDProgram Pembangunan Daerah/Program PrioritasSTRATEGI KEBIJAKANSASARAN INDIKATOR KINERJA
3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah4. Pengelolaan arsip secara baku %5. Peningkatan SDM pengelola kearsipan Jumlah 6. 11. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan BPUAD
12. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah BPUAD13. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan BPUAD14. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi BPUAD
I.2. 4. 1. Angka kelangsungan hidup bayi Angka 4. 7. 15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan DISKES, RSUD2. Angka kematian bayi Angka3. Angka usia harapan hidup Tahun 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat DISKES, RSUD4. Persentase balita gizi buruk % 17. Program Pengawasan Obat dan Makanan DISKES5. Rasio posyandu per satuan balita Angka 18. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia DISKES6. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Angka7. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Angka8. Rasio dokter per satuan penduduk
- Dokter umum Angka 8. 19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat DISKES- Dokter spesialis Angka 20. Program Pengembangan Lingkungan Sehat DISKES- Dokter gigi Angka
9. Rasio tenaga medis per satuan penduduk 21. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan DISKES, RSUD- Bidan Angka 22. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR BPP dan KB
- Perawat Angka 23. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk HIV/AIDS BPP dan KB- Apotoker Angka 24. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan DISKES- Ahli gizi Angka- Kesmas Angka 9. 25. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan JaringannyaDISKES
- Sanitarian Angka 26. Program Pengadaan, Peningkatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
RSUD
Meningkatkan pembinaan pola hidup sehat masyarakat
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat
Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan
dan kearsipang
minat baca masyarakat
Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana parsarana kesehatan
Meningkatkan fasilitas pustaka dan kearsipan
27. RSUD
10. 28. Program Perbaikan Gizi Masyarakat DISKES
11. 29. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular DISKES
5. 1. Rata-rata jumlah anak per keluarga Angka 5. 12. 30. Program Keluarga Berencana BPP dan KB2. Rasio akseptor KB % 31. Program Kesehatan Reproduksi Remaja BPP dan KB3. Cakupan peserta KB aktif % 32. Program Pelayanan Kontrasepsi BPP dan KB4. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Angka 33. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang
Mandiri BPP dan KB
6. 1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 6. 13. 34. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan AnakBPP dan KB
2. Rasio KDRT Angka 35. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan BPP dan KB3. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur %4. Partisipasi angkatan kerja perempuan %5.
%
7. 1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 7. 14. 36. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin RSUD2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan%
3. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) %4. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan %5. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA %6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD %7. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % 15. 37. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak DISKES
8 Cakupan kunjungan bayi % 38 Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita DISKES
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Memperbaiki status gizi masyarakat
Mengendalikan penyakit menular dan penyakit yang bersumber binatang
Peningkatan pembinaan dan pelayanan keluarga berencana
Meningkatkan pembinaan, kesertaan dan kemandirian ber -KB
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana
Peningkatan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak
Meningkatkan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
Meningkatnya cakupan layanan kesehatan masyarakat
Peningkatan cakupan layanan dan fasilitas kesehatan
Memperluas cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin
Meningkatnya kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak
Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak dan 8. Cakupan kunjungan bayi % 38. Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita DISKES
9. Cakupan puskesmas % 39. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia DISKES10. Cakupan pembantu puskesmas %
lansia
Matriks Hubungan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010 - 2015 2
NO MISI/TUJUAN SATUAN SKPDProgram Pembangunan Daerah/Program PrioritasSTRATEGI KEBIJAKANSASARAN INDIKATOR KINERJA
I.3. 8. 1. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk % 8. 16. 40. Program Penataan Administrasi Kependudukan DISDUKCAPIL2. Rasio bayi berakte kelahiran %3. Rasio pasangan berakte nikah %4. Kepemilikan KTP Jumlah5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk %6. Ketersediaan database kependudukan Ada/Tdk Ada7. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah / Belum
I.4. 9. 1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Angka 9. 17. 41. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan DISNAKERTRAN2. Tingkat partisipasi angkatan kerja %3. Rasio lulusan S1/S2/S3 %
18. 42. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja DISNAKERTRAN
10. 1. Rasio penduduk yang bekerja % 10. 19. 43. Program Peningkatan Kesempatan Kerja DISNAKERTRAN2. Angka partisipasi angkatan kerja %3. Tingkat pengangguran terbuka % 44. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan DISBUDPARPORA4. Rasio ketergantungan %5. Rasio daya serap tenaga kerja %
I.5. 11. 1. Jumlah klub olah raga Angka 11. 20. 45. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga DISBUDPARPORA2. Jumlah gedung olah raga Angka 46. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga DISBUDPARPORA3. Jumlah organisasi pemuda Angka4. Jumlah organisasi olahraga Angka5. Jumlah kegiatan kepemudaan Angka6. Jumlah kegiatan olahraga Angka7 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Angka
Membentuk generasi muda yang berkualitas
Meningkatkan prasarana dan prestasi olahraga
Melakukan perluasan lapangan usaha
Meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
Meningkatkan kapasitas sistem, SDM aparatur dan sarana pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
Peningkatan partisipasi pemuda dalam mewujudkan generasi yang sehat
Tercapainya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah
Penataan dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
Menurunkan angka pengangguran
Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
Merevitalisasi dan mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja
Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja
Melakukan pelatihan dan worskhop ketrampilan teknis
Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan
Meningkatnya lapangan usaha dan kesempatan kerja
Peningkatan kesempatan kerja
7. Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Angka8. Lapangan olahraga Angka9. Program pembinaan Sumberdaya aparatur melalui diklat dan bintek,
wokrshop seminar sesuai bidang dan keahlian nya *10. Program pengkajian dan pengembangan SDM Aparatur *
Matriks Hubungan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010 - 2015 3
II. MISI II :
II.1 1. 1. Persentase penduduk berdasarkan garis kemiskinan % 1. 1. 1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan BPMPD2. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat % 2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) [*]
3. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
%
4. LPM Berprestasi %5. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK %6. PKK aktif % 2. 3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan BPMPD7. Posyandu aktif % 4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa BPMPD8. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat %9. Kemiskinan Angka
2.1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Jumlah 2. 3. 5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo DINSOS
2. PMKS yg memperoleh bantuan sosial % 6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial DINSOS, SETDA3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial % 7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial DINSOS
%
Menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, perekonomian perdesaan serta kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan
SKPD
Matrik Misi 2
NO MISI/TUJUAN SATUANSASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGI Program Pembangunan Daerah/Program PrioritasKEBIJAKAN
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya pendapatan masyarakat
Peningkatan pemberdayaan ekonomi perdesaan
Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi perdesaan
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial
Meningkatkan kualitas pelaku ekonomi perdesaan
Peningkatan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
Meningkatkan kualitas kelembagaan kesejahteraan sosial
BPMPD, CIPTA KARYA
4. 8. DINSOS, SETDA
9. Program Pembinaan Anak Terlantar DINSOS10. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma DINSOS11. DINSOS
12. Program Penanggulangan Kemiskinan [*] BPMPD
3. 5. 13. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi DISNAKERTRAN
II.2 3. 1. Kunjungan wisata Angka 4. 6. 14. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata PARIWISATA2. penelitian dan pengembangan ekonomi dan SDA terbarukan dan non
terbarukan%
3. penelittian dan pengembangan pemanfaatan potensi SDA Lokal4. Penelitian dan pengembangan untuk peningkatan pendapatan
masyarakat
5. 7. 15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata PARIWISATA16. Program Pengembangan Kemitraan PARIWISATA
Meningkatkan kualitas dan produktifitas masyarakat dalam Mendukung Kepariwisataan
Meningkatnya kunjungan wisatawan
Peningkatan kenyamanan lingkungan wisata
Mengembangkan infrastruktur pariwisata
Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS
Meningkatnya pemasaran bagi produk lokal
Meningkatkan kemitraan dan pemasaran daerah pariwisata
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
Mengembangkan wilayah potensial transmigrasi
Penyiapan dan pengembangan lokasi transmigrasi
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Matriks Hubungan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010 ‐ 2015 4
III. MISI III :
III.1 1. 1. Regulasi ketahanan pangan % 1. 1. 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) BKPPP, DISTANAK, 2. Ketersediaan pangan utama % 2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan DISTANAK, BUNHUT3. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
%3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani DISTANAK, BKPPP,
BUNHUT4. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB % 4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan DISTANAK, BUNHUT5. kontribusi tanaman bahan makanan % 5. Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan DISTANAK6. Cakupan bina kelompok petani % 6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan DISTANAK7. Produksi perikanan % 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak DISTANAK8. Konsumsi ikan %9. Cakupan bina kelompok nelayan %10. Produksi perikanan kelompok nelayan % 2. 8. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan BKPPP11. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa % 9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan BUNHUT12. Nilai tukar petani %
2. 3. 10. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir DISKANLUT11. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya KelautanDISKANLUT
12 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan DISKANLUT
SKPD
Matrik Misi 3
NO MISI/TUJUAN SatuanSASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGI Program Pembangunan Daerah/Program PrioritasKEBIJAKAN
Mengembangkan perekonomian daerah
Meningkatkan hasil produksi dan tekhnologi pertanian/peternakan
Peningkatan produksi pertanian dan peternakan
Meningkatnya ketahanan pangan
Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat serta meningkatkan investasi dan UMKM dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan.
Meningkatkan kapasitas penyuluhpertanian/peternakan
Memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir
Peningkatan produksi perikanan
12. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
DISKANLUT
13. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut DISKANLUT
14. Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat DISKANLUT
15. Pengembangan kawasan Minapolitan [*] DISKANLUT
4. 16. Program Pengembangan Budidaya Perikanan BKPPP, DINAS KELAUTAN
17. Program Pengembangan Perikanan Tangkap DISKANLUT18. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan BKPPP, DISKANLUT19. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan BKPPP, DISKANLUT20. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar DISKANLUT21. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan [*] DISKANLUT
2. 1. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB % 3. 5. 22. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan DISBUNHUT2. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis % 23. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan DISBUNHUT3. Kerusakan Kawasan Hutan % 24. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan DISBUNHUT4. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB %
6. 25. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan DISBUNHUT26. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan DISBUNHUT27. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan DISBUNHUT28. Program Perlindungan dan Konservasi sumberdaya Hutan DISBUNHUT
3. 1. Persentase koperasi aktif % 4. 7. 29. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif KUKM2. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Unit3. Jumlah BPR/LKM Unit4. Usaha Mikro dan Kecil %
8. 30.
31. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan DINAS PASAR9. 32. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
MenengahKUKM
33. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi KUKM
Meningkatkan Produktifitas Perikanan
Meningkatnya produksi perkebunan dan kehutanan
Peningkatan produktifitas perkebunan dan Kehutanan
Meningkatkan teknologi pengolahan dan produksi pertanian/perkebunan
Merehabilitasi, konservasi dan pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan
Berkembangnya koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
Peningkatan kualitas koperasi dan UMKM
Meningkatkan iklim usaha yang kondusif
Meningkatkan dan Mengembangkan kewirausahaan masyarakat
KUKM
Meningkatkan kemampuan manajemen dan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM
Program Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Matriks Hubungan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010 ‐ 2015 5
SKPDNO MISI/TUJUAN SatuanSASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGI Program Pembangunan Daerah/Program PrioritasKEBIJAKAN
III.2 4. 1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Angka 5. 10. 34. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi. BPPT2. Lama proses perizinan Hari
5. 1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB % 6. 12. 35. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial. DISPERINDAG2. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri % 36. Program Penataan Struktur Industri. DISPERINDAG
3. Pertumbuhan Industri. % 37. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. DISPERINDAG4. Cakupan bina kelompok pengrajin %
13. 38. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. DISPERINDAG
6. 1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 7. 14. 39. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. DISPERINDAG2. Ekspor Bersih Perdagangan 40. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. DISPERINDAG
41 Program Peningkatan dan pengembangan ekspor. DISPERINDAG42. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. DISPERINDAG
8. 15. 43. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.DISPERINDAG
Mengembangkan tekhnologi industri yang berbasis potensi daerah
Meningkatkan nilai investasi daerah
Meningkatnya iklim investasi yang kondusif
Meningkatkan peran kelembagaan promosi dan investasi daerah
Meningkatnya kapasitas produksi bagi industri daerah
Pengembangan kawasan industri
Menjadikan Buruk Bakul Sebagai Kawasan Industri
Peningkatan kualitas kelembagaan promosi dan investasi daerah
Pengembangan kerjasama perdagangan
Mengembangkan kerjasama perdagangan antar daerah dan luar negeri
Memperluas pasar bagi produk daerah
Meningkatkan mutu produk daerah
Meningkatnya perdagangan dan luasnya pemasaran
Matriks Hubungan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010 ‐ 2015 6
IV. MISI IV :
IV.1 1. 1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik % 1. 1. 1. Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan BINAMARGA2. Panjang jalan dilalui Roda 4 KM 2. Program Pembangunan jalan dan jembatan BINAMARGA3. 3. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong BINAMARGA
4. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong BINAMARGA4. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) % 5. Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan BINAMARGA
6. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan BINAMARGA
2. 1. Rasio Jaringan Irigasi % 2. 2. 7. BINAMARGA2. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat %3.
%3. 8. Program Pengendalian banjir BINAMARGA
3. 1. Jumlah arus penumpang angkutan umum Angka 3. 4. 9. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan DISHUBKOMINFO2. Jumlah uji kir angkutan umum Angka 10. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ DISHUBKOMINFO3 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Angka 11 Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan DISHUBKOMINFO
Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.
SKPD
Matrik Misi 4
Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan
Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana
Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan
NO MISI/TUJUAN SATUAN Program Pembangunan Daerah/Program PrioritasKEBIJAKANSTRATEGIINDIKATOR KINERJASASARAN
%
Peningkatan daya dukung dan kualitas jaringan pengairan
Memelihara, merehabilitasi dan meningkatkan daya dukung jaringan pengairan
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana perhubungan
Memelihara dan memanfaatkan sumberdaya air dan pengendalian banjir
Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
Membangun, memelihara dan meningkatkan daya dukung dan kualitas jalan dan jembatan
Meningkatnya kualitas jaringan pengairan
Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
%
Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana wilayah serta akses inter dan antar kawasan
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Angka 11. Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan DISHUBKOMINFO
5. 12. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan DISHUBKOMINFO13. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas DISHUBKOMINFO
IV.2 4. 1. Rasio ketersediaan daya listrik % 4. 6. 14. Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan DISTAMBEN2. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik %
5. 1. Rumah tangga pengguna listrik % 5. 7. 15. Program Penyediaan dan pengelolaan air baku. CIPTAKARYA2. Rumah tangga pengguna air bersih % 16. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. CIPTAKARYA3. Rumah tangga ber-Sanitasi %4. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Angka5. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Angka
6. 1. Rumah layak huni % 6. 9. 17. Program Pengembangan Perumahan CIPTAKARYA2. Lingkungan pemukiman kumuh %3. Persentase rumah tinggal bersanitasi %4. Rasio rumah layak huni Angka5. Rasio permukiman layak huni Angka6. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih 10. 18. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan CIPTAKARYA
IV.3 7. 1. Persentase penanganan sampah % 7. 11. 19. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan DINAS PASAR2. Persentase penduduk berakses air minum %3. Persentase luas permukiman yang tertata %4. Pencemaran status mutu air %5. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal %6. Tempat pembuangan sampah persatuan penduduk %7. Penegakkan hukum lingkungan %
Meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan
Terpenuhinya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin
Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan
perhubungan kualitas sarana perhubungan
Meningkatkan fasilitasi pengembangan perumahan
Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan manajemen angkutan
Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan
Meningkatkan penyediaan dan kualitas jaringan kelistrikan perdesaan
Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum
Meningkatnya fasilitas permukiman
Peningkatan kinerja pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan prasarana persampahan
Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan jaringan kelistrikan
perhubungan
Peningkatan ketersediaan dan kualitas fasilitas permukiman
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatkan fasilitas pelayanan dasar
Matriks Hubungan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010 ‐ 2015 7
SKPDNO MISI/TUJUAN SATUAN Program Pembangunan Daerah/Program PrioritasKEBIJAKANSTRATEGIINDIKATOR KINERJASASARAN
12. 20. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan DISTAMBEN
21. Program Peningkatan Pengendalian Polusi BLH22. Program Pengendalian kebakaran hutan BLH
14. 23. BLH
15. 24. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam DINAS PASAR25. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup BLH26. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam BLH
IV.4 8. 1. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan % 8. 16. 27. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh BAPPEDA, CKTR 2. Persentase luas lahan bersertifikat % 28. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh BAPPEDA3. Penyelesaian kasus tanah Negara % 29. Program Perencanaan Tata Ruang CIPTAKARYA4. Penyelesaian izin lokasi % 30. Program Pemanfaatan Ruang CIPTAKARYA, SETDA5. Persentase penduduk yang memiliki lahan % 31. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang SETDA
6.Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar
32.Program Penataan Keindahan Kota [*] Dinas Pasar
7. Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar8. Ketaatan terhadap RTRW %9. Luas wilayah produktif %10. Luas wilayah industri %11. Luas wilayah kebanjiran % 17. 33. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan. SETDA12. Luas wilayah kekeringan % 34. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Pendidikan, Budparpora,
Dinas Pasar, Dispenda, BM, CK
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Menyelesaikan persoalan pertanahan
Penyajian informasi lingkungan hidup strategis
Meningkatkan perlindungan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam lingkungan hidup
Mengendalikan pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan hidup
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Menyusun Rencana Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis
Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfataan ruang
Meningkatkan penataan ruang
CK13. luas wilayah perkotaan % 35. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah SETDA, DISTANNAK
36. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan SETDA
Matriks Hubungan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010 ‐ 2015 8
V. MISI V :
V.1 1. 1. Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah Ada / Tidak 1. 1. 1. Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah. SETDA2. Jumlah penerimaan CPNS setiap tahun * Orang 2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. SETDA3. Jumlah CPNS yang mengikuti LPJ * Orang 3. Program Penataan daerah otonomi baru. SETDA4 Jumlah PNS yang mengikuti diklat pim * Orang 2. 4. Program pendidikan kedinasan. SETDA5 Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional * Orang 5. Program pembinaan dan pengembangan aparatur. BANDIKLAT, BKD
6. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. BPMPD7. Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah. SETDA
1. 3. 8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. SEMUA SKPD9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. SEMUA SKPD10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
KeuanganSEMUA SKPD
11. Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS. SEMUA SKPD
2. 4. 12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. SEMUA SKPD13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. SEMUA SKPD
Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur
Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance ).
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah
NO MISI/TUJUAN SKPD
Matrik Misi 5
KEBIJAKAN Program Pembangunan Daerah/Program PrioritasSASARAN STRATEGISATUAN
Melaksanakan transparansi pelayanan publik
Peningkatan kegiatan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintah daerah
Meningkatkan Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur
Menata sistem birokrasi yang efisien dan optimal
Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintahan daerah
Penataan birokrasi dan pelayanan publik
V.2 2. 1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Ada / Tidak 3. 5. 14.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA2. Ada / Tidak 15. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
DaerahBAPPEDA
16. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi BAPPEDA, SETDA3. Ada / Tidak 17. Program Perencanaan Sosial dan Budaya BAPPEDA
18. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam BAPPEDA4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD % 19. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh BAPPEDA, CKTR 5. Pertumbuhan PDRB % 20. Program Kerjasama Pembangunan BAPPEDA6. Laju inflasi % 21. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan DISTAMBEN7. PDRB per kapita Rupiah8. Pertumbuhan ekonomi %9. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB %10. Tersedianya dokumen penelitian,pegkajian, penerapan, pengembangan,
perekayasaan dan pengoperasian tata kelola *%
11. Tersedianya hasil penelitian,pegkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian pembangunan daerah berbasis daya saing, keunggulan lokal dan berkelanjutan*
%
12. Tersedianya dokumen penelitian,pegkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang lebih dapat diterima, tepat sasaran, murah dan mudah diakses masyarakat(efisien, efektif, ekonomis dan produktif)*
%
3. 1. Jumlah temuan dalam pemeriksaan keuangan Angka 4. 6. 22. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. INSPEKTORAT
2. Jumlah pelanggaran disiplin pegawai Angka 23. Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dari prosedur pengawasan.
SETDA
24.
V.3 4. 1. 5. 7. 25. Program Pengembangan data/informasi BAPPEDA2. Buku ”kabupaten dalam angka” Ada / Tidak 26. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah BAPPEDA3. Buku ”PDRB kabupaten” Ada / Tidak 27. Program kerjasama informasi dengan mass media SETDA4. Jumlah surat kabar nasional/lokal Angka 28. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa SETDA, DISHUB5. Jumlah penyiaran radio/TV lokal Angka 29. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi SETDA6. Web site milik pemerintah daerah Ada / Tidak 30. Program Penelitian dan Pengembangan [*] BALITBANGSTAT
V.5 5. 1. Jumlah dan macam pajak daerah Angka 6. 8. 31. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah [*] DISPENDA
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
Penataan dan pemantapan pengawasan dan pengendalian kebijakan
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Menata sistem dan kapasitas kelembagaan serta SDM pengawasan dan pengendalian kebijakan
Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan anggaran SKPD
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi
Peningkatan kualitas data dan informasi pembangunan daerah
Meningkatkan pengelolaan data dan informasi daerah
Meningkatnya
Menyiapkan sistem informasi dan data pembangunan daerah yang berkualitas dan dapat diakses publik
Peningkatan Melakukan intensifikasi dan
Peningkatan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah
INSPEKTORAT, SETDA
Matriks Hubungan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010 ‐ 2015 9
INDIKATOR KINERJANO MISI/TUJUAN SKPDKEBIJAKAN Program Pembangunan Daerah/Program PrioritasSASARAN STRATEGISATUAN
2. Jumlah retribusi daerah Angka
7. 9. 32. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. DISPENDA, SETDA
V.6 6. 1. Penegakkan Perda % 8. 10. 33. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. KESBANGPOLINMAS2. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
Angka34. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. KESBANGPOLINMAS,
SATPOL PP, SETDA3. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Angka 35. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. SATPOL PP4. Cakupan patroli petugas Satpol PP Kali / 24 Jam 36. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat). SATPOL PP5. %
6. Angka kriminalitas %7. Angka kriminalitas yang tertangani %
V.7 7. 1. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Angka 9. 11. 37. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. KESBANGPOLINMAS
2. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten %3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten %4. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK) %12. Meningkatkan daya dukung
penanganan bencana
V 8 8 1 Jumlah LSM Jumlah 10 13 38 Program Pendidikan Politik Masyarakat KESBANGPOLINMASPeningkatan Memberikan pemahaman Meningkatnya kualitas Meningkatkan
Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Pendapatan Asli Daerah ekstensifikasi objek pajak daerah dan retribusi daerah
Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana
Peningkatan pencegahan dan penanggulangan korban bencana yang terstruktur dan tanggap
Menyiapkan sistem kerja pencegahan dan penanggulangan bencana
Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana
Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pengelola keuangan
Mengembangkan jaringan dan sistem keuangan terpadu
Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan
Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
V.8 8. 1. Jumlah LSM Jumlah 10. 13. 38. Program Pendidikan Politik Masyarakat. KESBANGPOLINMAS2. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Jumlah 39 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. KESBANGPOLINMAS,
SATPOL PP3. Kegiatan pembinaan politik daerah Jumlah4. Jumlah demo Jumlah
Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang demokrasi, supremasi hukum dan HAM
Memberikan pemahaman hukum dan sosialisasi kehidupan demokrasi dan HAM kepada masyarakat
Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi, serta penegakan hukum dan HAM
Meningkatkan kehidupan demokrasi dan supremasi hukum
Matriks Hubungan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010 ‐ 2015 10
Lampiran II
Matrik Pengembangan Empat Kawasan
Kabupaten Bengkalis 2010 - 2015
I. KAWASAN I
I.1 TUJUAN
I.2 SASARAN
I.2.1 1. 1. 1. 1. DISDIK
PENGEMBANGAN EMPAT KAWASAN
Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan Pulau Bengkalis
KETERANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN AGRIBISNIS DI PULAU BENGKALIS
Menjadikan Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan sebagai salah satu Pusat Pendidikan di Sumatera serta sebagai kawasan Agribisnis.
Menyiapkan sarana dan prasarana menuju Pulau
Terwujudnya Pulau Bengkalis sebagai salah satu pusat
Program perencanaan sosial budaya
Penyusunan Masterplan Pulau Bengkalis sebagai kawasan Pusat Pendidikan
NO. KAWASAN / TUJUAN / SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
2. DISDIK
3.
2. 4. BAPPEDA
5. Review FS Bandara Pulau Bengkalis BAPPEDA
3. 6. BALITBANGSTAT
2. 4. 7. DISDIK
. Pembangunan dan pengembangan SMA dan SMK unggulan DISDIK
9. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan pesantren DISDIK
5. 10. DISBUDPARPORA
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
Penyusunan Masterplan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan
Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Pulau Bengkalis Sebagai Kawasan Pusat Pendidikan
Program PAUD, Wajib Belajar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah
Pengembangan sarana dan prasarana menuju Sekolah Sehat
Program pengeloaan kekayaan budaya
sebagai pusat pendidikan.Bengkalis sebagai pusat pendidikan.
pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada pusat pendidikan dan kawasan agribisnis.
Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Bengkalis
Masterplan Pembangunan SMA/SMK Unggulan di Kabupaten Bengkalis
Program penelitian dan pengembangan *
Pengembangan cadangan kawasan hutan kota sebagai pusat pendidikan botani mini
Pembangunan Museum Sejarah dan Budaya Melayu
Pengembangan Empat Kawasan 11
KETERANGANNO. KAWASAN / TUJUAN / SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
6. 11.
7. 12. Fasilitasi Pembangunan Universitas DISDIK13. Fasilitasi Pembangunan Politeknik DISDIK14. Optimalisasi Politeknik Bengkalis DISDIK
8. 15. CIPTAKARYA
9. 16. DISTAMBEN
17. Pengembangan Jaringan distribusi listrik DISTAMBEN
10. 18. BINAMARGA
Program manajemen pelayanan pendidikan
PDE / DISHUBKOMINFO
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik 4 X 10 MW
Program pembangunan jalan dan Pembangunan Jalan Poros dan Jalan
Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
Penyiapan Kota Bengkalis sebagai Cyber City
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
11. 19. Penanganan Abrasi Pantai dan Sungai BINAMARGA
12. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
20. Penataan dan revitalisasi kawasan perkotaan
BINAMARGA, CIPTAKARYA
13. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
21. Pembangunan zona proteksi mangrove di Pulau Bengkalis.
BLH, DISBUNHUT
14. 22. DISHUBKOMINFO
2. Memperkuat dukungan sarana dan akses permodalan bagi pengembangan agribisnis
3. Pengembangan kawasan pertanian holtikultura
15. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
23. Pengembangan sayur-sayuran berdaun lebar dengan sistem shadingnet berorientasi ekspor
DISTANAK
24. Pengembangan tanaman buah-buahan unggulan tempatan
DISTANAK
Program pembangunan prasarana dan sarana perhubungan
Pembangunan Infrastruktur Perhubungan
g p g jjembatan
gLingkar Pulau Bengkalis
Program pembangunan turap/talud/bronjong
Pengembangan Empat Kawasan 12
KETERANGANNO. KAWASAN / TUJUAN / SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
16. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
25. Pengembangan pembibitan dengan sistem kultur jaringan
DISTANAK
4. Pengembangan usaha perikanan 16 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
26. Pembangunan pasar ikan higienis DISKANLUT
17. Program pengembangan budidaya perikanan
27. Pembangunan kerambah jaringan apung DISKANLUT
28. Pengembangan tambak/kolam rakyat DISKANLUT
5. Pengembangan akses permodalan 18. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
29. Fasilitasi kepemilikan kapal perikanan bagi kelompok nelayan perikanan tangkap
DISKANLUT
II. KAWASAN II
PUSAT INDUSTRI, PELABUHAN DAN AGROBISNIS DI KECAMATAN BUKIT BATU DAN KECAMATAN SIAK KECIL
II.1 TUJUAN
II.2 SASARAN
II.2.1 1. 1. 1. 1. CIPTAKARYA
2. BAPPEDA
3. BAPPEDA
4. Study AMDAL Kawasan Industri Buruk Bakul
BLH
2. 2. 6. Penyediaan lahan kawasan industri DISPERINDAG
Terwujudnya Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada kawasan industri, pelabuhan dan agribisnis.
Penyusunan Masterplan Kota Sei Pakning, Kota Lubuk Muda, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil.
BUKIT BATU DAN KECAMATAN SIAK KECIL
Menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil sebagai Kawasan Industri dan Agrobisnis
Menyiapkan sarana dan prasarana menuju terwujudnya Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai kawasan industri, pelabuhan dan agribisnis.
Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Kawasan Industri dan Pelabuhan di Kecamatan Bukit Batu.
Program penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai kawasan industri dan pelabuhan.
Study/Kajian Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Industri Buruk Bakul
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
Feasibility Study Kawasan Industri dan Pelabuhan Buruk Bakul
Pengembangan Empat Kawasan 13
KETERANGANNO. KAWASAN / TUJUAN / SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
7. Pembangunan jalan alternatif akses kawasan industri Buruk Bakul (Buruk Bakul - Desa Langkat)
BINAMARGA
8. Pembangunan Jalan Lingkar Kec. Siak Kecil BINAMARGA
9. Pembangunan Jalan Poros Sei Pakning - Duri
BINAMARGA
10. Pembangunan Jalan Lingkar Bukit Batu BINAMARGA
4. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
11. Pembangunan zona proteksi mangrove di Kecamatan Bukit Batu menuju terwujudnya Green Port.
BLH, DISBUNHUT
5. 12. CIPTAKARYA
6. 13. DISTAMBEN
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Program pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
6. 13.
14. Pengembangan Jaringan distribusi listrik DISTAMBEN
3. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian untuk mendukung terwujudnya aktivitas agroindustri
7. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
15. Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bukit Batu
DISTANAK
8. 16. Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dengan pola kerjasama pihak ketiga [*]
DISBUNHUT
17. Revitalisasi perkebunan karet dan sawit. DISBUNHUT
9. 18. BLH, DISBUNHUT
III KAWASAN III
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik 2 X 30 MW
PUSAT PARIWISATA DAN AGROBISNIS DI PULAU RUPAT
Dukungan dan Fasilitasi Pengembangan Cagar Biosphere Giam Siak Kecil Bukit Batu.
Pengembangan Empat Kawasan 14
KETERANGANNO. KAWASAN / TUJUAN / SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
III.1 TUJUAN
III.2 SASARAN
III.2.1 1. 1. 1. 1. BAPPEDA
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. Pembuatan DED Tourism Hutan Mangrove DISBUDPARPORA
3. 3. BLH
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
Penyusunan Feasibility Study Bandara Pulau Rupat
Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Rupat dan Rupat Utara sebagai kawasan pariwisata dan agribisnis.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pulau Rupat
Menjadikan Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara sebagai Kawasan Pariwisata dengan didukung oleh Agrobisnis
Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
Terwujudnya Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada kawasan pariwisata dan kawasan agribisnis.
Menyiapkan sarana dan prasarana menuju terwujudnya Kecamatan Rupat dan Rupat Utara sebagai kawasan pariwisata dan agribisnis.
4. 4. BALITBANGSTAT
5. Penyusunan Pengembangan Ekowisata (ekotourism) Bisnis Planning
BALITBANGSTAT
5. 6. FS Pembangunan Pembangkit Listrik DISTAMBEN7. DISTAMBEN
2. 6. 8. BINAMARGA
9. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Rupat BINAMARGA10. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan BINAMARGA
7. 11. DISHUBKOMINFO
Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Kawasan Pariwisata dan Agrisbisnis di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara.
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
DED Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid
Program Penelitian dan Pengembangan
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rupat Utara
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Jalan Poros Rupat - Rupat Utara
daya alam dan lingkungan hidup
Pengembangan Empat Kawasan 15
KETERANGANNO. KAWASAN / TUJUAN / SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
8. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
12. Pembangunan zona proteksi mangrove di Pulau Bengkalis.
BLH
9. 13. DISTAMBEN
14. Fasilitasi pembangunan kabel bawah laut Kota Dumai - Pulau Rupat DISTAMBEN
10. 15. CIPTAKARYA
IV. KAWASAN IV
KOTA TRANSIT DAN PETROPOLIS DI KECAMATAN MANDAU DAN KECAMATAN PINGGIR
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik 2 X 20 MW
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
IV.1 TUJUAN
IV.2 SASARAN
IV.2.1 1. 1. 1. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
1. Penyusunan Masterplan Kota Duri, Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir
BAPPEDA
2. 2. DISBUDPARPORA
3. 3. DISBUDPARPORA
2. 4. 4. BINAMARGA
5. Pembangunan Jalan Poros Kec. Pinggir BINAMARGA6. BINAMARGA
Terwujudnya Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada Kota Transit dan Petropolis.
Menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai Kota Transit dan Petropolis
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Penyusunan Masterplan Duri Central Park
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Penyusunan Pengembangan Ekowisata dan Amusement Sumatera Central Park di Kecamatan Pinggir
Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Kota Transit dan Petropolis di Kecamatan Mandau dan Pinggir.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Jalan Poros Duri - Sei. Pakning
Pembangunan Jalan Lingkar Kota Duri dan
Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Mandau dan Pinggir sebagai Kota Transit dan Petropolis.
Menyiapkan sarana dan prasarana menuju terwujudnya Kecamatan Mandau dan Pinggir sebagai Kota Transit dan Petropolis.
Pengembangan Empat Kawasan 16
KETERANGANNO. KAWASAN / TUJUAN / SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
7. Pembangunan Jalan dan Jembatan BINAMARGA
5. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
8. Penataan dan revitalisasi kawasan perkotaan
BINA MARGA, CIPTA KARYA
6. Program Pengendalian kebakaran hutan
9. Pengadaan perlengkapan pemadam kebakaran
BLH
7. 10. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan BINAMARGA
8. 11. DISTAMBEN
Pinggir
Program Pembangunan Infrastrukur Perdesaan
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik Kapasitas 2 x 45 MW dan kapasitas 2 x 40 MW di Kec. Pinggir
9. 12. CIPTAKARYA
13.
10. 14. Fasilitasi pembangunan Museum Perminyakan
DISBUDPARPORA
15. Fasilitasi pembangunan Duri Petro Tower DISBUDPARPORA11. 16. RSUD MANDAUProgram pengadaan,
peningkatan dan perbaikan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Fungsionalisasi RSUD Kec. Mandau sebagai rujukan Trauma Center di Jalur Lintas Timur Sumatera
Pembangunan Sarana dan Prasarana Limbah Domestik
Pengembangan Empat Kawasan 17
Lampiran III
Matrik Enam Jaminan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2010-2015
I JAMINAN I
I.1 TUJUAN
I.2 SASARAN
I.2.1 1. 1. 1. 1. BPMPD
ENAM JAMINAN KEPADA MASYARAKAT
NO. JAMINAN / TUJUAN / SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN KETERANGAN
JAMINAN BERUSAHA MASYARAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat
Peningkatan Kemampuan Berusaha Masyarakat
Mengalokasikan Anggaran Usaha Ekonomi Desa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Pemberian Dana Abadi Desa maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000 per desa per kelurahan
2. 2. BPMPD
2. 3. 3. SETDA
3. Redistribusi Asset Produktif 4. 4.
2. 4. Raskin Gratis bagi Keluarga Miskin 5. 5. SETDA, DINSOS
5. 6. 6. CIPTA KARYA
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya
Pemberian RASKIN gratis sebanyak 15 Kg per bulan per RTM selama 12 bulan
Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni
Program Pengembangan Perumahan
Pembangunan rumah sederhana layak huni sebanyak 600 unit rumah per tahun
SETDA, DISBUNHUT
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Menyiapkan tenaga pendamping desa/kelurahan
Sertifikasi Lahan Usaha Masyarakat Keluarga Miskin
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Pemberian sertifikat lahan usaha untuk keluarga miskin sebesar 5000 persil pertahun
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Fasilitasi pemanfaatan lahan hutan 2000 Ha per tahun untuk usaha perkebunan melalui program Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
Enam Jaminan Kepada Masyarakat 18
NO. JAMINAN / TUJUAN / SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN KETERANGAN
II. JAMINAN II
II.1 TUJUAN
II.2 SASARAN
II.2.1 1. 1. 1. 1. Pembangunan dan rehabilitasi sekolah dasar DISDIK2.
3. Pembangunan SMK unggulan4. Pembangunan SMA unggulan
Pembangunan dan Rehabilitasi sekolah menengah
JAMINAN PENDIDIKAN, KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN GURU
MEMBERIKAN JAMINAN PELAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS
Terlengkapinya sarana dan prasarana pendidikan pada setiap strata pendidikan
Melengkapi sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan serta pembangunan strata sekolah baru
Melengkapi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi dan Pendidikan keagamaan.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah Dua Belas Tahun
2. 5. Fasilitasi Pembangunan Politeknik DISDIK6. Fasilitasi Pembangunan Universitas7. Fasilitasi Pembangunan pesantren
3. 8. DISDIK
II.2.2 2. 2. 4. 9. DISDIK
3. 5. Program pemberian beasiswa 10. DISDIK
II.2.3 4. 4. 6. 11. DISDIK
12. Fasilitasi sertifikasi guru
5. 7. 13. DISDIKMemberikan insentif/tambah penghasilan
Program peningkatan kesejahteraan guru Pemberian insentif/tambahan penghasilan guru
Menyediakan dukungan dana bagi anak berprestasi dan dari keluarga miskin
Pemberian Beasiswa berprestasi Perguruan Tinggi dan Beasiswa Khusus serta Bantuan Pendidikan.
Meningkatnya kapasitas dan kesejahteraan guru
Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru
Mengembangkan kemampuan guru Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan strata pendidikan guru melalui beasiswa maupun tugas belajar
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Pengembangan Perpustakaan Kecamatan dan Desa Potensial
Terwujudnya kurikulum muatan lokal dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi penduduk usia sekolah
Mengembangkan kurikulum muatan lokal dan pemerataan kesempatan pendidikan
Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah Dua Belas Tahun
Pengembangan kurikulum muatan lokal budi pekerti dan akhlak
Enam Jaminan Kepada Masyarakat 19
NO. JAMINAN / TUJUAN / SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN KETERANGAN
III JAMINAN III
III.1 TUJUAN
III.2 SASARAN
III.2.1 1. 1. 1. 1. Fungsionalisasi RSUD Duri DISKES
2. Optimalisasi RSUD Bengkalis
JAMINAN KESEHATAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
MEMBERIKAN JAMINAN KESEHATAN MENUJU KELUARGA SEJAHTERA
Tersedianya Layanan Kesehatan Standard bagi Masyarakat menuju Terwujudnya Keluarga Sejahtera
Meningkatkan Prasarana dan Sarana Serta Kualitas Layanan Kesehatan
Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas dan Layanan Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
2. 3. DISKES
4.
2. 3. 5. DISKES
6. Pemberian Insentif transportasi bagi tenaga medis dan paramedis pada daerah terpencil
2. 3 4. 7. DISKES
4 5. 8. DISKES
9.
Pemerataan Layanan Kesehatan
Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda)
Mengadakan Ambulance/Mobil Jenazah untuk setiap desa/kelurahan yang tidak memiliki fasilitas Puskesmas Rawat Inap
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Pengadaan Ambulance untuk desa/kelurahan yang tidak memiliki fasilitas Puskesmas Rawat Inap
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Pembangunan dan Pengembangan Puskesmas Rawat Inap
Optimalisasi Peran dan Fungsi Posyandu
Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga medis dan paramedis
Program peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan paramedis
Pemberian Insentif Kinerja dan Prestasi Kerja bagi Tenaga Medis dan Paramedis
Pengadaan Mobil Jenazah untuk Desa/Kelurahan Yang Tidak memiliki Fasilitas Puskesmas Rawat Inap
Sejahtera
Enam Jaminan Kepada Masyarakat 20
NO. JAMINAN / TUJUAN / SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN KETERANGAN
IV JAMINAN IV
IV.1 TUJUAN
IV.2 SASARAN
IV.2.1 1. 1. 1. 1. BINA MARGA
2. Pembangunan jalan poros Pinggir3.
4.
Pembangunan jalan poros Bukit Batu-Duri
Pembangunan dan peningkatan jalan poros Rupat-Rupat UtaraPembangunan dan peningkatan jalan lingkar P.
JAMINAN AKSES INFRASTRUKTUR DASAR
MENJAMIN TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR DASAR BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN
Terpenuhinya akses koneksitas inter dan antar kawasan
Pembangunan jalan penghubung inter dan antar kawasan
Membangun dan Meningkatkan Jalan Poros dan Jalan Lingkar
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
5. Pembangunan jalan lingkar P. Rupat6.
7.
2. 2. 2. 8. BINA MARGA
3. 9. DISTAMBEN
10.
11.
12.
13. Fasilitasi Pembangunan kabel bawah laut Kota Dumai - Pulau Rupat
Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik Kapasitas 2 x 45 MW dan kapasitas 2 x 40 MW di Kec. Pinggir Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik Kapasitas 2 x 20 MW di Rupat UtaraFasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik Kapasitas 2 x 30 MW di Buruk BakulFasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik Kapsitas 4 x 10 MW di Bengkalis
g p g j gBengkalis
Pembangunan dan peningkatan jalan lingkar Kota DuriPembangunan dan peningkatan jalan lingkar Bukit Batu-Siak Kecil
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung empat kawasan
Membangun Infrastruktur pendukung di empat Kawasan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan jalan alternatif akses kawasan industri Buruk Bakul
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Enam Jaminan Kepada Masyarakat 21
NO. JAMINAN / TUJUAN / SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN KETERANGAN
4. 14. BINA MARGA
3. 3 5. 15. BAPPEDA
16. Penyusunan FS Bandara di Pulau Rupat
4 6 17. BAPPEDA
18. Pembangunan Pelabuhan Roro Pulau Bengkalis (Kabupaten Bengkalis) - Pulau Padang (Kabupaten Kepulauan Meranti)
V. JAMINAN VJAMINAN PELAYANAN PUBLIK, BIROKRASI DAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pembangunan dan pengembangan akses perhubungan
Pembangunan Kawasan Bandara di pulau Bengkalis dan Rupat Utara
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
Penyusunan review FS Bandara di Pulau Bengkalis
Pembangunan Kawasan Pelabuhan Buruk Bakul sebagai pelabuhan peti kemas, kargo dan benda cair
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Penyusunan FS Kawasan Industri Buruk Bakul
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
V.1 TUJUAN
V.2 SASARAN
V.2.1 1. 1. 1. 1. BKD, BANDIKLAT
2. BKD, BANDIKLAT
3. BKD, BANDIKLAT
4. Pemberian insentif kinerja dan prestasi kerja SEMUA SKPD
2. 5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis BKD, BANDIKLAT6. Pendidikan Penjenjangan Struktural
2. 3. 7. BPMPD
8. BPMPDBantuan dana operasional BPD dan LKMD serta P3N
Pendidikan dan Pelatihan Struktural PNS DaerahPendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS DaerahPendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
Program Pendidikan Kedinasan
Peningkatan kapasitas kelembagaan desa
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Pemberian insentif kepala desa, kadus, RW dan RT
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur Profesional
Peningkatan kualitas SDM Aparatur dan pelayanan publik yang bebas KKN
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Enam Jaminan Kepada Masyarakat 22
NO. JAMINAN / TUJUAN / SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN KETERANGAN
VI JAMINAN VI
VI.1 TUJUAN
VI.2 SASARAN
VI.2.1 1. 1. 1. 1. BPMPD
2. 2. BAPPEDA
JAMINAN PEMERATAAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
MENGURANGI KESENJANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH
Terarahnya Pembangunan sesuai potensi dan kekhususan setiap wilayah
Menyiapkan dokumen perencanaan yang aplikatif dan aspiratif
Mengoptimalkan hasil pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Melaksanakan musrenbang desa yang lebih terbuka dan aspiratif
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Melaksanakan Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten
2. 3. 3 BAPPEDA
4. 4. SETDA
5. 5. BLH
3. 6. 6. DISPENDA, SETDA
2. 4. 7. 7. SETDA, BPMPD
8. 8. BPMPDProgram Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Mengoptimalkan pemanfaatan Dana ADD untuk pembangunan pedesaan
Pemanfaatan dokumen perencanaan untuk tindak lanjut penganggaran dan perencanaan pengelolaan keuangan daerah
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Optimalisasi Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Dalam Penganggaran Pembangunan Daerah
Meningkatkan peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan
Optimalisasi pelaksanaan Otonomi Desa
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Penyerahan pelaksanaan sebagian kegiatan pembangunan kepada desa
Menyiapkan dokumen perencanaan untuk semua kegiatan fisik dan kegiatan strategis lainnya
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Menyusun Masterplan dan DED untuk kegiatan-kegiatan Strategis
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Mempertegas prasyarat perizinan usaha dan kegiatan fisik
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Penyusunan AMDAL dan Perizinan Lainnya untuk kegiatan yang bersifat fisik dalam skala besar
g g p
Enam Jaminan Kepada Masyarakat 23
Lampiran IV
Indikator Kinerja Program RPJMD Kabupaten
Bengkalis 2010 - 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Angka melek huruf Angka 1460 809 641 0 0 0 DISDIK2 Angka partisipasi kasar % DISDIK
2.1 TK/PAUD 21,01 31,88 43,00 54,00 64,88 75,00 75,002.2 SD/MI/Paket A 105,68 106,13 106,13 106,13 106,13 106,13 106,132.3 SMP/MTs/Paket B 86,89 93,38 97,50 100,63 102,00 103,00 103,00
Matriks Indikator Kinerja Program
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RPJMD
SKPDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE
RPJMD
Meningkatkan kualitas SDM terutama pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan. MISI I :
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN
2.3 SMP/MTs/Paket B , , , , , , ,2.4 SMA/SMK/MA/Paket C 62,41 66,25 74,25 83,75 93,38 100,00 100,002.5 PLB 35,33 45,00 60,00 75,00 85,00 95,00 95,00
3 Angka partisipasi murni % DISDIK3.1 SD/MI 98,19 99,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,003.2 SMP/MTs 82,15 88,50 93,63 98,50 100,00 100,00 100,003.3 SMA/SMK/MA 59,77 64,00 81,00 81,00 90,63 95,00 95,00
4 Angka partisipasi sekolah APS DISDIK4.1 SD/MI 65,03 65,50 66,00 66,30 66,97 67,50 67,504.2 SMP/MTs4.3 SMA/SMK/MA APS 16-18 0,80 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,00
5 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Angka DISDIK5.1 SD/MI 48,53 48,87 48,98 49,01 49,46 49,75 49,755.2 SMP/MTs5.3 SMA/SMK/MA 46,67 47,00 47,50 49,00 49,50 50,00 50,00
6 Rasio guru terhadap murid Angka DISDIK6.1 SD/MI 1:16 1:16 1:15 1:15 1:13 1:13 1:136.2 SMP/MTs6.3 SMA/SMK/MA 11,00 15,00 18,00 20,00 23,00 25,00 25,00
7 Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Angka DISDIK7.1 SD/MI 1:18 1:17 1:16 1:15 1:14 1:14 1:14
8 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Jumlah 270 200 125 75 25 0 0 DISDIK9 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Jumlah 296 325 335 345 355 365 365 DISDIK
Matriks Indikator kinerja Program Misi I 24
2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RPJMD
SKPDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE
RPJMDNO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH SATUAN
10 Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Jumlah 57 60 66 72 76 80 80 DISDIK11 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah 2816 2500 2300 2200 2100 2000 2000 DISDIK12 Angka Putus Sekolah (APS) % DISDIK
12.1 SD/MI 0,34 0,24 0,18 0,12 0,06 0 012.2 SMP/MTs 0,65 0,51 0,36 0,24 0,13 0 012.3 SMA/SMK/MA 0,97 0,72 0,50 0,31 0,13 0 0
13 Angka Kelulusan (AL) % DISDIK13.1 SD/MI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0013.2 SMP/MTs 92,62 93,88 95,63 97,25 98,88 100,00 100,0013.3 SMA/SMK/MA 95,49 96,75 97,88 99,13 99,63 100,00 100,00
14 Angka Melanjutkan (AM) dari TK/PAUD/Usia Sekolah ke SD/MI % 85,00 90,00 94,00 96,00 100,00 100,00 100,00 DISDIK15 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs % 94,24 95,88 97,88 99,38 100,00 100,00 100,00 DISDIK16 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % 92,62 93,88 95,63 97,25 98,88 100,00 100,00 DISDIK17 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % 62,52 69,48 77,75 84,88 92,50 100,00 100,00 DISDIK
18 Jumlah grup kesenian Group 210 220 230 235 240 250 250 DISBUDPARPORA19 Jumlah gedung kesenian Unit 7 7 9 10 11 12 12 DISBUDPARPORA20 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kegiatan 10 12 14 14 15 15 15 DISBUDPARPORA21 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Unit 7 7 9 10 11 12 12 DISBUDPARPORA22 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Unit 3 5 7 10 12 15 15 DISBUDPARPORA
23 Jumlah perpustakaan (berbasis TI) Unit 0 1 1 2 2 2 8 BPUAD24 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Orang 43200 67392 87610 113892 148060 192478 652632 BPUAD25 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Eksemplar 83243 50000 53321 57521 61121 67121 372327 BPUAD26 Pengelolaan arsip secara baku % 0 0 7 12 14 7 40 BPUAD27 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Jumlah 0 0 5 5 5 5 20 BPUAD
28 Angka kelangsungan hidup bayi Angka 991,65 968 970 972 974 976 976 DISKES29 Angka kematian bayi Angka 8,35 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 24,00 DISKES30 Angka usia harapan hidup Tahun N/A 69 69,5 70 71 72 72 DISKES31 Persentase balita gizi buruk % N/A 19 18 17 16 15 15 DISKES32 Rasio posyandu per satuan balita Angka 401 401 401 401 401 401 401 DISKES33 Rasio puskesmas per satuan penduduk Angka 11 3 4 1 0 0 19 DISKES34 Rasio pustu per satuan penduduk Angka 52 3 4 5 6 7 72 DISKES
Matriks Indikator kinerja Program Misi I 25
2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RPJMD
SKPDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE
RPJMDNO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH SATUAN
35 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Angka 12 12 12 12 12 12 12 DISKES36 Rasio dokter per satuan penduduk
36.1 Dokter umum Angka 6 18 19 20 21 21 99 DISKES36.2 Dokter spesialis Angka 2 3 4 5 5 6 23 DISKES36.3 Dokter gigi Angka 3 6 7 7 8 9 37 DISKES
37 Rasio tenaga medis per satuan penduduk 37.1 Bidan Angka 24 24 25 25 26 26 126 DISKES37.2 Perawat Angka 23 67 77 93 105 110 452 DISKES37.3 Apotoker Angka 0,3 13 14 15 16 17 75 DISKES37.4 Ahli gizi Angka 3 21 23 24 24 25 117 DISKES37.5 Kesmas Angka 5 4 5 6 7 8 30 DISKES37.6 Sanitarian Angka 1 21 23 24 25 26 119 DISKES
38 Rata-rata jumlah anak per keluarga % 2,40 2,40 2,30 2,30 2,20 2,20 2,20 BPP dan KB39 Rasio akseptor KB % 31,30 31,48 32,00 31,99 38,39 38,40 38,40 BPP dan KB40 Cakupan peserta KB aktif % 62,26 62,93 81,90 73,48 76,97 84,19 84,19 BPP dan KB41 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I % 31,27 30,00 30,00 30,00 30,00 29,00 28,00 BPP dan KB
42 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 12,33 15,00 19,00 24,00 28,00 30,00 30,00 BPP dan KB43 Rasio KDRT Angka N/A 400 320 240 190 100 100 BPP dan KB44 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur % 30,00 30,00 30,00 30,00 20,00 10,00 10,00 BPP dan KB45 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 39,43 40,00 42,00 44,00 46,00 50,00 50,00 BPP dan KB46 % 44,00 50,00 60,00 70,00 80,00 100,00 100,00 BPP dan KB
47 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 105 100 100 100 100 100 100 DISKES48 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan% 80 85 87 89 91 95 95 DISKES
49 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 98 99 100 100 100 100 100 DISKES50 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % 100 100 100 100 100 100 100 DISKES51 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA % 77 100 100 100 100 100 100 DISKES52 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD % 100 100 100 100 100 100 100 DISKES53 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % N/A 100 100 100 100 100 100 DISKES54 Cakupan kunjungan bayi % 95 96 97 98 99 100 100 DISKES55 Cakupan puskesmas % 70 70 80 90 100 100 100 DISKES
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
Matriks Indikator kinerja Program Misi I 26
2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RPJMD
SKPDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE
RPJMDNO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH SATUAN
56 Cakupan pembantu puskesmas % 70 70 80 90 100 100 100 DISKES
57 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk wajib memiliki KTP % 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,00 DISDUKCAPIL58 Rasio bayi berakte kelahiran % 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 95,00 DISDUKCAPIL59 Rasio pasangan berakte nikah % 45,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 90,00 DISDUKCAPIL60 Kepemilikan KTP Jumlah 259613 280985 302735 324862 347366 389733 389733 DISDUKCAPIL61 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk % 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 DISDUKCAPIL62 Ketersediaan database kependudukan Ada/Tdk Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada DISDUKCAPIL63 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah / Belum Belum Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah DISDUKCAPIL64 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Angka 43 40 37 35 30 28 28 DISNAKERTRAN65 Tingkat partisipasi angkatan kerja % N/A 63,86 58,43 53,00 47,57 42,14 42,14 DISNAKERTRAN66 Rasio lulusan S1/S2/S3 % 41,77 44,77 47,77 50,77 53,77 56,77 56,77 DISNAKERTRAN, , , , , , ,67 Rasio penduduk yang bekerja % 50,20 52,26 54,26 56,26 58,26 60,26 60,26 DISNAKERTRAN68 Angka partisipasi angkatan kerja Angka 351,633 338,349 325,053 309,587 291,762 271,381 271,381 DISNAKERTRAN69 Tingkat pengangguran terbuka % N/A 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,50 DISNAKERTRAN70 Keselamatan dan perlindungan % 63,00 61,30 63,40 65,10 70,10 80,05 80,05 DISNAKERTRAN71 Rasio ketergantungan % 35,00 36,14 41,57 47,00 52,43 57,86 57,86 DISNAKERTRAN72 Rasio daya serap tenaga kerja % 50,00 57,00 54,00 56,00 58,00 60,00 60,00 DISNAKERTRAN
73 Jumlah klub olah raga Angka 60 62 65 68 71 74 74 DISBUDPARPORA74 Jumlah gedung olah raga Unit 12 12 14 15 17 20 20 DISBUDPARPORA75 Jumlah organisasi pemuda Angka 124 139 154 174 194 214 214 DISBUDPARPORA76 Jumlah organisasi olahraga Angka 37 39 40 41 42 43 43 DISBUDPARPORA77 Jumlah kegiatan kepemudaan Kegiatan 2 4 6 9 12 15 15 DISBUDPARPORA78 Jumlah kegiatan olahraga Kegiatan 56 59 62 64 66 68 68 DISBUDPARPORA79 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Kegiatan 2 4 6 10 14 18 18 DISBUDPARPORA80 Lapangan olahraga Unit 30 33 36 37 38 39 39 DISBUDPARPORA81 Pembinaan Sumberdaya aparatur melalui diklat dan bintek, wokrshop seminar
sesuai bidang dan keahlian nya *jumlah/orang - 2 4 5 5 5 21 BALITBANGSTAT
Matriks Indikator kinerja Program Misi I 27
2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan % 8,25 8,01 7,77 7,53 7,29 7,05 7,05 BAPPEDA2 Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat % 40 65 75 80 90 100 100 BPMPD3 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) % 25 30 45 70 80 100 100 BPMPD
4 LPM Berprestasi % 60 00 75 00 80 00 85 00 90 00 100 00 100 00 BPMPD
Matriks Indikator Kinerja Program
SKPD
MISI II :Menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, perekonomian perdesaan serta kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE
RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
4 LPM Berprestasi % 60,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,00 BPMPD5 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Rumah Tangga 830 1660 2075 2490 2905 3320 3320 BPMPD6 PKK aktif % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPMPD7 Posyandu aktif % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPMPD8 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPMPD9 Kemiskinan Angka 41300 40099 38898 37697 36496 35295 35295 BAPPEDA
10 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Jumlah 5 7 7 7 7 8 8 DINAS SOSIAL11 PMKS yg memperoleh bantuan sosial % 4,7 6,2 8,4 10,8 12,2 15 15 DINAS SOSIAL12 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial % 6,8 8,9 11,2 12,4 14,8 8 8 DINAS SOSIAL
13 Kunjungan wisata Angka 14000 15000 16000 17000 18000 19000 19000 DISBUDPARPORA14 Penelitian dan pengembangan ekonomi dan SDA terbarukan dan non
terbarukan*% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BALITBANGTIK
15 Penelitian dan pengembangan pemanfaatan potensi SDA lokal* % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BALITBANGTIK16 Penelitian dan pengembangan untuk Peningkatan pendapatan masyarakat* % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BALITBANGTIK
Matriks Indikator Kinerja Program Misi II 28
2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Regulasi ketahanan pangan Perda - - - - 1 - Jika PP dan Perda prov telah tersedia
DISTANAK, BKPPP , BUNHUT, PERIKANAN
2 Ketersediaan pangan utama Kg/Kap/Th 136 158,4 161,6 164,8 168,1 171,5 171,5 BKPPP3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar DISTANAK
3 1 Padi (GKG) Ton/Ha 3 33 3 34 3 45 3 45 3 57 3 62 3 62
Matriks Indikator Kinerja Program
SKPD
MISI III :Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat serta meningkatkan investasi dan UMKM dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan.
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE
RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
3.1 Padi (GKG) Ton/Ha 3.33 3,34 3,45 3,45 3,57 3,62 3,623.2 Jagung Ton/Ha 2.33 2,35 2,38 2,40 2,45 2,50 2,503.3 Kedelai Ton/Ha 1.00 1,04 1,08 1,09 1,10 1,20 1,203.4 Ubi kayu Ton/Ha 17.96 17,98 17,98 18,00 18,10 18,20 18,203.5 Ubi jalar Ton/Ha 7.99 7,99 7,99 8,00 8,00 8,00 8,003.6 Kacang tanah Ton/Ha 0.91 0,91 0,91 0,93 0,94 0,95 0,953.7 Kacang hijau Ton/Ha 1.07 1,07 1,08 1,08 1,09 1,09 1,093.8 Buah-buahan Ton/Ha 32.80 32,82 32,89 32,92 32,93 32,96 32,963.9 Produksi daging ternak besar/kecil Kg 315,02 317,00 319,00 320,00 322,00 325,00 325,00
3.10 Produksi daging unggas Kg 190,30 200,25 256,00 311,50 322,00 332,50 332,504 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB % 29,04 28,73 28,42 28,11 27,79 27,47 27,47 DISTANAK, BUNHUT5 Kontribusi tanaman bahan makanan % 0,99 0,882 0,785 0,699 0,622 0,553 0,553 DISTANAK/BPS6 Cakupan bina kelompok petani % 36,00 68,60 81,40 89,20 92,00 100,00 100,00 BKPPP7 Produksi perikanan % 60,57 67,42 70,12 73,62 75,56 80,38 80,38 DISKANLUT8 Konsumsi ikan % 90,33 92,13 94,43 97,23 98,66 99,63 99,63 DISKANLUT9 Cakupan bina kelompok nelayan % 83,82 91,89 92,40 94,04 95,65 97,65 97,65 DISKANLUT
10 Produksi perikanan kelompok nelayan % 48,59 51,02 53,06 56,24 59,05 62,30 62,30 DISKANLUT11 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa % 31,00 35,00 39,20 43,10 49,00 52,90 52,90 BKPPP12 Nilai tukar petani % DISBUNHUT
12.1 Kelapa sawit Angka 117,23 122,56 128,13 134,20 140,00 146,41 146,4112.2 Kelapa Angka 82,135 89,600 97,750 106,630 116,320 126,900 126,90012.3 Kelapa sawit Angka 212,86 218,05 223,37 228,82 234,40 240,12 240,12
13 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB % 6,30 6,33 6,35 6,37 6,39 6,40 6,40 DISBUNHUT
Matriks Indikasi Kinerja Program Misi III 29
2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
SKPDNO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE
RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
14 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Ha 22498 22400 22300 22050 21900 21700 21700 DISBUNHUT15 Kerusakan Kawasan Hutan Ha 42762,00 37630,56 33114,89 29141,10 25644,17 22566,72 22556,72 DISBUNHUT16 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB % 17,77 17,67 17,56 17,44 17,31 17,17 17,17 DISBUNHUT
17 Persentase koperasi aktif % 77,60 78,60 80,00 81,10 82,20 83,10 83,10 KUKM18 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Unit 0 0 0 0 0 0 0 KUKM19 Jumlah BPR/LKM Unit 0 0 0 0 0 0 0 KUKM20 Usaha Mikro dan Kecil % 39,300 41,078 43,131 45,287 47,551 49,664 49,664 KUKM
21 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Angka 179 2 2 2 2 2 189 BPPT22 Lama proses perizinan Hari 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 BPPT
23 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB % 9,60 10,00 10,30 10,90 11,30 12,00 12,50 DISPERINDAG24 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri % 2,00 2,40 2,90 3,20 3,50 4,00 5,00 DISPERINDAG25 Pertumbuhan Industri. % 49,58 7,90 25,00 30,00 35,00 50,00 55,00 DISPERINDAG26 Cakupan bina kelompok pengrajin % 25,00 30,00 45,00 45,00 60,00 70,00 70,00 DISPERINDAG
27 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB % 1,50 2,00 2,30 2,60 3,10 3,20 3,30 DISPERINDAG28 Ekspor Bersih Perdagangan % 90.049.834,32$ 20,00 22,00 25,00 30,00 35,00 121.567.276,33$ DISPERINDAG
Matriks Indikasi Kinerja Program Misi III 30
2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik % 49,37 52,04 54,04 56,04 59,02 62,02 62,02 BINAMARGA2 Panjang jalan dilalui Roda 4 KM 489,28 115 117 120 116 119 1076,28 BINAMARGA3 25,00 5,00 4,00 3,50 3,00 2,50 43,00 BINAMARGA
4 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) % 50,04 52,04 54,04 56,04 59,02 62,02 62,05 BINAMARGA
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
Matriks Indikator Kinerja Program
SKPDNO SATUANASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
MISI IV :Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)
%
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
4 j g j p ( ) % 50,04 52,04 54,04 56,04 59,02 62,02 62,05 BINAMARGA
5 Rasio Jaringan Irigasi % BINAMARGA6 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat % 14,00 14,10 14,23 14,50 15,10 15,20 15,20 BINAMARGA7 15,30 15,60 15,74 15,90 16,20 16,80 16,80 BINAMARGA
8 Jumlah arus penumpang angkutan umum Angka 119200 1231192 1354311 1489742 1638716 1802587 1802587 DISHUBKOMINFO9 Jumlah uji KIR angkutan umum Unit 11972 13170 2 3 3 3 3 DISHUBKOMINFO
10 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Unit DISHUBKOMINFOPelabuhan Laut :
- Pelabuhan rakyat Unit 30 32 36 40 45 50 50- Pelabuhan kargo Unit 1 1 1 2 2 2 2- Penyeberangan Unit 3 3 4 4 5 5 5- Pelabuhan Udara Unit - - - 1 1 1 1- Terminal Unit 2 2 2 3 3 3 3
11 Rasio ketersediaan daya listrik % 38,60 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 53,60 DISTAMBEN12 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik % 53,50 5,00 6,00 4,50 5,00 5,00 79,00 DISTAMBEN
13 Rumah tangga pengguna listrik % 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 80,00 DISTAMBEN14 Rumah tangga pengguna air bersih % 22,78 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 65,00 CIPTAKARYA15 Rumah tangga ber-Sanitasi % 19,98 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 50,00 CIPTAKARYA
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
%
Matriks Indikasi Kinerja Program IV 31
2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMDSKPDNO SATUANASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
16 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk % 0,22 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,48 DINAS PASAR17 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk M3 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 0,22 DINAS PASAR
18 Rumah layak huni % 83,03 84,00 84,50 85,00 85,50 86,00 86,00 CIPTAKARYA19 Lingkungan pemukiman kumuh % 20,00 18,00 14,00 12,00 10,00 8,00 8,00 CIPTAKARYA20 Persentase rumah tinggal bersanitasi % 19,98 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 50,00 CIPTAKARYA21 Rasio rumah layak huni % 83,00 84,00 85,00 86,00 87,00 88,00 88,00 CIPTAKARYA22 Rasio permukiman layak huni % 70,00 73,00 75,00 78,00 80,00 83,00 83,00 CIPTAKARYA23 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih % 22,78 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 65,00 CIPTAKARYA
24 Persentase penanganan sampah % 83,00 84,00 85,00 86,00 86,00 87,00 87,00 DINAS PASAR25 Persentase penduduk berakses air minum % 25,60 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 70,00 CIPTAKARYA26 Persentase luas permukiman yang tertata % 30,00 32,00 35,00 37,00 40,00 45,00 45,00 CIPTAKARYA27 Pencemaran status mutu air % 40,00 60,00 70,00 80,00 100,00 100,00 100,00 BLH28 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL % 18 36 55 73 91 100 100 BLH29 Tempat pembuangan sampah persatuan penduduk Unit 20 21 22 23 24 25 25 DINAS PASAR30 Penegakkan hukum lingkungan % 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BLH31 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan % 40,00 43,00 46,00 49,00 52,00 55,00 55,00 CIPTAKARYA32 Persentase luas lahan bersertifikat % N/A 45,00 47,50 52,00 58,50 65,50 65,50 SETDA33 Penyelesaian kasus Tanah Negara % N/A 35,00 53,00 65,00 72,00 100,00 100,00 SETDA34 Penyelesaian izin lokasi % N/A 80,00 82,00 85,00 87,00 90,00 90,00 CIPTAKARYA35 Persentase penduduk yang memiliki lahan % 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 45,00 45,00 SETDA36 Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar % 55,00 54,00 53,00 52,00 51,00 50,00 50,00 CIPTAKARYA
37 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar % 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 15,00 CIPTAKARYA38 Ketaatan terhadap RTRW % 60,00 61,00 62,00 63,00 64,00 65,00 65,00 CIPTAKARYA39 Luas wilayah produktif % 61,00 62,00 63,00 64,00 65,00 66,00 66,00 CIPTAKARYA40 Luas wilayah industri % 1,10 1,20 1,20 12,00 12,00 12,00 12,00 CIPTAKARYA41 Luas wilayah kebanjiran % 50,00 48,00 45,00 43,00 40,00 38,00 38,00 CIPTAKARYA42 Luas wilayah kekeringan % 40,00 38,00 35,00 33,00 30,00 27,00 27,00 CIPTAKARYA43 Luas wilayah perkotaan % 7,33 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 CIPTAKARYA
Matriks Indikasi Kinerja Program IV 32
2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah
Ada / Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada BPPT
2 Jumlah penerimaan CPNS setiap tahun * Orang 276 715 500 500 300 300 300 BKD3 Jumlah CPNS yang mengikuti LPJ * Orang 720 680 450 480 480 600 600 BANDIKLAT4 Jumlah PNS yang mengikuti diklatpim * Orang 86 86 86 86 86 86 86 BANDIKLAT
MISI V :Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
Matriks Indikator Kinerja Program
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJMD SKPDKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
y g g p Orang5 Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional * Orang 168 380 650 680 700 710 710 BANDIKLAT
6 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Ada / Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada BAPPEDA
7 BAPPEDA
8 BAPPEDA
9 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD % 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 BAPPEDA10 Pertumbuhan PDRB % 7,21 7,43 7,81 7,92 7,94 8,00 8,00 BAPPEDA11 Laju inflasi % 7,50 7,00 7,00 6,50 6,00 5,50 5,50 BAPPEDA12 PDRB per kapita Rupiah 33.105.906,01 38.470.758,29 44.731.683,21 52.044.747,27 60.592.763,76 70.591.600,55 70.591.600,55 BAPPEDA13 Pertumbuhan ekonomi % 7,63 7,79 7,76 7,86 7,89 7,97 7,97 BAPPEDA14 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB % 81,51 81,78 82,04 82,31 82,57 82,84 82,84 BAPPEDA15 Tersedianya dokumen penelitian,pegkajian, penerapan,
pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian tata kelola *
% 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BALITBANGTIK
16 Tersedianya hasil penelitian,pegkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian pembangunan daerah berbasis daya saing, keunggulan lokal dan berkelanjutan *
% 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BALITBANGTIK
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDATersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Ada / Tidak Ada Ada
Ada / Tidak Ada Ada Ada Ada
Ada
Ada
Ada Ada Ada Ada
Ada Ada
Matriks Indikator Kinerja Program Misi V 33
2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNNO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJMD SKPDKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
17 Tersedianya dokumen penelitian,pegkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang lebih dapat diterima, tepat sasaran, murah dan mudah diakses masyarakat(efisien, efektif, ekonomis dan produktif) *
% 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BALITBANGTIK
18 Jumlah temuan dalam pemeriksaan keuangan Angka 179 143 107 71 35 0 0 INSPEKTORAT19 Jumlah pelanggaran disiplin pegawai Angka 4 3 2 1 0 0 0 INSPEKTORAT
20 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada / Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada BAPPEDA21 Buku ”PDRB kabupaten” Ada / Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada BAPPEDA22 Jumlah surat kabar nasional/lokal Media 36 36 36 38 38 40 40 SETDA23 Jumlah penyiaran radio/TV lokal Stasiun 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 SETDA24 Web site milik pemerintah daerah Portal 1 2 2 2 2 2 2 SETDA
25 Jumlah dan macam pajak daerah Angka 9 11 11 12 12 12 12 DISPENDA26 Jumlah retribusi daerah Angka 27 23 25 27 29 30 30 DISPENDA27 Penegakkan Perda % 9 11 13 15 17 19 19 KESBANGPOLINMAS28 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Angka 5.21 5.61 5.88 6.23 6.57 6.89 6.89 SATPOL PP
29 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Unit 13 13 13 14 14 15 15 KESBANGPOLINMAS30 Cakupan patroli petugas Satpol PP Kali / 24 Jam 2 2 2 1 1 1 1 SATPOL PP31 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan) di Kabupaten% - - - - - - - SATPOL PP
32 Angka kriminalitas % - - - - - - - SATPOL PP33 Angka kriminalitas yang tertangani % - - - - - - - SATPOL PP
34 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Orang 21 21 21 21 21 21 21 KESBANGPOLINMAS35
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten % 1 1 2 2 3 3 3KESBANGPOLINMAS
36 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten % 20 20 30 40 50 60 60 KESBANGPOLINMAS37 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah
layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)% 1 1 1 1 1 1 1 KESBANGPOLINMAS
38 Jumlah LSM Jumlah 546 300 350 300 250 200 200 KESBANGPOLINMAS39 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Jumlah - 235 360 475 680 825 825 KESBANGPOLINMAS
Matriks Indikator Kinerja Program Misi V 34
2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNNO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJMD SKPDKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
40 Kegiatan pembinaan politik daerah Jumlah 364 - 1302 1706 1726 1774 1774 KESBANGPOLINMAS41 Jumlah demo Jumlah 4 3 3 3 4 3 3 KESBANGPOLINMAS
Matriks Indikator Kinerja Program Misi V 35
Lampiran V
Indikasi Rencana Program Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bengkalis
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
MISI I :
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah Dua Belas Tahun
286.596.389.742,61 233.383.894.760,91 246.360.039.309,61 261.166.277.672,12 277.489.170.026,63 1.304.995.771.511,87 DISDIK
Program Pendidikan Anak Usia Dini 13.160.856.463,37 10.717.273.663,39 11.313.154.079,07 11.993.074.639,22 12.742.641.804,18 59.927.000.649,23 DISDIKProgram Pendidikan Nonformal 372.610.100,00 303.427.396,43 320.297.959,67 339.547.867,05 360.769.608,74 1.696.652.931,88 DISDIKProgram Pendidikan Luar Biasa 243.132.300,00 197.989.804,29 208.998.037,41 221.558.819,46 235.406.245,68 1.107.085.206,84 DISDIKProgram Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 17.054.866.700,00
13.888.281.072,38 14.660.469.500,00 15.541.563.716,95 16.512.911.449,26 77.658.092.438,59 DISDIK
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.679.997.700,00 1.368.071.687,04 1.444.136.472,84 1.530.929.074,86 1.626.612.142,04 7.649.747.076,78 DISDIK
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
698.035.200,00 584.721.400,90 617.231.910,79 654.327.548,62 695.223.020,41 3.249.539.080,72 DISBUDPARPORA
Program Pengelolaan Keragaman 1.852.135.500,00 1.551.473.713,95 1.637.735.652,44 1.736.163.565,15 1.844.673.787,98 8.622.182.219,52 DISBUDPARPORA
INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Meningkatkan kualitas SDM terutama pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan.
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2010
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPMJD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
KABUPATEN BENGKALIS
Kode
(1)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012 2013 2014 2015
BudayaProgram Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan [*]
2.372.437.800,00 1.977.426.906,30 2.087.371.842,29 2.212.822.890,01 2.351.124.320,64 11.001.183.759,24 SETDA
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
100% 1 thn 1.896.263.500,00 1 thn 1.578.955.091,62 1 thn 1.666.744.994,72 1 thn 1.766.916.368,90 1 thn 1.877.348.641,96 100% 8.786.228.597,19 BPUAD
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
100% 1 thn 185.738.900,00 1 thn 154.658.559,78 1 thn 163.257.575,70 1 thn 173.069.356,00 1 thn 183.886.190,75 100% 860.610.582,23 BPUAD
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
100% 1 thn 57.115.800,00 1 thn 47.558.413,28 1 thn 50.202.661,06 1 thn 53.219.840,99 1 thn 56.546.081,05 100% 264.642.796,38 BPUAD
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
100% 1 thn - 1 thn 162.511.261,00 1 thn 172.917.287,00 1 thn 192.018.208,00 1 thn 182.182.018,00 100% 709.628.774,00 BPUAD
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
100% 1 thn - 1 thn 212.527.519,00 1 thn 246.142.191,00 1 thn 127.182.701,00 1 thn 192.892.090,00 100% 778.744.501,00 BPUAD
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Ketersediaan dan Distribusi Obat Bagi
978.624.000 818.945.836,42 864.479.224,92 916.434.426,34 973.711.577,98 4.552.195.066 DISKES
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
9.474.850.000,00 7.936.773.912,38 8.378.058.541,90 8.881.579.860,27 9.436.678.601,54 44.107.940.916 RSUD
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pelayanan dan Program Kes Masyarakat
42.960.007.000 49.404.008.050 56.814.609.258 65.336.800.646 75.137.320.743 289.652.745.697 DISKES
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.008.550.000 5.033.167.057,13 5.313.011.145,50 5.632.323.115,35 5.984.343.310,05 27.971.394.628 RSUD
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Pengawasan dan Pengamanan Obat dan Bahan Berbahaya bagi Masyarakat
376.100.000 314.733.267,40 332.232.437,07 352.199.606,54 374.212.081,94 1.749.477.393 DISKES
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Pemanfaatan dan Pembinaan Obat Asli Indonesia
175.500.000 146.864.367,00 155.030.025,81 164.347.330,36 174.619.038,50 816.360.762 DISKES
Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi I 36
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2010
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPMJD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kode
(1)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012 2013 2014 2015
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Penggerakan PSM dan Pembinaan Desa Siaga
2.021.297.000 1.691.490.053,70 1.785.536.900,68 1.892.847.668,41 2.011.150.647,69 9.402.322.270 DISKES
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Peningkatan Penyehatan dan Kualitas Lingkungan
769.956.000 644.325.359,30 680.149.849,28 721.026.855,22 766.091.033,67 3.581.549.097 DISKES
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kes sesuai standar dan kompetensi
238.776.000 199.815.875,18 210.925.637,84 223.602.268,68 237.577.410,47 1.110.697.192 DISKES
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.061.053.150,00 888.809.739,53 938.227.561,05 994.615.037,46 1.056.778.477,31 4.939.483.965 RSUD
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
221.031.250,00 BPP dan KB
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk HIV/AIDS
Pengendalian dan Penemuan Kasus PMS dan HIV/AIDS
436.762.000 365.497.291,51 385.818.940,92 409.006.659,26 434.569.575,47 2.031.654.467 DISKES
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Kualitas dan
246.625.000 206.384.185,25 217.859.145,95 230.952.480,62 245.387.010,66 1.147.207.822 DISKESPelayanan Kesehatan Kualitas dan
Kompetensi Pelayanan Kes
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan serta Akses Pelayanan Kes
6.576.000,000 5.503.020,38 5.808.988,32 6.158.108,52 6.542.990,30 30.589.108 DISKES
Program Pengadaan, Peningkatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
15.622.427.400,00 13.086.399.704,09 13.814.003.527,64 14.644.225.139,65 15.559.489.210,88 72.726.544.982 RSUD
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
1.224.960.000,00 1.026.109.180,80 1.083.160.851,25 1.148.258.818,41 1.220.024.994,56 5.702.513.845 RSUD
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.260.607.600,00 1.054.919.300,34 1.113.572.813,44 1.180.498.539,52 1.254.279.698,25 5.863.877.952 DISKESProgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
798.878.000,00 668.528.272,25 705.698.444,19 748.110.920,68 794.867.853,23 3.716.083.490 DISKES
Program Keluarga Berencana 483.206.675,00 402.350.010,85 424.720.671,45 450.246.383,81 478.386.782,79 2.238.910.524 BPP dan KBProgram Kesehatan Reproduksi Remaja
146.498.050,00 121.984.018,55 128.766.329,98 136.505.186,41 145.036.760,56 678.790.346 BPP dan KB
Program Pelayanan Kontrasepsi 574.044.500,00 477.987.624,66 504.563.736,59 534.888.017,16 568.318.518,23 2.659.802.397 BPP dan KBProgram Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
537.511.200,00 447.567.569,61 472.452.326,49 500.846.711,31 532.149.630,76 2.490.527.438 BPP dan KB
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
867.624.600,00 722.441.939,00 762.609.710,80 808.442.554,42 858.970.214,07 4.020.089.018 BPP dan KB
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.145.460.175,00 953.786.314,81 1.006.816.833,91 1.067.326.525,63 1.134.034.433,48 5.307.424.283 BPP dan KB
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
566.859.000,00 474.839.361,38 501.240.429,88 531.364.979,71 564.575.290,94 2.638.879.062 RSUD
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak
178.131.100,00 149.066.160,94 157.354.239,49 166.811.229,28 177.236.931,11 828.599.661 DISKES
Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi I 37
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2010
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPMJD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kode
(1)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012 2013 2014 2015
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
129.700.000,00 108.537.369,80 114.572.047,56 121.457.827,62 129.048.941,85 603.316.187 DISKES
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- 256.000.000,00 294.400.000,00 338.560.000,00 389.344.000,00 1.278.304.000 DISKES
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Terlaksananya penataan administrasi kependudukan
2.354.578.150,00 1.960.578.347,14 2.069.586.503,24 2.193.968.652,08 2.331.091.692,84 10.909.803.345 DISDUKCAPIL
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2.458.797.892,00 2.047.358.634,94 2.161.191.775,04 2.291.079.400,72 2.434.271.863,27 11.392.699.566 DISNAKERTRAN
Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja
1.990.203.700,00 1.657.175.949,17 1.749.314.931,94 1.854.448.759,35 1.970.351.806,81 9.221.495.147 DISNAKERTRAN
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
388.853.100,00 323.784.949,79 341.787.393,00 362.328.815,32 384.974.366,28 1.801.728.624 DISNAKERTRAN
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
2.206.950.250,00 1.837.653.540,34 1.939.827.077,18 2.056.410.684,52 2.184.936.352,31 10.225.777.904 DISBUDPARPORA
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.809.743.750,00 1.506.912.994,21 1.590.697.356,69 1.686.298.267,82 1.791.691.909,56 8.385.344.278 DISBUDPARPORA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
4.334.127.850,00 3.608.883.067,41 3.809.536.965,96 4.038.490.137,61 4.290.895.771,22 20.081.933.792 DISBUDPARPORAPrasarana Olahraga
Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi I 38
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Rp(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (16) (17)
MISI II :
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Peningkatan usaha ekonomi pedesaan
Lemahnya usaha ekonomi diperdesaan dan kelurahan
1.529.254.490,00 1.273.358.983,80 1.344.157.743,30 1.424.941.623,67 1.514.000.475,15 7.085.713.315,91 BPMPD
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) [*]
635.668.050,00 532.478.466,27 562.084.269,00 595.865.533,56 633.107.129,41 2.959.203.448,25 CIPTA KARYA
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
terselenggaranya program-program pemerintah dalam usaha kesejahteraan
lemahnya SDM masyarakat dalam melaksanakan pembangunan
22.026.133.969,00 18.340.423.880,50 19.360.151.448,25 20.523.696.550,29 21.806.427.584,69 102.056.833.432,73 BPMPD
INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANKABUPATEN BENGKALIS
(1)
Menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, perekonomian perdesaan serta kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan.
SKPD Penanggung Jawab2011 2012 2013 2014 2015
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2010
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada akhir periode RPMJD
masyarakatProgram Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Motifasi masyarakat dalam membangun desa
kurangnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.424.678.375,00 1.186.281.956,14 1.252.239.232,90 1.327.498.810,80 1.410.467.486,47 6.601.165.861,30 BPMPD
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
4.186.154.700,00 3.482.181.622,57 3.675.790.920,78 3.896.705.955,12 4.140.250.077,31 19.381.083.275,78 DINSOS
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.682.444.550,00 1.399.512.897,36 1.477.325.814,45 1.566.113.095,90 1.663.995.164,40 7.789.391.522,11 DINSOS, SETDA
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.185.830.650,00 986.413.067,08 1.041.257.633,61 1.103.837.217,39 1.172.827.043,48 5.490.165.611,56 DINSOS
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
5.029.231.275,00 4.183.480.539,18 4.416.082.057,16 4.681.488.588,79 4.974.081.625,59 23.284.364.085,71 DINSOS, SETDA
Program Pembinaan Anak Terlantar 115.512.500,00 96.087.109,41 101.429.552,70 107.525.468,81 114.245.810,61 534.800.441,53 DINSOSProgram Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
910.421.800,00 757.318.897,16 799.425.827,84 847.471.320,09 900.438.277,60 4.215.076.122,70 DINSOS
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
325.999.400,00 271.177.058,90 286.254.503,38 303.458.399,03 322.424.548,97 1.509.313.910,27 DINSOS
Program Penanggulangan Kemiskinan [*]
683.148.744,00 568.835.073,65 600.462.303,74 636.550.088,20 676.334.468,71 3.165.330.678,29 BPMPD
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
8.329.916.600,00 6.936.042.500,61 7.321.686.463,65 7.761.719.820,11 8.246.827.308,87 38.596.192.693,25 DISNAKERTRAN
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
14.393.211.475,00 12.008.738.506,18 12.676.424.367,12 13.438.277.471,58 14.278.169.813,56 66.794.821.633,44 DISBUDPARPORA
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
587.794.800,00 490.416.892,77 517.684.072,00 548.796.884,73 583.096.690,03 2.727.789.339,53 DISBUDPARPORA
Program Pengembangan Kemitraan 305.092.500,00 254.548.893,35 268.701.811,82 284.850.790,71 302.653.965,13 1.415.847.961,01 DISBUDPARPORA
Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi II 39
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
MISI III :
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
3.443.871.275,00 2.867.596.241,00 3.027.034.592,00 3.208.959.370,98 3.409.519.331,67 15.956.980.810,66 BKPPP
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
7.660.385.525,00 6.384.931.335,09 6.739.933.517,32 7.145.003.521,71 7.591.566.241,82 35.521.820.140,93 DISTANAK
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
1.437.209.425,00 1.199.111.969,79 1.265.782.595,31 1.341.856.129,29 1.425.722.137,37 6.669.682.256,77 DISBUNHUT
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
1.098.483.000,00 915.585.580,50 966.492.138,78 1.024.578.316,32 1.088.614.461,09 5.093.753.496,68 DISTANAK
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
10.098.483.000,00 8.425.502.666,08 8.893.960.614,31 9.428.487.647,23 10.017.768.125,19 46.864.202.052,82 DISBUNHUT
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.714.790.993,60 2.260.515.514,87 2.386.200.177,50 2.529.610.808,17 2.687.711.483,68 12.578.828.977,82 BKPPP
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1.004.667.500,00 837.390.361,25 883.949.265,34 937.074.616,18 995.641.779,69 4.658.723.522,46 DISTANAK
INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANKABUPATEN BENGKALIS
(1)
Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat serta meningkatkan investasi dan UMKM dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan.
SKPD Penanggung Jawab2011 2012 2013 2014 2015
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2010
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada akhir
periode RPMJD
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
237.368.500,00 198.044.491,39 209.055.765,12 221.620.016,60 235.471.267,64 1.101.560.040,75 DISBUNHUT
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
6.938.367.400,00 5.783.129.227,90 6.104.671.212,97 6.471.561.952,87 6.876.034.574,93 32.173.764.368,67 DISTANAK
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
9.435.679.825,00 7.872.503.773,27 8.310.214.983,07 8.809.658.903,55 9.360.262.585,02 43.788.320.069,90 DISBUNHUT
Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan
11.688.033.475,00 9.741.975.901,41 10.283.629.761,53 10.901.675.910,20 11.583.030.654,59 54.198.345.702,73 DISTANAK
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
560.756.300,00 467.390.376,05 493.377.280,96 523.029.255,54 555.718.584,02 2.600.271.796,57 DISTANAK
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
2.587.200.000,00 2.156.431.200,00 2.276.328.774,72 2.413.136.134,08 2.563.957.142,46 11.997.053.251,26 DISTANAK
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan
3.068.228.175,00 2.554.810.815,68 2.696.858.297,03 2.858.939.480,68 3.037.623.198,22 14.216.459.966,62 BKPPP
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
654.934.015,00 546.433.389,00 576.815.085,43 611.481.672,07 649.699.276,57 3.039.363.438,08 DISBUNHUT
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Meningkatkan kemampuan ekonomi
150.814.700,00 125.829.756,50 132.825.890,96 140.808.727,01 149.609.272,45 699.888.346,93 DISKANLUT
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
Meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat pesisir dalam
948.594.175,00 791.443.898,11 835.448.178,84 885.658.614,39 941.012.277,79 4.402.157.144,13 DISKANLUT
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
Terselenggaranya penegakan hukum tehadap kapal ;perikanan yang melekukan tindak pidana & meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat dalam penegakan hukum sektor perikanan
1.155.140.100,00 963.772.082,62 1.017.357.810,42 1.078.501.014,82 1.145.907.328,25 5.360.678.336,11 DISKANLUT
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut
Mengembangkan infrastruktur dan penataan kawasan pesisir
1.079.706.700,00 900.835.469,98 950.921.922,12 1.008.072.329,63 1.071.076.850,24 5.010.613.271,97 DISKANLUT
Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi III 40
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(1)
SKPD Penanggung Jawab2011 2012 2013 2014 2015
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2010
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada akhir
periode RPMJD
Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wawasan nusantara dan indenesia sebagai negara maritim
459.782.400,00 383.611.859,03 404.940.678,39 429.277.613,16 456.107.463,99 2.133.720.014,57 DISKANLUT
Pengembangan kawasan Minapolitan [*] Terlaksananya pengembangan kawasan minapolitan di Kab. Bengkalis
557.259.000,00 464.939.851,88 490.790.507,64 520.287.017,15 552.804.955,72 2.586.081.332,39 DISKANLUT
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
BKPPP
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Mengembangkan usaha budidaya perikanan rakyat dan potensi sumber daya perikanan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang memadai
10.173.778.568,00 8.488.324.280,86 8.960.275.110,88 9.498.787.645,04 10.092.461.872,86 47.213.627.477,65 DISKANLUT
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Meningkatkan produksi dan produktifitas nelayan
12.465.933.250,00 10.400.745.719,24 10.979.027.181,23 11.638.866.714,82 12.366.295.884,50 57.850.868.749,78 DISKANLUT
Program Pengembangan Sistem BKPPPg g gPenyuluhan PerikananProgram Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan dislutkan kab. Bengkalis
411.631.375,00 343.437.845,81 362.532.990,04 384.321.222,74 408.341.299,16 1.910.264.732,76 DISKANLUT
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
270.537.500,00 225.267.513,24 237.792.386,98 252.083.709,44 267.838.941,28 1.253.520.050,94 BKPPP
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Meningkatkan kualitas preoduk dan daya saing bidang perikanan
449.399.900,00 374.949.391,47 395.796.577,63 419.583.951,95 445.807.948,94 2.085.537.769,99 DISKANLUT
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Tersedianya data dan informasi bidang kelautan yang akurat dan up todate
235.184.900,00 196.222.640,76 207.132.619,59 219.581.290,03 233.305.120,65 1.091.426.571,04 DISKANLUT
Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan [*]
Pengembangan sumber daya perikanan yang terarah dan berkesinambungan
963.645.375,00 804.001.618,48 848.704.108,47 899.711.225,39 955.943.176,98 4.472.005.504,32 DISKANLUT
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
330.930.625,00 397.116.750,00 437.340.000,00 481.074.000,00 BKPPP
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
100 Org 71 Org 654.934.015,00 71 Org 546.433.389,00 71 Org 576.815.085,43 71 Org 611.481.672,07 71 Org 649.699.276,57 71 Org 3.039.363.438,08 DISBUNHUT
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
5 Komoditi 5 Komoditi 197.167.100,00 5 Komoditi 164.503.116,63 5 Komoditi 173.649.489,91 5 Komoditi 184.085.824,26 5 Komoditi 195.591.188,27 5 Komoditi 914.996.719,07 DISBUNHUT
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
1000 Ha 5000 Ha 9.435.679.825,00 5000 Ha 7.872.503.773,27 6000 Ha 8.310.214.983,07 5000 Ha 8.809.658.903,55 9000 Ha 9.360.262.585,02 9000 Ha 43.788.320.069,90 DISBUNHUT
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
974.906.661,00 813.397.286,65 858.622.175,78 910.225.368,55 967.114.454,08 4.524.265.946,06 DISBUNHUT
Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
12 Bln 2.676.940.850,00 12 Bln 2.233.461.428,67 12 Bln 2.357.641.884,11 12 Bln 2.499.336.161,34 12 Bln 2.655.544.671,43 12 Bln 12.422.924.995,55 DISBUNHUT
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 12 Bln 846.223.100,00 12 Bln 706.032.280,80 12 Bln 745.287.675,62 12 Bln 790.079.464,92 12 Bln 839.459.431,48 12 Bln 3.927.081.952,82 DISBUNHUT
Program Perlindungan dan Konservasi sumberdaya Hutan
- 370.770.600,00 463.463.250,00 509.560.000,00 560.516.000,00 1.904.309.850,00 BKPPP
Program Perlindungan dan Konservasi sumberdaya Hutan
5.153.994.400,00 4.300.150.186,73 4.539.238.537,11 4.812.046.773,20 5.112.799.696,52 23.918.229.593,56 DISBUNHUT
Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi III 41
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(1)
SKPD Penanggung Jawab2011 2012 2013 2014 2015
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2010
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada akhir
periode RPMJD
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
1.878.499.700,00 1.564.163.770,45 1.651.131.276,09 1.750.364.265,78 1.859.762.032,39 8.703.921.044,71 KUKM
Program Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2.462.507.075,00 2.050.447.147,37 2.164.452.008,76 2.294.535.574,49 2.437.944.047,89 11.409.885.853,50 KUKM
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
5.093.842.650,00 DINAS PASAR
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.572.752.700,00 1.309.578.486,07 1.382.391.049,90 1.465.472.752,00 1.557.064.799,00 7.287.259.786,97 KUKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
667.794.150,00 556.049.817,60 586.966.187,46 622.242.855,33 661.133.033,78 3.094.186.044,17 KUKM
Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
Terlaksananya kegiatan road show
- 5.374.863.650,00 4 Negara 4.479.948.852,28 4 Negara 4.729.034.008,46 4 Negara 5.013.248.952,37 4 Negara 5.326.577.011,89 19 Negara 24.923.672.475,00 BPPT
Pameran dalam negeri BPPTProgram Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.
Terbentuk sentra industri di setiap kecamatan
belum fokusnya pembinaan terhadap produk potensial
2 sentra (Kecamatan)
1.632.886.835,00 2 sentra (Kecamatan)
1.362.372.188,15 1 sentra (Kecamatan)
1.438.120.081,81 2 sentra (Kecamatan)
1.524.551.098,73 1 sentra (Kecamatan)
1.619.835.542,40 8 sentra (Kecamatan
)
7.577.765.746,09 DISPERINDAG
Program Penataan Struktur Industri. Pengembangan KI dan pengembangan Industriinti dan pendukungnya
belum terbentuknya industri inti (core industri)
perencanaan KI
1.720.077.600,00 Pemgembangan KI dan
industri kecil
1.435.118.364,28 Pemgembangan KI dan
industri pendukung
1.514.910.945,33 Operasional KI 1.605.957.093,15 Operasional KI dan
terbentuknya operasional
1.706.329.411,47 Operasional KI dan
terbentuknya
7.982.393.414,23 DISPERINDAG
pendukungnya industri) pendukung operasional pendukung
a operasional pendukung
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
Produk dan IKM yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing
lemahnya IKM baik produksi dan kemandirian
60% 3.985.833.119,00 70% 3.325.514.096,59 80% 3.510.412.680,36 90% 3.721.388.482,45 95% 3.953.975.262,60 100% 18.497.123.641,01 DISPERINDAG
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
434.631.900,00 362.627.954,34 382.790.068,60 405.795.751,72 431.157.986,21 2.017.003.660,87 DISPERINDAG
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.
Penguasaan IPTEK pelaku IKM untuk sistem prodiksi
Lemahnya penguasaan IPTEK pelaku IKM
25% 2.000.000.000,00 80% 3.500.000.000,00 90% 4.000.000.000,00 95% 5.500.000.000,00 100% 15.000.000.000,00 DISPERINDAG
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.
peningkatan kerja sama perdagangan dalam membuka pasar bagi produk-produk kab. Bengkalis
belum maksimalnya dalam memenfaatkan peluang pasar internasional bagi produk daerah
60% 311.819.500,00 70% 260.161.454,80 80% 274.626.431,69 90% 291.131.480,23 95% 309.327.197,75 100% 1.447.066.064,48 DISPERINDAG
Program Peningkatan dan pengembangan ekspor.
pengawasan terhadap barang ekspor dan peningkatan jumlah ekspo produk
lemahnya penguasaan dan kurangnya nilai ekspor
60% 474.879.475,00 70% 396.207.854,45 80% 418.237.011,16 90% 443.373.055,53 95% 471.083.871,50 100% 2.203.781.267,66 DISPERINDAG
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
peningkatan promosi dan iklim usaha yang mendukung perdagangan
kurangnya promosi dan pasar yang belum dimanfaatkan secara maksimal
60% 3.072.572.925,00 70% 2.563.550.522,52 80% 2.706.083.931,57 90% 2.868.719.575,86 65% 3.048.014.549,35 100% 14.258.941.504,30 DISPERINDAG
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
tercapainya perlindungan kepada masyarakat terhadap ketersediaan bahan pokok, BBM dan LPG
Ketersediaan pokok yang berkelanjutan dan harga yang kurang dalam pengawasan
60% 753.299.025,00 70% 628.502.612,07 80% 663.447.357,31 90% 703.320.543,48 65% 747.278.077,45 100% 3.495.847.615,31 DISPERINDAG
Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi III 42
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
MISI IV :
Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1.129.116.590,00 955.235.457,93 1.008.346.549,39 1.068.948.177,01 1.135.757.438,07 5.297.404.212,41 BINAMARGA
Program Pembangunan jalan dan jembatan
551.515.359.706,00 100% 604.875.622.307,00 100% 511.726.288.660,78 100% 540.178.270.310,32 100% 572.642.984.355,97 100% 608.433.170.878,22 100% 2.837.856.336.512,28 BINAMARGA
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
19.801.502.800,00 100% 29.182.538.025,00 100% 24.688.500.125,50 100% 26.061.180.732,47 100% 27.627.457.694,49 100% 29.354.173.800,40 100% 136.913.850.377,86 BINAMARGA
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
43.172.585.345,00 100% 38.868.946.145,00 100% 32.883.225.611,04 100% 34.711.532.955,01 100% 36.797.696.085,61 100% 39.097.552.090,96 100% 182.358.952.887,60 BINAMARGA
Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
13.935.101.350,00 100% 15.258.214.661,00 100% 12.908.487.748,74 100% 13.626.199.667,57 100% 14.445.134.267,59 100% 15.347.955.159,32 100% 71.585.991.504,23 BINAMARGA
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
0 100% 250.000.000,00 100% 300.000.000,00 100% 350.000.000,00 100% 400.000.000,00 100% 450.000.000,00 100% 1.750.000.000,00 BINAMARGA
Program Pengembangan dan l l j i i i i d
1.782.269.800,00 1.507.804.706,47 1.591.638.648,15 1.687.296.130,91 1.792.752.139,09 8.361.761.424,63 BINAMARGA
(3)
INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANKABUPATEN BENGKALIS
(1)
Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2010
Indikator Kinerja Program (outcome)
SKPD Penanggung Jawab2011 2012 2013 2014 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada akhir
periode RPMJD
pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.Program Pengendalian banjir 3.534.818.260,00 100% 4.823.628.000,00 100% 4.080.801.347,07 100% 4.307.693.901,97 100% 4.566.586.305,48 100% 4.851.997.949,57 100% 22.630.707.504,08 BINAMARGAProgram Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
100% 3.410.959.450,00 100% 2.860.092.909,78 100% 3.019.114.075,57 100% 3.200.562.831,51 100% 3.400.598.008,48 100% 15.891.327.275,34 DISHUBKOMINFO
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ
100% 405.120.325,00 100% 339.693.797,63 100% 358.580.772,78 100% 380.131.477,23 100% 403.889.694,55 100% 1.887.416.067,19 DISHUBKOMINFO
Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
100% 1.436.811.125,00 100% 1.204.767.565,12 100% 1.271.752.641,74 100% 1.348.184.975,51 100% 1.432.446.536,48 100% 6.693.962.843,86 DISHUBKOMINFO
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
100% 1.042.187.500,00 100% 873.875.260,94 100% 922.462.725,45 100% 977.902.735,24 100% 1.039.021.656,20 100% 4.855.449.877,83 DISHUBKOMINFO
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
100% 1.298.129.900,00 100% 1.088.483.219,28 100% 1.149.002.886,27 100% 1.218.057.959,74 100% 1.294.186.582,22 100% 6.047.860.547,51 DISHUBKOMINFO
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
- Terlaksananya inventarisasi dan penataan bidang ketenagalistrikan
100 36.916.733.904,00 100 30.739.327.611,28 100 32.448.434.226,46 100 34.398.585.123,47 100 36.548.496.693,69 100 171.051.577.558,90 DISTAMBEN
- Terlaksananya Study Kelayakan (FS) pembangunan PLTU kab. Bengkalis
- Tersediannya Sumber Daya Listrik alternatif pedesaan
- Terlaksananya pembangunan jaringan distribusi listrik kab. Bengkalis
Program Penyediaan dan pengelolaan air baku.
1.186.311.400,00 993.734.504,66 1.048.986.143,12 1.112.030.210,32 1.181.532.098,46 5.522.594.356,56 CIPTAKARYA
Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
37.598.065.725,00 31.494.677.720,70 33.245.781.801,97 35.243.853.288,27 37.446.594.118,78 175.028.972.654,71 CIPTAKARYA
Tahun 2010 persentase tersedianya listrik 38,60 % dan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 53,50 %
Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi IV 43
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(3)(1)
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2010
Indikator Kinerja Program (outcome)
SKPD Penanggung Jawab2011 2012 2013 2014 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada akhir
periode RPMJD
Program Pengembangan Perumahan 29.393.191.500,00 24.621.721.240,83 25.990.688.941,82 27.552.729.347,22 29.274.774.931,42 136.833.105.961,28 CIPTAKARYA
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
75.674.912.250,00 63.390.414.557,18 66.914.921.606,56 70.936.508.395,11 75.370.040.169,80 352.286.796.978,65 CIPTAKARYA
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
300.000.000 249.799.950,00 263.688.827,22 279.536.525,74 297.007.558,59 1.390.032.861,55 BLH
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
- Terwujudnya Monitoring Pengelolaan dan pemanfaatan air bawah tanah
100 149.740.600 100 124.683.981,31 100 131.616.410,67 100 139.526.556,95 100 148.246.966,76 100 693.814.515,69 DISTAMBEN
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
120.574.575,00 100.398.409,35 105.980.560,91 112.349.992,63 119.371.867,16 558.675.405,06 BLH
Program Pengendalian kebakaran hutan 2.267.665.475,00 1.888.209.074,24 1.993.193.498,77 2.112.984.428,04 2.245.045.954,80 10.507.098.430,84 BLH
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.602.064.175,00 1.333.985.169,37 1.408.154.744,79 1.492.784.844,95 1.586.083.897,76 7.423.072.831,88 BLH
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
100.661.750,00 83.062.552,94 87.680.830,88 92.950.448,82 98.759.851,87 463.115.434,51 DINAS PASAR
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2.603.532.625,00 2.167.874.398,49 2.288.408.215,05 2.425.941.548,78 2.577.562.895,57 12.063.319.682,89 BLH
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
475.000.000,00 395.516.587,50 417.507.309,77 442.599.499,08 470.261.967,77 2.200.885.364,12 BLHSumber Daya AlamProgram Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
696.413.800,00 581.041.363,20 613.347.263,00 650.209.433,50 690.847.523,10 3.231.859.382,80 BAPPEDA
Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 150.000.000.000,00 BINAMARGA, CIPTAKARYA
Program Perencanaan Tata Ruang 979.574.400,00 820.557.638,71 866.180.643,42 918.238.100,09 975.627.981,35 4.560.178.763,58 CIPTAKARYAProgram Pemanfaatan Ruang 305.409.950,00 255.831.989,29 270.056.247,90 286.286.628,39 304.179.542,67 1.421.764.358,25 CIPTAKARYA, SETDAProgram Pengendalian Pemanfaatan Ruang
87.428.175,00 SETDA
Program Penataan Keindahan Kota [*] 39.631.483.900,00 32.702.513.412,34 34.520.773.158,07 36.595.471.624,87 38.882.688.601,42 182.332.930.696,71 DINAS PASAR
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan.
141.223.200,00 117.591.827,66 124.129.933,28 131.590.142,27 139.814.526,16 654.349.629,38 SETDA
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
39.721.103.999,60 33.074.432.643,48 34.913.371.098,46 37.011.664.701,48 39.324.893.745,32 184.045.466.188,34 SETDA
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
4.923.030.511,00 4.099.242.584,99 4.327.160.472,71 4.587.222.817,12 4.873.924.243,19 22.810.580.629,02 SETDA, DISTANNAK
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
1.349.640.000,00 1.123.800.015,06 1.186.283.295,90 1.257.578.921,98 1.336.177.604,60 6.253.479.837,54 SETDA
Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi IV 44
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
MISI V :
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
24.880.363.300,00 20.654.831.679,31 21.803.240.320,68 23.113.615.063,95 24.558.216.005,45 115.010.266.369,38 SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT
Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi informasi.
6.709.496.807,00 5.625.919.782,17 5.938.720.922,05 6.295.638.049,47 6.689.115.427,56 31.258.890.988,25 SEKRETARIAT DPRD, DISPENDA, SETDA
Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.
115.165.900,00 95.894.786,87 101.226.537,02 107.310.251,90 114.017.142,64 533.614.618,43 SETDA
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
2.323.806.450,00 1.934.955.783,40 2.042.539.324,96 2.165.295.938,39 2.300.626.934,53 10.767.224.431,28 SETDA
Program Penataan daerah otonomi baru
3.441.064.075,00 2.865.258.779,61 3.024.567.167,75 3.206.343.654,53 3.406.740.132,94 15.943.973.809,83 SETDA
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2010
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada akhir
periode RPMJD
INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANKABUPATEN BENGKALIS
(1)
Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
SKPD Penanggung Jawab2011 2012 2013 2014 2015
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
baru.Program pendidikan kedinasan. 734.074.800,00 611.239.494,45 645.224.410,35 684.002.397,41 726.752.547,25 3.401.293.649,45 SETDAProgram pembinaan dan pengembangan aparatur
8.957.345.678,00 7.465.947.622,61 7.881.054.310,43 8.354.705.674,49 8.876.874.779,14 41.535.928.064,67 BKD, BANDIKLAT
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
Peningkatan SDM bagi pengelola pemerintahan desa
Belum memadai SDM bagi pengelola pemerintahan desa
1.956.206.110,00 1.628.867.294,89 1.719.432.316,49 1.822.770.198,71 1.936.693.336,13 9.063.969.256,22 BPMPD
Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.
4.223.022.100,00 3.516.369.031,43 3.711.879.149,58 3.934.963.086,47 4.180.898.279,37 19.567.131.646,84 SETDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
62.001.051.216,00 51.677.876.188,54 54.551.166.104,62 57.829.691.187,51 61.444.046.886,73 287.503.831.583,39 SEMUA SKPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
66.014.501.792,00 55.023.087.243,63 58.082.370.894,38 61.573.121.385,13 65.421.441.471,70 306.114.522.786,84 SEMUA SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
836.480.875,00 697.206.809,31 1 thn 735.971.507,91 1 thn 780.203.395,54 1 thn 828.966.107,76 100% 3.878.828.695,52 SEMUA SKPD
Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS.
911.587.700,00 759.808.347,95 802.053.692,10 850.257.118,99 903.398.188,93 4.227.105.047,96 BKD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 787.712.000,00 656.557.952,00 693.062.574,13 734.715.634,84 780.635.362,01 3.652.683.522,98 SEMUA SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
14.431.711.510,00 12.028.831.543,59 12.697.634.577,41 13.460.762.415,51 14.302.060.066,48 66.921.000.112,98 SEMUA SKPD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2.919.222.150,00 2.435.604.833,69 2.571.024.462,44 2.725.543.032,63 2.895.889.472,17 13.547.283.950,93 BAPPEDA
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
809.460.000,00 675.359.594,91 712.909.588,39 755.755.454,65 802.990.170,56 3.756.474.808,51 BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3.012.063.060,00 2.513.065.115,07 2.652.791.535,47 2.812.224.306,75 2.987.988.325,92 13.978.132.343,21 BAPPEDA, SETDA
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
273.354.000,00 228.068.399,56 240.749.002,57 255.218.017,63 271.169.143,73 1.268.558.563,49 BAPPEDA
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
4.636.539.400,00 3.868.420.145,49 4.083.504.305,58 4.328.922.914,34 4.599.480.596,49 21.516.867.361,90 BAPPEDA
Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi V 45
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2010
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada akhir
periode RPMJD
(1)
SKPD Penanggung Jawab2011 2012 2013 2014 2015
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
696.413.800,00 581.041.363,20 613.347.263,00 650.209.433,50 690.847.523,10 3.231.859.382,80 BAPPEDA
Program Kerjasama Pembangunan 249.783.200,00 208.402.491,50 219.989.670,02 233.211.049,19 247.786.739,77 1.159.173.150,48 BAPPEDAProgram Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Terlaksananya pemetaan zonasi air bawah tanah
100 2.245.385.150 100 1.869.656.994,00 100 1.973.609.922,87 100 2.092.223.879,23 100 2.222.987.871,69 100 10.403.863.817,79 DISTAMBEN
Terlaksananya pengeboran air bawah tanah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi tentang DBH Migas
Tersedianya sumur bor sebagai air bersih bagi masyarakat desa di Kec. Rupat dan Rupat Utara
Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
Terpenuhinya keterampilan
100 401.760.575,00 100 334.532.571,82 353.132.582,82 374.355.851,04 397.753.091,73 1.861.534.672,42 INSPEKTORAT
Tersedianya dokumen pemetaan zonasi air bawah tanah pada kec. Rupat, Rupat Utara, Bukit Batu dan Siak Kecil
pengawasan. teknis pemeriksaan
Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dari prosedur pengawasan.
132.194.800,00 110.074.181,43 116.194.305,92 123.177.583,71 130.876.182,69 612.517.053,75 SETDA
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
Terwujudnya pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis
100 2.511.975.675,00 100 3.555.773.900,00 100 3.911.351.290,00 100 4.502.486.419,00 100 4.952.735.060,00 100 19.434.322.344,00 INSPEKTORAT, SETDA
Program Pengembangan data/informasi 1.074.754.000,00 1.074.754.000,00 BAPPEDAProgram Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- 896.703.266,46 946.559.968,07 1.003.448.222,16 1.066.163.736,04 4.987.629.192,73 BAPPEDA
Program kerjasama informasi dengan mass media
973.000.000,00 811.806.495,50 856.942.936,65 908.445.207,14 965.223.032,59 4.515.417.671,88 SETDA
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
100% 2.010.923.800,00 100% 1.686.161.617,22 1.779.912.203,14 1.886.884.926,55 2.004.815.234,46 9.368.697.781,38 SETDA, DISHUBKOMINFO
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
143.630.300,00 120.434.150,18 127.130.288,93 134.770.819,30 143.193.995,50 669.159.553,91 SETDA
Program Penelitian dan Pengembangan [*]
8.609.347.375,00 7.168.715.146,03 7.567.295.708,14 8.022.090.180,20 8.523.470.816,47 39.890.919.225,84 BALITBANGSTAT
Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah [*]
6.528.986.650,00 6.429.761.200,00 5.353.846.754,24 5.651.520.633,78 5.991.177.023,87 6.365.625.587,86 29.791.931.199,74 DISPENDA
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
19.905.675.475,00 16.574.789.127,90 17.496.347.403,42 18.547.877.882,36 19.707.120.250,01 92.231.810.138,69 DISPENDA, SETDA
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
`1 48.106.000,00 40.096.351,00 42.325.708,12 44.869.483,17 47.673.825,87 223.071.368,16 KESBANGPOLINMAS
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
1.216.921.100,00 2.595.163.775,00 2.160.905.937,46 2.281.052.307,58 2.418.143.551,26 2.569.277.523,22 12.024.543.094,52 SATPOL PP
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
3.472.230.475,00 2.891.209.996,81 3.051.961.272,63 3.235.384.145,12 3.437.595.654,19 16.088.381.543,76 KESBANGPOLINMAS, SATPOL PP, SETDA
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
69.065.200,00 293.382.200,00 244.289.529,64 257.872.027,48 273.370.136,34 290.455.769,86 1.359.369.663,31 SATPOL PP
Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi V 46
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2010
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada akhir
periode RPMJD
(1)
SKPD Penanggung Jawab2011 2012 2013 2014 2015
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).
374.078.300,00 435.573.750,00 362.687.669,90 382.853.104,35 405.862.575,92 431.228.986,92 2.018.206.087,10 SATPOL PP
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
102.765.300,00 85.654.877,55 90.417.288,74 95.851.367,80 101.842.078,28 476.530.912,37 KESBANGPOLINMAS
Program Pendidikan Politik Masyarakat. 264.438.400,00 220.409.406,40 232.664.169,40 246.647.285,98 262.062.741,35 1.226.222.003,12 KESBANGPOLINMAS
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
84.447.100,00 611.571.175,00 509.744.574,36 538.086.372,70 570.425.363,70 606.076.948,93 2.835.904.434,68 KESBANGPOLINMAS, SATPOL PP
Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi V 47