Tugas HKI

“kasus sengketa desain industri antara PT.Nobel Carpets

dengan PT.Universal” Carpet and Rugs”

Oleh :

Rianto Ade Putra B1A008022

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BENGKULU

2010

Kasus Posisi :

Pada kasus ini, PT. Nobel Carpets sebagai pihak penggugat mengajukan gugatan desain

industri atas karpet dengan motif Pilar dan karpet dengan motif Masjid yang didaftarkan PT.

Universal Carpets and Rugs sebagai pihak tergugat.

Dasar gugatan PT. Nobel Carpets atau penggugat adalah desain industri atas karpet

dengan motif Pilar dan Masjid yang keduanya didaftarkan atas nama PT. Universal Carpets

and Rugs adalah tidak baru pada saat diterimanya permohonan pendaftarannya, masing-

masing pada tanggal 4 Juli 2003 dan 8 Juli 2003, karena sama dengan desain industri karpet

dengan motif Pilar dan motif Masjid yang telah digunakan di Indonesia oleh Penggugat atau

PT. Nobel Carpets sejak tahun 1995.

Tuntutan Penggugat atau PT. Nobel Carpets adalah agar Tergugat PT. Universal Carpets

and Rugs dinyatakan beritikad tidak baik pada waktu pengajuan permohonan pendaftaran

desain industri yang terdaftar dengan No. ID 0 005 420 dengan karpet motif Pilar dan desain

industri dengan No. ID 0 005 425. Dan tuntutan agar desain industri No. ID 0 005 420 dengan

judul karpet dengan motf Pilar dan desain industri No. ID 0 005 425 dengan judul karpet

dengan motif masjid.

Pada Putusan Pengadilan Niaga, Majelis Hakim berpendapat bahwa motif pilar dan motif

masjid yang diproduksi PT. Universal Carpets and Rugs atau Tergugat tidak sama dengan

karpet Pilar dan Masjid yang diproduksi oleh Penggugat dengan pertimbangan bahwa setelah

membandingkan karpet-karpet produk Penggugat dengan karpet produk Tergugat sepintas

memang memiliki kemiripan, namun apabila diteliti lebih seksama dari segi bentuk,

konfigurasi, komposisi garis dan ornamentasi khas ternyata berbeda, sehingga karpet-karpet

produk Tergugat dapat dikatakan memiliki nilai kebaruan atau novelty.

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim menimbang bahwa Pasal 10 Undang-Undang

Desain Industri menyatakan bahwa hak atas desain industri diberikan atas dasar permohonan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka perlindungan desain industri hanya diberikan

kepada pihak yang telah mengajukan permohonan pendaftaran desain industri. Sesuai dengan

ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Desain Industri bahwa pihak yang untuk pertama kali

mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali dapat

dibuktikan sebaliknya.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis

PT. Universal Carpets and Rugs atau Tergugatlah sebagai pihak yang pertama kali

mengajukan permohonan pendaftaran atas desain industri karpet dengan motif masjid pada

Turut Tergugat atau Direktorat Jenderal HaKI. Sehingga secara mutatis mutandis sesuai

dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri.

Analisis :

Desain Industri adalah cabang dari Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi penampakan

luar dari suatu produk. Desain industri dianggap sebagai bagian dari pekerjaan artistik atau

perancangan dari suatu produk yang akan diproduksi secara massal. Dalam perlindungannya

hak desain industri diberikan untuk desain industri yang benar – benar baru ataupun perbaikan

dari desain yang sudah ada. Jadi menurut pendapat saya, bahwa pada kasus tersebut diatas,

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut telah tepat dan benar. Karena meskipun

penggugat telah mengklaim desain industri adalah pertama kali diadakan dan dimilikinya

tetapi pada kenyataannya penggugat sendiri tidak pernah mengajukan pendaftaran desain

industri atas karpet yang diproduksinya, sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat tidak

berhak menerima perlindungan desain industri untuk karpet yang diproduksinya tersebut.

Dalam kasasi si penggugatpun, Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa Putusan

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut telah tepat dan benar. Hal ini telah serta merta

menunjukkan pada kita semua bahwa pemilik yang sah secara hukum dari suatu desain

industri itu sendiri adalah yang pertama kali mendaftarkannya ke Ditjen HKI.

Sebenarnya nilai kebaruan suatu poroduk desain industri itu tidak hanya diklaim atas

penampilan keseluruhannya, tetapi juga berdasarkan pada kombinasi elemen-elemen yang

pada awalnya telah diketahui. Sesuai dengan Undang-Undang Desain Industri di Indonesia

bahwa suatu desain akan mendapatkan perlindungan hukum jika desain tersebut benar-benar

baru, dengan kata lain memiliki unsur novelty atau kebaruan. Kriteria kebaruan dalam

Undang-Undang Desain Industri di Indonesia tidak jelas. Dalam praktek yang digunakan oleh

para hakim, unsur kebaruan dapat dinilai dari kombinasi desain yang telah ada sebelumnya.

Dalam hal ini termasuk tambahan bentuk, kompisis garir, warna dan konfigurasi. Dengan kata

lain kriteria baru atau novelty tidak hanya ditentukan berdasarkan tanggal penerimaan

pendaftaran pertama akan tetapi juga ditentukan tidak adanya pihak lain yang membuktikan

ataupun membantah pendaftaran desain industri tersebut. Oleh karena itu dalam desain

industri selain dilakukan pemeriksaan administrative dan pemeriksaan substantive. Tujuannya

untuk mencegah terjadinya kerugian kepada penerima lisensi desain industri dari pemegang

hak desain industri.

Meskipun saat ini banyak kasus tentang desain industri, dinegara kita parameter novelty atau

legal tes terhadap unsur kebaruan itu sendiri tidak jelas, hal ini menyebabkan munculnya

kesulitan bagi para hakim dalam memutuskan perkara kebaruan dalam desain industri.

Dengan begitu alangkah baiknya apabila pemerintah membuat parameter yang jelas mengenai

unsur kebaruan dalam desain industri.