SISTEM PEMERINTAHAN

PKNSistem Pemerintahan

KELOMPOK 4Kelas : XII Ips 2

Nama :Dinda Safitri

Nurlaila SafitriRosi Dwi Damayanti

Ulan SariYudi Sofyan

SMA Negri 1 Cikarang TimurJl. Citarik Kp. Pangupukan Ds. Jati Baru Kec. Cikarang Timur- Kab. Bekasi (021-89143221)

Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara

Sistem pemerintahan di Berbagai Negara.

A. Pengertian Pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata system merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti: a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatau b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara. c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah

B. Bentuk Pemerintahan.

1. Aristokrasi.Berasal dari bahasa Yunani kuno aristo yang berarti “terbaik” dan kratia yang berarti “untuk memimpin”. Aristokrasi dapat diterjemahkan menjadi sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh individu yang terbaik.2. Demokrasi.Yaitu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain3. Demokrasi totaliterYaitu sebuah istilah yang diperkenalkan oleh sejarahwan Israel, J.L. Talmon untuk merujuk kepada suatu sistem pemerintahan di mana wakil rakyat yang terpilih secara sah mempertahankan kesatuan negara kebangsaan yang warga negaranya, meskipun memiliki hak untuk memilih, tidak banyak atau bahkan sama sekali tidak memiliki partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.

4. Emirat (bahasa Arab: imarah, jamak imarat) adalah sebuah wilayah yang diperintah seorang emir, meski dalam bahasa Arab istilah tersebut dapat merujuk secara umum kepada provinsi apapun dari sebuah negara yang diperintah anggota kelompok pemerintah. 5. Federal adalah kata sifat (adjektif) dari kata Federasi. Biasanya kata ini merujuk pada pemerintahan pusat atau pemerintahan pada tingkat nasional. 6. Meritokrasi Berasal dari kata merit atau manfaat, meritokrasi menunjuk suatu bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan. 7. Monarkisme adalah sebuah dukungan terhadap pendirian, pemeliharaan, atau pengembalian sistem kerajaan sebagai sebuah bentuk pemerintahan dalam sebuah negara.8. Negara Kota adalah negara yang berbentuk kota yang memiliki wilayah, memiliki rakyat,dan pemerintahan berdaulat penuh. 9. Oligarki (Bahasa Yunani: Ὀλιγαρχία, Oligarkhía) adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer10. Otokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. 11. Plutokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yamg mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki.

C. Sistem Pemerintahan.

Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu:1. Sistem pemerintahan parlementer.Pada umumnya, negara-negara didunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan diatas. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Bahkan, Inggris disebut sebagai Mother of Parliaments (induk parlemen),sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara dengan sistem pemerintahan presidensial.2. Sistem pemerintahan PresidensialDalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.

Sistem Pemerintahan Indonesia

SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA 

A. Sistem Pemerintahan di Indonesia Sistem pemerintahan di indonesia terbagi atas beberapa periode, antara lain :1. Sistem Pemerintahan Orde Lama (Presidensil) Orde Lama Masa orde lama merupakan masa revolusioner, dibawah komando Bung Karno telah mengikrarkan suatu wilayah dari Sabang sampai Merauke dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pergolakan politik dalam negeri yang begitu cepat berubah tidak menggoyahkan Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Kekuasaan Bung Karno berakhir pasca diterbitkannya Supersemar (yang penuh dengan kontraversi), dengan dilantiknya Jendral Suharto sebagai Presiden RI ke-2 oleh MPRS pada tanggal 27 Maret 1968. Sistem Pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum diamandemenBerdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensil dengan ciri-ciri : 1. Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR. 2. DPR sebagai ’peyetuju’ UU. 3. Presiden sebagai pembuat UU dan penyelenggara pemerintahan. 4. DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan. 5. MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan. 6. BPK pengaudit keuangan.

2. Sistem Pemerintahan Orde Baru Latar Belakang Lahirnya Orde Baru Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% Adanya TRITURA Turunnya wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno Dikeluarkannya SUPERSEMAR Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (presidensiil) tapi masa jabatannya tidak jelas (sekali masa jabatan dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa kejelasan sampai berapa kali. Legislatif terdiri dari fraksi partai, fraksi golongan non-partai, fraksi ABRI yang memiliki dua fungsi yaitu selain sebagai alat negara juga memiliki fungsi politik-representatif. Masih terdapat DPA yang bertugas memberi pertimbangan kepada presiden tapi presiden tidak wajib mengikuti pertimbangan tersebut. Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR.

B. Sistem Pemerintahan Indonesia Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensial? Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu dibahas mengenai sistem pemerintahan.

Berikut ini adalah perbedaan sistem pemerintahan sebelum terjadi amandemen dan setelah terjadi amandemen pada UUD 1945 :

• Sebelum terjadi amandemen : MPR menerima kekuasaan tertinggi dari rakyatPresiden sebagai kepala penyelenggara pemerintahanDPR berperan sebagai pembuat Undang - UndangBPK berperan sebagai badan pengaudit keuanganDPA berfungsi sebagai pemberi saran/pertimbangan kepada presiden / pemerintahanMA berperan sebagai lembaga pengadilan dan penguki aturan yang diterbitkan pemerintah.

• Setelah terjadi amandemen : Kekuasaan legislatif lebih dominanPresiden tidak dapat membubarkan DPRRakyat memilih secara langsung presiden dan wakil presidenMPR tidak berperan sebagai lembaga tertinggi lagiAnggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah anggota DPD yang dipilih secar langsung oleh rakyat

Sistem Pemerintahan yang baik (Good Goverment) Bentuk Pemerintahan yang Baik1. PengertianKata ‘good’ pada good-governance bermakna:(1) Berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.(2) Keberdayaan masyarakat dan swasta.(3) Pemerintahan yang bekerja sesuai dengan hukum-positif negara.(4) Pemerintahan yang produktif, efektif, dan efisien.Sementara ‘governance’-nya bermakna:(1) penyelenggaraan pemerintahan.(2) aktivitas pemerintahan melalui:--- pengaturan publik--- fasilitasi publik--- pelayanan publikgood governance ---- ‘penyelenggaraan pemerintahan yang baik’.Beberapa pengertian tentang pemerintahan yang baik dapat dikemukakan sebagai berikut,a. World BankGood Governance menurut Bank Dunia (World Bank) adalah carakekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (The way state power is used in managing economic and social resources for development of society).Good Governance sinonim dengan penyelernggaraan manajemen pembangunan yang (5 Prinsip) :• solid & bertanggung jawab yang sejalan dg demokrasi & pasar yang efisien;• menghindari salah alokasi & investasi yang terbatas;• pencegahan korupsi balk secara politik maupun administratif;• menjalankan disiplin anggaran;• penciptaan kerangka politik & hukum bagi turnbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

United Nations Development Program mengemukakan bahwa karakteristik atas prinsi-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik meliputi hal-hal berikut:a. Partisipasi.b. Penegakan hukumc. Transparan d. Daya e. Berorientasi konsensus f. Berkeadilang. Efektif dan Efisien h. Akuntabilitasi. Bervisi strategis j. Saling keterkaiatan

Karakter dalam menegakkan rule of law:• Supremasi hukum (the supremacy of law);• Kepastian hukum (legal certainty);• Hukum yang responsif;• Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi;• Independensi peradilan.