Upload
astana-maulana
View
278
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
ANAK JALANAN PERKOTAAN
Oleh :
Astana Dani Maulana 125030100111166FIA – UNIV. BRAWIJAYA MALANG, 24 Nopember 2014
Latar belakang
Anak jalanan adalah fenomena nyata bagian dari kehidupan dan merupakan fenomena nyata yang menimbulkan permasalahan sosial yang komplek.
Pada era runtuhnya orde baru, terjadi krisis moneter yang membuat kemiskinan meningkat. Salah satu dampak dari kemiskinan adalah adanya anak jalanan.
Menurut Kementrian Sosial menyatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah anak
jalanan sekitar 400%. Dan pada tahun 1999 diperkirakan jumlah
anak jalanan di Indonesia sekitar 50.000 anak dan 10%
diantaranya adalah perempuan.
PERMASALAHAN
Bagaimana sikap pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan peran dalam menangani pertumbuhan jumlah serta persoalan anak jalanan sebagai mandat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia?
Anak Jalanan
Menurut Departemen Sosial RI (2005: 5), Anak jalanan adalah anak yang
menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan
hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan
dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri,
berusia antara 6 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau
berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak
terurus, mobilitasnya tinggi.
Karakteristik Anak Jalanan
Berdasarkan usia
Berdasarkan pengelompokan
Berdasarkan ciri-ciri fisik dan psikis
Berdasarkan Intensitas Hubungan dengan Keluarga
Berdasarkan Tempat Tinggal
Berdasarkan Aktivitas
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Munculnya Anak Jalanan
Lari dari keluarga
Sebab dari keluarga adalah
terlantar
Melemahnya keluarga
besar
Kesenjangan komunikasi
antara orang tua dan anak
Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan sosial adalah mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat
yang lebih baik.
sedangkan menurut rumusan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok
kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1, adalah: “Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material
maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan
kebutuan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung
tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.
Aspek Regulasi Anak Jalanan
Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen keempat disebutkan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara".
Perlindungan hak-hak anak juga diatur dalam sejumlah undang-undang yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua disebutkan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".
Aspek Aktor atau Kelembagaan yang Terlibat dalam Penanganan Anak Jalanan
Departemen Sosial RI, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi,
Organisasi non Pemerintah dan Pemerintah, Media
Massa, dan kalangan profesi serta dukungan
United Nations Children’s Fund (UNICEF), pada
tanggal 26 Oktober 1998 dibentuklah Komisi
Nasional Perlindungan Anak (Komnas
Perlindungan Anak).
Perlindungan anak di Indonesia dalam
penyelenggaraannya memiliki asas dan landasan
yang kuat. Penyelenggaraan
perlindungan anak di Indonesia berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memiliki
prinsip-prinsip dasar
“Program Kesejahteraan Sosial Anak” Kementerian Sosial RI
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Program Pembangunan yang Berkeadilan ditetapkan Program Kesejahteraan
Sosial Anak (PKSA) sebagai program prioritas nasional,
yang meliputi :
Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKS-AB)
Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKS-Antar)
Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan (PKS-Anjal)
Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (PKS- ABH)
Program Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan (PKS-ADK)
Program Kesejahteraan Sosial Anak Dengan Perlindungan Khusus (PKS-AMPK)
Aspek Pendanaan
Sumber pendanaan tidak semata bertumpu pada APBN tetapi menggalang
juga kerjasama luar negeri, APBD, dan dukungan organisasi non-pemerintah dalam negeri maupun internasional,
termasuk sumber pendanaan Corporate Social Responsibilty.
Sumber dana untuk kegiatan pelatihan anak jalanan dipengaruhi oleh faktor pendorong dalam pemberdayaan anak jalanan antara
lain: a) adanya peran aktif LSM, b) koordinasi dengan SKPD lain, c) tersedianya dana
walaupun terbatas, d) adanya donatur dari masyarakat dan swasta. Sedangkan faktor penghambat diantaranya: a) terbatasnya
dana, sarana dan prasarana, b) terbatasnya sumber daya manusia, dan c) rendahnya kesadaran anak jalanan untuk mengikuti
pelatihan.
Latar belakang anak menjadi anak jalanan,
mempengaruhi pembentukan
aspirasinya.
Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang mulai
dikembangkan dan diuji cobakan untuk penanganan anak jalanan
di lima wilayah. Belajar dari pengalaman implementasi awal, mulai 2010, layanan PKSA telah
diperluas jangkauan target sasaran maupun wilayahnya
PKSA dikembangkan dengan perspektif jangka panjang
sekaligus untuk menegaskan komitmen Kementerian Sosial
untuk merespon tantangan dan upaya mewujudkan
kesejahteraan sosial anak yang berbasis hak.
PKSA merupakan respon sistemik dalam perlindungan anak, termasuk memberikan
penekanan pada upaya pencegahan untuk
mengurangi peningkatan anak jalanan dan
pengentasan kemiskinan anak jalanan.
Kesimpulan
Saran
Lebih mengoptimalkan program PKSA dan melakukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Solusi untuk mengatasi makin pesatnya pertumbuhan angka keberadaan anak jalanan, sejauh ini terdapat tiga model
penanganan anak jalanan dengan pendekatan yang berbeda:
Community Based
Street Based
Centre Based
Selther Based