3 bab ii teknis dan bahan

BAB 2 Ketentuan Teknis dan Bahan

PERENCANAAN PEMBUATAN JALAN DAN TAMAN

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat | 2 - 1

2.1 PASAL (I) RENCANA KERJA PELAKSANANAAN PEKERJAAN

2.1.1 Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan

A. Sebelum pelaksanaan pekerjaan, pengguna barang/jasa bersama-sama

dengan penyedia barang/jasa, perencana, pengawas teknis, suku dinas teknis

dan instansi terkait lainnya, terlebih dahulu menyusun rencana pelaksanaan

pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian/kontrak.

B. Pengguna barang/jasa harus menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan

kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK.

C. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan

pekerjaan, adalah :

1) Organisasi kerja.

2) Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan.

3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan.

4) Jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil.

5) Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lapangan.

6) Pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat

mengenai rencana kerja.a

7) Penyusunan program mutu proyek.

2.1.2 Penggunaan Program Mutu

A. Program mutu pengadaan barang/jasa harus disusun oleh penyedia

barang/jasa dan disepakati pengguna barang/jasa pada saat rapat persiapan

pelaksanaan kontrak dan dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

B. Program mutu pengadaan barang/jasa paling tidak berisi :

1) Informasi pengadaan barang/jasa.

2) Organisasi Proyek, pengguna barang/jasa dan penyedia barang.jasa.

3) Jadwal pelaksanaan.

4) Prosedur pelaksanaan pekerjaan.

5) Prosedur instruksi kerja.

6) Pelaksana kerja.

2.1.3 Pemerikasaan Bersama

A. Pada tahap awal periode pada pelaksanaan pekerjaan, pengguna barang/jasa

bersama-sama dengan penyedia barang/jasa melakukan pemeriksaan

bersama.


B. Untuk pemeriksaan bersama ini, pengguna barang/jasa dapat membentuk

panitia peneliti pelaksanaan kontrak.


2.2 PASAL (II) ORGANISASI PELAKSANA LAPANGAN

1) Untuk melaksanakan pekerjaan/proyek sesuai yang ditetapkan dalam surat

perjanjian/ kontrak, penyedia barang/jasa harus membuat organisasi

pelaksana lapangan, dengan pemberian tugas, fungsi, dan wewenang yang

jelas tanggung jawabnya masing-masing.

2) Penempatan personil harus proporsional dan sesuai dengan keahlian

bidang tugasnya masing-masing, sedangkan untuk tenaga-tenaga ahlinya

harus memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku, sesuai dengan golongan, bidang dan kualifikasi perusahaan

penyedia barang/jasa yang bersangkutan.

3) Untuk Pelaksanaan Pekerjaan/Proyek penyedia barang/jasa menunjuk

penanggung jawab lapangan (Kepala Proyek), yang dalam penunjukannya

terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Pengguna Anggaran.

4) Penyedia barang/jasa tidak diperkenankan memberikan pekerjaan lain

kepada wakil ataupun para penanggung jawab lapangan, di luar

pekerjaan/proyek yang bersangkutan.

5) Selama jam-jam kerja tenaga ahli/wakilnya atau para penanggung jawab

lapangan harus berada di lapangan pekerjaan kecuali berhalangan/sakit

dan Penyedia barang/jasa harus menunjuk/menempatkan penggantinya

apabila yang bersangkutan berhalangan.

6) Jika ternyata penanggung jawab teknis tersebut tidak memenuhi ketentuan

yang telah ditetapkan, maka Pengguna Anggaran berhak memerintahkan

kepada Penyedia barang/jasa supaya segera mengganti dengan orang lain

yang ahli dan berpengalaman.


2.3 PASAL (III) TENAGA KERJA LAPANGAN

1) Penyedia barang/jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja trampil dan

berpengalaman, sesuai keahliannya dalam jumlah yang cukup sesuai

volume dan kompleksitas pelaksanaan pekerjaan.

2) Penyedia barang/jasa harus melaksanakan ketertiban, kebersihan,

kesehatan dan keamanan lokasi/pekerjaan, dengan menyediakan fasilitas

sarana dan prasarana memadai.

3) Penyedia barang/jasa harus menyediakan tempat tinggal yang memadai

dan tidak mengganggu lingkungan, untuk para tenaga kerja yang tinggal

sesmentara di lokasi pekerjaan/proyek.

4) Penyediaan tenaga kerja harus dilaporkan kepada pengguna barang/jasa,

dalam bentuk daftar tenaga kerja yang dilampiri identitas diri dan tanda

pengenal setiap tenaga kerja.


2.4 PASAL (IV) TENAGA AHLI PELAKSANA DILAPANGAN

2.4.1 Daftar Personil

Pesonil Inti untuk Pekerjaan Tersebut Diatas Sekurang-kurangnya Terdiri dari:

NO JABATAN JUMLAH

PERSONI

L

PENDIDIDKA

N MINIMUM

SKA/SKT

MINIMU

M

PENGALAM

AN

MINIMUM

A. Tenaga Ahli

1 Project Manager 1 S1 Arsitek /

Sipil

SKA

MADYA

6

2 Site Manager ARS/SIPIL 1 S1 Arsitek /

Sipil

SKA

MADYA

4

5 TA. Sipil 1 S1 Sipil SKA MUDA 3

B. Terampil

1 Pelaksana Jalan 1 STM SKT 3

2 Drafter 1 STM / SMU SKT 3

C. Tenaga LAin

1 Sekertasris Proyek 1 D3 Ijazah, Ktp 3

2 Adm Proyek 1 SMU Ijazah, Ktp 3

3 Komputer 1 S1 Informatika Ijazah, Ktp 2


2.5 PASAL (V) KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN KERJA

2.5.1 Latar Belakang

1) Selama masa pekerjaan,kontraktor/ pemborong harus senantiasa memelihara

kebersihan di lokasi pekerjaan,setiap saat sampah-sampah pekerjaan selalu

diangkut dan dikumpulkan disuatu tempat yang sudah ditentukan.

2) Kontraktor/pemborong berkewajiban menyediakan air minum yang

bersih,sehat dan cukup ditempat pekerjaan untuk para pekerja dan personil

yang terlibat dalam proyek.

3) Kontraktor/pemborong berkewajiban menyediakan kotak PPPK ditempat

pekerjaan.

4) Dari permulaan hingga penyelesaian pekerjaan dan selama

masa pemeliharaan, kontraktor/pemborong bertanggung jawab atas

keselamatan dan keamanan pekerja,bahan dan peralatan teknis serta

konstruksi yang diserahkan kepada pemberi tugas.

5) Dalam hal terjadinya kerusakan-kerusakan,maka kontraktor/ pemborong harus

bertanggung jawab untuk memperbaikinya.

6) Selama pembangunan berlangsung,kontraktor/ pemborong wajib menyediakan

Alat Pelindung Diri (APD) atau alat keselamatan kerja (Peralatan K3) bagi para

pekerja,guna mengurangi resiko kecelakaan pada saat kerja.

7) Apabila terjadi kecelakaan, kontraktor/ pemborong secepat mungkin

memberitahukan kepada konsultan pengawas dan mengambil tindakan yang

perlu untuk keselamatan korban kecelakaan itu.

8) Selama pembangunan berlangsung, kontraktor/pemborong wajib

menyediakan tabung alat pemadam kebakaran (Fire Extinguiser) lengkap dan

siap pakai, dengan jumlah sekurang- kurangnya 4 (empat) buah

tabung.Masing-masing tabung berkapasitas 12 kg.

9) Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan

Menteri Tenaga Kerja Nomor 30/KPTS/1984 dan Kep-07/Men 1984 tanggal

27 Januari 1984 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33

tahun 1977 bagi tenaga kerja borongan Harian Lepas pada kontraktor maupun

induk maupun sub kontraktor yang melaksanakan proyek, pihak kontraktor/

pemborong yang sedang melaksanakan pembangunan/pekerjaan agar ikut

serta dalam program ASTEK dan memberitahukan secara tertulis kepada

PEMBERI TUGAS.


10) Pekerjaan kontruksi bangunan merupakan pekerjaan yang mengandung

potensi bahaya, sehingga dalam memberi perlindungan keselamatan

kerja kepad pekerja diperlukan syarat-syarat keslamatan dan kesehatan

kerja yang sangat tinggi. Tahapan dalam konstruksi bangunan berhubungan

dengan seluruh tahapan yang dilakukan di tempat kerja. Diantara tahapan

yang ada yakitu pekerjaan penggalian, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton,

pekerjaan baja, dan pembongkaran.

Pekerjaan Baja. Bahaya yang timbul dari pekerjan pemasangan baja pekerja

dapat jatuh dari ketinggian tertentu dari permukaan tanah, terperosok,

tertimpa material bangunan.

Pembongkaran. Bahaya yang di timbulkan dari pembongkaran bangunan

adalah pekerja dapat tertimpa atau runtuhnya bangunan, terperosok dari

ketinggian tertentu dari permukaan tanah

2.5.2 Dasar Hukum

1) Undang-undang Dasar 1945.

2) Undang-undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 1/Men/1980 tentang K3 Konstruksi

Bangunan.

4) Surat keputusan besama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum

No Kep174/Men/1986 dan No 104/Kpts/1986 tentang K3 Tempat Kegiatan

Kontruksi Bangunan.

2.5.3 Pengertian/Istilah

Istilah-istilah tentang K3 kontruksi dan sarana bangunan:

1) Kontruksi bangunan.

2) Tempat kerja kegiatan kontruksi bangunan.

3) Sarana bangunan.

4) Perancah bangunan.

5) Kontraktor.

6) Sub Kontraktor.

7) Pekerja Kontruksi beton.

8) Tahapan pekerjaan kontruksi bangunan, yang mengunakan bahan bangunan.

9) Pekerjaan konstruksi baja.

10) Pekerja penggali.

11) Pekerja Pondasi.

12) Wajib lapor pekerja konstruksi bangunan.


13) Kepala proyek.

14) Scaffolder adalah pekerja pemasang, penguna dan pembongkar perancah.

15) Safety officer adalah pekerja yang melaksanakan K3 di bidang konstrusi

bangunan.

16) Ahli K3 kontruksi.

17) Instalasi: lift orang, lift barang, listrik, penyalur petir, plambing, tata udara

Penanganan bahan.

2.5.4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan Sarana Bangunan

Dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja pada tempat proyek atau konstruksi,

para pelaksana konstruksi wajib melaksanakan syarat-syarat teknis keselamatan

dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Keselamatan dan Kesehatan

Kerja Konstruksi

1) Pekerjaan Penggalian

Ketentuan Umum :

Stabilitas tanah harus diuji dahulu sebelum dilakukan penggalian.

Melakukan pemeriksaan atas segala instalansi bawah tanah.

Prasarana umum harus dimatikan atau diputuskan alirannya,

apabila tidak bisa maka prasarana tersebut harus dipagari, ditarik

ke atas atau dilindungi.

Tanah harus dibersihkan dari pohon, batu besar dan rintangan lain.

Lokasi penggalian harus diperiksa secara teliti setelah pekerjaan

terputus melebihi.

hari, setelah setiap peledakan, ada longsoran, ada kerusakan pada

konstruksi penyangga dan hujan lebat.

Jalan keluar masuk yang aman.

Dilarang bekerja di tanah lepas yang kemiringannya terlalu terjal.

Harus ada konstruksi penyangga yang cukup.

Ada penerangan yang cukup.

Galian bebas dari air.

Ada jalan keluar untuk menyelamatkan diri.

Tidak ada yang diizinkan masuk ruang bawah tanah yang belum

diuji bebas gas.

Pengujian gas harus dilengkapi dengan sabuk pengaman, tali

penyelamat dan alat- alat pernapasan.


Ventilasi mekanis harus disediakan.

Tindakan penceghan harus diambil untuk melindungi

runtuhnya bangunan.

Persyaratan K3 pada pekerjaan penggalian :

Tepi penggalian atau saluran harus dibuat dengan kemiringan

tertentu, biasanya 45 derajat.

Penggalian diatas 1,2 m harus dipasang perancah bai yang terbuat

dari kayu.

Penggalian tidak boleh dilakuakn pada batas bangunan atau suatu

struktur.

Material dan peralatan harus diletakkan berjauhan dari pinggir

galian.

Tanah hasil galian atau sampah galian tidak diletakkan di tepi galian

Meletakkan Stopblock di lokasi tempat kendaraan menurunkan

material ke dalam galian.

Tersedia penerangan yang cukup.

Pekerja harus diinformasikan secara jelas tentang prosedur

penggalian.

Menggunakan pelindung kepala dan kaki saat penggalian

berlangsung.

Melakukan koordinasi dengan instansi lain mengenai instalansi

llistrik, gas, air dsb.

Tidak menggunakan alat penggalian mesin (excavator) pada jarak

50 cm dari pipa gas.

2) Pekerjaan Pondasi

Persyaratan Umum :

Mesin pemancang harus ditumpu oleh dasar yang kuat, diberi tali

atau rantai penguat secukupnya dan tidak boleh digunakan di dekat

jaringan listrik.

Lantai kerja dan tempat kerja operator harus terlindungi dari cuaca.

Saluran uap atau udara harus dibuat dari pipa baja atau

semacamnya.

3) Pekerjaan Beton

Persyaratan Umum :


Konstruksi beton bertulang yang berat untuk kerangka atap dan

kerangka atas lainnya harus didasarkan pada gambar rencana.

Selama pembangunan harus dicatat data sehari-hari

mengenai kemajuan pembangunan, termasuk data yang

mempengaruhi kekuatan beton menurut waktunya.

4) Pekerjaan Konstruksi Baja

Persyaratan Umum :

Penjaminan keselamatan pekerja dengan penyediaan dan

pemakaian tangga, gang, peralatan kerja tetap, pelataran kerja,

tali pengaman dan sabuk pengaman serta jaring pengaman.

Kerangka baja yang sedang dipasang harus disangga dan dikopel

secukupnya

B. Keselamatan dan Kesehatan Sarana Bangunan

1) Perancah

Peraturan Umum :

Perancah harus dibuatkan untuk semua pekerjaan yang tidak

bias dikerjakan secara aman dalam ketinggian.

Perancah hanya dapat dibuat dan dirubah oleh pengawas yang ahli.

2) Pelataran Tempat Kerja

Peraturan Umum :

Semua perancah harus dilengkapi dengan platform untuk bekerja.

Pelataran paling sedikit dari tepi luarnya berjarak 60 cm dari sisi

dinding bangunan.

Penyediaan tempat yang bebas dari rintangan dan timbunan.

Pelataran bekerja harus menggunakan papan pengaman kakai

berukuran tebal min 2,5 cm dan lebar min 15 cm.

Harus benar-benar berkonstruksi kuat.

2.5.5 Pengawasan K3 Konstruksi dan Sarana Bangunan

A. Wajib Lapor Pekerjaan/Proyek Konstruksi Bangunan

Setiap pekerjaan konstruksi bangunan yang akan dilakukan wajib

dilaporkan kepada direktur atau pejabat yang ditunjuk.

B. Akte Pengawasan Ketenagakerjaan Proyek Konstruksi Bangunan


1) Pengertian

Terdiri dari: data pelaksana konstruksi/pengawas-perencana konstruksi,

data teknis proyek, berita acara pemeriksaan, kartu pemeriksaan dan

lembaran pemeriksaan.

2) Batasan

Tempat kerja/pekerjaan konstruksi bangunan dengan waktu proyek 6

bulan atau lebih harus diterbitkan akte ini dan akte harus diserahkan

Pelaksana Konstruksi kepada Pemberi Tugas/Pemilik setelah proyek selesai.

3) Pengesahan Akte

Setelah meneliti wajib lapor pekerjaan proyek/konstruksi bangunan.

Melakukan pemeriksaan K3 proyek oleh pengawas spesialis K3

konstruksi.

Menerbitkan akte pengawasan.

Melakukan pemeriksaan berkala, sampai proyek selesai.

2.5.6 Perancah

Perancah adalah pelataran kerja atau platform yang dibuat sementara dan

digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan-bahan dan peralatan kerja.

Jenis-jenis perancah:

1) Perancah frame.

2) Perancah kayu bulat.

3) Perancah pipa.

4) Perancah tiang tunggal dengan lantai kerja menggunakan plat.

5) Perancah tiang tunggal dengan bracket.

6) Perancah bergerak.

7) Perancah kuda-kuda.

8) Perancah persegi.

9) Perancah gantung.

10) Perancah tupang sudut.

11) Perancah mekanik.

Yang harus diperhatikan dalam keselamatan kerja perancah:

1) Pemeriksaan dan pengujian


Merupakan proses riksa dan uji secara sistematis terhadap keadaan fisik dari

suatu objek konstruksi bangunan perancah, yang bertujuan untuk menilai

kelayakan kondisi perancah.

2) Pengesahan

Setiap perancah yang digunakan harus memiliki pengesahan penggunaan

perancah dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota/Kabupaten

setempat, tetapi sebelumnya harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian:

Pemeriksaan pertama

Terdiri dari pemeriksaan dokumen teknik dan pemeriksaan lapangan

Pemeriksaan berkala

2.5.7 Plumbing/Pemipaan

A. Fungsi instalansi plambing:

1) penyediaan air bersih.

2) membuang air kotor.

B. Jenis-jenis plambing:

1) Instalansi plambing air bersih.

2) Instalansi plambing air kotor.

3) Instalansi plambing air hujan.

C. Pemeriksaan dan pengujian

Objek pemeriksaan dan pengujian adalah instalansi pipa penyalur, tangki,

hydrostos, alat- alat perlengkapan dan pengaman.

D. Pengesahan

Sebelum instalansi plambing dipakai, pemilik mengajukan permohonan

pengesahan penggunaan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota.

Sebelum dikeluarkan pengesahan, harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian

pertama.

2.5.8 Penanganan Bahan

Ada beberapa jenis untuk menangani bahan baik dalam mengangkut,

mengangkat, memindahkan maupun menyimpan bahan. Penanganan bahan dapat

berjalan dengan aman dan selamat jika dilakukan sesuai dengan prosedur yang

berlaku, termasuk juga cara penyimpanannya.

Cara menyimpan atau menempatkan material tersebut harus disesuaikan

dengan jenis material dan tanda-tanda khusus yang diperlukan harus dipasang

2.5.9 Peralatan Bangunan

A. Instalansi lift barang.


B. Instalansi lift orang.

C. Instalansi listrik.

D. Instalansi penyalur petir.

E. Instalansi tata udara.


2.6 PASAL (VI) BAHAN DAN PERALATAN

A. Bahan, peralatan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan

pekerjaan sesuai dalam surat perjanjian/kontrak, adalah harus disediakan oleh

penyedia barang/jasa.

B. Bahan/Material yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, adalah :

1) Sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia.

2) Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam surat

perjanjian/kontrak, RKS, gambar dan spesifikasi teknis yang telah

ditetapkan.

3) Sebelum digunakan/dipasang harus diajukan contoh atau brosur setiap

bahan dan peralatan tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari

pengguna barang/jasa.

4) Pengguna barang/jasa berhak melakukan pengujian dan menolak terhadap

bahan dan peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan

apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang

ditetapkan.

C. Bahan dan peralatan yang ditolak pengguna barang/jasa harus segera

disingkirkan dari lokasi/lapangan proyek, dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak

tanggal penolakan dilakukan.

D. Apabila terdapat bahan dan peralatan yang digunakan/terpasang belum atau

telah mendapat persetujuan, ternyata tidak memenuhi kualifikasi atau

spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, maka penyedia barang/jasa wajib

mengganti/memperbaiki dengan beban biaya sendiri dan tidak berhak

menuntut ganti rugi.

E. Apabila bahan dan peralatan yang akan digunakan ternyata tidak didapat lagi

di pasaran, maka penyedia barang/jasa segera mengajukan bahan dan

peralatan pengganti yang setara dan mendapatkan persetujuan tertulis dari

pengguna barang/jasa. Prosedur penggantian harus dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

F. Penggantian bahan dan peralatan yang dimaksud pada ayat (5) di atas tidak

dapat dijadikan alasan untuk keterlambatan pekerjaan.


G. Penyediaan dan pengamanan bahan dan peralatan di lokasi/lapangan proyek,

adalah menjadi tanggung jawab penyedia barang/jasa termasuk tempat dan

cara penyimpanannya harus tertib dan tidak mengganggu mobilisasi kerja di

lapangan.


2.7 PASAL (VII) PERALATAN PELAKSANA DILAPANGAN

2.7.1 Daftar Peralatan

Peralatan Utama Yang harus Disediakan Untuk Pekerjaan Ini Sekurang-kurangnya

NO NAMA PERALATAN VOLUME KAPASITAS

MINIMUM

1 Truck 1 unit 3 m³

2 Pick up 1 unit 1 m³

3 Theodolite 1 unit

4 Stamper 1 unit 300 Mpa

5 Perlatan K3 100 set 100 set

6 Compresor 1 unit

7 Waterpass 1 unit


2.8 PASAL (VIII) MOBILISASI

A. Mobilisasi Meliputi :

1) Mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam

pelaksanaan pekerjaan.

2) Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium,

bengkel, gudang, dan sebagainya.

3) Mendatangkan personil dan tenaga kerja lapangan.

4) Mobilisasi peralatan terkait dan personil penyedia barang/jasa dapat

dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

B. Mobilisasi paling lambat harus sudah dimulai dilaksanakan dalam waktu 30

(tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK.


2.9 PASAL (IX) JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Penyedia barang/jasa wajib membuat jadual pelaksanaan pekerjaan secara

rinci,yang terdiri dari :

1) Time schedule dalam bentuk bar-chart, dilengkapi dengan perhitungan

kemajuan bobot untuk setiap minggunya.

2) Pada time schedule dilengkapi pula dengan kurva “S”.

3) Untuk pelaksanaan pekerjaan/proyek yang memiliki kompleksitas tinggi

harus dilengkapi dengan network planning.

B. Jangka waktu jadual pelaksanaan sesuai dengan yang dinyatakan dalam surat

perjanjian/kontrak.

C. Jadwal pelaksanaan pekerjaan dibuat secara lengkap dan menyeluruh

mencakup seluruh jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan, yang dapat

menggambarkan antara rencana dan realisasinya.

D. Jadwal pelaksanaan pekerjaan harus sudah dibuat selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari kerja setelah penandatanganan surat perjanjian/kontrak, untuk

dapat diperiksa/disetujui oleh pengawas teknis dan disahkan oleh pengguna

barang/jasa.

E. Jadwal pelaksanaan pekerjaan harus tetap berada di lokasi/lapangan selama

masa pelaksanaan pekerjaan dan salah satunya ditempel di ruangan rapat

proyek.


2.10 PASAL (X) LAPORAN HASIL PEKERJAAN

2.10.1 Laporan Harian

A. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan,

seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan di lapangan dicatat di dalam buku harian

lapangan (BHL) sebagai laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi

pekerjaan harian.

B. Buku Harian Lapangan (BHL) berisi :

1) Kuantitas dan macam bahan yang berada di lapangan.

2) Penempatan tenaga kerja untuk tiap dan macam tugasnya.

3) Jumlah, jenis, dan kondisi peralatan.

4) Kuantitas dan kualitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan.

5) Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan.

6) Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

C. Buku Harian Lapangan (BHL) disiapkan dan disi oleh penyedia barang/jasa,

dan diperiksa oleh pengawas teknis dan dilengkapi catatan instruksi-instruksi

dan petunjuk pelaksanaan yang dianggap perlu dan disetujui oleh pengguna

barang/jasa.

D. Penyedia barang/jasa harus mentaati dan melaksanakan selaku pelaksana

proyek, terhadap instruksi, arahan dan petunjuk yang diberikan Pengawas

Teknis dalam Buku Harian Lapangan (BHL).

E. Jika Penyedia barang/jasa tidak dapat menerima / menyetujui pendapat /

perintah pengawas harus mengajukan keberatan-keberatan secara tertulis

dalam jangka waktu 3 x 24 jam.

F. Penyedia barang/jasa harus memperbaiki atas beban biaya sendiri terhadap

pekerjaan yang tidak memenuhi syarat, tidak sempurna dalam pelaksanaannya

atas kemauan inisiatif sendiri atau yang diperintahkan oleh pengawas teknis

maupun Pemimpin Proyek.

2.10.2 Laporan Mingguan

Laporan minggguan dibuat setiap minggu yang terdiri dari rangkuman laporan

harian dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta

hal-hal penting yang perlu dilaporkan.


2.10.3 Laporan Bulanan

Laporan bulanan dibuat setiap bulan yang terdiri dari rangkuman laporan

mingguan dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta

hal-hal penting yang perlu dilaporkan.


2.11 PASAL (XI) FOTO PROYEK

A. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, pengguna barang/jasa dengan

menugaskan kepada penyedia barang/jasa, membuat foto-foto dokumentasi

untuk tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

B. Foto proyek dibuat oleh penyedia barang/jasa sesuai petunjuk Pengawas

Teknis, disusun dalam 4 (empat) tahapan disesuaikan dengan tahapan

pembayaran angsuran tetapi tidak termasuk masa pemeliharaan, yaitu

sebagai berikut :

Tahap I Bobot

0% - 25%

Papan nama proyek, keadaan lokasi, galian

pondasi dan pasangan pondasi

Tahap II Bobot

25% - 50% Pekerjaan Struktur/Konstruksi

Tahap III Bobot

50% - 75% Pekerjaan Finishing

Tahap IV Bobot

75% - 100%

Pekerjaan Finishing/Detail/Seluruh

Pekerjaan Selesai

C. Foto proyek tiap tahapan tersebut di atas dibuat 5 (lima) set dilampirkan pada

saat pengambilan angsuran sesuai dengan tahapan angsuran, yang masing-

masing adalah untuk :

1) Untuk proyek/pekerjaan yang diawasi oleh konsultan:

Satu set untuk Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug.

Satu set untuk Pengguna Anggaran.

Satu set untuk Penyedia Barang/Jasa.

Satu set untuk Konsultan selaku Pengawas Teknis.

2) Untuk proyek/pekerjaan yang diawasi oleh Dinas Tata Kota, Bangunan dan

Pemukiman Pemerintah Daerah Kota Administrasi yang bersangkutan :

Satu set untuk Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug.

Satu set untuk Pengguna Anggaran.

Satu set untuk Penyedia Barang/Jasa.

Satu set untuk Konsultan selaku Pengawas Teknis.

D. Pengambilan titik pandang dari setiap pemotretan harus tetap/sama sesuai

dengan petunjuk Pengawas Teknis atau Pengguna Anggaran.


E. Foto setiap tahapan ditempelkan pada album/map dengan keterangan singkat,

dan penempatan dalam album disahkan oleh Pengguna Anggaran, untuk teknis

penempelan/penempatan dalam album ditentukan oleh Pengawas Teknis.

F. Khusus untuk pemotretan pada kondisi keadaan kahar/memaksa force majeure

diambil 3 (tiga) kali.


2.12 PASAL (XII) PERBEDAAN UKURAN

A. Jika terdapat perbedaan ukuran yang ditulis dengan angka dengan ukuran

yang ditulis dengan skala, maka ukuran yang dipakai adalah ukuran yang

ditulis dengan angka.

B. Jika merasa ragu-ragu tentang ukuran harus segera meminta petunjuk

Pengawas Teknis atau Perencana.


2.13 PASAL (XIII) SARANA PENUNJANG PROYEK

A. Kepada penyedia barang/jasa diwajibkan membuat/mendirikan bangunan

sementara seperti, los kerja bangsal/direksi keet yang cukup luas dan lain-lain

yang diperlukan. Penyedia barang/jasa juga harus menyediakan perlengkapan

ruang kerja Pengguna Anggaran dan Pengawas Teknis, dengan jumlah sesuai

kebutuhan

B. Penempatan sarana bangunan sementara harus dibuatkan perencanaannya

oleh penyedia barang/jasa, serta terlebih dahulu dan mendapatkan

persetujuan Pengguna Anggaran.

C. Sarana penunjang Direksi keet/gudang/bedeng sementara pagar pengaman

dan perlengkapannya serta pompa kerja, adalah merupakan sarana penunjang

dalam pelaksanaan proyek dan merupakan barang yang dipakai habis pada

saat setelah pekerjaan selesai.

D. Pada prinsipnya penyedia barang/jasa harus menyediakan peralatan kerja

pembantu yaitu : air, aliran listrik, pompa air, beton molen, vibrator, alat-alat

pemadam kebakaran, dll..

E. Untuk segala kebutuhan/keperluan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan,

sekalipun tidak disebut dan dinyatakan dalam peraturan dan syarat-syarat

(RKS) maupun dalam gambar tetap menjadi tanggung jawab penyedia

barang/jasa.

F. Untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud, tanah dan halaman akan diserahkan

kepada penyedia barang/jasa dalam keadaan sedemikian rupa, dengan

ketentuan jika pelaksanaan pekerjaan telah selesai, segala kerusakan yang

terjadi di atas tanah/halaman akibat pelaksanaan seperti kerusakan

saluran/got, tanaman dan lain sebagainya harus diperbaiki kembali seperti

keadaan semula atas tanggungan penyedia barang/jasa yang bersangkutan.

G. Setelah penyedia barang/jasa mendapat batas-batas daerah kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, maka penyedia barang/jasa

harus bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang ada di daerahnya

meliputi :

1) Kerusakan-kerusakan yang timbul akibat kelalaian/kecerobohan yang

disengaja maupun tidak disengaja.

2) Penggunaan sesuatu yang salah/keliru


3) Kehilangan-kehilangan

H. Untuk mencegah kejadian-kejadian tersebut di atas penyedia barang/jasa

diizinkan untuk mengadakan pengamanan pelaksanaan proyek pembangunan

setempat, antara lain penjagaan, penerangan pada malam hari dan

sebagainya.

I. Penyedia barang/jasa harus mengerjakan pekerjaan pembersihan yaitu segala

macam kotoran bekas-bekas bongkaran dan alat-alat lainnya, harus segera

diangkut atas persetujuan Pengawas Teknis/Pengguna Anggaran.


2.14 PASAL (XIV) PAPAN NAMA PROYEK

A. Pemasangan papan nama proyek sebagaimana diatur pada pasal ini

dipancangkan di lokasi proyek pada tempat yang mudah dilihat umum.

B. Pemasangan papan nama proyek dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan

pekerjaan dan dicabut kembali setelah mendapat persetujuan Pengguna

Anggaran.

C. Petunjuk bentuk papan nama proyek, ukuran, isi dan warnanya diatur dalam

peraturan pemerintah daerah yang berlaku.

D. Bentuk dan ukuran papan nama proyek fisik ditetapkan sebagai berikut :

1) Papan nama proyek dibuat multiplek tbl. 9 mm dengan ukuran 60x90 cm

(finish digital printing).

2) Papan nama dipasang pada tiang kaso ukuran 5/7 cm dengan ketinggian

disesuaikan kondisi lapangan.

3) Jenis tulisan memakai huruf cetak, tulisan dan garis warna hitam.


60

cm

90 cm

Logo

STPI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit

:………………………………………….

Logo

unit

Nama

Kegiatan

Kode

Rekening

Tahun

Anggaran

Volume

Biaya

No SPMK

: ………………………………………..

: ………………………………………..

: ………………………………………..

: ………………………………………..

: ………………………………………..

: ………………………………………..

: ………………………………………..

: ………………………………………..

: ………………………………………..

Perencana : …………….

Pengawas :……………..

Spesipikasi Umum Proyek :

………………………………

Pelaksana

: ………………………………………..

: ………………………………………..

: ………………………………………..

: ………………………………………..

: ………………………………………..

Mulai :…………………

PT/CV

NOMOR

TDR

Kualifikasi

Alamat

Selesai :…………………

Masayarakat dapat Menyampaikan Informasi

Direksi :…..……………

Telp/Fax :………………..

Kepada

Telp/fax

: ………………………………………..

: ………………………………………..

Engineering

3 bab ii teknis dan bahan