Bab v Petunjuk Teknis Ok

PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN PERUNTUKAN PERUMAHAN KABUPATEN GRESIK

L A P O R A N A K H I R V-1

BAB V

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN

KAWASAN PERUNTUKAN PERUMAHAN

Petunjuk Teknis Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Peruntukan Perumahan merupakan hasil kajian kompilasi antara regulasi, standar, rencana tata ruang, kondisi empiris dan literature/teori. Aspek-aspek yang diatur dalam Petunjuk Teknis adalah :

1. Persyaratan lokasi, yang meliputi : a. Penyediaan lahan perumahan b. Asumsi besaran lingkungan hunian c. Proporsi penggunaan lahan pada lingkungan hunian d. Persyaratan kepadatan bangunan e. Luas lingkungan hunian f. Luas kaveling minimum g. Luas lantai minimum

2. Persyaratan lokasi untuk mendapat bantuan PSU 3. Persyaratan lokasi hunian berimbang 4. Penyediaan RTH, yang meliputi :

a. Proporsi penyediaan RTH pada lingkup kota b. Proporsi penyediaan RTH pada lingkup lingkungan hunian c. Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk d. Penyediaan RTH Pekarangan e. Penyediaan RTH Sempadan Sungai f. Penyediaan RTH Sempadan Kereta Api g. Penyediaan RTH Sempadan Jaringan Listrik Tegangan Tinggi h. Penyediaan RTH Sempadan Pantai i. Penyediaan RTH Sempadan Danau, Waduk dan Mata Air

5. Persyaratan penyediaan sarana perdagangan dan niaga 6. Persyaratan penyediaan sarana pendidikan 7. Persyaratan penyediaan sarana kesehatan 8. Persyaratan penyediaan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga 9. Persyaratan penyediaan sarana pemerintahan dan bangunan umum 10. Persyaratan penyediaan sarana peribadatan 11. Persyaratan penyediaan sarana kebudayaan dan rekreasi 12. Persyaratan penyediaan listrik 13. Persyaratan penyediaan air bersih 14. Persyaratan penyediaan sambungan telepon 15. Persyaratan penyediaan jaringan pipa gas 16. Persyaratan penyediaan sarana persampahan 17. Persyaratan penyediaan saluran drainase 18. Persyaratan penyediaan sarana penanggulangan kebakaran 19. Persyaratan penyediaan jalan 20. Persyaratan penyediaan sanitasi/buangan limbah cair domestik 21. Persyaratan penyediaan jaringan transportasi lokal 22. Regulasi 23. Lembaga pelaksana pembangunan rumah

Petunjuk Teknis dari masing-masing aspek ditunjukkan pada Tabel 5.1.



Tabel 5.1.

Petunjuk Teknis Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Peruntukan Perumahan

No Aspek Petunjuk Teknis Keterangan

(1) (2) (3) (4)

1

Persyaratan lokasi

a. Kondisi fisik : (1) Kemiringan lahan tidak melebihi 15% dengan ketentuan :

(a) Untuk kemiringan 0-8% tidak perlu rekayasa. (b) Untuk kemiringan 8-15% perlu rekayasa (penataan

kontur melalui cut and fill). (2) Memperhitungkan arah dan kecepatan angin, khususnya

yang berdekatan dengan kawasan industri. (3) Tersedia sumber air (air tanah maupun air yang diolah). (4) Potensi lahan karena dapat ditanami. (5) Ketinggian lahan (peil permukaan lahan) tidak berada di

bawah permukaan air setempat, kecuali dengan rekayasa/ penyelesaian teknis.

(6) Tidak berada pada daerah rawan bencana (longsor, banjir, erosi, abrasi).

b. Lingkungan : (1) Tidak berada pada kawasan lindung. (2) Tidak berada pada wilayah sempadan

sungai/pantai/waduk/ danau/mata air/saluran pengairan/rel kereta api dan daerah aman penerbangan.

(3) Tidak terletak pada kawasan budi daya pertanian/ penyangga.

(4) Tidak berada/menghindari sawah irigasi teknis. (5) Kesesuaian dengan jenis penggunaan lahan dari wilayah

yang berdekatan.

c. Sarana dan prasarana : (1) Kemudahan terhadap pelayanan utilitas publik, khususnya

air bersih, listrik, dan pembuangan sampah. (2) Memiliki kemudahan aliran drainase; kondisi drainase baik

sampai sedang. (3) Kemudahan pencapaian ke taman dan tempat bermain

anak.

d. Biaya : (1) Harga tanah yang masih terjangkau untuk pembangunan

rumah. (2) Biaya pembangunan ditinjau dari kondisi kontur.

e. Kemudahan aksesbilitas (1) Ketersediaan fasilitas transportasi. (2) Kedekatan lokasi dengan sarana pendidikan, perguruan

tinggi dan bangunan umum. (3) Jarak ke tempat kerja. (4) Keterjangkauan jarak.

f. Keamanan, kesehatan, kenyamanan, keindahan, keselarasan, ketertiban, fleksibilitas, keterjangkauan jarak, berjatidiri, laras dengan lingkungan.

g. Regulasi Harus berada pada lahan yang jelas status kepemilikannya,

dan memenuhi persyaratan administratif, teknis dan ekologis.

Besaran lingkungan hunian :

1 RT : terdiri dari 150-250 jiwa 1 RW : terdiri dari 8-10 RT (2.500 jiwa) 1 kelurahan : terdiri dari 10-12 RW (30.000 jiwa) 1 kecamatan : terdiri dari 4-6 kelurahan (120.000 jiwa)

Unit terkecil adalah RT dengan jumlah penduduk antara 150-250 jiwa, atau terdiri dari 30-50 unit rumah (dengan asumsi 1 kk




(1) (2) (3) (4)

1 kota : terdiri dari sekurang-kurangnya 1 kecamatan. terdiri dari 5 orang).

Proporsi penggunaan lahan di dalam lingkungan hunian

a. Pemanfaatan untuk hunian (lahan yang dijual) : non hunian (lahan yang tidak dijual) adalah 60% : 40%.

Proporsi pemanfaatan lahan dapat dilihat lebih lanjut pada penjelasan 1) b. Proporsi pemanfaatan lahan yang lebih rinci disesuaikan

dengan konsep dan kebutuhan lingkungan hunian, namun demikian proporsi untuk RTH ditetapkan minimal 5% dan fasilitas umum minimal 5 % 1).

Kepadatan bangunan

Antara 30-50 bangunan per Ha.

Luas lingkungan

hunian

a. Unit lingkungan paling rendah tingkatannya adalah RT yang menampung 150-250 jiwa atau 30-50 unit rumah.

b. Luas minimal lingkungan hunian sebagai unit lingkungan terkecil adalah 1 Ha. Luas lingkungan hunian terdiri dari luas seluruh unit rumah (30-50 unit) ditambah luas sarana tingkat RT ditambah luas jalan dan prasarana lingkungan.

c. Lingkungan hunian yang tidak mencapai minimal 1 RT wajib memperhitungkan kebutuhan sarananya sebagai bagian dari lingkungan hunian di sekitarnya atau lingkungan hunian yang lebih besar.

Apabila pengembang unit hunian tidak membangun PSU sendiri karena lahan tidak mencukupi, dan menggunakan PSU milik lingkungan hunian lain, maka pengembang bersangkutan wajib memberikan kontribusi kepada unit lingkungan lain yang PSU-nya digunakan. Kontribusi antara lain dapat berbentuk pembiayaan untuk perluasan PSU yang digunakan tersebut.

Luas kaveling

minimum

a. Rumah di kawasan perkotaan; luas kaveling sekurangnya 60 m2.

b. Rumah di kawasan pinggiran kota; luas kaveling sekurangnya 100 m2.

Luas lantai

minimum

a. Untuk FLPP luas minimum 30 m2.

b. Untuk hunian berimbang luas lantai minimum 36 m2. Untuk rumah yang tidak masuk kategori FLPP dan hunian

berimbang, luas lantai ditentukan oleh harga tanah. Di kawasan perkotaan, luas lantai sekurangnya 30 m2, sedangkan di kawasan peinggiran kota luas lantai sekurangnya 36 m2.

2 Bantuan PSU

a. Sasaran : Bantuan PSU diberikan pada rumah tapak dan rusun sewa.

b. Tujuan : Untuk meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi MBR.

c. Persyaratan mendapatkan PSU : (1) Lokasi sesuai dengan RTRW Kabupaten/ Kota. (2) Status tanah tidak dalam sengketa. (3) Luas lokasi sekurang-kurangnya 6 (enam) hektar atau

memiliki daya tampung rumah sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) unit rumah.

(4) Lokasi sudah memiliki rencana tapak.

3

Hunian berimbang

a. Dikembangkan dengan komposisi 3 rumah sederhana : 2 rumah memengah : 1 rumah mewah.

b. Dikembangkan dalam satu hamparan atau tidak satu hamparan, dengan syarat dibangun di dalam satu wilayah kabupaten/kota.




(1) (2) (3) (4)

c. Untuk Kabupaten Gresik : (1) Rumah menengah dan rumah mewah dikembangkan di

kawasan perkotaan Gresik. (2) Rumah sederhana dikembangkan di kawasan periferi

yang harga tanahnya di bawah Rp. 200.000,-/m2.

d. Luas lantai minimum 36 m2.

4 Proporsi penyediaan RTH pada lingkup kota

Pada lingkup kota, proporsi RTH minimal 30% dari luas kota,

terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat

Proporsi penyediaan RTH pada lingkup lingkungan hunian

a. Pada lingkup lingkungan hunian, proporsi RTH Publik

sekurang-kurangnya 5%.

b. Jenis RTH disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan hunian

Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk

a. Jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan standar RTH dalam SNI 03-1733-2004, dan Permen PU No. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan 2).

Proporsi pemanfaatan lahan dapat dilihat pada penjelasan 2)

b. Proporsi RTH sekurang-kurangnya 5% dari luas lingkungan hunian

Penyediaan RTH

Pekarangan

a. Proporsi : Proporsi RTH Pekarangan : ½ (100% -KDB) atau minimal 10% dari luas kaveling.

b. RTH Pekarangan wajib ditanami : (1) Pekarangan Rumah Besar : minimal 3 pohon pelindung

ditambah perdu, semak serta penutup tanah dan atau rumput.

(2) Pekarangan Rumah Sedang minimal 2 pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta rumput.

(3) Pekarangan Rumah Kecil : minimal 1 pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta rumput.

Persyaratan RTH

Sempadan Sungai

a. Untuk sungai bertanggul : Minimal 3 m dari kaki tanggul terluar.

b. Untuk sungai tidak bertanggul : (1) Dalamnya sungai <3 m : minimal 10 meter dari tepi

sungai; (2) Dalamnya sungai 3-20 m: minimal 15 meter dari tepi

sungai.

Persyaratan RTH Sempadan rel KA

Mengikuti ketentuan Permen PU No. 05/PRT/M/2008 Tentang

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di

Kawasan Perkotaan 3)

Ketentuan mengenai RTH Sempadan KA dapat dilihat pada penjelasan 3)

Persyaratan RTH

Sempadan

Jaringan Listrik

Tegangan Tinggi

Mengikuti ketentuan Permen PU No. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, yaitu : a. Berjarak 64 m yang ditetapkan dari titik tengah jaringan

tenaga listrik; b. Daerah di bawah tegangan tinggi sebaiknya tidak digunakna

untuk tempat tinggal atau kegiatan yang permanen.

Persyaratan RTH Sempadan Pantai

a. Lebar RTH sempadan pantai minimal 100 m dari batas air pasang tertinggi ke arah darat.

b. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100%

Persyaratan RTH a. Untuk danau dan waduk, RTH garis sempadan sekurang-




(1) (2) (3) (4)

Sempadan Danau,

Waduk, dan Mata

Air

kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

b. Untuk mata air, sempadan sekurang-kurangnya 200 meter di sekitar mata air.

5 Persyaratan penyediaan sarana perdagangan dan niaga

a. Mengikuti ketentuan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan 4).

Ketentuan mengenai penyediaan sarana perdagangan dan niaga dapat dilihat pada penjelasan 4)

b. Jenis, jumlah dan proporsi sarana perdagangan dan niaga disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan hunian bersangkutan.

6 Persyaratan penyediaan sarana pendidikan


Ketentuan mengenai penyediaan sarana pendidikan dapat dilihat pada penjelasan 5)

b. Jenis dan jumlah sarana pendidikan disesuaikan dengan jumlah dan karakteristik penduduk serta kebutuhan lingkungan hunian bersangkutan.

7 Persyaratan penyediaan sarana kesehatan


Ketentuan mengenai penyediaan sarana kesehatan dapat dilihat lebih lanjut pada penjelasan 6)

b. Jenis dan jumlah sarana kesehatan disesuaikan dengan jumlah dan karakteristik penduduk serta kebutuhan lingkungan hunian bersangkutan.

8 Persyaratan penyediaan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga

RTH sekurangnya 5% dari luas lingkungan hunian, yang dibagi menjadi : a. RTH untuk ruang terbuka, taman, lapangan olah raga dengan

proporsi 3% dari luas lingkungan hunian. Jenis RTH disesusikan dengan kebutuhan lingkungan hunian bersangkutan.

b. Makam disediakan 2% dari luas lingkungan hunian, dengan alternatif : (1) Merupakan makam yang berdiri sendiri di lokasi yang

sama sekali baru. (2) Merupakan makam gabungan dari beberapa

pengembang. (3) Merupakan perluasan makam desa yang sudah ada.

9 Persyaratan penyediaan sarana pemerintahan dan bangunan umum


Ketentuan mengenai penyediaan sarana pemerintahan dan bangunan umum dapat dilihat pada penjelasan 7)

b. Jenis dan jumlah sarana pemerintahan dan bangunan umum disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan hunian bersangkutan

10 Persyaratan penyediaan sarana peribadatan


Ketentuan mengenai penyediaan sarana peribadatan dapat dilihat pada penjelasan 8)

b. Jenis dan jumlah sarana peribadatan disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan hunian bersangkutan

11 Persyaratan penyediaan kebudayaan dan rekreasi

Mengikuti ketentuan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan 9).

Ketentuan mengenai penyediaan sarana kebudayaan dan rekreasi dapat dilihat pada penjelasan 9)

12 Peresyaratan penyediaan listrik

a. Pada lingkup lingkungan hunian disediakan jaringan litrik yang mencukupi melalui jaringan SUTM dan SUTR dengan sumber listrik dari PLN.

b. Disediakan gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum.

c. Daya listrik untuk setiap jenis rumah adalah sebagai berikut :




(1) (2) (3) (4)

(1) Rumah sederhana dilayani daya listrik minimum 450 VA. (2) Rumah menengah dilayani daya listrik minimal 900 VA. (3) Rumah mewah dilayani daya listrik minimal 1300 VA.

d. Lingkungan hunian dilengkapi dengan PJU beserta kelengkapannya yang meliputi: trafo, tiang, lampu, dan kabel distribusi listrik dari PLN maupun sumber listrik lainnya.

e. Disediakan PJU yang memiliki kuat penerangan 500 lux dengan tinggi > 5 meter dari muka tanah.

13 Persyaratan penyediaan air bersih

a. Disediakan jaringan air bersih dengan sumber dari PDAM.

b. Standar kebutuhan air bersih untuk sambungan rumah adalah 60-100 liter/orang/hari.

c. Disediakan kran umum : (1) Standar kebutuhan air bersih untuk kran umum adalah 30

liter/orang/hari. (2) Satu kran umum disediakan untuk 250 jiwa. (3) Radius pelayanan kran umum maksimum 100 meter.

d. Tidak disarankan menggunakan sumur bor, karena : (1) Pengambilan air tanah berpotensi menyebabkan

penurunan tanah terutama di kawasan pesisir. (2) Penurunan tanah memudahkan masuknya air laut ke

daratan (intrusi air laut).

14 Persyaratan penyediaan sambungan telepon

a. Disediakan STO untuk setiap 3.000-10.000 sambungan dengan radius pelayanan 3-5 km dari copper center, yang berfungsi sebagai pusat pengendali jaringan dan tempat pengaduan pelanggan.

b. Tipa lingkunga rumah perlu dilayani sambungan telepon dengan ketentuan sebagai berikut : (1) R-1, rumah tangga berpenghasilan tinggi : 2-3

sambungan/rumah. (2) R-2 , rumah tangga berpenghasilan menengah : 1

sambungan/rumah (3) R-3 , rumah tangga berpenghasilan rendah : 1

sambungan/4-5 rumah.

c. Disediakan telpon umum dengan ketentuan : (1) Sekurang-kurangnya 1 sambungan telepon untuk setiap

250 jiwa (lingkup RT). (2) Jarak antar sambungan telepon umum antara 200-400

meter yang dapat dijangkau pejalan kaki.

15 Persyaratan penyediaan jaringan pipa gas

a. Belum tersedia jaringan pipa gas. b. Kebutuhan gas dipenuhi dari tabung LPG 3 kg dan 12 kg.

16 Persyaratan penyediaan sarana persampahan

a. Kebutuhan sarana dan prasarana persampahan merujuk pada pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan 10).

Persyaratan penyediaan sarana persampahan dapat dilihat pada penjelasan 10)

b. Lingkungan hunian perlu dilengkapi dengan TPS komunal.

17 Persyaratan penyediaan saluran drainase

a. Lingkungan hunian harus dilengkapi saluran drainase yang terpisah dengan saluran pembuangan limbar cair domestik.

b. Sistem pembuangan air hujan harus mempunyai kapasitas tampung yang cukup.

c. Dapat berupa saluran terbuka atau tertutup.

d. Sistem drainase harus dihubungkan dengan badan air penerima,

e. Badan air penerima dapat merupakan sungai, laut, kolam, danau dan drainase kawasan/perkotaan.




(1) (2) (3) (4)

f. Lingkungan hunian dilengkapi dengan sumur resapan air hujan dan penanaman pohon.

g. Penyediaan saluran drainase merujuk pada SNI 02-2406-1991 Tentang tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan.

18 Persyaratan penyediaan sarana penanggulangan kebakaran

a. Lingkungan hunian harus mendapat mobil PMK yang pos terdekatnya berjarak 2,5 -3,5 km.

Pengamanan bahaya kebakaran dengan menggunakan proteksi aktif dan pasif dapat dilihat pada penjelasan 11)

b. Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan melalui proteksi pasif dan proteksi aktif 11).

c. Penyediaan hidran kebakaran dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Untuk daerah komersial jarak antara kran kebakaran 100

meter; (2) Untuk daerah perumahan jarak antara kran maksimum

200 meter; (3) Jarak dengan tepi jalan minimum 3.00 meter.

d. Apabila tidak dimungkinkan membuat kran diharuskan membuat sumur-sumur kebakaran.

19 Persyaratan penyediaan jalan

a. Lingkungan hunian yang memiliki pola jaringan jalan efisien lebih menguntungkan karena pemanfaatan lahannya minimal. (1) Pada lahan dengan kondisi topografi datar, efisiensi

diperoleh jika menggunakan pola grid. (2) Pada lahan berkontur, efisiensi diperoleh jika jika pola

jalan mengikuti kontur. (3) Pada lingkungan hunian yang unik (misalnya mempunyai

tipologi atau gaya arsitektur yang khas, berada pada jalur utama, cluster yang khas), rancangan jalan disesuaikan dengan keunikan bangunannya; antara lain berbentuk bouleverd, dilengkapi perabot ruang luar yang laras dengan bangunan, tanaman penghijauan yang bertema).

Sistem jaringan jalan dapat dilihat pada penjelasan 12). Dimensi jalan dapat dilihat pada penjelasan 13)

b. Sistem jaringan jalan pada lingkungan hunian mengkuti sistem dan fungsi jalan menurut UU No. 38 Tahun 2004 Tentag Jalan 12).

c. Dimensi jalan mengikuti SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan 13).

20 Persyaratan penyediaan sarana sanitasi/buangan limbah cair domestic

a. Sistem pembuangan limbah cair domestik terpisah dengan

sistem saluran drainase.

b. Pengelolaan sanitasi lingkungan menggunakan IPAL

komunal yang ditempatkan pada RTH atau badan jalan

dengan memperhatikan kekuatan dan keamanan

konstruksinya.

c. Instalasi IPAL menggunakan IPAL Biofilter atau Biofilm

Anaerob dan Aerob Plus dengan konstruksi dari bahan

fiberglass/FRP dan beton, dengan ukuran yang dapat

disesuaikan dengan kebutuhan (kapasitas 5 m3 sampai di

atas 100 m3 per hari). Keunggulan sistem ini adalah :

(1) Lahan yang dibutuhkan relatif sedikit.

(2) Pemeliharaan mudah dan murah.

(3) Tahan lama dan dapat dipindahkan.

(4) Dapat ditambah dan di-upgrade sesuai kebutuhan.




(1) (2) (3) (4)

(5) Harga relatif lebih murah dibanding sistem konvensional.

d. Penyediaan sarana pembuangan air limbah harus

berorientasi pada kebutuhan masyarakat, kelestarian

lingkungan dan kemudahan dalam pengoperasian

e. Tidak lagi menggunakan septic tank dan sumur resapan.

21 Persyaratan penyediaan jaringan transportasi lokal

Mengikuti SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan 14).

Lihat penjelasan 14)

22 Aspek regulasi

Ada kecenderungan Permenpera No. 10 Tahun 2012 yang telah diperbarui dengan Permenpera No. 7 Tahun 2013, yaitu tentang Penyelengaraan Perumahan dan Kawasan permukiman Dengan Hunian Berimbang, sulit diterapkan di lapangan. Untuk itu diperlukan keluwesan peraturan terutama yang berkaitan dengan : a. Proporsi 1 rumah mewah : 2 rumah menengah : 3 rumah

sederhana agar tidak diberlakukan sama di semua daerah. b. Ketersediaan tanah dengan harga yang masih

memungkinkan untuk membangun rumah sederhana.

23 Lembaga yang melaksanakan pembangunan rumah

a. Pemerintah melalui instansi dan lembaga yang berwenang dalam pengadaan rumah.

b. Pengembang berbadan hukum (REI, APERSI, Koperasi). c. Individu yang membangun untuk digunakan sendiri. Pengadaan rumah oleh pengembang berbadan hukum dapat dikendalikan melalui regulasi dan perizinan.

Pengadaan rumah oleh pengembang yang tidak berbadan hukum sangat sulit pengendaliannya, terutama yang berkaitan dengan : a. Pengawasan dan pengendalian proporsi penggunaan lahan

lingkungan hunian. b. Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan hunian. c. Kesesuaan dengan rencana tata ruang. d. Legalitas site plan.

Sumber : Tim Penyusun; 2013

Penjelasan :

1) Proporsi lingkungan hunian yang lebih rinci :

a. Pemanfaatan untuk hunian (umumnya disebut lahan yang dijual) maksimum 60%, dapat terdiri dari : (1) Pemanfaatn untuk rumah 50%. (2) Pemanfaatan untuk sarana komersial 5%. (3) Pemanfaatan untuk lahan yang dijual lainnya (misalnya gedung pertemuan, sekolah swasta, rumah sakit swasta) 5%.

b. Pemanfaatan untuk non hunian (umumnya disebut lahan yang tidak dijual) maksimum 40%, dapat terdiri dari : (1) Pemanfaatan untuk fasilitas umum 5%. (2) Pemanfaatan untuk RTH 5%. (3) Pemanfaatan untuk jalan dan utilitas 30%.



2) Ketentuan mengenai Standar Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman, Lapangan Olah

raga, Makam

No Jenis Sarana Jumlah Penduduk

Pendukung (Jiwa)

Kebutuhan Lahan (M2)

Radius Pencapaian

(M’)

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Taman/ Tempat

Bermain 250 250 100 Berlokasi di tengah kelompok

keluarga.

2 Taman/Tempat Bermain

2.500 1.250 1.000 Berlokasi di pusat kegiatan lingkungan.

3 Taman dan Lapangan Olah raga

30.000 9.000 Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan

4 Taman dan Lapangan Olah raga

120.000 24.000 Terletak di jalan utama. Berkelompok dengan sarana

pendidikan.

5 Jalur Hijau Disediakan untuk 15 m2/jiwa

6 Makam 120.000 Mempertimbangkan radius pencapaian. .

Sumber : SNI 03-1733-2004

3) Ketentuan mengenai RTH Sempadan Kereta Api

Jalan Rel kereta Api Terletak di

Obyek

Tanaman Bangunan

(1) (2) (3) a. Jalan rel kereta api

lurus >11 m >20 m

b. Jalan rel kereta api belokan/lengkung

- Lengkung dalam >23 m >23m

- Lengkung luar >11 m >11 m

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

4) Ketentuan mengenai Standar Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa

No Jenis Sarana Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)

Kebutuhan Luas Radius Pencapai

an (M)

Keterangan

Luas Lantai (m2)

Luas Lahan (m2)

(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) 1 Toko/Warung 250 50

(termasuk gudang)

100 (bisa berdiri

sendiri)

300 Ditempatkan di tengah kelompok tetangga.

Dapat merupakan bagian dari sarana lainnya.

2 Pertokoan 6.000 1.200 3.000 2.000 Di pusat kegiatan sub lingkungan.

3 Pusat Pertokoan dan Pasar Lingkungan

30.000 13.500 10.000 Dapat dijangkau dengan kendaraan umum.

4 Pusat Perbelanjaan dan Niaga (toko, pasar, bank, kantor)

120.000 36.000 36.000 1.000 Terletak di jalan utama, termasuk sarana parkir.

Sumber : SNI 03-1733-2004



5) Ketentuan mengenai Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan dan Pembelajaran


Pendukung (Jiwa)

Kebutuhan Luas Radius Pencapaian (m)

Keterangan

Luas Lantai (m2)

Luas Lahan (m2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Taman Kanak-

kanak 1.250 216 500 500 Terdiri dari 2 rombongan belajar

@ 60 murid.

2 Sekolah Dasar 1.600 633 2.000 1.000 Berlokasi di tengah kelompok warga.

Tidak menyeberang jalan raya.

Bergabung dengan taman.

3 SLTP 4.800 2.282 9.000 1.000 Dapat dijangkau kendaraan umum.

Tidak harus selalu di pusat lingkungan.

Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain, missal SD, SMP, SMA dalam satu kompleks.

4 Taman Bacaan 2.500 72 150 1.000 Ditempatkan di tengah kelompok warga.


Sumber : SNI 03-1733-2004

6) Ketentuan mengenai Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan

No Jenis Sarana

Jumlah Penduduk

Pendukung (Jiwa)

Kebutuhan Luas Radius Pencapaian

(M’)

Keterangan

Luas Lantai (m2)

Luas Lahan (m2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Posyandu 1.250 36 60 500 Berada di tengah kelompok

tetangga. Tidak menyeberang jalan raya Dapat bergabung dengan

Balai Warga atau hunian.

2 Balai Pengobatan Warga

2.500 150 300 1.000 Berlokasi di tengah kelompok warga.


Dapat bergabung dengan Balai Warga

3 BKIA/Klink Bersalin

30.000 1.500 3.000 4.000 Dapat dijangkau kendaraan umum.

4 Puskesmas Pembantu dan balai Pengobatan Lingkungan

30.000 150 300 1.500 Dapat dijangkau kendaraan umum.

Dapat bergabung dengan lokasi kantor kelurahan.

5 Puskesmas dan Balai Pengobatan

30.000 420 3.000 Dapat dijangkau kendaraan umum.

Dapat bergabung dengan lokasi kantor kecamatan

6 Tempat Praktek

5.000 18 1.500 Dapat bersatu dengan rumah tinggal atau



No Jenis Sarana

Jumlah Penduduk

Pendukung (Jiwa)


(M’)

Keterangan

Luas Lantai (m2)

Luas Lahan (m2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Dokter tempat usaha apotik.

7 Apotik 30.000 120 250 1.500 Dapat bersatu dengan tempat praktek dokter

Sumber : SNI 03-1733-2004

7) Ketentuan mengenai Standar Kebutuhan Sarana Pemerintahan dan Bangunan Umum


Pendukung (Jiwa)


(m2)

Kriteria

Luas Lantai (m2)

Luas Lahan (m2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) I TINGKAT RW

1 Balai Pertemuan 2.500 150 300 Berada di tengah kelompok bangunan warga.

Dapat berintegrasi dengan lingkungan lain

2 Pos Hansip 2.500 6 12 500 Berlokasi di tengah kelompok warga.

Dapat berintegrasi dengan lingkungan lain.

3 Gardu Listrik 2.500 20 30 500 Lokasinya harus mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan sekitar.

4 Telepon Umum, Bis Surat

2.500 30 500 Lokasinya disebar pada titik-titik strategis atau di sekitar pusat lingkungan.

5 Parkir Umum 2.500 100 Ditempatkan sekitar balai pertemuan warga

II TINGKAT KELURAHAN

1 Kantor Kelurahan 30.000 500 1.000 Dapat dijangkau dengan kendaraan umum

2 Pos Kamtib 30.000 72 200 Dapat digabung dalam satu tapak dengan bangunan pelayanan umum lain.

3 Pos PMK 30.000 72 200 Idem

4 Agen Pos 30.000 36 72 Bisa digabung denganwarnet, warpostel, wartel.

5 Loket Pembayaran Air Bersih

30.000 21 60 Lebih baik saling bersebalahan dengan tempat pembayaran listrik

6 Loket Pembayaran Listrik

30.000 21 60 Lebih baik saling bersebalahan dengan tempat pembayaran air.

7 Telepon umum, Bis Surat, bak sampah

30.000 80 Lokasinya disebar di tempat strategis atau sekitar pusat lingkungan.




Pendukung (Jiwa)


(m2)

Kriteria

Luas Lantai (m2)

Luas Lahan (m2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) I TINGKAT RW

8 Parkir Umum 30.000 500 Ditempatkan sekitar gedung serba guna atau balai karang taruna.

III TINGKAT KECAMATAN

1 Kantor Kecamatan 120.000 1.000 2.500 Dapat dijangkau dengan kendaraan umum.

Mudah dijangkau dari lingkungan luar.

2 Kantor Polisi 120.000 500 1.000

3 Pos PMK 120.000 500 1.000 Dapat digabung dengan kelompok bangunan lain dalam satu tapak.

4 Kantor Pos Pembantu

120.000 250 500

5 STO 120.000 500 1.000 3-5 km Mudah dijangkau dari lingkungan luar.

6 KUA/Balai Nikah/BP4

120.000 250 750 Lokasi strategis. Mudah dijangkau dari

lingkungan luar

7 Telepon Umum, Bis Surat, Bak Sampah

120.000 80 Lokasinya disebar pada beberapa titik strategis, atau di sekitar pusat lingkungan.

8 Parkir Umum 120.000 200 Ditempatkan di sekitar balai pertemuan warga.

Sumber : SNI 03-1733-2004

8) Ketentuan mengenai Standar Kebutuhan Sarana Peribadatan


Pendukung (Jiwa)

Kebutuhan Luas Radius Penca

paian (M)

Keterangan Luas Lantai (m2)

Luas Lahan (m2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Musholla/

Langgar 250 45 100 100 Ditempatkan di tengah

kelompok tetangga. Dapat merupakan

bagian dari bangunan lainnya.

2 Masjid Warga 2.500 300 600 1.000 Berlokasi di tengah kelompok warga.


3 Masjid Lingkungan (Desa)

30.000 1.800 3.000 Dapat dijangkau dengan kendaraan umum.

4 Masjid Kecamatan 120.000 3.600 5.400 1.000 Berdekatan dengan pusat lingkungan.

5 Sarana Ibadah Agama Lain

Tergantung sistem

kekerabatan/hirarki lembaga.

Tergantung kebiasaan setempat.

Tergantung kebiasaan setempat.

Sumber : SNI 03-1733-2004



9) Ketentuan mengenai Standar Kebutuhan Sarana Kebudayaan dan Rekreasi


Pendukung (Jiwa)


(M’)

Keterangan

Lantai (M2)

Lahan (M2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Balai Warga/Balai

Pertemuan 2.500 150 300 100 Berlokasi di tengah

kelompok keluarga.

2 Balai Serba GUna/Balai Karang Taruna

30.000 250 500 100 Berlokasi di pusat kegiatan lingkungan.

3 Gedung Serba Guna

120.000 1.500 3.000 100 Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan

4 Gedung Bioskop/Gedung Pertunjukan

120.000 1.000 2.000 100 Terletak di jalan utama. Berkelompok dengan

sarana pendidikan.

Sumber : SNI 03-1733-2004

10) Ketentuan mengenai Kebutuhan Prasarana Persampahan

Lingkup Prasarana Prasarana

Prasarana Keterangan

Sarana pelengkap Status Dimensi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Rumah (5 jiwa) Tong sampah Pribadi - - -

RW (2500 jiwa) Gerobak sampah TPS 2 m3 Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m

Gerobak mengangkut 3x seminggu

Bak sampah kecil 6 m3

Kelurahan (30.000 jiwa)

Gerobak sampah TPS 2 m3 Gerobak mengangkut 3x seminggu

Bak sampah besar 12 m3

Kecamatan (120.000 jiwa)

Mobil sampah TPS/TPA lokal

- Mobil mengangkut 3x seminggu Bak sampah besar 25 m3

Kota (> 480.000 jiwa)

Bak sampah akhir TPA - - -

Tempat daur ulang sampah

-

Sumber : SNI 03-1733-2004

11) Pengamanan terhadap bahaya kebakaran :

a. Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan dengan sistem proteksi pasif meliputi kemampuan stabilitas struktur dan elemennya, konstruksi tahan api, kompartemenisasi dan pemisahan, serta proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi kecepatan menjaranya api dan asap kebakaran.

b. Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan dengan sistem proteksi aktif meliputi kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran, pengendalian asap, dan sarana penyelamatan kebakaran.

12) Ketentuan mengenai kecepatan dan lebar jalan.

a. jalan arteri primer dirancang dengan kecepatan paling rendah 60 km/jam dan lebar badan jalan minimal 11 meter.

b. jalan kolektor primer dirancang dengan kecepatan paling rendah 40 km/jam dan lebar badan jalan minimal 9 meter.

c. jalan lokal primer dirancang dengan kecepatan paling rendah 20 km/jam dan lebar badan jalan minimal 6,5 meter.



d. jalan lingkungan primer dirancang dengan kecepatan paling rendah 15 km/jam dan lebar badan jalan minimal 6,5 meter.

e. jalan arteri sekunder dirancang dengan kecepatan paling rendah 30 km/jam dan lebar badan jalan minimal 11 meter.

f. jalan kolektor sekunder dirancang dengan kecepatan paling rendah 20 km/jam dan lebar badan jalan minimal 9 meter.

g. jalan lokal sekunder dirancang dengan kecepatan paling rendah 10 km/jam dan lebar badan jalan minimal 7,5 meter.

h. jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 meter.

13) Ketentuan mengenai penyediaan sarana jaringan jalan di Perumahan

Hirarki Jalan

perumahan

Dimensi dari Elemen-elemenJjalan Dimensi Pada Daerah Jalan GSB Min (m)

(m)

Keterangan Perkerasan

(m) Bahu Jalan (m)

Pedestrian (m)

Trotoar (m)

Damaja (m)

Damija (m)

Dawasja (m)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Lokal Sekunder I

3,00-7.00 (mobil-motor)

1.50-2.00 (darurat parkir)

1.50 (pejalan kaki, vegetasi, penyandang cacat roda)

0.50 10.00-12.00

13.00 4.00 10.50

Lokal Sekunder II

3.00-6.00 (mobil-motor)

1.00-1.50 (darurat parkir)


0.50 10.00-12.00

12.00 4.00 10.00

Lokal Sekunder III

3.00 (mobil-motor)

0.50 (darurat parkir)


0.50 8.00 8.00 3.00 7.00 Khusus pejalan kaki

Lingkungan I

1.50-2.00 Pejalan kaki-penjual dorong

0.50 0.50 3.50-4.00 4.00 2.00 4.00 Khusus pejalan kaki

Lingkungan II

1.20 Pejalan kaki-penjual dorong

0.50 0.50 3.20 4.00 2.00 4.00 Khusus pejalan kaki

Sumber : SNI 03-1733-2004

14) Ketentuan mengenai Kebutuhan dan Persyaratan Jaringan Transportasi Lokal

No Kebutuhan Sarana Transportasi

Luas Lahan

Jangkauan Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1

Fasilitas sarana transportasi umum lokal

becak/andong - melayani jalan lokal sekunder/primer

Pertimbangan khusus: • jarak jangkauan pejalan kaki ideal ke titik transit lain

/daerah tujuan = 400 m

• jarak penempatan elemen penunjang fasilitas

ojek - melayani jalan lokal sekunder/primer

angkutan kota (roda 4, 2500 cc)

- melayani jalan kolektor sekunder

mini bus (roda 6, 3500 cc)

- melayani jalan kolektor primer

bus umum (roda 6, > 3500 cc)

- melayani jalan arteri



No Kebutuhan Sarana Transportasi

Luas Lahan

Jangkauan Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 2

Fasilitas prasarana transportasi umum lokal

terminal wilayah (tiap Kecamatan)

2000 m2 120.000 penduduk

terminal wilayah (tiap kelurahan)

1000 m2 30.000 penduduk

pangkalan oplet / angkot

500 m2 120.000 penduduk

pangkalan becak / andong

200 m2 30.000 penduduk

pangkalan ojek 200 m2 30.000 penduduk

halte - -

parkir - -

Sumber : SNI 03-1733-2004

Documents

Bab v Petunjuk Teknis Ok