TUGAS

AKUNTANSI PEMERINTAH I

OLEH

KELOMPOK I

1. Abrão Maia 6. Antonieta D. C. Boavida

2. Albino de Araujo 7. Beliana C. Boavida

3. Anapaula Mendonça 8. Bernardino da Silva

4. Angelina do Carmo 9. Daniel da Cruz

5. Anido de Oliveira

EKONOMI

AKUNTANSI

VI/B

UNIVERSIDADE DA PAZ

(UNPAZ)

2013

1

BAB I

PERBENDAHARAAN NEGARA

Pengertian Perbendaharaan Negara menurut UU No. 1 Tahun 2004 adalah

“pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan

kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara/Daerah (APBN/APBD)”. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan

pengelolaan keuangan negara, dirasakan semakin pentingnya fungsi perbendaharaan

dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara

efisien.

Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi:

1. Perencanaan kas yang baik;

2. Pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan;

3. Pencarian sumber pembiayaan yang paling murah; dan

4. Pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash) untuk meningkatkan nilai tambah

sumber daya keuangan.

Upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang

dilaksanakan di dunia usaha ke dalam pengelolaan keuangan pemerintah tidak

dimaksudkan untuk menyamakan pengelolaan keuangan sektor pemerintah dengan

pengelolaan keuangan sector swasta.

Pada hakikatnya, negara adalah suatu lembaga politik. Dalam kedudukannya

yang demikian, negara tunduk pada tatanan hukum publik. Melalui kegiatan berbagai

lembaga pemerintah, negara berusaha memberikan jaminan kesejahteraan kepada

rakyat (welfare state). Namun, pengelolaan keuangan sektor publik yang selama ini

menggunakan pendekatan superioritas negara telah membuat aparatur pemerintah

yang mengelola keuangan sektor publik tidak lagi dianggap berada dalam kelompok

profesi manajemen oleh para profesional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusan

kembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip

kepemerintahan yang baik (good governance) yang sesuai dengan lingkungan

pemerintah

2

1. Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas

Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara

atau Daerah.

a. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan

negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam

APBN dan APBD.

b. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan

negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

c. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara

yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk

menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara

pada bank sentral.

d. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh

gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

membayar seluruh pengeluaran daerah.

e. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah

yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang

ditetapkan.

f. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat

dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat

perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku atau akibat lainnya yang sah.

g. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah

dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat

perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku atau akibat lainnya yang sah.

h. Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau

kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan

3

perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya

yang sah.

i. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau

kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab

lainnya yang sah.

2. Ruang Lingkup Perbendaharaan Negara.

Perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

tentang perbendaharaan negara (UUPBN) adalah pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan negara yang

dipisahkan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun fungsi

perbendaharaan meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan terjadinya kebocoran

dan penyimpangan, pencarian sumber-sumber pembiayaan yang paling murah, dan

pemanfaatan dana menganggur (idle cash) untuk meningkatkan nilai tambah sumber

daya keuangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen

utama kebijakan fiskal yang sangat mempengaruhi jalannya perekonomian dan

keputusan-keputusan investasi yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Hal ini

disebabkan, APBN secara umum menjabarkan rencana kerja dan kebijakan yang akan

diambil Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, alokasi sumber-sumber

ekonomi yang dimiliki, distribusi pendapatan dan kekayaan melalui intervensi

kebijakan dalam mempengaruhi permintaan dan penawaran faktor produksi, serta

stabilisasi ekonomi makro.

Dengan demikian, strategi dan pengelolaan APBN menjadi isu yang sangat

sentral dan penting dalam perekonomian suatu negara. Berkaitan dengan peranannya

yang sangat strategis tersebut, hingga saat ini kebijakan fiskal masih tetap konsisten

diarahkan untuk melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal,

guna mewujudkan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), dan ketahanan hutang

yang berkelanjutan (debt sustainability), sebagai salah satu upaya dalam menuju

4

kemandirian bangsa. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kebutuhan

pembiayaan anggaran yang semakin besar setiap tahunnya, serta jumlah hutang dan

rasionya terhadap PDB akan dapat dikendalikan dengan berkurangnya defisit anggaran

secara bertahap, dan bahkan menjadi surplus anggaran.

Di sisi lain, kebijakan belanja yang diarahkan kepada pemberian stimulus

fiskal sampai batas-batas tertentu terbentur pada kemampuan keuangan negara yang

masih sangat terbatas. Dalam upaya memantapkan proses konsolidasi fiskal dimaksud,

prioritas kebijakan fiskal lebih diarahkan untuk:

a. meningkatkan pendapatan negara, baik penerimaan perpajakan maupun

optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui langkah-langkah

penyempurnaan administrasi dan kebijakan perpajakan dan PNBP;

b. mengendalikan dan mempertajam prioritas alokasi dan pemanfaatan anggaran

belanja negara;

c. memperbaiki pengelolaan hutang dan optimalisasi pembiayaan anggaran melalui

pencarian sumber-sumber pembiayaan anggaran yang biayanya paling murah,

dengan risiko yang paling rendah;

d. memperbaiki struktur penerimaan dan belanja negara, melalui peningkatan

peranan pajak sektor nonmigas dan pengalihan subsidi secara bertahap, serta

e. memperbaiki pengelolaan keuangan negara agar lebih efektif, efisien, dan

berkesinambungan melalui perbaikan manajemen keuangan negara dengan

mengacu pada paket undang-undang di bidang keuangan negara (UU No. 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Secara rinci ruang lingkup perbendaharaan Negara adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah;

b. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara/daerah;

c. Pengelolaan kas;

d. Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;

e. Pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;

5

f. Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan

negara/daerah;

g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;

h. Penyelesaian kerugian negara/daerah;

i. Pengelolaan Badan Layanan Umum;

j. Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

3. Asas-asas Umum Perbendaharaan Negara.

a. Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk

melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.

b. Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk

melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

c. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban

APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia

atau tidak cukup tersedia.

d. Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai

dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.

e. Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai

dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD.

f. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak

terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam

peraturan pemerintah.

g. Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan

APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

Dalam mengelola keuangan Negara, adapun asas-asas yang harus di jalankan,

yaitu:

a. Asas Tahunan, memberikan persyaratan bahwa anggaran Negara dibuat

secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif (DPR).

6

b. Asas Universalitas (kelengkapan), memberikan batasan bahwa tidak

diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan

pengeluaran negara.

c. Asas Kesatuan, mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap,

berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu,

anggaran merupakan anggaran bruto, dimana yang dibukukan dalam anggaran

adalah jumlah brutonya.

d. Asas Spesialitas mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata

anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara

kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah

ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak

boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya

dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan.

e. Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap

pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas

keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.

f. Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani

oleh tenaga yang profesional.

g. Asas Proporsionalitas; pengalokasian anggaran dilaksanakan secara

proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat

prioritas dan tujuan yang ingin dicapai.

h. Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya

keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta

atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen.

i. Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri,

memberi kewenangan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk

melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif

dan independen.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya

prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan. Dengan dianutnya asas-asas umum

tersebut di dalam undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan undang-

7

undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara,

sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi

dan otonomi di suatu Negara.

4. Pengertian Pejabat Perbendaharaan.

a. Pengguna Anggaran

- Pengertian:

• Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang

Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya,

• Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah,

• Kepala satuan kerja perangkat daerah (skpd) adalah Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang

dipimpinnya.

• Para pemegang “Kuasa Pengguna Anggaran” ( misalnya Kepala Satker Instansi

Pem Pusat)

- Kewenangan pengguna anggaran, yaitu:

• menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

• menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

• menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;

• menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;

• melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

• menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah

pembayaran;

• menggunakan barang milik negara;

• menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik

negara;

• mengawasi pelaksanaan anggaran;

• menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; kementerian negara/lembaga

yang dipimpinnya.

b. Bendahara Umum Negara/Daerah

• Pengertian Bendahara Umum Negara (BUN)

8

- Pengertan:

� Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.

� Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenangang

menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;

� mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

� melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;

� menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;

� menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;

� mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan

anggaran negara;

� menyimpan uang negara; menempatkan uang negara dan

mengelola/menatausahakan investasi; melakukan pembayaran

berdasarkan permintaan pejabat.

� Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;

� melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;

� memberikan pinjaman atas nama pemerintah;

� melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;

� mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi

pemerintahan;

� melakukan penagihan piutang negara;

� menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;

� menyajikan informasi keuangan negara;

� menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan

barang milik negara;

� menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka

pembayaran pajak;

� menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.

- Kewenangan Bendahara Umum Negara (BUN)

� menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

9

� melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja;

� melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

� melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

� mengelola utang dan piutang;

� menggunakan barang milik daerah;

� mengawasi pelaksanaan anggaran;

� menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; satuan kerja yang

dipipimpinnya.

• Kewenangan Bendahara Umum Daerah (BUD):

� menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

� mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

� melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

� memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran kas daerah;

� melaksanakan pemungutan pajak daerah;

� memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank

dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

� mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan

APBD;

� menyimpan uang daerah;

� melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan

investasi;

� melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna

Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

� menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama

pemerintah daerah;

� melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

� melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

� melakukan penagihan piutang daerah;

� melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

10

� menyajikan informasi keuangan daerah;

� melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan

barang milik daerah.

c. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran

Pengertian:

• Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota mengangkat

Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam

rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di

lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

• Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam

rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di

lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

• Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota mengangkat

Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam

rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan

kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

• Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional.

• Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa

Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara.

• Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara

langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan

pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas

kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut.

11

BAB II

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

1. Pengertian

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang

terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP),

yaitu SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga

dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PSAP dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan (IPSAP) atau Buletin Teknis SAP. IPSAP dan Buletin Teknis SAP

disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan

diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rancangan

IPSAP disampaikan kepada BPK paling lambat empat belas hari kerja sebelum IPSAP

diterbitkan. IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna

menghindari salah tafsir pengguna PSAP. Sedangkan Buletin Teknis SAP

dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara

teknis penerapan PSAP atau IPSAP

2. Latar Belakang terbitnya PP SAP

Gagasan perlunya standar akuntansi pemerintahan sebenarnya sudah lama

ada, namun baru pada sebatas wacana. Seiring dengan berkembangnya akuntansi di

sector komersil yang dipelopori dengan dikeluarkannya Standar Akuntansi Keuangan

oleh IAI (1994), kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Oleh

karena itu Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), Departemen Keuangan

mulai mengembangkan standar akuntansi.

Bergulirnya era reformasi memberikan sinyal yang kuat akan adanya

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satunya adalah PP

12

105/2000 yang secara eksplisit menyebutkan perlunya standar akuntansi pemerintahan

dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Tahun 2002 Menteri Keuangan

membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas

menyusun konsep standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam

KMK 308/KMK.012/2002.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa

laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan

standar akuntansi Pemerintahan, dan standar tersebut disusun oleh suatu komite

standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya,

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara kembali mengamanatkan

penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan

standar akuntansi pemerintahan, bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang

bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan dengan keputusan presiden. Dalam

penyusunan standar harus melalui langkah-langkah tertentu termasuk dengar pendapat

(hearing), dan meminta pertimbangan mengenai substansi kepada BPK sebelum

ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

3. Proses Penyusunan SAP

Proses penyusunan (Due Process) yang digunakan ini adalah proses yang

berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di

Indonesia. Penyesuaian dilakukan antara lain karena pertimbangan kebutuhan yang

mendesak dan kemampuan pengguna untuk memahami dan melaksanakan standar

yang ditetapkan.

Tahap-tahap penyiapan SAP adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar

2. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP

3. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja

4. Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja

5. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja

6. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan

7. Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft)

13

8. Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat Publik

(Public Hearings).

9. Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian

10. Finalisasi Standar

4. Penetapan SAP

Sebelum dan setelah dilakukan publik hearing, Standar dibahas bersama

dengan Tim Penelaah Standar Akuntansi Pemerintahan BPK. Setelah dilakukan

pembahasan berdasarkan masukan-masukan KSAP melakukan finalisasi standar

kemudian KSAP meminta pertimbangan kepada BPK melalui Menteri Keuangan.

Namun draf SAP ini belum diterima oleh BPK karena komite belum ditetapkan dengan

Keppres. Suhubungan dengan hal tersebut, melalui Keputusan Presiden Nomor 84

Tahun 2004 dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite ini segera

bekerja untuk menyempurnakan kembali draf SAP yang pernah diajukan kepada BPK

agar pada awal tahun 2005 dapat segera ditetapkan.

a. Contoh SAP yang Berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Pada tanggal 13 Juni 2005 Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Pada tahun 2010 diterbitkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, sehingga sejak saat itu PP No. 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak

berlaku lagi. PP No. 71 Tahun 2010 mengatur penyusunan dan penyajian

laporan keuangan berbasis akrual.

b. SAP Berbasis Akrual

Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui

pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis

akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan

pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi

dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka

Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrual dimaksud

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

14

Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku

penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan

pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam

Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Yang membedakan

antara Laporan Keuangan Perusahaan dengan Laporan Keuangan

Pemerintahan adalah terletak pada jenis bidang usaha yaitu pelayanan publik

serta nomor rekening perkiraan yang digunakan.

c. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual

Penerapan SAP Berbasis Akrual dilaksanakan secara bertahap dari

penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis

Akrual. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yaitu SAP yang

mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta

mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Ketentuan lebih lanjut

mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai

penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Penerapan SAP Berbasis Akrual secara

bertahap dilakukan dengan memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup

laporan.

SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP dan

dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas

Menuju Akrual tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010.

Sebelumnya, SAP Berbasis Kas Menuju Akrual digunakan dalam SAP

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran

pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan

dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja

berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

15

dilaksanakan paling lambat lima tahun. Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 2005 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

5. Perubahan PSAP

Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP, perubahan tersebut diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari BPK.

Rancangan perubahan PSAP disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang

berlaku dalam penyusunan SAP. Rancangan perubahan PSAP disampaikan oleh KSAP

kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menyampaikan usulan rancangan

perubahan PSAP kepada BPK untuk mendapat pertimbangan. Perubahan yang

dimaksud adalah penambahan, penghapusan, atau penggantian satu atau lebih PSAP.

6. Konsekuensi Ditetapkannya PP SAP

Dengan ditetapkan PP SAP, diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi

dan akuntabilitas pengelolaan keuangn negara guna mewujudkan pemerintahan yang

baik (good governance). Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu

segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rangka implementasi Standar

akuntansi Pemerintahan. Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah

menyusun sistem akuntansi yang mengacu pada SAP.

Untuk implementasi pada pemerintah daerah, Departemen Dalam Negeri

telah membuat serangkai kebijakan/strategi implementasi SAP. Antara lain:

a. Omnibus Regulation : Revisi PP 105/2000 dan Kepmendagri 29/2002

b. Melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan revisi (antara lain jenis

laporan keuangan, penyesuaian beberapa kode rekening, perubahan sistem dan

prosedur akuntansi, perubahan peran organisasi keuangan daerah).

c. Penerapan PP SAP disesuaikan dengan kondisi Pemda dalam penerapan sistem

pertanggungjawaban sesuai Kepmendagri 29/2002.

d. Revisi dilaksanakan secara bertahap dan selektif.

e. Melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam implementasi standar

akuntansi.

16

f. Pelaksanaan Daerah media Inkubator (DMI) secara sukarela dalam penerapan PP

SAP. DMI adalah salah satu program Depdagri melalui Ditjen BAKD dalam

rangka menegakkan pilar good governance: akuntabilitas, partisipasi masyarakat,

dan transparansi, melalui pemberian pedoman, pembinaan, bimbingan, diklat,

konsultasi dan pengawasan. Implementasi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan

daerah, dan perlu adanya sosialisasi dan penyamaan persepsi kepada para

stakeholders (auditor, pemda dan pihak terkait lainnya)

g. Evaluasi dan monitoring secara berkala dari pihak-pihak yang berwenang.

Pemerintah menyusun Sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada

SAP. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan

Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi

Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur

dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman umum

Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Mendagri.

Selain mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan,

dalam menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah,

gubernur/bupati/walikota mengacu pula pada pemda dan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pedoman umum Sistem

Akuntansi Pemerintahan diperlukan dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan

statistik keuangan Pemerintah secara nasional.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disahkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (PP SAP). Menandai Dimulainya Implementasi Standar Akuntansi

Pemerintahan, Wakil Presiden RI meluncurkan Standar Akuntansi Pemerintahan di

Istana Wakil Presiden pada tanggal 6 Juli 2005. Acara ditandai dengan penyerahan

Standar Akuntansi Pemerintahan Kepada Ketua BPK, Menteri Keuangan, Menteri

Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Bupati Toli-Toli dan Walikota Pangkal Pinang.

Wakil presiden menyatakan keharusan implementasi SAP bagi pemerintah pusat dan

daerah.

17

Perbandingan antara Standar Akuntansi Konvensional dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan antara lain dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu :

a. Tujuan laporan keuangan

Dalam SAK menyatakan secara tegas menyatakan : “tujuan laporan keuangan

adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta

perubahan posisi keuangan suatu perusahaasn yang bermanfaat bagi sejumlah

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (paragraf 12). Sedangkan

dalam tujuan paragraf 23 KKAP menyatakan bahwa “Pelaporan keuangan

pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna

dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi,

sosial, maupun politik”.

Bila dalam PSAK dengan tegas memakai istilah laporan keuangan, maka

karena masih adaptasi, PSAP menggunakan istilah pelaporan keuangan. Pelaporan

keuangan tidak mengacu secara tegas pada fisik laporan keuangan, melainkan pada

proses penyusunannya. Kata “seharusnya” menyiratkan himbauan kepada masing-

masing pengelola entitas tentang betapa pentingnya menyusun laporan keuangan

sebagai wujud akutabilitas dan transparansi.

b. Pengertian Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Pengertian karakterisik kualitatif laporan keuangan pada SAK berbeda

dengan SAP. Pada SAK dinyatakan: Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas

yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai (KDP-

LK, paragraf 24). Sementara pada KKAP: karakteristik kualitatif laporan keuangan

adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi

sehingga dapat memenuhi tujuannya (KKAP, paragraf 32).

Kembali KSAP menterjemahkan sebuah poin penting dengan kalimat

himbauan atau adaptasi. Dalam SAK, karakteristik kualitatif didefinisikan secara

tegas sebagai “ciri khas”. Sementara dalam SAP dinyatakan sebagai “ukuran yang

perlu diwujudkan”.

c. Elemen Karakter kualitatif

Dalam SAK terdapat sepuluh karakteristik yaitu dapat dipahami, relevan,

materialitas, keandalan, penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas,

18

pertimbangan bebas, kelengkapan dan dapat dibandingkan. Sedangkan dalam SAP

hanya terdapat empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan

dapat dipahami.

d. Asumsi dasar

Dalam SAK, asumsi dasar yang dicantumkan ada dua, yaitu: dasar akrual dan

kelangsungan usaha. Sementara dalam KKAP terdapat tiga, yaitu: asumsi

kemandirian entitas, kesinambungan entitas, dan keterukuran dalam satuan uang.

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pernyataan No. 1 Penyajian

Laporan Keuangan mempunyai tujuan mengatur penyajian laporan keuangan

untuk tujuan umum ( general purpose financial statements) dalam rangka

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar

periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah

laporan keuangan yang ditujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian

besar pengguna laporan termasuk lembaga legislative sebagaimana ditetapkan

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis

akrual. Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun

laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan

keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan Negara/daerah. Basis akuntansi

yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas

pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan

Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan tentang anggaran.

PP SAP akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan

laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah berupa:

a. Neraca,

b. Laporan Realisasi Anggaran,

19

c. Laporan Arus Kas, dan

d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan

lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan). Dan

laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam

rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para

stakeholder antara lain: pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif), investor,

kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas

keuangan negara.

8. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas akuntasi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/barang dan

oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan

untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan

yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan

perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa

laporan keuangan.

Pada pemerintah pusat yang merupakan entitas pelaporan adalah seluruh

kementerian negara/lembaga dan Pemerintah Pusat sendiri yaitu laporan konsolidasi

dari laporan keuangan seluruh departemen lembaga yang ada di Departemen

Keuangan. Sedangkan pada pemerintah daerah yang menjadi entitas pelaporan adalah

Seluruh pemerintah provinsi (33), seluruh kabupaten dan kota. Sehingga akan terdapat

lebih dari 500 entitas pelaporan di Republik ini, yang semuanya akan menyusun

laporan keuangan dan diaudit oleh BPK.

Tujuan dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah :

a. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

b. SAP disusun dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan Negara.

c. SAP berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain tujuan di atas, Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan untuk :

20

a. Akuntabilitas ; mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan

kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

b. Manajemen ; memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian

atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.

c. Transparansi ; memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh

kepada stakeholders.

d. Keseimbangan Antargenerasi ; memberikan informasi mengenai kecukupan

penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran,

21

BAB IV

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

A. pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang

merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama

tahun buku yang bersangkutan.

Tujuan laporan keuangan pemerintah menurut Statement of Financial

Accounting Concepts No. 4 dalam Mardiasmo (2002) adalah bermanfaat bagi

penyusunan keputusan yang rasional, untuk menilai pelayanan yang baik, memberi

informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban serta kekayaan dan juga menberi

informasi kinerja yang terjadi selama satu periode.

Tujuan laporan keuangan pemerintah tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai

posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi

keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan

kepadanya.

Komponen laporan keuangan pemerintah terdiri dari:

• Laporan Realisasi Anggaran,

• Neraca,

• Laporan Arus Kas,

• Catatan atas Laporan Keuangan.

22

B. Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah

Nilai informasi keuangan pelaporan keuangan pemerintah di bagi menjadi 3 bagian

yaitu :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 24 tahun 2005, informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan

informasi dari semua kelompok pengguna.

Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.

2. Berdasarkan pajak merupakan : sumber utama pendapatan pemerintah maka

ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar

pajak perlu mendapat perhatian. Meskipun memiliki akses terhadap detail

informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib

memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan

perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Agar dapat digunakan

untuk berbagai keperluan seperti tersebut di atas, maka informasi yang disajikan

hendaknya memiliki nilai.

3. Berdasarkan Standar akuntansi pemerintah memiliki karakteristik dasar yaitu

sebagai berikut :

a. Ketaatasasan

perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari

periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).

Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode

akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat

diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan

informasi yang lebih baik dibandingkan metode lama. Pengaruh atas perubahan

penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

b. Keterpahaman

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan

batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas

23

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang

dimaksud (PP Nomor 24 Tahun 2005). Keterpahaman menurut Suwardjono

(2006) adalah kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh

pemakai Peranan laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan disussun untuk menyediakan informasi yang eleven

mengenaiposisi keuangan dan seluruh transkasi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber ekonomi yang

dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi

keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisieni suatu entitas pelaporan, dan

membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-

upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanakan kegiatan

secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan.

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanakan kegiatan suatu entitas

pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,

pengelolaan dan pengedalian atas seluruh asset, kewajiban , dan ekuitas

pemerintah untuk kepentigan masyarakat.

c. Transparansi

memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggunjawaban pemerintah dalam

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

24

Membantu para penggunan dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah

pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan

dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban

pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya

ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan

C. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang

bermanfaat bagi penggunan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusa baik,

keputusan ekonomi, social maupun politik dengan :

• Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya

keuagan

• Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk

membiayai seluruh pengeluaran

• Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan

dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai

• Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh

kegiatannya dan mencukupi ketbutuhan kasnya

• Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan

berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun

jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak pinjaman

• Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan,

apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang

dilakukan selama periode pelaporan

25

Kesimpulan

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyediakan informasi

yang bermanfaat dan juga untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi

akuntansi secara publik. Pelaporan keuangan juga membantu memenuhi kebutuhan

para pengguna laporan keuangan yang mempunyai keterbatasan kewenangan,

keterbatasan kemampuan untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka

menyandarkan pada laporan keuangan sebagai sumber informasi yang penting.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan egovernment

memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat karena

pemanfaatan teknologi informasi akan menjadikan sistem informasi di dalam

organisasi terhubung secara on-line sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan

yang cepat, tepat, mudah, dan lebih murah.

Tercapai tujuan laporan keuangan dapat bergantung banyak faktor yang di

antaranya adalah sumder daya manusia, penerapan teknologi informasi, dan

pengendalian internal akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah. Dengan adanya

ketiga faktor tersebut yang dijalankan secara baik, maka pemerintah daerah akan

mampu menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang relevan, handal, tepat

waktu, dan dapat dipahami serta dapat diperbandingkan sebagaimana diamanatkan

dalam standar akuntansi pemerintah (SAP).