BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran pemerintah merupakan salah satu implementasi ilmu akuntansi manjemen yang menjadi alat penting dalam melakukan alokasi sumber daya di pemerintah. Anggaran pemerintah merupakan proses alokasi sumber daya yang penting, mengingat sifat pemerintah yang berusaha mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang tidak terbatas.Proses penyusunan anggaran sering kali menjadi isu yang penting yang menjadi sorotan masyarakat. Pidato presiden setiap bulan Agustus tentang nota keuangan dan rancangan APBN, selalu menjadi indikator perekonomiaan Negara untuk selama setahun berikutnya. Tidak jarang anggaran pemerintah menjadi alat politik yang digunakan oleh pemerintah sendiri maupun oleh pihak oposisi.B. Rumusan Masalah

1. Kosep anggaran pemerintah

2. Pendekatan penyusunan anggaran pemerintah

3. Struktur anggaran pemerintah

4. Anggaran pendapatan dan belanja daerah

5. Proses penyusunan APBD

C. Tujuaan Pembahasan1. Mengetahui Kosep anggaran pemerintah

2. Mengetahui Pendekatan penyusunan anggaran pemerintah

3. Mengetahui Struktur anggaran pemerintah

4. Mengetahui Anggaran pendapatan dan belanja daerah

5. Mengetahui Proses penyusunan APBD

D. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam pembuatan makalah ini adalah dengan cara browsing atau mencari dari internet dan beberapa buku panduan sebagai bahan dari pembuatan makalah. Dalam penulisan ini penulis membagi dalam tiga (III) bab pokok pembahasan, sebagai berikut :BAB I

: PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan pembahasan serta metode penulisan.

BAB II: PEMBAHASAAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pembahasan anggaran pemerintah.

BAB III: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan pembahasan anggaran pemerintah.BAB IIPEMBAHASAN

A. Konsep Anggaran Pemerintah

Menurut freeman (2003), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi

Sector publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating resources to unlimited demands).

Dalam pengertiaan lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana financial yang menyatakan :

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktifitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.

2. Estimasi besarnya biayayang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.

3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta berapa besar pemasukan tersebut.

Dalam proses penyusunan anggaran pemerintah mengikuti sebuah siklus yaitu :

1. Penyusunan anggaran Negara

Tahap pertama dari proses penganggaran adalah penyusunan anggaran Negara. Pada tahap ini, biasanya rencana anggaran disusun oleh pihak eksekitif. Tahapan ini diperinci menjadi dua bagian, yaitu:

a. Langkah awal, yaitu langkah-langkah pendahuluan, kepala pemerintahan memberikan batasan atau kebijakan umum yang akan ditempuh pada periode anggaran berikutnya.

b. Penyusunan rencana anggaran oleh unit-unit kerja yang ada. Anggaran yang disusun meliputi estimasi pendapatan dan estimasi belanja.2. Persetujuan Legislatif

Anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal ini lembaga legeslatif akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut.

3. Pelaksanaan Anggaran

Pada tahap ini, anggaran yang telah disetujui pada tahapan sebelumnya mulai dilaksanakan oleh pihak eksekutif organisasi atau pelaksanaan anggaran lainnya.

4. Pelaporan dan Audit

Tahap terakhir dari proses penganggaran adalah menyangkut masalah pelaporan dan audit atas anggaran yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini, realisasi anggaran akan dilaporkan dan diperbandingkan secara periodic dengan anggaran yang telah disetujui sebelumnya.

B. Pendekatan Penyusunan Anggaran PemerintahAda beberapa pendekatan dalam pembuatan anggaran, yaitu:1. Pendekatan Tradisional

Pendekatan ini disebut juga sebagai pendekatan tradisional (line-item/object expenditure budget) karena pada awal perkembangannya, anggaran ditampilkan berdasarkan urutan pos belanja. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu:

a. Cara penyusunan yang berdasarkan pos-pos belanja. Anggaran tradisonal manampilkan anggaran dalam perspektif sifat dasar dari sebuah pengeluaran atau belanja.

b. Penggunaan konsep inkrementalisme, yaitu jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu.

2. Pendekatan Kinerja

Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahanyang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah adanya proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi tetapi tanpa meninggalkan rinciaan belanja.3. Pendekatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran terpadu.

Pendekatan sisitem perencanaan dan penganggaran terpadu dikembangkan untuk mengatasi kelemahan pada sistem penganggaran tradisoinal dan juga penganggaran kinerja. Karakteristik yang membedakan PPBS antara lain:

a. Dimulai dengan mengidentifikasi kembali rumusan perencanaan strategi yang dimilki pemerintah untuk diderivasikan dalam program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

b. Metode perumusan program dan kegiatan yang dibuat berdasarkan perencanaan strategi memungkinkan unit pemerintah melakukan estimasi atas biaya-biaya tahun mendatang.

Konsep PPBS merupakan konsep luas yag memandang bahwa penyusunan anggaran bukanlah proses terpisah yang berdiri sendiri, melainkan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan perumusan program kegiatan suatu organisasi.

4. Pendekatan Anggaran Berbasis Nol

Pendekatan pembuatan anggaran ini adalah bahwa setiap aktivitas atau program yang telah diadakan di tahun-tahun sebelumnya tidak sacara otomatis dapat dilanjutkan.

Proses dari anggaran berbasis nol adalah:

a. Membagi tiap-tiap program dalam kegiatan dalam unit-unit keputusan.

b. Dasar untuk pembagiaan adalahaktivitas secara spesifik, jasa spesifik yang diberikan, subunit organisasi, atau aktivitas alternative yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari program.

c. Memilih cara baik untuk menyediakan jasa dengan berdasarkan analisis biaya manfaat atau analisis lain.

d. Menentukan pilihana atas beberapa unit organisasi sehingga didapat keputusan tentang berapa banyak jasa yang akan disediakan.C. Struktur Anggaran Pemerintah

Secara umum, anggaran dapat disusun dengan dua pilihan struktur, yaitu:1. Klasifikasi ekonomi

Dibuat berdasarkan jenis-jenis belanja yang dikeluarkan pemerintah. Klasifikasi ekonomi untuk belanja meliputi:

a. Kompensasi untuk pegawai adalah meliputitotal gaji keseluruhan, baik tunai maupun tidak yang dibayarkan pemerintahpada pegawainya.

b. Belanja barang dan jasa adalah terdiri atas barang dan jasa yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang lain.c. Penggunaan asset tetap adalah penurunan nilai asset tetap yang dimiliki pemerintah karena keusangan atau kerusakan yang normal sepanjang priode akuntansi

d. Bunga adalah utang yang harus dibayarkan oleh pemerintah yang terjadi karena pemerintah berutang

e. Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah pada perusahaan berdasarkan level produksi,kuantitas, atau nilai dari barang dan jas.

f. Hibah adalah transfer dana atau modal yang tidak bersifat kewajiban dari pemerintah pada pihak lain.

g. Tunjangan social adalah transferdalam bentuk tunai atau bentuk lain untuk melindungi seluruh masyarakat terhadap resiko tertentu.

2. Klasifikasi belanja berdasarkan fungsional meliputi;

a. Pelayanan umum

b. Pertahanan

c. Ketertiban umumd. Ekonomi

e. Lingkup hidup

f. Perumahaan dan fasilitas masyarakat

g. Kesehatan

h. Pariwisata, budaya, dan agama

i. Pendidikan

j. Jaminan social

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

1. Pengertian APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Istilah APBN yang dipakai di Indonesia secara formal mengacu pada anggaran pendapatan dan belanja pemerintah pusat, tidak termasuk anggaran pendapatan dan belanja APBD dan BUMN.

2. Ruang Lingkup APBN

APBN mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran yang ditampung dalam satu rekening yang disebut rekening bendaharawan umum Negara (rekening BUN) di bank sentral bank Indonesia (BI). Alasan pemerintah membuka rekening khusus di BI sebagai berikut:

a. Untuk mengelola pinjaman luar negeri untuk pronyek tertentu sebagai di isyaratkan oleh pemberi pinjaman

b. Untuk mengadministraikan dan mengelola dana-dana tertentu

c. Untuk mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran lainnya yang dianggap perlu untuk dipisah dalam rekening BUN,dimana satu penerimaan harus digunakan dalam tujuan tertentu.

3. Format APBN

Perkiraan-perkiraan APBN terdiri atas penerimaan, pengeluaran, transfer, surplus,dan pembiayaan. Tujuan perubahaan format dari T-account ke I-account adalah :

a. Meningkatkan transpirasi dalam penyusunan APBN

b. Mempermudah analisis, pemantauan, dan pengendaliaan pelaksanaan dan pengelolaan APBN.

c. Mempermudah analisis komparasi dengan Negara lain.

d. Mempermudah perhitungan dana perimbangan yang lebih transparan yang didistribusikan oleh pemerintah pusat ke pemda mengikuti pelaksanaan UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah.

Adapun perbedaan utama antara T-account dan I-account adalah:a. T-account, sisi penerimaan dan pengeluaran dipisahkan dikolom yang berbeda. Dalam I-account,sisi penerimaan dan sisi pengeluaran tidak dipisahkan (dalam satu kolom).b. T-account mengikuti anggaran yang berimbang dan dinamis, sedangkan I-account menerapkan anggaran deficit/surplus.c. Pengeluaran APBN diperinci menjadi belanja pemerintah pusat dan pemda. Versi T-account tidak menunjukan dengan jelas komposisi anggaran yang dikelola pemerintah pusat pemda. Versi I-account dengan jelas menunjukan komposisi jumlah anggaran yang dikelola oleh pemda.

Pada fotmat T-account, pinjaman luar negeri dianggap sebagai penerimaan pembangunan dan pembayaran cicilan hutang luar negeri dianggap sebagai pengeluaran rutin. Sedangkan dalam format I-account, pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilannya dikelompokan sebagai pembiayaan Negara. Dalam struktur APBN, dikenal dua istilah deficit anggaran, yaitu :

1. Keseimbangan sekunder adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga.

2. Keseimbangan umum adalah total penerimaan dikurangi belanja termasuk pembayaran abunga.4. Fungsi APBN

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Ada pun fungsi APBN adalah sebagai berikut:

Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.

Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah

tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.

Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

5. Prinsip Penyusunan APBN1. Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:

Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.

Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.

Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

2. Berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:

Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.

Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.

Semaksimah mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

E. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), yaitu:

1. PAD menyangkut pajak daerah , retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaandaerah yang dipisahkn, dan lain-lain PAD.2. Dana perimbangan mencakup Dana bagi hasil (pajak dan sumber daya alam), dan alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, serta bantuaan keuangan dan provinsi atau pemda lainnya.

Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Belanja Tidak Langsung

Merupakan belanja yang dianggarakan tidak terkait secra langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Belanja Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Struktur APBD diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Menurut urusan pemerintah, terdiri atas urusan wajib dan urusaan pilih

b. Menurut organisasi, disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemda.

c. Menurut fungsi ini terdiri dari:1. Pelayanan umum

2. Pertahanan

3. Ketertiban umum

4. Ekonomi

5. Lingkup hidup

6. Perumahaan dan fasilitas masyarakat

7. Kesehatan

8. Pariwisata, budaya, dan agama

9. Pendidikan

10. Jaminan social

Jika APBD mengalami defisit, pemerintah dapat menganggarkan penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pemerintah dapat menganggarkan pengeluaran pembiayaan jika ada surplus.Penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa lebih pehitungan anggaran tahunan anggaran sebelumnya

2. Pencairan dana cadangan

3. Hasil penjualan daerah yang dipisahkan

4. Oenerimaan pinjaman daerah

5. Penerimaan kembali pemberiaan pinjaman

6. Penerimaan piutang daerah

Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup:

1. Pembentukan dana cadangan

2. Penerimaan modal pemda

3. Pembayaran pokok hutang

4. Pemberian pinjaman daerah

F. Proses Penyusunan APBD

APBD disusum sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuaan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Terdapat enam subproses dalam penyusunan APBD, yaitu:

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD

KUA disusun berdasarkan RKPD dan pendoman penyusunan APBD yang ditetapkan Mandagri melalui SE Mendagri. Rancangan awal KUA terdiri atas dua komponen utama yaitu:

a. Target pencapaian kinerja yang diukur dari program-programyang akan dilaksanakan oleh pemda untuk setiap urusan pemerintah daerah.

b. Pronyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

PPAS berisi seluruh program kerja yang akan dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran. Rancangan awal PPAS ini disusun berdasarkan Nota Kesepakatan KUA, dengan tahap sebagai berikut:

a. Menentukan skala perioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan.

b. Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan.c. Menentukan plafon anggaran untuk tiap program kerja.

3. Penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD

Ada tiga dokumen dalam lampiran SE KDH yang dibutuhkan SKPD dalam penyusunan RKA-nya, yaitu:

a. Dokumen KUA, yang memberikan rinciaan program dan kegiatan per SKPD.

b. Standar satuan harga, yang menjadi referensi dalam penentuan rincian anggaran di RKA.

4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPDRKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. RKA SKPD disusun dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD.

5. Penyiapan Rancangan Perturan Daerah APBD

Proses selanjutnya adalah pengompilasian seluruh RKA yang telah di evaluasi TAPD menjadi dokumen kompilasi RKA. Proses ini dilakukan oleh PPKD. PPKD kemudiaan membuat lampiran-lampiran Raperda APBD yang terdiri atas:

a. Ringkasan APBD

b. Ringkasan APBD (menurut urusan pemerintah dan organisasi)

c. Rincian APBD (menurut urusan pemerintah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

d. Rekap belanja (menurut urusan pemerintah, organisasi, program dan kegiatan, dan keselarasan urusa dengan fungsi.6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBDKemudian dilakukan penyampaian paling lambat tiga hari kerja setelah Raper KDH disusun dan disertai dengan:

a. Persetujuan bersama pemda-DPRD terhadap Raperda APBD

b. KUA dan PPA yang disepakati kepala daerah dan pimpinan DPRD

c. Risalah sidang jalannya pembahasan Raperda APBD

d. Nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada siding DPRD.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana financial yang menyatakan : Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktifitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, Estimasi besarnya biayayang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut, Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta berapa besar pemasukan tersebut.

Anggaran pemerintah merupakan salah satu implementasi ilmu akuntansi manjemen yang menjadi alat penting dalam melakukaan alokasi sumberdaya di pemerintah. Adanya pemahaman tentang perkembangan struktur dan tahapan-tahapan penyusunannya pada APBN dan APBD.B. Saran

Apabila ada kesalahan dalam penulisan makalah ini, mohon kritikan dan saran dari para pembaca untuk perbaikan masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Nordian, deddi;dkk. 2009. Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Salemba Empathttp///www.akuntansi pemerintah.comShiddiq Nur Rahardjo, SE, M.Si, Akt. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi UNDIPWikipedia bahasa Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ensiklopedia bebas18