STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHANSTANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PP 24/2005: SAPPP 24/2005: SAPKerangka KonseptualKerangka KonseptualSAP 1: Penyajian LKSAP 1: Penyajian LKSAP 2: LRASAP 2: LRASAP 3: LAKSAP 3: LAKSAP 4: CALKSAP 4: CALKSAP 5: Akt PersediaanSAP 5: Akt PersediaanSAP 6: Akt InvestasiSAP 6: Akt InvestasiSAP 7: Akt Aset TetapSAP 7: Akt Aset TetapSAP 8: Akt Kons Dlm PengjSAP 8: Akt Kons Dlm Pengj

SAP 9: Akt KewajibanSAP 9: Akt KewajibanSAP 10: Koreksi KesalahanSAP 10: Koreksi KesalahanSAP 11: LK KonsolidasiSAP 11: LK KonsolidasiBultek 1: Peny Neraca Awal PPBultek 1: Peny Neraca Awal PPBultek 2: Peny Neraca Awal PemdaBultek 2: Peny Neraca Awal PemdaBultek 3:Bultek 3:Bultek 4: Penya & Pengung Bel PmrthBultek 4: Penya & Pengung Bel Pmrth

11

22

KERANGKA KONSEPTUAL KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHANAKUNTANSI PEMERINTAHAN

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHANPEMERINTAHAN

33

TUJUANTUJUAN

Sebagai acuan bagi :Sebagai acuan bagi : Penyusun standar Penyusun standar Penyusun laporan keuanganPenyusun laporan keuangan PemeriksaPemeriksa Para pengguna laporanPara pengguna laporan

44

POSISI KERANGKA KONSEPTUALPOSISI KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Konseptual bukan standar akuntansiKerangka Konseptual bukan standar akuntansi

Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yg belum dinyatakan terdapat masalah akuntansi yg belum dinyatakan dalam SAPdalam SAP

Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptualkonseptual

55

LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHANLINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHANLingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh

terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannyakeuangannya

a.a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayananCiri utama struktur pemerintahan dan pelayanan Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaaanBentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaaan Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar

pemerintahanpemerintahan adanya pengaruh proses poltikadanya pengaruh proses poltik Hub. Antara pembayar pajak dgn pelayanan pem.Hub. Antara pembayar pajak dgn pelayanan pem.

b.b. Ciri keuangan pemerintahCiri keuangan pemerintah Anggaran sbg pernyatan publik, target fiskal dan sebagai alat Anggaran sbg pernyatan publik, target fiskal dan sebagai alat

pengendalianpengendalian Investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatanInvestasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan Kemungkinan Penggunaan akuntansi danaKemungkinan Penggunaan akuntansi dana

66

PENGGUNA LAPORAN KEUANGANPENGGUNA LAPORAN KEUANGAN

Masyarakat;Masyarakat; Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga

pemeriksa;pemeriksa; Pihak yang memberi atau berperan dalam proses Pihak yang memberi atau berperan dalam proses

donasi, investasi, dan pinjaman, dandonasi, investasi, dan pinjaman, dan Pemerintah.Pemerintah.

77

ENTITAS PELAPORANENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:dari: Pemerintah pusat;Pemerintah pusat; Pemerintah daerah;Pemerintah daerah; Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau

organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangansatuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan

88

PERANAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHPERANAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Akuntabilitas Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuansumber daya dalam mencapai tujuan

ManajemenManajemen memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintahaset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah

TransparansiTransparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholdersstakeholders

Keseimbangan AntargenerasiKeseimbangan Antargenerasi memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung beban pengeluaran tersebutbeban pengeluaran tersebut

99

TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHTUJUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Menyajikan info. yang bermanfaat bagi para pengguna Menyajikan info. yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik.ekonomi, sosial maupun politik.

1010

KOMPONEN LAPORAN KEUANGANKOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN POKOK LAPORAN KEUANGAN POKOK

1.1. Laporan Realisasi AnggaranLaporan Realisasi Anggaran

2.2. NeracaNeraca

3.3. Laporan Arus KasLaporan Arus Kas

4.4. Catatan atas Laporan KeuanganCatatan atas Laporan Keuangan

1111

ASUMSI DASARASUMSI DASAR

Asumsi kemandirian entitasAsumsi kemandirian entitas Asumsi kesinambungan entitasAsumsi kesinambungan entitas Asumsi keterukuran dalam satuan uang (Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary monetary

measurementmeasurement))

1212

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGANKARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Relevan;Relevan; Andal;Andal; Dapat dibandingkan; danDapat dibandingkan; dan Dapat dipahamiDapat dipahami

1313

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANPRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi;Basis akuntansi; Prinsip nilai historis;Prinsip nilai historis; Prinsip realisasi;Prinsip realisasi; Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;Prinsip substansi mengungguli bentuk formal; Prinsip periodisitas;Prinsip periodisitas; Prinsip konsistensi;Prinsip konsistensi; Prinsip pengungkapan lengkap; danPrinsip pengungkapan lengkap; dan Prinsip penyajian wajar.Prinsip penyajian wajar.

1414

BASIS AKUNTANSIBASIS AKUNTANSI

BASIS KASBASIS KAS:: untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;pembiayaan;

BASIS AKRUALBASIS AKRUAL:: untuk pengakuan aset, kewajiban, dan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas;ekuitas;

Entitas diperkenankan menggunakan basis akrual sepenuhnya, Entitas diperkenankan menggunakan basis akrual sepenuhnya, namun tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran namun tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.berdasarkan basis kas.

““Cash towards Accrual”Cash towards Accrual”

1515

PRINSIP NILAI HISTORIS (HISTORICAL COST)PRINSIP NILAI HISTORIS (HISTORICAL COST)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang.

Nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

1616

PRINSIP REALISASIPRINSIP REALISASI

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja yang fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.terjadi dalam periode tersebut.

Prinsip penandingan pendapatan-belanja tidak Prinsip penandingan pendapatan-belanja tidak mendapat penekanan seperti dalam akuntansi mendapat penekanan seperti dalam akuntansi komersial.komersial.

1717

SUBSTANCE OVER FORMSUBSTANCE OVER FORM

Peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai Peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan

hanya mengikuti aspek formalitas.hanya mengikuti aspek formalitas.

1818

PERIODISITASPERIODISITAS

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode-entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya

dapat ditentukandapat ditentukan

1919

KONSISTENSIKONSISTENSI

Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal).entitas (prinsip konsistensi internal).

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama.baik dari metode yang lama.

Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus diungkapkan dalam laporan keuangan.diungkapkan dalam laporan keuangan.

2020

PENGUNGKAPAN LENGKAP (FULL DISCLOSURE)PENGUNGKAPAN LENGKAP (FULL DISCLOSURE)

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.keuangan.

2121

PENYAJIAN WAJAR (FAIR PRESENTATION)PENYAJIAN WAJAR (FAIR PRESENTATION)

Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja, Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas, diperlukan dan perubahan posisi keuangan suatu entitas, diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendahdinyatakan terlalu rendah

2222

KENDALA INFORMASI YANG RELEVANKENDALA INFORMASI YANG RELEVAN

MATERIALITASMATERIALITAS PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAATPERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT KESEIMBANGAN ANTAR KARKETRISTIK KESEIMBANGAN ANTAR KARKETRISTIK

KUALITATIFKUALITATIF

2323

PENGAKUANPENGAKUAN

AsetAset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal;andal;

KewajibanKewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul;pada saat kewajiban timbul;

PendapatanPendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan;Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan;

BelanjaBelanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.pelaporan.

2424

MODUL PSAP NO. 01MODUL PSAP NO. 01PENYAJIAN LAPORAN PENYAJIAN LAPORAN

KEUANGANKEUANGAN


2525

MATERIMATERI

Tujuan PernyataanTujuan Pernyataan Tujuan Laporan KeuanganTujuan Laporan Keuangan Tanggung jawab Pelaporan KeuanganTanggung jawab Pelaporan Keuangan Komponen-Komponen Laporan KeuanganKomponen-Komponen Laporan Keuangan Struktur dan Isi Laporan KeuanganStruktur dan Isi Laporan Keuangan

2626

TUJUANTUJUAN

Mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan Mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (umum (general purpose financial statementsgeneral purpose financial statements) dalam ) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.maupun antar entitas.

2727

TUJUAN LAPORAN KEUANGANTUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan umum laporan keuanganTujuan umum laporan keuangan

adalah menyajikan informasi mengenai posisi adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. sumber daya.

2828

Tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintahTujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:dengan: menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas

dana pemerintah;dana pemerintah; menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,

dan ekuitas dana pemerintah;dan ekuitas dana pemerintah; menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya

ekonomi;ekonomi; menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan

memenuhi kebutuhan kasnya;memenuhi kebutuhan kasnya; menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

TUJUAN LAPORAN KEUANGANTUJUAN LAPORAN KEUANGAN

2929

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGANTANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitaslaporan keuangan berada pada pimpinan entitas

3030

KOMPONEN LAPORAN KEUANGANKOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen laporan keuangan pokok:Komponen laporan keuangan pokok:• Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Realisasi Anggaran; • Neraca;Neraca;• Laporan Arus Kas; dan Laporan Arus Kas; dan • Catatan atas Laporan Keuangan.Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Negara/Daerah).Negara/Daerah).

Selain menyajikan laporan keuangan pokok, entitas pelaporan Selain menyajikan laporan keuangan pokok, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan Laporan Perubahan Ekuitasakrual dan Laporan Perubahan Ekuitas

PERIODE PELAPORANPERIODE PELAPORAN

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Apabila laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut : Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun, Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan

tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

3131

LAPORAN REALISASI ANGGARANLAPORAN REALISASI ANGGARAN

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD

3232

3333

LAPORAN REALISASI ANGGARANLAPORAN REALISASI ANGGARAN

LRA (Paragraf 32 s.d. 37)LRA (Paragraf 32 s.d. 37)Diatur khusus dalam PSAP Nomor 2Diatur khusus dalam PSAP Nomor 2

LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur :1. pendapatan;2. belanja;3. transfer; 4. surplus/defisit; 5. pembiayaan;6. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

NERACA NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3434

NERACA SKPDNERACA SKPD

Neraca SKPD disusun oleh setiap SKPD menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Daerah .

3535

3636

ISI SINGKAT NERACA DAERAHISI SINGKAT NERACA DAERAH

Aset LancarAset Lancar• Kas dan Setara KasKas dan Setara Kas• Investasi Jangka PendekInvestasi Jangka Pendek• PiutangPiutang• PersediaanPersediaan

Aset Non Lancar:Aset Non Lancar:• Investasi Jangka PanjangInvestasi Jangka Panjang• Aset TetapAset Tetap• Dana Cadangan Dana Cadangan • Aset LainnyaAset Lainnya

Kewajiban Jangka PendekKewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka PanjangKewajiban Jangka Panjang Ekuitas DanaEkuitas Dana

• Ekuitas Dana LancarEkuitas Dana Lancar• Ekuitas Dana InvestasiEkuitas Dana Investasi• Ekuitas Dana CadanganEkuitas Dana Cadangan

3737

ISI SINGKAT NERACA SKPDISI SINGKAT NERACA SKPD

Aset LancarAset Lancar• Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran• Kas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara Penerimaan• PiutangPiutang• PersediaanPersediaan

Aset Non Lancar:Aset Non Lancar:• Investasi Jangka PanjangInvestasi Jangka Panjang

Dana BergulirDana Bergulir• Aset TetapAset Tetap• Aset LainnyaAset Lainnya

Kewajiban Jangka PendekKewajiban Jangka Pendek• Uang Muka dari BUDUang Muka dari BUD• Pendapatan yang Pendapatan yang

DitangguhkanDitangguhkan

Ekuitas DanaEkuitas Dana• Ekuitas Dana LancarEkuitas Dana Lancar• Ekuitas Dana InvestasiEkuitas Dana Investasi

3838

ASETASET

sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah. pemerintah.

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. masyarakat.

dapat diukur dalam satuan uang, dapat diukur dalam satuan uang, (termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk (termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya).daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya).

3939

ASET LANCARASET LANCAR

Diharapkan segera untuk direalisasikan, Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atauatau

Berupa kas dan setara kasBerupa kas dan setara kas

4040

ASET LANCARASET LANCAR

Aset lancar meliputi: kas, dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Akuntansi Persediaan diatur dalam PSAP Nomor 05

Akuntansi Investasi diatur dalam PSAP Nomor 06

4141

ASET NONLANCARASET NONLANCAR

Aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak Aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud. berwujud.

Digunakan secara langsung atau tidak Digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.digunakan masyarakat umum.

4242

ASET NONLANCARASET NONLANCAR

Aset non lancar meliputi: investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Akuntansi Investasi diatur dalam PSAP Nomor 06

Akuntansi Aset Tetap diatur dalam PSAP Nomor 07

Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan diatur dalam PSAP Nomor 08

4343

KEWAJIBANKEWAJIBAN

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahkeluar sumber daya ekonomi pemerintah

Akuntansi Kewajiban diatur dalam PSAP Akuntansi Kewajiban diatur dalam PSAP Nomor 09Nomor 09

4444

EKUITAS DANAEKUITAS DANA

Kekayaan bersih pemerintah yang Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. kewajiban pemerintah.

4545

EKUITAS DANAEKUITAS DANA

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.lancar dan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka penjang.dengan kewajiban jangka penjang.

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4646

4747

4848

4949

5050

5151

LAPORAN ARUS KASLAPORAN ARUS KAS

Menyajikan informasi mengenai sumber, Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.pada tanggal pelaporan.

Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas diatur dalam PSAP 03diatur dalam PSAP 03

5252

LAPORAN KINERJA KEUANGANLAPORAN KINERJA KEUANGAN

Disajikan oleh entitas pelaporan yang Disajikan oleh entitas pelaporan yang menerapkan basis akrual.menerapkan basis akrual.

Laporan Kinerja Keuangan sekurang-Laporan Kinerja Keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:berikut:1.1. Pendapatan dari kegiatan operasional;Pendapatan dari kegiatan operasional;2.2. Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan

klasifikasi ekonomi;klasifikasi ekonomi;3.3. Surplus atau defisit. Surplus atau defisit.

5353

LAPORAN PERUBAHAN EKUITASLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurang-Dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurang-kurangnya harus disajikan pos-pos: kurangnya harus disajikan pos-pos: 1.1. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;2.2. Setiap pos pendapatan dan belanja beserta Setiap pos pendapatan dan belanja beserta

totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas;dalam ekuitas;

3.3. Efek kumulatif atas perubahan kebijakan Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.diatur dalam suatu standar terpisah.

5454

MODUL MODUL PSAP NO. 02PSAP NO. 02LAPORAN REALISASI ANGGARANLAPORAN REALISASI ANGGARAN


5555

RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP

Penyajian pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan Penyajian pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan basis kas.basis kas.

Berlaku untuk setiap entitas pelaporan yang memperoleh Berlaku untuk setiap entitas pelaporan yang memperoleh alokasi APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negaraalokasi APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara

Entitas yang menyusun laporan berbasis accrual, tetap Entitas yang menyusun laporan berbasis accrual, tetap wajib menyusun Laporan Realisasi Anggaranwajib menyusun Laporan Realisasi Anggaran

Penyandingan realisasi pendapatan, belanja, dan Penyandingan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggarannya;pembiayaan dengan anggarannya;

Akuntansi Anggaran dalam APBD: Akuntansi Anggaran dalam APBD: Belanja: appropriasi;Belanja: appropriasi; Pendapatan: estimasi.Pendapatan: estimasi.

Penjabaran APBD oleh Kepala Daerah di DPA SKPD.Penjabaran APBD oleh Kepala Daerah di DPA SKPD.

5656

LAPORAN KEUANGAN POKOKLAPORAN KEUANGAN POKOK

Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah setidak-tidaknya terdiri dari

Laporan Realisasi AnggaranNeracaLaporan Arus KasCatatan atas Laporan Keuangan

Yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara/daerah dan badan lainnya (BLU)

5757

PENGERTIANPENGERTIAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.periode tertentu.

5858

BASIS AKUNTANSIBASIS AKUNTANSI

“ “BASIS KAS”BASIS KAS” Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas

Umum Negara/Kas Umum DaerahUmum Negara/Kas Umum Daerah Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening

Kas Umum Negara/Kas Umum DaerahKas Umum Negara/Kas Umum Daerah Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima kas pada Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima kas pada

rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerahrekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan kas Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan kas

dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerahdari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah

5959

STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARANSTRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi disandingkan dgn anggaran mengenai:realisasi disandingkan dgn anggaran mengenai:pendapatan, pendapatan, belanja, belanja, transfer, transfer, surplus/defisit dan surplus/defisit dan pembiayaan.pembiayaan.

dalam satu periode.dalam satu periode.

6060

STRUKTUR APBN/D DAN REALISASINYASTRUKTUR APBN/D DAN REALISASINYA

APBD REALISASI APBD

AA PendapatanPendapatan 900,00900,00 950,00950,00

BB Belanja (Termasuk Transfer)Belanja (Termasuk Transfer) 1.000,001.000,00 1.100,001.100,00

CC Surplus/Surplus/Defisit (A - B)Defisit (A - B) (100,00)(100,00) (150,00)(150,00)

DD Penerrimaan PembiayaanPenerrimaan Pembiayaan 300,00300,00 350,00350,00

EE Pengeluaran PembiayaanPengeluaran Pembiayaan (200,00)(200,00) (150,00)(150,00)

FF Pembiayaan Neto (D - E)Pembiayaan Neto (D - E) 100,00100,00 200,00200,00

GG SILPA (F - C)SILPA (F - C) 50,0050,00

6161

PERBEDAAN PERLAKUAN APBN/APBDPERBEDAAN PERLAKUAN APBN/APBDAPBN APBDAPBD

SILPA/SIKPA pada akhir TA dipindahkan ke Ekuitas Dana –Akumulasi SILPA (RE)

SILPA APBD akan menjadi sumber pembiayaan pada TA berikutnya (tidak ada RE)

Saldo Kas Umum Negara = Akumulasi SILPA

Saldo Kas Daerah = SILPA = Ekuitas Dana SILPA

Transfer Out dicatat sebagai Pengeluaran (above the line) Bagian Anggaran sendiri

Transfer in dicatat sebagai Pendapatan Dana Perimbangan

Belanja Tak Terduga ditampung pada Bagian Anggaran tersendiri

Belanja Tak Terduga untuk membiayai pengeluaran mendesak dan pengembalian pendapatan tahun lalu yang sudah ditutup. (tidak sesuai dengan PSAP 10 Koreksi Kesalahan)

6262

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARANISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:sebagai berikut:(a) Pendapatan(a) Pendapatan (e) Penerimaan Pembiayaan(e) Penerimaan Pembiayaan(b) Belanja(b) Belanja (f) Pengeluaran Pembiayaan(f) Pengeluaran Pembiayaan(c) Transfer(c) Transfer (g) Pembiayaan Neto(g) Pembiayaan Neto(d) Surplus atau Defisit(d) Surplus atau Defisit (h) SILPA/SIKPA(h) SILPA/SIKPA

Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh PSAP ini, atau apabila penyajian tsb Anggaran apabila diwajibkan oleh PSAP ini, atau apabila penyajian tsb diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

6363

AKUNTANSI ANGGARANAKUNTANSI ANGGARAN

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.pembiayaan.

Anggaran pendapatan Anggaran pendapatan disebutdisebut estimasi pendapatan yang estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan.

Anggaran belanja Anggaran belanja disebutdisebut apropriasi yang dijabarkan apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (menjadi otorisasi kredit anggaran (allotmentallotment). ).

Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

6464

DEFINISI DEFINISI PENDAPATANPENDAPATAN

Semua penerimaan Rekening Kas Umum Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.kembali oleh pemerintah.

6565

AKUNTANSI PENDAPATANAKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan jenis pendapatan

Transfer masuk adalah penerimaan dana dari entitas pelaporan lain, misal DAU dan DBH

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

6666

AKUNTANSI PENDAPATANAKUNTANSI PENDAPATAN

Dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu Dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangpada peraturan perundang-undanga-undangan yang berlaku.n yang berlaku.

6767

KOREKSI DAN PENGEMBALIAN PENDAPATANKOREKSI DAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN

Normal & Berulang

Dicatat sebagaiPengurang

Ekuitas danaLancar

Dicatat sebagai PengurangPendapatanAtas Penerimaan

PendapatanPeriode Berjalan

Atas Penerimaan Pendapatan

Periode sebelumnya

Normal & Tidak Berulang

6868

Koreksi atas Pengeluaran BelanjaKoreksi atas Pengeluaran Belanja

Dicatat sebagaiPendapatan

Lain-lain

Dicatat sebagai Pengurang

Belanja

Atas PengeluaranBelanjaPeriode Berjalan

Atas Pengeluaran BelanjaPeriode

sebelumnya

PenerimaanKembali Belanja

6969

DEFINISI DEFINISI BELANJABELANJA

Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.pemerintah.

7070

AKUNTANSI BELANJAAKUNTANSI BELANJA

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Negara/DaerahRekening Kas umum Negara/Daerah

Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, penga Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, penga kuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawab kuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawab an atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang an atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.mempunyai fungsi perbendaharaan.

Belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan Belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan perundangperundang-undang-undangan yang mengatur BLU an yang mengatur BLU

7171

AKUNTANSI BELANJAAKUNTANSI BELANJA

Pembayaran belanja dapat dilakukan secara Pembayaran belanja dapat dilakukan secara langsung (LS) atau melalui dana kas kecil (Uang langsung (LS) atau melalui dana kas kecil (Uang Persediaan) yang diberikan kepada para bendahara Persediaan) yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran.pengeluaran.

Pada saat kas dibelanjakan oleh Bendahara Pada saat kas dibelanjakan oleh Bendahara Pengeluaran belum diakui sebagai belanja. Pada Pengeluaran belum diakui sebagai belanja. Pada saat dipertanggungjawabkan (penerbitan SP2D GU/ saat dipertanggungjawabkan (penerbitan SP2D GU/ GU NIHIL) baru diakui sebagai belanja.GU NIHIL) baru diakui sebagai belanja.

7272

PENTINGNYA SISTEM KLASIFIKASI BELANJA PEMERINTAHPENTINGNYA SISTEM KLASIFIKASI BELANJA PEMERINTAH

Memformulasikan kebijakan dan mengalokasikan sumber-sumber daya kepada sektor-sektor

Mengidentifikasi tingkatan kegiatan pemerintah dimana kinerja akan dinilai

Membangun akuntabilitas atas ketaatan otorisasi yang diberikan oleh legislatif, kebijakan, kinerja, analisa ekonomi dan administrasi anggaran sehari hari(Campo dalam bukunya Managing Government Expenditure)

7373

KLASIFIKASI BELANJA PEMERINTAHKLASIFIKASI BELANJA PEMERINTAH

Klasifikasi menurut ketentuan UU Bidang Keuangan Negara;

Klasifikasi menurut PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Klasifikasi menurut Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Klasifikasi menurut PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

7474

KLASIFIKASI BELANJA MENURUT UU KN/PNKLASIFIKASI BELANJA MENURUT UU KN/PN

ekonomi (jenis belanja)ekonomi (jenis belanja) organisasi organisasi fungsifungsi

7575

KLASIFIKASI MENURUT PP NO 58 TAHUN 2005KLASIFIKASI MENURUT PP NO 58 TAHUN 2005

Klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program dan Klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanjakegiatan serta jenis belanja

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahandengan susunan organisasi pemerintahan

Klasifikasi menurut fungsi terdiri dari :Klasifikasi menurut fungsi terdiri dari :a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan dan a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan dan b. Klasifikasi untuk tujuan keselarasan dan keterdu b. Klasifikasi untuk tujuan keselarasan dan keterdu an dalam rangka pengelolaan keuangan negaraan dalam rangka pengelolaan keuangan negara

7676

KLASIFIKASI MENURUT PERMENDAGRI NO. 13/2006KLASIFIKASI MENURUT PERMENDAGRI NO. 13/2006

Klasifikasi belanja dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, yang terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan;

Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara;

Klasifikasi menurut kelompok belanja langsung dan belanja tak langsung.

7777

SISTEM KLASIFIKASI BELANJASISTEM KLASIFIKASI BELANJA

TujuanTujuanMemberikan kerangka dasar dalam pengambilan keputusan

Akuntabilitas

Oleh karena itu, belanja harus diklasifikasikan untuk Oleh karena itu, belanja harus diklasifikasikan untuk berbagai tujuan yang berbeda, misalnya:berbagai tujuan yang berbeda, misalnya:

Untuk penyajian laporan yang sesuai kebutuhan user.Untuk penyajian laporan yang sesuai kebutuhan user. Untuk administrasi dan akuntansi anggaranUntuk administrasi dan akuntansi anggaran Untuk penyajian LRA kepada DPRUntuk penyajian LRA kepada DPR

7878

KLASIFIKASI MENURUT JENIS DAN OBYEKKLASIFIKASI MENURUT JENIS DAN OBYEK

Klasifikasi menurut jenis dan obyek (Klasifikasi menurut jenis dan obyek (Object – line item Object – line item classificationclassification), sangat penting untuk digunakan dalam ), sangat penting untuk digunakan dalam pengendalian anggaran (pengendalian anggaran (budgetary controlbudgetary control) dan untuk ) dan untuk monitoringmonitoring anggaran anggaran..

7979

SURPLUS/DEFISITSURPLUS/DEFISIT

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisitdalam pos Surplus/Defisit

8080

PEMBIAYAANPEMBIAYAAN

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggarananggaran

8181

AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAANAKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerahpada Rekening Kas Umum Negara/Daerah

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

8282

AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAANAKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/DaerahNegara/Daerah

8383

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASINGTRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing dibukukan Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksitengah bank sentral pada tanggal transaksi

8484

TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASABERBENTUK BARANG DAN JASA

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam LRA dengan bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. transaksi.

Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.pembiayaan yang diterima.

Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansidalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi

8585

8686

8787

8888

8989

JURNAL DALAM AKUNTANSI PEMERINTAHANJURNAL DALAM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Jurnal Pengesahan APBD Jurnal Otorisasi Kredit Anggaran/Alokasi

Estimasi Pendapatan &Allotment Jurnal Realisasi Anggaran (Termasuk Jurnal Korolari) Jurnal Penyesuaian Jurnal Penutup

9090

JURNAL DALAM AKUNTANSI PEMERINTAHANJURNAL DALAM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Jurnal untuk pengesahan anggaran dan otorisasi kredit anggaran, implementasinya disesuaikan dengan struktur entitas pelaporan dan kebutuhannya.

Misalnya pada Pemerintah Pusat, jurnal anggaran tersebut diperlukan karena merupakan gabungan dari entitas-entitas pelaporan, sehingga pada Central Accounting Officenya memerlukan Sistem Akuntansi Pusat

Pada pemerintah daerah entitas pelaporannya hanya satu yaitu Pemerintah Daerah sendiri.

9191

SALDO NORMAL ANGGARANSALDO NORMAL ANGGARAN

PerkiraanPerkiraan TambahTambah Kurang Kurang Saldo NormalSaldo Normal

PendapatanPendapatan KK DD KK

BelanjaBelanja DD KK DD

9292

JURNAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA – APBDJURNAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA – APBD

(Pada saat anggaran disahkan – above the line)(Pada saat anggaran disahkan – above the line)

Db. Estimasi Pendapatan xxxCr. Apropriasi Belanja xxx

Cr. Surplus/Defisit xxx

Dicatat oleh BUD

Tujuan jurnal tersebut untuk mengontrol anggaran apakah telah dicatat seluruhnya dalam catatan akuntansi

9393

JURNAL ANGGARAN PEMBIAYAAN –APBDJURNAL ANGGARAN PEMBIAYAAN –APBD

(Pada saat anggaran disahkan – below the line)(Pada saat anggaran disahkan – below the line)

Db. Estimasi Penerimaan Pembiayaan xxxDb. Pembiayaan Neto xxx

Cr. Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan xxx

Dicatat oleh BUD

9494

OTORISASI ANGGARAN OTORISASI ANGGARAN

BUDDb. Alokasi Estimasi Pendapatan xxx

Cr. Alokasi Apropriasi Belanja xxxCr. Surplus/Defisit xxx

SKPDSKPDDb. Db. Estimasi Pendapatan yg DialokasikanEstimasi Pendapatan yg Dialokasikan xxxxxx

Cr. Cr. Utang kepada BUDUtang kepada BUD xxxxxx

Db. Db. Piutang kepada BUDPiutang kepada BUD xxxxxxCr. Cr. Allotment BelanjaAllotment Belanja xxxxxx

9595

REALISASI PENDAPATANREALISASI PENDAPATAN

SKPDSKPDDb. Db. Utang kepada BUDUtang kepada BUD XXXXXX

Cr. Pendapatan ….Cr. Pendapatan …. XXXXXX

BUDBUDDb. Kas di Kas DaerahDb. Kas di Kas Daerah XXXXXX

Cr. Pendapatan ….Cr. Pendapatan …. XXXXXX

9696

PENGEMBALIAN PENDAPATANPENGEMBALIAN PENDAPATAN

1. Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan

SKPDSKPDDb. Pendapatan …. Db. Pendapatan …. XXXXXX

Cr. Cr. Utang kepada BUDUtang kepada BUD XXXXXX

BUDBUDDb. Pendapatan …. Db. Pendapatan …. XXXXXX

Cr. Kas di Kas Daerah Cr. Kas di Kas Daerah XXXXXX

9797

PENGEMBALIAN PENDAPATANPENGEMBALIAN PENDAPATAN

2. Pengembalian atas Pendapatan Tahun Anggaran yang Lalu

SKPDSKPD-- Tidak ada Jurnal ---- Tidak ada Jurnal --

BUDBUDDb. SiLPA Db. SiLPA (Pengembalian Pendapatan)(Pengembalian Pendapatan) XXXXXX


9898

REALISASI BELANJAREALISASI BELANJA

SKPDSKPDDb. Db. Belanja ....Belanja .... XXXXXX

Cr. Piutang dari BUDCr. Piutang dari BUD XXXXXX

BUDBUDDb. Belanja …Db. Belanja … XXXXXX


9999

REALISASI BELANJA MODALREALISASI BELANJA MODAL

SKPDBelanja Modal xxx

Piutang dari BUDPiutang dari BUD xxx

Jurnal Korolari di Neraca:Aset Tetap xxx

Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx

BUDBelanja Modal xxx

Kas di Kas Daerah xxx

100100

BELANJA DENGAN UPBELANJA DENGAN UP

SKPDKas di Bendahara Pengeluaran xxx

Uang Muka dari BUDxxx

1. PEMBERIAN UP/TUP

BUDUang Muka kepada SKPD xxx


101101


2. PERTANGGUNGJAWABAN UP (SP2D GU)

SKPDBelanja … xxx

Piutang dari BUDxxx

BUDBelanja … xxx


102102


3. PERTANGGUNGJAWABAN UP (SP2D GU-NIHIL)

SKPDBelanja … xxx

Piutang dari BUD xxxUang Muka dari BUD xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

BUDBelanja … xxx

Uang Muka kepada SKPD xxx

103103

Pengembalian Sisa UPPengembalian Sisa UP

SKPDUang Muka dari BUD xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

BUDKas di Kas Daerah xxx

Uang Muka Kepada SKPD xxx

104104

PENGEMBALIAN BELANJAPENGEMBALIAN BELANJA

1. Pengembalian Belanja TA Berjalan1. Pengembalian Belanja TA Berjalan

SKPDSKPDDb. Piutang dari BUD Db. Piutang dari BUD XXXXXX

Cr. Cr. Belanja ....Belanja .... XXXXXX

BUDBUDDb. Kas di Kas Daerah Db. Kas di Kas Daerah XXXXXX

Cr. Belanja … Cr. Belanja … XXXXXX

105105

PENGEMBALIAN BELANJAPENGEMBALIAN BELANJA

2. Pengembalian atas Belanja TA yang Lalu2. Pengembalian atas Belanja TA yang Lalu

SKPDSKPDDb. Utang kepada BUD Db. Utang kepada BUD XXXXXX

Cr. Cr. Pendapatan Lain-lain PADPendapatan Lain-lain PADXXXXXX

BUDBUDDb. Kas di Kas Daerah Db. Kas di Kas Daerah XXXXXX

Cr. Cr. Pendapatan Lain-lain PADPendapatan Lain-lain PAD XXXXXX

106106

Realisasi Pembentukan Dana CadanganRealisasi Pembentukan Dana Cadangan

Jurnal Realisasi Anggaran:Jurnal Realisasi Anggaran:Pembentukan Dana CadanganPembentukan Dana Cadangan xxx xxx

Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah xxxxxx

Jurnal Korolari:Jurnal Korolari:Dana CadanganDana Cadangan xxx xxx

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan xxxxxx

107107

Realisasi Pencairan Dana CadanganRealisasi Pencairan Dana Cadangan

Realisasi Belanja:Kas di Kas Daerah xxx

Pencairan Dana Cadangan xxx

Jurnal Korolari:Diinvestasikan dalam Dana Cadangan xxx

Dana Cadangan xxx

108108

Realisasi Penerimaan PembiayaanRealisasi Penerimaan Pembiayaan

Jurnal Realisasi Penerimaan Utang Jk. Panjang:Kas di Kas Daerah xxx

Penerimaan Pembiayaan xxx

Jurnal Korolari di Neraca:Dana YHD utk Pembayaran Utang Jk. Pjg xxx

Kewajiban Jangka Panjang xxx

109109

Realisasi Pengeluaran PembiayaanRealisasi Pengeluaran Pembiayaan

Jurnal Realisasi Anggaran Untuk Investasi Jk. Panjang:Pengeluaran Pembiayaan xxx


Jurnal Korolari di Neraca:Investasi Jangka Panjang xxx

Diinvestasikan dalam Investasi Jk. Panjang xxx

110110

JURNAL PENUTUP REALISASI PENDAPATAN BELANJAJURNAL PENUTUP REALISASI PENDAPATAN BELANJA

SKPDDb. Pendapatan xxxDb. Utang kepada BUD xxx Cr Estimasi Pendapatan yg dialokasikan xxx

Db Allotment Belanja xxxCr Belanja xxxCr Piutang dari BUD xxx

111111

JURNAL PENUTUP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA JURNAL PENUTUP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

BUDDb. Alokasi Estimasi Pendapatan xxx

Cr. Estimasi Pendapatan xxx

Db. Appropriasi belanja xxx Cr. Alokasi Appropriasi Belanja xxx

Db. Pendapatan … xxxCr. Belanja … xxxCr. Surplus/Defisit xxx

112112

Transaksi Aset TetapTransaksi Aset Tetap

Pembelian Pembangunan sendiri Penambahan Pengurangan Penghapusan Pemeliharaan Hibah

113113

Pembelian/Penambahan Aset TetapPembelian/Penambahan Aset Tetap

Realisasi BelanjaRealisasi Belanja::Belanja Aset TetapBelanja Aset Tetap xxxxxx

Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah xxxxxx

Jurnal Korolari di Neraca:Jurnal Korolari di Neraca:Aset TetapAset Tetap xxxxxx

Diinvestasikan dalam Aset TetapDiinvestasikan dalam Aset Tetap xxxxxx

114114

PEMBELIAN/PENAMBAHAN ASET TETAPPEMBELIAN/PENAMBAHAN ASET TETAP

SKPDRealisasi pembelian aset tetapBelanja Modal xxx

Piutang dari BUDPiutang dari BUD xxx

Jurnal Korolari di Neraca:Aset Tetap xxx

Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx

BUDBelanja Modal xxx


115115

PENJUALAN/PELEPASAN ASET TETAPPENJUALAN/PELEPASAN ASET TETAP

SKPDRealisasi Pendapatan (hasil penjualan):Utang kepada BUD xxx

Pendapatan Asli Daerah Lainnya xxx

Jurnal Korolari:Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx

Aset Tetap xxx

BUDDb. Kas di Kas Daerah xxx

Cr. Pendapatan Asli Daerah Lainnya xxx

116116

PENGHAPUSAN ASET TETAPPENGHAPUSAN ASET TETAP

SKPDSKPDDiinvestasikan dalam Aset TetapDiinvestasikan dalam Aset Tetap xxxxxx

Aset TetapAset Tetapxxxxxx

117117

PENYUSUTAN ASET TETAPPENYUSUTAN ASET TETAP

Penyusutan Aset Tetap dianjurkan dalam PSAP No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

Penyusutan dimaksudkan agar diperoleh nilai wajar dari aset tetap, jadi bukan alokasi belanja untuk memupuk dana penggantian aset.

Jurnal penyusutan : Db. Diinvestasikan dalam Aset Tetap Cr. Akumulasi Penyusutan Untuk memperoleh nilai wajar penyajian di Neraca, Aset tetap

dikurangi akumulasi penyusutan.

118118

MODUL PSAP NO. 03MODUL PSAP NO. 03LAPORAN ARUS KASLAPORAN ARUS KAS


119119

Arti Penting LAKArti Penting LAK

Laporan Arus Kas (LAK):Laporan Arus Kas (LAK): Memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas Memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas

baik yang dianggarkan/tidak dianggarkan;baik yang dianggarkan/tidak dianggarkan; Hanya disajikan unit yang memiliki fungsi Hanya disajikan unit yang memiliki fungsi

perbendaharaan;perbendaharaan;

120120

Tujuan Pelaporan KeuanganTujuan Pelaporan Keuangan

memberikan informasi mengenai sumber, memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas;penggunaan, perubahan kas;

pertanggungjawaban;pertanggungjawaban; pengambilan keputusanpengambilan keputusan

121121

Pengertian LAKPengertian LAK

Laporan yang memberi informasi:Laporan yang memberi informasi: Arus masuk kas (pendapatan, penerimaan Arus masuk kas (pendapatan, penerimaan

pembiayaan, penerimaan PFK);pembiayaan, penerimaan PFK); Arus keluar kas (belanja, pengeluaran pembiayaan, Arus keluar kas (belanja, pengeluaran pembiayaan,

pengeluaran PFK);pengeluaran PFK); Saldo awal kas;Saldo awal kas; Saldo akhir kas.Saldo akhir kas.

122122

Manfaat LAKManfaat LAK

Indikator yang akan datang;Indikator yang akan datang; Alat menilai kecermatan estimasi penerimaan kas;Alat menilai kecermatan estimasi penerimaan kas; Alat pertanggungjawaban;Alat pertanggungjawaban; Bahan evaluasi aktiva bersih/ekuitas. Bahan evaluasi aktiva bersih/ekuitas.

123123

Struktur LAKStruktur LAK

Penyajian berdasarkan aktivitas:Penyajian berdasarkan aktivitas: operasi;operasi; investasi aset nonkeuangan;investasi aset nonkeuangan; pembiayaan;pembiayaan; nonanggaran.nonanggaran.

124124

Arus Masuk Aktivitas OperasiArus Masuk Aktivitas Operasi

Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

DipisahkanDipisahkan Lain-lain PAD yang sahLain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan (DBH Pajak, SDA, DAU, DAK, Dana Dana Perimbangan (DBH Pajak, SDA, DAU, DAK, Dana

Otsus, Dana Penyesuaian) Otsus, Dana Penyesuaian) Pendapatan HibahPendapatan Hibah Pendapatan Dana DaruratPendapatan Dana Darurat Pendapatan LainnyaPendapatan Lainnya

125125

Arus Keluar Aktivitas OperasiArus Keluar Aktivitas Operasi

Belanja PegawaiBelanja Pegawai Belanja BarangBelanja Barang BungaBunga SubsidiSubsidi HibahHibah Bantuan SosialBantuan Sosial Belanja Tak TerdugaBelanja Tak Terduga Bagi Hasil Pajak, Retribusi, dan Hasil LainnyaBagi Hasil Pajak, Retribusi, dan Hasil Lainnya

126126

Arus Masuk/Keluar Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan Arus Masuk/Keluar Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

Arus Masuk:Arus Masuk: Penjualan Aset Tetap; Penjualan Aset Tetap; Penjualan Aset Lainnya Penjualan Aset Lainnya

Arus Keluar:Arus Keluar: Perolehan Aset Tetap;Perolehan Aset Tetap; Perolehan Aset Lainnya.Perolehan Aset Lainnya.

127127

Arus Masuk/Keluar Aktivitas PembiayaanArus Masuk/Keluar Aktivitas Pembiayaan

Arus masuk:Arus masuk:• Penerimaan pinjaman;Penerimaan pinjaman;• Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan;Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan;• Pencairan dana cadangan.Pencairan dana cadangan.

Arus Keluar:Arus Keluar:• Pemberian pinjaman;Pemberian pinjaman;• Penyertaan modal;Penyertaan modal;• Pembentukan cadangan.Pembentukan cadangan.

128128

Arus masuk/keluar Aktivitas NonanggaranArus masuk/keluar Aktivitas Nonanggaran

Arus Masuk:Arus Masuk:• Penerimaan PFK;Penerimaan PFK;• Penerimaan Kiriman Uang.Penerimaan Kiriman Uang.

Arus KeluarArus Keluar• Pengeluaran PFK;Pengeluaran PFK;• Pembayaran Kiriman Uang.Pembayaran Kiriman Uang.

129129

Penyajian LAKPenyajian LAK

Hanya dibuat oleh unit yang mempunyai fungsi Hanya dibuat oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;perbendaharaan;

Metode: Langsung dan tidak langsung;Metode: Langsung dan tidak langsung; Hubungan antara saldo-saldo awal dan akhir di LAK Hubungan antara saldo-saldo awal dan akhir di LAK

sama dengan yang ada dalam akun yang sama di sama dengan yang ada dalam akun yang sama di Neraca.Neraca.

Documents

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH