MAKALAH

TERJADINYA

GANGGUAN KEAMANAN LALU LINTAS DI JALAN

RAYA

DI SUSUN OLEH : REDO POSE SAPUTRA

REPI SAPUTRA PANE

M.SIDIK

ANDRE FAUZAN

STIKOM DINAMIKA BANGSA JAMBI

TAHUN 2012\2013

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat, mengakibatkan

manusia dapat hidup lebih tentram. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang

mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan

menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan

matinya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.

Penyebabnya berkisar pada faktor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang

lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-

rambu lalu lintas yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Jalan raya, misalnya, merupakan suatu

sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan

pelbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun tidak. Jalan raya mempunyai peranan

penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan-keamanan dan hukum, serta

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAB III

PEMBAHASAN

 

A.      Penegakan Peraturan Lalu lintas

Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran

dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi

di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar

pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan

pencemaran lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak

pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang

wajar; namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Di samping itu mungkin gerakan

kendaraan berhenti sama sekali atau mandeg.

Aparat penegak hukum (Polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (politie toezicht)

dan sebagai penindak (politie dwang) dalam fungsi politie. Di samping itu maka polisi lalu lintas

juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan

bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segi tiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya

dalam hal perizinan atau begunstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).[7]

Mengendarai kendaraan secara kurang hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal,

tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang matang. Walau demikian kebanyakan

pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan

melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit

pengemudi yang melakukan hal itu. Mereka demikian beraninya untuk mengambil resiko,

akibatnya adalah perilaku-perilaku yang dihasilkan adalah frustasi, oleh karena konflik

sebenarnya merupakan suatu bentuk dari frustasi. Di dalam menghadapi konflik, maka seseorang

biasanya melakukan apa yang disebut displacement yang berwujud sebagai pengalihan sasaran

perilaku agresif

Kekhawatiran timbul sebagai akibat dari perasaan akan adanya bahaya dari luar, yang

kadang-kadang hanya merupakan anggapan saja dari yang bersangkutan. Tidak jarang manusia

mempergunakan mekanisme pertahanannya untuk mengatasi rasa khawatirnya itu, seperti

misalnya acting out yakni individu yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan impulsif.

Perilaku semacam ini dapat terjadi pada pengemudi, yang kemudian mengendarai kendaraannya

secara membabi buta. Hal-hal yang dikemukakan di atas, merupakan ciri-ciri mental manusia

yang sedang mengalami tekanan tidak jarang bahwa manusia mengalami kegembiraan yang luar

biasa, oleh karena sebab-sebab tertentu. Tanpa disadari, rasa gembira tersebut mengakibatkan

pengemudi menjalankan kendaraan dengan kecepatan yang melebihi kecepatan maksimal.

Keadaan lelah, lapar, usia yang sudah mulai tua, obat-obatan dan lain sebagainya, merupakan

beberapa faktor yang kemungkinan besar akan dapat mempengaruhi kemampuan untuk

mengemudikan kendaraan dengan baik. Kelelahan fisik dapat mengurangi kemampuan

mengemudi, serta konsentrasi yang diperlukan untuk mengemudikan kendaraan dengan baik.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan

raya, tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh

perkembangan masyarakat. Namun demikian tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan

beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien.

Cara yang lazim disebutkan periodic reinforcement atau partial reinforcement. Cara ini

diterapkan apabila terhadap perilaku tertentu, tidak selalu diberi imbalan atau dijatuhi hukuman.

Kalau seorang pengemudi sudah terbiasakan menjalani rute jalan raya tertentu, maka ada

kecenderungan untuk melebihi kecepatan maksimal. Hal itu disebabkan oleh karena pengemudi

menganggap dirinya telah mengenal bagian dari jalan raya tersebut dengan baik. Kalau pada

tempat-tempat tertentu dari jalan tersebut ditempatkan petugas patroli jalan raya, maka dia tidak

mempunyai kesempatan untuk melanggar batas maksimal kecepatan. Akan tetapi apabila

penempatan petugas dilakukan secara tetap, maka pengemudi mengetahui kapan dia harus

mematuhi peraturan dan bilamana dia dapat melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Dengan

menerapkan cara periodic reinforcement, maka ingin ditimbulkan kesan pada pengemudi bahwa

di mana-mana ada petugas, sehingga dia akan lebih berhati-hati di dalam mengemudikan

kendaraannya, kalaupun petugas kadang-kadang ditempatkan di jalan raya tersebut ada kesan

bahwa petugas itu selalu ada disitu. Cara ini bertujuan untuk menghasilkan pengemudi yang

berperilaku baik.

Cara kedua biasanya disebut conspicuous enforcement, yang biasanya bertujuan untuk

mencegah pengemudi mengendarai kendaraan secara membahayakan. Dengan cara ini

dimaksudkan sebagai cara untuk menempatkan mobil polisi atau sarana lainnya secara

menyolok, sehingga pengemudi melihatnya  dengan sejelas mungkin. Hal ini biasanya akan

dapat mencegah seseorang untuk melanggar peraturan. Cara ini bertujuan untuk menjaga

keselamatan jiwa manusia. Dan sudah tentu, bahwa kedua cara tersebut memerlukan fasilitas

yang cukup dan tenaga manusia yang mampu serta terampil.     

B.       Menangani Para Pelanggar

Pertama-tama seorang petugas harus bertanya pada dirinya sendiri, siapakah pelanggar

peraturan lalu lintas tersebut. Hal ini bukanlah menyangkut apa pekerjaannya, siapa namanya,

dan seterusnya. Yang pokok disini adalah bahwa seorang yang melanggar peraturan lalu lintas,

bukanlah selalu seorang penjahat (walaupun kadang-kadang petugas berhadapan dengan

penjahat). Seorang pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas adalah seseorang yang lalai

di dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya.

Yang kedua adalah bahwa seorang petugas atau penegak hukum harus menyadari bahwa

dia adalah seseorang yang diberi kepercayaan oleh negara untuk menangani masalah-masalah

lalu lintas. Pakaian seragam maupun kendaraan dinasnya merupakan lambang dari kekuasaan

negara yang bertujuan untuk memelihara kedamaian di dalam pergaulan hidup masyarakat.

Seorang petugas yang emosional dan impulsif tidak saja akan merusak seluruh korps, walaupun

dia selalu disebut oknum apabila berbuat kesalahan. Penanganan terhadap para pelanggar,

memerlukan kemampuan dan ketrampilan professional. Oleh karena itu, maka para penegak

hukum harus mempunyai pendidikan formal dengan taraf tertentu, serta pengetahuan dan

pemahaman hukum yang cukup besar. Pengutamaan kekuatan fisik, bukanlah sikap professional

di dalam menangani masalah-masalah lalu lintas.

Perencanaan jalan raya dan pemasangan rambu lalu lintas yang disertai  pertimbangan,

akan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pemasangan rambu yang tepat untuk

memperingati pengemudi bahwa di mukanya terdapat tikungan yang berbahaya, misalnya, akan

dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Pemasangan rambu yang tidak wajar akan menyebabkan

terjadinya kebingungan pada diri pengemudi. Bentuk jalan raya, besar kecilnya bentuk huruf,

dan warna rambu lalu lintas, mempunyai pengaruh terhadap pengemudi.

Pemasangan lampu lalu lintas, juga mempunyai pengaruh terhadap perilaku pengemudi.

Apabila lampu lalu lintas tersebut ditempatkan sejajar dengan garis berhenti, maka hal itu akan

menyebabkan pengemudi menghadapi masalah. Masalahnya adalah, untuk melihat lampu

dengan jelas, maka dia harus berhenti jauh di belakang garis behenti. Apabila hal itu dilakukan,

maka dia akan dimaki-maki oleh pengemudi-pengemudi yang berada di belakangnya. Kalau dia

berhenti tepat di garis berhenti, maka agak sukar baginya untuk melihat lampu lalu lintas.

Pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para

pelanggar lalu lintas. Pada masyarakat lain di luar Indonesia, sekolah mengemudi merupakan

suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi

yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sekolah-sekolah

tersebut dikelola oleh para ahli, yang tidak hanya melingkupi mereka yang biasa menangani

masalah-masalah lalu lintas, akan tetapi kadang-kadang juga ada psikologinya maupun ahli ilmu-

ilmu sosial lainnya. Di dalam sekolah pendidikan pengemudi tersebut, yang paling pokok adalah

sikap dari instruktur. Instruktur harus mampu menciptakan suatu suasana dimana murid-

muridnya dengan konsentrasi penuh menerima pelajarannya.

Seorang instruktur harus mempunyai kemampuan untuk mendidik, kemampuan untuk

mengajar saja tidaklah cukup. Murid-murid harus diperlakukan sebagai orang dewasa, berilah

kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengambil keputusan, oleh karena di dalam mengendarai

kendaraan yang terpenting adalah dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Kalau tidak

maka kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian benda atau

hilangnya nyawa seseorang.

 

BAB IV

P E N U T U P

 

A.      Kesimpulan

Penegakan peraturan lalu lintas secara baik sangat tergantung pada beberapa faktor yang

selama ini kurang mendapatkan perhatian yang seksama, yakni: pemberian teladan kepatuhan

hukum dari para penegak hukum sendiri, sikap yang lugas (zakelijk) dari para penegak hukum,

penyesuaian peraturan lalu lintas dengan memperhatikan usaha menanamkan pengertian tentang

peraturan lalu lintas, penjelasan tentang manfaat yang konkrit dari peraturan tersebut, serta

appeal kepada masyarakat untuk membantu penegakan peraturan lalu lintas.

Penegak hukum di jalan raya, merupakan suatu hal yang sangat rumit. Pertama-tama

penegak hukum harus dapat menjaga kewibawaannya untuk kepentingan profesinya. Di lain

pihak dia harus mempunyai kepercayaan pada dirinya sendiri untuk mengambil keputusan yang

bijaksana, sehingga menghasilkan keadilan. Semenjak calon pengemudi menjalani ujian untuk

memperoleh surat izin mengemudi harus dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut tingkat

kecerdasan pengemudi, kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat, aspek fisik

pengemudi/calon pengemudi.

B.       Saran

Para pengguna jalan harus memiliki etika kesopanan di jalan serta harus mematuhi dan

melaksanakan peraturan lalu lintas, misalnya ke kiri jalan terus atau ke kiri ikuti lampu, dilarang

parkir juga tidak membuang sampah sembarangan di jalan. Kecepatan dalam mengendarai

kendaraan harus disesuaikan dengan kondisi jalan, apakah jalan tersebut ramai atau sepi, waktu

pagi, siang, sore, ataupun malam. Untuk angkutan umum hendaknya tidak menaikkan atau

menurunkan penumpang sembarangan. Dalam memanfaatkan jalan, kita harus menyadari bahwa

bukan hanya kita saja yang menggunakan jalan tersebut, tetapi setiap orang berhak

menggunakannya. Walaupun itu merupakan hak setiap orang namun, setiap orang berkewajiban

untuk menjaga kesopanan di jalan, salah satunya dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang

ada.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Abduh, M. 2002. Sosiologi Hukum. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum.

Soekanto, Soerjono. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial.

Bandung: Citra Aditya Bakti

Soekanto, Soerjono. 1990. Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum).

Bandung: Mandar Maju

Soekanto, Soerjono. 1994. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada