Pengawasan Dan Pembangunan Kota

Bertujuan untuk menertibkan pembangunan supaya tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku. Diatur dalam peraturan pembangunan Jakarta 1919-1941 yang telah diubah dengan peraturan daerah tanggal 20 febuari 1953 dan SK Gubernur KDKI Jakarta no. 316 tahun 1984 tentang permohonan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) serta surat Izin Bekerja Perencana Bangunan (IBPB).

Berbagai peraturan dan ketentuan untuk mengurus IMB.

Izin mendirikan bangunan

Formulir permohonan

Formulir isian

Surat bukti hak atas tanah (satu set) yang berupa:

A) sertifikat: hak milik,hak guna bangunan, dan hak pakai

B)surat kavling dari walikota, proyek otorita/PPL DKI Jakarta, PTB DKI Jakarta

C) surat keputusan gubernur untuk tanah yang lebih luas dari 5000 m2 dan yang berada di bawah pengawasan pemerintah DKI Jakarta

D) fatwa agraria

Keterangan rencana kota yang terdiri dari keterangan rencana, blok plan jika diperlukan, masing-masing 2 lembar + asli

Gambar rencana arsitektur (7 set)

Gambar rencana + perhitungan instalasi dan perlengakapan bangunan (5 set) jika diperlukan

Hasil penyelidikan tanah (3 set) jika diperlukan.

Surat Izin Bekerja Perencanaan Bidang Arsitektur (satu set)

Konstruksi (satu set) jika perlu

Instalasi dan perlengkapan bangunan (satu set) jika perlu

Retribusi

Retribusi ini dikenakan atas IMB yang dikeluarkan dan besarnya ditetapkan berasarkan peraturan daerah no.9/1985

Retribusi yang dimaksud terdiri dari:

Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP)

Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) bagi yang dikenakan

Retribusi Tambahan (RT), bagi pemborong yang melanggar IMB

Setelah IMB diserahkan dan diterima, pemohon diharuskan membayar retribusi tahap i sebesar 50% ari retribusi seluruhnya dan sisanya dilunasi paa saat mengambil imb

Resi IMB akan diserahkan, maka petugas Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota akan mengadakan pemeriksaan lokasi setempat.

Retribusi

Setelah IMB diserahkan, maka petugas suku dinas pengawasan pembangunan kota akan mengadakan pemeriksaan di lokasi setempat.

Sambil menunggu imb selesai, Izin Pendahuluan (IP) akan diberikan bagi pemohon yang memerlukan untuk melaksanakan pekerjaan secepat mungkin. IP ini digolongkan dalam bentuk IP menyeluruh (untuk bangunan dengan konstruksi sederhana ) dan IP sebagian (untuk pekerjaan fondasi dari bangunan konstruksi berat).

Dinas pengawasan pembangunan kota akan menilai semua perlengkapan berkas

Penetapan jenis izin Sifat keputusan terhadap pimb dapat berupa izin tanpa syarat,

izin bersyarat, izin penggunaan sementara, izin ditolak. Bila PIMB telah selesai diproses, pemohon akan dipanggil melalui surat, an IMB akan diserahkan setelah pemohon menyerahkan

bukti setor(BS) atau tanda bukti pelunasan pembayaran

Izin pendahuluan

Mengingat besarnya keinginan masyarakat untuk melakukan kegiatan pembangunan secepatnya (karena penyelesaian pimb memerlukan waktu yang lama), maka ddpk telah mencari jalan penyelesaian engan memberi izin pendahuluan (IP).

Penjelasan

Jenis-jenis IP, antara lain IP menyeluruh, sebagian, dan persiapan

Izin pendahuluan ini sifatnya hanya berlaku diterbitkan, apabila IMB telah diterbitkan maka IP harus diganti

Izin pendahuluan hanya dapat diselesaikan oleh dinas dalam waktu 1-2 minggu dengan catatan tidak ada hal yang menghambat pemohon.

Persyaratan untuk dapat dikeluarkannya izin pendahuluan/persiapan adalah dengan persyaratan pada IMB. Dalam formulir dicantumkan permohonan untuk IP dan jumlah gambar bangunan ditamabah beberapa set.

Persyaratan-persyaratan

Formulir permohonan dan isian

Surat bukti atas tanah

Keterangan rencana kota:

Peta rencana

Keterangan rencana

Blokplan,jika perlu

Gambar rencana arsitektur bangunan

Gambar dan perhitungan konstruksi bangunan yang telah ditandatangani perencanaan pemegang SIBP, jika perlu

Hasil penyelidikan tanah, jika perlu

Gambar dan perhitungan rencana instalasi perlengkapan bangunan yang telah ditanatangani perencanaan SIBP, jika perlu

SIBP arsitektur dan konstruksi

Izin Penggunaan Bangunan (IPB)

Adalah izin yang harus dimiliki pemilik bangunan sebelum bangunan tersebut digunakan. Agar proses penyelesaian ipb berjalan lancar perlu dihindari kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan di dalam IMB.

Untuk keperluan tersebut, pemilik bangunan diharapkan melakukan hal-hal berikut:

Mempelajari klausul IMB yang dimiliki

Menunjukkan secara tertulis pemborong yang meiliki TDR untuk pelaksanaan pembangunan dan direksi yang memiliki SIBP untuk mengawasi hasil pelaksanaan

Membuat surat pemberitahuan ke suku dinas pengawasan pembangunan kota tentang penunjukan pemborong dan direksi disertai fotokopi SIPP dan SIBP yang masih berlaku

Setelah selesai, maka pelaksanaan pembangunan segera dapat dimulai.pemborong dan direksi harus mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam IMB yang antara lain:

Menyediakan bangsal kerja dan sarana pengamanan lainnya yang diperlukan guna menghinari gangguan

Memasang papan nama proyek

Melaksanakan pembangunan sesuai IMB dan menaati petunjuk dari petugas DPPK/SDPPK

Pemborong dan direksi tidak boleh mengubah ketentuan yang diisyaratkan dalam IMB

Jika hendak mengubah/menambah bangunan dari yang telah ditetapkan dalam IMB, direksi harus membuat rencana perubahan tersebut dan minta persetujuan dari dppk

Pelaksanaan atas perubahan/penambahan sebagaimana dimaksud dalam lima butir di atas, tidak dapat dimulai sebelum disetujui DPPK

Selama pelaksanaan pembangunan berlangsung petugas dppk akan mengadakan inspeksi langsung ke lapangan untuk menilai hasil pelaksanaan yang meliputi bidang arsitektur, konstruksi, instalasi, dan perlengkapan bangunan

Direksi harus membuat laporan tentang pelaksanaan pembangunan sesuai denagan tahap-tahap pekerjaan untuk diberikan pada DPPK/SDPPK

Pemborong maupun direksi yang melanggar ketentuan imb akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Jika pelaksanaan pembangunan sudah selesai, maka petugas DPPK/SDPPK akan mengadakan pemeriksaan di lapangan. Apabila hasilnya menunjukkan bahwa pembangunan dilaksanakan sesuai IMB, IPB atas bangunan itu dapat diproses. Bila telah selesai, maka pemilik akan diberitahukan melalui surat agar mengambil imb-nya di Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota wilayah setempat. Bangunan tidak boleh digunakan menyimpang dari IPB, jika ingin mengubah fungsi maupun bentuk bangunannya, harus mendapatkan persetujuan dari DPPK