· Web viewAPARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN BAB XXV APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN A. PENDAHULUAN Sesuai dengan amanat GBHN 1993, pembangunan aparatur negara

APARATUR NEGARA DANPENGAWASAN PEMBANGUNAN

BAB XXV

APARATUR NEGARA DANPENGAWASAN PEMBANGUNAN

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat GBHN 1993, pembangunan aparatur negara dalam Repelita VI diarahkan untuk mewujudkan aparatur negara yang andal dan mampu melaksanakan keseluruhan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dengan efisien, efektif, dan terpadu, yang didukung oleh aparat negara yang profesional, bertanggung jawab, bersih, dan berwibawa serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Dalam rangka itu pendayagunaan aparatur negara ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat serta kemampuan profesional dan kesejahteraan aparatnya. Sejalan dengan itu, ditingkatkan pula pendayagunaan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang diarahkan pada penyempurnaan kelembagaan, peningkatan

XXV/3

kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pada aparatur pengawasan pembangunan.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut, pendayagunaan aparatur negara dalam Repelita VI meliputi upaya peningkatan penertiban, penyempurnaan, dan pembinaan keseluruhan unsur aparatur negara baik aspek kelembagaan, aspek kepegawaian, maupun aspek ketatalaksanaannya, termasuk pemantapan sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pendayagunaan sistem pelaksanaan dan peng-awasan pembangunan meliputi pemantapan koordinasi, kerja sama, dan hubungan kelembagaan; pemantapan sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran; peningkatan kualitas sumber daya manusia; penyempurnaan sistem pemantauan, pengendalian, dan pertanggungjawaban; serta peningkatan keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan pengawasan pembangunan.

Berbagai langkah pendayagunaan tersebut telah dilakukan secara berkelanjutan sejak PJP I sehingga aparatur negara pada awal Repelita VI telah memiliki struktur organisasi yang baku dari pusat sampai daerah-daerah, sistem manajemen yang dilengkapi piranti teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, pegawai negeri yang memiliki kecakapan teknis dan manajerial yang memadai, dan siap menghadapi tugas-tugas pemerintahan umum dan pembangunan dalam PJP II. Demikian pula dengan sistem pengawasan, yang pada umumnya terarah pada pengawasan keuangan dan pembangunan, telah dikembangkan dalam upaya yang berkesinambungan untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, serta berdaya guna dan berhasil guna.

XXV/4

Dalam Repelita V1 upaya pendayagunaan aparatur negara Iebih ditingkatkan. Upaya tersebut telah menghasilkan: (1) makin serasinya jalinan hubungan kelembagaan antara pemerintah dengan lembaga tertinggi dan tinggi negara; (2) semakin mantapnya tatanan organisasi pemerintah pusat termasuk perwakilan RI di luar negeri, daerah dan desa, serta meningkatnya keserasian hubungan aparatur pusat dan daerah yang ditakukan atas dasar asas dekonsentrasi, asas desentralisasi, dan asas medebewind dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan, disertai pemberian kewenangan yang lebih besar dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, sehingga meningkat pula pe -layanan umum aparatur pemerintah kepada masyarakat; (3) semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur negara dan kesejahteraannya, demikian pula administrasi kepegawaian; (4) semakin mantapnya sistem perencanaan, penganggaran dan pembiayaan, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; (5) semakin mantapnya ketatalaksanaan pemerintahan umum; (6) semakin baiknya kearsipan nasional yang tidak saja melestarikan dan menyediakan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional, tetapi juga menjadi cermin identitas nasional dan jati diri bangsa; dan (7) semakin meningkatnya kualitas dan lingkup hasil penelitian di bidang aparatur negara sehingga dapat lebih menunjang upaya peningkatan daya guna dan hasil guna aparatur negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan pembangunan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dalam Repelita VI telah diupayakan peningkatan pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan baik pengawasan fungsional, pengawasan melekat,

XXV/5

maupun pengawasan masyarakat secara terpadu dan konsisten. Upaya yang dilakukan meliputi penyempurnaan peraturan dan kelembagaan di bidang pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan. Upaya peningkatan pendayagunaan sistem pengawasan tersebut telah menghasilkan: (1) organisasi dan manajemen pengawasan dengan pemisahan secara tegas fungsi manajerial para pejabat struktural dan fungsi pelaksana para pejabat fungsional pengawasan, serta berkurangnya tumpang tindih kegiatan pemeriksaan; (2) peraturan dan ketentuan di bidang pengawasan disempurnakan dan lebih diarahkan pada sistem pertanggungjawaban pelaksanaan tugas masing-masing instansi; (3) pelaksanaan pengawasan fungsional lebih diarahkan kepada pengawasan yang bersifat komprehensif, dan makin tingginya jumlah hari pemeriksaan dan kualitas hasil pemeriksaan serta meningkatnya kualitas langkah tindak lanjutnya; (4) pelaksanaan Waskat makin melembaga dan diarahkan kepada perbaikan sistem pengendalian; (5) meningkatnya kuantitas dan kualitas pengawasan masyarakat melalui lembaga legislatif, Tromol Pos 5000, media massa, dan berbagai jalur lainnya membuktikan suasana keterbukaan yang bertanggungjawab, berdampak positif pada penyelenggaraan pemerintahan.

B. APARATUR NEGARA

1. Sasaran, Kebijaksanaan, dan Program Repelita VI

Sasaran pembangunan aparatur negara dalam Repelita VI adalah tertatanya manajemen aparatur negara untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, dan kesejahteraan manusianya, serta terwujudnya kepegawaian negara yang berkualitas, memiliki

XXV/6

kemampuan profesional, keahlian dan keterampilan, kepemimpinan, serta semangat pengabdian dan disiplin yang tinggi; taat dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menjadi sasaran pula terwujudnya sistem administrasi negara yang makin andal, profesional, efisien, efektif, serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis; mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan umum dan pembangunan; meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembangunan, khususnya dalam melayani, mengayomi, mendorong dan menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan; serta tanggap terhadap permasalahan, kepentingan, dan kebutuhan rakyat, terutama yang masih hidup dalam kemiskinan atau rakyat kecil. Sasaran lainnya adalah meningkatnya perwujudan otonomi daerah di tingkat II yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab; meningkatnya kemampuan kelembagaan dan efisiensi serta efektivitas pelaksanaan fungsi dan peranan aparatur kecamatan dan pemerintahan desa dan kelurahan; terwujudnya sistem kearsipan yang andal; serta makin mantapnya sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan seluruh aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Untuk mencapai berbagai sasaran dalam pembangunan aparatur negara tersebut, kebijaksanaan yang ditempuh pada pokoknya ialah meningkatkan disiplin aparatur negara, memantapkan organisasi kenegaraan, mendayagunakan organisasi pemerintahan, menyempurnakan manajemen pembangunan, dan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur negara baik di pusat maupun di daerah.

XXV/7

Dalam Repelita VI kebijaksanaan pembangunan aparatur negara dijabarkan lebih jauh antara lain dalam empat program pokok dan tiga program penunjang. Program pokok meliputi program peningkatan prasarana dan sarana aparatur negara; program peningkatan efisiensi aparatur negara; program pendidikan dan pelatihan aparatur negara; program penelitian dan pengembangan aparatur negara. Sedangkan program penunjang mencakup program pengembangan informasi pemerintahan; program pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan, dan program pengembangan hukum administrasi negara.

2. Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan Sampai Dengan Tahun Keempat Repelita VI

Pendayagunaan aparatur negara dalam Repelita VI diupayakan untuk mewujudkan aparatur negara yang makin mantap, sumber daya manusia aparatur yang profesional dan ber-dedikasi tinggi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan, dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dalam rangka itu, antara lain diupayakan peningkatan penghayatan, pengamalan, dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara berkelembagaan, baik dalam sistem aparatur negara itu sendiri secara internal maupun dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan. Disiplin aparatur diupayakan untuk di -tingkatkan melalui berbagai upaya pembinaan yang ditujukan kepada peningkatan pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan sebagai PNS kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta penegakan disiplin dan perbaikan kesejahteraan pegawai.

XXV/8

Pendayagunaan di bidang kelembagaan diupayakan melalui penataan kembali struktur organisasi, hubungan kerja, dan koordinasi pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perwakilan pemerintah di luar negeri. Selain itu diupayakan pula penyempurnaan peraturan-peraturan yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan termasuk kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan persiapan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Perwujudan otonomi daerah diupayakan untuk terus menerus dimantapkan dalam Repelita VI. Dalam rangka itu telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan. Kebijaksanaan tersebut ditindaklanjuti antara lain dengan pengalihan Kantor Departemen (Kandep) dan Cabang Dinas Tingkat I menjadi Dinas Tingkat II; penyerahan urusan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II; pengalihan status kepegawaian, perlengkapan dan pembiayaan; serta penyiapan dan pemantapan Keputusan Menteri tentang Pedoman Pembinaan Teknis (Bintek) di bidang masing-masing.

Koordinasi perencanaan program dan proyek-proyek pembangunan telah dimantapkan, baik koordinasi dalam suatu dan antarsektor, dalam suatu dan antarwilayah, maupun antara sektor dan wilayah, baik pada tingkat nasional maupun daerah termasuk peningkatan kualitas perencanaan, kemampuan satuan organisasi perencanaan, dan kemampuan profesional para perencana pada aparatur perencanaan pembangunan daerah. Untuk lebih mendaya-gunakan sistem perencanaan proyek-proyek pembangunan, dan

XXV/9

lebih memantapkan upaya pencapaian sasaran-sasaran repelita, dalam Repelita V telah dikembangkan dan didayagunakan Sasaran Repelita Tahunan (Sarlita) yang menjabarkan sasaran repelita untuk setiap tahun anggaran bersangkutan. Selain itu, telah pula dilakukan penyederhanaan mekanisme penyusunan DIP, antara lain dengan meningkatkan kewenangan pejabat daerah dalam penyelesaian DIP dengan batas nilai tertentu.

Peningkatan kualitas aparatur negara diupayakan melalui penataan dan penyempurnaan kembali sistem pendidikan dan pe -latihan PNS. Pelaksanaan berbagai program pendidikan dan pe-latihan PNS telah dikemas dan dikembangkan agar lebih efektif bagi para pemangku jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan yang memerlukan pengetahuan teknis. Dengan upaya tersebut semakin dapat memenuhi kebutuhan akan kualitas sumber daya manusia aparatur negara yang berdisiplin, profesional, produktif, berdaya guna dan berhasil guna.

Pendayagunaan aparatur negara tersebut direncanakan dan di -laksanakan dengan berdasarkan dan berpedoman pada berbagai ke-bijaksanaan pembangunan aparatur negara dalam Repelita VI dan diupayakan melalui program-program sebagai berikut.

a. Program Pokok

1) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur Negara

Program peningkatan prasarana dan sarana aparatur negara terutama bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan agar lebih efisien dan

XXV/10

efektif serta terpadu, khususnya untuk memperluas dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Melalui program ini diupayakan peningkatan mutu sumber daya manusia serta efisiensi pemanfaatan prasarana dan sarana yang telah dibangun.

Dalam lima tahun terakhir ini mengingat keterbatasan keuangan negara, hanya beberapa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana gedung/kantor yang dipriotaskan dan dibiayai dari anggaran pembangunan (DIP), yaitu antara lain: pembangunan gedung untuk pelayanan umum dan kegiatan operasional seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dan Rumah Tahanan. Pada akhir Repelita V (1993/94) telah dibangun sekitar 20 Rumah Sakit Umum, 9 Rumah Sakit Khusus, 1.527 Puskesmas termasuk Puskesmas Pem-bantu; dan untuk Rumah Tahanan tidak ada pembangunan baru, jumlahnya tetap 375 unit. Sedangkan selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI telah dibangun sekitar 38 Rumah Sakit Umum, 179 Rumah Sakit Khusus, 2.260 Puskesmas termasuk Puskesmas Pembantu, dan 4 Rumah Tahanan baru. Jumlah dalam Repelita VI tersebut meliputi: (a) tahun pertama, 5 Rumah Sakit Umum, 63 Rumah Sakit Khusus, 530 Puskesmas termasuk Puskes-mas Pembantu; (b) tahun kedua, 15 Rumah Sakit Umum, 112 Rumah Sakit Khusus, 530 Puskesmas termasuk Puskesmas Pem-bantu, 4 Rumah Tahanan baru; (c) tahun ketiga, 8 Rumah Sakit Umum, 4 Rumah Sakit Khusus, 500 Puskesmas termasuk Puskesmas Pembantu; dan (d) tahun keempat, 10 Rumah Sakit Umum, dan 700 Puskesmas termasuk Puskesmas Pembantu.

Selanjutnya, pengadaan kendaraan bermotor diprioritaskan pada kendaraan operasional, seperti kendaraan tahanan (cell wagon) untuk Lembaga Pemasyarakatan dan Kantor Kejaksaan,

XXV/11

ambulans untuk rumah sakit, kendaraan kurir dan petugas lapangan, serta kendaraan untuk penerangan dan penyuluhan termasuk untuk pelatihan. Permintaan kendaraan operasional dinas perkantoran diseleksi secara ketat. Sedangkan kebutuhan berbagai prasarana dan sarana kantor diupayakan untuk dipenuhi secara bertahap sesuai dengan prioritas dan keadaan keuangan negara.

Dalam Repelita VI, pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana kantor di berbagai Departemen/LPND baik di pusat maupun di daerah, meliputi antara lain pengembangan gedung Kanwil Departemen Perhubungan di Bengkulu, Sumatera Barat, dan Aceh; penyelesaian pembangunan gedung Kanwil BAKN di Medan dan Ujung Pandang; rehabilitasi gedung kantor Bea dan Cukai, Riau; renovasi gedung kantor Departemen Pertambangan dan Energi, Jakarta; rehabilitasi gedung kantor Sekretariat Jenderal DPRI-RI; pembangunan gedung Kantor Ditjen Pembangunan Daerah, Depdagri; pengembangan gedung Kanwil Departemen Penerangan di Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Bali, dan Maluku; pembangunan lanjutan gedung Arsip Nasional di Jakarta, Semarang, dan Banda Aceh; pengembangan gedung Kanwil Depdikbud di Jawa Timur, Aceh, dan Sumatera Utara; pengembangan gedung Kanwil Departemen Pekerjaan Umum di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Irian Jaya; pengembangan gedung kantor Ditjen Pajak, Sulawesi Tengah; pengembangan gedung diklat LAN Jakarta dan Bandung; penyelesaian gedung Kanwil BAKN di Ujung Pandang dan Medan; serta penyelesaian pembangunan gedung dan prasarana lingkungan Kanwil Depkes di Irian Jaya, Timor Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Sulawesi Tenggara.

XXV/12

Dengan meningkatnya peran dan kemampuan, sektor swasta dalam pembangunan dan mengingat keterbatasan keuangan negara, pembangunan beberapa gedung/kantor telah diupayakan melalui sistem pembiayaan yang mengikutsertakan swasta antara lain dengan cara Built, Operate and Transfer (BOT); Built, Operate and Own (BOO); dan dengan cara tukar menukar (ruilslag). Dalam Repelita VI gedung kantor yang dibiayai dengan cara-cara tersebut antara lain adalah Balai Laboratorium Kesehatan Kanwil Depkes di Medan; gedung kantor dan rumah dinas Departemen Agama, Kabupaten Bekasi; gedung kantor Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi; dan gedung Kanwil Departemen Perhubungan, Sulawesi Selatan.

2) Program Peningkatan Efisiensi Aparatur Negara

Program ini berisikan upaya pendayagunaan kelembagaan, ketatalaksanaan, disiplin, dan tertib hukum serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur negara sehingga semakin berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Dalam Repelita VI kegiatan ini antara lain meliputi penataan kelembagaan di pusat, daerah, dan luar negeri; penyempurnaan administrasi kebijaksanaan pembangunan; pemantapan sistem perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan; pengembangan sistem pemantauan dan pengendalian; pemantapan sistem manajemen informasi; penyempurnaan administrasi kepegawaian; peningkatan tertib hukum dalam aparatur negara; dan penyempurnaan administrasi umum dan kearsipan.

XXV/13

Pendayagunaan di bidang kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan visi dan misi organisasinya dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan pembangunan. Pendayagunaan yang dilakukan meliputi penataan struktur organisasi, penataan kedudukan tugas dan fungsi, penataan nomenklatur dan titelatur serta penataan tata kerja atau mekanisme kerja. Upaya tersebut merupakan kelanjutan dan penyempurnaan pendayagunaan yang dilakukan sejak PJP I hingga dewasa ini. Keseluruhan kinerja penataan kelembagaan serta dasar hukumnya yang telah dilakukan secara operasional dalam periode waktu 1968 hingga 1997/98, disajikan dalam Tabel XXV-1.

Pendayagunaan kelembagaan yang telah dilakukan pada akhir Repelita V, antara lain: (a) penataan organisasi Departemen Dalam Negeri (Keppres No. 27 Tahun 1992); (b) pembentukkan Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak, Banjarmasin, dan Manado (Keppres No. 41 Tahun 1992); (c) pembukaan Konsulat RI di Ho Chi Minh, Vietnam (Keppres No. 45 Tahun 1992); (d) peningkatan Konsulat RI di Vancouver, Kanada menjadi Konsulat Jenderal; (e) penyempurnaan organisasi Departemen Pekerjaan Umum (Keppres No. 18 Tahun 1994); (f) penyempurnaan keduduk -an, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Menko Ekku dan Wasbang (Keppres No. 42 Tahun 1993);

Penataan kelembagaan yang dilakukan dalam Repelita VI meliputi antara lain: (a) pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town, Afrika Selatan (Keppres No. 53 Tahun 1994); (b) penggabungan Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan

XXV/14

(Keppres No. 388/M/1995), yang kemudian ditindaklanjuti dengan peleburan unit-unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Keppres No. 2 Tahun 1996); (c) penataan organisasi di lingkungan Setjen Departemen Luar Negeri (Keppres No. 6 Tahun 1996); (d) pembentukan Badan Pengembangan Sumber Daya dan Teknologi Pariwisata, Pusat Sistem Informasi dan Sekretariat Badan, serta penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Parpostel (Keppres No. 43 Tahun 1996); (e) penyempurnaan organisasi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil (Keppes No. 76 Tahun 1996); (f) pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Jambi, Yogyakarta, Mataram, dan Dili (Keppres No. 2 Tahun 1997); dan (g) penyempurnaan organisasi BULOG (Keppres No. 45 Tahun 1997).

Dalam Repelita VI telah disusun berbagai pedoman dan rancangan Keppres untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja instansi pemerintah, antara lain; (a) Pedoman Perumusan Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Departemen; (b) rancangan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen; (c) rancangan Keppres tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen; (d) rancangan Pedoman Tata Cara Penghitungan Beban Kerja; (e) rancangan Pedoman Tata Cara Pe -netapan Eselonisasi Jabatan Struktural. Sejalan dengan itu telah dilakukan evaluasi atas tugas-tugas pemerintahan umum dan pem -bangunan, terutama tugas pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan mengenai tugas-tugas yang dapat diserahkan kepada pihak swasta dan tugas-tugas yang tetap harus dilaksanakan pemerintah.

XXV/15

Penyempurnaan kelembagaan pemerintah daerah yang telah dilakukan dalam Repelita VI, antara lain adalah: (a) penataan organisasi, penetapan pola kelembagaan, penataan eselon, dan penetapan kriteria bagi pembentukan kecamatan baru; (b) penyusunan Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas; (c) penyusunan beberapa rancangan peraturan antara lain rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pokok Organisasi Pemerintahan Wilayah dan Daerah; (d) rancangan Pedoman Organisasi Kantor Wilayah dan Dinas Tingkat II.

Pendayagunaan kelembagaan tersebut terkait langsung dengan upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab yang dititikberatkan pada Daerah Tingkat II. Dalam Repelita VI telah ditetapkan PP No. 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 Dati II Percontohan. Penataan dan pendistribusian urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I ke Pemerintah Daerah Tingkat II dilaksanakan dalam rangka memperjelas kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta antar unit-unit pemerintahan di daerah. Upaya tindak lanjut yang dilakukan antara lain meliputi penerbitan sebanyak 16 peraturan dari berbagai departemen/lembaga pemerintah non departemen.

Sejak dicanangkannya program Percontohan Otonomi Daerah tersebut telah mengalami berbagai kemajuan. Langkah-langkah tindak lanjutnya meliputi: (a) penyerahan 3P (pembiayaan, personalia, perlengkapan); (b) pengangkatan Kepala Dinas dengan persetujuan tertulis dari Menteri Teknis; (c) penghapusan Kantor Departemen; (d) pengangkatan Eselon IV termasuk Camat

XXV/16

dilaksanakan oleh Bupati; dan (e) pembinaan yang meliputi pembinaan teknis oleh departemen, pembinaan umum oleh Departemen Dalam Negeri, dan pembinaan operasional oleh Gubernur. Penerapan pola daerah percontohan tersebut diharapkan dapat diperluas ke seluruh Dati II secara bertahap sehingga ke -wenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah menjadi semakin meningkat.

Dalam upaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan antardaerah, antarkawasan, antarkota dan antardesa serta meningkatkan peranserta daerah telah diambil berbagai kebijaksanaan untuk mengembangkan potensi yang sesuai dengan kondisi daerah melalui peningkatan pelaksanaan otonomi daerah, serta keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah. Hal itu dilakukan antara lain dengan secara bertahap menyerahkan pemberian bantuan pembangunan (Inpres) ke bentuk bantuan umum (block grant) sehingga secara proporsional bantuan khusus (specific grant) akan semakin mengecil. Demikian pula berbagai kegiatan sektoral telah diserahkan penanganannya kepada daerah melalui mekanisme Inpres.

Peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah dan sumber pendapatan daerah diupayakan antara lain dengan penataan dan peningkatan kualitas pemungutan dan pengelolaan pajak, retribusi daerah serta pendapatan lain-lain di luar pajak dan retribusi daerah, melalui UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini telah ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 19 tentang Pajak Daerah, PP No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dan PP No. 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan

XXV/17

retribusi daerah diarahkan untuk mengklasifikasikan retribusi berdasarkan kriteria tertentu, guna memudahkan penerapan prinsip-prinsip retribusi sehingga tercermin hubungan yang jelas antara tarif dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Pendayagunaan administrasi kebijaksanaan pembangunan merupakan upaya penting dalam program peningkatan efisiensi aparatur negara. Upaya tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha. Dalam hubungan ini, pada akhir Repelita V telah ditetapkan antara lain: (a) Keppres No. 34 Tahun 1992 mengenai penyempurnaan pemanfaatan tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan PMA; (b) PP No. 12 Tahun 1992 yang mengatur persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan PMA yang kemudian disempurnakan dengan PP No. 50 Tahun 1993; (c) Keppres No. 52 Tahun 1993 mengenai pemeriksaan atas barang impor yang dimasukkan ke dalam kawasan berikat; dan (d) Keppres No. 53 Tahun 1993 yang mengatur pemberian fasilitas dan kemudahan pabean, perpajakan, dan tata niaga impor bagi entrepot produksi untuk tujuan ekspor.

Dalam Repelita VI telah diterbitkan antara lain: (a) PP No. 20 Tahun 1994 yang mengatur pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing; (b) UU No. 9 Tahun 1994 yang mengatur perubahan ketentuan umum tata cara perpajakan; (c) UU No. 12 Tahun 1994 yang mengatur perubahan atas pajak bumi dan bangunan, disertai paket-paket deregulasi dan debirokratisasi yang menunjang berkembangnya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan produksi, penanaman

XXV/18

modal, perdagangan dalam dan luar negeri, serta peningkatan pe -nerimaan pajak; (d) PP No. 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan .Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Luar Negeri; (e) PP No. 35 Tahun 1996 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan; (f) PP Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri; (g) PP No. 42 Tahun 1997 tentang Perubahan atas PP No. 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing di bidang Ekspor dan Impor; dan (h) PP No. 43 Tahun 1997 tentang Per-ubahan atas PP No. 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat.

Selain itu, untuk lebih meningkalkan dan mengembangkan kegiatan usaha telah ditetapkan antara lain, PP No. 3 Tahun 1996 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dan Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat (KB); PP Nomor 49 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perseroan (Persero) PT Industri Sandang 11; PP Nomor 73 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan; Keppres No. 38 Tahun 1997 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan kepada Usaha Industri Tertentu.

Pada pertengahan tahun keempat Repelita VI, telah terjadi gejolak moneter di kawasan Asia yang mempunyai dampak merugikan kegiatan perekonomian nasional. Untuk mengurangi dampak negatif lebih lanjut dari spekulasi yang mempengaruhi semua mata uang di kawasan Asia Tenggara, pemerintah melepas

XXV/19

batas-batas kurs intervensi rupiah. Langkah ini adalah berlainan dengan langkah-langkah untuk meningkatkan fleksibilitas sistem nilai tukar (kurs) devisa melalui batas-batas intervensi yang telah dilakukan delapan kali sejak tahun 1992. Dengan demikian, pemerintah mengubah sistem nilai tukar rupiah yang mengambang terkendali menjadi sistem nilai tukar mengambang murni, sehingga nilai kurs rupiah ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan pasar.

Selanjutnya untuk meminimalkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh gejolak moneter tersebut dan sesuai dengan prinsip anggaran berimbang yang dinamis, dengan Keppres No. 39 Tahun 1997 dilakukan penyesuaian terhadap pengeluaran negara melalui penjadwalan dan peninjauan kembali 241 proyek pemerintah, BUMN dan proyek swasta yang berkaitan dengan pemerintah/BUMN yang dibagi atas 3 kelompok yaitu proyek yang ditangguhkan, proyek yang dikaji kembali, dan proyek yang diteruskan. Proyek-proyek APBN yang dijadwalkan kembali meliputi proyek-proyek departemen/ LPND baik yang sebagian besar atau seluruh dana rupiahnya digunakan untuk impor maupun proyek pembangunan fisik yang belum berjalan atau belum dikontrakkan. Berbagai program/proyek yang langsung berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan, seperti proyek-proyek Inpres, program Inpres Desa Tertinggal (IDT), dan proyek-proyek dalam bidang kesehatan dan pendidikan dasar tidak dijadwalkan dan tetap dilanjutkan. Kemudian, melalui Keppres No. 47 Tahun 1997 beberapa proyek yang semula dijadwalkan atau ditinjau kembali, dinyatakan dapat diteruskan. Selanjutnya mengingat beban ekonomi pemerintah akibat krisis moneter, pada awal tahun 1998 pemerintah dengan Keppres No. 5 Tahun 1998 mencabut kembali Keppres No. 47 Tahun 1997 itu.

XXV/20

Guna mengatasi dampak dari krisis moneter, pemerintah telah mengeluarkan berbagai program yang meliputi penyehatan sektor keuangan, konsolidasi fiskal dan moneter, serta penyesuaian struktural sebagai perluasan dan pendalaman program deregulasi. Dalam rangka penyehatan sistem perbankan nasional, 16 (enam belas) bank umum swasta yang dinilai sudah tidak layak dan tidak dapat diselamatkan lagi telah dilikuidasi. Selanjutnya diupayakan pula penyehatan bank-bank pemerintah/BUMN melalui peng-gabungan beberapa bank pemerintah yaitu penggabungan Bank Bumi Daya, Bank Exim, Bank Bapindo, dan Bank Dagang Negara. Status Bank Tahungan Negara diubah menjadi anak perusahaan Bank Negara Indonesia. Dalam rangka penyehatan sistem perbankan tersebut, beberapa bank swasta juga kemudian melakukan penggabungan.

Guna meningkatkan daya tahan perekonomian nasional dalam menghadapi gejolak moneter baru-baru ini, pemerintah telah .me-ngeluarkan Paket Kebijaksanaan 3 November 1997, sebagai salah satu langkah penyesuaian struktural yang merupakan perluasan dan pendalaman program deregulasi, yang antara lain memuat (1) pe -nurunan secara bertahap tarip bea masuk, termasuk tarip bea masuk produk kimia dan besi/baja sehingga menjadi 10 persen dalam tahun 2003; (2) pelonggaran tata niaga berbagai komoditas, yaitu gandum dan tepung terigu, kedelai, serta bawang putih, yang mulai 1 Januari 1998 dapat diimpor dengan bebas, (3) pengurangan secara bertahap hambatan-hambatan ekspor termasuk pajak ekspor; (4) penghapusan pemberian tarif khusus kepada produsen kendaraan bermotor yang menggunakan komponen lokal tinggi pada tahun 2000; (5) pengkajian ulang investasi dan pengeluaran pemerintah

XXV/21

termasuk untuk BUMN dan industri strategis; serta (6) program privatisasi BUMN.

Selanjutnya untuk lebih meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia dan sebagai tindak lanjut dari penandatangan kesepakatan dengan International Monetery Fund (IMF) pada tanggal 15 Januari 1998, telah diterbitkan berbagai kebijaksanaan reformasi antara Iain pembentukan Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan melalui Keppres No. 17 Tahun 1998 dan No. 18 Tahun 1998. Kebijaksanaan lainnya antara lain penghentian seluruh pemberian kemudahan bea masuk dan pajak khusus untuk program Mobil Nasional (Keppres No. 20 Tahun 1998); penghentian bantuan keuangan kepada PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (Inpres No. 3 Tahun 1998); penghapus -an pembatasan impor kapal baru dan bekas (Keppres No. 22 Tahun 1998); pembubaran Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) dan pemberian kesempatan petani dan pedagang untuk menjual dan membeli secara bebas cengkeh kepada dan dari pihak manapun berdasarkan harga pasar (Keppres No. 22 Tahun 1998); membebaskan petani dari kewajiban menaman tebu (Inpres No. 5 Tahun 1997); perubahan tugas dan fungsi BULOG melalui Keppres No. 19 Tahun 1998 yang menugaskan BULOG untuk mengelola persediaan beras dalam rangka menjaga kestabilan harga beras; dan pembentukan dibentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (Keppres No. 27 Tahun 1998). Selain itu, dalam rangka meningkatkan kemitraan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional, telah ditetapkan Keppres No. 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pem-bangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur.

XXV/22

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas aparatur pemerintah, dan untuk mengembangkan pola pelayanan kepada masyarakat yang lebih tepat, sejak tahun kedua Repelita VI telah dikeluarkan Keppres Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di 18 Lingkungan Lembaga Pemerintah yang merupakan penyempurnaan dari Keppres No. 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-kantor Pemerintah RI, dan Keppres No. 24 Tahun 1972 tentang Jam Kerja dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Keppres tersebut menetapkan 5 hari kerja hanya untuk DKI Jakarta dan beberapa Kotamadya dan Ibukota Propinsi di Pulau Jawa. Sedangkan bagi Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor-kantor Perwakilan Departemen/LPND serta Daerah Tingkat II dapat melaksanakan lima hari kerja jika benar-benar telah siap. Berdasarkan hasil pengkajian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan 5 hari kerja, pada tahun ketiga Repelita VI telah diadakan peninjauan kembali terhadap kebijaksanaan tersebut, yaitu penerapan 5 hari kerja hanya diberlakukan untuk wilayah DKI Jakarta, Kodya Daerah Tingkat II Bandung, Kodya Daerah Tingkat II Semarang dan Kodya Daerah Tingkat II Surabaya. Dengan demikian, untuk daerah tingkat I dan II selain 1 propinsi dan 3 Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut di atas telah ditetapkan kembali menjadi 6 hari kerja. Sampai dengan tahun keempat Repelita VI, pelaksanaan 5 hari kerja tersebut masih terus dipantau untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja aparatur negara.

Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, disamping dilakukan penyempurnaan secara terus menerus terhadap prosedur dan tata cara pelayanan, juga dilakukan penilaian terhadap manajemen pelayanan masyarakat sebagai tindak lanjut dari lnstruksi Presiden No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah

XXV/23

kepada Masyarakat. Instansi pemerintah yang dinilai telah memberikan pelayanan umum secara baik diberikan penghargaan berupa Abdisatyabhakti. Dalam Repelita VI, sejak diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 1995 tersebut, telah ditetapkan 241 unit kerja/kantor pelayanan yang menerima penghargaan Abdisatya-bhakti dengan rincian 106 unit kerja/kantor pelayanan menerima piala Abdisatyabhakti dan 135 unit kerja/kantor pelayanan yang menerima piagam Abdisatyabhakti.

Jumlah 106 unit pelayanan yang menerima piala Abdisatya-bhakti tersebut, meliputi 10 unit pelayanan pada tahun 1995/96, 27 unit pelayanan pada tahun 1996/97, dan 69 unit pelayanan pada tahun 1997/98. Dari 106 unit pelayanan tersebut, sebanyak 19 unit pelayanan adalah dari BUMN/D, 27 unit pelayanan dari unit pelaksana teknis/instansi vertikal, dan 60 unit pelayanan dari instansi pemerintah daerah. Jumlah unit pelayanan yang menerima piagam Abdisatyabhakti pada tahun 1995/96, 1996/97, dan 1997/98, masing-masing sebanyak 14 unit pelayanan, 50 unit pe -layanan, dan 71 unit pelayanan. Dari 135 penerima piagam Abdi -satyabhakti tersebut, 84 unit pelayanan diantaranya berasal dari lingkungan pemerintah daerah, dan sisanya masing-masing 21 dan 30 unit pelayanan berasal dari lingkungan BUMN/D dan instansi vertikal.

Beberapa penerima piala dan piagam Abdisatyabhakti sejak dimulainya pada tahun 1995/96 hingga 1997/98, antara lain adalah Puskesmas Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, Aceh; PDAM Tirta Uli, Kodya Pematang Siantar, Sumut; Kantor Imigrasi Kelas I, Batam, Riau; Unit Pengujian Kendaraan Bermotor DLLAJ Tingkat I Sumbar; Kantor SAMSAT Kodya Palembang, Sumsel; Kantor Kecamatan Tungkai Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung, Jambi;

XXV/24

RSUD Propinsi Dati I Bengkulu; Kelurahan Panjang Selatan, Kodya Bandar Lampung, Lampung; Stasiun Kereta Api Gambir, DKI Jakarta; Kantor Bank Pembangunan Daerah Jabar, Cabang Bogor; Terminal Bus Antar Kota (Perum DAMRI) Purwokerto, Jateng; Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Yogyakarta; Dinas Pengawasan Pembangunan Kodya Surabaya, Jatim; PT PLN Wilayah XI, Denpasar, Bali; Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, NTB; Perpustakaan Daerah Nusa Tenggara Timur; Dinas Pemadam Kebakaran Kodya Pontianak, Kalbar; Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B, Samarinda, Kaltim; RSU Kabupaten Kotabaru, Kalsel; Perum Perumnas Cabang VII Unit Tamalanrea, Ujung Pandang, Sulsel; PDAM Kabupaten Buton, Sultra; Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas LLAJ Tingkat I, Sulteng; Dinas LLAJ Kodya Manado, Sulut; Dinas Perikanan Propinsi Maluku, Ambon; Puskesmas Kecamatan Sentani, Kabupaten Dati II Jayapura, Irian Jaya; Puskesmas Centro Kecamatan Dili Timur, Timor Timur.

Upaya pendayagunaan sistem perencanaan proyek-proyek pembangunan selain dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan proyek-proyek pembangunan juga adalah untuk meningkatkan kelancaraan pelaksanaan dan pencapaian sasaran proyek-proyek tersebut. Dalam hubungan ini, sampai akhir Repelita V, seluruh pernbahasan Daftar Isian Proyek (DIP) masih dilakukan di tingkat pusat. Dalam Repelita VI, untuk lebih mendayagunakan sistem perencanaan proyek-proyek pembangunan, dan lebih memantapkan upaya pencapaian sasaran-sasaran repelita telah dilakukan pemantapan sistem perencanaan melalui mekanisme Sasaran Repelita Tahunan (Sarlita). Sarlita ini menjabarkan sasaran-sasaran pembangunan dalam repelita kedalam sasaran tahunan untuk setiap tahun anggaran bersangkutan. Selain

XXV/25

itu juga telah disederhanakan mekanisme penyusunan DIP, antara Iain dengan meningkatkan kewenangan pejabat daerah dalam pe-nyelesaian DIP dengan batas nilai tertentu. Untuk DIP tahun anggaran 1996/97, DIP yang diserahkan penyelesaiannya kepada pejabat daerah adalah yang bernilai Rp. 300 juta ke bawah, yang kemudian ditingkatkan menjadi Rp. 500 juta ke bawah untuk DIP tahun anggaran 1997/98 dan 1998/99. Dengan demikian proses pengambilan keputusan telah makin terdesentralisasi, sehingga pe -nyelesaiannya dapat berjalan lebih cepat, dan DIP dapat dilaksana -kan lebih awal. Dengan demikian berbagai, kegiatan ekonomi di daerah yang dananya berasal dari DIP dapat segera memberi dampak pada peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat di daerah.

Selain itu, sistem pelaksanaan proyek-proyek pembangunan juga terus ditingkatkan daya gunanya dengan memantapkan kualitas, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan revisi DIP; termasuk penatausahaan mengenai dana bantuan luar negeri, dan pengadaan barang dan jasa. Upaya tersebut mencakup pula penyempurnaan proses penentuan satuan harga, pemantapan standar dan tolok ukur berbagai kegiatan, dan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan, serta peningkatan keserasian dalam penyusunan APBN dan APBD.

Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proyek pembangunan telah ditingkatkan kewenangan pemimpin proyek dalam proses penetapan pemenang lelang. Dalam hubungan ini, telah dikeluarkan Keppres No. 8 Tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan dari Keppres No. 16 Tahun 1994 dan Keppres No. 24 Tahun 1995 yang menambahkan jenis kegiatan dan nama perusahaan yang dapat ditunjuk untuk melakukan pengadaan

XXV/26

barang/jasa pemerintah tanpa melalui proses pelelangan, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka dalam hal pengadaan dan pencetakan buku pelajaran dan bacaan untuk pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1996.

Demikian pula sistem pemantauan dan pengendalian pelaksanaan proyek pembangunan yang diatur dalam Keppres tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus disempurnakan. Untuk lebih menunjang berhasilnya pelaksanaan proyek-proyek pembangunan sebagaimana yang telah dituangkan dalam DIP atau dokumen lainnya yang disamakan, pada tahun ketiga Repelita VI telah mulai diperkenalkan Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan yang tujuannya adalah untuk men-dapatkan informasi yang akurat serta mempelajari hasil, manfaat, dan dampak dari proyek pembangunan yang baru selesai dilaksanakan, atau yang telah beberapa lama berfungsi. Pada tahun kelima Repelita V1 (1998/99) akan dimulai pengembangan bentuk dokumen proyek yang dapat secara jelas dan tepat menggambarkan keterkaitan antara masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (results), manfaat (henefits), dan dampak (impacts) suatu proyek pembangunan.

Di bidang kepegawaian, upaya pendayagunaannya didasarkan pada sistem karier dan sistem prestasi kerja yang dilakukan secara berencana dan terarah sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Sampai akhir Repelita V, mekanisme penyusunan formasi pegawai negeri sipil (PNS) di departemen, lembaga pemerintah non departemen, dan pemerintah daerah pada dasarnya dilaksanakan

XXV/27

berdasarkan analisis kebutuhan dan analisis jabatan. Namun upaya ini belum berhasil meriekan laju pertumbuhan PNS. Karena itu, dalam Repelita VI, penyusunan formasi PNS selain didasarkan pada analisis kebutuhan dan analisis jabatan juga dikaitkan dengan upaya perampingan organisasi dan kebijaksanaan Zero Growth, serta diprioritaskan pada tenaga guru untuk menunjang wajib pendidikan dasar 9 tahun, tenaga kesehatan dan keluarga berencana, sektor pertanian, sektor kehutanan, dan Pemerintah Daerah Tingkat II untuk menunjang pelaksanaan otonomi Daerah Tingkat II. Kebijaksanaan ini merupakan upaya untuk mengendali -kan jumlah PNS agar jumlahnya relatif tetap dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Alokasi pengadaan pegawai baru bagi tiap instansi ditetapkan berdasarkan skala prioritas yang dikaitkan dengan prioritas pembangunan. Oleh karena itu pengadaan pegawai baru di tiap instansi tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah PNS yang berhenti, pensiun dan meninggal. Sampai dengan tahun keempat Repelita VI upaya tersebut telah menghasilkan peningkatan efisiensi dan efektivitas kepegawaian di bidang formasi dan pengadaan PNS yang serasi dengan beban kerja, tugas pokok dan fungsi organisasi, serta kebutuhan pegawai, baik kualitas maupun kuantitasnya. Upaya perampingan organisasi dan penerapan kebijaksanaan Zero Growth juga diharapkan dapat meng..emat anggaran belanja pegawai sehingga pada masa mendatang dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah.

Pada tahun keempat (1992/93) dan kelima (1993/94) Repelita V telah dilakukan penetapan formasi PNS baru masing-masing sebanyak 84.000 orang dan 65.000 orang. Sedangkan selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI, pengangkatan PNS baru masing -masing sebanyak 50.000 orang pada tahun 1994/95, 60.333 orang (termasuk yang bersifat khusus untuk Propinsi Timor Timur dan

XXV/28

Irian Jaya masing-masing sebanyak 2.000 orang), pada tahun 1995/96, 73.081 orang pada tahun 1996/97, dan 99.352 orang pada tahun 1997/98.

Jumlah realisasi pengangkatan calon pegawai negeri sipil pada tahun keempat (1992/93) dan kelima (1993/94) Repelita V masing-masing adalah sebanyak 100.465 orang dan 104.335. Sedangkan selarna empat tahun pelaksanaan Repelita VI realisasi pengangkatan Calon PNS adalah sebanyak 165.295 orang, terdiri dari 42.846 orang untuk tahun 1994/95, 53.799 orang untuk tahun 1995/96, 67.817 orang untuk tahun 1996/97, dan 833 orang untuk tahun 1997/98 (sampai dengan 31 Desember 1997).

Walaupun pada tahun keempat Repelita VI masih terdapat pengangkatan calon pegawai negeri sipil, namun secara keseluruhan jumlah pegawai negeri sipil tetap atau tidak berubah dibanding jumlah PNS pada tahun ketiga Repelita VI. Jumlah keseluruhan pegawai negeri sipil pada tahun 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97 dan 1997/98 masing-masing secara kumulatif adalah sebanyak 3.965.778 orang, 4.030.220 orang, 4.060.432 orang, 4.094.346 orang, dan 4.094.346 orang. Dengan penerapan kebijaksanaan Zero Growth dan upaya perampingan organisasi, pe-nambahan PNS selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI tersebut relatif kecil. Dibanding jumlah keseluruhan PNS pada akhir tahun 1992, jumlah PNS pada tahun akhir 1997 meningkat sebanyak 84.999 orang (2,1 persen) yaitu dari 4.009.347 orang menjadi 4.094.346 orang.

Dari jumlah pegawai negeri sipil sebesar 4.094.346 orang ter-sebut persentase jumlah PNS untuk golongan I dan golongan II tidak mengalami perubahan dibanding komposisi pada tahun

XXV/29

1996/97 yaitu sebagai berikut: (a) PNS golongan I, sejumlah 9,57 persen; (b) PNS golongan II, sebanyak 50,54 persen; (c) PNS golongan III sebanyak 37,89 persen; (d) serta PNS golongan IV sebanyak 1,99 persen. Namun, dibandingkan dengan tahun 1993/94 jumlah PNS untuk golongan I dan II menunjukkan penurunan masing-masing sebesar 24,66 persen dan 19,75 persen. Sedangkan jumlah untuk PNS golongan III dan IV menunjukkan peningkatan masing-masing sebesar 87,65 persen dan 103,12 persen.

Dilihat dari tingkat pendidikannya, komposisi PNS pada tahun keempat Repelita VI juga tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun ketiga Repelita VI yaitu sebagai berikut: (a) PNS berpendidikan dasar sebesar 10,62 persen; (b) PNS berpendidikan menengah (SLTP dan SMU) sebesar 66,36 persen, dan (c) PNS berpendidikan tinggi (Sarjana Muda, S1, S2, dan S3) sejumlah 34,91 persen. Dibanding tahun 1993/94, persentase jumlah PNS berpendidikan dasar dan menengah (SLTP dan SMU) mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,87 persen dan 2,16 persen. Sedangkan untuk PNS berpendidikan tinggi (Sarjana Muda, S1, S2, dan S3) menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 27,20 persen. Selanjutnya, komposisi PNS berdasarkan pengelompokkan lainnya seperti jenis kelamin, masa kerja, umur, kedudukan, status dan jenis kepegawaian, serta lokasi kerjanya untuk tahun keempat (1992/93) dan kelima (1993/94) Repelita V, dan selama empat tahun pelaksanaan tahun pelaksanaan Repelita VI (1994/95-1997/98) dapat dilihat lebih jauh pada Tabel XXV-2. Perbaikan-perbaikan di bidang kepegawaian ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan aparatur pemerintah yang telah dimulai sejak awal Repelita I dan terus meningkat hingga dewasa ini. Adapun perkembangan jumlah dan komposisi PNS untuk akhir

XXV/30

Repelita 1 (1973/74), akhir Repelita 11 (1978/79), akhir Repelita III (1983/84), dan akhir Repelita IV (1988/89) disajikan dalam Tabel XXV-2A.

Dalam rangka menunjang upaya mewujudkan aparatur pe-merintah yang bersih, berwibawa, efisien dan efektif dalam pe-laksanaan tugas-tugasnya, dilakukan penyempurnaan peraturan per-undang-undangan di bidang kepegawaian. Upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan tersebut antara lain meliputi ketentuan-ketentuan tentang administrasi kepegawaian, disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, pembinaan karir pegawai, dan lain-lain. Selama Repelita I, pendayagunaan kepegawaian didasarkan pada UU No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian. Karena tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan, maka UU tersebut diganti dengan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Selanjutnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sejak tahun terakhir Repelita V hingga tahun keempat Repelita VI telah ditetapkan sebanyak 39 buah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 13 Peraturan Pemerintah (PP) dan 26 Keputusan Presiden (Keppres). Jumlah tersebut meliputi tahun terakhir Repelita V; tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat Repelita VI masing-masing sebanyak 2 PP dan 2 Keppres; 5 PP dan 5 Keppres; 3 PP dan 13 Keppres; l PP dan 6 Keppres; serta 2 PP. Berbagai per-aturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1974 sejak tahun 1968/69 hingga 1997/98 disajikan dalam Tabel XXV-3.

XXV/31

Upaya pembinaan karier dan peningkatan kesejahteraan PNS juga ditempuh melalui pelaksanaan deregulasi dan debirokratisasi di bidang kepegawaian antara lain dengan penyederhanaan prosedur kepegawaian, pemberian kenaikan pangkat dan penetapan pensiun otomatis, pengembangan jabatan fungsional, serta pengembangan sistem pembayaran gaji melalui bank dan tahungan pemilikan rumah. Bagi PNS golongan ruang IV/a ke bawah, di samping pemberian kenaikan pangkat biasa, telah dilaksanakan pula penyederhanaan proses dan prosedur kenaikan pangkat pegawai melalui pemberian Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) yang sekarang dikenal sebagai Kenaikan Pangkat Secara Langsung (KPSL) yang terbagi atas KPSL jabatan tertentu yaitu berdasarkan penetapan angka kredit antara lain Guru dan Penjaga SD; Guru, Penilik, dan Pengawas TK/SMTP/SMTA; Guru Agama, Penilik, Pengawas dan Penjaga MI/MTS/MA; serta tenaga medis dan paramedis dan KPSL non jabatan tertentu yang tidak berdasarkan penetapan angka kredit. Pada akhir Repelita V telah diberikan penetapan ketiga jenis kenaikan pangkat tersebut kepada 1.171.337 orang. Sedangkan dalam Repelita VI telah diberikan masing-masing kepada 1.165.814 orang pada tahun 1994/95, 1.322.581 orang pada tahun 1995/96, 1.807.139 orang pada tahun 1096/97, dan 897.826 orang pada tahun 1997/98.

Selain itu, dilakukan pula penyederhanaan prosedur pensiun pegawai melalui Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) bagi PNS Golongan IV/a ke bawah, tanpa melalui urutan secara hierarkis. Dengan ditetapkannya pensiun otomatis tersebut, maka proses pem-berhentian, pemberian dan pembayaran pensiun dapat lebih lancar dan dapat diterima tepat pada waktunya. Selama kurun waktu lima tahun, terakhir ini telah diselesaikan surat PPO bagi 166.875 orang, dengan rincian untuk tahun terakhir Repelita V sebanyak 28.706

XXV/32

orang; dan untuk tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat (sampai dengan 31 Desember 1997) Repelita VI masing-masing 39.574 orang, 50.358 orang, 43.795 orang, dan 4.442 orang.

Dalam upaya meningkatkan profesionalisme, pengembangan dan jaminan karier serta prestasi PNS, jabatan fungsional terus dikembangkan dan disempurnakan. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Melalui perluasan berbagai jenis jabatan fungsional, PNS dimungkinkan mengembangkan potensinya sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya, serta tidak terhambat oleh terbatasnya jabatan struktural yang tersedia. PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, memungkinkan peningkatan mutu profesional PNS dapat dipacu melalui pernbinaan karier yang berorientasi pada prestasi kerja. Pada akhir Repelita V (1993/94), telah ditetapkan 3 (dua) buah jabatan fungsional baru. Sedangkan selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI telah ditetapkan sebanyak 5 buah jabatan fungsional baru, yaitu 3 buah jabatan fungsional pada tahun 1994/95 dan 2 buah jabatan fungsional pada tahun 1997/98; untuk tahun 1995/96 dan 1996/97 tidak ada jabatan fungsional yang ditetapkan. Dengan demikian, selama lima tahun terakhir ini telah ditetapkan sebanyak 8 buah jabatan fungsional, dan sejak di -laksanakannya kebijaksanaan pengembangan jabatan fungsional pada tahun 1983/1984 telah ditetapkan dan disempurnakan se-banyak 50 buah jabatan fungsional. Pada masa-masa mendatang, jabatan fungsional akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalarn pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan, termasuk didalamnya jabatan fungsional untuk perencana.

XXV/33

Berbagai upaya penyederhanaan sistem administrasi dan per-angkat peraturan kepegawaian bersama-sama dengan sistem peng-gajian merupakan unsur penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas aparatur pemerintah, baik kesejahteraan yang berupa materi maupun non materi. Dalam hal kesejahteraan yang bersifat materi, pemerintah berusaha untuk menaikkan gaji dan tunjangan Iainnya sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Perbedaan gaji PNS terendah dan tertinggi telah diupayakan untuk dipersempit untuk memperkecil ketimpangan kesejahteraan diantara PNS semakin kecil. Selama lima tahun terakhir ini telah dilakukan 3 kali perbaikan gaji PNS. Pada tahun terakhir Repelita V dilakukan perbaikan struktur gaji pokok secara progresif. Gaji pokok terendah berubah dari Rp. 51.000,- menjadi Rp. 78.000,- atau naik 53 persen, dan gaji pokok tertinggi berubah dari Rp. 399.200,- menjadi Rp. 537.800,- atau naik 35 persen. Dengan perubahan skala dan daftar gaji pokok tersebut maka sesuai dengan PP No. 15 Tahun 1993 perbandingan antara gaji pokok terendah dengan gaji pokok tertinggi berubah dari 1:8 menjadi 1:6,9. Dalam Repelita VI, perbaikan gaji PNS dilakukan pada tahun ketiga yaitu dengan PP No. 6 Tahun 1997 yang menetapkan gaji pokok terendah dan tertinggi masing-masing sebesar Rp. 135.000,- dan Rp. 722.500,-. Dengan demikian perbandingan gaji PNS terendah dan tertinggi yang pada akhir Repelita V adalah 1:6,9 menyempit menjadi 1:5,4.

Pada tahun pertama Repelita VI dilakukan perubahan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk PNS Golongan I, II dan Pensiunan sebesar 10 persen dari gaji pokok ditambah tunjangan istri/suami dan tunjangan anak yang dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 1995 dan TPP bagi PNS Golongan III dan IV, Hakim Golongan III dan IV, serta Pejabat Negara sebesar 10 persen

XXV/34

dari gaji pokok ditambah tunjangan istri/suami dan tunjangan anak yang dibayarkan terhitung mulai bulan April 1995 yang merupakan awal tahun kedua pelaksanaan Repelita VI.

Selain perbaikan gaji pokok, pemerintah selama lima tahun terakhir ini juga meningkatkan tunjangan struktural dan fungsional. Pada tahun kelima Repelita V, perbaikan tunjangan struktural dilakukan dengan antara lain menaikkan tunjangan struktural terendah (Vb) sebesar 257,1 persen dari Rp. 14.000,- menjadi Rp. 50.000,-, dan tunjangan struktural tertinggi (Ia) meningkat 201,2 persen dari Rp. 166.000,- menjadi Rp. 500.000,-. Jumlah tunjangan struktural tersebut masih tetap sama sampai dengan tahun keempat Repelita VI. Selanjutnya, pemberian tunjangan fungsional disesuaikan dengan jabatan fungsional yang sudah ditetapkan. Dari 50 jabatan fungsional yang telah ditetapkan hingga tahun 1997/98, sebanyak 32 jabatan fungsional telah mendapatkan tunjangan fungsionalnya antara lain pemeriksa pajak, statistisi, penyuluh per -industrian, perekayasa, dan adikara siaran. Selain tunjangan struktural dan fungsional, selama lima tahun terakhir ini pemerintah juga memberikan tunjangan lainnya, antara lain tunjangan pengabdian bagi pegawai negeri yang bekerja di daerah terpencil dan tunjangan tenaga pemasyarakatan bagi pegawai yang bekerja di lembaga pemasyarakatan. Dalam rangka meningkatkan pengabdian guru, pemerintah telah pula memberikan kenaikan tunjangan bagi guru rata-rata sebesar Rp. 10.000,- setiap bulan selama dua tahun anggaran yaitu tahun kedua dan ketiga Repelita VI.

Kesejahteraan yang bersifat non materi juga terus diusahakan untuk dinikmati oleh PNS, antara lain berupa penghargaan Satya Lencana dan perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP). Dalam tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat Repelita VI telah diberikan

XXV/35

antara lain perpanjangan BUP kepada para pejabat fungsional yang menduduki jabatan Perekayasa, dan pemberian tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya kepada PNS yang telah menunjukkan ke-setiaan dan prestasi kerja tanpa cacat selama 10 (sepuluh), 20 (duapuluh), dan 30 (tigapuluh) tahun.

Dalam rangka pengelolaan administrasi kepegawaian secara lebih cepat, akurat, menyeluruh dan terpadu, serta untuk mempermudah akses informasi kepegawaian, dan meningkatkan pengarnanan data, sejak tahun terakhir Repelita V (1993/94), telah dikembangkan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian Republik Indonesia (SIMKRI). Sampai dengan tahun keempat Repelita VI langkah-langkah yang dilaksanakan di dalam penyempurnaan tata usaha kepegawaian antara lain meliputi (a) penetapan kartu PNS, (b) penetapan kartu istri/suami PNS, (c) penyusunan struktur dan kualifikasi data induk kepegawaian untuk sebanyak 934.540 PNS atau 22,69 persen dari jumlah 4.094.346 PNS yang ada, masing-masing berisi 51 elemen per pegawai; (d) peremajaan data induk PNS, (e) transformasi data induk dan data historis kepegawaian PNS dan tata naskah ke dalam media komputer. Di samping itu dalam rangka mewujudkan SIMKRI yang efisien dan efektif telah dipersiapkan (a) perangkat lunak dan perangkat keras sistem komputer di Kanwil BAKN Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Ujung Pandang, dan Medan; (b) perangkat lunak aplikasi pensiun dan data base pensiun di BAKN Kantor Pusat; dan (c) penyusunan 1 juta data PNS yang telah pensiun.

Data historis setiap PNS yang direkarn diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang aktual untuk menunjang kebutuhan dalam perumusan kebijaksanaan pernerintah di bidang kepegawaian serta untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi

XXV/36

kepegawaian oleh BAKN seperti pengadaan pegawai, pengurusan kepangkatan, penggajian, dan pensiun. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer yang dapat menghubungkan BAKN Pusat di Jakarta dengan Kanwil-kanwil BAKN di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Ujung Pandang dan Medan.

Dalam pada itu, upaya peningkatan dan pemantapan disiplin dan tertib hukum pegawai juga terus ditingkatkan antara lain dengan berbagai kegiatan pembinaan disiplin, termasuk mendorong penghayatan dan pengamalan Pancasila melalui pendekatan kontekstual, aktual, dan konsisten kepada segenap lapisan masyarakat dan aparatur negara. Kegiatan penghayatan dan pengamalan Pancasila tersebut bertujuan agar nilai-nilai dasar Pancasila dapat dijabarkan secara konsisten ke dalam nilai instrumental dan nilai praksis, sehingga dapat memberikan makna bagi sikap dan perilaku setiap warga masyarakat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sampai dengan akhir Repelita V, telah dilakukan penataran P4 bagi PNS kepada sejumlah 5.483.535 orang yang terdiri dari golongan I sebanyak 1.608.681 orang, golongan II sebanyak 2.476.840 orang, dan golongan III/IV sebanyak 1.398.014 orang. Pada tahun pertama Repelita VI tidak dilakukan penataran P4 yang dikhususkan bagi PNS menurut golongannya. Pada tahun kedua, ketiga, dan keempat Repelita VI, penataran P4 untuk PNS dikelompokkan menurut jenjang jabatan strukturalnya. Selama tiga tahun tersebut, Penataran P4 untuk Eselon I dan II diikuti sebanyak 3.005 orang pada tahun 1995/96, 1.624 orang pada tahun 1996/97, dan 468 orang pada tahun 1997/98. Sedangkan penataran P4 untuk eselon III, IV, dan V dilakukan oleh masing-masing instansi baik departemen, LPND, maupun pemerintah daerah.

XXV/37

Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) berperan penting tidak saja untuk mendukung tingkat disiplin yang tinggi bagi PNS tetapi juga untuk menjamin agar aparatur pemerintah senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat pada umumnya dan hak serta kewajiban asasi warga masyarakat pada khususnya, serta meningkatkan kepedulian masyarakat dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Pada tahun kelima (1993/94) Repelita V jumlah perkara yang disampaikan kepada Pengadilan TUN dan Pengadilan Tinggi TUN adalah 1.249 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang disampaikan kepada Pengadilan TUN dan Pengadilan Tinggi TUN selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI masing-masing sebanyak 1.372 perkara pada tahun 1994/95, 1.917 perkara pada tahun 1995/96, 1.686 perkara pada tahun 1996/97, dan 4.452 perkara pada tahun 1997/98.

Dari jumlah 4.452 perkara yang disampaikan kepada Pengadilan TUN dan Pengadilan Tinggi TUN pada tahun 1997/98 sebagian besar adalah masalah pertanahan yaitu sejumlah 1.248 perkara (57,0 persen), sisanya meliputi masalah kepegawaian se -jumlah 409 perkara (9,2 persen), masalah perizinan sejumlah 310 perkara (7,0 persen), masalah perumahan sejumlah 129 perkara (2,9 persen), dan perkara lain-lain sejumlah 2.356 (52,9 persen). Dengan demikian sejak tahun 1993/94 hingga 1997/98 jumlah perkara TUN adalah sebanyak 10.681 jumlah perkara. Jumlah tersebut meliputi 2.972 perkara pertanahan (27,8 persen), 1.678 perkara kepegawaian (15,7 persen), 850 perkara perizinan (8,0 persen), 641 perkara perumahan (6,0 persen), dan 4.540 perkara lain-lain (42,5 persen).

XXV/38

Pada tahun 1993/94, perkara yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 613 perkara (49 persen). Kemudian, jumlah perkara yang telah diselesaikan pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat (sampai dengan 31 Desember 1997) Repelita VI masing-masing sebanyak 701 perkara (51,09 persen), 794 perkara (41,32 persen), dan 1.057 perkara (62,69 persen), dan 791 perkara (23,7 persen). Jumlah 791 perkara yang telah diselesaikan pada tahun 1997/98 tersebut terdiri dari 400 perkara pertanahan (50,6 persen), 100 perkara kepegawaian (12,6 persen), 59 perkara perizinan (7,4 persen), 4 perkara perumahan (0,6 persen), dan 228 perkara lain-lain (28,8 persen).

Upaya lain dalam rangka pembinaan PNS adalah penerapan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Mekanisme hukuman disiplin PNS telah diatur dalam Keppres Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Per -timbangan Kepegawaian (BAPEK) yang memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh PNS yang berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a ke bawah sepanjang mengenai hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. BAPEK juga bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden rnengenai usul penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke atas serta pembebasan dari jabatan bagi pejabat Eselon I, yang diajukan oleh pimpinan departemen/LPND.

XXV/39

Pada tahun kelima Repelita V jumlah pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 80 yang perlu diselesaikan oleh BAPEK adalah sebanyak 588, kasus termasuk 139 kasus baru. Sedangkan pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat Repelita VI masing-masing berjumlah 576 kasus termasuk 93 kasus baru, 492 kasus termasuk 88 kasus baru, dan 519 kasus termasuk 127 kasus baru, dan 440 kasus termasuk 114 kasus baru.

Dari keseluruhan jumlah kasus tersebut di atas telah diajukan kepada BAPEK dan telah diselesaikan sebanyak: (a) 105 kasus (17,9 persen) pada tahun 1993/94 sehingga yang belum diselesaikan sebanyak 483 kasus (82,1 persen); (b) 172 kasus (29,9 persen) termasuk 2 kasus yang melibatkan 2 orang pegawai yang telah meninggal dunia ketika kasus tersebut dalam proses pe-nyelesaian pada tahun 1994/95, dan yang belum diselesaikan se-banyak 404 kasus (70,1 persen); (c) 103 kasus (20,9 persen) pada tahun 1995/96 dan yang belum diselesaikan sebanyak 389 kasus (79,1 persen); (d) 193 kasus (37,2 persen) pada tahun 1996/97 dan yang belum diselesaikan sebanyak 326 kasus (62,8 persen); dan (e) 177 kasus (40,2 persen) pada tahun 1997/98 (tahun keempat Repelita VI), sedangkan kasus yang belum diselesaikan pada akhir tahun keempat Repelita VI adalah sebanyak 263 kasus (59,8 persen).

Dikarenakan diperlukan ketelitian dalam penyelesaiannya, maka kasus yang terjadi pada tahun yang bersangkutan tidak selalu dapat diselesaikan dalam tahun yang sama, sehingga jumlah kasus adalah hasil penjumlahan antara sisa kasus tahun sebelumnya dengan jumlah kasus yang terjadi pada tahun yang berikutnya. Penanganan sisa kasus yang belum terselesaikan pada tahun

XXV/40

keempat Repelita VI tersebut akan diupayakan penyelesaiannya pada tahun kelima Repelita VI.

Peningkatan efisiensi aparatur negara juga diupayakan melalui pendayagunaan administrasi umum dan kearsipan yang meliputi aspek administrasi perkantoran, keuangan dan materil, persuratan dan dokumentasi kearsipan agar lebih menunjang peningkatan kelancaran dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan di lingkungan instansi pemerintah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pembinaan di bidang kearsipan dilakukan antara lain melalui kegiatan penataran, pelatihan kearsipan, bimbingan teknis dan Temu Karya Tim Pembina Kearsipan yang diikuti oleh instansi pemerintah pusat, daerah, dan badan usaha milik negara/daerah.

Kegiatan pembinaan kearsipan di berbagai instansi pemerin-tah termasuk BUMN/D dilakukan antara lain melalui temu karya pernbina kearsipan, penataran dan pelatihan kearsipan, serta bimbingan teknis. Selama lima tahun terakhir ini, kegiatan pembinaan kearsipan telah diikuti sebanyak 2.190 orang dari berbagai instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk BUMN/D, meliputi tahun terakhir Repelita V; dan tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat Repelita VI (sampai dengan 31 Desember 1997) masing-masing sebanyak 1.371 orang, 184 orang, 285 orang, 315 orang, dan 35 orang.

Dalam rangka pembinaan kearsipan nasional telah pula di -kembangkan jabatan fungsional Arsiparis. Jumlah PNS yang men-duduki jabatan tersebut dari berbagai instansi baik pusat maupun daerah, sampai dengan tahun 1997/98 telah mencapai 4.000 orang.

XXV/41

Pada tahun kelima Repelita V; tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat Repelita VI telah dilakukan akuisisi arsip masing-masing sebanyak 105 ml, 124 ml, 537 ml, 65 ml, dan 104 ml arsip tekstual/konvensional; serta 5 reel, I reel, 60 reel, 380 reel, dan 17 reel arsip media baru/film. Untuk kaset video, dapat diakuisisi se -banyak 2.135 kaset video pada tahun 1993/94, 53 kaset video pada tahun 1994/95, 123 kaset video pada tahun 1996/97, dan 6 kaset video pada tahun 1997/98. Sedangkan pada tahun 1995/96 tidak ada kaset video yang bernilai sejarah yang dapat diakuisisi. Selanjutnya, kaset rekaman suara yang bernilai sejarah yang berhasil diakuisisi pada tahun 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, dan 1997/98 masing-masing sebanyak 153 kaset, 94 kaset, 106 kaset, 7 kaset, dan 72 kaset. Untuk foto-foto yang bernilai sejarah yang dapat diakuisisi adalah sebanyak 380 lembar foto pada tahun 1995/96, dan pada dua tahun berikutnya tidak ada foto yang dapat diakuisisi. Dengan demikian, sejak tahun 1993/94 hingga 1997/98 telah diakuisisi sebanyak 935 ml arsip tekstual/konvensional, 463 reel arsip media baru/film, 2.317 buah kaset video, 3.280 lembar foto, dan 432 kaset rekaman suara.

3) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara

Kegiatan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme, kualitas, disiplin, keteladanan, pengetahuan dan keterampilan PNS. Upaya pendidikan dan pelatihan yang dilakukan selama Repelita VI antara lain dikaitkan dengan adanya jaminan karier yang pasti melalui program gelar S2 dan S3 baik di dalam maupun di luar negeri, serta pelaksanaan berbagai jenis dan tingkatan diklat seperti diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan yang terdiri dari diklat struktural dan diklat

XXV/42

teknis fungsional. Selama Repelita VI telah dilakukan berbagai ke -giatan pendidikan yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan mutu diklat yang dapat menjawab kebutuhan perkembangan pem -bangunan yang semakin pesat, antara lain kegiatan penyempurnaan sistem, kurikulum, dan silabus, serta sasaran diklat aparatur negara; peningkatan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan kebutuhan pembangunan; pe-ningkatan pengetahuan tenaga widyaiswara; peningkatan jumlah diklat pembekalan bagi PNS yang akan memasuki usia pensiun; dan peningkatan efisiensi, koordinasi penyelenggaraan diklat luar negeri serta kerjasama luar negeri dalam bidang diklat.

Dalam lima tahun terakhir ini (1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, dan 1997/98) diklat Prajabatan diikuti oleh calon PNS masing-masing sebanyak 18.844 orang, 19.535 orang, 32.241 orang, 28.444 orang, dan 213.378 orang. Masing-masing jumlah peserta diklat Prajabatan pada tahun terakhir Repelita V, tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat Repelita VI terdiri dari: (a) golongan I masing-masing sebanyak 1.994 orang, 649 orang, 1.634 orang, 63 orang, dan tidak ada peserta untuk tahun 1997/98; (b) golongan II masing-masing sebanyak 13.509 orang, 15.489 orang, 18.325 orang, dan 4.640 orang, dan tidak ada peserta untuk tahun 1997/98; serta (c) golongan II1 masing-masing sebanyak 3.313 orang, 3.397 orang, 12.282 orang, 23.741 orang, dan 21.741 orang. Dengan demikian sejak tahun terakhir Repelita V hingga tahun keempat Repelita VI diklat Prajabatan telah diikuti oleh sebanyak 120.777 orang, meliputi golongan I sebanyak 4.340 orang, golongan II sebanyak 51.963 orang dan golongan III sebanyak 64.474 termasuk 55.137 orang yang mengikuti diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru yang diselenggarakan sejak pertengahan tahun 1995/96. Diklat Prajabatan pola baru tersebut dilaksanakan dengan penekanan pada dasar pelatihan fisik, mental dan disiplin.

XXV/43

Untuk diklat dalam jabatan, pada tahun ketiga Repelita VI telah mulai diselenggarakan diklat SPATI (Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi) yang merupakan pelaksanaan pertama kali PP Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diperuntukkan bagi calon-calon pejabat eselon I. Berbeda dengan diklat SPATI; diklat ADUM (Administrasi Umum), SPAMA (Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama), dan SPAMEN (Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Menengah) sudah dilaksanakan sejak tahun kedua Repelita VI. Sebelumnya, diklat penjenjangan masih berupa diklat SEPADA dan SEPALA yang dinilai setingkat dengan ADUM, SEPADYA yang dinilai setingkat dengan SPAMA, dan SESPA/SESPANAS yang dinilai setingkat dengan SPAMEN; sedangkan sebelum Repelita VI, yaitu sebelum PP No. 14 Tahun 1994 tidak ada diklat yang setingkat dengan SPATI.

Diklat SEPADA/SEPALA, SEPADYA, dan SESPA/ SESPANAS pada tahun kelima (1993/94) Repelita V, tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat Repelita VI (1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, dan 1997/98) diikuti oleh: (a) peserta diklat SEPADA/SEPALA/ADUM masing-masing sebanyak 6.580 orang, 7.421 orang, 6.527 orang, 21.505 orang, dan 27.324 orang; (b) peserta diklat SEPADYA/SPAMA masing-masing sebanyak 3.554 orang, 4.315 orang, 5.011 orang, 7.487 orang, dan 6.481 orang; dan (c) diklat SESPA/SESPANAS/SPAMA masing-masing sebanyak 628 orang, 766 orang, 1.081 orang, 739 orang, dan 578 orang. Dengan demikian selama kurun waktu lima tahun terakhir ini, diklat SEPADA/SEPALA/ADUM, SEPADYA/SPAMA, dan SESPA/ SESPANAS/SPAMEN masing-masing diikuti sebanyak 69.357 orang, 26.848 orang, dan 3.792 orang.

XXV/44

Untuk diklat SPATI yang baru dimulai pada tahun ketiga Repelita VI, jumlah pesertanya adalah sebanyak 25 orang pada tahun 1996/97 dan 26 orang pada tahun 1997/98, sehingga jumlah keseluruhan peserta SPATI hingga tahun, keempat Repelita VI adalah sebanyak 51 orang. Jumlah peserta diklat ADUM dan struktural PNS disajikan dalam Tabel XXV-4. Sedangkan jumlah peserta diklat SPADA/SPAMA, SEPADYA, dan SESPA/-SESPANAS untuk tahun 1968, 1973/74, 1978/79, 1983/84, dan 1988/89 disajikan pada Tabel XXV-4A.

Diklat fungsional dan diklat teknis memiliki tujuan yang relatif sama yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis tertentu sehingga pegawai mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien dan efektif Diklat fungsional, yang dapat pula dilaksanakan secara berjenjang, diperuntukkan bagi pegawai yang mendudukijabatan fungsional, misalnya diklat fungsional arsiparis untuk pegawai yang menduduki jabatan fungsional arsiparis, dan diklat metode peneliti-an untuk jabatan fungsional peneliti. Sedangkan diklat teknis dapat diikuti oleh setiap pegawai negeri tanpa dibatasi jabatannya.

Diklat teknis yang secara berkesinambungan dilaksanakan antara lain adalah program diklat Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang terutama diperuntukkan bagi PNS yang bekerja di lingkungan unit perencanaan. Diklat PPN tersebut antara lain meliputi diklat Perencanaan Jangka Panjang (PJP), diklat Perencanaan Proyek-proyek Pembangunan (PPPP), diklat Perencanaan Proyek-proyek Pertanian dan Agro Industri (PPPAI), dan diklat Perencanaan Proyek-proyek Transportasi (PPT). Pada tahun kelima Repelita V, jumlah peserta keempat diklat PPN tersebut adalah: (a) diklat PJP sebanyak 34 orang; (b) diklat PPPP

XXV/45

sebanyak 30 orang; (c) diklat PPPAI sebanyak 31 orang; dan (d) diklat PPT sebanyak 28 orang. Sedangkan pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat Repelita VI, jumlah peserta adalah: (a) diklat PJP masing-masing 33, 32, 35, dan 33 orang; (b) diklat PPPP masing-masing sebanyak 30, 30, 28, 30 orang; (c) diklat PPPAI masing-masing sebanyak 30, 30, 30, dan 30 orang; dan (d) diklat PPT masing-masing sebanyak 28, 30, 30, dan 30 orang.

Diklat teknis lainnya adalah kursus Teknik dan Manajemen Perencanaan Pembangunan (TMPP) yang khusus ditujukan bagi staf perencana Bappeda Tingkat II dari seluruh Indonesia. Dengan mengikuti diklat TMPP tersebut diharapkan staf perencana yang bekerja di Daerah Tingkat II dapat meningkatkan kualitas perencanaan di daerahnya masing-masing sehingga secara tidak langsung dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Pada tahun kelima Repelita V, jumlah peserta diklat TMPP adalah sebanyak 393 orang. Sedangkan pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat Repelita VI diklat TMPP masing-masing diikuti se -banyak 122 orang, 115 orang, 124 orang, dan 122 orang. Dengan demikian selama lima tahun terakhir (1993/94-1997/98) diklat TMPP telah diikuti sebanyak 876 orang.

Dengan berbagai program-program diklat tersebut, kemampu-an aparatur perencanaan pusat maupun daerah diharapkan dapat meningkat termasuk dalam identifikasi masalah, potensi, serta kebutuhan daerah; dalam penyediaan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran, serta dalam pemantauan dan pelaporan pelaksanaannya. Jumlah peserta diklat program perencanaan nasional selama lima tahun terakhir ini dapat diikuti dalam Tabel XXV-5. Sedangkan rincian jenis kursus dan jumlah peserta program diklat di bidang perencanaan

XXV/46

pembangunan sejak tahun 1968 hingga akhir Repelita IV (1988/89) disajikan dalam Tabel XXV-5A.

Pendidikan kedinasan yang pada dasarnya terdapat pada masing-masing instansi merupakan pendidikan yang tidak terlepas dari pembinaan pendidikan dan pelatihan secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu aparatur negara sesuai dengan bidang tugasnya agar dapat terus menerus mengikuti dan menguasai perkembangan pembangunan serta teknologi yang semakin menuntut kemampuan dan keterampilan yang tinggi. Sampai dengan tahun keempat Repelita VI, jumlah mahasiswa peserta program pendidikan kedinasan di lingkungan pendidikan tinggi secara keseluruhan mencapai sekitar 139.300 orang yang tersebar di berbagai lembaga pendidikan yang berada di bawah pengelolaan berbagai Departemen dan LPND antara lain di Departemen Dalam Negeri; Departemen Kehakiman, Departemen Kesehatan, Badan Pertanahan Nasional; dan Lembaga Administrasi Negara. Rincian lebih lanjut dapat diikuti pada Bab XVII tentang Pendidikan dan Olahraga, Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam Lampiran Pidato ini.

4) Program Penelitian dan Pengembangan Aparatur Negara

Program ini merupakan upaya untuk melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kebijaksanaan pembangunan. Dari hasil penelitian ini didapatkan masukan dari sumber-sumber terpercaya untuk merumuskan secara profesional saran kebijaksanaan pembangunan dan pendayagunaan aparatur dan mengidentifikasikan perkembangan baru di bidang administrasi pembangunan.

XXV/47

Pada tahun terakhir Repelita V, kegiatan penelitian dan pengkajian aparatur negara yang dilakukan antara lain adalah: (a) Penelitian tentang Persiapan Pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara; (b) Penelitian tentang Kemampuan Bappeda Dalam Meng-koordinasikan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah Dalam Menyongsong Repelita VI; (c) Penelitian tentang Pengembangan Karier PNS di lingkungan Dati II khususnya Bappeda Tingkat II; (d) Penelitian tentang Kebijaksanaan Pemerintah dan Masalah Pemindahtanganan/Penggunaan Kekayaan Negara; dan (e) Penelitian tentang Penyerahan Kewenangan Pemerintahan Dati I kepada Dati II.

Sedangkan selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI, kegiatan penelitian dan pengkajian aparatur negara yang dilakukan antara lain adalah: (a) Evaluasi Tengah Waktu Pelaksanaan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Repelita VI; (b) Penelitian dan Pengembangan tentang Pembangunan Politik Dalam Negeri; (c) Penelitian dan Pengembangan tentang Pemerintahan Umum; (d) Penelitian dan Pengembangan tentang Otonomi Daerah; (e) Pengkajian tentang Penyusunan Jabatan Fungsional Pengelola Kepegawaian; (f) Pengkajian tentang Penyederhanaan dan Pendayagunaan Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Askes dan Kartu Taspen; (g) Pemetaan Kewenangan Pejabat Kepegawaian Dalam rangka pembinaan PNS pada 26 Pemerintah Daerah Tingkat II Percontohan Otonomi Daerah; (h) Pengkajian mengenai Midterm Review Sistem Kearsipan Nasional; (i) Pengkajian tentang Administrasi Negara Dalam Rangka Mempersiapkan Repelita VII; (j) Penelitian tentang Dayaguna Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Wilayah dan Daerah; (k) Penelitian Pola Kerja

XXV/48

Pelayanan Umum; (1) Kajian tentang Koordinasi Perumusan Ke-bijaksanaan; dan (m) Penelitian Pelaksanaan Program Diklat PNS.

b. Program Penunjang

1) Program Pengembangan Informasi Pemerintahan

Dalam era globalisasi yang semakin ditandai dengan mengaburnya batas-batas wilayah perekonomian bangsa, pemanfaatan teknologi informatika untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur negara merupakan hal yang mutlak diperlukan. Program ini adalah untuk dapat menyediakan berbagai informasi yang tepat, akurat, lengkap dan mutakhir, baik bagi perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pemantauan pelaksanaan maupun pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Beberapa Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen telah menyusun rencana pembangunan sistem informasi yang merupakan lanjutan dari pengembangan sistem informasi pada tahun-tahun sebelumnya, seperti antara lain Sistem Informasi Manajemen Terpadu (SIMPADU) yang merupakan kerjasama antara Departemen Pertanian, BPS, dan BULOG, Sistem Informasi Departemen Kehakiman (SIMDK), Sistem Informasi Kejaksaan Agung RI (SIMKARI), dan Sistem Informasi Kepegawaian RI (SIMKRI) di BAKN.

Uraian lebih lanjut mengenai berbagai upaya dalam pengem-bangan informasi pemerintahan dapat dilihat dalam Bab XXV tentang Sistem Informasi dan Statistik, dalam Lampiran Pidato ini.

XXV/49

2) Program Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan

Sebagai bagian dari manajemen pembangunan secara keseluruhan, pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan terus menerus ditingkatkan, untuk menghindari penyelewengan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Dalam rangka itu diupayakan peningkatan kualitas pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Untuk itu diupaya-kan peningkatan keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan peng-awasan antara lain melalui kegiatan pemeriksaan serentak dan komprehensif terhadap unit organisasi untuk menilai kinerja dan kewajaran pertanggungjawaban atau akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen. Di samping itu untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan antara lain telah dilakukan: (1) penetapan Jabatan Fungsional Auditor untuk lebih meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan fungsional pemerintah (APFP) dan Bepeka dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan; (2) pemberian sertifikasi kepada tenaga pengawasan fungsional Auditor untuk mencapai standar mutu yang sama di lingkungan APFP; dan (3) pemasyarakatan evaluasi kinerja di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.

Upaya-upaya tersebut ditujukan masing-masing untuk meng-antisipasi dan menyerasikannya dengan perkembangan yang cepat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, dan ke-lembagaan, khususnya yang menyangkut sistem, metode, dan prosedur pelaksanaan pengawasan, peningkatan koordinasi pelaksanaan pengawasan keuangan negara dan pembangunan antaraparat pengawasan fungsional, serta memenuhi tuntutan

XXV/50

keterbukaan. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pembangunan sistem dan pelaksanaan pengawasan dapat dilihat secara rinci dalam butir C.l . dalam bab ini.

3) Program Pengembangan Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara adalah perangkat aturan dan pedoman bertindak bagi aparatur negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan nasional. Dalam hubungan ini berbagai peraturan perundang-undangan di bidang administrasi negara terus menerus disempurnakan, disesuaikan dan dimantapkan pelaksanaannya.

Perangkat aturan dan pedoman tersebut antara lain berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), dan Instruksi Presiden (Inpres), dan peraturan pelaksanaan lainnya. Selama Repelita VI, PP yang telah ditetapkan antara lain: (a) PP No. 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; (b) PP No. 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam) Dati II Percontohan; (c) PP No. 23 dan Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pemindahan dan Pengenaan Sanksi Administrasi di bidang Cukai; (d) PP No. 31 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Administratif Sorong; (e) PP No. 35 Tahun 1996 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan; (f) PP No. 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

XXV/51

Keputusan Presiden yang telah diterbitkan antara lain: (a) Keppres No. 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandar Lampung, Samarinda, dan Denpasar; (b) Keppres No. 6 Tahun 1995 tentang Tim Evaluasi Pengadaan; (c) Keppres No. 388/M Tahun 1995 mengenai penggabungan 2 (dua) departemen yaitu Departemen Perdagangan dan Departemen Per -industrian, dan mengganti jabatan Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan menjadi Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi; (d) Keppres No. 55 Tahun 1996 tentang Tim Privatisasi Badan Usaha Milik Negara; (e) Keppres No. 8 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keppres No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 24 Tahun 1995; dan (f) Keppres No. 41 Tahun 1997 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Instruksi Presiden antara lain: (a) Inpres No. 2 Tahun 1995 mengenai kemudahan atas impor mesin dan peralatan beserta bahan baku/penolong dalam rangka restrukturisasi usaha; (b) Inpres No. 2 Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional; (c) Inpres No. 2 Tahun 1997 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah; dan (d) Inpres No. 4 Tahun 1997 tentang Penelitian Kekayaan yang semestinya bisa dimanfaatkan oleh Negara.

Berbagai upaya dalam pengembangan hukum administrasi negara dapat dilihat pula dalam Bab XX tentang Hukum, dalam Lampiran Pidato ini.

XXV/52

C. PENGAWASAN PEMBANGUNAN

1. Sasaran, Kebijaksanaan, dan Program Repelita VI

Sasaran akhir pendayagunaan pengawasan pembangunan dalam Repelita VI adalah terciptanya daya guna dan hasil guna pembangunan secara optimal. Hal tersebut dicapai dengan memadukan pendayagunaan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, terarah pada sasaran-sasaran antara dan pokok kebijaksanaan sebagai berikut.

Penyesuaian serta penyederhanaan berbagai prosedur pelaksanaan pembangunan khususnya yang bertalian dengan pengadaan barang dan jasa, pengajuan dan persetujuan revisi anggaran, penggunaan hasil produksi dalam negeri, bentuk dan persetujuan kontrak, peran serta pengusaha golongan ekonomi lemah, pemantapan pemantauan dan pelaporan serta pertanggung -jawabannya. Upaya tersebut didukung dengan pengambilan keputusan yang lebih terdesentralisasi sehingga mempercepat peng -ambilan keputusan yang diperlukan dalam berbagai kegiatan pe-laksanaan.

Koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan baik sektoral maupun regional, dan sistem pemantauan, pelaporan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan yang makin mantap, serta terwujudnya sistern komunikasi yang mantap melalui pengembangan dan peningkatan sistern informasi. Sasaran pendayagunaan sistem pelaksanaan pembangunan lainnya adalah meningkatnya keserasian dan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan, program, dan proyek sektoral dan yang bersifat

XXV/53

lintas sektoral, regional, lintas daerah, dan lintas lembaga, baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD.

Efisiensi dan efektivitas sistem pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara dan pembangunan yang meningkat dan terpadu serta konsisten melalui pemantapan sistem pengawasan internal dan eksternal, peningkatan keterpaduan pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat disertai pemantapan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut. Sasaran lainnya adalah mantapnya sistem dan mekanisme pengawasan yang mendorong adanya sinergi pengecekan dan pengujian silang dari pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat terhadap pengawasan melekat sehingga pengawasan melekat semakin membudaya dalam sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan serta dapat berperan sebagai tulang punggung pengawasan internal Pemerintah dan menjadi unsur pokok dalam upaya mencegah tindakan yang tercela.

Kemampuan teknis dan manajerial sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang meningkat, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pernbangunan, serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Dengan meningkatnya kemampuan tersebut, mutu, efisiensi dan perumusan kebijaksanaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pernbangunan serta pelayanan kepada dunia usaha dan masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, kebijaksanaan yang ditempuh dalam Repelita VI mencakup pendayagunaan keseluruhan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang dilakukan sedini mungkin sejak tahap perencanaan, meliputi

XXV/54

pemantapan koordinasi, kerjasama, dan hubungan kelembagaan; pemantapan sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran; peningkatan kualitas sumber daya manusia; penyempurnaan sistem pemantauan, pengendalian dan pertanggungjawaban; serta peningkatan keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan pengawasan pembangunan.

Untuk mencapai berbagai sasaran pendayagunaan sistem pe -laksanaan dan pengawasan pembangunan tersebut di atas, telah di -kembangkan berbagai program sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan semakin efisien dan efektif. Karena sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan merupakan wahana penunjang keberhasilan pembangunan seluruh sektor dan merupakan tanggung jawab seluruh jajaran aparatur, program penyempurnaan sistem pe -laksanaan dan pengawasan pembangunan pada dasarnya dilaksana -kan di semua bidang dan sektor pembangunan.

Kebijaksanaan pembangunan di bidang pengawasan ini dijabarkan dalam program pokok dan program penunjang. Program pokok mencakup program pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan; serta program pembinaan dan pemasyarakatan peng-awasan. Sedangkan program penunjang mencakup program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pengawasan; program pengembangan informasi pengawasan; serta program penerapan dan penegakan hukum.

XXV/55

2. Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan Sampai Dengan Tahun Keempat Repelita VI

a. Program Pokok

1) Program Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sistem dan pelaksanaan pengawasan, baik pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat. Dengan meningkatkan kualitas sistem dan pelaksanaan pengawasan tersebut, diupayakan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang efisien, efektif, bersih, dan bertanggung jawab.

Keterpaduan pelaksanaan pengawasan fungsional (Wasnal), yang dilakukan sejak tahap perencanaan, kegiatan operasionalnya menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pelaksanaan dan sistem pengawasan melekat (Waskat) terus menerus dimantapkan dengan meningkatkan orientasi dan penyegaran kembali penerapan Waskat di lingkungan kerja masing-masing. Dengan upaya tersebut diharapkan Waskat bukan lagi ber -sifat normatif, tetapi telah benar-benar merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen sehingga pengawasan melekat membudaya dalam sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan serta dapat berperan sebagai tulang punggung pengawasan internal pemerintah dan menjadi unsur pokok dalam upaya mencegah tindakan tercela.

Dalam rangka memantapkan sistem pengawasan keuangan negara dan pembangunan, organisasi Aparat Pengawasan

XXV/56

Fungsional Pemerintah (APFP) dalam Repelita VI telah lebih disesuaikan dengan bentuk organisasi yang hemat struktur dan kaya fungsi. Dengan Iebih rampingnya organisasi pengawasan yang diikuti dengan pemisahan secara tegas fungsi manajerial yang di -laksanakan oleh para pejabat struktural dan fungsi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh para pejabat fungsional, diharapkan akan meningkat pula mutu hasil pengawasan.

Dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengawasan, telah ditetapkan Jabatan Fungsional Auditor bagi Aparat Pengawasan Fungsional yang bekerja di lingkungan BEPEKA, BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kotamadya dan APFP lainnya. Jabatan fungsional tersebut berlaku di semua unit pengawasan dan dimaksudkan agar para Auditor mempunyai standar mutu yang sama untuk mendorong terciptanya fungsi pengawasan yang baik dan menyeluruh.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan dilakukan pula melalui diklat sertifikasi, diklat fungsional dan diklat teknis, serta diklat struktural bagi para pejabat struktural di lingkungan instansi pengawasan. Pemeriksaan komprehensif sebagai suatu pendekatan pemeriksaan telah dikembangkan, yang mengarah kepada pengawasan yang menyeluruh dan terpadu. Penilaian kinerja unit organisasi terus dikembangkan sejalan dengan mulai diterapkannya kewajiban penyusunan laporan hasil evaluasi akuntabilitas Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagai bentuk pertanggungjawaban baik oleh setiap unit pemerintahan maupun pemerintahan secara keseluruhan.

XXV/57

Di samping itu, juga telah dilakukan pemeriksaan serentak dan komprehensif atas pelaksanaan anggaran sejak tahun pertama sampai dengan tahun keempat Repelita VI yang dilaksanakan secara terpadu oleh BPKP dan APFP lainnya untuk memperoleh gambaran realisasi pelaksanaan anggaran untuk masing-masing tahun anggaran.

Sebagai realisasi dari Program Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan telah dilakukan pemantapan pelaksanaan operasional pengawasan dengan diselenggarakannya koordinasi antara BPKP dengan APFP lainnya. Koordinasi dilaksanakan sejak tahap perencanaan yaitu dengan melakukan pembahasan rencana kerja, rapat koordinasi pengawasan, audit bersama, serta pemantauan dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut yang diselengarakan bersama antara BPKP dengan APFP lainnya. Kegiatan operasional pengawasan tersebut dapat dilihat dari jumlah penugasan pemeriksaan, jumlah temuan hasil pemeriksaan, serta pelaksanaan tindak lanjutnya.

Pada tahun terakhir Repelita V, jumlah penugasan pemeriksaan yang dilakukan adalah sebanyak 47.095 buah. Sedangkan jumlah penugasan pemeriksaan yang dilakukan selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI berjumlah 252.005 penugasan, atau rata-rata per tahun anggaran sebesar 53.054 penugasan atau lebih tinggi 13 persen dibandingkan dengan jumlah penugasan pemeriksaan pada tahun terakhir Repelita V.

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh aparat pengawasan fungsional pada tahun terakhir Repelita V berjumlah 37.981 LHP. Sedangkan dalam empat tahun pelaksanaan Repelita VI (sampai dengan 31 Desember 1997) berjumlah 198.782

XXV/58

LHP atau dengan rata-rata per tahun anggaran sejumlah 49.670 LHP. Jumlah rata-rata pada tahun ini lebih tinggi 30,8 persen dibanding pada tahun terakhir Repelita V. Selanjutnya jumlah temuan hasil pemeriksaan pada tahun terakhir Repelita V adalah sebanyak 87.638 kejadian. Sedangkan dalam empat tahun pelaksanaan Repelita VI (sampai dengan 31 Desember 1997) jumlah temuan hasil pemeriksaan berjumlah 350.416 kejadian, atau rata-rata per tahun anggaran sebesar 87.604 kejadian. Rincian lebih lanjut mengenai realisasi penerbitan laporan dan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APFP sampai dengan tahun 1997/98 dapat dilihat pada Tabel XXV-8.

Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang bersifat finansial pada tahun terakhir Repelita V adalah senilai Rp 582.043 juta. Sedangkan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang bersifat finansial selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI adalah senilai Rp. 6.355.272 juta, atau dengan rata-rata per tahun anggaran senilai Rp. 1.337952 juta. Jumlah rata-rata temuan hasil pemeriksaan yang bersifat finansial selama Repelita VI tersebut meningkat sebesar 130 persen dibanding temuan hasil pemeriksaan yang diperoleh dalam tahun terakhir Repelita V.

Dari jumlah hasil temuan sebanyak 350.416 kejadian yang telah diperoleh dalam empat tahun pelaksanaan Repelita VI, yang telah ditindaklanjuti adalah sebanyak 161.277 kejadian atau sekitar 46,02 persen dari seluruh temuan. Sedangkan untuk temuan hasil pemeriksaan yang bersifat finansial dalam jumlah rupiah yang sudah ditindaklanjuti adalah sebesar Rp 4.414.445 juta atau sekitar 69,5 persen dari jumlah temuan sebesar Rp 6.355.272 juta.

Rincian per tahun mengenai rencana kegiatan pemeriksaan dan realisasi penugasan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat

XXV/59

pengawasan fungsional selama lima tahun terakhir pelaksanaan Repelita VI (sampai dengan 31 Desember 1997) disajikan pada Tabel XXV-6. Sedangkan kegiatan pengawasan sejak tahun 1968 sampai dengan akhir Repelita IV (1988/89) disajikan dalam Tabel XXV-6A khususnya mengenai perkembangan pelaksanaan pemeriksaan tahunan oleh aparatur pengawasan fungsional.

Kegiatan lain dalam pelaksanaan Program Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan adalah meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan pengawasan. Menko Ekkuwasbang menetap-kan Kebijakan Pengawasan Lima Tahunan dan Rencana Induk - Pengawasan Lima Tahunan sebagai arahan pelaksanaan pengawasan dalam waktu lima tahun. Kebijakan lima tahunan ter -sebut, lebih lanjut dijabarkan oleh BPKP menjadi Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pengawasan Tahunan BPKP dan APFP, serta disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan untuk seluruh APFP. Guna lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan, berbagai pedoman pengawasan baik pedoman yang bersifat audit maupun non audit telah diterbitkan sebagai pelengkap maupun penyempurnaan dari pedoman yang sudah ada.

Di samping kegiatan pemeriksaan reguler, juga terdapat kegiatan pemeriksaan khusus. Hasil temuan pemeriksaan khusus pada tahun terakhir Repelita V adalah senilai Rp 82.997 juta. Sedangkan selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI hasil temuan pemeriksaan khusus adalah senilai Rp 552.189 juta atau dengan rata-rata per tahun anggaran senilai Rp 116.250 juta. Dari hasil temuan pemeriksaan khusus sebesar Rp 82.997 juta pada tahun terakhir Repelita V tersebut telah ditindaklanjuti senilai Rp 6.059 juta. Sedangkan hasil temuan selama. empat tahun pelaksanaan Repelita VI sebesar Rp 116.250 juta telah

XXV/60

ditindaklanjuti senilai Rp 48.739 juta atau. dengan rata-rata per tahun anggaran senilai Rp 10.261 juta.

Selanjutnya dalam rangka pengawasan fungsional (Wasnal), pemeriksaan terhadap laporan keuangan BUMN, BUMD, dan badan usaha lainnya dilakukan secara rutin. Kegiatan pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menilai apakah badan-badan usaha tersebut telah bekerja atas dasar anggaran yang ditetapkan, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tertib. Pemeriksaan akuntan terhadap laporan keuangan berbagai badan usaha tersebut setiap tahunnya telah dapat makin cepat diselesaikan.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BUMN/BUMD menunjukkan bahwa sistem dan laporan akuntansi BUMN/BUMD telah berkembang cukup baik, tercermin dengan semakin banyaknya jumlah laporan keuangan badan usaha yang memperoleh pernyataan pendapat akuntan Wajar, Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada tahun terakhir Repelita V, dari 553 laporan keuangan BUMN/BUMD yang mendapat pernyataan WTP sebanyak 250 laporan; WDP sebanyak 251 laporan; Pendapat Tidak Wajar sebanyak 0 laporan; dan Menolak Memberikan Pendapat sebanyak 52 laporan. Sedangkan selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI, dari 3.169 laporan keuangan BUMN/BUMD yang mendapat pernyataan WTP sebanyak 2.172 laporan; WDP sebanyak 731 laporan; Pendapat Tidak Wajar sebanyak 42 laporan; dan Menolak Memberikan Pendapat sebanyak 224 laporan.

Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan akuntan terhadap laporan keuangan proyek yang memperoleh bantuan luar negeri.

XXV/61

Untuk meningkatkan pemanfaatan dan daya serap proyek-proyek berbantuan luar negeri tersebut maka pemeriksaan akuntan terhadap pertanggungjawaban keuangan proyek-proyek berbantuan luar negeri mendapatkan prioritas.

Dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan proyek-proyek berbantuan luar negeri dapat diketahui kinerja dan akuntabilitas yang semakin membaik. Pada tahun terakhir Repelita V dari 561 laporan keuangan proyek-proyek berbantuan luar negeri, yang mendapat pernyataan WTP adalah sebanyak 477 laporan, WDP sebanyak 65 laporan; Pendapat Tidak Wajar 0 laporan; dan Menolak Memberikan Pendapat 19 laporan. Sedangkan dalam empat tahun pelaksanaan Repelita VI dari 2.380 laporan keuangan proyek-proyek berbantuan luar negeri yang mendapat pernyataan WTP adalah sebanyak 2.072 laporan; WDP sebanyak 256 laporan, Pendapat Tidak Wajar 10 laporan, dan Menolak Memberikan Pendapat 42 laporan.

Rincian lebih lanjut mengenai pernyataan pendapat akuntan atas laporan keuangan BUMN/BUMD dan proyek berbantuan luar negeri dapat dilihat pada Tabel XXV-7.

Berbagai temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional tersebut, pada dasarnya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: (1) kasus yang menimbulkan kerugian negara; (2) kasus kewajiban penyetoran kepada negara; dan (3) kewajiban pe-nyempurnaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

Untuk kasus-kasus yang menimbulkan kerugian negara dan yang diduga mengandung unsur tindak pidana diteruskan ke Kejaksaan Agung, sedangkan yang tidak mengandung unsur tindak

XXV/62

pidana dilakukan tuntutan ganti rugi/penarikan kembali atas kerugian negara. Kemudian untuk kasus kewajiban penyetoran kepada negara, penanggung jawab kasus penyetoran kepada negara diminta untuk segera melaksanakan setorannya kepada Kas Negara/Kas Daerah/Kas BUMN/BUMD. Sedangkan untuk kasus-kasus mengenai kewajiban penyempurnaan kelembagaan, ke-tatalaksanaan dan kepegawaian, pimpinan unit yang diperiksa diminta untuk melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan.

Walaupun pada saat diternukannya, ketiga jenis kasus tersebut tidak/belum nampak merugikan keuangan negara, namun untuk menghindari timbulnya kerugian negara, maka kasus-kasus yang ditemukan tersebut harus segera ditindaklanjuti. Hal ini mengingat pula bahwa salah satu indikator keberhasilan pengawasan ialah terlaksananya dengan tuntas tindak lanjut hasil -hasil pengawasan fungsional oleh pimpinan departemen/LPND yang bersangkutan. Untuk itu, agar pimpinan departemen/LPND memperoleh informasi mengenai perkembangan hasil pengawasan di Departemen/LPND yang dipimpinnya, maka setiap triwulan kepada Departemen/LPND disampaikan Laporan Triwulan Hasil Pengawasan. Laporan Triwulan Hasil Pengawasan menjadi bahan bagi pimpinan Departemen/LPND dalam mengambil langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Pelaksanaan kegiatan tahunan APFP yang didukung dengan pemantauan secara intensif dan ditindaklanjuti oleh para atasan yang bertanggungjawab telah menghasilkan penyelamatan uang negara pada tahun terakhir Repelita V senilai Rp. 767,296 miliar. Sedangkan selarna empat tahun pelaksanaan Repelita VI, uang negara yang berhasil diselamatkan adalah senilai Rp. 3.694,993 miliar. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel XXV-9.

XXV/63Temuan pemeriksaan yang telah disampaikan kepada para

Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/

Pimpinan Instansi lainnya dan para pejabat yang berwenang dalam tahun terakhir Repelita V adalah sebagai berikut: (a) temuan yang mengandung kasus kerugian negara (bukan tindakan pidana dan dikenakan tuntutan ganti rugi) dengan nilai Rp 82,997 miliar; dan (b) temuan yang mengandung kewajiban penyetoran kepada negara dengan nilai Rp. 823,459 miliar. Jumlah temuan yang mengandung kasus kerugian negara (bukan tindakan pidana dan dikenakan tuntutan ganti rugi) selama lima tahun terakhir ini berjumlah Rp 2.076,703 miliar atau dengan rata-rata per tahun anggaran senilai Rp 519,175 miliar. Sedangkan temuan yang mengandung kewajiban penyetoran kepada negara adalah senilai Rp 3.634,573 miliar atau dengan rata-rata per tahun anggaran senilai Rp 908,643 miliar. Rincian mengenai jumlah nilai temuan pemeriksaan dapat dilihat pada Tabel XXV-10.

Sejalan dengan pemantapan sistem pengawasan fungsional tersebut, dilakukan pula penyempurnaan sarana pengawasan melekat (sarwaskat) berupa penyempurnaan kelembagaan dan peningkatan disiplin dan budaya kerja setiap unsur aparatur, termasuk aparatur pengawasan fungsional, sehingga secara keseluruhan aparatur pemerintah dapat berfungsi secara makin efisien dan efektif. Upaya peningkatan pelaksanaan Waskat pada Repelita VI, dilakukan melalui program pembinaan budaya kerja di instansi-instansi pemerintah di pusat maupun daerah, termasuk BUMN/BUMD, diikuti dengan pemasyarakatannya untuk meningkatkan etos kerja, produktivitas, dan mendorong terwujudnya aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Di samping itu telah pula dilakukan penyempurnaan

XXV/64

dan pemasyarakatan petunjuk pelaksanaan Waskat dan peningkatan pembuatan laporan P3 Waskat tahunan dan realisasinya.

Dalam rangka pengawasan melekat tersebut, secara administratif ketaatan Penyampaian program Pelaksanaan Pengawasan Melekat (P3 Waskat) dapat menjadi ukuran. Untuk tahun 1993/94, 1994/95, 1995/96, dan 1996/97, penyampaian laporan realisasi P3 Waskat masing-masing adalah sebanyak 224 instansi (67,07 persen), 127 instansi (38,0 persen), 202 instansi (60,5 persen), dan 219 instansi (65,6 persen) sebagaimana tampak dalam Tabel XXV-11. Sedangkan untuk tahun 1997/98.belum ada laporan mengenai realisasi P3 Waskat. Agar pelaksanaan Waskat dapat berjalan seperti yang diharapkan antara lain diupayakan pemberian orientasi dan penyegaran kembali mengenai filosofi, konsep dan mekanisme Waskat, dan pemantapan pelaksanaan Waskat yang dimulai dari lingkungan kerja masing-masing.

Pelaksanaan pengawasan masyarakat (Wasmas) dilakukan melalui berbagai saluran yang tersedia seperti kotak pengaduan di berbagai Departemen/LPND, baik di tingkat pusat maupun di daerah; lembaga legislatif, Tromol Pos 5000, media massa serta berbagai jalur lainnya.

Sejak Tromol Pos 5000 dibuka pada Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI pada bulan April 1988 sampai dengan tahun keempat Repelita VI (per 30 September 1997) telah diterima surat/informasi/ pengaduan atau keluhan dari masyarakat sebanyak 159.362 surat. Keadaan ini mencerminkan besarnya perhatian masyarakat dalam memberikan informasi mengenai keadaan dan kegiatan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Dari jumlah tersebut, surat yang telah

XXV/65

disalurkan kepada instansi terkait untuk diteliti kebenarannya berjumlah 111.848 surat atau 70,18 persen. Surat-surat yang disalurkan tersebut terdiri dari 98.778 surat atau 88,31 persen yang bersifat Waskat; dan 13,070 surat atau 11,69 persen bersifat Wasnal.

Dari surat yang telah disalurkan, setelah dilakukan pengecekan oleh aparat/atasan langsung ataupun oleh aparat pengawasan fungsional diperoleh tanggapan sebanyak 65,959 surat atau 59,31 persen, sedangkan sisanya sebanyak 45.245 surat atau 40,69 persen belum memperoleh tanggapan. Dari 65.959 surat yang telah memperoleh tanggapan, yang bersifat Waskat adalah sebanyak 52.482 surat (79,57 persen) dan yang bersifat Wasnal berjumlah 13.477 surat (20,43 persen). Dari 52.482 surat yang bersifat Waskat, sebanyak 18.139 surat (34,56 persen) mengandung kebenaran; dan yang tidak mengandung kebenaran serta yang masih dalam penelitian berjumlah 34.343 surat (65,44 persen).

Dalam pada itu, dari 13.477 surat tanggapan yang bersifat Wasnal yang mengandung kebenaran terdapat 2.635 surat (19,55 persen), tidak mengandung kebenaran dan masih dalam penelitian terdapat 10.842 surat (80,45 persen). Dengan demikian, dari 65.959 surat tanggapan diketahui sejumlah 20.774 surat (31,50 persen) me-ngandung kebenaran, 45.185 surat (68,50 persen) tidak mengandung kebenaran serta masih dalam penelitian masingmasing instansi.

Permasalahan-permasalahan yang menonjol dari 20.774 surat tanggapan tersebut, adalah: (1) masalah kepegawaian/ketenaga-kerjaan sebanyak 6.652 surat (32,02 persen); (2) masalah korupsi/ pungli sejumlah 5.226 surat (25,16 persen); (3) masalah pelayanan

XXV/66

masyarakat sejumlah 2.729 surat (13,14 persen); (4) masalah per -tanahan/perumahan sejumlah 2.089 surat (10,05 persen); (5) masalah penyalahgunaan wewenang sejumlah 1.286 surat (6,19 persen); dan (6) masalah lain-lain sebanyak 2.792 surat (13,44 persen).

Masalah kepegawaian/ketenagakerjaan antara lain meliputi pelanggaran terhadap PP Nomor 30 Tahun 1980, prosedur penerimaan pegawai, prosedur pengusulan jabatan/mutasi pegawai, pembayaran gaji/rapel, pemutusan hubungan kerja, pembayaran gaji/upah/ tunjangan dan pesangon.

Masalah korupsi/pungli antara lain adalah berupa manipulasi milik negara, penyelewengan dalam pelaksanaan proyek, penggelapan/penguasaan tanpa hak atas kekayaan milik negara, pungutan liar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, pungutan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian dan ketenagakerjaan.

Masalah pelayanan masyarakat antara lain meliputi pelayanan di bidang IMB, KTP, dan prosedur pembayaran listrik dan air minum yang masih memakan waktu yang cukup lama, serta kurangnya fasilitas dan informasi yang diberikan di bidang pelayanan jasa transportasi.

Masalah pertanahan/perumahan antara lain meliputi sengketa hak atas tanah, ganti rugi tanah yang tidak sesuai, pemalsuan sertifikat tanah, hak penghunian bangunan, penggusuran/ pembongkaran bangunan, sengketa kepemilikan bangunan, dan masalah perijinan bangunan.

XXV/67

Sedangkan masalah lain-lain meliputi antara lain masalah hukum/peradilan, kewaspadaan nasional, ketatalaksanaan dan birokrasi, dan lingkungan hidup.

Dengan mulai diterapkannya penilaian kinerja dan akuntabilitas Departemen/LPND sebagai bentuk pertanggung-jawaban baik untuk setiap unit pemerintahan maupun pemerintahan secara keseluruhan, kepada seluruh aparat pengawasan fungsional Departemen/LPND dan Kantor Menko/Meneg telah disampaikan Buku Petunjuk Penyusunan Laporan Evaluasi Akuntabilitas. Laporan tersebut merupakan bahan dalam rapat koordinasi lengkap pengawasan pembangunan yang diselenggarakan pada setiap menjelang akhir tahun anggaran di Kantor Wakil Presiden RI yang dihadiri oleh seluruh menteri dan pimpinan LPND.

Dalam rangka pengawasan legislatif, pendapat dan masukan Dewan Perwakilan Rakyat yang antara lain disampaikan melalui rapat kerja dengan Pemerintah diperhatikan secara sungguh- sungguh; demikian pula hasil pemeriksaan tahunan (HAPTAH) yang disampaikan oleh Bepeka.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan berbagai upaya pengawasan tersebut di atas, dilakukan penertiban operasional. Kegiatan pengawasan dan penertiban operasional dalam tahun terakhir Repelita V sampai dengan tahun keempat Repelita VI dapat diikuti pada Tabel XXV-12. Sedangkan hasil pengawasan dan penertiban sejak dimulainya operasi tertib pada tahun 1978/79 (akhir Repelita II), disajikan pada Tabel XXV-12A.

XXV/68

2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan makna dan arti pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih lancar, tepat, dan menyeluruh. Kegiatan-kegiatan dalam program ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan prakarsa dan peran aktif aparat pengawasan, pimpinan/atasan langsung dan masyarakat, dengan tujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengawasan keuangan negara dan pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan Program Pembinaan dan Pe-masyarakatan Pengawasan, telah dilakukan berbagai upaya pe-ningkatan kualitas administrasi dan pelaporan pengawasan guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan para pengguna laporan. Sejak tahun anggaran 1993/94, BPKP di samping memberikan pernyataan pendapat atas kewajaran laporan keuangan BUMN/BUMD juga melakukan penilaian atas tingkat kesehatan keuangan dari badan usaha tersebut. Dari tahun ke tahun jumlah BUMN/BUMD yang dinilai tingkat kesehatannya selalu meningkat, demikian halnya dengan persentase jumlah BUMN/BUMD yang keadaan keuangannya sehat dan sehat sekali juga selalu meningkat. Hasil penilaian tingkat kesehatan keuangan BUMN/BUMD membantu dalam menilai ketepatan sasaran bantuan kepada para pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi dari bagian laba BUMN/BUMD yang disisihkan. Dalam hal ini BPKP juga melakukan penilaian terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan tersebut.

XXV/69

b. Program Penunjang

1) Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pengawasan

Profesionalisme sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci bagi terlaksananya tugas-tugas pengawasan keuangan dan pembangunan yang efisien dan efektif. Dengan kondisi administrasi pemerintahan yang semakin baik terutama pada segi penatausahaan dan pertanggungjawaban kekayaan negara, maka pengawasan dititik-beratkan kepada aspek-aspek manajerial kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan. Hal ini menuntut peningkatan profesionalisme dari aparat pengawasan fungsional, yang dapat dicapai melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) antara lain diklat karier, diklat profesi, dan diklat profesi paralel.

Program penunjang ini dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan dan mutu sumber daya manusia pada aparatur pengawasan termasuk peningkatan profesionalisme, keahlian, keterampilan, dan kemantapan sikap mental aparat pengawas agar mampu melaksanakan pengawasan, menafsirkan hasil pengawasan, dan menyusun langkah tindak lanjut yang diperlukan secara tepat. Pelaksanaan dan hasil kegiatan diklat dalam program ini dikaitkan pula dengan upaya peningkatan produktivitas dan perkembangan karier aparatur pengawasan.

Sebagai pelaksanaan dari program pendidikan dan pelatihan pengawasan, BPKP sebagai pembina dan Koordinator Aparat Peng -awasan Fungsional Pemerintah telah melakukan serangkaian pendidikan dan latihan jabatan fungsional untuk seluruh Pejabat

XXV/70

Fungsional Auditor. Tujuan dari diklat tersebut terutama adalah untuk meningkatkan kemampuan para pejabat pengawas keuangan dan pembangunan dalam bidang kode etik, norma, dan teknik pemeriksaan sehingga diharapkan mampu menghadapi tantangan kebutuhan pemeriksaan dalam era globalisasi mendatang yang ditandai dengan semakin canggihnya teknologi sistem informasi obyek pemeriksaan dan aspek hukum tanggung jawab pemeriksa yang semakin rumit. Pada tahun terakhir Repelita V telah diselenggarakan kegiatan diklat bagi aparat pengawasan fungsional sejumlah 3.940 orang. Sedangkan selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI telah diselenggarakan kegiatan diklat untuk 20.068 orang atau dengan rata-rata per tahun sebanyak 5.017 orang. Dalam program ini juga dilaksanakan kegiatan penelitian dan pe -ngembangan di bidang pengawasan. Pada tahun terakhir Repelita V telah dilaksanakan kegiatan penelitian pengembangan sejumlah 30 buah penelitian. Sedangkan selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI telah dilakukan 54 kegiatan penelitian dan pe -ngembangan. Rincian lebih lanjut mengenai kegiatan dalam program ini disajikan pada Tabel XXV-13.

Untuk lebih meningkatkan mutu pengawasan, dalam rangkaian program ini dilakukan pula kegiatan penyuluhan pengawasan bagi aparat pengawasan fungsional dan masyarakat, baik di pusat, Dati I, maupun Dati II, sehubungan dengan kebijakan baru di bidang pengawasan dan juga dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan para pejabat pengawas keuangan dan pembangunan dalam bidang kode etik, norma, dan teknik pemeriksaan. Di samping itu, dalam kegiatan penyuluhan pengawasan ini, diperkenalkan pula jenis pemeriksaan baru seperti pemeriksaan komprehensif.

XXV/71

2) Program Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan

Program pengembangan sistem informasi pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan dan mutu informasi pengawasan yang diperlukan dan dipadukan dengan kebijaksanaan, perencanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan. Dalam upaya itu, pemanfaatan teknologi informasi makin dimantapkan agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif serta hasil pengawasan dapat disampaikan secara cepat dan makin meningkat mutunya, sehingga langkah tindak lanjut yang diperlukan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat pula.

Dalam rangka merealisasikan program pengembangan sistem informasi pengawasan, BPKP saat ini sedang membangun satu sistem informasi pengawasan yang masih dalam tahap uji coba dan pelatihan. Apabila telah selesai sistem tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas - tugas pengawasan.

3) Program Penerapan dan Penegakan Hukum

Program Penerapan dan Penegakan Hukum, terutama bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, termasuk dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan yang dilakukan meliputi antara lain, kajian kebijaksanaan penyempurnaan administrasi keuangan negara dan pengawasan pembangunan serta pemantapan peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas operasional di

XXV/72

bidang pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, temuan-temuan hasil pengawasan yang mengandung unsur tindak pidana umum diserahkan kepada Kepolisian, untuk temuan-temuan yang mengandung unsur tindak pidana khusus diserahkan kepada Kejaksaan Agung, sedarigkan untuk temuan-temuan yang bersifat manajerial atau penyimpangan ketataksanaan disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai bahan tindak lanjut pembinaan yang diperlukan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir ini temuan-temuan yang mengandung tindak pidana khusus yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung adalah berasal dari: (a) Tromol Pos 5000 sebagai tindak lanjut penanganan kasus yang berasal dari pengaduan masyarakat; (b) temuan yang diserahkan BEPEKA; (c) temuan yang diserahkan BPKP; (d) Temuan yang berasal dari aparat Fungsional Intern (Inspektorat Jenderal); (e) kasus-kasus yang semula berupa tindak pidana umum, setelah diteliti oleh POLRI dan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi; dan (f) temuan hasil operasi intelijen yustisial Kejaksaan Agung yang mengungkapkan dan menangani kasus yang berindikasikan tindak pidana korupsi.

Di samping itu, Kejaksaan Agung juga melakukan operasi intelijen yustisial sesuai dengan kewenangan Kejaksaan Agung dalam upaya menangani kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi. Upaya penerapan dan penegakan hukum sebagai tindak lanjut temuan pengawasan telah menunjukkan kemajuan antara lain pada semakin meningkatnya persepsi dan koordinasi antara aparat pengawasan dengan aparat penegak hukum.

XXV/73

D. PENUTUP

Pembangunan aparatur negara dan pengawasan pembangunan dalam Repelita VI mengupayakan untuk secara bertahap me-ningkatkan kualitas aparatur negara di tingkat pusat maupun daerah, baik pada aspek kelembagaan, sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan termasuk aspek ketatalaksanaannya dan sumber daya manusianya.

Pernbangunan di bidang kelembagaan aparatur dalam Repelita VI antara lain telah menghasilkan penyempurnaan organisasi dan tata kerja di lingkungan Menko/Meneg, Departemen, Sekretariat Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara (Setlemtertina) dan LPND, termasuk perwakilan RI di luar negeri, serta Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Tingkat II, baik secara menyeluruh maupun sebagian. Pada organisasi pemerintahan wilayah kecamatan, telah disempurnakan struktur organisasi, penetapan pola kelembagaan, penataan eselon dan penetapan kriteria bagi pembentukan kecamatan baru.

Dalarn rangka mempercepat realisasi otonomi daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, dengan PP No. 8 Tahun 1995 telah diserahkan berbagai bidang urusan pemerintahan kepada 26 Dati II percontohan, disertai dengan penyerahan personil, sumber pembiayaan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1974. Sementara itu, efisiensi dalam pengelolaan ke -uangan daerah dan sumber pendapatan daerah juga telah diupayakan untuk lebih ditingkatkan dengan ditetapkannya UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

XXV/74

Sistem perencanaan, penganggaran dan pembiayaan telah makin dimantapkan melalui penyempurnaan perencanaan dari bawah ke atas yang dipadukan dengan-perencanaan dari atas ke bawah sehingga pembangunan sektoral dan pembangunan daerah semakin dapat dilaksanakan secara serasi dan saling mengisi. Dalam hubungan ini dalam Repelita VI telah dikembangkan dan didayagunakan suatu mekanisme baru, yang disebut Sarlita (Sasaran Repelita Tahunan) yang menjabarkan sasaran repelita untuk setiap tahun anggaran bersangkutan, disertai penyederhanaan penyusunan DIP. Sistem pelaksanaan proyek-proyek pembangunan juga telah ditingkatkan melalui peningkatan kualitas, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan revisi DIP, penatausahaan dana bantuan luar negeri, dan pengadaan barang dan jasa, serta di -kembangkannya berbagai standar dan petunjuk pelaksanaan proyek pembangunan sehingga sumber daya dan dana dapat dimanfaatkan secara optimal. Sistem pemantauan dan pengendalian pelaksanaan proyek pembangunan juga terus disempurnakan, termasuk pengembangan evaluasi kinerja proyek pembangunan, dan bentuk dokumen proyek yang dapat secara jelas dan tepat menggambarkan keterkaitan antara masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak suatu proyek pembangunan.

Peningkatan mutu administrasi pembangunan telah diupaya-kan melalui penyederhanaan prosedur dan berbagai program yang meliputi penyehatan sektor - keuangan, konsolidasi fiskal dan moneter, perluasan dan pendalaman program deregulasi dan debirokratisasi yang ditujukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan,dan meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha, termasuk usaha kecil dan menengah.

XXV/75

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat telah dilakukan penyempurnaan prosedur dan tata cara serta manajemen pelayanan masyarakat, yang diperkuat dengan Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka peningkatan efisiensi aparatur, pelayanan kepada masyarakat, dan kesejahteraan pegawai telah ditetapkan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja tanpa mengurangi jumlah jam kerja yang-ada dalam satu minggu di lingkungan Instansi Pemerintah. Ketetapan ini baru diberlakukan di lingkungan Instansi Pemerintah di Tingkat Pusat dan jajaran Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sedangkan bagi daerah-daerah lainnya akan menyusul setelah daerah yang bersangkutan benar-benar siap dan mem-butuhkan.

Di bidang sumber daya manusia, dalam Repelita VI ditetapkan kebijaksanaan zero growth dan upaya perampingan organisasi. Upaya ini telah berhasil mengendalikan pertumbuhan jumlah PNS sesuai dengan kebutuhan. Peningkatan jumlah PNS dalam Repelita VI hanya-sebesar 3,2 persen atau 128.568 orang, sehingga jumlah keseluruhan PNS pada tahun keempat Repelita VI adalah sebesar 4.094.346 orang dibanding jumlah PNS pada tahun 1993/94 sebesar 3.965.778 orang. Peningkatan tersebut tidak hanya pada pertambahan jumlahnya tetapi kualitasnya juga semakin baik yang tercermin dari komposisinya berdasarkan.tingkat, pendidikan dan golongannya.

Dalam hal kesejahteraan PNS, perbedaan gaji pokok PNS terendah dan tertinggi telah diupayakan untuk dtpersempit,untuk memperkecil ketimpangan kesejahteraan di antara PNS, sebagai-mana tercermin dari perbandingan gaji pokok PNS terendah dan

XXV/76

tertinggi yang pada akhir Repelita V adalah 1:6,9 telah menyempit menjadi 1:5,4 pada akhir tahun keempat Repelita VI. Selain itu diadakan peningkatan tunjangan struktural dan fungsional, serta ke-sejahteraan yang bersifat non materi. Pembinaan kepegawaian ter -sebut didukung pula dengan peningkatan pembinaan disiplin.

Peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan PNS telah di -upayakan melalui berbagai sarana dan prasarana diklat, pelaksanaan berbagai program diklat baik di dalam maupun di luar negeri, serta penyelenggaraan jenis dan tingkatan diklat sebagaimana diatur dalam PP No. 14, 15, dan 16 Tahun 1994. Dalam Repelita VI telah mulai diselenggarakan diklat SPATI yang diperuntuk bagi calon pejabat eselon I.

Pengawasan keuangan negara dan pembangunan dalam Repelita VI telah diupayakan untuk ditingkatkan. Tercermin antara lain dalam jumlah penugasan pemeriksaan dalam Repelita VI sebesar 13 persen lebih tinggi dibanding pada tahun terakhir Repelita V. Demikian pula dengan jumlah rata-rata LHP selama Repelita VI, yaitu meningkat sekitar 30 persen. LHP tersebut telah ditindaklanjuti secara intensif oleh para atasan langsung yang bertanggung jawab dan telah menghasilkan peningkatan penyelamatan keuangan negara. Budaya pengawasan juga telah semakin melembaga, dan semakin dapat menjalin pengertian dan kerjasama yang objektif dan profesional antara pengawas dan obyek yang diawasi.

Berbagai upaya pembangunan di bidang aparatur negara, termasuk pengawasan, dalam Repelita VI, yang pokok-pokoknya diuraikan dalam Bab ini, telah menghasilkan beberapa kemajuan. Namun juga tidak dapat dikesampingkan masih besarnya tantangan yang dihadapi.

XXV/77

Kemajuan dalam masyarakat, baik pada taraf kesejahteraan maupun kecerdasan, telah menyebabkan masyarakat semakin kritis dan semakin kuat menuntut aparat yang lebih berkualitas, yang lebih bersih dan berwibawa. Acapkali masyarakat dikecewakan oleh aparatur yang tidak dapat cepat tanggap terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat. Masyarakat juga mengeluh mengenai kualitas birokrasi dan menghendaki keterbukaan dan kebertanggung-jawaban.

Era globalisasi, dengan semakin luas dan terbukanya informasi, telah meningkatkan intensitas tuntutan masyarakat terhadap aparat pemerintahnya itu. Kelemahan-kelemahan yang masih ada dalam birokrasi, menjadi makin tampak dan menonjol karena semakin transparannya segala sisi kehidupan dalam jaman informasi.

Kesemuanya itu merupakan tantangan yang harus dijawab oleh pembangunan aparatur negara, termasuk sistem pengawasan- nya di masa yang akan datang.

XXV/78

TABEL XXV - IPENETAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

APARATUR PEMERINTAH1968/69 - 1997/1998

P e n a t a a nUndang-Undang/PP/

No. Departemen/LPND Pembentukan Baru Penghapusan Penyempurnaan Keppres

1. Departemen Keuangan Pembentukan Inspektorat Keppres No. 156/1968Jenderal DepartemenKeuangan.

Tanggal 30 April 1968

2. Bedan Koordinasi Pembentukan Badan - Keppres No. 83/1969Survey dan PemetaanNasional(BAKOSUKTANAL)

Koordinasi Survey danPemetaan Nasional

Tanggal l7 0ktober 1969

3. Dewan Pertahanan Pemben tukan D ewan Keppres No. 51/1970 Keamanan Nasional Per t a hanan Ke amanan

Nasiona lTanggal 1 Agustus1970

4. Departemen Keungan Perubahan dan atauPenambahan strukturorgenisasi DirjenP e n g a w a s a nKeuangan DepertemenKeuangan

Keppres No. 71/1971Tanggal 4 Oktober 1971

5. Lembaga Sandi Negara Pembentukan Lembaga - Keppres No. 7/1972Sandi Negara Tangga1 22 Pebruari 1972

6. Departemen Koperasi Pembentukan Susunan Keppres No. 25/1973Organisas i Depar temenTenaga Kerja dan Koperasi

Targgal 2 Juli 1973

7. Arsip Nasional P e n y e m p u r n a a nkeduduken, tugaspokok, fungsi danorganisas i ArsipNasional

Keppres No. 26/1974Tanggal 24 April 1974

8. Dewan Pertahanan dan P e n y e m p u r n a a n Keppres No. 31/1975 Keamanan Nasional Sekretaris Jenderal

Dewan PertahananKeamanan Nasional

Tangga1 10 September l975

9. Kejaksaan Pokok-pokok Organisas i Keppres No. 29/1976Kejaksaan RI Tanggal 24 Juni 1976

10. Sekretariat Negara P e n y e m p u r n a a nSekretariat Negara

Keppres No. 8/1978Tanggal 3 Mei 1978

11. Sekretariat Negara - P e n y e m p u r n a a nKeppres No. 8 Tahun


1978 tentangOrganisesi SekretariatNegara

12. BAKIN - P e n y e m p u r n a a nOrganisas i BadanKoordinasi IntelejenNegara


XXV/79

(Lanjutan Tabel XXV-1)

No. Departemen/LPND

P nataanUndang-Undang/PP/

KeppresPembenlulunBaru uu Pe n

13. Kejaksaan P e n y e m p u r n a a n Keppres No. 86/1982

14. BPKP Pembentukan Badan

P o k o k - p o k o k0rganisasi Kejaksaan

Tanggal 29 Desember 1982

Keppres No. 31/1953 Pengawasan Keuangan Tanggal 30 Mei 1983

15. OAKN

dan Pembangunan

P e n y e m p u r n a a n Keppres No. 11/1984

16. BKPM

Kedudukan, Tugas,Fungsi dan OrganisasiBAKN

P e n y e m p u r n a a n

Tangal 4 Pebruari 1984

Keppres No. 35/1985

17. Majelis Pertimbangan Pajak Organisasi dan Tata Kerja

Kedudukan, Tugas,Fungsi dan SusunanOrganisasi BKPM

Tanggal l3 Maret 1985

Keppres No. 20/1986 Sekretar iat Majel is Tanggal 9 Mei 1986

18. BAKN

Per t imbangan Pa jak

P e r u b a h a n a t a s Keppres No. 27/1987Keppres No. 11/1984Tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi danOrganisasi BAKN

Tanggal 28 Juli 1987

19. BAPPENAS Penaman kembali Unit Keppres No. 7/1988

20. Perpustakaan Nasional Menetapkan Lembaga

O r g a n i s a s i B a d a nP e r e n c a n a a nP e m b a n g u n a nN a s i o n a l


Keppres No. 11/1989yang menangani Tanggal 6 Maret 1988

21. Departemen Perdagangan

perpustakaan secaranasional

- P e n y e m p u r n a a n Keppres No. 4/1990

22. Departemen Perhubungan

_ O r g a n i s a s iD e p a r t e m e nperdagangan

P e n y e m p u r n a a n

Tanggal 24 Januari 1990

Keppres No. 8/1991

23. Departemen Dalam Negeri -

O r g a n i s a s iD e p a r t e m e nPerhubungan

Penyempurnaan Organi-

Tangga1 20Pebruari l991

Keppres No. 27/1992sasi Departemen DalamNegeri

Tanggal 19 Juni 1992

XXV/80

No. Departemen/LPND


KeppresPembentukanBaru Penghapusan Penyempurnaan

24. Departemen Kehakiman Pembentukan Pengadilan - - Keppres No. 41/1992TUN di Pontianak, Banjar-masin dan Manado

Tanggal 3 Agustus 1992

25. Departemen Dalam Negeri Pendirian Sekolah Tinggi - Keppres No. 42/1991Pemerintahan Dalam Negeri Tanggal 18 Agusras 1992

26. Departemen Luar Negeri Pembentukan Konsulat Rl Keppres No. 42/1991Di Perth,Australia Tanggal 20 Agustus 1992

27. Departemen Luar Negeri Pembentukan Konsulat Rl - Keppres No. 45/1992Di Ho Chi Minh, Vietnam Tangga1 20 Agustus

1992

25. Departemen Pertambangan - - Penyempurnaan Organi- Keppres No. 67/1992 dan Energi sasi Departemen Pertam-

bangan dan Energi Tanggal 2l Desember l992

29. Departemen Kehakiman Pembentukan Pengadilan - Keppres No. 15/1993Negeri di Maliana Tanggal 16 Pebruari 1993

30. Departemen Kehakiman Pembentukan Pengadilan Keppres No. 16/1993TUN di Kupang, Ambon,dan Jayapura

Tangga1 16 Pebruari 1993

31. Kejaksaan Negeri Pembentukan Kejaksaan Keppres No. 34/1993Negeri di Cibinong Tanggal 5 Mei 1993

32. Menko Ekku dan Wasbang Penyempurnaan Kedu- dukan, Tugas Pokok, Fungs i, Susunan Orga- nisasi dan Tata Ker ja - Menko Ekku dan Was - bang

Keppres No. 42/1993 Tanggal 19 Mei 1993

33. M e n k o I n d u s t r i Penyempurnaan Kedu- Keppres No. 43/1993 dan Pe r dagangan dukan, Tugas Pokok,

Fungs i, Susunan Orga - sasi dan Tala Kerja- Menko Industr i dan Per- dagangan

Tanggal 19 Mei 1993

34. Menteri Negara: - Penyempurnaan Kedu- Keppres No. 44/1993MENPPN;MENRISTEK; dukan, Tugas Pokok, Tanggal 19 Mei 1993MENPANGAN;MEN- Pungsi, Susunan Orga-PBNDUDUK;MENINVES; nisasi dan Tata KerjaMENAGRARIA; MENPERA;MENLH; MENUPW;MENPORA; MENPAN

Menteri Negara

35. Departemen Luar Negeri Peningkatan Konsulat RI di Toronto Kanada; Karachi, Pakistan;dan Noumca, Kaledonia Baru Menjadi Konsulat Jen- deral

Keppres No. 45/1993 Tanggal 19 Mei 1993


XXV/81

No. Departemen/LPND


KeppresPembentukan Baru Penghapusan Penyempurnaan

36. Departemen Keuang- Penyempurnaan Susu- Keppres No. 58/1993 an, Perindus trian, nan Organisasi Departe- Tanggal 1 Juli 1993

Koperasi dan Pembi- men Keuangan, Perin- naan Penguaalu Kecil, dustrian, Koperasi dan Kehutanan, dan Trans- Pembinaan Pengusaha

migrasi Kecil, Kehutanan, danTransmigrasi

37. Departemen luar Negeri Peningkatan KonsulatRl di Vancouver, Kanadamenjadi Konsulat Jen-deral

Keppres No. 64/1993Tanggal 7 Juli 1993

38. Departemen luar Negeri Pembukaan Kedutaan Besar Keppres No. 65/1993RI di Athena, Yunani. Tanggal 20 Juli 1993

39. Badan Kebijaksanaan - - Perubahan atas Keppres Keppres No. 61/1993

Perumahan Nasional No. 8 Tahun 1985 ten-tang Badan Kebijaksa-naan Perumahan seba-gaimana telah diubahdengan Keppres No.8

Tahun 1989


40. Badan Perencanaan Perubahan atas Keppres Keppres No. 73/1993 Pembangunan Nasional No. 35 Tahun 1973 ten- Tanggal 11 Agustus 1993 (BAPPENAS) tang Badan Perencana-

an Pembangunan Na-sional sebagaimanatelah dua kali diubahterakhir dengan KeppresNo. 7 Tahun 1988

41. Departemen luar Negri Pembukaan Kedutaan Besar - Keppres No. 88/1993RI di Kiev, Ukraina, dan diTashken, Republik Usbekis- tan

Tanggal 20 September 1993

42. Arsip Nasional RI Penyempurnaan Kedu-dukan, Tugas Pokok,Fungsi, Susunan Orga-nisasi dan Tata KerjaArsip Nasional

Keppres No. 92/1993Tanggal 11 Oktober 1993

43. Departemen Luar Negeri - Pengaktifan kembaliKedutaan Besar RIdi Phom Penh, Kamboja

Keppres No. 93/1993Tanggal 2O Oktober 1993

44. Dewan Penerbangan - Penyempurnaan Orga- Keppres No. 99/1993 Antariksa Nasional Nisasi Dewan Pener- Tanggal 26 0ktober 1993

RI bangan dan AntariksaNasional RI

45. Badan Urusan Logistik - Penyempurnaan Orga- Keppres No. 103/1993(BULOG) nisasi Bulog Tanggal 4 Nopember 1993

46. Badan Koordinasi - Penyempurnaan Orga- Keppres No.109/1993 Keluarga Berencana Nasional (B KKHN)

nisasi BKKBN Tanggal 9 Nopember 1993


XXV/82


No. Departemen/LPND Pembentukan Baru Penghapusan Penyempurnaan Keppres

47. Departemen Luar Negeri Pembukaan Konsulat Jen- - - Keppres No. 2/1994 deral RI di Johanesburg, Afrika Selatan


48. Departemen Luar Negeri - - Peningkatan KonsulatRI di Penang, Malaysiamenjadi Kensulat Jen-deral

Keppres No. 10/1990 Tangga1 23 Februari l994

49. Sekretariat Jenderal - - Penyempurnaan Orga- Keppres No. 13/1994 DPR-RI nisasiSekretariat Jen-

deral DPR-RI Tangga1 28 Pebruari 1994

50. Departmen Perindus- - - Penyempurnaan Orga- Keppres No. 14/1994tr i an nisasi Departemen

Perindustrian Tanggal 2 Maret 1994

51. Departemen Pekerjaan - - Penyempurnaan Orga- Keppres No. 18/1994 Umum nisasi Departemen

Pekerjaan Umum Tanggal 26 Maret 1994

52. Departemen Luar Negeri - - Peningkatan KonsulatRI di San Fransisco,Amerika Serikat danKonsulat RI di Marseilles,Perancis menjadi Kon-sulat Jenderal

Keppres No. 21/1994 Tanggal 4 April 1994

53. Depar temen Keha- Pembentukan Pengadilan - - Keppres No. 22/1994kiman Tata Usaha Negara di Ban-

dar Lampung, Samarinda, dan Denpasar


54. Lembaga Penerba- - - Perubahan atas Keppres Keppres No. 24/1994 ngan dan Antariksa No. 33 Tahun 1988 Tanggal 15 April 1994 Nasional tentang Lembaga Pener- (LAPAN) bangan dan Antariksa

Nasional

55. Badan Kebijaksana- Pembentukan Badan Peng- - - Keppres No. 37/1994 an dan Pengenda- l ian Pembangunan Perumahan dan Pe- mukiman Nasional

endalian Pembangunan Pe- rumahan dan Pemukiman Nasional

Tanggal 30 Mei 1994

56. Badan Pertimbangan Pembentukan Badan Pertim- - - Keppres No. 47/1994 Jabatan Tingkat Na- sional (BAPERJANAS)

Bangan Jabatan Tingkat Na- sional

Tanggal 6 Juli 1994

57. Departemen Luar Negeri Pembukaan Kedutaan Besar - - Keppres No. 53/1994 RI di Pretoria, Afrika Selatan dan Konsulat Jenderal RI di Cape Town, Afrika Selatan



XXV/83


No. Departemen/LPND

P e n a t a a n

Undang-Undang/PP/KeppresPembentukan Baru Penghapusan Penyempurnaan

58. Lembaga Sandi Negara - - Penyempurnaan Orga- Keppres No. 54/1994

59. Departemen Luar Negeri - -

nisasi Lembaga SandiNegara

Peningkatan Konsulat


Keppres No. 72/1994

60. Badan Pengendalian - -

RI di Hombay, Indiamenjadi Konsulat Jen-deral

Penyempurnaan Orga-

Tanggal 2l Oktober l994

Keppres No. 77/1994Dampak Lingkungan nisasi Badan Pengen- Tanggal 22 Nopember 1994(BAPEDAL) dalian Dampak Ling-

kungan

61. Departemen Luar Negeri Pembukaan Kedutaan Besar - - Keppres No. 85/1994

RI di Bratislava, Slowakia Tanggal l2 Desember 1994

62. Departemen Keuangan - - Penyempurnaan Orga- Keppres No. 2/1995

63. Departemen Sosial - -

nisasi DepartemenKeuangan

Penyempurnaan Orga-

Tangga l 26 Januari 1995

Keppres No. 2/1995

64. Departemen Luar Negeri - -

nisasi DepartemenSosial

Peningkatan Konsulat


Keppres No. 17/1995

65. Departemen Luar Negeri Pembukaan Konsulat RI di -

RI di Melborne, Victoria,Australia, menjadi Kon -sulat Jenderal RI

-

Tanggal 28 Maret 1995

Keppres No. l8/1995Johor Bahru, Malaysia Tanggal 28 Maret 1995

66. Departemen Keba- Pembentukan Pengadilan - - Keppres No. 20/1995

kiman Negara Manatuto Tanggal 21 April 1995

67. Departemen Luar Negeri Pembukaan Konsulat RI di - - Keppres No. 35/1995Khartoum, Sudan Tanggal 26 Mei 1995

68. Departemen Luar Negeri Pembukaan Konsulat RI di - - Keppres No. 36/1995Songkhla, Thailand Selatan Tanggal 5 Juni 1995

69. Departemen Luar Negeri Pembukaan Konsulat RI di - - Keppres No. 43/1995

Havana, Cuba Tanggal 26 Juni 1995

70. Badan Urusan Logistik - - Penyempurnaan Orga- Keppres No. 50/1995(BULOG) nisasi Bulog Tanggal 12 Juli 1995

XXV/84


(Lanjutan Tabel XXV – 1)

XXV/86

XXV/85

TABEL XXV – 2KOMPOSISI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DAN DAERAH

1992/93, 1993/94, 1994/95 – 1997/98(Orang)

1) Komposisi PNS pusat dan daerah menurut kedudukan untuk tahun 1996/97 diperbaiki2) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XXV/87

TABEL XXV – 2.AKOMPOSISI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DAN DAERAH

1968, 1973/74, 1978/79, 1983/84, 1988/89(Orang)

1) Angka setiap akhir repelita adalah angka kumulatif lima tahunan pada repelita yang bersangkutan.. = Tidak terdapat data- = Kegiatan belum dilaksanakan

XXV/88

TABEL XXV - 3PERATURAN PBRUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH DITETAPKAN

SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN DARIUNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1961 DAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 19741968/69 - 1997/98

No.Bentuk

PeraturanNomor

Urut Nomor Tahun Tentang

I P e r a t u r a n P e m e r i n t a h 1 20 1975 Wewanang Pengangkatan, Pemindahan,dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

2 5 1976 Formas i Pegawai Neger i

3 7 1977 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

4 12 1978 P e n g h a s i l a n T e r e n d a h B a g i P e n e r i m aPensiun

5 5 1979 Pengangkatan Pegawai Yang Bekerja PadaPemerintah Propinsi Daerah Tingkat ITimor Timur menjadi Pegawai Negeri Sipil

6 30 1980 Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

7 12 1981 Perawatan Tunjangan Cacat , dan UangDuka Pegawai Negeri Sipil

8 4 1982 Pemberian Uang Duka Wafat BagiKeluarga Penerima Pensiun

9 1 1983 Perlakuan Terhadap Calon Pegawai NegeriSipil Yang Tewas Atau Cacat AkibatKecelakaan Karena Dinas

10 22 1984 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai NegeriSipil dan Penerima Pensiun BesertaAnggota Keluarganya

11 15 1985 Perubahan a tas Peraturan Pemer intahNomor 7 Tahun 1977 tenang PeraturanGaji Pegawai Negeri Sipil

12 5 1987 P e r l a k u a n T e r h a d a p P e n e r i m aPensiun/Tunjangan Yang Hilang

13 6 1989 P e r b a i k a n T u n j a n g a n Pe r b a i k a nPenghasi lan Bagi Pegawai Neger i danPejabat Negara

4 45 1990 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10Tahun 1983 tenang Iz in Pe rkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

15 20 1991 Kenaikan Pangkat Pegawai Neger i S ipi lSecara Langsung

16 38 1992 Tenaga Kependidikan

17 45 1992 Penyelenggaraan Otonomi Daerah DenganTitBc Berat Pada Daerah Tingkat II

18 51 1992 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 7Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PegawaiNegeri Sipil sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan PemerintahNo. 15 Tahun 1985.

XXV/89


No.Bentuk

PeraturanNomorUrut Nomor Tahun Tentang

19 52 1992 Pembahan Peraturan Pemerintah No.7

20 53 1992

Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Admi-nistratif/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerahserta Janda/Dudanya sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Peraturan Pe-merintah No.12 Tahun 1985.

Perubahan Peraturan Pemer intah No. 10Tahun 1980 tentang Pember ian TunjanganKehormatan kepada Bekas AnggotaKomite Nasional Indones ia Pusat danJanda /Dudanya sebagaimana te lahDiubah dengan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1985.

21 54 1992 Perubahan Peraturan Pemer intah No. 50

22 55 1992

Tahun 1980 Hak Keuangan/Administ rat i fMenter i Negara ser ta Janda/Dudanyasebagaimana te lah d iubah denganPeraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1985.

Perubahan Peraturan Pemer intah No. 10

23 56 1992

Tahun 1985 tentang Gaji Pokok PimpinanLembaga Tertinggi/ Tinggi Negara danAnggota Lembaga Tinggi Negara sertaUang Kehormatan Anggota LembagaTertinggi Negara.

Perubahan Peraturan Pemerintah No. 11

24 57 1992

Tahun 1985 Tentang Hak KeuanganAdministratif Jaksa Agung, PanglimaAngkatan Bersenjata dan Gubernur BankIndonesia.

Perubahan Peraturan Pemer intah No. 14

25 58 1992

Tahun 1985 tentang Pember ian TunjanganP e r i n t i s P e r g e r a k a nKebangsaan/Kemerdekaan.

Perubahan Peraturan Pemerintah No.17

26 80 1992

Tahun 1985 tentang Penetapan PensiunPokok Bekas Pejabat Negara dan Janda/Dudanya.

Peruba han Pe ra tu ran Pemer in t ah No . 18Tahun 1977 tentang Peraturan GajiAnggota ABRI sebagaimana telah tiga kalidiubah, terakhir dengan PP No. 51 Tahun1992.

27 15 1993 Perubahan PP No. 7 Tahun 1977 tentang

28 1993

Perubahan Peraturan Gaji PNS sebagai -mana te lah tiga kali diubah, terakhirdengan PP No. 51 Tahun 1992

Pembahan PP No. 9 Tahun 1980 tentang

29 1993

Hak Keuangan/Administratif Kepala Dae -rah/Wakil Kepala Daerah dan BekasKepala DaerahBekas Wakil Kepala Dae -rah serta Janda/Dudanya, sebagaimanatelah t iga kali diubah, terakhir denganPP No. 52 Tahun 1992

Pembahan PP No. 10 Tahun 1980 tentangPemberian Tunjangan Kehormatan KepadaBekas Anggota KNIP dan Janda/Dudanya

XXV/90


No .Bentuk

PeraturanNomor


30

31

18

19

1993

1993

s e b a g a i m a n a t e l a h d u a k a l i d i u b a h , t e r -a k h i r d e n g a n P P N o . 5 3 T a h u n 1 9 9 2

P e r u b a h a n P P N o . 5 0 T a h u n 1 9 8 0 t e n t a n gH a k K e u a n g a n / H a k A d m i n i s t r a t i f M e n t e r iN e g a r a d a n B e k a s M e n t e r i N e g a r a s e r t aJ a n d a / D u d a n y a s e b a g a i m a n a t e l a h d i u b a hd e n g a n P P N o . 5 1 T a h u n 1 9 9 2

P e r u b a h a n P P N o . 1 0 T a h u n 1 9 8 5 t e n t a n gG a j i P o k o k P i m p i n a n L e m b a g a T e r t i n g g i /T i n g g i N e g a r a d a n A n g g o t a L e m b a g aT i n g g i N e g a r a s e r t a U a n g K e h o r m a t a n A n g g o t a L e m b a g a T e r t i n g g i N e g a r a s e -

s eb a g a i m a n a t e l a h d i u b a h d c n g a n P P N o .5 5 T a h u n 1 9 9 2

32 0 1993 P e r u b a h a n P P N o . 1 1 T a h u n 1 9 8 5 t e n t a n g

33 21 1993

H a k K e u a n g a n / A d m i n i s t r a t i f J a k s a A g u n g ,P a n g l i m a A n g k a t a n B e r s e n j a t a , d a n G u b e r n u rB a n k I n d o n e s i a s e b a g a i m a n a t e l a h d i u b a hd e n g a n P P N o . 5 6 T a h u n 1 9 9 2

P e r u b a h a n P P N o . 1 4 T a h u n 1 9 8 5 t e n t a n g

34 22 1993

Tun janga n Pe r in t i s Pe r gera kan Kebang -saa n /K emerde kaan s ebaga imana t e l ah d i -ubah dengan PP N o . 57 Tahun 1992

P e r u b a h a n P P N o . 1 7 T a h u n 1 9 8 5 t e n t a n gP e n e l a p a n P e n s i u n P o k o k B e k a s P e j a b a tN e g a r a d a n J a n d a / D u d a n y a s e b a g a i m a n at e l a h d i u b a h d e n g a n P P N o . 5 8 T a h u n1 9 9 2

35 14 1994 Pend id ikan dan Pe l a t i ha n Ja ba t an Pegawai

36 15 1994

Neger i S ip i l

P e n g a n g k a t a n P e g a w a i N e g e r i S i p i l D a l a m

37 16 1994

J a b a t a n S t r u k t u r a l

P e n g a n g k a t a n J a b a t a n F u n g s i o n a l P e g a w a i

38 25 1994

N e g e r i S i p i l

T a n d a K e h o r m a t a n S a t y a L e n c a n a K a r y a

39 33 1994

S a t y a

P e r a t u r a n G a j i H a k i m40 8 995 P e n y e r a h a n S e b a g i a n U r u s a n

41 6 1995

P e m e r i n t a h a n K e p a d a 2 6 ( D u a P u l u hE n a m ) D a e r a h T i n g k a t I I P e r c o n t o h a n

P e n e t a p a n P e n s i u n P o k o k P e n s i u n H a k i m

42 22 1995

d a n J a n d a / d u d a n y a

Pembentukan 2 (dua) Kecamatan di Wilayah

43 23 1995

Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu da lamWilayah Propinsi Daerah Tingkat I NusaTenggara Barat

P e m b e n t u k a n 2 ( d u a ) K e c a m a t a n d iW i l a y a h K a b u p a t e n D a e r a h T i n g k a t I IG u n u n g K i d u l d a l a m W i l a y a h P r o p i n s i D I .Y o g y a k a r t a

XXV/91


No.Bentuk


44 28 1995 Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di

45 29 1995

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat IIBanjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dalam Propinsi Daerah Tingkat IKalimantan Selatan

P e mb e n t u k an 3 ( t i g a ) K ec a ma t an d i

46 33 1995

Wi l ay a h K a b u p a te n D a e r ah T i n g k a t I IB o g o r , K a r aw an g , B a n d u n g , d a l a mPropinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

Pembentukan 13 (t iga belas) Kecamatan di

47 37 1995

Wi l ay a h K a b u p a te n D a e r ah T i n g k a t I IBengkalis , Indragiri Hilir, Indragiri Hulu,d an K am p a r d a l a m W i l a y a h P r o p i n s iD a e r a h T in g k a t I R ia u

P e mb e n t u k an 6 ( e n a m) K ec a ma t an d i

48 41 1995

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat IIPonorogo, Banyuwangi dan Jemberdalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat IJawa Timur

Pembentukan 11(sebelas) Kecamatan di

49 43 1995

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat IISawah Lunto/Sijunjung, Solok, TanahDatar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman,50 Kota dan Pasaman dalam WilayahPropinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat

Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di

50 1 1996

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat IISangihe dan Talaud, Goorontalo, Minahasa,dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat IIBitung dalam Wilayah Propinsi DaerahTingkat I Sulawesi Utara

Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan di

51 30 1996

Kabupaten Daerah Tingkat II LabuhanBatu, Tapanuli Selatan, Nias, dan TapanuliTengah dalam Wilayah Daerah Tingkat ISumatera Utara

Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di

52 31 1996

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II TimorTengah Selatan, Flores Timur, danManggarai dalam Wilayah Propinsi DaerahTingkat I Nusa Tenggara Timur.

Pembentukan Kota Administratif Sorong53 38 1996 Pembentukan 13 (t iga belas) Kecamatan di

54 42 1996

Wiwyah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai,Berau, Bulungan, Pasri, KotamadyaDaerah Tingkat II Samarinda danBalikpapan dalam – Wilayah Propinsi DaerahTingkat I Kalimantan Timur.

Pembentukan 3 (t iga) kecamatan diWilayah Kabupaten Daerah Tingkat II KotaWaringin Timur danKapuas dalam WilayahPropinsi Daerah Tingkat I KalimantanTengah.

XXV/92

No.Bentuk

PeraturanNomor


55 43 1996 Pembentukan 5 ( l ima) Kecamatan d i

56 44 1996

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I IDonggala , Poso dan Banggai da lamWilayah Propinsi Daerah Tingkat I SulawesiTengah.

Pembentukan 9 (sembi lan) Kecamatan di

57 47 1996

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat IIOgan Komering Ilir, Musi Banyuasin,Muara Enim dan Musim Rawas dalamWilayah Propinsi Daerah Tingkat ISumatera Selatan.

Pembentukan 6 (enam) Kecamatan d i

58 48 1996

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat IISarolangun Bangko, Kerinci dan TanjungJabung dalam Wilayah Propinsi DaerahTingkat I Jambi.

Pembentukan Kecamatan Pr ingapus d i

59 52 1996

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat IISemarang dalam Wilayah Propinsi DaerahTingkat I Jawa Tengah.

Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya ,

60 53 1996

Kabupaten Paniai, perubahan nama danpemindahan Ibukota Kabupaten DaerahTingkat I I Pania i d i Wilayah Propins iDaerah Tingkat I I r ian Jaya .

Pembentukan Kabupaten Simelue di

61 54 1996

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Aceh.

Pembentukan Kabupaten Mimika di

62 65 1996

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I IrianJaya.

Pembentukan l ima pu luh t i ga Kecamatan

63 6 1997

di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat IIJaya Wijaya, Sorong, manokwari, Nabire,Merauke, Jayapura, Yapen Waropen,Fak-fak, Biak Nunfar, Kotamadya DaerahTingkat II Jayapura, Kabupaten PuncakJaya, dan Kabupaten Paniai dalam wilayahPropinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya,

Pe rubahan a ta s P era tu ran P emer in t ah

64 29 1997

Nomor 7 Tahun 1977 tentang PeraturanGaji PNS sebagaimana telah empat kalidiubah, terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 15 Tahun 1993.

Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki

I I Keputusan Presiden 56 1974

Jabatan Rangkap.

Pembagian, Penugasan, Cara

2 28 1975

Pemotongan, Penyetoran dan BesarnyaIuran-iuran yang Dapat Dipungut dariPegawai Negeri Sipil , Pejabat Negara, danPenerima PensiunPerlakuan Terhadap Mereka yang TerlbatG 30 S/PKI Golongan C


XXV/93


XXV/94


XXV/95


No.Bentuk


36 49 1995 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi

37 51 1995

Pegawai Negeri Sipil yang mendudukiJabatan Pamong Belajar

Pengangkatan Pegawai BULOG menjadi

38 60 1995

Pegawai Negeri Sipil

Tunjangan Teknisi Siaran, Andalan Siaran

39 5/M 1996

dan Adikara Siaran

Pemberhentian dan pengangkatan Jabatan

40 10 1996

d i D ep a r t em e n P e r in d u s t r i a n d anPerdagangan

Perpanjangan batas usia pensiun bagi

41 17 1996

pegawai negeri sipil yang mendudukiJabatan Agen

Perubahan atas Keppres No.9 Tahun 1985

42 33 1996

tentang Jenjang Pangkat dan TunjanganJabalan Struktural sebagaimana telah t igabelas kali diubah, terakhir dengan KeppresNo.38 Tahun 1995.

Tunjangan Petugas Pemasyarakatan.

43 34 1996 Tunjangan Pengabdian bagi Pegawai

44 38 1996

Negeri yang bekerja dan bertempat t inggaldi wilayah terpencil.

Perubahan atas Keppres Nomor 9 Tahun

45 39 1996

1985 atas Jenjang Pangkat danTunjanganJabatan Struktural sebagaimana telahempat belas kali diubah, terakhir denganKeppres Noor 17 Tahun 1996.

Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi

46 68 1996

Pegawai Negeri Sipil yang mendudukiJabatan Perekayasa.

Tunjangan Teknisi Penelit ian dan

47 69 1996

perekayasaan.

Tunjangan Perekayasa

48 98 1996 Tunjangan Khusus Pensiunan Pegawai

49 9 1996

Negeri beserta janda/dudanya yangmenetap dan bertempat tinggal di PropinsiDaerah Tingkat I Irian Jaya, Timor Timur.

Perubahan atas Keppres Nomor 23 Tahun1995 ten t ang Tun jangan TenagaKependidikan.

XXV/96

TABEL XXV - 4JUML AH PES ER TA DI KL AT ADUM DAN ST RUKT URAL PE GAWAI NEGE RI S I PI L

19 92 /93 , 1 99 3/9 4 , 19 94 /9 5 – 1 99 7/9 8(Or ang )

Akhir Repelita VI

Repelita VNo. Jenis Diklat 1992/9

3 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 ¹) 1997/gg ²)

1 SEPADA/SEPALA/ADUM 6.363 6.580 7.421 6.527 21.505 27.324

2 SEPADYA/SPAMA 3.243 3.554 4.315 5.011 7.487 6.481

3 SESPA/SESPANAS/SPAMEN 354 628 766 1.081 ³) 739 4) 578 4)

4 SPATI - - 25 26 5)

Jumlah 9.960 10.762 12.502 12.619 29.756 34.409

1) Mulai mengacu kepada PP No. 14 tahun 1994.2) Angka sementara sampai dengan Desember 19973) Merupakan penjumlahan dengan peserta SESPA dan SESPANAS 4) Hanya untuk peserta SPAMEN 5) Berakhir Maret 1998

XXV/97

TABEL XXV – 4.AJUMLAH PESERTA DIKLAT STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

1968, 1973/74, 1978/79, 1983/84, 1988/89(Orang)

No. Jenis DiklatAkhir

Repelita I ¹)Akhir

Repelita II ¹)Akhir

Repelita III ¹)Akhir

Repelita IV ¹)1968 1973/74 1978/19 1983/84 1988/89

1 SEPADA/SEPALA/ADUM 11.125 16.729

2 SEPADYA/SPAMA - - 2.481 4.478

3 SESPA/SESPANAS/SPAMEN 692 2.082 2313 2.383

4 SPATI

Jumlah 692 2.082 15.919 23.590

1) Angka setiap repelita adalah angka kumulatif lima tahunan pada repelita yang bersangkutan

XXV/98

TABEL XXV - 5JUMLAH PESERTA KURSUS-KURSUS PROGRAM PERENCANAAN NASIONAL

1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98(Orang)

Akhir Repelita VI

No. Jenis Kursus 1992/93Repelita V 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 ¹)

1 Perencanaan Jangka Panjang 35 34 33 32 35 33

2 Perencanaan Proyek-proyek

Pembangunan

30 30 30 30 28 30

3 Perencanaan Proyek-ptoyek Pertanian

dan Agro Industri

30 31 30 30 30 30

4 Perencanaan Proyek-proyek Transportasi 30 28 28 30 30 30

5 Teknik Manajemen Perencanaan 393 122 115 124 88Pembangunan 352

Jumlah 477 516 243 237 247 211

1) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XXV/99

TABEL XXV – 5.AJUMLAH PESERTA KURSUS-KURSUS PROGRAM PERENCANAAN NASIONAL

1968, 1973/74, 1978/79, 1983/84, 1988/89

(Orang)

No. Jenis Kursus1968

AkhirRepelita 1 ¹)

1973/74

AkhirRepelita II ¹)

1978/79

AkhirRepelita III ¹)

1983/84

AkhirRepelita IV ¹)

1988/89

1 Perencanaan Jangka Panjang 55 267 190 193

2 Perencanaan Proyek-proyekPembangunan

31 137 172 150

3 Perencanaan Proyek-proyek Pertaniandan Agro Industri

- 79 144 156

4 Perencanaan Proyek-proyek Transportasi - - 145 152

5 Teknik Manajemen PerencanaanPembangunan

JUMLAH 86 483 651 651

1) Angka setiap repelita adalah angka kumulatif lima tahunan pada repelita bersangkutan

XXV/100

TABEL XXV – 6RENCANA KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN

REALISASI PENUGASAN PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN OLEHAPARATUR PENGAWASAN FUNGSIONAL

1992/93, 1993/94, 1994/95 – 1997/98(Kasus)

1) Angka diperbaiki2) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XXV/101

TABEL XXV - 6AKEGIATAN PEMERIKSAAN OLEH APARATUR PENGAWASAN FUNGSIONAL 1)

1968, 1973/74, 1978/79, 1983/84, 1988/89(kasus)

No. Uraian Akhir Akhir Akhir AkhirRepelita I Repelita II Repelita III Repelita IV

1968 1973/74 1978/79 1983/84 1988/89

1. Satuan Kerja - .. .. 45.240 30.309

2. Proyek Pembangunan - 1.956 3.961 20.205 12.662

3. BUMN & BUMD - 963 256 3.165 3.843

Jumlah - 2.919 4.217 68.610 46.814

1) Angka tahunan- = Kegiatan belum dilaksanakan.. =Tidak ada data

XXV/102

TABEL XXV - 7PENERBITAN PERNYATAAN PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN

KEUANGAN DARI BUMN/HUMD DAN PROYEK BERBANTUAN LUAR NEGERI1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98

(Laporan)Penerbitan Laporan AkuntanAtas Laporan

Keuangan BUMN/BUMDPenerbitan Laporan Ak

Proyek Beruntan Atas Lbantuan Luar

aporan Ke Negeri

uangan

AkhirRepelita V

Repelita VI Akhir Repelita V

Repelita VI

No. Jenis Pernyataan 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 ¹) 1996/97 1997/98 ²) 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 ¹) 1996/97 1997/98 ²)

1. Wajar Tanpa Pengecualian 250 332 405 308 442 347 477 421 594 258 292 129

2. Wajar Dengan Pengecualian 251 225 186 71 93 69 65 67 88 38 26 12

3. Tidak Wajar - 4 10 36 2 9 - 1 3 2 4 2

4. Menolak Memberikan Pendapat 52 53 55 3 38 17 19 14 10 1 6 3

Jumlah 553 614 656 418 575 442 561 503 695 299 328 146


XXV/103

TABEL XXV – 7PENERBITAN PERNYATAAN PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN

KEUANGAN DARI BUMN/BUMD DAN PROYEK BERBANTUAN LUAR NEGERI1992/93, 1993/94, 1994/95 – 1997/98

(Laporan)


XXV/104

TABEL XXV – 9HASIL TINDAK LANJUT PENYELAMATAN UANG NEGARA

1992/93, 1993/94, 1994/95 – 1997/98(dalam miliar rupiah)


XXV/105

XXV/104

TABEL XXV – 10JUMLAH NILAI TEMUAN PEMERIKSAAN

OLEH APARATUR PENGAWASAN FUNGSIONAL1992/93, 1993/94, 1994/95 – 1997/98

(Dalam miliar rupiah)

1) Angka diperbaiki2) Angka sementara sampai dengan Desember 19973) Tidak semua Pemda/Itjen melaporkan

XXV/106

TABEL XXV - 11PENYAMPAIAN REALISASI PROGRAM PELAKSANAAN PENGAWASAN (P3) WASKAT ¹)

1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98(instansi)

Penyampaian Realisasi P3 Waskat

Jumlah(Instansi)²)

AkhirRepelita V

Repelita VI

No. Kelompok Instansi 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 ³)

1. Departemen 20 - 21 16 21 19 ..2. Kantor Menko/Meneg 17 - 13 7 16 13 ..3. LPND 21 - 10 7 16 15 ..4. Kejaksaan Agung/Mabes ABRI/BI 3 - 3 3 3 2 ..5. Setlemtertina 4) 5 - 2 .. 4 4 ..6. Pemerintah Daerah Tingkat I 27 - 26 19 25 25 ..7. PTN 59 - 38 .. .. .. ..8. BUMN/Otorita/BPIS 182 - 111 75 117 141 ..

Jumlah 334 - 224 127 202 219

1) Tabel diperbaiki2) Angka diperbaiki3) Berdasarkan KEPMENPAN No.30/1994, pengiriman laporan Realisasi P3 Waskat paling awal

pada akhir tahun anggaran dan paling akhir tiga bulan setelah akhir tahun anggaran 4) Setlemtertina adalah Sekretariat Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara .. = Data belum tersedia- = Kegiatan belum dilaksanakan

XXV/107

TABEL XXV – 12HASIL PENGAWASAN DAN PENERTIBAN DI LINGKUNGAN APARATUR

PEMERINTAH1992/93, 1993/94, 1994/95 – 1997/98

1) Setlemtertina adalah Sekretariat Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara2) Angka diperbaiki3) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XXV/108

TABEL XXV – 12AHASIL PENGAWASAN DAN PENERTIBAN DI LINGKUNGAN APARATUR

PEMERINTAH1968, 1973/74, 1978/79, 1983/84, 1988/89

1) Setlemtertina adalah Sekretariat Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara.. = Tidak ada data- = Kegiatan belum dilaksanakan

XXV/109

TABEL XXV – 13REALISASI PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN DI BIDANG PENGAWASAN

1992/93, 1993/94, 1994/95 – 1997/98

No. Jenis Diklat / PenelitianAkhir

Repelita VRepelita VI

1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 ²)

I Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan(Orang)

1. Diklat Pegawai BPKP 1.431 3.156 2.526 3.082 1.732 7012. Diklat Non Pegawai BPKP 2.509 1.536 1.949 2.464 2.305 617

Jumlah 3.940 4.692 4.475 5.546 4.037 1.318

II Kegiatan Penelitian dan Pengembangan(satuan)

1. Kegiatan Penelitian 17 3 1 6 14 92 Kegiatan Non-Penelitian 13 11 6 2 1 1

Jumlah 30 14 7 8 15 10

1) Angka sementara sampai dengan Desember 1997.

XXV/110

Documents

· Web viewAPARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN BAB XXV APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN A. PENDAHULUAN Sesuai dengan amanat GBHN 1993, pembangunan aparatur negara