44
i Road Map Reformasi Birokrasi PermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2010-2014 MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

  • Upload
    ngokiet

  • View
    263

  • Download
    9

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

iRoad Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

PERATURANMENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2010-2014

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI

BIROKRASI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Page 2: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

ii

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Page 3: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

iiiRoad Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

12. Keputusan Presiden Nomor 84/P/2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;

13. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;

14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2010-2014.

PERTAMA : Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 ini, digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan

Page 4: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

iv

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah periode 2010-2014.

KEDUA : Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2010Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional,

E.E. Mangindaan

Page 5: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

vRoad Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

Road Map Reformasi Birokrasi

2010 - 2014

LAMPIRANPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2010

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

Page 6: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

vi

D A F T A R I S I

HalamanBAB I PENDAHULUAN

1.1 Pengertian 11.2 Tujuan 21.3 Ruang Lingkup 21.4 Ukuran keberhasilan 4

BAB IIPENGORGANISASIAN REFORMASI BIROKRASI

NASIONAL2.1 Pengorganisasian Tingkat Nasional 52.2 Pengorganisasian Tingkat Kementerian/

Lembaga dan Pemerintah Daerah6

BAB IIITAHAPAN DAN PROGRAM PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASI3.1 Garis Besar Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 73.2 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014

pada Tingkat Makro8

3.3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014

pada Tingkat Meso 16

3.4 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014

pada Tingkat Mikro 22

3.5 Tunjangan Kinerja 303.6 Prioritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 32

BAB IVMONTORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI4.1. Monitoring 334.2. Evaluasi 334.3. Pelaporan 33

BAB V PENUTUP 34

Page 7: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

vii

D A F T A R T A B E L HalamanTabel 1 Program pada Tingkat Makro, Meso dan Mikro 3Tabel 2 Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil Yang

Diharapkan Pada Tingkat Makro (2010 – 2014)10

Tabel 3 Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharapkan pada Tingkat Meso (2010 – 2014)

21

Tabel 4 Program, Kegiatan, dan Hasil Yang Diharapkan Pada Tingkatan Mikro (2010 – 2014)

26

D A F T A R G A M B A R HalamanGambar 1 Keterkaitan Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025 dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2010 –2014, Road Map Reformasi Birokrasi 2015–2019, dan Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024

2

Gambar 2 Pengorganisasian Reformasi Birokrasi Nasional 5Gambar 3 Pengorganisasian Reformasi Birokrasi K/L/Pemda 6Gambar 4 Garis Besar Tahapan Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi7

Gambar 5 Keterkaitan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Tingkat Makro

15

Gambar 6 Keterkaitan Program dan Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tingkat Meso

22

Gambar 7 Keterkaitan Program dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada K/L dan Pemda

29

Page 8: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

viii

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

Page 9: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

1

B A B IP E N D A H U L U A N

1.1 Pengertian

Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Keterkaitan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden

Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014

Road Map Reformasi Birokrasi untuk periode 2010–2014 lebih bersifat living document, ditetapkan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB

•Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019

•Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024

Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 dan 2020 – 2024 yang akan disusun sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN dan RMRB periode sebelumnya, serta dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan.

Transisi 2024 – 2025 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa proses penyusunan RPJP harus dilaksanakan 1 tahun sebelum berakhirnya RPJP sedang berjalan.

Page 10: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

BAB IPendahuluan

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

2

Gambar 1Keterkaitan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan Road Map

Reformasi Birokrasi 2010 –2014, Road Map Reformasi Birokrasi 2015–2019, dan Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024

1.2 Tujuan

Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup RMRB 2010-2014 mencakup tiga hal berikut:

a. Penguatan Birokrasi Pemerintah

Terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka pemerin-tahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabil-itas kinerja birokrasi.

b. Tingkat Pelaksanaan

Ada dua tingkat pelaksanaan, yaitu tingkat nasional dan tingkat instan-sional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksana makro menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tingkat pelaksanaan meso menjalankan fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan

Page 11: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

3

inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan mengkoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di ting-kat K/L dan Pemda. Pada tingkat instansional (disebut tingkat pelaksa-naan mikro) menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda.

c. Program

Program-program berorientasi hasil (outcomes oriented programs), baik pada tingkat makro, meso, maupun tingkat mikro sebagaimana dikemukakan pada tabel berikut ini.

Tabel 1Program pada Tingkat Makro, Meso dan Mikro

Program untuk Tingkat Makro

Program untuk Tingkat Meso Program untuk Tingkat Mikro

1) Penataan Organisasi

2) Penataan Tatalaksana

3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

4) Penguatan Pengawasan

5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1) Manajemen Perubahan

2) Konsultasi dan Asistensi

3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4) Knowledge Management

1) Manajemen Perubahan

2) Penataan Peraturan Perundang-undangan

3) Penataan dan Penguatan Organisasi

4) Penataan Tatalaksana

5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

6) Penguatan Pengawasan

7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

9) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Page 12: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

BAB IPendahuluan

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

4

1.4 Ukuran keberhasilan

Mengukur keberhasilan reformasi birokrasi dilakukan antara lain melalui pencapaian sasaran reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, dengan indikator kinerja utama (key performance indicators), pada tabel berikut ini:

Tabel 2Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi

Sasaran Indikator Base line(2009)

Target(2014)

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

IPK*) 2.8 5.0

OPINI BPK (WTP)Pusat 42,17% 100%Daerah 2.73% 60%

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Integritas Pelayanan Publik

Pusat 6,64 8,0

Daerah 6,46 8,0

Peringkat Kemudahan Berusaha 122 75

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

IndeksEfektivitasPemerintahan**) - 0,29 0,5

Instansi pemerintah yang akuntabel 24% 80%

*) Skala 0 – 10**) Skala – 2.5 s/d 2.5Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014

Page 13: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

5

B A B I IP E N G O R G A N I S A S I A N P E L A K S A N A A N

R E F O R M A S I B I R O K R A S I

2.1 Pengorganisasian Tingkat Nasional

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, dibentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) melalui Keppres No. 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Keppres No. 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN). KPRBN diketuai oleh Wakil Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. TRBN diketuai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan bertanggung jawab kepada Ketua KPRBN.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibantu oleh Tim Independen dan Tim Quality Assurance yang berperan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sedangkan TRBN dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).

Untuk tingkat K/L dan Pemda dibentuk Tim Rerformasi Birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda.

Gambar 2 Pengorganisasian Reformasi Birokrasi Nasional

Page 14: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

BAB IIPengorganisasian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

6

2.2 Pengorganisasian Tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda)

Penanggung jawab reformasi birokrasi pada tingkat mikro adalah pimpinan masing-masing K/L dan Pemda. Pelaksanaan reformasi birokrasi untuk Periode 2010 – 2014 berpedoman pada GDRB 2010-2025, RMRB 2010-2014, dan berbagai kebijakan pelaksanaannya dengan memperhatikan karakteristik masing-masing instansi yang dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Organisasi Tim Reformasi Birokrasi tingkat K/L dan Pemda terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana. Ketua Tim Pengarah adalah pimpinan K/L dan Pemda, sedangkan anggota tim pengarah dipilih dari pejabat-pejabat kunci untuk memastikan komitmen pimpinan tertinggi terhadap upaya reformasi birokrasi. Sementara tim pelaksana ditetapkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya dalam mengimplementasikan program reformasi birokrasi pada masing-masing instansi pemerintah.

Susunan Tim Reformasi Birokrasi K/L dan Pemda adalah sebagai berikut:

Gambar 3 Pengorganisasian Reformasi Birokrasi K/L/Pemda

Page 15: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

7

B A B I I I

TA H A PA N D A N P R O G R A M P E L A K S A N A A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I

3.1 Garis Besar Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi untuk periode 2010 – 2014 mengacu pada GDRB 2010-2025 dan RMRB 2010-2014. RMRB 2010-2014 merupakan acuan langkah-langkah/tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat makro, tingkat meso, dan tingkat mikro. Setiap tahap pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan akan memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Tahapan setiap tingkat pelaksanaan dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4Garis Besar Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Page 16: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

8

Tahapan untuk setiap tingkat pelaksanaan diuraikan pada bagian di bawah ini.

3.2 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 pada Tingkat Makro

a. Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharapkan pada Tingkat Makro (2010-2014)1) Program Penataan Organisasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:a) menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar-K/L

dan Pemda;b) meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tu-

gas pokok dan fungsi K/L dan Pemda.

2) Program Penataan Tatalaksana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:a) meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses

penyelenggaraan manajemen pemerintahan;b) meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pe-

merintahan.

3) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalime SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi, serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendorong mobilitas antaraparatur daerah, antaraparatur pusat, dan antara aparatur pusat dan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

Page 17: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

9

a) meningkatnya ketaatan terhadap pengeloaan SDM Aparatur;b) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM

Aparatur; c) meningkatnya disiplin SDM Aparatur;d) meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur;

e) meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur.

4) Program Penguatan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:a) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;b) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;c) meningkatnya status opini BPK; d) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

5) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:a) meningkatnya kinerja instansi pemerintah;

b) meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

6) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a) meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (transparan, cepat, tepat, sederhana, aman, terjangkau dan memiliki kepastian);

b) meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh stan-darisasi pelayanan internasional;

c) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penye-lenggaraan pelayanan publik.

Page 18: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

10

Keg

iata

n, a

gend

a, d

an h

asil

yang

dih

arap

kan

dar

i pel

aksa

naan

pro

gram

-pro

gram

ting

kat m

akro

ters

ebut

di a

tas

adal

ah:

Tabe

l 2

Prog

ram

, Keg

iata

n, A

gend

a, d

an H

asil

Yang

Dih

arap

kan

Pada

Tin

gkat

Mak

ro (2

010

– 20

14)

Prog

ram

dan

Keg

iata

nTa

hun

Has

il Ya

ng D

ihar

apka

n20

1020

1120

1220

1320

14a.

Pen

ataa

n O

rgan

isas

i1.

Pe

nyus

unan

Ped

oman

Um

um S

iste

m K

elem

baga

an

Pem

erin

tah

Pera

tura

n M

enter

i PA

N da

n RB

ten

tang

Pedo

man

Um

um

sistem

kele

mba

gaan

pem

erin

tah2.

Pe

nyus

unan

Ped

oman

Eva

luas

i K

elem

baga

an P

emer

-in

tah

Pera

tura

n Men

teri P

AN da

n RB

tentan

g eva

luas

i kele

mba

gaan

pe

mer

intah

3.

Peny

usun

an S

OP

Pena

taan

Kel

emba

gaan

Pem

erin

tah

Pera

tura

n M

enter

i PA

N da

n RB

ten

tang

SOP

pena

taan

kelem

baga

an p

emer

intah

4.

Pem

anta

uan

dan

Eva

luas

i Org

anis

asi K

emen

teri

an

Hasil

pem

antau

an d

an ev

aluas

i org

anisa

si Ke

men

terian

5.

Pe

nyus

unan

Ped

oman

Um

um K

elem

baga

an L

PNK

Pera

tura

n Pr

esid

en m

enge

nai P

enyu

suna

n Pe

dom

an u

mum

ke

lemba

gaan

LPN

K6.

Pe

man

taua

n da

n E

valu

asi O

rgan

isas

i LPN

KHa

sil p

eman

tauan

dan

evalu

asi o

rgan

isasi

LPNK

7.

Peny

usun

an P

edom

an U

mum

Kel

emba

gaan

Ins

tans

i Ve

rtik

alPe

ratu

ran

Pres

iden

men

gena

i ped

oman

um

um k

elem

baga

an

insta

nsi v

ertik

al8.

Pe

nyus

unan

Ped

oman

Um

um K

elem

baga

an U

PTPe

ratu

ran

Men

teri P

AN d

an R

B m

enge

nai p

edom

an u

mum

ke

lemba

gaan

UPT

9.

Pem

anta

uan

dan

Eva

luas

i Kel

emba

gaan

UPT

Hasil

pem

antau

an d

an ev

aluas

i kele

mba

gaan

UPT

10. P

enyu

suna

n Pe

dom

an U

mum

Kel

emba

gaan

Ins

tans

i Pe

mer

inta

h ya

ng M

ener

apka

n PP

K –

BL

UPe

ratu

ran

Men

teri P

AN d

an R

B m

enge

nai p

edom

an u

mum

ke

lemba

gaan

ins

tansi

pem

erin

tah y

ang

men

erap

kan

PPK

– BL

U11

. Pem

anta

uan

dan

Eva

luas

i K

elem

baga

an

Inst

ansi

Pe

mer

inta

h ya

ng M

ener

apka

n PP

K-B

LU

Hasil

Pe

man

tauan

da

n Ev

aluas

i ke

lemba

gaan

in

stans

i pe

mer

intah

yan

g m

ener

apka

n PP

K-BL

U12

. Pen

yusu

nan

Pedo

man

Um

um K

elem

baga

an S

ekre

tari

-at

Lem

baga

Neg

ara

Pera

tura

n Pr

esid

en m

enge

nai p

edom

an u

mum

kele

mba

gaan

Se

kreta

riat L

emba

ga N

egar

a

Page 19: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

11

Prog

ram

dan

Keg

iata

nTa

hun

Has

il Ya

ng D

ihar

apka

n20

1020

1120

1220

1320

1413

. Pem

anta

uan

dan

Eva

luas

i K

elem

baga

an S

ekre

tari

at

Lem

baga

Neg

ara

Hasil

pem

antau

an d

an e

valu

asi

kelem

baga

an s

ekre

tariat

lem

baga

neg

ara

14. P

enyu

suna

n Pe

dom

an U

mum

Kel

emba

gaan

Sek

reta

ri-

at N

onst

rukt

ural

Pera

tura

n M

enter

i PAN

dan

RB

men

gena

i ped

oman

um

um

kelem

baga

an se

kreta

riat n

on st

rukt

ural

15. P

eman

taua

n da

n E

valu

asi K

elem

baga

an L

emba

ga N

on

Stru

ktur

alHa

sil p

eman

tauan

dan

eva

luas

i kele

mba

gaan

lem

baga

non

str

uktu

ral

16. P

eman

taua

n da

n E

valu

asi

Kel

emba

gaan

Pem

erin

tah

Dae

rah

Hasil

pem

antau

an d

an e

valu

asi

kelem

baga

an p

emer

intah

da

erah

b.

Pena

taan

Tat

alak

sana

1. P

enyu

suna

n R

UU

Adm

inis

tras

i Pem

erin

taha

nRU

U Ad

min

istra

si Pe

mer

intah

an2.

Per

umus

an U

U E

tika

Peny

elen

ggar

aan

Neg

ara

RUU

Etik

a Pen

yelen

ggar

aan

Nega

ra3.

Pen

yusu

nan

Pedo

man

Ana

lisis

Pro

ses

Bis

nis

pada

K/L

da

n Pe

mda

Perm

enPA

NRB

tentan

g Pe

dom

an an

alisis

pro

ses b

isnis

pada

K/

L/Pe

mda

, ter

mas

uk so

sialis

asin

ya

c.

Pena

taan

Sis

tem

Man

ajem

en S

DM

Apa

ratu

r1.

Pe

nyem

purn

aan

Pedo

man

Sta

ndar

Kom

pete

nsi

Ja-

bata

n Pe

dom

an S

tanda

r Kom

peten

si Ja

batan

2.

Peny

usun

an P

eren

cana

an P

egaw

ai (

Form

asi)

seca

ra

Nas

iona

lPe

dom

an P

enyu

suna

n Pe

renc

anaa

n Pe

gawa

i (fo

rmas

i) se

cara

na

siona

l3.

Pe

nyem

purn

aan

Pedo

man

Ass

essm

ent K

ompe

tens

i In-

divi

du P

egaw

ai

Pedo

man

ass

essm

ent k

ompe

tensi

indi

vidu

peg

awai

4.

Peny

empu

rnaa

n K

ebija

kan

Ana

lisis

Keb

utuh

an d

an

Peng

emba

ngan

Sis

tem

Dik

lat

PP t

entan

g an

alisis

keb

utuh

an d

an p

enge

mba

ngan

sist

em

dikl

at5.

Pe

nyus

unan

Pe

dom

an

Pena

taan

Si

stem

Tu

njan

gan

Kin

erja

Pe

dom

an p

enata

an si

stem

tunj

anga

n ki

nerja

6.

Peny

usun

an P

edom

an P

enyu

suna

n Po

la K

arir

(Sis

tem

Pe

nem

pata

n, P

rom

osi,

dan

Mut

asi)

Pedo

man

pen

gem

bang

an si

stem

dik

lat

Page 20: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

12

Prog

ram

dan

Keg

iata

nTa

hun

Has

il Ya

ng D

ihar

apka

n20

1020

1120

1220

1320

147.

Pe

nyus

unan

Ped

oman

Pen

gem

bang

an D

ata

Bas

e SD

M

Apa

ratu

r N

egar

a Pe

dom

an p

enge

mba

ngan

dat

abas

e SDM

apar

atur n

egar

a

8.

Peny

usun

an P

edom

an E

valu

asi J

abat

an

Pedo

man

evalu

asi j

abata

n9.

Pe

nyus

unan

Ped

oman

Ana

lisis

Jab

atan

Pedo

man

anali

sis ja

batan

10. P

enyu

suna

n Pe

dom

an P

enge

ndal

ian

Kep

egaw

aian

/Au-

dit K

epeg

awai

anPe

dom

an p

enge

ndali

an k

epeg

awaia

n/au

dit k

epeg

awaia

n

11. P

enyu

suna

n Pe

dom

an P

enge

ndal

ian

Dik

lat

Pedo

man

Pen

gend

alian

Dik

lat12

. Pen

yusu

nan

Keb

ijaka

n te

ntan

g Si

stem

Rem

uner

asi

SDM

Apa

ratu

r N

egar

aPP

tent

ang

Siste

m re

mun

eras

i SDM

Apa

ratu

r Neg

ara

13. P

enye

mpu

rnaa

n PP

tent

ang

Peng

adaa

n PN

SPP

tent

ang

peng

adaa

n PN

S

14. P

enyu

suna

n PP

tent

ang

Pega

wai

Tid

ak T

etap

(Peg

awai

Pe

mer

inta

h N

on-P

NS)

PP m

enge

nai p

egaw

ai tid

ak te

tap (p

egaw

ai pe

mer

intah

non

PN

S)15

. Pen

yem

purn

aan

PP te

ntan

g D

ikla

t Jab

atan

PN

SPP

men

gena

i Dik

lat Ja

batan

PNS

16. P

enye

mpu

rnaa

n PP

ten

tang

Pen

ilaia

n K

iner

ja P

ega-

wai

PP m

enge

nai p

enila

ian k

iner

ja pe

gawa

i

17. P

enye

mpu

rnaa

n PP

tent

ang

Peng

angk

atan

PN

S D

alam

Ja

bata

n St

rukt

ural

PP m

enge

nai p

enga

ngka

tan P

NS d

alam

Jaba

tan S

trukt

ural

18. P

enye

mpu

rnaa

n PP

tent

ang

Wew

enan

g Pe

ngan

gkat

an,

Pem

inda

han

dan

Pem

berh

entia

n P

NS

PP m

enge

nai

wewe

nang

pen

gang

katan

, pe

min

daha

n da

n pe

mbe

rhen

tian

PNS

19. P

enye

mpu

rnaa

n PP

tent

ang

Dis

iplin

PN

SPP

men

gena

i disi

plin

PNS

20. P

enge

mba

ngan

Sis

tem

Pen

didi

kan

dan

Pela

tihan

Se-

cara

Ter

pusa

tSi

stem

pen

didi

kan

dan

pelat

ihan

seca

ra te

rpus

at

21. P

enyu

suna

n K

ebija

kan

dan

Peng

angg

aran

Unt

uk E

xit

Polic

ySi

stem

dan

ang

gara

n un

tuk

SDM

yan

g m

engu

ndur

kan

diri

seca

ra b

ersa

ma/m

assa

l dan

suk

arela

(khu

susn

ya S

DM y

ang

kom

peten

sinya

tida

k se

suai

deng

an k

ebut

uhan

org

anisa

si)

Page 21: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

13

Prog

ram

dan

Keg

iata

nTa

hun

Has

il Ya

ng D

ihar

apka

n20

1020

1120

1220

1320

14d.

Pe

ngua

tan

Peng

awas

an

1.

Peny

usun

an R

UU

Pen

gend

alia

n Pe

nyel

engg

araa

n A

d-m

inis

tras

i Pem

erin

taha

nRU

U Pe

ngen

dalia

n Pe

nyele

ngga

raan

Ad

min

istra

si Pe

mer

intah

an (P

PAP)

2.

Peru

mus

an K

ebija

kan

Bid

ang

Peng

awas

an d

an P

em-

bera

ntas

an K

orup

sia)

Ke

bijak

an p

embi

naan

SPI

P

b)

Kebi

jakan

tent

ang

Peng

awas

an In

tern

c)

Kebi

jakan

tent

ang

TLHP

d)

Kebi

jakan

tent

ang

peng

awas

an m

asya

raka

te)

Ke

bijak

an p

erce

patan

pem

bera

ntas

an k

orup

si3.

Pe

laks

anaa

n K

oord

inas

i, M

onito

ring

, da

n E

valu

asi

Bid

ang

Peng

awas

an d

an P

embe

rant

asan

Kor

upsi

a)

Lapo

ran m

onito

ring p

elaks

anaa

n keb

ijaka

n pen

gawa

san

inter

nb)

La

pora

n m

onito

ring

TLHP

insta

nsi

c)

Lapo

ran

peny

alura

n da

n pe

man

tauan

pen

gadu

an m

a-sy

arak

atd)

La

pora

n Ko

rmon

ev se

cara

leng

kap

dan

perio

dik

e.

Peng

uata

n A

kunt

abili

tas K

iner

ja1.

Pe

nyus

unan

RU

U A

kunt

abili

tas

Kin

erja

Pen

yele

ng-

gara

Neg

ara

RUU

Akun

tabili

tas K

iner

ja Pe

nyele

ngga

ra N

egar

a

2.

Pene

tapa

n Pe

ratu

ran

Pela

ksan

aan

UU

Aku

ntab

ilita

s K

iner

ja P

enye

leng

gara

Neg

ara

Pera

tura

n Pe

laksa

naan

UU

Ak

untab

ilitas

Ki

nerja

Pe

nyele

ngga

ra N

egar

a3.

Pe

laks

anaa

n Pe

ngua

tan

Aku

ntab

ilita

s Kin

erja

Lapo

ran

pelak

sana

an, p

eman

tauan

dan

evalu

asi a

kunt

abili

tas

kine

rja

4.

Peng

emba

ngan

Sis

tem

Man

ajem

en K

iner

jaSi

stem

Man

ajem

en K

iner

ja5.

Pe

nyus

unan

Mod

ul (

baha

n re

fere

nsi

bagi

K/L

dan

Pe

mda

unt

uk m

enyu

sun

IKU

)M

odul

(bah

an re

fere

nsi b

agi K

/L da

n Pem

da un

tuk m

enyu

sun

IKU)

Page 22: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

14

Prog

ram

dan

Keg

iata

nTa

hun

Has

il Ya

ng D

ihar

apka

n20

1020

1120

1220

1320

146.

R

evie

w P

ener

apan

IKU

Lapo

ran

hasil

revie

w IK

U

f. Pe

ning

kata

n K

ualit

as P

elay

anan

Pub

lik1.

Pe

neta

pan

Eva

luas

i Kin

erja

Pel

ayan

an B

erda

sark

an

IKM

pad

a Pe

mer

inta

h K

abup

aten

/Kot

a ya

ng M

erep

-re

sent

asik

an K

iner

ja P

rovi

nsi

Angk

a ca

paian

IKM

pad

a pe

mer

intah

kab

upate

n/ko

ta ya

ng

mer

epre

sent

asik

an k

iner

ja pr

ovin

si

2.

Pene

tapa

n Pe

dom

an S

tand

ar P

elay

anan

Ses

uai

den-

gan

UU

25

Tahu

n 20

09 te

ntan

g Pe

laya

nan

Publ

ik.

Pera

tura

n Pe

mer

intah

tent

ang

Pedo

man

Stan

dar

Pelay

anan

Se

suai

deng

an U

U 25

Tah

un 2

009

tentan

g Pe

layan

an P

ublik

, da

n Per

men

pan t

entan

g Ped

oman

Tek

nis P

enyu

suna

n Stan

dar

Pelay

anan

3.

Perc

epat

an P

enge

mba

ngan

Bes

t Pr

actic

es P

enin

gka-

tan

Kua

litas

Pel

ayan

an P

ublik

pad

a K

/L/P

emda

Setia

p K/

L da

n Pe

mda

mem

puny

ai un

it pe

layan

an y

ang

men

jadi m

odel

peni

ngka

tan k

ualit

as p

elaya

nan

publ

ik.

4.

Peni

ngka

tan

Kua

litas

Pel

ayan

an y

ang

Ber

basi

s Sis

tem

M

anaj

emen

Mut

u ya

ng D

iaku

i Sec

ara

Inte

rnas

iona

lPe

ning

katan

jum

lah u

nit

pelay

anan

yan

g se

cara

suk

arela

m

ener

apka

n sis

tem m

ana-

jemen

mut

u ya

ng d

iakui

sec

ara

inter

nasio

nal

Page 23: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

15

b. Keterkaitan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi pada Tingkat Makro (2010-2014)

Keterkaitan pelaksanaan keenam program di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5Keterkaitan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Tingkat Makro

Page 24: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

16

3.3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 pada Tingkat Meso

a. Tahapan Pelaksanaan

Tahun Pertama Membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi secara konsisten sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Langkah-langkah yang dilakukan:• membangun sistem operasi reformasi birokrasi

yang meliputi pengorganisasian pelaksanaan re-formasi birokrasi, pengaturan mekanisme pelak-sanaan reformasi birokrasi, dan penyusunan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan re-formasi birokrasi;

• menyelesaikan usulan pelaksanaan reformasi birokrasi dari K/L yang sudah masuk pada tahun 2009, sosialisasi, dan public campaign;

• melakukan penilaian usulan reformasi birokrasi dari seluruh K/L dan Pemda;

• menyusun berbagai pedoman, dan juklak/juknis yang diperlukan;

• melakukan monitoring atas hasil pelaksanaan re-formasi birokrasi di K/L dan Pemda;

• melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi atas hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda.

Tahun Kedua Melanjutkan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun pertama, menjaga/memelihara program/kegiatan yang sudah berhasil dilaksanakan, melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun pertama.

Page 25: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

17

Langkah-langkah yang dilakukan:• melanjutkan penyelesaian usulan pelaksanaan

reformasi birokrasi dari K/L dan Pemda, sosial-isasi dan public campaign;

• melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda;

• melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi atas hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda.

• Melakukan identifikasi dan analisis terhadap ke-mungkinan/risiko kegagalan pelaksanaan refor-masi birokrasi, dan mengusulkan rencana miti-gasi risiko.

Tahun Ketiga Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun kedua, menjaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun kedua.

Langkah-langkah yang dilakukan:• melanjutkan sosialisasi dan public campaign;• melanjutkan penilaian usulan pelaksanaan refor-

masi birokrasi dari K/L dan Pemda;• melakukan monitoring pelaksanaan reformasi

birokrasi di K/L dan Pemda;• melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi

atas hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda.

• Melakukan identifikasi dan analisis terhadap ke-mungkinan/risiko kegagalan pelaksanaan refor-masi birokrasi, dan mengusulkan rencana miti-gasi risiko.

Page 26: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

18

Tahun Keempat Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun ketiga, menjaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun ketiga.

Langkah-langkah yang dilakukan:• melanjutkan sosialisasi dan public campaign;• melakukan penilaian usulan pelaksanaan refor-

masi birokrasi dari pemerintah daerah;• melakukan monitoring pelaksanaan reformasi

birokrasi di K/L dan Pemda;• melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi

atas hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda.

• Melakukan identifikasi dan analisis terhadap ke-mungkinan/risiko kegagalan pelaksanaan refor-masi birokrasi, dan mengusulkan rencana miti-gasi risiko.

Tahun Kelima Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun keempat, menjaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses reformasi birokrasi baik tingkat nasional maupun instansi (K/L dan Pemda).Langkah-langkah yang dilakukan:melakukan evaluasi menyeluruh hasil pelaksanaan reformasi birokrasi nasional dan instansi (K/L dan Pemda) yang dilaksanakan sejak tahun 2007 sampai tahun 2014.

Page 27: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

19

b. Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharapkan pada Tingkat Meso (2010-2014)

Pada tingkat meso, ada beberapa program reformasi birokrasi yang dilaksanakan, seperti yang dikemukakan di bawah ini.

1) Program Manajemen Perubahan

Program ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a) meningkatnya komitmen K/L dan Pemda dalam melakukan re-formasi birokrasi;

b) terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi pe-merintah;

c) menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

2) Konsultasi dan Asistensi

Program ini bertujuan untuk memberikan kejelasan pelaksanaan reformasi birokrasi pada K/L dan Pemda. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a) meningkatnya pemahaman K/L dan Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi;

b) meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

Page 28: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

20

3) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Program ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada K/L dan Pemda dan memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan proses reformasi birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a) meningkatnya akuntabilitas dan kinerja K/L dan Pemda;

b) meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

4) Knowledge Management

Program ini bertujuan untuk mendorong pertukaran pengetahuan tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di antara K/L dan Pemda. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a) meningkatnya profesionalisme SDM aparatur K/L dan Pemda;

b) meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

Page 29: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

21

Keg

iata

n-ke

giat

an

yang

dila

kuka

n be

rkai

tan

deng

an p

rogr

am-p

rogr

am ti

ngka

t mes

o di

ata

s da

pat d

iliha

t pa

da ta

bel d

i baw

ah in

i. Ta

bel 3

Prog

ram

, Keg

iata

n, A

gend

a, d

an H

asil

yang

Dih

arap

kan

pada

Tin

gkat

Mes

o (2

010

– 20

14)

Prog

ram

dan

Keg

iata

nTa

hun

Has

il ya

ng D

ihar

apka

n20

1020

1120

1220

1320

14a.

M

anaj

emen

Per

ubah

an1.

Mem

buat

ped

oman

dan

pet

unju

k pe

laks

a-na

an r

efor

mas

i bir

okra

siD

okum

en P

etun

juk

Pela

ksan

aan

2. S

osia

lisas

i Te

rban

gunn

ya

kesa

maa

n pe

rsep

si,

kom

itmen

, da

n ko

nsis

tens

i pel

aksa

naan

refo

rmas

i biro

kras

i pad

a sel

uruh

tin

gkat

biro

kras

i sec

ara

nasi

onal

b.

Kon

sulta

si d

an A

sist

ensi

Koo

rdin

asi

dan

pem

beri

an k

onsu

ltasi

dan

as

iste

nsi r

efor

mas

i bir

okra

si k

epad

a K

/L d

an

Pem

da

Terk

oord

inas

inya

pel

aksa

naan

refo

rmas

i biro

kras

i

c.

Mon

itori

ng, E

valu

asi,

dan

Pela

pora

n1.

Mon

itori

ng

Has

il m

onito

ring

2. E

valu

asi (

setia

p ta

hun

seka

li)H

asil

eval

uasi

3. E

valu

asi m

enye

luru

h (p

ada

sem

este

r ked

ua

2014

)H

asil

eval

uasi

men

yelu

ruh

4. P

elap

oran

Pela

pora

n ke

maj

uan

refo

rmas

i biro

kras

i

d.

Kno

wle

dge

Man

agem

ent

Ters

edia

nya

dan

terd

esim

inas

ikan

nya

peng

etah

uan

dan

peng

alam

an r

efor

mas

i biro

kras

i

Page 30: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

22

c. Keterkaitan Pelaksanaan Program pada Tingkat Meso (2010-2014)

Keterkaitan substansi pelaksanaan program pada tingkat meso di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 6Keterkaitan Program dan Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tingkat

Meso

3.4 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Pada Tingkat Mikro

a. Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharapkan pada Tingkat Mikro (2010-2014)

Pada tingkat mikro, ada beberapa program reformasi birokrasi yang dilaksanakan, seperti yang dikemukakan di bawah ini.

1) Program Manajemen Perubahan

Program ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi

Page 31: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

23

lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a) meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai K/L dan Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi;

b) terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja K/L dan Pem-da;

c) menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a) menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan pe-rundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda;

b) meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-un-dangan K/L dan Pemda.

3) Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi K/L dan Pemda secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi K/L dan Pemda menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a) menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal K/L dan Pemda;

b) meningkatnya kapasitas K/L dan Pemda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Page 32: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

24

4) Program Penataan Tatalaksana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing K/L. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:a) meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses

penyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda;b) meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pe-

merintahan di K/L dan Pemda;c) meningkatnya kinerja di K/L dan Pemda.

5) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:a) meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur

pada masing-masing K/L dan Pemda;b) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM

Aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda;c) meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing K/L

dan Pemda;d) meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur pada mas-

ing-masing K/L dan Pemda;e) meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing-

masing K/L dan Pemda.

6) Program Penguatan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing K/L dan Pemda. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:a) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan nega-

ra oleh masing-masing K/L dan Pemda;

Page 33: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

25

b) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing K/L dan Pemda;

c) meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing K/L dan Pemda;

d) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing K/L dan Pemda.

7) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja K/L dan Pemda. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:a) meningkatnya kinerja K/L dan Pemda;b) meningkatnya akuntabilitas K/L dan Pemda.

8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing K/L dan Pemda sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:a) meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih

murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada K/L dan Pemda;

b) meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh stan-dardisasi pelayanan internasional pada K/L dan Pemda;

c) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyeleng-garaan pelayanan publik oleh masing-masing K/L dan Pemda.

9) Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program ini bertujuan untuk mnejamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam road map K/L dan Pemda. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah memberikan peringatan dini tentang resiko kegagalan pencapaian target yang ditetapkan.

Page 34: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

26

Kegiatan-kegiatan pada tingkat pelaksanaan mikro tersebut, perlu memperhatikan hal-hal di bawah ini:

1) Setiap K/L dan Pemda pada dasarnya memiliki kemajuan yang berbeda. Ada K/L dan Pemda yang sudah melaksanakan sebagian program reformasi birokrasi, tetapi ada pula K/L dan Pemda yang belum melaksanakan program reformasi birokrasi.

2) Tahun sebagai awal dimulainya K/L dan Pemda melaksanakan program reformasi birokrasi juga berbeda.

Oleh karena itu, berbeda dengan tingkat pelaksanaan makro dan meso (Tabel 2 dan Tabel 3), pada tingkat pelaksanaan mikro tidak ditetapkan agenda waktunya. Hal ini dikarenakan setiap K/L dan Pemda memi-liki karakteristik yang berbeda. Pelaksanaan RB pada K/L dan Pemda dilakukan dengan titik awal dan kecepatan yang berbeda sesuai den-gan kesiapan K/L dan Pemda. Dengan demikian setiap K/L dan Pemda harus menyusun roadmap pelaksanaan RB.

Program, kegiatan dan hasil yang diharapkan pada tingkat pelaksanaan mikro tersebut di atas, adalah:

Tabel 4Program, Kegiatan, dan Hasil Yang Diharapkan Pada Tingkatan Mikro

(2010 – 2014)PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN

A. MANAJEMEN PERUBAHAN1. Pembentukan tim manajemen

perubahan K/L dan Pemda Tim manajemen perubahan K/L dan Pemda

2. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komu-nikasi K/L dan Pemda

Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi K/L dan Pemda serta terbangunnya komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan

3. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai pada K/L dan Pemda

Page 35: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

27

PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKANB. PENATAAN PERATURAN PE-

RUNDANG-UNDANGANPenataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh K/L dan Pemda

Identifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh K/L dan Pemda sebagai dasar untuk melakukan regulasi dan deregulasi

C. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

1. Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja pada K/L dan Pemda

Peta tugas dan fungsi unit kerja pada K/L dan Pemda yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi.

2. Penguatan unit kerja yang me-nangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat

Unit kerja organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

D. PENATAAN TATALAKSANA1. Penyusunan SOP penyelengga-

raan tugas dan fungsi Dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi

2. Pembangunan atau Pengemban-gan e-government

Tersedianya e-government pada masing-masing K/L dan Pemda

E. PENATAAN SISTEM MANAJE-MEN SDM APARATUR

1. Penataan sistem rekrutmen pe-gawai

Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel

2. Analisis jabatan Dokumen peta dan uraian jabatan3. Evaluasi jabatan Peringkat jabatan dan harga jabatan4. Penyusunan standar kompetensi

jabatanDokumen kualifikasi jabatan

5. Asesmen individu berdasarkan kompetensi

Peta profil kompetensi individu

6. Penerapan sistem penilaian kin-erja individu.

Kinerja individu yang terukur

7. Pembangunan/Pengembangan database pegawai

Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat

8. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kom-petensi

Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi

Page 36: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

28

PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKANF. PENGUATAN PENGAWASAN 1. Penerapan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing K/L dan Pemda

Peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi

2. Peningkatan Peran Aparat Penga-wasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting

Peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara

G. PENGUATAN AKUNTABILI-TAS KINERJA

1. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja

2. Pengembangan sistem manaje-men kinerja organisasi

Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur

3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada K/L dan Pem-da.

Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada K/L dan Pemda.

H. PENINGKATAN KUALITAS PE-LAYANAN PUBLIK

1. Penerapan standar pelayanan pada unit kerja masing-masing K/L dan Pemda

Peningkatan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)

2. Penerapan SPM pada kabupaten/kota

Peningkatan kualitas pelayanan dasar pada kabupaten/kota

3. Partisipasi masyarakat dalam pe-nyelenggaraan pelayanan publik

Peningkatan partisipasi masyarakat

I. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Monitoring Laporan monitoring.2. Evaluasi (dilakukan setiap tahun

sekali)Laporan evaluasi tahunan

3. Evaluasi menyeluruh (dilakukan pada semester kedua 2014)

Laporan evaluasi lima tahunan

Page 37: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

29

b. Quick Wins

Quick wins, adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Quick wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri instansi dalam melakukan langkah reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (to win public’s heart).

Quick wins memiliki kriteria antara lain sebagai berikut:

• dilakukan di awal;

• sesuai dengan ekspektasi stakeholders utama K/L dan Pemda dalam hal output atau tingkat kinerja;

• dapat diselesaikan dalam jangka waktu relatif cepat, kurang lebih 12 bulan;

• mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh stakeholders;

• memicu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi;

• memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas produk utama K/L dan Pemda.

Page 38: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

30

c. Keterkaitan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi pada Tingkat Mikro (2010-2014)

Keterkaitan substansi pelaksanaan program pada tingkat mikro di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 7Keterkaitan Program dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada K/L dan Pemda

3.5 Prioritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan penetapan prioritas K/L dan Pemda berdasarkan kepentingan strategis bagi negara dan manfaat bagi masyarakat. Mengingat keterbatasan ke-mampuan keuangan negara maka fokus dan lokus reformasi birokra-si dilaksanakan berdasarkan prioritas sebagai berikut:

• Prioritas pertama, K/L yang terkait dengan penegakan hukum, pen-gelola keuangan negara, pemeriksa dan pengawasan keuangan negara, penertiban aparatur negara;

• Prioritas kedua, K/L yang terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, sumber penghasilan penerimaan negara dan unit organisasi yang melayani masyarakat secara langsung, termasuk Pemda;

• Prioritas ketiga, K/L yang tidak termasuk prioritas pertama dan kedua.

• Penetapan prioritas K/L dan Pemda dilakukan oleh KPRBN.

Page 39: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

31

Prinsip Pelaksanaana. Seluruh K/L dan Pemda diwajibkan untuk melaksanakan reformasi

birokrasi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 ten-tang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;

b. K/L dan Pemda yang melakukan reformasi birokrasi harus menyam-paikan usulan dokumen dan road map kepada Tim RBN melalui UPRBN;

c. Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja K/L dan Pemda dan/atau pening-katan penerimaan yang dihasilkan;

d. Tunjangan kinerja diberikan secara bertahap sesuai kemajuan keber-hasilan/capaian pelaksanaan reformasi birokrasi.

3.6 Tunjangan Kinerja

Pemberian tunjangan kinerja berbeda dengan pemberian remunerasi. Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seseorang individu pegawai. Kinerja individu pegawai yang dimaksud tentunya harus sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya. Oleh karena itu, tunjangan kinerja individu pegawai dapat meningkat atau menurun sejalan dengan peningkatan atau penurunan kinerja yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Sementara itu, remunerasi adalah semua bentuk imbalan yang diterima pegawai atas kontribusi yang diberikannya kepada organisasi. Pemberian remunerasi bersifat fleksibel, yaitu dapat bersifat langsung atau tidak langsung, dapat berbentuk tunai atau nontunai, dan dapat diberikan secara reguler atau pada waktu-waktu tertentu. Remunerasi diberikan dalam bentuk:

1) gaji pokok;

2) tunjangan, meliputi tunjangan jabatan, tunjangan prestasi (insentif), tunjangan biaya hidup (rumah, pangan, dan transportasi sesuai dengan tingkat kemahalan di masing-masing daerah), tunjangan hari raya, dan tunjangan kompensasi pegawai yang ditempatkan di daerah terpencil, daerah konflik, atau mempunyai lingkungan kerja yang tidak nyaman atau berisiko tinggi;

Page 40: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

32

3) imbalan lainnya, seperti jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan pensiun.

Tunjangan kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan prinsip-prinsip:

• Efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja K/L dan Pemda.

• Equal pay for equal work, yaitu pemberian besaran tunjangan kinerja sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja.

Kebijakan dan alokasi anggaran untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi suatu K/L harus disetujui oleh KPRBN dan DPR (komisi terkait) serta diajukan melalui Menteri Keuangan RI. Bila suatu K/L tidak memerlukan tambahan pagu untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja, namun memerlukan realokasi anggaran, perlu mendapat persetujuan Komisi DPR terkait. Bila suatu K/L memerlukan tambahan pagu untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja, pagu tersebut perlu mendapat persetujuan DPR (Badan Anggaran).

Hasil penilaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi K/L yang dilakukan Tim RBN digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam perhitungan besaran tunjangan kinerja dan digunakan dalam proses penetapan persetujuan besaran tunjangan kinerja dalam Rapat KPRBN. Selanjutnya, besaran tunjangan kinerja setelah mendapatkan persetujuan DPR ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Penetapan tunjangan kinerja pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pemerintah daerah oleh Tim RBN dengan persetujuan KPRBN.

a. Pemberian Tunjangan KinerjaTunjangan kinerja dipertimbangkan untuk diberikan setelah dilaku-kan penilaian terhadap dokumen usulan dan verifikasi lapangan oleh UPRBN, hasil penilaian dan verifikasi disampaikan kepada TRBN un-

Page 41: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

33

tuk selanjutnya mendapatkan persetujuan KPRBN. Penetapan pem-berian tunjangan kinerja terutama didasarkan pada: (1) kesiapan K/L dan Pemda dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara berke-sinambungan. dan (2) dampak potensial strategis dari pelaksanaan reformasi birokrasi K/L dan Pemda.

b. Pemberian Tambahan/Pengurangan Anggaran Tunjangan KinerjaTambahan/pengurangan tunjangan kinerja (reward and punishment) dipertimbangkan untuk diberikan setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi K/L dan Pemda oleh Tim Independen. UPRBN memproses hasil monitoring dan eval-uasi, serta masukan Tim Quality Assurance kemudian disampaikan kepada TRBN untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan KPRBN. Penetapan pemberian tambahan/pengurangan anggaran tunjangan ki-nerja terutama didasarkan hasil evaluasi dengan fokus pertimbangan pada: (1) kemajuan K/L dan Pemda dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara berkesinambungan; dan (2) dampak strategis dari pelaksanaan reformasi birokrasi K/L dan Pemda.

Page 42: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

BAB VPenutup

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

34

B A B I VM O N I T O R I N G , E VA L U A S I D A N P E L A P O R A N

P E L A K S A N A A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I

4.1 Monitoring

Monitoring minimal dilakukan setiap enam bulan sekali, Tim Independen melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada KPRBN.

4.2 Evaluasi

Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing instansi, setahun sekali Tim Independen melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan paling tidak berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing K/L dan Pemda sebagaimana diuraikan dalam dokumen RMRB ini. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada KPRBN, kemudian dibahas dalam rapat KPRBN. Berdasarkan hasil evaluasi, KPRBN memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan reward dan punishment sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3 Pelaporan

Tim Independen menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada masing-masing K/L dan Pemda. Tim Independen menyampaikan laporan konsolidasi dimaksud kepada KPRBN. Sementara itu, Tim Quality Assurance menyusun laporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu pelaksanaan reformasi birokrasi dan disampaikan kepada KPRBN.

Page 43: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

35

B A B VP E N U T U P

Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) 2010 - 2014 adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010 - 2025. RMRB yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Reformasi birokrasi K/L dan Pemda dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada outcomes. Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja yang makin baik. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan komitmen dan menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur pemerintah di K/L dan Pemda.

RMRB 2010-2014 merupakan instrumen dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah. Dokumen ini agar menjadi pedoman bagi K/L dan Pemda dalam menyusun dan melaksanakan reformasi birokrasi.

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 30 Desember 2010Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi/Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional,

E.E. Mangindaan

Page 44: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... meningkatnya

BAB VPenutup

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

36