Upload
others
View
35
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Oleh:DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSISELAKU KETUA KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSIKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PENGAWASAN DAN PENERAPAN K3 DALAM PEMBANGUNAN KONSTRUKSI INFRASTRUKTUR
• Amanat UU No. 2 /2017 tentang JasaKonstruksi;
• Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) belummenjadi prioritas utama dalam pelaksanaankonstruksi.
LATAR BELAKANG
“Semua pekerjaan yang bersifat layang (elevated) di Indonesia, yang memerlukanpekerjaan dengan beban berat, seperti pemasangan girder dan pilar/pierhead
dihentikan sementara. Penghentian sementara berlaku untuk seluruh pembangunanjalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, Tol di Kalimantan, Sulawesi, jembatan
panjang maupun proyek LRT, MRT dan proyek swasta. Evaluasi menyeluruh akandilakukan oleh Asosiasi Kontraktor Indonesia dibantu oleh konsultan independen.
Sementara untuk konstruksi at grade seperti pekerjaan rigid pavement, pengaspalan, fondasi, bendungan terus dilanjutkan,”
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono-
LATAR BELAKANG
“Pengawasan terhadap infrastruktur memerlukan pengawasan yanglebih ketat karena pembangunan kita tidak hanya di satu tempat,banyak sekali. Apapun pekerjaan yang dikerjakan secara normalatau cepat semuanya membutuhkan pengawasan manajemenkontrol yang ketat dan detail,”-Presiden Joko Widodo
4
Penyelenggaraan jasa konstruksi salah satunya berlandaskan pada asas
keamanan dan keselamatan
ASAS DAN TUJUANPENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
KESELAMATAN KONSTRUKSI [1-3]D I D A L A M P E R A T U R A N P E R U N D A N G A N
Salah satu tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi adalah menata sistem
jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan
menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT
Pemerintah pusat bertanggung jawab salah satunya atasterselenggaranya pekerjaan konstruksi yang sesuai
dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan
5
Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasakonstruksi dikenai sanksi administratif berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Denda administratif;
c. Penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi;
d. Pencantuman dalam daftar hitam;
e. Pembekuan izin; dan/atau
f. Pencabutan izin.
KESELAMATAN KONSTRUKSI [2-3]D I D A L A M P E R A T U R A N P E R U N D A N G A N
S A N K S I
6
KESELAMATAN KONSTRUKSI [3-3]D I D A L A M P E R A T U R A N P E R U N D A N G A N
PERMENPU NO 05 TA 2014TENTANG SMK3 KONSTRUKSI
BIDANG PU
BAB IIIPENERAPAN PEK.
KONSTRUKSI7 Pasal, Hal 1 dari 11
POTENSI BAHAYA
SMK 3 Pasal 4
AHLI K3PETUGAS K3
Pasal 6
PEK KONST WAJIB
PRA KONST
PEMILIHAN PENYEDIA B/J
Pasal 8
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
Pasal 9
PENYERAHAN AKHIR PEK
Pasal 10
Survey, FS, Investigasi: Telaahan aspek K3DED: Buat Managemen Risiko K3Penetapan Potensi Bahaya K3 & Identifikasi Bahaya
Kriteria Penilaian persyaratan K3 pada Dok PemilihanDok Pemilihan: persyaratan dan evaluasiRK3K, biaya K3
RK3K: sbg acuan, revisi, pelaporan kecelakaan kerja, perbaikan
Prosedur K3 telah dilaksanakan, Lap. Kinerja SMK3, Kecelakaankerja, usulan perbaikan
7
• Menyusun kebijakan SMK3 Konstruksi BidangPU dan petunjuk pelaksanaan pemantauandan evaluasi kinerja penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU;
• Melaksanakan pemantauan dan evaluasipenerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU sertamelaporkan hasil kepada Menteri;
• Bertanggung jawab pembinaanpenyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU;
• Memberikan rekomendasi peningkatan SMK3 Konstruksi Bidang PU kepada Menteri danUnit Kerja Eselon I.
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG [1-3]
• Bertanggung jawab penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU di unit kerjabersangkutan;
• Menetapkan NSPK sesuai kebutuhanpenerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU di unit kerja bersangkutan;
• Menyusun petunjuk pelaksanaan tatacarapenilaian aspek K3 konstruksi dalam proses pemilihan penyedia jasa;
• Melakukan koordinasi hasil penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU dengan Ditjen Bina Konstruksi.
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI
PIMPINAN TINGGI MADYA UNIT KERJA TEKNIS
8
• Bertanggung jawab penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU di unit kerja bersangkutan;
• Mengevaluasi penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU, melaporkan kepada pimpinan tinggi madya,dan melakukan peningkatan berkelanjutan.
• Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU pada paket pekerjaankonstruksi yang dilaksanakan oleh PPK;
• Mengalokasikan biaya penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk penyediaan sarana danprasarana K3 serta program pembinaan.
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG [2-3]
PIMPINAN TINGGI PRATAMA UNIT KERJA TEKNIS
KEPALA SATUAN KERJA
9
• Menerapkan SMK3 Konstruksi Bidang PU;
• Mengidentifikasi dan menetapkan potensibahaya K3 Konstruksi;
• Menetapkan HPS yang memperhitungkan biayapenyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU;
• Evaluasi adanya kecelakaan kerja dan penyakitakibat kerja;
• Memberi surat peringatan secara bertahapkepada penyedia jasa apabila tidakmelaksanakan RK3K;
• Menghentikan bagian pekerjaan yang dinilaiberisiko K3.
• Penyedia perencana konstruksi bertanggungjawab membuat telaahan aspek K3 dalamperencanaan;
• Penyedia pelaksana konstruksi wajib:
menyampaikan RK3K penawaran padaproses pemilihan;
memasukkan biaya penyelenggaraanSMK3 Konstruksi dalam harga penawaran;
Membuat rangkuman aktifitas pelaksanaanSMK3 Konstruksi;
Melakukan pengendalian risiko termasukinspeksi;
Melaporkan dan bertanggung jawab ataskecelakaan.
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG [3-3]
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PENYEDIA JASA
KEMENTERIAN PEKERJAANUMUM DAN PRUMAHAN RAKYAT
PERMASALAHAN SAAT INI
Ada persoalan Perencanaan dan Pengawasan;
Jumlah Konsultan masih terbatas
Integritas Relatif masih rendah
Kompetensi / kualitas relatif masih rendah
Remunerasi belum optimal
Masih mudah terkooptasi baik oleh PPK maupun pelaksana / kontraktor
Peran konsultan dalam proyek belum optimal
KEMENTERIAN PEKERJAANUMUM DAN PRUMAHAN RAKYAT
UPAYA PERBAIKAN
Meningkatkan integritas sehingga tidak mudah terkooptasi;
Meningkatkan profesionalitas sehingga lebih tegas dan berwibawa;
Meningkatkan kapasitas dan kompetensi, melalui Registrasi;
Melakukan Sertifikasi kompetensi dan pelatihan jangka pendek, kerjasama dengankontraktor spesialis;
Meningkatkan kesejahteraan melalui Remunerasi, dan akan disesuaikan sesuai tingkatinflasi;
Monitoring Tenaga Ahli (temuan selama ini TA hanya secara administrasi, tetapi tidakada di lapangan)
Mengembangkan sistem pelatihan, antara lain : on the job trainning, class room,
Harus dilakukan Transfer Knowledge
UPAYA TINDAK LANJUT KEMENTERIAN PUPR
13
Pembentukan Komite Keselamatan Konstruksi;
Penugasan penilai ahli sesuai amanat UU No.2 Tahun 2017
Memperketat pemilihan penyedia jasa;
Melatih dan mensertifikasi personil Konsultan, Kontraktor, Operator peralatan; parapejabat pelaksana (Satker dan PPK) di bidang K3 Konstruksi;
Meregister dan merecord peralatan yang akan digunakan;
Memperbaiki aturan dan tata kerja Main dan Sub Kontraktor;
Pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan paket kegiatan yangberisiko bahaya tinggi;
Memberikan sanksi bagi penyedia jasa yang tidak melaksanakan SMK3 denganbaik;
UPAYA TINDAK LANJUT KEMENTERIAN PUPR TERHADAP KECELAKAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAANUMUM DAN PRUMAHAN RAKYAT
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI [1-2]Keputusan Menteri PUPR Nomor 66/KPTS/M/2018
• Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi yang diperkirakan memilikipotensi bahaya tinggi;
• Investigasi kecelakaan konstruksi;
• Memberikan masukan kepada Menteri berdasarkan hasil evaluasi perencanaan terkait dengan risiko kecelakaan konstruksi, pemantauan dan evaluasi, dan investigasi kecelakaan konstruksi.
• Memasuki tempat kerja konstruksi;
• Meminta keterangan dari pihak-pihak terkait;
• Meminta data-data yang berhubungan dengan tugas komite;
• Melakukan koordinasi dengan pihak terkait keselamatan konstruksi.
T U G A S K E W E N A N G A N
Komite dapat dibantu pejabat/pakar/ahli di bidang yang terkait dengantugas dan fungsinya.
KEMENTERIAN PEKERJAANUMUM DAN PRUMAHAN RAKYAT
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI [2-2]Keputusan Menteri PUPR Nomor 66/KPTS/M/2018
RENCANA AKSI
Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
Tenaga kerja kompeten bersertifikat;
Peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
Material yang memenuhi standar mutu;
Teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP).
Menggunakan
1
2
3
4
5
6
Saat ini Komite Keselamatan Konstruksi sedang menangani 2 kejadian kecelakaan konstruksi, yaitu
a. Kecelakaan Konstruksi proyek Double-double Track Jatinegara
b. Kecelakaan Konstruksi Longsoran Underpass jalan perimeter selatan Bandara Soekarno Hatta
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
Komite Keselamatan Konstruksi sudah mengeluarkan rekomendasi terkait kejadian longsoran underpass Soekarno hatta, untuk mereview desain, membongkar dan membangun kembali dinding penahan tanah dengan desain yang sudah diperbaharui sesuai kaidah teknis.
Terima kasih
KEMENTERIAN PEKERJAANUMUM DAN PRUMAHAN RAKYAT
KECELAKAAN KONSTRUKSI YANG TERJADI 2017/2018
NO. TANGGAL NAMA PROYEK
1. 4 Agustus 2017 Pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang
2. 22 September 2017 Pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi
3. 26 Oktober 2017 Proyek pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR)
4. 29 Oktober 2017 Proyek Pembangunan Jalan Tol PASPRO (Pasuruan-Probolinggo)
5. 15 November 2017 Proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta
6. 16 November 2017 Pemb. Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated)
7. 9 Desember 2017 Proyek Pembangunan Jembatan Ciputrapinggan
8. 26 Desember 2017 Apartemen Pakubuwono Spring (robohnya plafond di area podium apartemen)
9. 30 Desember 2017 Proyek Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang
10. 2 Januari 2018 Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari
11. 22 Januari 2018 Proyek Pembangunan LRT Jakarta
12. 28 Januari 2018 Runtuhnya atap Manhattan Mall dan Kondominium Medan
13. 4 Februari 2018 Robohnya Girder Launcher pada Proyek Double Double Track, Jatinegara)
14. 20 Februari 2018 Jatuhnya Bekisting Pier Head PCB 34 Becakayu
KEMENTERIAN PEKERJAANUMUM DAN PRUMAHAN RAKYAT
KECELAKAAN PASCA KONSTRUKSI YANG TERJADI 2017/2018
NO. TANGGAL NAMA PROYEK
1. 15 Januari 2018 Selasar Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta
2. 5 Februari 2018Longsoran di Km 8+6/7 Underpass Jalan Perimeter Selatan BandaraSoetta
KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018
Tol Bocimi, 22 September 2017
Kondisi AwalKondisi Awal
Kondisi Saat Kecelakaan KonstruksiKondisi Saat Kecelakaan Konstruksi
KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018
Tol Pasuruan - Probolinggo, 29 Oktober 2017
Kondisi AwalKondisi Awal
Kondisi Saat Kecelakaan KonstruksiKondisi Saat Kecelakaan Konstruksi
KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018
Jembatan Ciputrapinggan, 9 Desember 2017
Kondisi AwalKondisi Awal
Kondisi Saat Kecelakaan KonstruksiKondisi Saat Kecelakaan Konstruksi
KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018
Tol Pemalang - Batang, 30 Desember 2017
Kondisi AwalKondisi AwalKondisi Saat Kecelakaan KonstruksiKondisi Saat Kecelakaan Konstruksi
KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018
Selasar Gedung BEI, 15 S2018
Kondisi AwalKondisi Awal
Kondisi Saat Kecelakaan KonstruksiKondisi Saat Kecelakaan Konstruksi
KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018
LRT Jakarta, 23 Januari 2018
Kondisi AwalKondisi Awal
Kondisi Saat Kecelakaan KonstruksiKondisi Saat Kecelakaan Konstruksi
KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018
Proyek Double Double Track Jatinegara4 Feb 2018
Kondisi Awal KecelakaanKondisi Awal Kecelakaan
Kondisi saat Kecelakaan KonstruksiKondisi saat Kecelakaan Konstruksi
KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018
LONGSORAN UNDERPASS JALAN PERIMETER SELATAN-SOETA, 5 Feb 2018
Kondisi AwalKondisi Awal
Kondisi saat Kecelakaan KonstruksiKondisi saat Kecelakaan Konstruksi
KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018
Jatuhnya Bekisting Pier Head PCB 34 Becakayu20 Februari 2018
Kondisi AwalKondisi AwalKondisi saat Kecelakaan
KonstruksiKondisi saat Kecelakaan
Konstruksi