Assalamualaikum Wr. Wb

Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Periode 1998-Sekarang

M. Abdurarahma

n Ar Rizqi

Tasya Sabila Bisyir

Bagus Setiadi NugrohoIrza Daffa

Ananda Nur F.

KELOMPOK 5

Dipersembahkan Oleh:

APA AJA SIH UPAYA PENEGAKAN HAM DI

PERIODE 1998-

SEKARANG??????

Pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah orde baru yang berawalan dengan pemajuan dan perlindungan HAM.

Periode 1998-sekarang1.

Strategi penegakan HAM pada tahun 1998-

sekarang

Tahap status penentuan(prespecriptive status)

Tahap penataan aturan secara konsisten

(rule consistent behavior)

Strategi Penegakan HAM Periode 1998-sekarang2.

Tahap Status Penentuan Tentang HAM

Pada tahap status penetuan telah ditetapkan beberapa ketentuan perundang-undangan tentang HAM, seperti…

2.1

Amandemen Konstitusi Negara

(Undang-undang NRI)

Undang-Undang(UU)

Peraturan Pemerintah dan Ketentuan

perundang-undang lainnya

Ketetapan MPR (TAP MPR)

Tahap Penataan Aturan Secara Konsisten 2.2

Pada tahap ini disahkannya sejumlah konvensi HAM

yaitu:

Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya dengan UU

no 5/1999

Konvensi ILO No 111 tentang diskirminasi dalam

pekerjaan dan jabatan dengan UU no 21/1999

Konvensi ILO No 138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan

bekerja dengan UU No 20/1999

Konvensi ILO No.105 tentang penghapusan kerja

paksa dengan UU No 19/1999

Konvensi penghapusan segalah bentuk diskriminasi

rasial dengan UU No.29/1999;konvensi ILO No 87 tentang kebebasan

berserikat dan perlindungan hak untuk

nerorganisasi dengan kepres No 83/1998

Selain itu…Direncanakan juga program “Rencana Aksi Nasional HAM” pada tanggal 15

Agustus 1998 yang didasarkan empat hal berikutPersiapan

pengesahan perangkat

internasional dibidang

HAM .

Pelaksanaan isi perangkat

internasional dibidang HAM yang

telah diratifikasi melalui perundang undangan nasional.

Desiminasi informasi dan

pendidikan bidang HAM.

Penentuan skala prioritas

pelaksana HAM.

3. Pengaruh Presiden Kepada Perkembangan HAM Pada Periode 1998- Sekarang

Presiden yang memimpin pada masa periode 1998-sekarang pastinya membawa pengaruh positif pada HAM. Berikut ini pengaruh positif terhadap HAM dari presiden yang menjabat pada 1998-sekarang…

3.1 Perkembangan HAM Pada Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie

Dikeluarkannya UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, sebagai tindak lanjut ketetapan majelis permusyawaratan rakyat ( Tap MPR ) No. VII/MPK 1998 tentang HAM, dimasa pemerinthan

presiden Habibie diangap sebagai bangkitnya kembali penegakan HAM di tanah air

3.2 Perkembangan HAM pada masa pemerintahan presiden Abdurahman Wahid

Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur boleh dikatakan pahlawan HAM. Gus Dur membuka paradigma baru pemikiran lama. Ia ingin setiap orang diperlakukan setara

dalam hukum, tanpa membeda-bedakan warna kulit, etnis, agama/ ideologinya. Gus Dur menghargai mereka sebagai sesama manusia dan warga negara.

Mebuka Cakrawala Hilangkan Diskriminasi

3.3 Perkembangan HAM pada masa pemerintahan presiden Megawati

Secara umum Presiden Megawati melihat fakta bahwa pasca reformasi pelaksanaan HAM yang berkembang masih sebatas pada hak sipil-politik warga untuk lebih bebas berekspresi dan berpartisipasi. Sementara hak

sosial, ekonomi dan budaya warga masih belum dipenuhi secara maksimal, terutama hak atas pekerjaan dan bertempat tinggal. Oleh karenanya Presiden Megawati bertekad memenuhi hak warga atas

pekerjaan dan perumahan, sehingga pelaksanaan HAM di Indonesia lebih utuh dan seimbang.

3.4 Perkembangan HAM pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang

Yudhoyono

Pembenahan Institusional dan Legislasi

Jaminan Tidak Berulangnya Pelanggaran

HAM di Masa Depan

Pemulihan Hak-hak Korban

Rekomendasi

Hak Asasi Manusia sebenarnya bukan istilah baru di Indonesia, masalah ini telah tercantum dalam UUD 1945, dan secara tegas diatur sejak era reformasi bergulir. Produk Hukum yang mengaturnya diantaranya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pencantuman dalam Amandemen II UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia..Banyak permasalahan muncul dalam proses penegakan HAM saat ini. Permasalahan itu timbul disebabkan oleh Pengetahuan dan pengalaman yang terbatas tentang HAM, baik pada Lembaga-lembaga Negara, maupun masyarakat. Pengetahuan yang terbatas menyebabkan pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundangan menjadi kurang dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum. Intepretasi yang berbeda-beda terhadap peraturan perundangan menjadi topik sehari-hari.

Permasalahan yang Muncul Dalam Proses Penegakan HAM di 1998-sekarang4.

Sekian dan Terimakasih

Wassalamualaikum Wr.

Wb