Peran Administrator dalam Pembangunan (Sistem Perencanaan Dalam Pembangunan Nasional)

Novi Hendra, S. [email protected]

Peran Administrator Dalam Pembangunan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Oleh Agung Aldino, S. IP

(Alumni Jurusan Administrasi Negara Universitas Andalas)

Sejarah administrasi pembangunan melihat suatu keadaan dimana saat ini

administrasi pembangunan belum diakui sebagai suatu disiplin ilmu sendiri yang telah

berkembang. Administrasi pembangunan yang berkembang tersebut berasal dari disiplin

ilmu yang mendahuluinya, yaitu administrasi negara. Administrasi negara merupakan

suatu studi mengenai bagaimana badan-badan pemerintahan diorganisir, beserta

aparaturnya, pembiayaannya, serta faktor kepemimpinannya. Administrasi negara

merupakan kombinasi tata pemerintahan,ctata usaha negara, administrasi serta administrasi

pembangunan, dan pengendalian lingkungan.

Administrasi pembangunan yang merupakan bagian dari administrasi negara

tersebut, kemudian mengalami penyempurnaan yang diawali oleh peristiwa pemberian

bantuan PBB tahun 1950 kepada negara-negara berkembang yang ternyata kurang

mencapai sasaran dan kurang mendapatkan hasil sesuai tujuannya.

Dalam pelaksanaan administrasi pembangunan, pemerintah memiliki peranan yang

harus dilaksanakan, salah satunya adalah peran sebagai administrator yang berhubungan

erat dengan usaha pembangunan berencana suatu negara. Perencanaan yang merupakan

suatu pernyataan pemerintah, melahirkan tugas pemerintah diantaranya adalah

pembangunan nasional. Pembangunan nasional mencakup multi dimensional, didalamnya

pembangunan nasional tersebutlah pemerintah berperan dan berfungsi, baik sebagai

stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, hingga pelaksana sendiri.

Administrasi Pembangunan

Pengertian administrasi pembangunan berdasarkan pendapar para ahli, yaitu :

1. Fred W. Riggs


Administrasi pembangunan berkaitan dengan proses adminstrasi dari suatu program

pembangunan, dengan metode yang digunakan terutama oleh pemerintah untuk

melaksanakan kebijakan dan kegiatannya yang telah direncanakan guna menemukan

sasaran pembangunan (pembangunan admistrasi). Administrasi pembangunan dikaitkan

dengan implikasinya, sehingga apabila suatu program pembangunan berhasil dilaksanakan,

dengan sendirinya akan mendorong perubahan-perubahan dalam berbagai bidang

(administrasi pembangunan).

2. Prajudi Atmosudirdjo

Hukum administrasi pembangunan adalah Hukum Administrasi Negara

yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan dalam keperluan

keberhasilan pembangunan, yang melipuri hukum untuk perencanaan,

pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi

Merupakan Hukum Administrasi Negara yang diarahkan untuk

penyempurnaan administrasi negara agar berkemampuan mendukung proses

pembangunan

3. Bintoro Tjokoamidjojo

Pendekatan administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha

administrasi oleh pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan kearah lebih baik dan

kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, untuk mendorong perubahan suatu

masyarakat kearah lebih baik, yang pada umumnya tujuannya adalah pembinaan bangsa

(nation building) dan atau perkembangan sosial ekonomi (disebut sebagai proses

modernisasi). Dengan demikian, tujuan dikembangkannya hukum administrasi

pembangunan adalah untuk kebutuhan pengembangan model dan konsep hukum

administrasi yang cocok untuk pembangunan serta pengembangan administrasi bagi

pembangunan.

Ruang lingkup administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi, yaitu :

Penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi negara, yang meliputi

penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian,

tata kerja dan penyusunan sarana-sarana administrasi lannya (disebut

development of administration).


Merumuskan kebijakan dan program pembangunan di berbagai bidang serta

pelaksanaan nya secara efektif (disebut sebagai administration of development).

Administrasi pembangunan dapat dibagi dalam dua subfungsi, yaitu

Perumusan atau formulasi kebijakan pembangunan oleh pemerintah (public

policies) dilakukan dalam proses administrasi dan tingkat tertentu dalam proses

politik.

Pelaksanaan kebijakan secara efektif, dimana yang perlu mendapat perhatian

adalah masalah kepemimpinan, koordinasi, pengawasan dan fungsi administrator

sebagai unsur pembaharu.

Jadi pada dasarnya administrasi pembangunan bertujuan untuk memperlancar proses

pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah yang pada akhirnya dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. dari subfungsi tersebut maka ciri-ciri administrasi pembangunan

masih mendasarkan diri pada prinsip administrasi negara sebab peralatan analisa

administrasi pembangunan masih memakai peralatan analisa administrasi negara.

Perbedaan keduanya adalah sebagai berikut :

Ciri-ciri administrasi negara Ciri-ciri administrasi pembangunan

Lebih banyak terkait dengan lingkungan

masyarakat negara maju

Lebih memberikan perhatian terhadap

lingkungan masyarakat yang berbeda-beda

terutama bagi negara berkembang

Terdapat kelompok yang cenderung

berpendapat turut berperannya administrasi

negara dalam proses perumusan

kebijaksanaan, tapi peranan itu masih kurang

ditekankan. Bahkan ada yang menyebutkan

administrasi negara bersifat netral terhadap

tujuan-tujuan pembangunan

Administrasi pembangunan mempunyai

peran aktif dan berkepentingan terhadap

tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam

perumusan kebijaksanaannya maupun alam

pelaksanaannya yang efektif, bahkan

administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan

pembangunan masyarakat dan menunjang

pencapaian tujuan nasional, ekonomi, dan

lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya

melalui proses politik.

Lebih menekankan kepada pelaksanaan yang

tertib/efisien dari unit-unit kegiatan

Berorientasi kepada usaha-usaha yang

mendorong perubahan kearah lebih baik


pemerintahan pada waktu ini. Jadi

berorientasi pada masa kini.

untuk suatu masyarakat di masa depan. Jadi

berorientasi pada masa depan.

Lebih menekankan pada tugas-tugas umum

(rutin) dalam rangka pelayanan masyarakat

dan tertib pemerintahan. Administrasi negara

lebih bersikap sebagai “balancing agent”

Berorientasi pada tugas-tugas pembangunan,

yaitu kemampuan untuk merumuskan

kebijakan-kebijakan pembangunan dan

pelaksanaan yang efektif. Administrasi

pembangunan lebih bersikap sebagai

“development agent”

Administrasi negara lebih menengok pada

kerapian aparatur administrasi itu sendiri

Administrasi pembangunan harus

mengaitkan diri dengan substansi perumusan

kebijakan dan pelaksanaan tujuan

pembangunan di berbagai bidang

Dalam administrasi negara seakan-akan ada

kesan menempatkan administrator dalam

aparatur pemerintah sekedar sebagai

pelaksana

dalam administrasi pembangunan,

administrator dalam aparatur pemerintah

juga bisa merupakan penggerak perubahan

(agent of change)

Lebih berpendekatan legalistik Lebih berpendekatan lingkungan,

berorientasi pada kegiatan dan bersifat

pemecahan masalah.

Kegiatan-kegiatan dalam pembangunan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Goverment Activities (Kegiatan Pemerintahan)

2. Development Activities (Kegiatan Pembangunan)

3. Public Relation Activities (Kegiatan Kehumasan)

Peran dan fungsi pemerintah sebagai administrator berhubungan erat dengan usaha

pembangunan berencana suatu negara. Perencanaan merupakan suatu pernyataan

pemerintah dalam kegiatan sosial ekonomi. Tugas pemerintah diantaranya adalah tugas

dalam rangka pemerintahan umum, pemeliharaan ketertiban, keamanan, dan pelaksanaan

hukum. Tugas tersebut diperluas dengan tugas-tugas pelayanan umum yang dilakukan

melalui penyelenggaraan sendiri atau melalui pelaksanaan fungsi pengaturan.


Menurut Prajudi Atmosudirdjo, pemerintah sebagai administrator memiliki tugas:

1. Menguasai dan menghayati tujuan-tujuan utama yang telah ditetapkan oleh

peraturan perundang-undangan.

2. Merumuskan lebih lanjut ke dalam bentuk yang dapat dipahami secara konkret oleh

bawahan dan dapat diselenggarakan secara nyata.

3. Memelihara dan mengambangkan organisasi negara yang dipercayakan kepadanya

setepat-tepatnya.

4. Memelihara dan mengembangkan sistem informasi setepat-tepatnya.

5. Memelihara dan mengembangkan sistem menejemen setepat-tepatnya.

6. Membuat semua tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan sebaik-baiknya.

Pembangunan

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “rangkaian usaha mewujudkan

pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara

bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”[5]. Terdapat

tujuh ide pokok, yaitu:

1. Pembangunan merupakan suatu proses, yaitu rangkaian kegiatan yang berlangsung

secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahapyang satu pihak bersifat

independen dan yang lain bersifat tiada akhir.

2. Pembangunan merupakan upaya secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk

dilaksanakan

3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka

sedang, dan jangka pendek

4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan

5. Pertumbuhan mengarah pada modernitas, yaitu cara hidup yang lebih baru dan

lebih baik daripada sebelumnya.

6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan tiap

definisi diatas bersifat multidimensional, yaitu mencakup segala segi kehidupan

berbangsa dan bernegara.


7. Semuanya ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara yang

bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya agar

sejajar dengan bangsa lain karena mampu menciptakan situasi yang seimbang

dengan bangsa lain tersebut.

Pembangunan Nasional

Suatu sistem pembanguan nasional berpengaruh terhadap berbagai bidang

kehidupan, sehingga suatu sistem pembangunan nasional berkaitan erat dengan kebijakan

yang ditempuh dan strategi yang dipilih. Tujuan pembangunan nasional setiap negara

berbeda satu sama lain. Indonesia, menurut GBHN RI, 1988:43, menyatakan bahwa

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan

makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan pancasila di dalam wadah NKRI

yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan

bangsa yang sama, tenteram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia

yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Dimensi pembangunan nasional hanya berjalan dengan memuaskan apabila

masyarakat sadar akan faedah pembangunan serta keharusan dari proses dinamisasi.

Kesadaran tersebut membawa masyarakat dari keadaan statis kearah perkembangan

dinamis. Proses dinamisasi mengandung kehendak untuk merubah cara kehidupan, cara

berpikir, dan cara menghadapi masalah-masalah untuk menempuh jalan baru yang

membawa kemajuan. Menurut Michel todaro Dimensi pembangunan adalah hal yang

majemuk dan kompleks yang menyimpulkan bahwa pembangunan adalah proses

multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap

rakyat, dan lembaga-lembaga nasional, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan

kesenjangan, pemberantasan kemiskinan absolute.

Kebijaksanaan pembangunan nasional

1. Kebijaksanaan sektoral dan partial

Kebijaksanaan pembangunan nasional menyangkut seua ketentuan formal

dan informal untuk mewujudkan tercapainya tujuan nasional, yaitu kebijaksanaan

ekonomi (moneter dan fiskal), kebijaksanaan ekspor impor, perdagangan, dan

sebagainya. Sebagai contoh, kebijaksanaan ekonomi merupakan kebijaksanaan


partial karena menyangkur satu bidang, yaitu ekonomi. Kebijaksanaan perdagangan

sebagai bagian dari ebijaksanaan ekonomi, merupakan kebijaksanaan sektoral.

Keduanya harus saling melengkapi sebagai satu kesatuan untuk mencapai

tujuannya. Demikian pula dengan bidang pembangunan nasional lainnya,

keterkaitan dan saling mempengaruhi antar sektor dalam bidang sangat erat.

Misalnya kebijaksanaan ekspor impor berkaitan erat dengan kebijaksanaan

perdagangan luar negeri, dan seterusnya.

2. Kebijaksanaan terpadu

Pemimpin harus mengambil atau memutuskan suatu kebijaksanaan

(pengambilan keputusan) yang mempunyai implikasi yang luas sehingga

memerlukan analisis dan pertimbangan berdasarkan informasi yang cukup. Proses

tersebut ada yang formal dan ada informal,dapat dibagi dalam tahap-tahap:

1) Penyusunan konsep (policy germination)

2) Rekomendasi kebijaksanaan (policy recomendation)

3) Analisis kebijaksanaan (policy formulation)

4) Perumusan kebijaksanaan (policy formulation)

5) Pengambilan keputusan (policy decision)

6) Pelaksanaan kebijaksanaan (policy implementation)

7) Evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan (policy evaluation)

Untuk memudahkan analisis dan pembentukan kebijaksanaan, Bintoro

Tjokroamidjojo (1978:115) membagi substansi kebijaksanaan nasional ke dalam lima

kelompok :

Analisis dan pembentukan kebijaksanaan tujuan-tujuan pembangunan nasional

jangka jauh.

Analisis dan pembentukan kebijaksanaan tujuan-tujuan pembangunan nasional

jangka menengah

Analisis dan pembentukan kebijaksanaan pembangunan atau program tahunan

Analisis dan pembentukan kebijaksanaan nasional dalam rangka melaksanakan

pemerintahan

Analisis dan pembentukan kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan,

terutama masalah-masalah jangka pendek.


Dengan melihat tahap-tahap serta substansi analisis pembentukan kebijaksanaan,

kemudian dapat dicari pola arus, hubungan antar lembaga, serta koordinasinya. Dengan

cara ini pula dapat dilihat lembaga atau orang mana yang menjadi strategis dalam proses

analisis dan pembentukan kebijaksanaan, sebab kebijaksanaan terpadu tidak hanya

memperhitungkan sektor dan bidang pembangunan, tetapi juga waktu serta faktor lainnya.

Strategi pembangunan nasional menyangkut pemilihan alternatif tindakan yang

harus dilakukan. Dalam setiap bidang, pilihan yang dibuat harus optimal. Untuk merubah

keadaan bangsa akibat kurang optimalnya strategi pembangunan nasional yang terdahulu,

perlu diadakan pendobrakan besar-besaran terhadap segi-segi strategis kehidupan

masyarakat bangsa Indonesia. Salah satu segi strategis tersebut adalah sektor pertanian.

Pembangunan sektor pertanian adalah langkah pertama menuju peningkatan pemakmuran

dan harus dibarengi dengan pembangunan sektor lainnya.

Pembangunan Nasional yang Multidimensional

Agar suatu bangsa mampu menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pencapaian

tujuan negara bangsa yang bersangkutan, seluruh segi kehidupan dan penghidupan, mesti

dibangun.

Pembangunan bidang politik

Pengamatan para pakar menunjukkan tiga tahap penting yang perlu dilalui, yaitu :

1. Pertama, menciptakan stabilitas politik sebagai titik tolak yang mutlak diperlukan

untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.

2. Kedua, penyusunan kembali organisasi-organisasi (restrukturisasi) politik. Pertama

dengan melakukan penyederhanaan jumlah organisasi politik, dapat dengan

gabungan atau fusi partai karena adanya kesamaan ideologi politik, aspirasi politik,

atau orientasi politik para tokohnya. Kedua restrukturisasi dapat pula berarti

mendorong tumbuhnya partai-partai politik guna mencegah adanya satu kekuatan

politik yang mendominasi.

3. Ketiga, political take-off, yaitu dimulainya usaha-usaha oleh partai-partai politik

yang telah mengalami restrukturisasi untuk secara aktif dan proaktif turut

berpartisipasi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan.


Terdapat empat aspek kehidupan politik dimana partai-partai politik dapat dan harus

memainkan peranan penting, yaitu :

1. Sebagai kekuatan yang tangguh untuk mengembangkan dan menerapkan prinsip-

prinsip demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan kepentingan negara

yang bersangkutan.

2. Partai-partai politik perlu dan harus memainkan perannya sebagai pembela hak

demokrasi, bukan hanya anggotanya, tetapi juga warga negara secara kseluruhan.

3. Partai-partai politik memainkan peran yang amat penting dalam turut serta

membina berbagai sarana demokrasi yang telah diakui keberadaannya oleh bangsa

dan negara yang bersangkutan

4. Perannan penting lainnya adalah menyelenggarakan pendidikan politik.

Pembangunan bidang ekonomi

Tuntutan dalam penentuan prioritas pembangunan bagi negara-negara yang sedang

membangun pada umumnya menunjuk pada pembangunan di bidang ekonomi, sebab

kenyataan menunjukkan bahwa keterbelakangan negara-negara tersebut paling terlihat

dalam bidang ekonomi. Dengan keterbelakangan ekonomi,berakibat pada pendapatan

perkapita rendah, yang berakibat pada ketidakmampuan menabung sehingga berakibat

pada tidak terjadinya pembentukan modal yang menyebabkan tidak adanya investasi.

Tidak adanya investasi berakibat tidak terjadinya perluasa usaha sehingga makin

sempitnya kesempatan kerja yang dapat menyebabkan pengangguran. Adanya

pengangguran berarti tidak adanya penghasilan, yang akhirnya berakibat pada tidak

bergesernya posisi seseorang dari bawah garis kemiskinan.

Strategi pembangunan yang biasa ditempuh negara-negara berkembang adalah

modernisasi pertanian dan industrialisasi. Modernisasi pertanian dipandang dari dua sisi,

yaitu sisi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sendiri, terutama

bahan pangan, dan sisi menyangkut penumbuhan dan pengembangan argobisnis yang

menghasilkan berbagai komoditi untuk ekspor.

Dalam industrialisasi sebagai alternatif, pemerintah dapat melakukan orientasi

industrialisasi. Orientasi industrialisasi dapat mencakup dua segi, yaitu segi orientasi


produksi berbagai barang dan jasa untuk konsumsi dalam negeri, dan segi untuk orientsi

ekspor.

Pembangunan ekonomi menempati skala teratas dalam keseluruhan kebijaksanaan

dan penyelenggaraan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi harus berhasil,

karena dapat mengentaskan kemiskinan, menghilangkan kesenjangan sosial, menghasilkan

ketersediaan dana untuk pembangunan bidang-bidang lainnya, dan berakibat pada

terpeliharanya ketertiban umum.

Pembangunan bidang sosial budaya

Aspek sosial budaya yang relevan mendapat perhatian dalam upaya memilih

strategi pembangunan adalah aspek bahasa, adat istiadat dan tradisi, persepsi tentang

kekuasaan, hubungan dengan alam, locus of control, pandangan tentang peranan wanita,

dan sistem kekeluargaan besar (extended family system)

Pembangunan bidang sosial budaya merupakan hal yang tidak mudah karena

menyangkut antara lain filsafat hidup, pandangan hidup, persepsi, cara berpikir, sistem

nilai, dan orientasi pada warga masyarakat.Di dalam masyarakat terdapat kategorisasi

golongan, yaitu golongan tradisionalis, golongan modernis, dan golongan ambivalen.

Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan

Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dimaksudkan untuk menjamin

bahwa kemerdekaan nasional dalam semua bidang kehidupan, seperti di bidang politik,

ekonomi, dan sosial budaya, dijunjung tinggi oleh semua warga negara dan mendapat

pengakuan de jure oleh dunia internasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi yang

perlu diciptakan dan dipelihara secara terus-menerus. Variabel yang harus diperhitungkan

dalam menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan ketahanan nasional yang

tangguh, yaitu faktor geografis, penduduk, kekayaan alam, ideologi nasional, politik,

ekonomi, sosial budaya, dan kekuatan militer.


Peranan serta Fungsi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional

Fungsi-fungsi pemerintah terhadap warganya

1. Negara sebagai negara politik (political state)

Negara memiliki rakyat dan pemerintah, sehingga disebut sebagai suatu kesatuan

politik merdeka dan berdaulat, atau negara politik. Dengan demikian, negara

menyelenggarakan empat fungsi pokok, yaitu :

Memelihara ketertiban dan keamanan (maintenance of peace and order)

Fungsi pertahanan dan keamanan

Fungsi diplomatik

Fungsi perpajakan

2. Negara sebagai negara hukum (legal state)

Banyak jenis hak yang ingin diperoleh masyarakat, salah satunya adalah tidak

diperlakukan semena-mena oleh siapapun juga, termasuk oleh pemerintah atau penguasa.

Tidak jarang dalam berbagai negara diterapkan “rule of man”, dimana keinginan dan

kepentingan penguasa lah yang didahulukan dan mengabaikan kepentingan umum. Untuk

mencegah hal tersebut, berkembanglah konsep bahwa negara harus berdasarkan “rule of

law” dan melihat negara sebagai negara hukum. Menurut konsep ini, supremasi hukum

harus diakui oleh semua pihak dan tidak ada pihak manapun yang tidak terikat kepada

semua perangkat hukum yang berlaku sepanjang ketentuan-ketentuan normatif tersebut

bertujuan demi kepentingan seluruh masyarakat.

3. Negara sebagai negara kesejahteraan (welfare state)

Negara didirikan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya adalah

peningkatan kesejahteraan seluruh warga negara, tidak hanya dalam arti materil, tetapi juga

dalam semua bidang kehidupan karena menyangkut harkat dan martabat manusia.

Meskipun demikian, peningkatan kesejahteraan rakyat tidak semata-mata menjadi beban

pemerintah,tetapi juga beban para pengusahawan.


Peran pemerintah dalam pembangunan nasional

1. Peran selaku stabilisator

Stabilisator di bidang politik

Ialah menjamin bahwa dalam kehidupan politik bangsa tidak terjadi rongrongan,

baik yang datang dari kekuatan politik dalam negeri, maupun luar negeri.

Stabilisator ekonomi

Ialah iklim yang memungkinkan perekonomian nasional dapat terpelihara

sedemikian rupa sehingga ekonomi tumbuh secara wajar, suku bungan yang tidak

tinggi, rendahnya inflasi, kesempatan berusaha semakin luas, proses

industrialisasi berlangsung dengan baik, kebijakan moneter dan fiskal yang

menguntungkan bagi kepentingan nasional, dan lain sebagainya.

Stabilisator sosial budaya

Yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi gejolak sosial,

apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan

persatuan bangsa. Caranya yaitu dengan menggunakan kemampuan selektif yang

tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan,

pendekatan yang persuasif, dan melakukan pendekatan bertahap tetapi

berkesinambungan

2. Peran selaku innovator

Yaitu pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber temuan baru, metode

baru, sistem baru, serta cara berpikir baru suatu perubahan yang membawa bangsa

kearah yang lebih baik.

3. Peran selaku modernisator

Pemerintah bertugas untuk menggiring masyarakat kearah kehidupan modern, yaitu

kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan

kemahiran menejerial, kemampuan mengolah kekayaan alam, memiliki sistem

pendidikan nasional yang andal sehingga mampu menghasilkan SDM yang

produktif, memiliki landasan kehidupan polotik yang kukuh dan demokratis,

memiliki visi yang jelas tentang masa depan, rakyat mampu mengambil keputusan


yang rasional tentang nasibnya, bersedia mengambil resiko dan orientasi masa

depan, serta bersedia menerima perubahan.

4. Peran selaku pelopor

Pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat.

5. Peran selaku pelaksana sendiri

Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan

tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena

berbagai pertimbangan, seperti keselamatan negara, modal yang terbatas,

kemampuan yang masih belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat

dan karena secara konstitusional memang merupakan tugas pemerintah, sangat

mungkin terdapat kegiatan yang tidak bisa dialihkan kepada pihak swasta,

melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah.

Pembangunan Administrasi dalam Rangka Administrasi Pembangunan

Ciri-ciri kegiatan pembangunan ialah dilaksanakan secara sadar, komprehensif,

terencana,bertahap, dan berkesinambungan, serta diarahkan pada pencapaian tujuan akhir

bangsa yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Penyelenggaraannya memerlukan langkah-langkah, yaitu sebagai berikut :

1. Penumbuhan motivasi

Antara lain melalui proses sosialisasi kebijakan nasional, penyebaran informasi,

perluasan wawasan, dan peningkatan kecerdasan

2. Perumusan dan pengambilan kebijakan public

Keterlibatan pemerintah dalam perumusan dan pengambilan keputusan pblik sangat

diperlukan bukan saja karena perumusan dan pengambilan keputusan politik tidak

bisa dipisahkan dari pelaksanaannya, tetapi juga karena pertimbangan lain seperti

pemerintah memiliki berbagai jenis informasi sebagai salah satu bahan masukan

yang sangat mungkin tidak dimiliki pihak manapun, hanya pemerintahlah yang

memiliki aparat yang menjangkau seluruh pelosok wilayah kekuasaan negara, dan

pada akhirnya pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan operasional

yang dilakukannya kepada pemegang tertinggi kedaulatan negara, yaitu rakyat.

3. Peletakkan dasar hukum


Langkah ini sangat penting untuk kepentingan pemerintah sendiri maupun dalam

melibatkan komponen masyarakat, misalnya untuk kepentingan pemerintah

diperlukan hukum untuk:

1) Menentukan, menggarapa, dan mobilisasi dana

2) Peruntukan lahan, misalnya untuk daerah pemukiman, industri, pertanian,

maupun kawasan yang dilindungi

3) Perlakuan terhadap investor asing

4) Berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang kesemuanya

diarahkan guna menjamin bahwa tidak ada kegiatan penyelenggaraan

pembangunan yang tidak ada dasar hukumnya

4. Perumusan rencana pembangunan nasional

Merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan

dikerjakan di masa depan. Instrumen yang biasanya digunakan adalah analisis

SWOT, yaitu memahami kekuatan yang dimiliki negara (Strengths), mengenali

kelemahan yang mungkin ada (Weakness), mampu memanfaatkan peluan

(Opportunities), dan siap menghadapi ancaman (Threats) baik dari dalam

maupun luar negeri. Kemudia, rencana yang telah disusun dan ditetapkan perlu

disebarluaskan kepada seluruh komponen masyarakat sehingga semua pihak

mengetahui hal-hal seperti aspek rencana yang menjadi

tanggungjawabnya,kegiatan yang harus dilakukannya, hak yang akan

diperolehnya, serta kewajiban yang harus ditunaikannya.

5. Penentuan dan perumusan progam kerja

Perumusan program kerja adalah upaya untuk lebih memahami situasi, kondisi,

jenis, dan bentuk masa depan yang diperkirakan akan dihadapi sehingga faktor

ketidakpastian berkurang, perubahan dapat diantisipasi dan diberikan respon,

skala prioritas makin tajam, sasaran makin konkret, kurun waktu makin pendek,

serta alokasi dana dan daya makin tepat, sehingga memungkinkan pelaksanaan

rencana secara efisien dan efektif.

6. Penentuan berbagai proyek pembangunan

Penentuan proyek pembangunan perlu mendapat perhatian karena pertimbangan

:

1) Menurut pengamatan, sering terdapat kecenderungan birokrasi

pemerintahan untuk memproyekkan sesuatu kegiatan yang sesungguhnya

merupakan kegiatan rutin


2) Berbagai proyek pembangunan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah

dengan berbagai alasan. Dengan demikian, segala langkah yang diperlukan

tertanganinya berbagai proyek dengan tingkat efisiensi dan efektifitas

setinggi mungkin,harus diambil.

3) Tidak sedikit proyek pembangunan yang diserahkan kepada pihak lain

untuk melaksanakannya.

1. Implementasi rencana dan program kerja

Harus ditentukan juga instrumen pengukur efisiensi, efektifitas, dan produktifitas

kerja, dimana instrumen tersebut perlu diketahui, dipahami, dan diterima oleh para

pelaksana karena dengan demikian merekapun dapat turut serta melakukan

pemantauan (self monitoring) suatu hal yang sangat penting dalam rangka

pemberdayaan para pelaksana.

1. Pentingnya sistem penilaian

Sistem penilaian memungkinkan menejemen membandingkan hasil yang

seharusnya dicapai melalui pelaksanaan kegiatan tertentu dengan hasil yang

nyatanya dicapai.

1. Pentingnya mekanisme umpan balik

Berarti bahwa satu tahap yang sudah dilalui dinilai. Hasil penilaian akan sangat

bermanfaat dan digunakan sebagai umpan balikkalau perlu, mengkaji ulang seluruh

proses sebelumnya, termasuk urusan misi, rumusan strategi, rencana, program

kerja, maupun kegiatan-kegiatan operasional.

Efektivitas Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, dan Pengawasan

Suatu pengelolaan pembangunan nasional harus efektif menyediakan pribadi

sebagai satu kelompok selaku alat organisasi untuk mencapai tujuannya dengan

konsekuaensi yang tidak dicari-cari atau dengan biaya minimun.

Tujuan mengelola pembangunan nasional sulit dan rumit yang mungkin disebabkan

oleh pengelolaan yang salah, atau masalah dasar yang terletak pada desai keorganisasian.

Efektivitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan (mewakili


fungsi-fungsi pengelolaan) sangatlah menentukan tercapai atau tidaknya tujuan

pembangunan nasional. Efektivitas tersebut sangat ditentukan oleh disain keorganisasian

yang diformulasikan pengelolaan pembangunan nasional.

Kesimpulan

Saat ini administrasi pembangunan merupakan bagian administrasi negara yang

berkaitan dengan proses adminstrasi dari suatu program pembangunan, dengan metode

yang digunakan terutama oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dan kegiatannya

yang telah direncanakan guna menemukan sasaran pembangunan.

Pembangunan nasional memiliki dua dimensi, yaitu dimensi inti dan kerangka

pokok serta Dimensi majemuk dan kompleks. Didalam pembangunan nasional terdapat

kebijaksanaan berupa Kebijaksanaan sektoral dan partial serta kebijaksanaan terpadu.

Pembangunan nasional merupakan salah satu perencanaan pemerintah yang

berkaitan erat dengan kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang menyangkut

pemilihan alternatif tindakan yang dipilih pemerintah untuk mencapai tujuannya dan

berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan (multidimensional, mencakup berbagai

bidang yaitu politik, ekonomi,sosial budaya,pertahanan dan keamanan).

Fungsi pemerintah berkaitan erat dengan kedudukan negara terhadap warganya,

dan peran pemerintah dalam pembangunan nasional adalah selaku stabilisator,

modernisator, inovator, pelopor, dan pelaksana sendiri.

Hubungan pembangunan nasional dengan administrasi pembangunan adalah bahwa

Pembangunan Administrasi dalam rangka Administrasi Pembangunan dilaksanakan secara

sadar, komprehensif, terencana,bertahap, dan berkesinambungan, serta diarahkan pada

pencapaian tujuan akhir bangsa yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan seluruh

masyarakat yang merupakan tujuan pemerintah dalam perencanaan pembangunan nasional

dan harus berjalan efektif untuk menentukan arah perubahan bangsa.


Daftar Pustaka

Djajasumarga, kasum , Prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan nasional, cet. Kesatu

(Jakarta:Penerbit IKIP Semarang Press, 1992)

Nugraha, Safri. et al, Hukum Administrasi Negara, cet. Kesatu (Jakarta:Penerbit Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, 2007)

Siagian, Sondang P, Administrasi Pembangunan (konsep, dimensi, dan strateginya), cet.

Ketiga (Jakarta:Penerbit PT Bumi Aksara, 2003)

Education

Peran Administrator dalam Pembangunan (Sistem Perencanaan Dalam Pembangunan Nasional)