Ekpose Peran Perencanaan dalam Pembangunan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ekspose Peran Perencanaan dalam Pembangunan yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Kab. Deli Serdang Ir. H. Irman, MSi.

Text of Ekpose Peran Perencanaan dalam Pembangunan

ekpose peran perencanaan dalam pembangunandisampaikan oleh: ir.h.irman.,msi Kepala Bappeda kabupaten deli serdang

I. DEFENISI PERENCANAAN Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata caraperencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencanapembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahdaerah dan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

2

II. TUJUAN PERENCANAAN3

Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan,berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk : a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

III. JENIS PERENCANAANLima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: 1. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan programprogram pembangunan yang ditawarkan masingmasing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. 2. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. 3. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. 4. Pendekatan atas-bawah dan, bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas4 bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan

IV. TAHAPAN PERENCANAANTahap penyusunan rencana terdiri dari 4 (empat) langkah. 1. Tahap pertama, adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh,dan terukur dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. 2. Tahap kedua adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. 3. Tahap ketiga, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan 4. Tahap keempat, Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana 5 pembangunan.

V. RUANG LINGKUP PERENCANAAN1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dokumen perencanaan untuk periode 20 (duapuluh) tahun, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Propinsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunanannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJM Daerah Provinsi, kondisi lingkungan strategis daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebelumnya. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.6

2.

3.

LANJUTANRuang Lingkup Perencanaan4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP dan RKPD Provinsi yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD 5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakatdipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang bersangkutan7

Dokumen Perencanaan Daerah

RPJM Nasional Diperhatikan

RKP

Hubungan Antar DokumenDiacu

RPJP Daerah

Pedoman

RPJM Daerah

Dijabarkan

RKP Daerah Bahan

Pedoman

RAPBD

APBD

Bahan Pedoman Renstra SKPD Diacu Pedoman

Renja SKPD

RKA SKPD

DPA SKPD

UU 17/2003 - Pasal 17 ayat (2) menyebutkan:RKPD sebagai pedoman penyusunan RAPBD

VI. SIKLUS PERENCANAANPemerintah Pusat Pemerintah DaerahRENSTRAKLPedoman Pedoman

RENJAKL diacu

Pedoman

RKA-KL

RINCIAN APBN

RPJP NASIONALPedoman

Pedoman

RPJM NASIONAL

dijabarkan

RKP

Pedoman

RAPBN

RAPBN

Diserasikan Melalui MUSRENBANGdiacu

RPJP DAERAH

RPJM DAERAH Pedoman RENSTRA

dijabarkan

Pedoman

RKPD

KUAPPAS

Pedoman

RAPBD

APBD

Pedoman

RENJA

Pedoman

RKA

PENJABARAN APBD

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

9

PENYUSUNAN APBD Visi berpedoman Sebagai pedoman Misi Tujuan Strategi Program Kegiatan PPAS

RPJP Daerah

RPJMD RKPD KUA

Renstra SKPD

memperhatikan RPJM Nasional Standar Pelayanan Minimal

Nota Kesepakatan

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD

RKA-SKPD

RAPBD

APBD