ekposeperan perencanaan dalam

pembangunan

disampaikan oleh:ir.h.irman.,msi

Kepala Bappeda kabupaten deli serdang

• Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

• Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

• Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata caraperencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencanapembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahdaerah dan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

2

I. DEFENISI PERENCANAAN

3

Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan,berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah.Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan

untuk :a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi

baik antardaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;

c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara

efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

II. TUJUAN PERENCANAAN

4

Lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

1. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan programprogram pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

2. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

3. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

4. Pendekatan atas-bawah dan, bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

III. JENIS PERENCANAAN

Tahap penyusunan rencana terdiri dari 4 (empat) langkah.1. Tahap pertama, adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang

bersifat teknokratik, menyeluruh,dan terukur dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

2. Tahap kedua adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

3. Tahap ketiga, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan

4. Tahap keempat, Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. 5

IV. TAHAPAN PERENCANAAN

6

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dokumen perencanaan untuk periode 20 (duapuluh) tahun, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Propinsi

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunanannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJM Daerah Provinsi, kondisi lingkungan strategis daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebelumnya.

3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

V. RUANG LINGKUP PERENCANAAN

LANJUTAN……Ruang Lingkup Perencanaan

7

4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP dan RKPD Provinsi yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD

5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakatdipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang bersangkutan

Renstra SKPD

Renja SKPD

RKA SKPD

DPASKPD

Pedoman

Pedoman

Diacu

DiperhatikanDiacu

RKP RPJM Nasional

RPJM Daerah

RKP Daerah

RAPBD APBDPedomanDijabarkan

Bahan Bahan

HubunganAntar Dokumen

RPJP Daerah

Pedoman

UU 17/2003 - Pasal 17 ayat (2) menyebutkan:

“RKPD sebagai pedoman penyusunan RAPBD”

Dokumen Perencanaan Daerah

9

VI. SIKLUS PERENCANAAN

RENSTRA-KL

RPJPNASIONAL

RPJP DAERAH

RPJM NASIONAL

RPJMDAERAH

RENSTRA

RENJA-KL

RKP

RKPD

RENJA

Pedoman

diacu

Pedoman

Pedoman

dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

diacu

dijabarkan

Pedoman RKA-KL

RAPBNPedoman

RINCIANAPBN

RAPBN

Pedoman KUAPPASPedoman RAPBD APBD

RKA PENJABARAN APBDPedoman

Diserasikan Melalui MUSRENBANG

Pemerintah PusatPemerintah Daerah

PENGANGGARANPERENCANAAN

PENYUSUNAN APBD

RPJMDRPJP Daerah

RPJM Nasional

Standar Pelayanan Minimal

berpedoman

memperhatikan

Renstra SKPD

RKPD

KUA PPAS

Nota Kesepakatan

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD

RKA-SKPD

RAPBD

APBD

• Visi

• Misi

• Tujuan

• Strategi

• Program

• Kegiatan

Sebagai pedoman

Jadwal Penyusunan APBDJadwal Penyusunan APBD