Peran Negara Dalam Pembangunan-libre

  • View
    64

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kajian ekonomi politik pembangunan

Text of Peran Negara Dalam Pembangunan-libre

BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang MasalahThe state is dead oh no it isnt! That was then; this is now...itulah ungkapan

Kindleberger mengenai negara ketika globalisasi dianggap sebagai masa hilangnya negara dalam putaran kebijakan ekonomi politik dunia.1 Perdebatan mengenai logika menang dan kalah antara otoritas nasional dan pihak global2 yang ditandai dengan kemunculan

berbagai aktor seperti Multinational Corpor ations (MNCs), International Non- Governmental Organizations (INGOs), individu atau gerakan aliansi lainnya dalam mengatur jalannya pembangunan, ternyata tidak pernah terjadi.

Menurut Dicken, pada dasarnya negara tidak pernah benar-benar hilang.3Kenyataannya, negara mungkin hanya kekurangan kuasa ketika mereka berada pada posisi yang lemah seperti negara berkembang pada umumnya, namun jika mereka memiliki posisi yang kuat akan terlihat fakta yang sebaliknya semisal China dan India yang saat ini menjadi kekuatan baru di Asia ataukah yang lebih dahulu seperti Korea Selatan dan Taiwan. Posisi kuat dalam tulisan ini didasarkan pada kemampuan ekonomi politik sebuah negara untuk menentukan kebijakan domestik dan internasionalnya. Kemampuan ekonomi politik ini tidak selamanya dalam hitung-hitungan pembangunan berindikator pertumbuhan namun juga dalam indikator sosial atau indikator lainnya.

Mereka yang percaya bahwa pembangunan diukur melalui kalkulasi ekonomi harus melihat Cina yang saat ini tengah menikmati pertumbuhan ekonomi lebih lebih dari negara-negara maju, pada tahun 2020 Cina diperkirakan akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia berdasarkan Produk Domestik Bruto4 atau India yang memiliki pertumbuhan ekonomi sekitar 8% pertahun.5 Bagi mereka yang percaya bahwa

pembangunan diukur melalui indikator sosial juga layak melihat India yang saat ini menjadi salah satu negara demokratis terbesar di dunia6, Cina meskipun belum terbuka

secara politik, namun secara sosial juga telah mampu memiliki 25 juta mahasiswa hanya1 Peter Dicken.2011. Global Shift Sixth Edition. New York:The Guilford Press. Hal.1702 Linda A Weiss. 2004. States in the Global Economy Bringing Domestic Institutions Back In. Cambridge: Cambridge University Press.Hal.5

3 Dicken. Op.Cit. Hal.1714 Michael Brackman. 2008. Asia Future Shock Terjemahan Bahasa Indonesia . Jakarta: Ufuk Press.Hal.25 Michael Backman. Op.Cit. Hal.726 Michael Backman . Op.cit. Hal.77

pada tahun 2010. 7 Data-data tersebut mungkin tidak cukup untuk menunjukkan bahwa negara berkembang dengan berbagai model pembangunannya telah bergeser dari kondisi mereka sebelumnya. Meski demikian, argumen utama yang kami tekankan adalah bahwa peran negara dalam pembangunan sangat krusial, baik sebagai regulator, kompetitor maupun kolaborator. Keberhasilan serta kecepatan pembangunan dari banyak negara di dunia sangat dipengaruhi oleh strategi pemerintah mereka dalam menentukan arah kebijakannya.

B. Rumusan MasalahBertitik tolak dari gambaran tersebut maka makalah ini akan menjawab tiga pertanyaan mendasar mengenai peran negara dalam pembangunan dan, yakni:

1. Apakah peran dan batasan negara dalam pembangunan?

2. Bagaiman negara membuat kebijakan pembangunan?

3. Apa implikasi dari kebijakan negara dalam pembangunan ?

C. Alur BerpikirPeran dan batasan negara dalam pembangunan

Peran negara dalam pembangunan

Gambaran kebijakan pembangunan negara

Implikasi kebijakan negara dalam pembangunan

7 Michael Backman . Op.Cit. Hal.117

BAB II PEMBAHASANA. Peran dan Batasan Negara dalam PembangunanPembangunan yang merupakan proses untuk melakukan perubahan8 atau bisa dikatakan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana9, menimbulkan suatu perdebatan tersendiri. Perdebatan tersebut adalah perbedaan pendapat mengenai peran negara dan pasar, apakah kini peran negara masih dibutuhkan ataukah seharusnya pembangunan diserahkan pada mekanisme pasar. Dengan kata lain, sepanjang sejarah konsepsi pembangunan yang dibawa oleh gagasan kaum modernis, kedudukan negara mengalami transformasi. Transformasi tersebut menggambarkan perdebatan ideologis dan praktis tentang bagaimana bentuk pembangunan

yang ideal dan seperti apa peranan negara dalam merealisasikan keberhasilan tersebut.

Seiring dengan globalisasi yang mengintegrasikan negara-negara nasional ke dalam entitas global melalui de-teritorialisasi batas-batas geografis, kini peran negara diangap sudah memudar. Banyak aktor-aktor yang bermunculan dianggap dapat menggerus peran negara.Terlebih lagi globalisasi ekonomi turut serta membawa muatan ideologi fundamentalisme pasar yang menggeser paradigma state-led development ke arah ma rket- driven-development secara radikal. Di dalam dunia saat ini, yakni dunia tanpa batas-batas negara (a world without border s), negara-negara dan penguasa militer mereka tidak lagi memerankan peran penting. Bahkan peran mereka semakin memudar dan secara menyakinkan akan segera digantikan oleh peran penting yang semakin meningkat aktor- aktor nonteritorial seperti perusahaan multinasional (MNCs), gerakan-gerakan

transnasional, dan organisasi-organisasi internasional.10Bila dikaitkan dengan pembangunan, sebenarnya peran negara tetap ada. Tidak semua peran negara dapat digantikan oleh mekanisme pasar. Model pembangunan yang lebih mengutamakan mekaninsme pasar sekalipun ternyata masih membutuhkan peran negara. Namun yang harus diingat adalah seberapa besar peran tersebut dalam

pembangunan. Dengan demikian akan diketahui pula batasan peran negara. Dalam model8 Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005.Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Hal.23

9 Ginanjar Kartasamita. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat.Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, CIDES. Hal. 56

10 Robert G. Keohane dan Joseph S. Nye. 1997. Power and Interdependence: World Politics in Transition,

Boston: Littel, Brown and Company. Hal.112

pembangunan neoliberal, tentu saja peran negara tidak dominan dan terbatas. Mekanisme pasarlah yang lebih memegang peranan utama karena pasar bebas dipercaya sebagai cara yang efisien dan tepat untuk mengalokasikan sumber daya alam rakyat yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan pemerintah hanya bertindak sebagai pengawas saja dan menjamin mekanisme pasar berjalan lancar. Ditakutkannya campur tangan negara yang terlalu besar hanya akan mengganggu beroperasinya pasar. Masyarakat memiliki kekuasaan yang besar terhadap sumber daya dan faktor produksi sehingga muncul persaingan akibat dari kebebasan tersebut. Neoliebralisme juga percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai adalah hasil dari kompetisi bebas. Bahkan terdapat jargon mengenai neoliberalisme, yaitu TINA (There Is No Alternative), sehingga hanya dengan neoliberalisme sajalah kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia dapat dicapai sehingga model pembangunan neoliberalisme menjadi sebuah resep pembangunan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi suatu negara.

Dalam model pembangunan berasas neoliberalisme, peranan negara hanya dibatasi pada tiga fungsi saja. Yang pertama adalah fungsi negara untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, sedangkan yang kedua adalah fungsi negara untuk menyelenggarakan peradilan, dan yang terakhir adalah fungsi negara untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, dam- dam, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dengan kemajuan- kemajuan dan perkembangan di setiap negara, tidak satu pun negara di dunia ini yang menjalankan sistem pasar yang murni.

Pembatasan fungsi atau peran negara hanya pada ketiga hal tersebut justru melupakan esensi dari fungsi utama sebuah negara. Selain itu, ternyata model pembangunan neoliberalisme yang digadang-gadang sebagai resep yang manjur, justru menimbulkan masalah seperti kerusakan lingkungan, meningkatnya kemiskinan, melebarnya kesenjangan sosial, meroketnya pengangguran, dan lain sebagainya. Disamping itu, model ini menjurus pada hal yang bersifat materi karena lebih mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan pertumbuhan dan meniadakan solidaritas, efektifitas, dan kesetaraan. Karena mendasarkan pada mekanisme pasar, pelayanan publik cenderung menggunakan prinsip untung rugi bagi penyelenggara bisnis publik tersebut. Pelayanan publik seperti subsidi dianggap akan menjadi pemborosan dan inefisiensi serta bertentangan dengan sistem pasar dan persaingan bebas. Selain itu, neoliberlaisme juga

tidak mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum. Kesejahteraan justru dipandang sebagai penghalang dari pertumbuhan.

Model pembangunan neoliberalisme melupakan peran suatu negara dengan perangkat pemerintahnya yang sesunguhnya ditujukan untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat, membebaskan penduduk dari rasa takut, sekaligus meningkatkan kesejahteraan11. Bahkan terdapat istilah raison dtre atau alasan satu-satunya bagi eksistensi negara adalah kepentingan umum12. Kemakmuran dan kesejahteran rakyat

adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara.

Peran dari negara sebagai pelayanan dan pemberdayaan terminimalkan oleh adanya model pembangunan neoliberalisme. Peran pelayanan berfungsi untuk memunculkan keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah rakyat. Penyediaan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan, didukung dan disediakan oleh negara. Dalam model pembangunan neoliberal, peran negara menyediakan barang-barang yang tidak disediakan