Didi SadiliSubdit Konservasi JenisJakarta, Maret 2013

USULAN INISIATIF STATUS USULAN INISIATIF STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN NAPOLEON PERLINDUNGAN JENIS IKAN NAPOLEON

WRASSE WRASSE (Cheilinus Undulatus)

AMANAT PENGELOLAAN PERIKANAN

• Amanat undang – undang 45 tahun 2009 tentang perikanan: ”Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan perikanan, Menteri menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan yang masing-masing dilindungi, termasuk taman nasional laut, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya”

• KKP sebagai kementerian menerima mandat sebagai MA

KSDI wajib menjalankan amanat yang terkandung di dalam PP 60/2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.

• Menteri menetapkan status perlindungan jenis ikan dengan mempertimbangkan rekomendasi ilmiah (Ps 25 Permen 03 Tahun 2010 tentang Tata Cara Status Penetapan Jenis Ikan Yang Dilindungi)

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN Nomor PER.03/MEN/2010

TATA CARA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN

TUJUAN PENETAPAN STATUS :Untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman SDI dan lingkungannya secara berkelanjutan

KRITERIA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN :a.Terancam punah;b.Langka;c.Daerah penyebaran terbatas (endemik);d.Penurunan drastis individu di alam; dane.Tingkat kemampuan reproduksi rendah.

PROSEDUR PENETAPAN STATUS PERLINDUNGANJENIS IKAN

1. Usulan Inisiatif

2. Verifikasi Usulan

3. Analisis Kebijakan

4.Rekomendasi Ilmiah

5. Penetapan Status Perlindungan

Tidak layak Layak

PENGUSUL MENTERI KP

DIRJEN KP3K

TIM PENETAPAN STATUS :1.VERIFIKASI USULAN2.ANALISIS KEBIJAKAN

MENTERI KP

LIPI

MENTERI KP

USULAN INISIATIF STATUS USULAN INISIATIF STATUS PERLINDUNGAN IKAN NAPOLEONPERLINDUNGAN IKAN NAPOLEON

• Ikan napoleon merupakan jenis ikan karang yang mempunyai daya tarik menarik bagi para penyelam untuk menikmati wisata alam bawah laut.

• Menurut Sadovy et. al (2007) akibat dampak penangkapan berlebih untuk perdagangan ikan karang hidup, ikan napoleon rentan (vulnerable) mengalami kepunahan

• Penangkapan ikan napoleon umumnya menggunakan racun sianida dan merusak ekosistem terumbu karang

• Penurunan drastis diberbagai tempat menyebabkan ikan napoleon dimasukkan ke dalam daftar CITES appendix II pada tahun 2005. dan daftar merah IUCN (ENDANGERED) pada tahun 2004

LATAR BELAKANG

• Data dan Informasi Ikan Napoleon masih terbatas• Pengelolaan ikan Napoleon oleh Kemhut selama ini

hanya sebatas pemanfaatan perdagangan melalui mekanisme (Perizinan) CITES

• Belum ada aksi pelestarian spesies dan pengelolaan habitat ikan Napoleon hingga saat ini

• Pengaturan yang ada saat ini (Kepmentan Nomor 375/Kpts/IK.250/95 tentang Larangan Penangkapan Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus) dan Keputusan Dirjen Perikanan Nomor HK.330/Dj.8259/95 tentang ukuran, lokasi dan tata cara penangkapan ikan Napoleon Wrasse) dianggap belum efektif mengatur pengelolaan ikan

• Lemahnya sistem pengawasan perdagangan ikan napoleon

PERMASALAHAN

TUJUAN

Tujuan Usulan Inisiatif ini adalah mengusulkan ikan napoleon wrasse ditetapkan statusnya menjadi jenis ikan yang dilindungi penuh, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.

KAJIAN AWALKAJIAN AWAL

KLASIFIKASI

Morfologi

Kingdom :  ANIMALIA

Phylum :  CHORDATA

Class :  ACTINOPTERYGII

Order :  PERCIFORMES

Family :  LABRIDAE

Genus :  Cheilinus

Taxon : Cheilinus undulatus• Panjang ikan ini bisa mencapai 1.5 meter,

dan beberapa ikan bisa mencapai ukuran sampai 180 kg pada usia 50 tahun

• Ciri khas ikan napoleon adalah mempunyai dua garis diagonal berwarna biru atau kehitaman di belakang matanya, pada ikan dewasa memiliki tonjolan dibagian dahinya yang akan semakin menonjol seiring dengan bertambahnya usia, dan memiliki bibir yang padat dengan sepasang gigi yang keras

STATUS POPULASI

Jumlah Jumlah Frekuensi Jumlah Kepadatan StadiumNama Lokasi Petak Per sensus Total Area Petak Ikan Kumulatif (%) Ikan Ikan

S E Sensus (m2) (m2) teridentifikasi Kemunculan (ekor) (ind/ha)Dalam Area

Sulawesi UtaraPulau Mantehage 01,69619º 124,75185º 10 500 15.000 2 20 2 1.3 AnakanPulau Naim 01,76037º 124,77873º

Kab. Banggai

Tongkonunuk 00o 45' 51,9" 122o 38' 21,3" 20 100 6000 4 12,5 6 2.5 AnakanLonas 00o 59' 09,1" 123o 22' 46.4" 12 500 18000 dewasaLobu 00o 46' 06,8" 122o 30' 50.2" 24000Bubung 01o 03' 47,8" 122o 44' 58,7"

Teluk Saleh dsk, NTB 13 500 19500 3 23 5 2.5 AnakanLabuan Aji dewasaP. SatondaUtara Moyo

Kab. Maluku Barat dayaKepulauan LettiPulau Moa Utara 08° 07' 26,9" 127° 53' 39,8" 21 500 31500 4 19 5 1.2 AnakanPulau Moa Timur 08° 08' 11,2" 128° 04' 32,7" dewasaSisi barat Metimiarang 08° 19' 10,5" 128° 26' 43,3"Goba dalam Metiamiarang 08° 18' 12,0" 128° 29' 47,3"

Posisi GeografisIkan teridentifikasi

Luas Area

Hasil sensus visual ikan Napoleon di empat lokasi perairan Indonesia antara tahun 2007 – hingga 2009 (BRPL-KKP)

Lokasi PengamatanLuas Area

Pengamatan (m2)

Jumlah Napoleon

yang ditemukan

(Ind)

Kepadatan (Ind/ha)

Tingkat kepadatan

Survei IUCN dan Lipi 2005 Sulawesi Utara 1,190,260 45 0,378 Sangat RendahBali-P. Kangean 703,900 3 0,042 Sangat RendahSorong-Raja Ampat 602,480 52 0,863 Sangat RendahSurvey IUCN dan LIPI 2006 NTT 598,000 11 0,184 Sangat RendahSurvey BRPL Sulawesi Utara 15,000 2 1,3 RendahKab. Banggai 24,000 6 2,5 RendahNTB 19,500 5 2,56 RendahKab. Maluku Barat daya 31,500 5 1,61 RendahSurvey KTNL-DKP 2009 Kep. Seribu 16,500 7 4,242 Rendah kep. Mentawai 17,000 9 5,294 Sedang

STATUS POPULASI

DKP, 2009

Hasil wawancara dengan para nelayan (N = 40) pada tahun 2004 di Sulawesi, dan Kepulauan Kei (Maluku) menunjukan bahwa populasi humphead wrasse sudah jarang ditemukan dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir

1

2Para penyelam masih dapat menemukan spesies tersebut

TARGET NELAYAN

BUKAN TARGET

STATUS POPULASI DI LOKASI TARGET PENANGKAPAN NELAYAN

HABITAT PENYEBARAN

Tersebar luas di daerah karang dan habitat pantai di perairan hangat pada kedalaman kurang dari 100 m

Di Indonesia dapat ditemukan disekitar daerah Papua (raja empat dan sekitarnya), perairan Sulawesi tenggara (kabupaten Buton, Perairan Wakatobi dan sekitarnya), Perairan Sulawesi Utara (Bunaken dan sekitarnya), Perairan Nusa Tenggara (Sikka dan sekitarnya), perairan Sulawesi selatan (Takabonerate dan sekitarnya), Perairan Maluku

• Tidak termasuk kedalam Lampiran PP 7 Tahun 1999 (Jenis Ikan Dilindungi), namun sudah ada pengaturan melalui :

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 375/Kpts/IK.250/5/95 tanggal 16 Mei 1995 tentang pelarangan penangkapan ikan Napoleon Wrasse. dan

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 95/EP/V/95 tanggal 21 Mei 1995 tentang larangan ekspor ikan Napoleon Wrasse

PERLU DIREVIEW

• Pengelolaan ikan Napoleon saat ini dilakukan oleh Kemhut melalui pemanfaatan perdagangan dengan mekanisme (Perizinan) CITES

TINGKAT PENGELOLAAN

• Ekspor ikan Napoleon (C. undulatus) hanya diperbolehkan ukuran 1-3 kg;

• Ikan Napoleon (C. undulatus) ukuran < 1kg dan > 1kg boleh ditangkap, tetapi harus dijual kepada Pengusaha Pembudidaya;

• Penangkapan ikan Napoleon (C. undulatus) harus dilakukan setelah memperoleh izin;

• Penangkapan ikan Napoleon (C. undulatus) hanya boleh ditangkap oleh nelayan tradisional dengan menggunakan alat yang tidak merusak yaitu : gillnet, pancing dan bubu;

• Ekspor ikan Napoleon hanya boleh dilakukan melalui udara, yaitu Bandara Internasional Soekarno Hatta – Jakarta dan Bandara Internasional Ngurahrai – Bali;

• Jumlah ikan Napoleon yang boleh ditangkap dan dieskpor ditentukan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Dirjen. PHKA – Kementerian Kehutanan.

Subtansi Pengaturan Kepmentan dan SK Dirjen tentang Perdagangan Napoleon

• Keberadan Napoleon berkorelasi kuat dengan kondisi terumbu karang

• Menghindari ancaman kepunahan ikan napoleon di masa depan

• Mengurangi kerusakan ekosistem terumbu karang)akibat aktivitas penangkapan ikan napoleon dengan cara yang merusak

• Memberikan dampak positif terhadap meningkatnya ekonomi nelayan melalui kegiatan wisata alam bawah laut (wisata selam) dan aktivitas penangkapan ikan karang hidup lainnya (kerapu).

NILAI PENTING PERLINDUNGAN

Akibat Exploitasi Napoleon

Tabel perbandingan daerah yang telah di recovery (karas) dengan yang masih

mengexploitasi Napoleon (wangi Wangi )

TABEL PRODUKSI IKAN KRAPU HIDUP WANGI WANGI KAB WAKATOBI AKIBAT EXPLOITASI NAPOLEON

Tabel produksi ikan karang hidup di Karas Kab Fak Fak sejak tahun 2008 berhenti di exploitasi

karena Napoleon sdh Habis

Perbandingan daerah yang telah di rehabilitasi dengan daerah yang mulai di rusak di dua kabupaten

• Penangkapan dengan tombak pada malam hari dengan perlengkapan SCUBA;

• Teknik penangkapan ikan yang merusak, termasuk natrium sianida dan dinamit;

• Hilangnya habitat dan degradasi ekosistem terumbu karang; • Juvenil diambil dari alam dan dibesarkan di karamba jaring apung

sampai ukuran dijual; • Adanya pasar ekspor untuk ikan Napoleon muda untuk perdagangan

akuarium laut; • Lemah, kurangnya konsisten dan tegasnya koordinasi, manajemen

nasional dan regional, • Maraknya peredaran ikan Napoleon illegal lewat jalur laut. • Mahalnya perdagangan ikan Napoleon menyebabkan semakin banyak

pemburu yang menangkap ikan napoleon

Potensi ancaman kegiatan pemanfaatan terhadap kelestarian ikan napoleon

• Terjadinya penurunan populasi ikan Napoleon di habitat alam (hasil survey populasi yang dilakukan IUCN dan LIPI);

• Banyaknya terjadi ekspor illegal ikan Napoleon melalui laut, peraturan di Indonesia menetapkan bahwa ekspor ikan Napoleon hanya bisa dilakukan melalui udara yaitu Bandara Internasional Soekarno Hatta-Jakarta dan Bandara Internasional Ngurahrai – Bali;

• Penangkapan ikan Napoleon dilakukan menggunakan alat penangkap yang tidak ramah lingkungan (penggunaan racun sianida dengan alat bantu kompresor), sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang;

• Pengawasan di lapangan sulit dilakukan karena luasnya wilayah perairan yang harus diawasi;

URGENSI PERLINDUNGAN

MATRIKS ANALISIS PERTIMBANGAN STATUS PERLINDUNGAN IKAN NAPOLEON

ASPEK PERTIMBANGAN

PERLINDUNGAN YANG SUDAH ADA

PERLINDUNGAN PENUH (Moratorium 5 th)

Aspek Pengawasan

Pengawasan lebih sulit dilakukan karena :•Wilayah penangkapan tersebar di seluruh Indonesia sehingga membutuhkan SDM dan biaya yang besar;•Penetapan 2 bandara internasional sebagai pintu gerbang ekspor belum berfungsi efektif karena tingginya penjualan illegal melalui laut;

Pengawasan lebih mudah dilakukan karena setiap ada kegiatan penangkapan atau perdagangan ikan Napoleon termasuk pelanggaran;

ASPEK PERTIMBANGAN

PERLINDUNGAN YANG SUDAH ADA

PERLINDUNGAN PENUH (Moratorium 5 th)

Aspek Ekonomi Masyarakat masih dapat menangkap ikan napoleon sebagai sumber pendapatan, umumnya tidak menjadi target utama penangkapan karena kelimpahannya yang rendah ;Negara mendapatkan PNBP dari sektor perikanan, walaupun dalam jumlah yg tidak signifikan. PNBP sebesar Rp. 12.000/ekor x 4.000 ekor (kuota) = Rp. 48.000.000,-;

• Pelarangan penangkapan ikan napoleon tidak akan berpengaruh besar terhadap pendapatan masyarakat nelayan tradisional (nelayan kecil), karena ikan Napoleon bukan menjadi target utama penangkapan. Penangkapan ikan Napoleon selama ini dilakukan oleh nelayan yang mempunyai modal yang relatif besar karena menggunakan kompresor dan kapal yang berukuran relatif besar;

• Pelarangan penangkapan ikan Napoleon tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kontribusi PNBP sektor perikanan, karena nilai PNBP hanya sekitar Rp. 48.000.000,- / tahun;

• Pelarangan ekspor ikan Napoleon tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor ikan karang Indonesia, karena proporsi ikan napoleon kurang dari 10% dari total ekspor ikan karang.

ASPEK PERTIMBANGAN

PERLINDUNGAN YANG SUDAH ADA

PERLINDUNGAN PENUH (Moratorium 5 th)

Aspek Ekologi • Penangkapan ikan Napoleon di habitat alam banyak yang menggunakan racun sianida sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem terumbu karang dan menyebabkan kematian biota laut lainnya. Peraturan yang sudah ada menetapkan penangkapan hanya boleh dilakukan menggunakan gillnet, pancing dan bubu.

• Kerusakan ekosistem terumbu karang menyebabkan penurunan populasi ikan karang lainnya karena hidup pada habitat yang sama;

• Kelimpahan ikan Napoleon mempunyai korelasi yang positif terhadap kondisi ekosistem terumbu karang, sehingga kerusakan terumbu karang akan menyebabkan berkurangnya habitat yang sesuai untuk ikan Napoleon;

• Pelarangan penangkapan ikan napoleon akan memberikan dampak positif pada ekosistem terumbu karang, karena akan mengurangi dampak kerusakan akibat penggunaan sianida dan pembongkaran karang saat pembiusan;

• Pelarangan penangkapan ikan Napoleon akan memberikan pengaruh positif pada keseimbangan ekosistem terumbu karang, dan akan meningkatkan kelimpahan biota laut yang hidup berasosiasi dengan habitat ikan Napoelon.

ASPEK PERTIMBANGAN

PERLINDUNGAN YANG SUDAH ADA PERLINDUNGAN PENUH (Moratorium 5 th)

Aspek Kelestarian Napoleon

• Pengaturan yang ada pada dasarnya tidak melarang penangkapan ikan napoleon di habitat alam, tetapi hanya mengatur pembatasan jenis alat tangkap, armada yang digunakan, siapa yang boleh menangkap dan ukuran yang boleh di eskspor. Ini berarti bahwa ikan Napoleon dapat ditangkap pada semua ukuran, sehingga dapat mengancam kelestarian sumberdaya;

• Sulitnya pelaksanaan pengawasan di lapangan telah menyebabkan banyak penangkapan ikan Napoleon yang dilakukan menggunakan cara-cara dan bahan yang dapat merusak habitat ikan Napoleon, sehingga dapat mengancam kelestarian SD ikan napoleon;

• Moratorium penangkapan ikan Napoleon di habitat alam akan memberikan waktu kepada ikan Napoleon untuk menambah populasi dan berkembang biak di habitat alam;

• Moratorium penangkapan juga akan memberikan dorongan positif kepada para pengusaha untuk melakukan kegiatan riset pengembangbiakan, dan diharapkan di masa yang akan datang kebutuhan pasar ekspor dapat dipenuhi dari hasil pembudidayaan.

ASPEK PERTIMBANGAN

PERLINDUNGAN YANG SUDAH ADA

PERLINDUNGAN PENUH (Moratorium 5 th)

Mekanisme Perubahan Status Perlindungan

Penetapan Status Perlindungan dilakukan sesuai dengan tahapan Penatapan Status Perindungan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.03/MEN/2010 tentang Tata Cara Penetapan Satus Perlindungan Ikan.

• Perubahan status perlindungan menjadi perlindungan dengan ketentuan pemanfaatan berdasarkan kriteria tertentu dapat dilakukan apabila jumlah populasi di habitat alam sudah kembali normal, kesiapan pelaksanaan pengawasan sudah lebih baik, dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya dalam rangka pemanfaatan berkelanjutan;

• Perubahan status perlindungan penuh ke perlindungan terbatas dapat dilakukan melalui mekanisme yang diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.03/MEN/2010 tentang Tata Cara Penetapan Satus Perlindungan Ikan.

• Sosialisasi SK Perlindungan Napoelon dan Pembinaan

• Monitoring dan Penilaian Populasi • Pengawasan Peredaran Ikan Napoleon• Penelitian dan Pengembangbiakan

Ikan Napoleon

KEGIATAN PASCA PENETAPAN STATUS