PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD

  • View
    223

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD

  • PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD

    ( Studi Perbandingan Hak Inisiatif di DPRD Kabupaten Pemalang dan Kota Pekalongan )

    T E S I S

    Tesis

    Diajukan sebagai syarart memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

    Oleh :

    M U N T O H A NIM : R.1000.400.027

    PROGRAM PASCA SARJANA ( S-2 ) MAGISTER ILMU HUKUM

    UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2006

  • PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD ( Studi Perbandingan Hak Inisiatif di DPRD Kabupaten

    Pemalang dan Kota Pekalongan )

    T E S I S

    Diajukan Kepada

    Universitas Muhammadiyah Surakarta

    Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan

    Program Magister Ilmu Hukum

    Oleh

    M U N T O H A NIM. R.1000.400.027

    PROGRAM PASCA SARJANA ( S-2 ) MAGISTER ILMU HUKUM

    UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2006

  • PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD ( Studi Perbandingan Hak Inisiatif di DPRD Kabupaten

    Pemalang dan Kota Pekalongan )

    Disusun Oleh

    M U N T O H A NIM. R.1000.400.027

    Surakarta, 16 Juli 2006

    Telah di Setujui Oleh

    Dosen Pembimbing Pendamping I Dosen Pembimbing Utama

    Dr.Absori, SH, M.Hum Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH,M.Hum

    ii

  • PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

    Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

    Nama : M U N T O H A

    NIM : R.1000.400.027

    Alamat : Jalan Munas Blok Perumahan Taman Asri Pemalang

    Menyatakan bahwa tesis yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program

    Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

    dengan Judul : PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD ( Studi Perbandingan Hak Inisiatif

    di DPRD Kabupaten Pemalang dan Kota Pekalongan ) adalah hasil karya saya sendiri, bukan

    duplikasi dari karya orang lain, kecuali, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang

    semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

    Apabila di kemudian hari ada klaim dari pihak lain, bukan tanggungjawab dosen pembimbing

    atau pengelola Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, menjadi

    tanggungjawab saya sendiri.

    Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tranpa ada paksaan dari siapapun juga.

    Surakarat, 16 Juli 2006

    Yang membuat pernyataan

    M U N T O H A

    iii

  • TESIS BERJUDUL

    PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD ( Studi Perbandingan Hak Inisiatif di DPRD Kabupaten

    Pemalang dan Kota Pekalongan )

    yang dipersiapkan dan disusun oleh :

    M U N T O H A

    Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 16 Juli 2006

    Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

    SUSUNAN DEWAN PENGUJI Pembimbing I Anggota Dewan Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH,M.Hum . Pembimbing II Dr. Absori, SH,M.Hum . Penguji lain Natangsa Surbakti, SH,M.Hum .

    Surakarta, 16 Juli 2006

    Universitas Muhammadiyah Surakarta Program Pascasarjana

    Direktur,

    Dr. HM. Wahyudin, M.S.

    iv

  • NOTA PEMBIMBING

    Dr, Aidul Fitriciada Azhari, SH. M.Hum Dosen Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Nota Dinas Hal : Tesis Saudara Muntoha Kepada Yth. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Assalamualaikum wr. wb.

    Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Tesis Saudara :

    Nama : M u n t o h a NIP : R.1000.400.027 Program Studi : Magister Ilmu Hukum Konsentrasi : Judul : Pelaksanaan H a k I n i s i a t i f D P R D ( Studi Perbandingan Hak Inisiatif di DPRD Kabupaten Pemalang dan Kota Pekalongan )

    Dengan ini kami menilai Tesis tersebut dapat setujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tesis pada program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

    Surakarta, 16 Juli 2006 Pembimbing I Dr. Aidul Fitriciada, SH, M.Hum

  • NOTA PEMBIMBING

    Dr, Absori, SH, M.Hum Dosen Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Nota Dinas Hal : Tesis Saudara Muntoha Kepada Yth. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Assalamualaikum wr. wb.

    Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Tesis Saudara :

    Nama : M u n t o h a NIP : R.1000.400.027 Program Studi : Magister Ilmu Hukum Konsentrasi : Judul : Pelaksanaan H a k I n i s i a t i f D P R D ( Studi Perbandingan Hak Inisiatif di DPRD Kabupaten Pemalang dan Kota Pekalongan )

    Dengan ini kami menilai Tesis tersebut dapat setujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tesis pada program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

    Surakarta, Juli 2006 Pembimbing II Dr. Absori, SH,M.Hum

  • 9

    DAFTAR ISI

    Halaman

    Halaman Judul i

    Halaman Pengesahan ii

    Halaman Pernyataan. iii

    Prakata. iv

    Daftar Isi .. vii

    Daftar Tabel x

    Daftar Gambar xi

    Daftar Singkatan xii

    Abstraksi xiii

    BAB I : PENDAHULUAN. 1

    A. Latar Belakang. 1

    B. Rumusan Maslah. 8

    C. Tujuan Penelitian. 9

    D. Manfaat Penelitian.. 10

    E. Metode Penelitian 10

    1. Metode Pendekatan. 10

    2. Teknik Pengumpulan Data.. 11

    3. Analisis Data 13

    4. Sistematika Penulisan Tesis. 14

    vii

  • 10

    BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.. 16

    A. Teori Kedaulatan Rakyat. 16

    B. Demokrasi Pancasila 24

    C. Otonomi daerah 40

    D. Hak Inisiatif dan Legislasi.. 50

    BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

    A. HASIL PENELITIAN.. 61

    1. Hasil Penelitian Pelaksanaan Hak Inisiatif di DPRD

    Kabupaten Pemalang.. 61

    1.1. Mekaniasme Pembahasan Raperda oleh DPRD

    bersama Bupati. 61

    1.2. Mekanisme Pembahasan Raperda Usul Prakarsa 63

    2. Hasil Penelitian Pelaksanaan Hak Inisiatif di DPRD Kota

    Pekalongan. 70

    2.1. Proese Pembahasan Raperda dari Pemerintah Kota

    Pekalongan maupun DPRD Anggota DPRD Kota

    Pekalongan.. 71

    2.2. Proses Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD Kota

    Pekalongan.. 71

    Viii

  • 11

    B. PEMBAHASAN. 77

    1. Pelaksanaan Hak Inisiatif di DPRD Kabupaten Pemalang

    berdasarkan UU No. 22 T a h u n 1999 dan UU No

    32 Tahun 2004. 77

    2. Pelaksanaan Hakl Inisiatif di DPRD Kota Pekalongan

    berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No.

    32 Tahun 2004 89

    3. Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Studi Perbandingan

    Hak Inisiatif di DPRD Kabupaten Pemalang dan DPRD

    Kota Pekalongan berdasarkan UU No. 22 tahun 1999

    dan UU No. 32 Tahun 2004 . 102.

    BAB IV : PENUTUP. 118

    A. Simpulan. 118

    B. Saran 119

    DAFTAR PUSTAKA

    LAMPIRAN :

    1. Surat Permohonan Penelitian

    2. Surat Izin Penelitian

    3. Surat Keterangan telah melaksanakan Penelitian

    4. Pedoman Wawancara

    5. Konsultasi Pembimbing

    ix

  • 12

    DAFTAR TABEL

    Halaman

    Tabel 1. Perbandingan UU Usul Pemerintah dan UU usul Inisiatif Tahun 1998-2006 3 Tabel 2. Rekapitulasi Perda Yang dihasilkan Pemerintak Kota Pekalongan dan DPRD Kota Pekalongan. 5 Tabel 3. Perbandingan Produk Perda Usul Pemerintah dan Usul DPRD Kab. Pemalang Tahun 1999-2006. 79 Tabel 4. Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 1999-2004/2004-2009 79 Tabel 5. Partai Politik di DPRD Kabupaten Pemalang 85 Tabel 6. Pelaksanaan Hak Inisiatif di DPRD Kabupaten Pemalang Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004. 87 Tabel 7. Perbandingan Produk Perda usul Pemerintah dan Usul DPRD Kota Pekalongan Tahun 1999-2006 90 Tabel 8. Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kota Pekalongan