PUBLIC HEARING RANPERDA INISIATIF DPRD TAHAP I TAHUN … · 2020. 6. 20. · 6 Public Hearing Ranperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2020 BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR RANCANGAN

Public Hearing Ranperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2020 1

PUBLIC HEARING

RANPERDA INISIATIF DPRD TAHAP I TAHUN 2020

2 Public Hearing Ranperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha

Esa atas limpahan Rahmat-Nya sehingga kami selaku Pimpinan

dan Anggota DPRD dengan dukungan Sekretariat DPRD

Kabupaten Gresik dapat menyelenggarakan kegiatan Public

Hearing, “Dengar Pendapat Masyarakat Kabupaten Gresik

terhadap Rancangan Peraturan daerah Inisiatif DPRD Kabupaten

Gresik Tahap I Tahun 2020” dengan baik.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik

menyadari bahwa dalam rangka penyusunan regulasi,

kebijakan, pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah sangat

dibutuhkan masukan pendapat masyarakat Kabupaten Gresik.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada pasal 96

diatur bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara

lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis

dapat dilakukan melalui:

a. rapat dengar pendapat umum;

b. kunjungan kerja;

c. sosialisasi; dan/atau

d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Diharapkan dengan adanya public hearing akan diperoleh

masukan dari berbagai kalangan masyarakat agar rancangan

regulasi tersebut nantinya dapat terimplementasi dengan baik

dan penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan masyarakat

menjadi lebih baik.

Pada kesempatan kali ini DPRD kabupaten Gresik

menginisiasi 4 (empat) rancangan peraturan daerah yaitu

tentang:

1. Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Masyarakat, yang

merupakan inisiatif Komisi I;

2. Kredit Lunak Bagi Usaha Mikro, yang merupakan inisiatif

Komisi II;

3. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Berbasis Elektronik, yang merupakan inisiatif Komisi III; dan


4. Penanggulangan Penyakit Menular, yang merupakan inisiatif

Komisi IV.

Semoga materi Rancangan Peraturan Daerah yang tersaji

dalam buku ini dapat bermanfaat sebagai sumber referensi bagi

kita semua, dan khususnya untuk perbaikan kualitas kebijakan

yang akan berlaku di Kabupaten Gresik.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Gresik, Maret 2020

Ketua DPRD Gresik

ttd

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

DAFTAR ISI

Halaman Judul ............................................................................ 1

Kata Pengantar ........................................................................... 2


Daftar Isi ..................................................................................... 4

Materi :

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan

Masyarakat

2. Ranperda tentang Kredit Lunak Bagi Usaha Mikro

3. Ranperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Berkelanjutan Berbasis Elektronik

4. Ranperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular


RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

TENTANG

PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN

BERMASYARAKAT


BUPATI GRESIK

PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAHKABUPATEN GRESIK

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

memegang peranan penting untuk menjaga

toleransi kehidupan masyarakat dalam rangka

melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai

dengan amanat pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa keberagaman masyarakat di Kabupaten

Gresik yang terdiri atas beragam suku, ras,

agama, golongan dan sosial ekonomi sangat

berpotensi menimbulkan konflik sosial yang

dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban

umum jika tidak dikelola dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan

Bermasyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), 28E ayat (2), 28I ayat (1) dan

29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah


dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang

Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau

Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2726);


Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik



3886);


Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4284),sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme



Republik Indonesia Nomor 6216);


Pengesahan International Covenant on

Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan

Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial


dan Budaya) (Lembaran Negara Republik



4557);


Pengesahan International Covenant on Civil and

Political Rights (Kovenan Internasional tentang

Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119,


Nomor 4558);


Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

63, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4634);


Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis





Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



Republik Indonesia Nomor 5234),sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

(Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);


Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara



Nomor 5315);



Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara



Nomor 5430) sebagaiman telah diubah dengan




Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



Nomor 6084);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas





Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9,


Nomor 5094);


tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis






tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah





tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara



Nomor 6219);


tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat





tentang Pengelolaan Keuangan Daerah




20. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan

Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat

Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan

Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk


Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi

Kehidupan Bermasyarakat (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 5 Seri

D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Timur Nomor 84);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat

Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah

Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

PENYELENGGARAAN TOLERANSI

KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Gresik.


5. Toleransi adalah sikap dan perilaku saling menghormati,

menerima, dan menghargai keragaman dari sisi

agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Intoleransi adalah sikap dan perilaku menolak untuk

memperlakukan orang atau sekelompok orang yang berbeda

agama, ras, suku dan golongan secara setara, termasuk sikap dan

perilaku menolak untuk berbagi hak dalam bidang sosial, politik,

ekonomi, hukum, dan budaya kepada orang atau sekelompok

orang yang berbeda agama, ras, suku dan golongan.

7. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau

pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada

pembedaan manusia atas dasar agama, suku, etnik, kelompok,

golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa,

keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, atau

penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak

asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraandi

bidang sipil, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek

kehidupan lainnya.

8. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan

kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang

berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang

mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga

mengganggu stabilitas dan pembangunan nasional dan daerah.

9. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama,

budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan

ditaati, dan masih berlaku di masyarakat.

9. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik yang selanjutnya

disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam

penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah,

penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

serta Pelindungan Masyarakat di Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud


Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah

Daerah dalam mengawasi, mencegah serta menindak setiap

perbuatan intoleransi yang dapat menggangu ketenteraman dan

ketertiban umum masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan dan Asas

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. memelihara kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram,

damai, dan sejahtera;

b. mencegah perkembangan sikap intoleransi yang dapat dan/atau

berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat di Daerah;

c. menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan,

menjaga dan memelihara sikap toleransi untuk mewujudkan

ketenteraman dan ketertiban umum;

d. menumbuhkembangkan rasa kemanusiaan dan rasa kebangsaan

Indonesia sebagai bagian dari identitas keyakinan/agama, suku,

ras dan status sosial;

e. memberi perlindungan bagi korban perilaku intoleransi dan

diskriminasi dengan memberikan hak untuk mendapatkan

kembali pemulihan dan keadilan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berdasarkan pada asas-asas yang meliputi :

a. Kemajemukan;

b. Kesetaraan;

c. Kebangsaan;

d. Keadilan; dan

e. Kemanusiaan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai toleransi

kehidupan bermasyarakat yang meliputi:

a. peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan toleransi; dan


b. peran serta masyarakat.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan

toleransi kehidupan bermasyarakat dan melindungi setiap orang

dari gangguan ketertiban pada lingkungan masyarakat di Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah

bertugas:

a. memfasilitasi terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan di

Daerah;

b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah dalam

rangka pemeliharaan sikap toleransi;

c. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian,

saling menghormati, dan saling percaya antar suku, agama, dan

golongan masyarakat;

d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa

dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat;

e. memantau pelaksanaan dan penyelenggaraan toleransi di

Daerah; dan

f. menindak perilaku dan perbuatan intoleransi dan diskriminasi.

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dan huruf c di wilayah kecamatandilimpahkan kepada camat dan

di wilayah kelurahan atau desa dilimpahkan kepada lurah atau

kepala desa melalui camat.

(4) Tugas camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:

a. memelihara sikap toleransidalam masyarakat termasuk

memfasilitasi terwujudnya kerukunan antar masyarakat di

wilayah kecamatan;

b. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian,

saling menghormati, dan saling percaya antar warga di wilayah

kecamatan; dan

c. membina dan mengoordinasikan lurah atau kepala desa dalam

penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.


(5) Tugas lurah atau kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) adalah:

a. memelihara sikap toleransidalam masyarakat termasuk

memfasilitasi terwujudnya kerukunan antar masyarakat di desa

atau kelurahan; dan

b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian,

saling menghormati, dan saling percaya antar warga di desa

atau kelurahan.

Pasal 7

Tugas dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

a. peningkatan toleransi;

b. pemeliharaan toleransi;

c. penanganan konflik sosial; dan

d. penindakan.

Bagian Kedua

Peningkatan Toleransi

Pasal 8

Peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a

dilakukan melalui:

a. kerja sama;

b. peningkatan kapasitas; dan

c. fasilitasi.

Pasal 9

(1) Kerja sama dalam peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf a, dapat dilakukan dengan:

a. Pemerintah Provinsi;

b. daerah lain; dan/atau

b. pihak ketiga.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10


(1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8huruf b antara lain dilakukan melalui:

a. pendidikan kewarganegaraan, dan bela negara;

b. pendidikan agama dan penananam nilai-nilai integrasi

kebangsaan;

c. pendidikan budi pekerti;

d. pendidikan kesadaran hukum dan sosialisasi peraturan

perundang-undangan;

e. sekolah ideologi dan toleransi;

f. forum dialog lintas keyakinan/agama, suku, ras dan kelas

sosial;

g. peningkatan forum kerukunan masyarakat;dan

h. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas

agama, suku dan budaya yang berbeda.

Pasal 11

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, sebagai

upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan

pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan

penguatan toleransi.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pembiayaan;

b. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau

c. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Toleransi

Pasal 12

(1) Pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat menjadi

tanggung jawab bersama antara seluruh masyarakat di Daerah,

Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat.


(2) Pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat, dilakukan

dengan:

a. menghormati dan menghargai perbedaan agama/ keyakinan

yang dianut orang atau kelompok masyarakat;

b. menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya

yang ada didalam masyarakat.

c. menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan

bermasyarakat;

d. menghormati pranata sosial dan pranata adat yang ada di

daerah;

e. mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli di

masyarakat;

f. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan

g. memelihara kondisi yang damai di masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan toleransi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan

Bupati.

Bagian Keempat

Penanganan Konflik

Pasal 13

(1) Konflik dapat bersumber dari:

a. tindakan Intoleransi;

b. diskriminasi;dan

c. perseteruan antar umat beragama dan atau inter umat

beragama, antar suku, antar etnis dan antar golongan dalam

suatu masyarakat di Daerah;

(2) Penanganan konflik bertujuan untuk menyelesaikan masalah

dalam rangka mempertahankan toleransi dan mengembalikan

ketertiban sosial yang ada dalam masyarakat.

(3) Upaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi

tahapan:

a. restitusi;

b. reintegrasi;

c. rehabilitasi;

d. rekonstruksi; dan

e. rekonsiliasi.


(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya penanganan konflik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan

Bupati.

Bagian Kelima

Penindakan

Pasal 14

(1) Pemerintah daerah melaksanakan koordinasi dan kerjasama

dengan aparat keamanan untuk melakukan penindakan atas

segala perbuatan intoleransi dan diskriminasi yang menimbulkan

atau berpotensi menimbulkan konflik sosial.

(2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

pengenaan sanksi administratif sesuai dengan peraturan daerah

ini dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(3) Penindakan dapat dilakukan berdasarkan:

a. Laporan dan pengaduan dari orang atau masyarakat;

b. Hasil pemantauan atau pengawasan yang dilakukan oleh

pemerintah daerah dan DPRD; dan/atau

c. Hasil penyelidikan dari Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri

Sipil di Daerah.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

(1) Peran serta masyarakat dalam peningkatan dan pemeliharaan

toleransi kehidupan bermasyarakat dapat berbentuk:

a. pembiayaan;

b. bantuan teknis;

c. bantuan sumber daya manusia; dan/atau

d. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. individu;

c. kelompok masyarakat; dan/atau

d. swasta.


(3) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain

tokoh:

a. agama;

b. adat; dan

c. masyarakat.

(4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b, antara lain:

a. pranata sosial;

b. kelompok warga sipil;

c. yayasan dan/atau lembaga nirlaba; dan

d. lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.

(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah

perusahaan.

Pasal 16

(1) Dalam menjalankan perannya, masyarakat memiliki hak:

a. Memperoleh informasi yang benar mengenai segala hal yang

berkaitan dengan penyelenggaraan toleransi, tindakan

intoleransi dan diskriminasi;

b. Memperoleh perlindungan dalam keterlibatan masyarakat pada

segala kegiatan peningkatan dan pemeliharaan toleransi serta

kegiatan penanganan konflik sosial;

c. Melakukan pengaduan dan/atau pelaporan terhadap tindakan

intoleransi dan diskriminasi kepada pemerintah daerah,

termasuk segala tindakan yang berkaitan dengan pemberian

restitusi dan rehabilitasi terhadap korban.

(2) Pemenuhan hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan tanggung jawab pemerintah bersama-sama DPRD.

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Pelaksanaan penguatan toleransi kehidupan bermasyarakat

dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.


Pasal 18

Untuk membantu pelaksanaan penguatan toleransi kehidupan

bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat

dibentuk Satuan Tugas Toleransi Kehidupan Bermasyarakat yang

disahkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Satuan Tugas Toleransi Kehidupan Bermasyarakat

Pasal 19

(1) Bupati dapat membentuk Satuan Tugas Toleransi Kehidupan

Bermasyarakat di wilayah kecamatan dan desa/kelurahan;

(2) Satgas Toleransi Kehidupan Bermasyarakat melakukan

pemantauan, pelaporan dan penegakan terhadap tindakan

intoleransi yang dilakukan oleh masyarakat di daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Satuan Tugas Toleransi Kehidupan

Bermasyarakat diatur dalam peraturan bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 20

(1) Pendanaan toleransi kehidupan bermasyarakat digunakan untuk

pelaksanaan kerja sama, peningkatan dan fasilitasi pemeliharaan

toleransi serta penanganan konflik sosial.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber

dari:

a. APBD; dan

b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan atau perilaku

intoleransi dan diskrimiasi dalam kehidupan bermasyarakat

sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi

administratif sesuai peraturan perundang-undangan.


Pasal 22

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat

berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. pembubaran kegiatan atau organisasi; dan/atau

d. denda administratif.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif

dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini

harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan

Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST.,M.Si.


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

I. UMUM

Di era Reformasi, kebebasan disalahartikan dan

disalahgunakan oleh orang atau sekelompok orang untuk

kepentingannya sesuai dengan tafsirannya. Konflik kekerasan

yang terjadi di Kabupaten Gresik seringkali dibingkai oleh

sentimen-sentimen primordial (suku, agama, ras, dan antar

golongan). Kondisi ini semakin kompleks ketika masyarakat

Kabupaten Gresikjuga dihadapkan pada perkembangan dan

penyebarluasan paham-paham radikal transnasional yang

menggerus kohesi sosial dan mengikis kedalaman toleransi di

masyarakat.

Banyaknya permasalahan yang terjadi di Kabupaten

Gresikmenyadarkan kita akan pentingnya pencegahan

perkembangan radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme. Akar

penyebab dari aksi-aksi terorisme di Kabupaten Gresiktidak

dapat dipahami secara sempit hanya terkait dengan paham

identitas tertentu tetapi juga menyangkut persoalan-persoalan

yang lebih luas, seperti: keadilan, kesejahteraan, dan kehidupan

dalam kebersamaan. Kebhinnekaan adalah kehendak Tuhan

Yang Maha Esa. Untuk itu meningkatkan kesadaran dan

pemahaman tentang toleransi antarumat beragama, etnis, suku,

dan golongan adalah pendekatan lunak dalam mencegah

perkembangan radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme di

Kabupaten Gresik.


Penanganan intoleransi, sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari upaya-upaya penguatan toleransi

kebhinnekaan, mencoba meretas kesenjangan antara kondisi

perdamaian negatif dengan perdamaian positif. Untuk

memastikan pembangunan perdamaian berlangsung

berkelanjutan maka penanganan intoleransi dilakukan pada

tataran kebijakan dan kehidupan masyarakat Kabupaten

Gresik. Pada tataran kebijakan, pemaduan pendekatan

perdamaian, pembangunan dan demokrasi pada tiap

tahapannya (rekonsiliasi, reintegrasi, dan rehabilitasi dan

rekonstruksi) perlu diformulasikan dan diimplementasikan.

Sementara, ditataran kehidupan masyarakat pemanfaatan

modal sosial dan partisipasi aktif dalam proses penanganan

intoleransi akan memperkuat tanggungjawab sosial masyarakat

untuk mewujudkan kondisi damai.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah membawa paradigma baru,

khususnya dalam pembagian urusan pemerintahan absolut,

konkuren, dan pemerintahan umum. Berkaitan dengan hal

tersebut, penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat

merupakan salah satu bentuk pelaksanaan urusan

pemerintahan wajib sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat

(1) huruf e yakni pemerintah daerah berkewajiban menjaga

ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat,

sekaligus sebagai urusan pemerintahan umum yang guna

membina persatuan dan kesatuan bangsa, membina kerukunan

antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan

lainnya untuk mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional

dan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.


Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah

ganti kerugian yang diberikan kepada

korban, para korban atau keluarganya oleh

pelaku atau pihak ketiga.

huruf b

Yang dimaksud dengan “reintegrasi” adalah

upaya menyatukan kembali korban konflik

yang telah mengungsi atau bermigrasi secara

sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun

ke masyarakatnya dan tempat tinggalnya.

huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah

perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan

publik sampai tingkat memadai pada wilayah

pascakonflik dengan sasaran utama normalisasi

secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan


kehidupan masyarakat seperti pada kondisi

sebelum terjadinya konflik.

huruf d

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah

pembangunan kembali semua prasarana dan

sarana serta kelembagaan pada wilayah

pascakonflik dengan sasaran utama tumbuh

kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan

budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta

bangkitnya peran serta masyarakat dalam

segala aspek kehidupan.

huruf e

Yang dimaksud dengan “rekonsiliasi” adalah

upaya membangun kembali hubungan

antarmanusia pada tingkat spiritual, sosial,

struktural, dan ekologikal yang terpinggirkan

dan terpisahkan akibat terjadinya konflik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aparat keamanan” adalah

Kepolisian Republik Indoenesia dan Satuan Polisi

Pamong Praja di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.


Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR



TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BERKELANJUTAN BERBASIS ELEKTRONIK


BUPATI GRESIK

PROVINSI JAWA TIMUR


NOMOR TAHUN 2020

TENTANG




BUPATI GRESIK,

Menimbang: a. bahwa untuk mencapai cita-cita dibentuknya

negara Indonesia perlu dibentuk sistem perencanaan pembangunan daerah

berkelanjutan yang berbasis elektronik, sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dandapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan

daerah yang terintegrasi berbasis elektronik; c. bahwa perencanaan pembangunan daerah

berbasis elektronik merupakan sistem informasi perencanaan sebagai bagian dari perwujudan

integrasi data perencanaan yang dapat

mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah, sebagai rujukan

bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan;


d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c,

maka perlu menetapkan Peraturan Daerah

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah Berkelanjutan Berbasis Elektronik;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara



Pembentukan Daerah-Daerah dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran



Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965







Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional




4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Regara Republik Indonesia Nomor 4843);


Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran








Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah


2015 Nomor 58);


tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran





Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


2017 Nomor 225);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia


2019 Nomor 112);


Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan

Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik



Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan


Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita


1538).


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

Dan

BUPATI GRESIK

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BERKELANJUTAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.



4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya

disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang

melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Daerah di Kabupaten Gresik.

6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan


memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang

dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang

nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja,

lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan,

berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan

manusia.

8. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan

tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan

rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan

tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara

pemerintah daerah dan masyarakat.

9. Berbasis elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur

elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan,

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,

menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Gresik untuk periode 5 (lima)

tahun yang menjabarkan visi dan misi pembangunan Bupati dan

Wakil Bupati Gresik terpilih.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen

perencanaan daerah Kabupaten Gresik untuk periode 1(satu)

tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan

daerah.

12. Data Berbasis Elektronik/e-Database adalah aplikasi yang

mendokumentasikan serta mengadministrasikan data dan

informasi kondisi daerah berbasis daring.

13. Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning adalah aplikasi

yang digunakan untuk membantu perumusan kebijakan dalam

penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah

merumuskan kebijakan dalam penyusunan rencana

pembangunan daerah berbasis daring.

14. Evaluasi Berbasis Elektronik/e-Monev adalah aplikasi yang

digunakan untuk menilai dan mengukur capaian kinerja

penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis daring.

15. Pelaporan Berbasis Elektronik/e-Reporting adalah aplikasi yang


digunakan untuk menyusun dokumen analisis pembangunan

daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

pembangunan daerah berbasis daring.

16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang mencakup

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat,

yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai

sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

17. Data Tunggal adalah data yang sifatnya belum diolah atau

dianalisis.

18. Data Komposit adalah data berupa hasil olahan dan analisis.

19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif

dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil,

manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat

capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya

disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku

kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan

daerah.

21. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau

tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

22. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,

dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode

1 (satu) tahun.

23. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya

disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan

batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk

setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD

sebelum disepakati dengan DPRD.

24. Rencana kerja PD yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD

adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

25. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program

dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran

pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

anggaran.

26. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,


menyiapkan, memproses, mengumumkan dan/atau

menyebarkan informasi.

27. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat,

diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk

analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang

dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer

atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan,

suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,

huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang

mampu memahaminya.

28. Kegiatan eksternal adalah usulan kegiatan yang berasal dari

hasil reses DPRD Kabupaten Gresik, dunia usaha, perguruan

tinggi dan umum yang diusulkan dan di input ke dalam aplikasi

Kabupaten Gresik oleh admin kecamatan, Desa, PD yang

terintegrasi dengan proses musrenbang atau pada tahapan

perencanaan pembangunan.

29. Bidang Mitra adalah Bidang/Kepala Bidang di Bappeda yang

mengkordinasikan PD dalam hal perencanaan sesuai

nomenklatur bidangnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk:

a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun,

menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi perencanaan

pembangunan daerah;

b. mengatur penyusunan perencanaan pembangunan daerah

secara berkelanjutan;

c. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan

data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD

dan RKPD Perubahan;dan

d. mengatur pengelolaan sistem perencanaan pembangunan

daerah berbasis elektronik untuk seluruh pemangku

kepentingan pembangunan di lingkungan Daerah.


Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

a. memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan dan penganggaran daerah agar lebih transparan,

efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mendukung

peningkatan kinerja pelayanan publik;

b. mewujudkan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan

dan penganggaran meliputi RPJMD, RKPD, RKPD Perubahan

dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

daerah;

c. mewujudkan konsistensi keberlanjutan rencana pembangunan

daerah muali dari RPJMD, RKPD dan RKPD perubahan; dan

d. mewujudkan pemantauan dan evaluasi perencanaan

pembangunan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

b. Rencana Pembangunan Daerah

c. Sistem Informasi Pembangunan Daerah

d. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

e. Mekanisme Pengusulan Kegiatan

BAB IV

PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Daerah

dengan prinsip-prinsip, meliputi:

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional;

b. Pemerintah Daerah melakukannya bersama para pemangku

kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;


c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana

pembangunan Daerah; dan

d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki

Daerah.

Pasal 6

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 dirumuskan secara:

a. transparan;

b. responsif;

c. efisien;

d. efektif;

e. akuntabel;

f. partisipatif;

g. terukur;

h. berkeadilan;

i. berwawasan lingkungan; dan

j. berkelanjutan.

Pasal 7

(1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yaitu

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan,

dan rahasia negara.

(2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, yaitu

dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan

yang terjadi di Daerah.

(3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yaitu

pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah

atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.

(4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, yaitu

kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki,

melalui cara atau proses yang paling optimal.

(5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, yaitu

setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan

Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada


masyarakat.

(6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f,

merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses

tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat

inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan,

melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi

aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam

pengambilan kebijakan.

(7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, yaitu

penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara

untuk mencapainya.

(8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h,

merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor,

pendapatan, gender dan usia.

(9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur

tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam

mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya

manusia.

(10) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, yaitu

pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup

serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup

generasi masa kini dan generasi masa depan dengan

memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam

mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pasal 8

Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan:

a. teknokratik;

b. partisipatif;

c. politis; dan

d. atas-bawah dan bawah-atas.

Pasal 9

(1) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a,

dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka

berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan Daerah.


(2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku

kepentingan.

(3) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf

c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala

Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan

jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

(4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan hasil perencanaan

yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang

dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan dan Daerah.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 10

(1) Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap

rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.

(2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), terdiri atas:

a. RPJPD;

b. RPJMD; dan

c. RKPD.

(3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), terdiri atas:

a. Renstra Perangkat Daerah; dan

b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 11

(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a,

merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan

sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20

(dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada

RPJPN dan RTRW.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang

memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,

pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program


Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai

dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada

RPJPD, RTRW dan RPJMN.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c

merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan

kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah,

serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan

program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat.

Pasal 12

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang

disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan

kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan

pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat

Daerah dan RKPD.

BAB VI

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (2), dilakukan oleh satu sistem yang

mengelolah data dan informasi, menyusun, memonitoring dan

mengevaluasi secara elektronik.

(2) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPDyang dilakukan oleh

satu sistem secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat


(1),melalui:

a. data berbasis elektronik/e-Database;

b. perencanaan berbasis elektronik/e-Planning;

c. monitoring dan evaluasi berbasis elektronik/e-Monev; dan

d. pelaporan berbasis elektronik/e-Reporting.

Bagian Kedua

Data Berbasis Elektronik/e-database

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan, pengumpulan,

pengisian, validasi, serta evaluasi data pembangunan daerah

dengan menggunakan aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-

Database.

(2) Data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. data statistik dasar yang diperoleh dari publikasi oleh

lembaga yang membidangi penyelenggaraan pusat statistik;

dan

b. data statistik sektoral yang diperoleh dari perangkat daerah

berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah.

(3) Data statistik dasar dan data statistik sektoral sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. data tunggal; dan

b. data komposit.

Pasal 15

(1) Data statistik dasar dan data statistik sektoral terhadap Data

Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf

a, merupakan data yang belum diolah dalam aplikasi Data

Berbasis Elektronik/e-Database.

(2) Data statistik dasar terhadap Data Komposit sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, merupakan data yang

tidak diolah dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-

Database.

(3) Data statistik sektoral terhadap data komposit sebagaimana


dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, merupakan data yang

diolah dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database.

(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat

(3) digunakan sebagai salah satu dasar perumusan masalah

dalam aplikasi Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning.

Pasal 16

(1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diisi ke

dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database

berdasarkan lokasi.

(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

wilayah administratif dan koordinat.

(3) Wilayah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

merupakan data berdasarkan lokasi di daerah dan/atau

kecamatan.

(4) Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan

titik koordinat peta yang dilakukan dengan melakukan

penandaan lokasi pada peta.

(5) Data statistik dasar dan data statistik sektoral sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 dikelompokkan dalam:

a. data urusan wajib dan urusan pilihan;

b. data perangkat daerah yang melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan; dan

c. data lainnya meliputi kondisi daerah, karakteristik khusus

dan/atau keistimewaan daerah.

Paragraf 2

Tahapan Pengelolaan Aplikasi Data

Berbasis Elektronik/E-Database

Pasal 17

(1) Pengelolaan aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database

daerah setiap tahunnya dilakukan melalui tahapan:

a. pemetaan kebutuhan data;

b. pengumpulan data;

c. pengisian data hasil pengumpulan ke dalam aplikasi Data

Berbasis Elektronik/e-Database;

d. validasi data pada aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-


Database; dan

e. evaluasi data.

(2) Dalam pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), perangkat daerah bertugas selaku produsen data.

(3) Dalam pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), perangkat daerah yang membidangi urusan statistik

bertugas selaku wali data.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai produsen data dan wali data

diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 18

(1) Pemetaan kebutuhan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 ayat (1) huruf a, merupakan identifikasi kebutuhan data

daerah sesuai dengan kondisi daerah, karakteristik khusus

dan/atau keistimewaan daerah yang dilaksanakan oleh produsen

data dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah melalui forum pemetaan kebutuhan data.

(2) Pemetaan kebutuhan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan terhadap data pembangunan yang elemen datanya

harus diisi sebagaimana yang dikeluarkan oleh Menteri melalui

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(1) huruf b, dilaksanakan oleh produsen data dan

dikoordinasikan oleh wali data.

(4) Pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

huruf c, dilaksanakan oleh produsen data dan dikoordinasikan

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(5) Validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf

d, dilaksanakan oleh walidata bersama dengan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Forum Validasi Data.

(6) Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan

untuk melihat kesesuaian data yang telah diisidalam aplikasi

Data Berbasis Elektronik/e-Database dengan Standar Data dan

Metadata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(7) Evaluasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

huruf e, dilaksanakan oleh produsen data dan dikoordinasikan

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Forum


Evaluasi Data.

(8) Evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7), digunakan

untuk melihat tingkat keterisian dan pemanfaatan data.

Pasal 19

Data yang dipetakan, dikumpulkan dan diisi oleh produsen data

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat

(4) harus memenuhi Standar Data dan memiliki Metadata sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur

terkait Satu Data Indonesia.

Pasal 20

(1) Tahapan pemetaan kebutuhan data sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada Bulan

Februari untuk pengumpulan data di tahun berkenaan yang

hasilnya dimuat dalam berita acara.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:

a. pernyataan terpenuhinya standar data terhadap data yang

ingin dikumpulkan dan diisi dalam aplikasi data berbasis

elektronik/e-Database yang diverifikasi oleh wali data;

b. pernyataan ketersediaan Metadata terhadap data yang ingin

dikumpulkan dan diisi dalam aplikasi Data Berbasis

Elektronik/e-Database yang diverifikasi oleh wali data;

c. perencanaan waktu pengumpulan data; dan

d. perencanaan waktu pengisian data.

(3) Tahapan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan Standar Data

dan perencanaan waktu pengumpulan data.

(4) Tahapan pengisian data hasil pengumpulan ke dalam aplikasi

data berbasis elektronik/e-Database sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan

perencanaan waktu pengisian data dan paling lama 1 (satu)

minggu sebelum tahapan Validasi Data.

(5) Tahapan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (1) huruf d, dilakukan paling lama minggu kedua bulan

Februari setiap tahunnya terhadap data yang telah diisi di tahun

sebelumnya yang hasilnya dimuat dalam berita acara.



memuat:

a. pernyataan bahwa data hasil pengumpulan dan pengisian

oleh produsen data dapat dipertanggungjawabkan; dan

b. kesesuaian hasil pengumpulan dan pengisian data oleh

produsen data dengan Standar Data dan metadata.

(7) Tahapan evaluasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (1) huruf e, dilakukan per semester dalam satu tahun yang

hasilnya dimuat dalam berita acara.


memuat:

a. permasalahan yang dihadapi selama pengelolaan aplikasi

Data Berbasis Elektronik/e-Database;

b. strategi penyelesaian permasalahan terkait pengelolaan

aplikasi data berbasis elektronik/e-Database; dan

c. saran penyempurnaan terkait pengelolaan aplikasi Data

Berbasis Elektronik/e-Database.

Pasal 21

(1) Data hasil Pengelolaan aplikasi data berbasis elektronik/e-

Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1),

selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan informasi

perencanaan pembangunan daerah.

(2) Informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. kondisi geografis daerah;

b. demografi;

c. potensi sumber daya daerah;

d. ekonomi dan keuangan daerah;

e. aspek kesejahteraan masyarakat;

f. aspek pelayanan umum; dan

g. aspek daya saing daerah.


dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun

dokumen rencana pembangunan daerah.



dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk profil

pembangunan daerah dan wajib dipublikasikan kepada

masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Pasal 22

(1) Dalam hal belum terdapatnya data atau informasi pada Aplikasi

Berbasis Elektronik/e-Database yang akan digunakan dalam

penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah,

pemerintah daerah dapat menggunakan data atau informasi

diluar aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database dengan

mencantumkan sumber data dan melampirkan bukti visual

dan/atau bukti pendukung lainnya.

(2) Data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

divalidasi untuk melihat kesesuaian data dengan Standar Data

dan Metadata melalui Forum Validasi Data sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).

(3) Data atau informasi yang telah divalidasi, diisi ke dalam aplikasi

Data Berbasis Elektronik/e-Database.

(4) Dalam hal belum terdapat Standar Data dan Metadata terhadap

data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat

dilakukan dengan syarat produsen data menyiapkan Standar

Data dan Metadata di tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning

Paragraf 1

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan

daerah menggunakan Perencanaan Berbasis Elektronik/e-

Planning yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan

nasional.

(2) Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan penyusunan

dokumen:

a. RPJPD;


b. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah; dan

c. RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 24

(1) Dalam penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (2), pemerintah daerah menggunakan Perencanaan

Berbasis Elektronik/e-Planning.

(2) Dalam penyusunan dokumen Perencanaan Berbasis

Elektronik/e-Planningsebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pemerintah daerahdapat menggunakan aplikasi Perencanaan

Berbasis Elektronik/e-Planning dari Menteri melalui Direktur

Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau aplikasi Perencanaan

Berbasis/e-Planing milik pemerintah daerah yang telah

diintegrasikan dengan aplikasi Perencanaan Berbasis

Elektronik/e-Planningdari Menteri Dalam Negeri.

(3) Apabila pemerintah daerah menggunakan aplikasi Perencanaan

Berbasis Elektronik/e-Planning milik pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat

minimal sebagai berikut:

a. memiliki alur tahapan penyusunan dokumen rencana

pembangunan daerah yang terhubung mulai dari tahap

persiapan sampai dengan penetapan;

b. memiliki sistem sinkronisasi yang terhubung antara

perencanaan pusat dan daerah;

c. memiliki sistem sinkronisasi yang terhubung antar dokumen

perencanaan jangka menengah dan tahunan;

d. memiliki fitur integrasi secara sistem antara dokumen

keluaran Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning RKPD

dengan Aplikasi Perencanaan Anggaran/ebudgeting;

e. memiliki perumusan masalah yang disusun berdasarkan

data yang dipetakan, dikumpulkan, diisi, divalidasi, dan

dievaluasi sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (1);

f. memiliki keterhubungan program dan kegiatan dengan

pendekatan lokasi sesuai dengan rumusan masalah dan akar

masalah;

g. memiliki fitur partisipasi publik dalam tahapan penyusunan


dokumen rencana pembangunan daerah;

h. memiliki fitur penyampaian pokok pikiran DPRD dalam

tahapan penyusunan dokumen rencana pembangunan

daerah; dan

i. memiliki fitur konsultasi, dan evaluasi terhadap rancangan

perda tentang RPJPD dan RPJMD serta fitur fasilitasi

terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD.

(5) Sistem sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

b, berupa penandaan dukungan pemerintah daerah terhadap

pencapaian sasaran strategis nasional 5 (lima) tahunan dan

prioritas rencana kerja pemerintah tahunan serta kebijakan

strategis nasional lainnya.

(6) Sistem sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

c, berupa penterjemahan visi dan misi kepala daerah ke dalam

program dan anggaran sebagai bentuk intervensi pemerintah

daerah untuk menyelesaikan masalah.

(7) Fitur integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d,

berupa penyediaan fitur Application Programming Interface atau

fitur sejenis.

Pasal 25

(1) Perencanaan Berbasis Elektronik/e-planningsebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) digunakan dalam

melaksanakan pengendalian dan evaluasi proses penyusunan

dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD berdasarkan tahapan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Keluaran dari Perencanaan Berbasis Elektronik/ e-Planning

digunakan sebagai dasar penyusunan KUAPPAS.

(3) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), keluaran Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning

terhubung langsung dengan aplikasi e-Budgeting.

Pasal25

Guna mewujudkan penyusunan dokumen rencana pembangunan

daerah menggunakan Perencanaan Berbasis Elektronik/e-

Planningsebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah

Daerah menyediakan sarana dan prasarana aplikasi Perencanaan

Berbasis Elektronik/e-Planning yang sesuai standarisasi.


Bagian Keempat

Monitoring Dan Evaluasi Berbasis Elektronik/e-Monev

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah menggunakan monitoring dan evaluasi

berbasis elektronik/e-Monev terhadap pelaksanaan:

a. RPJPD;

b. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah; dan

c. RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen rencana

pembangunan daerah; dan

b. evaluasi hasil pelaksanaan dokumen rencana pembangunan

daerah.

Bagian Kelima

Pelaporan Berbasis Elektronik/E-Reporting

Pasal 27

(1) Bupati melaporkan penyelenggaraan pembangunan daerah di

daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan

melalui Pelaporan Berbasis Elektronik/e-Reporting.

Bagian Keenam

Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 28

(1) Bupati membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi

Pembangunan Daerah dengan keputusan Bupati.

(2) Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Penanggungjawab : sekretaris daerah

b. ketua/koordinator : kepala BAPPEDA

c. wakil ketua/walidata : kepala perangkat daerah yang

membidangi urusan statistik;

d. sekretaris : pejabat administrator pada BAPPEDA

yang melaksanakan tugas di bidang

pengelolaan data; dan


e. anggota : seluruh kepala perangkat daerah.

(3) Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan

aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah

dan/atau unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati.

Pasal 29

(1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

(2) huruf a bertugas mengambil kebijakan, keputusan dan

pembinaan dalam penerapan sistem berbasis elektronik.

(2) Ketua/koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

(2) huruf b bertugas sebagai administrator seluruh aplikasi yang

ada dalam sistem berbasis elektronik.

(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf

c bertugas mengelola fungsi kesekretariatan dalam penerapan

sistem berbasis elektronik.

(4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d

bertugas mengoordinasikan pengelolaan seluruh aplikasi yang

ada dalam sistem berbasis elektronik di lingkungan perangkat

daerahnya.

Pasal 30

Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan setiap

tahunnya paling lambat pada minggu pertama Bulan Desember.

Pasal 31

(1) Perangkat Daerah sebagai Produsen Data sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), memiliki Pengelola Data dan

Informasi yang merupakan pegawai negeri sipil dengan jabatan

fungsional.

(2) Dalam hal belum terdapat pegawai negeri sipil dengan jabatan

fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat

daerah dapat didukung oleh pegawai negeri sipil yang

menduduki jabatan pelaksana dan/atau pegawai pemerintah


dengan perjanjian kerja.

BAB VII

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

(1) Pemerintah daerah menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan;

d. pelaksanaan Musrenbang;

e. perumusan rancangan akhir;

f. penetapan.

(2) Penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keberlanjutan

rencana pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Penyusunan RPJPD

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan

Pasal 33

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

32 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang

pembentukan tim penyusun RPJPD;

b. orientasi mengenai RPJPD;

c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan

d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan

Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2


Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 34

(1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, dilaksanakan paling lambat 1

(satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.

(2) Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.

Pasal 35


dalam Pasal 34 ayat (1), mencakup:

a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;

b. analisis permasalahan pembangunan Daerah;

c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;

d. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;

e. perumusan visi dan misi Daerah;

f. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan

g. KLHS.


pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah dalam

perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang.

Pasal 36

Hasil penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit

memuat:

a. pendahuluan;

b. gambaran umum kondisi Daerah;

c. permasalahan dan isu strategis Daerah;

d. visi dan misi Daerah;

e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan

f. Penutup.

Pasal 37

(1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36, dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah

untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Pembahasan bersama Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada akhir


bulan kedua sejak rancangan awal disusun.

(3) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani

oleh kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah.

(4) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita

acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 38

(1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui

forum konsultasi publik.

(2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan

awal disusun.

(3) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh

masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.

(4) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang

ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku

kepentingan.

(5) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita

acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 39

(1) Bupati mengajukan rancangan awal RPJPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) kepada gubernur untuk

dikonsultasikan.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak

rancangan awal disusun.

Pasal 40

(1) Bupati mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada gubernur.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD.

(3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk


surat kepala BAPPEDA provinsi.

(4) Masukan dalam bentuk surat sebagaiamana dipaksud pada

ayat (3) dilengkapi dengan dokumen yang terdiri atas:

a. surat permohonan konsultasi dari bupati kepada gubernur;

b. rancangan awal RPJPD; dan

c. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan

perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RPJPD

Pasal 41

(1) Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi

rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

(2) Rancangan RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 42

BAPPEDA mengajukan rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41 ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang

RPJPD.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 43

(1) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

ayat (2) huruf d, dilaksanakan untuk membahas rancangan

RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan

kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran

pokok RPJPD.

(2) BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang

RPJPD.

(3) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dihadiri oleh para pemangku kepentingan.

(4) Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan


sejak penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34ayat (1).

(5) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari

kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait,

dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam

Musrenbang RPJPD.

Pasal 44

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara

kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili

pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 45

(1) Perumusan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e merupakan proses perumusan

rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan

berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

(2) Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat

1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.

(3) Rancangan akhir RPJPD disajikan paling sedikit dengan

sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 46

(1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) yang dimuat dalam

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris

Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

(2) Penyampaian rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan

Musrenbang RPJPD.

(3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang

membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian,

pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah


tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

(1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi

hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan,

dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 ayat (3), kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan

parafpersetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan

Daerah.

(2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA

menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD

yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), kepada Bupati.

(3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD,

dipaparkan kepala BAPPEDA kepada Bupati.

Pasal 48

(1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) kepada

DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan

bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan

Daerah tentang RPJPD.

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan

Daerah dan rancangan akhir RPJPD.

(3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu)

bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.

Pasal 49

(1) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan

Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48 ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak

rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan

Bupati kepada DPRD.

(2) Bupati menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang


RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Bupati

terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling

lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan.

(3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), tidak dapat diambil keputusan bersama,maka

rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah

memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Paragraf 5

Penetapan RPJPD

Pasal 50

Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD

yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 6 (enam)

bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Pasal 51

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan

Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50, anggota DPRD dan bupati dikenai sanksi administratif

sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, wajib menjadi pedoman

dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala

Daerah dan wakil Kepala Daerah.

(2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan

setiap calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kepada

masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

Bagian Ketiga

Penyusunan RPJMD

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 53


Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35 ayat (2) huruf a, meliputi:


pembentukan tim penyusun RPJMD;

b. orientasi mengenai RPJMD;

c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;


Daerah berdasarkan SIPD; dan

e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Pasal 54

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 huruf e, diselesaikan paling lambat sebelum

penetapan Bupati dan wakil Bupati terpilih.

Pasal 55

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54, mencakup:


b. perumusan gambaran keuangan Daerah;

c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;

d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan

e. perumusan isu strategis Daerah.

Pasal 56

Hasil rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 55, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

a. pendahuluan;


c. gambaran keuangan Daerah; dan

d. permasalahan dan isu strategis Daerah.

Pasal 57

(1) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat

Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah.



dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan

ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat

Daerah.

(3) Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan

berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 58

(1) Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah

sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih melebihi

jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD

dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan

program Kepala Daerah terpilih.

(2) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:

a. pendahuluan;


c. gambaran keuangan Daerah;

d. permasalahan dan isu strategis Daerah;

e. visi, misi, tujuan dan sasaran;

f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan

Daerah;

g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat

Daerah;

h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan

i. penutup.

(3) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA

sebagai ketua tim.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 59

(1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dimulai sejak Kepala Daerah

dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.


pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan


teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi dan program

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.


pada ayat (1), mencakup:

a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;

b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;

c. perumusan tujuan dan sasaran;

d. perumusan strategi dan arah kebijakan;

e. perumusan program pembangunan Daerah;

f. perumusan program Perangkat Daerah; dan

g. KLHS.


pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan

kebijakan perencanaan.

(5) Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling

sedikit memuat:

a. pendahuluan;


c. gambaran keuangan Daerah;

d. permasalahan dan isu srategis Daerah;

e. visi, misi, tujuan dan sasaran;

f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan

Daerah;

g. kerangka pendanaan pembangunan dan program

Perangkat Daerah;

h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan i. penutup.

Pasal 60

(1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

59 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan

melalui forum konsultasi publik.

(2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah

rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh

BAPPEDA.

(3) Forum konsultasi publik Daerah melibatkan Perangkat Daerah


dan pemangku kepentingan.

(4) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh

masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

(5) Hasil konsultasi publik daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang

ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku

kepentingan.

(6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita

acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan

ayat (6).

Pasal 61

(1) BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48/60 ayat (6) kepada Bupati untuk

memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.

(2) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD

untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.

(3) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 40 (empat

puluh) hari sejak Bupati dan wakil Bupati dilantik.

(4) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10

(sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.

(5) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), dirumuskan dalam nota kesepakatan yang

ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD.

(6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota

kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) maka Bupati dapat melanjutkan tahapan

penyusunan berikutnya.

Pasal 62

(1) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6) kepada gubernur untuk


dikonsultasikan.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Bupati/wakil Bupati

dilantik.

Pasal 63

(1) Bupati mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 kepada gubernur.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD.

(3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk

surat kepala BAPPEDA provinsi.

(4) Masukan dalam bentuk surat sebagaiamana dipaksud pada

ayat (3) dilengkapi dengan dokumen yang terdiri atas:

a. surat permohonan konsultasi dari bupati/wali kota kepada

gubernur;

b. rancangan awal RPJMD;

c. nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD dengan

DPRD; dan

d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan

perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 64

Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJMD berdasarkan

saran penyempurnaan dari Gubenur melalui kepala BAPPEDA.

Pasal 65

BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64 kepada Bupati sebagai bahan

penyusunan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan

Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah.

Pasal 66

(1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran Bupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 65 kepada kepala Perangkat Daerah

dengan melampirkan rancangan awal RPJMD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64.


(2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan

rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 67

(1) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dibahas dengan pemangku

kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat

Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.

(2) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan

berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 68

(1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

66 ayat (2) kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk

memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat

Daerah dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 66.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 69

Penyusunan rancangan RPJMD adalah penyempurnaan rancangan

awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan

berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah

diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).

Pasal 70

Rancangan RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5).

Pasal 71

(1) BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 70 kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan


Musrenbang RPJMD.

(2) Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), paling lambat 70 (tujuh puluh) hari

setelah Kepala Daerah dilantik.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 72

(1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71

ayat (1) bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi

dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah

dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.


RPJMD.

(3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),


(4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh

puluh lima) hari setelah pelantikan Kepala Daerah.

(5) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari

unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam

Musrenbang RPJMD.

Pasal 73

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara


pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 74

(1) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e merupakan proses

penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir

RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil

Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

(2) Rancangan akhir RPJMD disajikan paling sedikit dengan

sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5).


Pasal 75

(1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) yang dimuat dalam Rancangan

Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah

melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

(2) Penyampaian rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan

Musrenbang RPJMD.

(3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang

membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian,

pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah

tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76

(1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi

hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan,

dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 75 ayat (3), kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan

paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan

Daerah tentang RPJMD.

(2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA

menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD

yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), kepada Bupati.

(3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD,

dipaparkan kepala BAPPEDA kepada Bupati.

Pasal 77

(1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) kepada

DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan

bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan

Daerah tentang RPJMD.

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan


Daerah dan rancangan akhir RPJMD.

(3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 90

(sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala

Daerah dilantik.

Paragraf 6

Penetapan RPJMD

Pasal 78

(1) Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang

RPJMD yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan

Daerah tentang RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah

bupati dan wakil bupati dilantik.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

paling lambat 5 (lima) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 79 Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan

Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

78, anggota DPRD dan bupati dikenai sanksi administratif sebagaimana

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, digunakan sebagai

instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Keempat

Penyusunan RKPD

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 81

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a,

meliputi:


pembentukan tim penyusun RKPD;

b. orientasi mengenai RKPD;

c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan



Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 82

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 ayat (2) huruf b dimulai pada minggu pertama bulan

Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.

Pasal 83

Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD,

rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional,

dan pedoman penyusunan RKPD.

Pasal 84

Berpedoman pada rancangan awal RKPD provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 83, dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan

prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan

pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan

provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.

Pasal 85

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 82, mencakup:


b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;

c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;

d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;

e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;

f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;

g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;

h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan

program strategis nasional;

i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;

j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan

k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Pasal 86


(1) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 85, DPRD memberikan saran dan

pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil

reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan

perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran

yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang

telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

(2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana pada ayat (1) ditelaah

sebagai kajian permasalahan pembangunan Daerah yang

diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat

dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

(3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan

serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

(4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah

dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal

disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.

(5) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam

daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh

Pimpinan DPRD.


(2), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum

Musrenbang RKPD dilaksanakan.


(7), disampaikan melalui aplikasi perencanaan berbasis

elektronik/e-Planning.

Pasal 87

DPRD dapat memperoleh alasan dari BAPEDA atas Saran dan

pendapat berupa pokok-pokok pikiran DRPD yang tidak masuk

dalam RKPD.

Pasal 88

Hasil penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 85 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit

memuat:

a. pendahuluan;



c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;

e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;

f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan

g. penutup.

Pasal 89

(1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88

dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan

pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk

memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

(2) Masukan dan saran oleh Perangkat Daerah dan pemangku

kepentingan dalam konsultasi public mempertimbangkan:

a. Keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah; dan

b. Berpedoman pada e-Data pada SIPD


dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan

ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat

Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada

konsultasi publik.

Pasal 90

BAPPEDA menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan

berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89

ayat (2).

Pasal 91

(1) BAPPEDA mengajukan rancangan awal RKPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 90, kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan

penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

(2) Pengajuan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:

a. net konsep surat edaran Bupati tentang pedoman

penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;

dan

b. rancangan awal RKPD.


Pasal 92

(1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran Bupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a kepada kepala

Perangkat Daerah.

(2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat

agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat

Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas

waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah

kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.

(3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi

dengan lampiran:

a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan

b. program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator

dan target kinerja serta pagu indikatif.

(4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.

Pasal 93

(1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan awal

Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Bupati

tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja

Perangkat Daerah.

(2) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan pemangku kepentingan

dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk

memperoleh saran dan pertimbangan.

(3) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan

berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintasPerangkat

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada

BAPPEDA untuk diverifikasi.

(5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk

memastikan kesesuaian rancangan awal Renja Perangkat

Daerah dengan rancangan awal RKPD.


Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 94

(1) Penyusunan Rancangan adalah proses penyempurnaan

rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91

ayat (1) disempurnakan berdasarkan:

a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah

diverifikasi; dan

b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP

dan program strategis nasional.

(2) Penyusunan Rancangan RKPD diselesaikan paling lambat

minggu pertama bulan April.

Pasal 95

BAPPEDA mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 94 ayat (2), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:

a. rancangan RKPD; dan

b. pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 96


RKPD.

(2) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),


(3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), terdiri atas:

a. Musrenbang RKPD; dan

b. Musrenbang RKPD di kecamatan.

(4) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

a, dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan

Maret.

Pasal 97

(1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat


(4), bertujuan untuk membahas rancangan RKPD sebagaimana


(2) Pembahasan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:

a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;

b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;

c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator

dan target kinerja serta lokasi;

d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah

dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan

e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan

kewenangan Daerah dengan program dan kegiatan desa

yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

Pasal 98

Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan

sasaran dan prioritas pembangunan Daerah provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf d berupa program dan

kegiatan Daerah yang diselaraskan dengan program Daerah provinsi

melalui APBD provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam

Musrenbang RKPD provinsi.

Pasal 99

Hasil Musrenbang RKPD kabupaten dirumuskan dalam berita acara


pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD.

Pasal 100

(1) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 96 ayat (3) huruf 6 merupakan forum pembahasan hasil

daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan.

(2) Hasil daftar usulan desa/keluraha diperoleh dari e-planning di

tingkat desa/kelurahan.

(3) Camat melaksanakan Musrenbang RKPD kabupaten/ kota di

kecamatan setelah berkoordinasi dengan BAPPEDA.

(4) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan

Februari.

(5) Tata cara pengajuan daftar usulan desa/kelurahan berpedoman


pada Peraturan Menteri mengenai pedoman pembangunan desa.

(6) Untuk efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan Musrenbang RKPD

di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat

diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kecamatan

yang ditetapkan oleh Bupati.

(7) Musrenbang RKPD di kecamatan bertujuan untuk penajaman,

penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana

kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan

dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.

(8) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:

a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/ kelurahan yang

tertuang dalam daftar usulan desa/kelurahan yang akan

menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah

kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran

dan prioritas pembangunan;

b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang

belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa;

dan

c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah

kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

kabupaten/kota.

(9) Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan

mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD.

Pasal 101

(1) Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan dirumuskan dalam

berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang

mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang

RKPD di kecamatan.

(2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang

Daerah dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD.

Paragraf 6

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 102


(1) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e merupakan proses

penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir

RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.

(2) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 100.

Pasal 103

(1) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

102 ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk

dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan

untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah

telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.

(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1

(satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD.

(4) Rancangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.

Pasal 104

(1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dijadikan sebagai bahan

penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.

(2) Bupati menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD

kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk

difasilitasi.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling

lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara

lengkap.

(4) Permohonan untuk difasilitasi terhadap rancangan perkada

tentang RKPD sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dilengkapi

dengan dokumen yang terdiri atas:

a. surat permohonan fasilitasi dari bupati kepada gubernur

melalui kepala BAPPEDA provinsi;


b. rancangan akhir RKPD;

c. berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD;

d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan

perencanaan pembangunan tahunan;

e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan

antara RPJMD dan RKPD.

(5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman

pada Peraturan Menteri mengenai pembentukan produk hukum

Daerah.

(6) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan dalam bentuk surat gubenur melalui

kepalaBAPPEDA provinsi sebagai bahan penyempurnaan

rancangan Perkada tentang RKPD.

Paragraf 8

Penetapan RKPD

Pasal 105

(1) Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6) disampaikan

oleh kepala BAPPEDA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.

(2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan

fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD.

Pasal 106

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten

paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Pasal 107

(1) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 104/106 dijadikan sebagai:

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir

Renja Perangkat Daerah;

b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD

serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

(2) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas


dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b disampaikan bupati kepada DPRD untuk

dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

(3) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD dan

hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan

RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui BAPPEDA

provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Kelima

Tatacara Penyusunan Perubahan RKPD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

Pasal 108

(1) BAPPEDA menyusun rancangan perubahan RKPD.

(2) Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat pada awal bulan

Juni.

(3) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disusun berpedoman pada:

a. Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan

b. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan

II Tahun berkenaan.

Pasal 109

Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3), terdiri atas:

a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD; dan

b. Penyajian rancangan perubahan RKPD.

Pasal 110

(1) Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 109 huruf a, mencakup:

a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;

b. evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi sampai dengan

Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;

c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;

d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan

kebijakan keuangan Daerah; dan


e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

(2) Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat

berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil

reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan

perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran

yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

(3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan dalam aplikasi e-

planning dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar

pendapat dengan Bupati.

Pasal 111

(1) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 110, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

a. pendahuluan;

b. evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;

c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;

e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan

f. penutup

(2) Rencana kerja dan pendanaan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e, mencakup program, kegiatan, indikator

kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok

sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan

dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 112

Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 111, diselesaikan paling lambat bulan Juni.

Pasal 113

(1) Bappeda menyampaikan rancangan perubahan RKPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.

(2) Berdasarkan rancangan perubahan RKPD yang telah


memperoleh persetujuan Kepala Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan surat edaran

tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat

Daerah.

Pasal 114

(1) Surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat

(2) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah dengan

lampiran rancangan perubahan RKPD.

(2) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan

perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedomanpada

surat edaran dan rancangan perubahan RKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3) Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah

disusun kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disampaikan kepada kepala BAPPEDA untuk

diverifikasi.

(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk

memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator

kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran

penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja

Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam

rancangan Perubahan RKPD.

(5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA

menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan

rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat

Daerah.

(6) Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan

Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi

BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan

kembali kepada BAPPEDA paling lambat 5 (lima) hari sejak

verifikasi dilakukan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Pasal 115


(1) Berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114

ayat (7), rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi

Rancangan Akhir Perubahan RKPD.

(2) Rancangan Akhir Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana


Pasal 116

(1) Rancangan akhir perubahan RKPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 115 ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD.

(2) Bupati menyampaikan rancangan Perkada tentang perubahan

RKPD kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA untuk

difasilitasi.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman

pada Peraturan Menteri mengenai pembentukan produk hukum

Daerah.

(4) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada bupati dalam bentuk surat gubenur

melalui kepala BAPPEDA provinsi.

(5) Bupati menyempurnakan rancangan Perkada tentang

perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana

dimaksud ayat (4) dan ayat (5).

Paragraf 3

Penetapan Perubahan RKPD

Pasal 117

(1) Rancangan Perkada sesuai dengan Pasal 354/116 ayat (6)

tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk

ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.

(2) Penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat

minggu ketiga bulan Juli.


Pasal 118

(1) Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355/117 ayat (2)

dijadikan:

a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan

b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

c. Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan pemerintah

Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan

penyusunan rancangan perubahan APBD.

Pasal 119

(1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) kepada

gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD.

BAB VIII

MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 120

(1) Pengusulan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Daerah

dilengkapi dengan:

a. Surat pengantar dari kepala PD;

b. melengkapi administrasi usulan dengan Rencana Anggaran

Biaya (RAB), Calon penerima dan Calon Lokasi (CPCL),

gambar serta Detail Engineering Design (DED) untuk

kegiatan pembangunan Fisik;

c. melengkapi administrasi usulan dengan Rencana Anggaran

Biaya (RAB), Calon penerima dan Calon Lokasi (CPCL)

untuk kegiatan non fisik; dan

d. rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

(2) Pengusul kegiatan yang berasal dari eksternal dapat dilakukan


melalui langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala PD bertanggungjawab terhadap usulan kegiatan yang

disampaikan sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

BagianKedua

Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 121

(1) Melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang

Kecamatan serta usulan eksternal.

(2) Melakukan input/update/delete usulan renja awal, terdiri dari:

a. usulan kegiatan PD;dan

b. usulan eksternal PD.

(3) Menyelaraskan usulan renja awal dengan isu strategis dalam

RKPD dan RPJMD.

(4) Mengesahkan usulan renja awal menjadi renja akhir.

Pasa 122

(1) Pengguna eksternal melakukan proses pengusulan terintegrasi

dengan proses Musrenbang Kecamatan.

(2) Penyampaian usulan kegiatan hasil reses DPRD diinput

kedalam aplikasi e-Planning oleh admin kecamatan dan PD,

terintegrasi dengan proses musrenbang atau tahapan

perencanaan pembangunan.

BagianKetiga

Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 123

(1) Kriteria verifikasi usulan kegiatan meliputi :

a. Konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan kelengkapan

adminitrasi kegiatan;

b. menyelaraskan usulan dengan rencana kerja PD dan isu

strategis dalam RKPD dan RPJMD; dan

c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran, tujuan dan tugas

pokok dan fungsi PD

(2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh bidang mitra.

Pasal 124


(1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan, meliputi:

a. Tahap Kesatu, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil

musrenbang kecamatan untuk menguji ketepatan usulan

dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan PD sasaran;

b. Tahap Kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil

musrenbang kecamatan oleh PD untuk menguji ketepatan

usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan,

skala kemendesakan, tingkat kerusakan, kemanfaatan,

kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksitas

dengan indicator yang telah ditetapkan;

c. tahap Ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan

pra Musrenbang dan Musrenbang Kabupaten; dan

d. tahap Keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada

tahapan rancangan akhir RKPD dan/atau tahapan pasca

Musrenbang Kabupaten.

(2) Tahapan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 125

Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan,

menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah

berdasarkan skala prioritas.

Pasal 126

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau

menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD

dan jadwal penyusunan dokumen perubahan RKPD.

Bagian Keempat

Pendampingan, Seleksi dan Pendalaman

Pasal 127

(1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan

kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih

usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada

setiap tahapan perencanaan.

(2) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan

kegiatan dilakukan terhadap:

a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah


yang terdapat dalam RPJMD;

b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah

yang tertuang dalam RKPD;

c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan PD;

d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi PD yang

bersangkutan; dan

e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, kemanfaatan,

kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksitas

dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 128

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada

setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen

RKPD, RKPD Perubahan dan rencana kerja PD.

Pasal 129

Kepala PD pelaksana fungsi urusan penunjang perencanaan

melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan

pembangunan daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

BABIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

(1) Proses Perencanaan Pembangunan yang telah dilakukan

selama ini agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan

Daerah ini.

(2) Semua PD wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan

Daerah ini.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasa l131


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan


pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.


pada tanggal

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR ... TAHUN …

TENTANG



I. UMUM


Dibentuknya negara Indonesia memiliki tujuan, yakni

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosia.

Untuk mencapai cita-cita di atas dilakukan dengan suatu

rencana pembangunan yang bersifat integral, mulai dari

pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah dan desa.

Perencanaan pembagunan ditingkat daerah dan desa memiliki

peranan yang penting.

Namun demikian, Pemanfaatan Teknologi Informasi, media,

dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat

maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan

hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan

menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara

signifikan berlangsung demikian cepat.

Teknologi informasi telah banyak dimanfaatkan untuk

menunjang aktifitas pembangunan diantaranya untuk

mendukung sistem perencanaan daerah. Pemanfaatan Teknologi

informasi dalam sistem perencanaan sebagai salah satu upaya

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien,

efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan

program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan menuju arah perkembangan yang

lebih baik bagi pemerintah daerah, serta dalamrangka

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan prinsip

demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat

dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem perencanaan

pembangunan daerah yang terintegrasi berbasis sistem elektronik.

Bahwa dalam memberikan landasan hukum yang kuat

terhadap pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berkelanjutan Berbasis Elektronik perlu ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.



Pasal 1 s/d Pasal 141

Cukup jelas.



TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


BUPATI GRESIK

PROVINSI JAWA TIMUR


NOMOR TAHUN 2020

TENTANG



BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia

dan salahsatu unsur kesejahteraan yang harus

diwujudkan sesuaidengan cita-cita bangsa

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara


b. bahwa penyakit menular masih menjadi masalah

kesehatan masyarakat yang menimbulkan

kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi

sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan

penanggulangan melalui upaya pencegahan,

pengendalian, dan pemberantasan yang efektif

dan efisien;

c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan, Pembangunan

Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup

sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya

manusia yang produktif secara sosial dan

ekonomis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c


perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Penanggulangan Penyakit Menular;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara


2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965



(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19,


Nomor 2730);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang

wabah penyakit Menular (Lembaran Negara



Nomor 3273);


Kesehatan (Lembaran Negara Republik



5063);


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara



Nomor 6398);






Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Nomor 5679);


tentang Penanggulangan Wabah Penyakit

Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis.

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1501/Menkes/Per/X/2010 Tentang Jenis

Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat

Menimbulkan Wabah Dan Upaya

Penanggulangan (Berita Negara Republik


10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun

2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 1113);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun

2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1993);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun

2019 Tentang Penyakit Kusta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 449);


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK

DAN


BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN

PENYAKIT MENULAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Gresik.

5. Dinas adalah Dinas KesehatanKabupaten Gresik.

6. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular

kemanusia yang disebabkan oleh agen biologi antara lain virus,

bakteri, jamur dan parasit.

7. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang

mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan

untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan,

kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta

penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun

antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar

biasa/wabah.

8. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah

adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam

masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata

melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah

tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

9. Penyelidikan Penyakit Menular adalah kegiatan yang

dilaksanakan pada suatu penyakit menular atau dugaanadanya

suatu penyakit dengan mengetahui penyebab, gambaran

epidemiologi, sumber-sumber penyebaran dan faktor-faktor yang


mempengaruhinya serta menetapkancara-cara penanggulangan

yang efektif dan efisien.

10. Sumber Penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan dan benda-

benda serta lingkungan yang mengandung dan atau tercemar

bibit penyakit, serta dapat menimbulkan penyakit menular.

11. Surveilans Epidemiologi adalah kegiatan analisis secara

sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah

kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya

peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah

kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan

penanggulangan secara efektif danefisien melalui proses

pengumpulan data, pengolahan danpenyebar luasan informasi

epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.

12. Demam Berdarah Dengeu atau Dengeu Haemorhagic Feveryang

selanjutnya disingkat DHF adalah suatu penyakitmenular yang

disebabkan oleh virus Dengeu danditularkan melalui gigitan

nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus.

13. Dengue Shock Syndrome yang selanjutnya disingkat DSS adalah

penderita demam berdarah dengeu yang lebih berat ditambah

dengan adanya tanda-tanda renjatan : (1) denyut nadi lemah dan

cepat; (2) tekanan nadi lemah (< 20 mmHg); (3) hipotensi bila

dibandingkan nilai normal pada usiatersebut; (4) gelisah, kulit

berkeringat dan dingin.

14. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB

adalahkejadian timbulnya atau meningkatnya kejadian

kesakitandan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi

pada suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentuyang

dapat menjurus pada terjadinya wabah.

15. PromosiKesehatanadalah upaya meningkatkan kemampuan

masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan

bersama masyarakat, agar mereka dapat mandiri menolong diri

sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya

masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan

didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan

16. Pengendalian Penyakit Infeksi adalah upaya tatalaksana

pengendalian penyakit menular yang dilakukan melalui

pencarian kasus secara proaktif, tatalaksana penderita secara


tuntas bersama dengan pengendalian berbagai faktor risiko

penyakit menular secara simultan, paripurna, terencana dan

terintegrasi.

17. Vector penyakit adalah binatang yang tidak sakit tetapi

membawa bibit penyakit dan dapat menyebarkan bibit penyakit

tersebut pada binatang lain atau pada manusia.

18. Zoonosis adalah penyakit yang secara alami dapat menular dari

binatangke manusia atau sebaliknya.

19. Infeksi saluran pernapasan (ISPA) adalah infeksi virus, bakteri

atau parasite yang menyebabkan peradangan pada hidung,

sinus atau tenggorokan (infeksi saluran napas atas/ ISNAA) dan

infeksi yang menyebabkan peradangan pada saluran napas

bawah dan paru-paru (ISNAB)

20. Infeksi saluran pencernaanadalahinfeksi virus, bakteri atau

parasit yang menyebabkan peradangan pada saluran

pencernaan yang melibatkan lambung dan usus halus yang

meliputi diare dan gastroenteritis.

21. Infeksi menular seksual adalah infeksi yang sebagian besar

ditularkan melalui hubungan seksual, baik hubungan seks

vaginal (melalui vagina), anal (anus/dubur) datau oral (melalui

mulut).

BAB II

ASAS, RUANG LINGKUP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan Penyakit diselenggarakan berdasarkan asas:

a. Kemanusiaan;

b. Manfaat;

c. Berdayaguna;

d. Keadilan;

e. Kesejahteraan;

f. Partisipatif; dan

g. Non diskriminatif.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Kelompok dan Jenis Penyakit Menular;


b. Penyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Menular;

c. Upaya Penanggulangan Penyakit Menular;

d. Pendanaan;

e. Koordinasi, Jejaring Kerja Dan Kemitraan;

f. Peran Serta Masyarakat;

g. Penelitian dan Pembinaan;

h. Pemantauan dan Evaluasi;

i. Pencatatan dan Pelaporan;

j. Pembinaan dan Pengawasan;

k. Larangan;

l. Ketentuan Penyidikan;

m. Ketentuan Penutup.

Pasal 4

(1) Penanggulangan Penyakit Menular bertujuan untuk:

a. Melindungi masyarakat dari penularan penyakit;

b. Menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian

akibat Penyakit Menular; dan

c. Mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat

Penyakit Menular pada individu, keluarga, dan masyarakat.

(2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui

penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular yang efektif,

efisien, dan berkesinambungan.

BAB III

KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT MENULAR

Pasal 5

(1) Berdasarkan cara penularannya, Penyakit Menular

dikelompokkan menjadi:

a. menular langsung; dan

b. penyakit tular vektor dan zoonosis

(2) Jenis Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksudpada

ayat (1) huruf a meliputi:

a. difteri;

b. pertusis;

c. tetanus;

d. polio;


e. campak;

f. typhoid;

g. kolera:

h. rubella;

i. influensa;

j. meningitis;

k. tuberkulosis;

l. hepatitis;

m. penyakit akibat pneumokokus;

n. penyakit akibat rotavirus;

o. penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV);

p. MERS-CoV;

q. infeksi saluran pencernaan;

r. infeksi menular seksual;

s. infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);

t. infeksi saluran pernafasan;

u. kusta;

v. frambusia; dan

w. kecacingan.

x. malaria

(3) Jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

sampai dengan huruf omerupakan penyakit menular langsung

yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

(4) Jenis penyakit tular vektor dan zoonosis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. malaria;

b. demam berdarah;

c. chikungunya;

d. filarisasi dan kecacingan;

e. schistosomiasis

f. japanese enchepalitis;

g. rabies;

h. antraks;

i. pes;

j. toxoplasma;

k. leptospirosis; dan

l. flu burung (avian influenza).


m. Corona (Covit-19)

n. West Nile.

Pasal 6

Jenis Penyakit Menular lainnya yang kemungkinan timbul dan belum

tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (4)

menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan

oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau swasta,

BUMD, BUMN bersama-sama dengan masyarakat secara

terintegrasi.

(2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya kesehatan

promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif.

(3) Sasaran penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap

orang, lingkungan, sumber penularan lainnyadan/atau faktor

risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung

dan/ atau tidak langsung.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan

mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.

(2) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi agama, dan/atau keyakinan, kondisi

geografis, adat istiadat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial

ekonomi dan perkembangan masyarakat.

Pasal 9

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit

Menular pada KLB atau Wabah, dibentuk tim reaksi cepat yang


ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan dari

unsur Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan instansi

vertikal.

(2) Tim reaksi cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

tugas dan fungsi:

a. melakukan deteksi dini KLB atau Wabah;

b. melakukan respon KLB atau Wabah; dan

c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), tim reaksi cepat berhak mendapatkan akses

untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat

dari fasilitas pelayanan kesehatandan masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular,

Pemerintah Daerah wajib:

a. menetapkan jenis penyakit yang berpotensi menular dan/atau

menyebar dalam waktu yang singkat yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati;

b. menetapkan kawasan dan prosedur penanganan penyakit yang

memerlukan tindakan karantina sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. mencabut penetapan kawasan KLB atau Wabah

penyakitapabila sudah tertangani;

d. segera melakukan tindakan penanggulangan sebagaimana

mestinya, apabila ada terduga penderita Penyakit Menular yang

dapat menimbulkan Wabah;

e. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan diniuntuk

penyakit potensial Wabah atau KLB, PenyakitMenular dan

penyakit tertentu yang secara epidemiologis dapat menjadi

masalah kesehatan;

f. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi

danedukasi;

g. melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratifdan

rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. memobilisasi sumberdaya kesehatan;


i. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam

segala bentuk upaya kesehatan; dan

j. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah

kabupaten/kota lain, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

pemerintah pusat, masyarakat dan/atau luar negeri sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan

Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Pasal 12

Upaya Penanggulangan Penyakit Menular terdiri dari:

a. upaya promotif;

b. upaya preventif;

c. upaya kuratif;

d. upaya rehabilitatif; dan

e. upaya paliatif.

Bagian Kesatu

Upaya Promotif

Pasal 13

(1) Upaya promotif dilakukan dengan menyelenggarakan promosi

kesehatan.

(2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara sistematis dan terorganisasi melalui:

a. penyuluhan;

b. konsultasi, bimbingan dan konseling;

c. intervensi perubahan perilaku;

d. pemberdayaan;

e. pelatihan; atau

f. pemanfaatan media informasi.



dilakukan untuk tercapainya perubahan perilaku pada

masyarakat umum.


dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi.

(5) Dalam melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kader melalui

pendekatan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan/atau

tokoh masyarakat melalui pendekatan kemitraan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Upaya Preventif

Pasal 14

(1) Pencegahan penularan Penyakit Menular wajib dilakukan oleh

instansi pemerintah serta masyarakat, swasta, BUMD dan

BUMN termasuk penderita Penyakit Menular.

(2) Dalam pelaksanaan pencegahan Penyakit Menular,

tenagakesehatan yang berwenang wajib memeriksa tempat

yang dicurigai sebagai sumber dan berkembangnya vektor serta

binatang yang bisa menjadi Sumber Penyakit lain.

(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Surveilans Epidemiologi;

b. pemberian kekebalan (imunisasi);

c. pemberian obat pencegahan pada kelompok berisiko;

d. penemuan kasus baru secara proaktif ;

e. penanganan kasus; dan

f. pencegahan pengendalian infeksi (PPI);

g. buang air besar sembarangan (open devecation free)

h. penyediaan air bersih;

i. pengelolaan sampah secara sehat;

j. pengendalian polusi udara/pencemaran udara;

k. pengendalian pencemaran air; dan

l. pengendalian vektor.

(4) Dalam rangka melaksanakan pencegahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus melakukan promosi kesehatan.

Pasal 15


Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat

(3) huruf b dilakukan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan,

dan imunisasi khusus.

Pasal 16

(1) Imunisasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

merupakan kegiatan imunisasi yang dilaksanakan secara terus

menerus sesuai jadwal.

(2) Imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi

lanjutan.

Pasal 17

(1) Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)

diberikan pada bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun.

(2) Jenis imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. Bacillus Calmette Guerin (BCG);

b. Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B (DPT-HB) atau

Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B-Hemophilus

Influenza type B (DPT-HB-Hib);

c. Hepatitis B pada bayi baru lahir;

d. Polio; dan

e. Campak.

Pasal 18

(1) Imunisasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(2) merupakan imunisasi ulangan untuk mempertahankan

tingkat kekebalan atau untuk memperpanjang masa

perlindungan.

(2) Imunisasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan pada :

a. anak usia bawah tiga tahun (Batita);

b. anak usia sekolah dasar; dan

c. wanita usia subur.

(3) Jenis imunisasi lanjutan yang diberikan jpada anak usia bawah

tiga tahun (Batita) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a terdiri atas Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B (DPT-HB)


atau Diphtheria Pertusis TetanusHepatitis B-Hemophilus

Influenza type B (DPT-HB-Hib) dan Campak.

(4) Imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah dasar sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan pada Bulan Imunisasi

Anak Sekolah (BIAS).

(5) Jenis imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah

dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas

Diphtheria Tetanus (DT), Campak, dan Tetanus diphteria (Td).

(6) Jenis imunisasi lanjutan yang diberikan pada wanita usia subur

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Tetanus

Toxoid (TT).

Pasal 19

(1) Imunisasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko

terkena penyakit sesuai kajian epidemiologis pada periode waktu

tertentu.

(2) Pemberian imunisasi tambahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemberian imunisasi

rutin.

Pasal 20

(1) Imunisasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15merupakan kegiatan imunisasi yang dilaksanakan untuk

melindungi masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi

tertentu.

(2) Situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain

persiapan keberangkatan calon jemaah haji/umroh, persiapan

perjalanan menuju negara endemis penyakit tertentu dan

kondisi kejadian luar biasa.

(3) Jenis imunisasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain terdiri atas imunisasi Meningitis Meningokokus,

imunisasi demam kuning, dan imunisasi Anti Rabies (VAR).

Pasal 21

(1) Pemberian obat pencegahan secara massal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (3) huruf c hanya dapat dilakukan


pada penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tropik yang

terabaikan (Neglected Tropical Diseases/NTD) dengan

memperhatikan tingkat endemisitas wilayah masing-masing.

(2) Tingkat endemisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan dari komite

ahli penyakit menular.

Bagian Ketiga

Upaya Kuratif

Pasal 22

(1) Upaya kuratif merupakan upaya pengobatan dan perawatan

bagi penderita Penyakit Menular.

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan Daerah wajib melayani setiap

penderita Penyakit Menular yang membutuhkan pengobatan

dan perawatan.

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan Daerah wajib memberikan

penanganan khusus kepada penderita Penyakit Menularyang

membutuhkan.

(4) Bagi penderita Penyakit Menular yang berbahaya dan

membutuhkan penanganan khusus, wajib melaporkan kepada

Dinas.

Bagian Keempat

Upaya Rehabilitatif

Pasal 23

Upaya rehabilitatif merupakan upaya pemulihan kesehatanbagi

penderita Penyakit Menular baik yang dirawat di rumah maupun di

fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kelima

Upaya Paliatif

Pasal 24

Upaya Paliatif merupakan upaya pendekatan untuk meningkatkan

kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah

terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa, melalui identifikasi

awal, pengkajian secara menyeluruh, pengobatan nyeri,


pencegahan penderitaan meliputi masalah fisik, psiko sosial dan

spiritual.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dalam rangka

membiayai penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Swasta, dan/atau lembaga donor sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dapat membiayai

penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular.

(3) Pemerintah desa membiayai penyelenggaraan penanggulangan

Penyakit Menular dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 26

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit

Menular, dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring

kerja, dan kemitraan dengan pemerintah pusat, Pemerintah

Provinsi, antar kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan

desa serta korporasi swasta maupun milik pemerintah dan

pemangku kepentingan.

(2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

a. pemberian advokasi;

b. penanggulangan, pencegahan, pengendalian, dan

pemberantasan Penyakit Menular;

c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia,kajian,

penelitian, serta kerja sama antara Pemerintah Daerah,

lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lainyang terkait;

d. peningkatan komunikasi, informasi, pelaporan dan

edukasi; dan


e. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan

kesiapsiagaan serta penanggulangan KLB/Wabah di

Daerah.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

(1) Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan maupun

terorganisasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit

Menular untuk mencegah kesakitan, kematian,dan kecacatan.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui:

a. penyampaian data dan informasi;

b. pemberian bantuan tenaga, sarana, tenaga ahli, dan

pendanaan;

c. pemberian bimbingan dan penyuluhan sertapenyebaran

informasi; dan

d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan

dengan penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan

penyelenggaraan pencegahan Penyakit Menular.

BAB IX

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 28

(1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi

penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular,

Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan penelitian dan

pengembangan yang berbasis bukti dibidang:

a. epidemiologi penyakit;

b. pencegahan penyakit;

c. pengendalian faktor risiko;

d. manajemen perawatan dan pengobatan;

e. dampak sosial dan ekonomi; dan

f. teknologi dasar dan teknologi terapan.

(2) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelitian

dan pengembangan dapat dilakukan pada bidanglain sesuai

dengan kebutuhan.


(3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan institusi

dan/atau lembaga penelitian baik yang berada di wilayah

Daerah maupun di luar wilayah Daerah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada

masyarakat.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan hasil surveilans kesehatan.

Pasal 30

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan

terhadap upaya:

a. pencegahan, dengan indikator tidak ditemukan kasus baru pada

wilayah tertentu;

b. pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus

baru; dan/atau

c. pemberantasan, dengan indikator mengurangi atau

menghilangkan penyakit.

Pasal 31

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan

terhadap upaya:

a. pencegahan dan pengendalian, dengan indikator Penyakit

Menular tidak menjadi masalah kesehatan di masyarakat;

b. pemberantasan, dengan indikator tidak ditemukan lagi penyakit

atau tidak menjadi masalah kesehatan; dan

c. penanggulangan KLB, dengan indikator dapat ditanggulangi

dalam waktu paling lama 2 (dua) kali masa inkubasi terpanjang.

BAB XI

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 32


(1) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatandan

pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya

penanggulangannya disampaikan kepada Dinas Kesehatan.

(2) Dinas Kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dan melakukan analisis untuk

pengambilan kebijakan dan tindak lanjut.

(3) Dinas kesehatan melaporkan hasil kompilasi dan analisis

untuk pengambilan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) kepada Bupati dan Dinas Kesehatan Provinsi.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),dan

ayat (3) dilakukan secara rutin dan berkala.

(5) Dalam hal Penyakit Menular menimbulkan KLB/ Wabah,

pelaporan wajib disampaikan paling lambat dalam waktu 1 x 24

jam.

Pasal 33

(1) Bagi warga masyarakat yang kembali bekerja dari luar negeri

dan/atau luar pulau yang endemis Penyakit Menular wajib cek

kesehatannya di Dinas dan jaringannya.

(2) Bagi warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

dan terdeteksi jenis Penyakit Menular sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (4) dan Pasal 6 wajib melakukan

penapisan kesehatan (survailans migrasi) sebagaimana diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk pelaksanaan penapisan kesehatan (survailans migrasi)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukanperan aktif

masyarakat, pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan dan

Daerah.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan dan pelaporan

kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangannya diatur dalam

Peraturan Bupati dengan format sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35


(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

Penanggulangan Penyakit Menular berdasarkan hasil

pemantauan dan evaluasi.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diarahkan untuk:

a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;

b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat;

dan

c. peningkatan kemampuan penanggulangan KLB/ Wabah

dan keracunan makanan.

Pasal 36

(1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit

Menular dilakukan melalui:

a. pemberdayaan masyarakat;

b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan

c. pembiayaan program.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dilakukan dengan cara:

a. advokasi dan sosialisasi;

b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau

kemitraan; dan/atau

c. pemberian penghargaan.

(3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

a. pendidikan dan pelatihan teknis;

b. pemberian penghargaan; dan/atau

c. promosi jabatan.

Pasal 37

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan

setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab

program Penanggulangan Penyakit Menular.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat:


a. mendelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang

bertanggung jawab di bidang Penanggulangan Penyakit

Menular; dan/atau

b. mengangkat pejabat pengawas Penanggulangan Penyakit

Menular yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dalam Peraturan

Bupati.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 39

Setiap orang dan/atau masayarakat dilarang:

a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan

penyakit menular dan penanggulangan penyakit wabah atau KLB

;

b. memasukkan hewan dan/atau produk turunannya yang

dimungkinkan membawa penyakit dan/atau terduga tertular

penyakit dari luar daerah ke dalam daerah; dan/atau

c. melakukan pembiaran dan/atau tidak menginformasikan

kepada Dinas Kesehatan atau Perangkat Daerah lain yang terkait

tentang adanya penderita atau terduga penderita berpotensi

penyakit wabah.

d. perusahaan dan / atau toko yang bergerak di bidang peternakan,

seperti ternak ayam, penjual bibit ternak, burung atau

sejenisnya, dilarang apabila:

1. tidak melaporkan kepada Dinas Kesehatan atau instansi

terkait adanya indikasi penyakit menular dan/atau wabah

penyakit menular terhadap hewan ternaknya;

2. adanya pembiaran bahwa hewan ternak, burung dan/atau

sejenisnya berpotensi menimbulkan penyakit menular;dan

3. menjual hewan ternak, burung dan atau sejenisnya yang

terjangkit penyakit menular.


BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

(1) Pelanggaran dan/atau kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, b, c, dan d, dikenakan sanksi

pidana kurungan paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau denda

paling sedikit Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan

banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik

untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

penanggulangan penyakit menular, sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) PPNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang

tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga

melakukan tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit

menular;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan

hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang

penanggulangan penyakit menular;

d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang

bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penanggulangan

penyakit menular;


e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain

tentang tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit

menular;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan

tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan

penyakit menular;

g. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti yang

membuktikan tentang adanya tindak pidana penanggulangan

penyakit menular; dan

h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit

menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah iniharus

sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak

diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 43


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Gresik.


pada tanggal

BUPATI GRESIK,


Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG


I. UMUM

Bahwa Kesehatan merupakan hak asasi manusia

serta salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan

dan dijamin oleh negara, sesuai dengan cita-cita bangsa

Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu upaya

peningkatan derajat kesehatan didasarkan pada prinsip non

diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan.

Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang

dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dengan tujuan

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan

hidup sehat agar terwujud kesehatan masyarakat yang optimal.

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya

ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan

derajat kesehatan yang optimal sebagaisalah satu unsur

kesejahteraan sebagaimana diamanatkan olehpembukaan

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kesehatan

sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk

pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh

masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan

yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.


Pasal 1 s/d Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan penapisan kesehatan (survailans

migrasi) adalah salah satu cara untuk menemukan


penderita penyakit menular di masyarakat yang datang dan

pergi dari daerah endemis.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan mencegah risiko lebih buruk bagi

kesehatan adalah upaya penurunan angka kesakitan,

kematian dan perluasan masalah kesehatan/penyebaran

penyakit agar tidak meningkat/tidak menimbulkan

komplikasi lebih lanjut.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR


Documents

PUBLIC HEARING RANPERDA INISIATIF DPRD TAHAP I TAHUN … · 2020. 6. 20. · 6 Public Hearing Ranperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2020 BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR RANCANGAN