Akselerasi Sinergi antar Instansi Pemerintah dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Diklatpim II Angkatan XXXII Kelas A di Gedung Graha Wicaksana Pejompongan, 28 Oktober 2011

Text of Akselerasi Sinergi antar Instansi Pemerintah dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan

  • 1. dadang-solihin.blogspot.com 2

2. Nama : Dr Dadang Solihin, SE, MADr. Solihin SE Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan: Direktur Evaluasi KinerjaPembangunan DaerahBappenas Alamat Kantor: Jl. Taman Suropati No. 2Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor: (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 PIN BB : 277878F0 Email: dadangsol@yahoo.com Website:http://dadang-solihin.blogspot.comdadang-solihin.blogspot.com 3 3. MateriM t i Akselerasi Sinergi - Paradigma Governance - Troika- Sinergitas Stakeholders SPPN sebagai alat untuk Bersinergi. Sinergi antar Instansi Pemerintah Pemerintah. Pembangunan Berkeadilan (Inpres3/2010 tentang Program Pembangunanyang Berkeadilan). dadang-solihin.blogspot.com 4 4. dadang-solihin.blogspot.com 5 5. dadang-dadang-solihin.blogspot.com 6 6. Sinergi Kerjasama antara orang atau organisasiy gyang hasil keseluruhannya akan j yjauh lebihbesar daripada jumlah hasil yang dicapaiapabila masing-masing bekerja sendiri.dadang-solihin.blogspot.com7 7. Pergeseran Paradigma:From Government to GovernanceGovernmentGovernance M b ik h k ekslusif b iMemberikan hak k l if bagi PPersoalan-persoalan publik l l bliknegara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersamapublik, pemerintah, civil society dan Aktor di luarnya hanya dapatdunia usaha sebagai tiga aktordisertakan sejauh negarautama.mengijinkannya.mengijinkannyadadang-solihin.blogspot.com8 8. Keseimbangan Peran Tiga Pilar Pemerintahan Dunia Usaha MasyarakatMenjalankan danM j l k dmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksippolitik dan hukum yang y g lapangan kerja dan p g j sosial, ekonomi dan ,kondusif bagi unsur-pendapatan.politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com9 9. Pelaku Pembangunan: g Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakatyang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga KerjaKontrolKontrolDunia UsahaPemerintah yMasyarakatSwastaStNilai Redistibusi PertumbuhanMelalui PelayananPasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akanGood.Gooddadang-solihin.blogspot.com10 10. Model Go ernance GovernanceSektor SwastaSektor PublikSektor Ketiga TingkatPerusahaanOrganisasi LSMSupranasionaltransnasional Antar Pemerintah InternasionalTingkatPerusahaan Ph Ormas/LSMNasional NasionalGOVERNANCENasional TingkatPerusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal(Kamarack and Nye Jr., 2002)dadang-solihin.blogspot.com11 11. Pelaku Pembangunan: Stakeholders g STATE CITIZENS Executiveiorganized into:i di t Judiciary Community-based organizationsgLegislatureNon-governmental organizationsProfessional Associations Public serviceReligious groupsMilitaryWomens groups Police Media BUSINESSSmall / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Fi i l i tit tiStock exchangedadang-solihin.blogspot.com 12 12. Troikadadang-solihin.blogspot.com 13 13. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat SwastaMasyarakat,Bangsa, danNegaraMasyarakat VISI PemerintahGood GovernanceDunia Usahadadang-solihin.blogspot.com 14 14. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 15 15. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 16 16. dadang-solihin.blogspot.com 17 17. Apa itu SPPNSPPN adalah Satu kesatuan tata caraperencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalamjangka panjang jangka panjang,menengah, dan tahunan Yang dilaksanakan oleh unsur gpenyelenggara negara danmasyarakat di tingkat pusat dandaerah.daerahdadang-solihin.blogspot.com 18 18. Tujuan SPPNj1. Mendukung k di1 M d kkoordinasi antar-pelaku pembangunan.i t l k b2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, e e t , be ead a , da be e a juta e s e , efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 19 19. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. itu Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antarastakeholders, lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 20 20. Persyaratan Dokumen Perencanaan:Perencanaan: SMART SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi MEASUREABLE-dapat diukur (What gets measuredggets managed) g ) ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using andappropriate collection method) RELEVANT (information needs of the people who willuse the data) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the righttime to influence many manage decision)dadang-solihin.blogspot.com 21 21. Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:Hiliki t h i dhit k1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.dadang-solihin.blogspot.com22 22. Fungsi/Manfaat Perencanaan Sebagai alat koordinasiseluruh stakeholders Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensisumberdaya Penetapan standar danPt t d dpengawasan kualitasdadang-solihin.blogspot.com 23 23. Status Hukum Dokumen PerencanaanNASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional(Ps. ( 13 Ayat 1) y ) Jangka Panjang Daerah(Ps.( 13 Ayat 2) y )(RPJP-Nasional)(RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana PembangunanPeraturan KDHJangka Menengah N i lJ k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D J k M h Daerahh (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional)(RPJM-Daerah)Renstra Kementerian /Peraturan Renstra Satuan KerjaPeraturanLembaga (Renstra KL)Pimpinan KLPerangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD)(Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja PemerintahPer Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH(RKP)(Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD)(Ps. 26 Ayat 2)Rencana KerjaPeraturan Rencana Kerja SatuanPeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KLKerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD((Renja KL)j) (Ps. (Ps 21 Ayat 1)( (Renja SKPD) j )( Ps. 21 Ayat 3)Ps dadang-solihin.blogspot.com24 24. Perencanaan yang Ideal Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaatdari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhentipada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjaminadanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan terus menerus kesejahteraan,jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan danp ppelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atausektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalamkeutuhan konsep secara keseluruhan keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning andadaptive system). system) Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).dadang-solihin.blogspot.com 25 25. dadang-solihin.blogspot.com 26 26. Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah adalah semua organisasi milik pemerintah yangmelaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusanpemerintahan dan Administrasi Pemerintah baik di pusat maupun didaerah Instansi Pemerintah adalah semua lembaga pemerintah yangmelaksanakan fungsi administrasi pemerintahan di lingkunganeksekutif baik di pusat maupun daerah temasuk Komisi, Dewan,pp,,Badan yang mendapat dana dari APBN/APBD Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuankerja/satuan organisasi pada Kementerian, Lembaga PemerintahNon Kementerian, Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi,Kabupaten/Kota),Kabupaten/Kota) Badan Usaha Milik Negara dan Badan HukumMilik Daerah, serta Badan Hukum Milik Negara. dadang-solihin.blogspot.com 27 27. Masalah dalam Sinergi gInstansi Pemerintah Koordinasi lemah secara vertikal karena Gubernur, Bupati, sertaWali Kota tidak lagi ditentukan dari pusat. Chain of command untuk mengimplementasi kebijakan kerapterkendala. Sering terjadi kondisi di mana kepala daerah harusmendahulukan kepentingan rakyat pemilihnya daripada kepentinganpemerintah pusat. Di daerah instruksi partai akan lebih dikedepankan daripada instruksipemerintah pusat. Ini karena apa yang ditafsirkan sebagai amanah,mandat rakyat, serta janji kampanye bisa berbeda dengan gariskebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam tataran yangpaling konkret. Salah satu yang terimbas adalah para pelaku usaha Mereka kerapusaha.harus menanggung konsekuensi dari lemahnya koordinasiantarinstansi pemerintah. dadang-solihin.blogspot.com 28 28. Agenda untuk Memperkuat Sinergi gpg antar Instansi Pemerintah Sinergi antar instansi pemerintah dilakukan dalam seluruh prosesmencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasidalam hal: Perencanaan kebijakan. Kerangka regulasi. Kerangka Penganggaran. K Kerangka k l b k kelembagaan. Kerangka pengembangan wilayah.dadang-solihin.blogspot.com29 29. Sinergi Perencanaan Kebijakan Sinergi berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Mengoptimalkan pg p pelaksanaan Musrenbang baik tingkat pg gpusat dandaerah agar dapat menyelaraskan kebijakan antar instansi pusat,dan pusat-daerah. Sinergi dalam penetapan target pembangunan. Standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh K/L danSKP