penegakan ham yang berkeadilan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

makalah

Text of penegakan ham yang berkeadilan

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangFilsafatadalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Akhir dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah prosesdialektika. Untuk studi falsafi, mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa.Filsafat hukum adalah filsafat yang obyeknya hukum yang berusaha untuk mencari hakikat dari hukum. Semua ilmu berawal dari filsafat, Semua ilmu berpijak pada filsafat.[footnoteRef:2]Filsafat hukum mempelajari hukum secara spekulatif dan kritis artinya filsafat hukum berusaha untuk memeriksa nilai dari pernyataan-pernyataan yang dapat dikatagorikan sebagai hukum Secara spekulatif, filsafat hukum terjadi dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakekat hukum Secara kritis, filsafat hukum berusaha untuk memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada, melihat koherensi, korespondensi dan fungsinya. Lebih jauh H. Muchsin, dalam bukunya Ikhtisar Filsafat Hukum menjelaskan dengan cara membagi definisi filsafat dengan hukum secara tersendiri, filsafat diartikan sebagai upaya berpikir secara sungguh-sungguh untuk memahami segala sesuatu dan makna terdalam dari sesuatu itu, kemudian hukum disimpulkan sebagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, berupa perintah dan larangan yang keberadaanya ditegakkan dengan sanksi yang tegas dan nyata dari pihak yang berwenang di sebuah negara. [2: Achmad Roestandi, Pengantar Teori Hukum, Bandung, Fakultas Hukum Uninus, 1980, hal. 17]

Filsafat hukum mereleksi semua masalah fundamental yang berkaitan dengan hukum, dan tidak hanya merefleksi hakikat dan metode dari ilmu hukum atau ajaran metode. Lebih dari itu, filsafat hukum bersikap kritis terhadap pengaruh dari filsafat ilmu modern pada teori hukum.[footnoteRef:3] [3: Astim Riyanto, Fulsafat Hukum, Bandung, YAPEMDO, 2010, hal. 25]

Dalam pembahasan kali ini yaitu mengenai penegakan Hak Asasi Manusia yang berkeadilan dalam perspektif Filsafat Hukum, bagaimana kita dapat berfikir secara logis tentang kehidupan HAM yang ada dimuka bumi ini, dalam hal ini tentu saja kita membicarakan mengenai sisi keadilannya, bagaimana komposisi keadilan itu sendiri dalam kehidupan berfalsafah. Sesungguhnya pada dasarnya sebuah keadilan didapatkan oleh manusia secara bebas dan itu merupakan haknya ketika mereka sudah terbentuk seperti janin ketika berada dalam kandungan ibu. Pada zaman sekarang ini semua orang mengenal sebutan keadilan, tetapi sayangnya mereke mencederai nama keadilan itu sendiri dengan sikap mereka yang tidak memikirkan orang lain, tetapi hanya memikirkan dirinya saja dan kelompoknya saja. Betapa ironisnya ketika keadilan itu keluar dari jalan yang benar karena pikiran manusianya dalam berfalsafah yang telah menyimpang dari aturan-aturan atau kaidah-kadiah yang ada.Keadilan merupakan posisi yang teratas dalam moralitas bereaksi, kita harus menggunakan sikap keadilan tanpa pandang bulu, tidak bertindak berdasarkan kasta atau staus sosial yang ada, sebab pada dasarnya Indonesia mengandung azas equality before the law. Filsafat hukum harus dapat menekan segala problematika hukum yang ada di dalam negara ini maupun di dunia ini, tidak boleh adanya prosespresure of mindataupresure of reactdalam menjalankan sikap hukum.B. Perumusan Masalah1. Apakah HAM dan bagaimana perundangan-perundangan di Indonesia mengaturnya ?2. Apakah yang dimaksud dengan filsafat hukum ?3. Bagaimana HAM yang masuk didalam teori keadilan ditinjau dari filsafat hukum ?

BAB IIPEMBAHASAN

A. HAK ASASI MANUSIA (HAM)1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Pada hakikatnya HAM terdiri dari atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir HAM yang lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini hak asasi manusia lainnya sulit ditegakkan.Hak asasi manusia dimaksud di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya. Batang tubuh dimaksud, dapat diungkapkan beberapa pasal diantaranya: Pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ayat (1) dan ayat (3), dan 34. Namun, hak asasi manusia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.Hak asasi manusia yang bertujuan untuk: (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuia dengan pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.[footnoteRef:4] [4: Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hal.146-147]

2. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia (HAM)Hak asasi manusia mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal ini diungkapkan sebagai berikut:1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada;3) Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;4) Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya;5) Setiap orang berhak atas kemerdekan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang;6) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa;7) Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang;8) Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.Dari pengertian dan ruang lingkup hak asasi manusia tersebut, dapat diketahui dan dipahami bahwa di negara Republik Indonesia yang berdasar atas hukum amat dihormati dan dijunjung tinggi hak asasi manusia.

3. Periode Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesiaa. Materi HAM Dalam UUD 1945Menyikapi jaminan UUD 1945 atas HAM, terdapat pandangann yang beragam. Setidaknya, terdapat tiga kelompok pandangan, yakni : pertama, mereka yang berpandangan bahwa UUD 1945 tidak memberikan jaminan HAM secara komprehensif; kedua, mereka yang berpandangan bahwa UUD 1945 memberikan jaminan atas HAM secarakomprehensif; dan berpandangan bahwa UUD 1945 hanya memberikan pokok jaminan atas HAM.[footnoteRef:5] [5: Majda El-Muhtaj,Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002,Jakarta, Kencana, 2007, hal. 94-95]

Pandangan pertama didukung oleh Mahfud MD dan Bambang. Hal ini didasarkan bahwa istilah HAM tidak ditemukan secara pribadi di dalam Pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelasannya. Menurut Sutiyoso, di dalam UUD 1945 hanya ditemukan penjelasannya dengan tegas perkataan hak dan kewajiban wraga negara dan hak DPR.[footnoteRef:6] Menurut mahfud, tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa UUD 1945 tersebut sebenarnya tidak banyak memberi pada HAM, bahkan UUD 1945 tidak berbicara apa pun tentang universal kecuali dalam dua hal, yaitu sila ke empat Pancasila cetakkan atas Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan pasal penendervasikan jaminan Kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah. [6: Bambang,Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia, Yogyakarta, UII Press, 2002, hal. 89]

Hal yang sama ditegaskan Azhary, kalau ada yang beranggapan UUD 1945 tidak atau kurang menjamin HAM, itu adalah suatu anggapan yang keliru. Selengkapnya ia mengatakan:apabila diperhatikan baik pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945, ternyata cukup banyak memerhatikan hak-hak asasi. Berdasarkan itu, UUD 1945 mengakui hak asai Individu, tetapi tidak berarti sebagai kepentingan perseorangan ataupun komunisme-fasisme yang mengutamakan masyarakatnya atau negaranya. Dengan demikian kepentingan hak asasi individu diakui substansinya, namun dibatasi jangan sampai melanggar hak individu lainnya ataupun hak asasi orang banyak rakyat.Terdapat dua pandangan untuk melihat HAM dalam UUD 1945, yakni sebagai berikut :Pertama segi filosofis. Sesuai dengan asas demokrasi yang digariskan dalam pola dasar pembangunan nasional, demokrasi yang ingin diketengahkan adalah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Pada pokoknya, prinsip inilah yang dianut dalam UUD 1945 sebagai konstitusi yang dijiwai oleh filsafat pancasila. Ini berarti bahwa di dalam UUD 1945 ada dicantumkan kewajiban dasar di samping adanya hak-hak dasar. Kewajiban dasar dimaksudkan secara garis besarnya yang tersurat adalah kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.Kedua, segi yuridis. Suatu pandangan mengatakan waktu UUD 1945 dirancang, maka kata pembukaannya menjamin demokrasi revolusioner. Akibatnya pendirian ini yaitu hak dasar tidaklah diakui seluruhnya, melainkan satu dua saja yang kira-kira sesuai dengan suasana politik dan sosial pada tahun 1945. Yang dipengaruhi oleh peperangan antara negara fasisme melawan dem