BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang MasalahThe state is dead oh
no it isnt! That was then; this is now...itulah ungkapan
Kindleberger mengenai negara ketika globalisasi dianggap sebagai
masa hilangnya negara dalam putaran kebijakan ekonomi politik
dunia.1 Perdebatan mengenai logika menang dan kalah antara otoritas
nasional dan pihak global2 yang ditandai dengan kemunculan
berbagai aktor seperti Multinational Corpor ations (MNCs),
International Non- Governmental Organizations (INGOs), individu
atau gerakan aliansi lainnya dalam mengatur jalannya pembangunan,
ternyata tidak pernah terjadi.
Menurut Dicken, pada dasarnya negara tidak pernah benar-benar
hilang.3Kenyataannya, negara mungkin hanya kekurangan kuasa ketika
mereka berada pada posisi yang lemah seperti negara berkembang pada
umumnya, namun jika mereka memiliki posisi yang kuat akan terlihat
fakta yang sebaliknya semisal China dan India yang saat ini menjadi
kekuatan baru di Asia ataukah yang lebih dahulu seperti Korea
Selatan dan Taiwan. Posisi kuat dalam tulisan ini didasarkan pada
kemampuan ekonomi politik sebuah negara untuk menentukan kebijakan
domestik dan internasionalnya. Kemampuan ekonomi politik ini tidak
selamanya dalam hitung-hitungan pembangunan berindikator
pertumbuhan namun juga dalam indikator sosial atau indikator
lainnya.
Mereka yang percaya bahwa pembangunan diukur melalui kalkulasi
ekonomi harus melihat Cina yang saat ini tengah menikmati
pertumbuhan ekonomi lebih lebih dari negara-negara maju, pada tahun
2020 Cina diperkirakan akan menjadi negara dengan perekonomian
terbesar di dunia berdasarkan Produk Domestik Bruto4 atau India
yang memiliki pertumbuhan ekonomi sekitar 8% pertahun.5 Bagi mereka
yang percaya bahwa
pembangunan diukur melalui indikator sosial juga layak melihat
India yang saat ini menjadi salah satu negara demokratis terbesar
di dunia6, Cina meskipun belum terbuka
secara politik, namun secara sosial juga telah mampu memiliki 25
juta mahasiswa hanya1 Peter Dicken.2011. Global Shift Sixth
Edition. New York:The Guilford Press. Hal.1702 Linda A Weiss. 2004.
States in the Global Economy Bringing Domestic Institutions Back
In. Cambridge: Cambridge University Press.Hal.5
3 Dicken. Op.Cit. Hal.1714 Michael Brackman. 2008. Asia Future
Shock Terjemahan Bahasa Indonesia . Jakarta: Ufuk Press.Hal.25
Michael Backman. Op.Cit. Hal.726 Michael Backman . Op.cit.
Hal.77
pada tahun 2010. 7 Data-data tersebut mungkin tidak cukup untuk
menunjukkan bahwa negara berkembang dengan berbagai model
pembangunannya telah bergeser dari kondisi mereka sebelumnya. Meski
demikian, argumen utama yang kami tekankan adalah bahwa peran
negara dalam pembangunan sangat krusial, baik sebagai regulator,
kompetitor maupun kolaborator. Keberhasilan serta kecepatan
pembangunan dari banyak negara di dunia sangat dipengaruhi oleh
strategi pemerintah mereka dalam menentukan arah kebijakannya.
B. Rumusan MasalahBertitik tolak dari gambaran tersebut maka
makalah ini akan menjawab tiga pertanyaan mendasar mengenai peran
negara dalam pembangunan dan, yakni:
1. Apakah peran dan batasan negara dalam pembangunan?
2. Bagaiman negara membuat kebijakan pembangunan?
3. Apa implikasi dari kebijakan negara dalam pembangunan ?
C. Alur BerpikirPeran dan batasan negara dalam pembangunan
Peran negara dalam pembangunan
Gambaran kebijakan pembangunan negara
Implikasi kebijakan negara dalam pembangunan
7 Michael Backman . Op.Cit. Hal.117
BAB II PEMBAHASANA. Peran dan Batasan Negara dalam
PembangunanPembangunan yang merupakan proses untuk melakukan
perubahan8 atau bisa dikatakan sebagai suatu proses perubahan ke
arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara
terencana9, menimbulkan suatu perdebatan tersendiri. Perdebatan
tersebut adalah perbedaan pendapat mengenai peran negara dan pasar,
apakah kini peran negara masih dibutuhkan ataukah seharusnya
pembangunan diserahkan pada mekanisme pasar. Dengan kata lain,
sepanjang sejarah konsepsi pembangunan yang dibawa oleh gagasan
kaum modernis, kedudukan negara mengalami transformasi.
Transformasi tersebut menggambarkan perdebatan ideologis dan
praktis tentang bagaimana bentuk pembangunan
yang ideal dan seperti apa peranan negara dalam merealisasikan
keberhasilan tersebut.
Seiring dengan globalisasi yang mengintegrasikan negara-negara
nasional ke dalam entitas global melalui de-teritorialisasi
batas-batas geografis, kini peran negara diangap sudah memudar.
Banyak aktor-aktor yang bermunculan dianggap dapat menggerus peran
negara.Terlebih lagi globalisasi ekonomi turut serta membawa muatan
ideologi fundamentalisme pasar yang menggeser paradigma state-led
development ke arah ma rket- driven-development secara radikal. Di
dalam dunia saat ini, yakni dunia tanpa batas-batas negara (a world
without border s), negara-negara dan penguasa militer mereka tidak
lagi memerankan peran penting. Bahkan peran mereka semakin memudar
dan secara menyakinkan akan segera digantikan oleh peran penting
yang semakin meningkat aktor- aktor nonteritorial seperti
perusahaan multinasional (MNCs), gerakan-gerakan
transnasional, dan organisasi-organisasi internasional.10Bila
dikaitkan dengan pembangunan, sebenarnya peran negara tetap ada.
Tidak semua peran negara dapat digantikan oleh mekanisme pasar.
Model pembangunan yang lebih mengutamakan mekaninsme pasar
sekalipun ternyata masih membutuhkan peran negara. Namun yang harus
diingat adalah seberapa besar peran tersebut dalam
pembangunan. Dengan demikian akan diketahui pula batasan peran
negara. Dalam model8 Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah.
2005.Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka
Utama. Hal.23
9 Ginanjar Kartasamita. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat.Memadukan
Pertumbuhan dan Pemerataan, CIDES. Hal. 56
10 Robert G. Keohane dan Joseph S. Nye. 1997. Power and
Interdependence: World Politics in Transition,
Boston: Littel, Brown and Company. Hal.112
pembangunan neoliberal, tentu saja peran negara tidak dominan
dan terbatas. Mekanisme pasarlah yang lebih memegang peranan utama
karena pasar bebas dipercaya sebagai cara yang efisien dan tepat
untuk mengalokasikan sumber daya alam rakyat yang langka untuk
memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan pemerintah hanya bertindak
sebagai pengawas saja dan menjamin mekanisme pasar berjalan lancar.
Ditakutkannya campur tangan negara yang terlalu besar hanya akan
mengganggu beroperasinya pasar. Masyarakat memiliki kekuasaan yang
besar terhadap sumber daya dan faktor produksi sehingga muncul
persaingan akibat dari kebebasan tersebut. Neoliebralisme juga
percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai adalah hasil dari
kompetisi bebas. Bahkan terdapat jargon mengenai neoliberalisme,
yaitu TINA (There Is No Alternative), sehingga hanya dengan
neoliberalisme sajalah kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia
dapat dicapai sehingga model pembangunan neoliberalisme menjadi
sebuah resep pembangunan untuk mengatasi masalah-masalah yang
dihadapi suatu negara.
Dalam model pembangunan berasas neoliberalisme, peranan negara
hanya dibatasi pada tiga fungsi saja. Yang pertama adalah fungsi
negara untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan,
sedangkan yang kedua adalah fungsi negara untuk menyelenggarakan
peradilan, dan yang terakhir adalah fungsi negara untuk menyediakan
barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti
halnya dengan jalan, dam- dam, dan sebagainya. Dengan demikian,
dapat dipahami bahwa dengan kemajuan- kemajuan dan perkembangan di
setiap negara, tidak satu pun negara di dunia ini yang menjalankan
sistem pasar yang murni.
Pembatasan fungsi atau peran negara hanya pada ketiga hal
tersebut justru melupakan esensi dari fungsi utama sebuah negara.
Selain itu, ternyata model pembangunan neoliberalisme yang
digadang-gadang sebagai resep yang manjur, justru menimbulkan
masalah seperti kerusakan lingkungan, meningkatnya kemiskinan,
melebarnya kesenjangan sosial, meroketnya pengangguran, dan lain
sebagainya. Disamping itu, model ini menjurus pada hal yang
bersifat materi karena lebih mengutamakan produktivitas, efisiensi,
dan pertumbuhan dan meniadakan solidaritas, efektifitas, dan
kesetaraan. Karena mendasarkan pada mekanisme pasar, pelayanan
publik cenderung menggunakan prinsip untung rugi bagi penyelenggara
bisnis publik tersebut. Pelayanan publik seperti subsidi dianggap
akan menjadi pemborosan dan inefisiensi serta bertentangan dengan
sistem pasar dan persaingan bebas. Selain itu, neoliberlaisme
juga
tidak mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum. Kesejahteraan
justru dipandang sebagai penghalang dari pertumbuhan.
Model pembangunan neoliberalisme melupakan peran suatu negara
dengan perangkat pemerintahnya yang sesunguhnya ditujukan untuk
melayani dan melindungi kepentingan masyarakat, membebaskan
penduduk dari rasa takut, sekaligus meningkatkan kesejahteraan11.
Bahkan terdapat istilah raison dtre atau alasan satu-satunya bagi
eksistensi negara adalah kepentingan umum12. Kemakmuran dan
kesejahteran rakyat
adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara.
Peran dari negara sebagai pelayanan dan pemberdayaan
terminimalkan oleh adanya model pembangunan neoliberalisme. Peran
pelayanan berfungsi untuk memunculkan keadilan dan kesejahteraan di
tengah-tengah rakyat. Penyediaan berbagai pelayanan kehidupan
masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan, didukung
dan disediakan oleh negara. Dalam model pembangunan neoliberal,
peran negara menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh
pihak swasta, namun peran pelayanan lebih dari itu. Selain
pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan jalan dan
pengadaaan sarana lalu lintas, fasilitas pos dan telekomunikasi,
negara juga mengembangkan kemampuan ekonomis bangsa dengan tujuan
agar semua anggota masyarakat minimal dapat hidup bebas dari
kemiskinan dan ketergantungan ekonomis. Agar warga negara
sejahtera, negara wajib memberikan kemudahan bagi rakyatnya untuk
menggapai kemapanan ekonomi secara merata. Peran pelayanan tersebut
tidak dikandung dalam model pembangunan neoliberalisme. Sedangkan
peran pemberdayaan bermaksud untuk membina rakyat agar dapat
mencapai kehidupan sentosa dengan mengoptimalkan segala potensi
yang ada di daerah atau wilayah sebuah masyarakat. Membangkitkan
perekonomian dan kesadaran berpolitik juga merupakan salah satu
jalan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, negara wajib untuk
memajukan kepentingan-kepentingan masyarakat dengan seoptimal
mungkin, berdasarkan solidaritas seluruh masyarakat, dengan
menjamin kebebasan para anggota masyarakat dari campur tangan yang
sewenang-
wenang.13Selanjutnya mengenai apa dan batasan peran negara tentu
saja tergantung pada model pembangunan apa yang dianut oleh negara
tersebut, apakah lebih condong ke
11 Arief Budiman.1996. Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan
Ideologi. Jakarta: Gramedia.12 Frans Magnis Suseno.1988. Etika
Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegara an Modern. Jakarta:
Gramedia.
13 Frans Magnis Suseno.Ibid. Hal. 306.
mekanisme pasar atau tetap menganggap pentingnya peranan negara.
Hal ini akan menjadi landasan bagi sebuah negara untuk membuat
kebijakan dalam melaksanakan pembangunannya.
B. Negara dalam Pembuatan Kebijakan PembangunanSebagai lembaga
tertinggi dengan simbol dan legalisasi kekuasaanya, negara bisa
menjadi dominan atau terbatas dalam mewujudkan pembangunan. Oleh
karena itu, setiap negara memiliki model pembangunannya sendiri
yang mereka anggap ideal. Melalui model pembangunan itulah,
negara-negara membangun strategi dan mengimplementasikannya ke
dalam kebijakan nasional dan politik luar negeri. Adapun
negara-negara tidak serta merta membangun strategi, perlu adanya
kemampuan untuk melihat kapasitas dan seringkali mengikuti model
pembangunan yang telah ada. Negara- negara dunia berkembang dan
miskin yang mengalami keterlambatan dalam pembangunannya adalah
negara-negara yang tengah menjalankan kebijakan pembangunan dengan
sangat intens. Karena keterlambatan itu, negara-negara tersebut
banyak memperoleh resep kebijakan dari negara-negara maju yang
telah lebih dahulu mapan dalam semua aspek kehidupan
masyarakatnya.
Berdasarkan resep itu, ada paling tidak lima periodisasi
pembangunan secara internasional yang menjadi model pembangunan
dominan yang dilakukan oleh negara- negara terutama negara
berkembang dan miskin. Periodisasi pertama, menggunakan model
Keynesian (state-led-driven) yang populer Pasca Perang Dunia II
melalui pembentukan lembaga Bretton Woods yakni International
Monetary Fund (IMF) dan International Bank of Reconstruction and
Development (IBRD). Periodisasi kedua, menggunakan model
Neoliberalisme (ma rket-led-driven) ala Margareth Tatcher dan
Ronald Reagan yang populer pada tahun 1980an. Periodisasi ketiga
kemudian bertransformasi menjadi model Washington Consensus pada
sekitar 1990an. Memasuki Abad 21, terjadi pergeseran paradigma
dalam model pembangunan yang berorientasi ekonomi. Model
pembangunan ini dikenal sebagai Millenium Development Goals (MDGs)
yang menjadi acuan di tahun
2000an. Terakhir, model kelima belum lama ini diperkenalkan
sebagai model pembangunan Post - 2015 Agenda yang menjadi target
waktu pencapaian model pembangunan MDGs. Setiap periodisasi
menjelaskan gagasan di balik setiap model dan gambaran kebijakan
yang menjadi acuan negara-negara saat itu. Berikut ini, kami
menguraikan periodisasi tersebut.
Periodisasi pertama diawali oleh orientasi pemikiran ekonomis
seperti halnya pada periodisasi kedua dan ketiga nanti. Periodisasi
awal ini ditandai dengan kemunculan berbagai negara yang baru saja
merdeka atas berakhirnya Perang Dunia II. Adapun ketika itu, John
Maynard Kenyes asal Inggris menjadi tokoh penting atas pemikirannya
mengenai makro ekonomi dalam mengatasi krisis pasca perang. Menurut
Keynes, teori liberal klasik tidak dapat diterapkan dalam semua
kondisi. Keynes meyakini melalui bukunya The General Theory of
Employment bahwa untuk membangun perekonomian negara yang tengah
lemah, dibutuhkan kebijakan yang terpusat. Negara tidak sekedar
melakukan kebijakan menertibkan pasar dengan pengaturan persaingan
usaha agar tidak terjadi monopoli dan kartel, menentukan pajak,
pengaturan ketenagakerjaan dan sistem
pengupahan.14 Namun lebih dari itu, negara juga harus menjadi
produsen dan konsumen
yang menentukan keadaan pasar.15 Penekanan pada peran negara ini
menjadi tanda gagasan politik dalam ilmu ekonomi dan menjadi
penting kemudian dalam model pembangunan negara-negara baru pasca
Perang Dunia II yang dikenal sebagai ekonomi pembangunan. 16Lebih
jauh, gagasan Keynes kemudian terimplementasi dalam strategi
pembangunan yang diusung Rostow. Melalui tahapan strategi
pembangunannya, Rostow meyakini bahwa pembangunan adalah proses
tranformasi linear yang memiliki tujuan yakni pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, jika sebuah negara ingin mencapai tujuan
pembangunan maka negara tersebut harus melalui tahapan dari
masyarakat tradisional, prakondisi untuk lepas landas, lepas
landas, tahap pematangan, dan era konsumsi. Rostow menekankan peran
negara dalam membuat kebijakan yang mampu mengeluarkannya dari
lingkaran setan kemiskinan. Kebijakan tersebut adalah
industrilisasi dengan intervensi pemerintah sebagai
big push dalam menciptakan keseimbangan supply dan demand.17
Pada periode yang sama,
dunia internasional juga tengah menyepakati terbentuknya
organisasi internasional yang mengatur kebijakan moneter dan
membantu penanganan negara-negara pasca perang. Lahirlah IMF dan
IBRD yang mendorong pembangunan ekonomi berdasarkan sistem
tukar
mata uang emas dan pemberian bantuan bagi negara-negara yang
krisis akibat perang.1814 Awali Rizky dan Nasyith Majidi. 2008.
Neoliberalisme Mencengkram Indonesia. Jakarta: E Publishing
Company. Hal.23215 Awali Rizky dan Nasyith Majidi. Hal.23216
Muhadi Sugiono. 2006. Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan
Dunia Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.99
17 Muhadi Sugiono.Op.Cit.Hal.105-10818 Ray Kiely .2005. Empire
in the Age of Globalisation US Hegemony and Neoliberal Disorder .
London:Pluto Press.Hal.89
Berangkat dari landasan yang sama- pembangunan berlandaskan
ekonomi. Periodisasi kedua dalam transformasi pembangunan kemudian
menunjukkan bahwa pandangan Keynes tidaklah benar-benar berhasil
memperbaiki perekonomian terutama karena ternyata perekonomian
dunia di tahun 1970 hingga 1980an mengalami stagnansi
dan stagflasi19. Perekonomian negara-negara tengah menghadapi
depresi dan penurunan
dalam total perdagangan dunia.20 Sistem moneter yang dipakai
berdasarkan Bretton Woods pun yang semula digunakan akhirnya usai.
Sistem tukar mata uang pun akhirnya diserahkan kepada pasar dan
mengakibatkan kebijakan ekonomi internasional berubah drastis.21
Kondisi ini membuat dua tokoh penting dari Amerika Serikat dan
Inggris ketika itu mengambil langkah penyelamatan ekonomi yang
dianggap paling liberal dalam sejarah ekonomi internasional,
Margaret Thatcher dan Ronald Reagan. Mereka berdua menjalankan
kebijakan kontrol terhadap ketersedian uang, penekanan terhadap
serikat buruh dan pengetatan pengeluaran negara. Di sisi lain,
ekspansi ekonomi dan perdagangan didorong ke negara-negara dunia
ketiga yang dipahami sebagai menjamurnya MNCs. 22Ketidakmampuan
kebijakan ala Keynes kemudian memperoleh kritik dari kaum
neoliberal. Kaum neoliberal yang dimotori oleh aliran monetaris
seperti Milton Friedman mengajukan model kebijakan berbeda.
Menurutnya, pemerintah harus menurunkan jumlah uang beredar,
mengurangi pengeluaran negara, memulihkan pasar tenaga kerja, dan
sistem mata uang harus dibebaskan kepada pasar. Perbedaan mendasar
yang membedakan kebijakan periode pertama dengan yang kedua adalah
keterlibatan negara (pemerintah). Negara dianggap harus lepas
tangan meskipun juga tidak sepenuhnya pada perekonomian dan sektor
lainnya. Sedangkan secara khusus, neoliberal menekankan agar
pemerintah memfokuskan diri terhadap kebijakan moneter.23 Kaum
neoliberal ini percaya bahwa yang dibutuhkan adalah sistem dengan
mekanisme pasar. Pasar tidak akan mampu bekerja dengan maksimal
jika pemerintah terlalu campur tangan dalam perekonomian atau
kegiatan publik lainnya. Untuk melihat gambaran kebijakan pada
periode satu dan dua
secara umum dapat dilihat dari gambar di bawah ini.19 Meluasnya
pengangguran dan merosotnya output ekonomi20 Ray Kield. Op.Cit.
Hal.8821 Ray Kield. Op.Cit. Hal.9322 Ray Kield. Op.Cit. Hal.9423
Mudrajad Kuncoro. 2010.Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan Edisi 5.
Yogyakarta: UPP STIM YKPN Hal.254
Gambar 1
Kebijakan Periode I dan II ( Liberal )
24Keterpurukan ekonomi terus terjadi hingga 1980an ketika nilai
bunga internasional meningkat dan menyebabkan negara-negara di
Amerika Latin menghadapi masalah pembayaran utang. Kebangkrutan
pada bank-bank dan ketidakmampuan pemerintah membayar
utang-utangnya akibat kebijakan pembangunan berorientasi utang luar
negeri menyebabkan IMF campur tangan melalui resep penyesuaian
struktural (structural adjustment). Pemerintah negara-negara di
Amerika Latin dianggap tidak mampu memproduksi dan melakukan ekspor
dengan maksimal karena intervensi berlebihan negara. Intervensi
inilah yang menyebabkan mereka tidak efisien dalam berkompetisi
dengan negara lain. Mekanisme kebijakan industri subtitusi impor
yang mereka lakukan menjadi salah satu kebijakan yang tidak
efisien. Pengaturan dalam tarif, kontrol impor dan subsidi, dan
korupsi menyebabkan pasar gagal bekerja dengan baik. Belum lagi
kebijakan pajak yang tinggi menjadikan investor dan pengusaha tidak
mampu mengelola bisnis
dengan baik dan harus siap dengan resiko kegagalan usaha yang
besar.25 Berdasarkanperiode tersebut, pemerintah negara berkembang
didorong untuk mengambil kebijakan yang memberi kesempatan
seluas-luasnya bagi pihak swasta dan asing untuk berkompetisi
secara merata.
Pada saat yang sama, negara-negara di Asia Timur dalam hal ini
Jepang, Korea
Selatan, Taiwan, dan Singapura mengalami perkembangan yang
sangat pesat dalam24 Awali Rizky dan Nasyith Majidi. Op.Cit.
Hal.3525 Ray Kield. Op.Cit. Hal.98
pembangunannya. World Bank bahkan menyebut masa itu sebagai East
Asian Miracle.26Meski pada awalnya negara-negara tersebut berhasil
secara ekonomi, namun lambat laut negara-negara tersebut juga
melakukan upaya catch up dalam aspek lainnya. Surplus yang
diperoleh dari industrialisasinya kemudian digunakan secara efektif
untuk membangun taraf hidup masyarakat melalui program keamanan
sosial. Ini dilakukan secara nasional dengan bertahap, pertama
diberlakukan bagi perusahaan berskala besar dan pegawai negeri
sipil serta guru pada 1977 lalu kemudian meluas kepada seluruh
pekerja dalam bidang
apapun pada 1980an hingga taraf nasional yang mencakup seluruh
populasi pada 1989.27Selain itu, Korea juga telah memulai tahapan
demokratisasi sejak akhir 1980an untuk menekan rezim otoriter untuk
melakukan reformasi dan memperhatikan nasib kaum petani, serikat
buruh dan industri kecil. 28Keberhasilan negara-negara Asia Timur
kemudian dikenal sebagai model negara pembangunan Asia yang pertama
kali diistilahkan oleh Chalmers Johnson sebagai konsep, teori,
deskripsi atas kebijakan pembangunan yang berorientasi peran
negara. Negara menjadi satu-satunya aktor yang memegang peranan
paling besar dalam merancang dan mengimplementasikan perekonomian
nasional dengan tentu saja sinergitas dengan pihak lainnya. Secara
umum, Poppy S. Winanti merangkum strategi kebijakan tersebut dalam
lima prinsip utama. Pertama, pemerintah menekankan kebijakannya
pada pembangunan ekonomi sebagai prioritas dalam semua bidang.
Kedua, pembangunan ekonomi dijalankan dengan menggabungkan
intervensi negara dengan mekanisme pasar sebagai rencana rasional.
Ketiga, negara memegang peranan paling besar dan oleh karena itu
mengatur jalannya produksi dan konsumsi nasional. Keempat, swasta
diatur secara tegas oleh negara. Kelima, demi tercapainya
pembangunan mala negara harus memiliki birokrasi yang bersih
dan rasional.29 Implementasi strategi tersebut kemudian
menempatkan negara-negara Asia
Timur sebagai negara industri baru dengan perekonomian yang
menagnggumkan. Sebelumnya di tahun 1950, negara-negara tersebut
memiliki GDP kurang dari
26 ErikThorbecke dan Henry Wan Jr. Revisiting East (and South
East) Asias Development Model. Tulisan dipresentasikan pada Cornell
Conference on Seventy Five Years of Development, Ithaca, NY, May
7-9,
2004. NewYork: Erik Thorbecke dan Henry Wan Jr. Hal.2
27 Erik Thorbecke dan Henry Wan Jr Hal.87 Linda Weiss28 Linda
Weiss. Op.Cit. Hal.9329 Poppy S Winanti. 2003. Developmental State
dan Tantangan Globalisasi : Pengalaman Korea Selatan.Jurnal Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Volum 7, Nomor 2 , Nopember 2003 (175-204).
Hal.179
sepersepuluh persen GDP AS. Namun, 30 tahun kemudian GDP mereka
mencapai 70 %
dari GDP AS.30Tidak berbeda jauh dengan dua periodisasi
sebelumnya, model pembangunan yang ketiga pada dasarnya merupakan
perluasan pemikiran di era sebelumnya. Krisis yang terjadi di Asia
pada 1997 hingga 1998 diyakini oleh negara-negara maju yang
beraliran neoliberal sebagai akibat dari keterlibatan pemerintah
yang terlalu besar dalam menentukan kebutuhan masyarakat. Ini
berakibat terhadap kegagalan pasar untuk menciptakan kondisi
perekonomian yang tumbuh pesat. Thailand dan Indonesia menjadi dua
negara yang dianggap contoh paling nyata dari peran pemerintah yang
terlalu jauh dalam kehidupan tiap individu masyarakatnya. Oleh
karena itu, negara-negara maju melalui organisasi-organisasi
multilateral seperti IMF, Bank Dunia dan lembaga negara maju
membawa resep pembangunan baru bagi negara-negara berkembang
terutama negara Asia Tenggara yang berada dalam krisis dan
keterlilitan utang.
Resep pembangunan itu dikenal sebagai Washington Consensus yang
berisi sepuluh poin kebijakan, disiplin fiskal, penainjauan ulang
prioritas pengeluaran pemerintah, reformasi perpajakan, suku bungan
ditentukan pasar, stabilitas nilai tukar, pengamanan hak milik,
deregulasi, liberalisasi perdagangan, liberalisasi keuangan dan
penghapusan hambatan Penanaman Modal Asing serta privatisasi
BUMN.31 Resep ini kemudian diterapkan dalam hampir seluruh
kebijakan nasional negara-negara yang menerima bantuan pinjaman
lembaga Wa shington Consensus. Indonesia sebagai salah satu negara
tersebut kemudian melakukan deregulasi kebijakan (lihat Gambar
2).
Belum mampunya negara-negara berkembang untuk bangkit dan keluar
dari posisinya yang stagnan sebagai negara berkembang kemudian
memunculkan kritik yang tajam mengenai model pembangunan yang
mereka lakukan berdasarkan resep dari Washington Consensus yang
diberikan oleh IMF dan World Bank. Ini karena mekanisme pasar yang
diungkapkan oleh kaum neoliberal sebagai resep terbaik sangat tidak
aplikatif bagi mereka. Menurut Keyfitz dan Dorfman, jika pasar
diharapkan dapat bekerja efektif maka seharusnya negara berkembang
memenuhi beberapa syarat tertentu, yakni; 1) kepercayaan, 2) hukum
dan penegakkannya, 3) keamanan manusia dan barang, 4) ada
keseimbangan persaingan dan kerjasama, 5) pembagian tanggung jawab
dan penyebaran
kekuatan), 6) adanya komuntas altruisme, 7) mobilitas sosial,
legitimasi ambisi, dan30 ErikThorbecke dan Henry Wan Jr. Hal.331
Awali Rizky dan Nasyith Majidi. Op.Cit. Hal.240
toleransi persaingan, 8) nilai materialistik, 9) rasionalitas
tanpa batas tradisi, 10)
penciptaan tabungan swasta, 11) kejujuran pemerintah,
12)persaingan yang efisien,
13)kebebasan informasi, dan 14)aliran informasi tanpa batas.32
Selama syarat-syarat tersebut belum dipenuhi maka negara berkembang
tidak akan mampu berhasil dengan mengandalkan mekanisme pasar
melalui kebijakan ala Washington Consensus. Selain itu, penekanan
deregulasi dan liberalisasi yang terlalu economisentris tidak dapat
dilakukan pada semua aspek publik. Pendidikan,sarana air bersih dan
kesehatan misalnya, merupakan barang publik yang nilai sosialnya
tidak dapat diukur dengan nilai ekonomis karena kenyataannya
masyarakat negara berkembang masih memiliki kemampuan ekonomi
di
bawah standar internasional.Gambar 2
Kebijakan Indonesia Berdasarkan Resep Washington Consensus
33Hasil kritik itu kemudian menghasilkan gagasan baru akan model
pembangunan yang tidak lagi hanya berorientasi ekonomi namun
menjadi startegi kebijakan pembangunan Abad 21. Pada periodisasi
ini, rezim internasional sangat berperan penting dalam membentuk
pandangan bersama negara-negara di dunia. Di saat yang sama gencar
pula pemikiran bahwa perdebatan antara pasar versus negara mestinya
telah usai dan semua pihak mulai berfokus kepada efektivitas peran
negara dalam merealisasikan
pembangunan. Efektivitas tersebut diukur melalui aturan dan
institusi yang ada di dalam32 Mudrajad Kuncoro .
Op.Cit.Hal.25833Awali Rizky dan Nasyith Majidi. Op.Cit. Hal.285
dan di luar negara. Sehingga redistribusi kekayaan dan penekanan
pada target mengurangi kemiskinan adalah model pembangunan terbaik
yang bisa dilakukan. Redistribusi kekayaan tidak hanya terjadi di
dalam sebuah negara, tapi juga antar negara melalui bantuan
pembangunan bukan utang.34 Bantuan pembangunan dianggap lebih
terarah, terukur dan rendah bunga sehingga tidak membebankan.
Pada periode inilah terjadi konsensus di antara negara-negara
anggota PBB bahwa pengentasan kemiskinan adalah tujuan utama
pembangunan. Melalui Pertemuan Dewan Umum PBB yang dihadiri 189
negara pada tahun 2000 yang menyepakati Deklarasi Milenium dengan
tiga tujuan utama yang ingin dicapai bagi masyarakat global adalah
pembangunan dan pengurangan kemiskinan, perdamaian dan keamanan,
demokrasi serta
hak asasi manusia.35 Komitmen negara-negara untuk menjadikan
MDGs sebagai landasan
strategi kebijakan mereka ditandai pada pertemuan Dewan Umum PBB
pada 2010. Melalui forum tersebut negara-negara berkomitmen dalam
mencapai target pembangunan milenium. Bahkan mereka akan melakukan
langkah lanjutan untuk menghadapi tantangan pembangunan setelah
2015. 36 Secara bersama-sama, negara-negara saling mendukung dan
berkonsultasi baik untuk saling bertukar informasi, tenaga ahli,
dan kemampuan.
Adapun targetan dari startegi kebijakan pembangunan dalam MGDs
ada delapan, yakni pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pencapaian
pendidikan dasar universal, memajukan kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan, keempat mengurangi angka kematian bayi,
kelima meningkatkan kesehatan ibu hamil dan melahirkan, keenam
melawan HIV/AIDS , malaria dan penyakit lainnya, ketujuh memastikan
keberlanjutan
lingkungan dan kedelapan membangun kemitraan global untuk
pembangunan.37 Kesemua
target tersebut didorong untuk diimplementasikan dalam kebijakan
nasional negara-negara berkembang terutama mereka yang tergabung
dalam PBB dan merupakan penerima bantuan pembangunan.
Periode paling kontemporer dan masih menjadi wacana dan diskusi
terbatas muncul sebagai perluasan gagasan pembangunan dari
implementasi MDGs yang dinilai berjalan
cukup sukses. Targetan pembangunan yang menjangkau berbagai
aspek dan banyak34 Ray Kield. Op.Cit. Hal.9935 UN.2012. The United
Nations Development Strategy Beyond 2015. Committee for Development
PolicyPolicy Note. NY: United Nations. Hal.1
36 UN. Op.Cit. Hal.137United Nations Development Program.
(2003). Human Development Report 2003: Millennium
Development Goals: A Compact Among Nations To End Human Poverty.
Dari http://hdr.undp.org/en/media/hdr03_complete.pdfdiadaptasi oleh
negara-negara berkembang dan miskin menunjukkan bahwa model ini
paling tidak telah memberi perubahan besar meski tentu tidak
sempurna. Adaptasi tersebut tergambar dari kebijakan nasional
negara-negara tersebut untuk mencapai target sesuai indikator yang
dirancang oleh UNDP. Melalui indikator tersebut, bukan hanya
memudahkan implementasi namun juga evaluasi baik yang oleh mereka
sendiri maupun oleh lembaga internasional sebagai pihak luar.
Sehingga, negara-negara tersebut memiliki
faktor eksternal yang menempatkan mereka pada posisi sadar akan
tanggung jawabnyadalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Berdasarkan PBB, Agenda Pembangunan Pasca 2015 harus membangun
prinsip Deklarasi Millenium yang telah disepakati dan masih
berjalan dengan kerangka MDGs yang telah berhasil
dilakukan.38Agenda Pasca 2015 juga mengusung pemikiran Amartya Sen
bahwa pembangunan adalah menciptakan kebebasan bagi individu yang
membutuhkan komitmen negara dalam memenuhi peran
instrumentalnya.39Merujuk kepada periodisasi konsepsi dan startegi
pembangunan yang dilakukan oleh negara, terbukti bahwa negara pada
dasarnya tidak pernah hilang dan terabaikan. Mitos bahwa kekuasaan
negara hilang akibat globalisasi dan kemunculan berbagai aktor baru
tidak terbukti. Negara masih terus memegang peranan penting dalam
pembangunan meski dengan bentuk, model dan strategi yang berbeda.
Jikapun dalam kebijakan neoliberal yang pernah dan tampaknya masih
dilakukan oleh negara-negara di dunia, namun kenyataanya
pembangunan dalam berbagai dimensi yang bukan hanya berorientasi
ekonomi membutuhkan keterlibatan negara. Bahkan pada sistem
deregulasi, liberalisasi dan privatisasi neoliberal, negara masih
saja pihak yang berwenang dalam merubah kebijakan. Kekuasaan negara
bahkan meluas kepada rezim dan kerja sama pada level bilateral,
regional dan multilateral. Meski di saat yang sama sistem
neoliberal pada pembangunan dengan orientasi pasar dan non
intervensi ternyata tidak pernah mampu
menciptakan pembangunan yang adil dan setara. 40C. Implikasi
dari Kebijakan Negara dalam PembangunanAda berbagai potensi yang
bisa terjadi melalui keterlibatan negara dalam pembangunan. Dalam
tulisan ini kami mengambil contoh pembangunan di Korea Selatan.
Korea Selatan merupakan salah satu negara di Asia Timur yang
perekonomiannya sempat
terpuruk akibat perang sudara yang terjadi pada tahun 1950-1953.
Akibat perang saudara,38 Kata Pengantar dalam UN Development
Strategy Beyond 2015 2012 dari UN. Op.Cit.39 Amartya Sen Dalam
Winarno. 2011. Isu-Isu Global Kontemporer. Yogyakarta: Caps. Hal
.8540 Ray Kield.Op.Cit. Hal.103
banyak sekali fasilitas-fasilitas produksi yang hancur di negara
tersebut. Pasca perang
Korea PDB perkapita berada di bawah USD 200 dengan rata-rata
inflasi mencapai
14,3%.41 Diperlukan berbagai upaya besar untuk membangun kembali
perekonomian negara yang tengah terpuruk tersebut, termasuk
bergantung kepada bantuan luar negeri yang diberikan oleh Amerika
Serikat (AS).
Namun terjadi perubahan signifikan pada performa perekonomian
Korea Selatan. Pada tahun 1980-1996 Korea Selatan sukses menjelma
menjadi menjadi kekuatan ekonomi baru. Pada tahun 1983, ekonomi
Korea Selatan menunjukan performa yang sangat baik dengan PDB yang
tumbuh sebesar 12 %, level inflasi pun turun tinggal 4 %.42 Dengan
prestasi tersebut Korea Selatan disebut sebagai satu satu dari The
Asian Miracle.
Korea Selatan merupakan salah satu negara yang sukses menerapkan
Developmental State Model sebagai strategi pembangunannya.
Developmental State lahir sebagai respon terhadap kegagalan
pendekatan ekonomi neoklasik yang melihat peran negara pada
keberhasilan pembangunan ekonomi di Asia Timur. Inilah yang
kemudian menjadi argumen dasar dari Developmental State.
Negara-negara di Asia Timur menempatkan tujuan pembangunan ekonomi
sebagai prioritas yang dapat dioperasionalkan dalam batasan-batasan
pertumbuhan, produktifitas, dan kompetisi. Untuk mencapai tujuan
tersebut negara secara aktif melakukan intervensi ke dalam pasar
dengan secara aktif memberikan petunjuk, mendisiplinkan, dan
menkoordinir sektor swasta melalui alokasi strategis sumber daya
penting dengan memanfaatkan instrumen politik. Kesuksesan
intervensi negara juga dijamin oleh birokrasi yang rasional dan
kompeten yang terbebas
dan kepentingan dan tekanan sosial politik.43Pertengahan tahun
1950-an Korea Selatan perekonomian Korea Selatan sempat mengalami
stagnasi dengan melakukan srtategi kebijakan subsitusi impor. Pada
masa presiden Park Chung-hee kemudian dilakukan berbagai perubahan,
termasuk mengubah orientasi dari pemenuhan kebutuhan dalam negeri
sendiri menjadi berorientasi kepada ekspor produksi ke negara lain.
Keterlibatan negara dimulai dari menentukan hasil produksi yang
akan di ekspor hingga pemberian insentif bagi pihak swasta yang
ingin
melakukan produksi untuk ekspor.41 Adelheid Sidharta. Peran AS
di Korea Selatan Dalam Pembangunan Ekonomi. terdapat dalam
JurnalIlmiah Hubungan Internasional. (Bandung:Universitas Katolik
Parahyangan, 2009). Hal. 115.
42 Adelheid Sidharta . Ibid. Hal. 11743 Poppy S. Winanti.
Op.Cit. Hal.176-178
Strategi pemerintah saat itu membuahkan hasil, antara tahun 1965
sampai tahun
1996 eksport Korea Selatan tumbuh rata-rata 16 % per tahun.
Dengan modal yang terakumulasi melalui perdagangan internasional
itu, Korea melakukan investasi dalam sektor pendidikan. Akibatnya,
produktivitas tenaga kerja meningkat sekitar 11 % per tahun antara
tahun 1960 sampai tahun 1970. Dengan demikian, eksportnya
berkembang dengan cepat. Beralih dari pengeksport hasil produksi
yang bersifat labor-intensive ringan seperti tekstil dan kaos ke
hasil industri modern yang skill-intensive seperti elektronik,
mobil dan haasil industri teknologi maju lainnya. Pendapatan per
kapitanya meningkat dari US $ 100 pada tahun 1963 menjadi lebih
dari US $ 10,000 pada akhir tahun 1990-an. Suatu loncatan cepat
yang tidak lebih dari satu generasi.44Terdapat perdebatan mengenai
kesuksesan Korea Selatan dalam meningkatkan
perekonomian negaranya. Kaum Neoklasik beranggapan bahwa
keberhasilan pembangunan Korea Selatan terletak pada berlakunya
pasar yang efisien. Pertumbuhan yang tinggi dari ekonomi Korea
Selatan adalah karena strategi pembangunan dan orientasi kebijakan
negara yang terfokus pada peran yang meluas dari pasar, yang pada
akhirnya menyediakan landasan bagi alokasi sumber daya yang
efisien. 45 Kaum ini juga meyakini bahwa pengubahan strategi dari
subsitusi impor menjadi industri yang berorientasi ekspor
merupakan alasan dari keberhasilan pembangunan ekonomi Korea
Selatan.
Sedangkan pendapat lain berpendapat bahwa keberhasilan peran
pembangunan Korea Selatan berasal dari efisiensi institusi,
khususnya peran negara (state). Hakikat dari kebijakan ekonomi
adalah intervensi negara secara cermat dan tersedianya berbagai
mekanisme sehingga mendorong pertumbuhan dan investasi yang cepat.
Keterlibatan pemerintah yang sangat kuat dalam memilih industri
strategis, melakukan proteksi dan memberikan insentif terhadap
industri-industri berorientasi ekspor telah memacu industri Korea
Selatan menjadi mapan dan meningkatkan pembangunan ekonomi nasional
di Korea
Selatan.44 Said Zainal Abidin. Peran Pemerintah Dalam
Pembangunan. Hal. 59.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O2nBoqK2xWAJ:www.stialan.ac.id/artikel/artikel%2520said%2520zaenal.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk,
diakses pada 27 April 2013 pukul 21:16.
45 Budi Winarno. 2010.Pertarungan Negara Versus Pasar.
Yogyakarta: Media Pressindo. Hal. 150
BAB III KESIMPULANPeran negara dalam pembangunan bergantung pada
gagasan dan model apa yang digunakan oleh sebuah negara. Batasan
peran tersebut secara umum dimaknai sebagai dominan, terbatas atau
bahkan minimal. Negara akan menjadi dominan ketika negara mengikuti
gagasan state led -development, terbatas atau bahkan minimal jika
mengikuti gagasan mar ket-led-driven. Berdasarkan periodisasi
pembangunan, terdapat lima transformasi yang terjadi dalam, gagasan
mengenai peran negara dalam pembangunan yang paling sesuai untuk
diterapkan oleh negara-negara di dunia mulai dari yang berorientasi
ekonomi maupun yang meluas pada bidang lainnya seperti yang
terangkum dalam Millenium Develeopment Goals (MDGs). Secara umum,
periodisasi tersebut menggambarkan kenyataan bahwa negara memiliki
kekuasaan untuk mengatur, memberikan dan melindungi masyarakatnya
menuju ketercapaian target pembangunan yang mereka harapkan.
Gagasan dan kebijakan mengenai pembangunan mungkin bergeser namun
keterlibatan negara dalam menentukan arah pembangunannya tidak
pernah berhenti bahkan pada masa pembangunan ala
neoliberalisme.
Adapun setiap negara memiliki model pembangunannya sendiri
sejalan dengan kebutuhan dan keyakinan mereka pada suatu gagasan
pembangunan. Korea Selatan salah satunya. Negara tersebut menjadi
salah satu dari The Asian Mira cle, bukti nyata keberhasilan
Developmental State Model. Melalui model tersebut Kor sel
menunjukka n bahwa strategi pembangunan dengan menekankan peranan
pemerintah dalam pembangunan dapat berjalan beriring dengan
mekanisme pasar.
DAFTAR PUSTAKABukuAdelheid Sidharta. 2009. Peran AS di Korea
Selatan Dalam Pembangunan Ekonomi. terdapat dalam Jurnal Ilmiah
Hubungan Internasional. Bandung:Universitas Katolik Parahyangan
2009.
Awali Rizky dan Nasyith Majidi. 2008. Neoliber alisme
Mencengkram Indonesia. Jakarta: E Publishing Company.
Budi Winarno. 2010.Pertarungan Negara Versus Pasar. Yogyakarta:
Media Pressindo
------- Winarno. 2011. Isu-Isu Global Kontemporer. Yogyakarta:
Caps.
ErikThorbecke dan Henry Wan Jr. Revisiting East (and South East)
Asias Development Model. Tulisan dipresentasikan pada Cornell
Conference on Seventy Five Years of Development, Ithaca, NY, May
7-9, 2004. NewYork: Erik Thorbecke dan Henry Wan Jr.
Linda A Weiss. 2004. States in the Global Economy Bringing
Domestic Institutions Back
In. Cambridge: Cambridge University Press.
Michael Brackman. 2008. Asia Future Shock Terjemahan Bahasa
Indonesia . Jakarta: Ufuk
Press.
Mudrajad Kuncoro. 2010.Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan Edisi 5.
Yogyakarta: UPP STIM YKPN
Muhadi Sugiono. 2006. Kritik Antonio Gramsci Terhadap
Pembangunan Dunia Ketiga .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Peter Dicken.2011. Global Shift Sixth Edition. New York:The
Guilford Press.
Poppy S Winanti. 2003. Developmental State dan Tantangan
Globalisasi : PengalamanKorea Selatan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Volum 7, Nomor 2 , Nopember2003 (175-204).
Ray Kiely .2005. Empire in the Age of Globalisation US Hegemony
and Neoliberal
Disorder. London:Pluto Press.
UN.2012. The United Nations Development Strategy Beyond 2015.
Committee forDevelopment Policy Policy Note. NY: United
Nations.
InternetZainal Abidin. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O2nBoqK2xWAJ:www.stia
lan.ac.id/artikel/artikel%2520said%2520zaenal.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk,
diakses pada 27 April 2013 pukul 21:16.
United Nations Development Program. 2003. Human Development
Report 2003:Millennium Development Goals: A Compact Among Nations
To End Human
Poverty. http://hdr.undp.org/en/media/hdr03_complete.pdf Diakses
pada 25 April
2013 pukul 19:22
