SIGNIFIKANSI PERAN NEGARA DALAM PEMBANGUNAN POS …

Jurnal Cakrawala E ISSN 2655-1969

153

SIGNIFIKANSI PERAN NEGARA DALAM PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS NEGARA ENTIKONG

PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO

Oleh

Triesanto Romulo Simanjuntak1

ABSTRACT

After the cold war ended, the study of international relations underwent significant changes related to the issues faced by a country. The focus on the country becomes a major focus in the level of analysis discussed in the study of international relations, but changes occur in how the country is able to provide prosperity in the country. The role of the state then becomes a central study in seeing the dynamics of the power that is presented. State management in the border region is also a measure in improving the welfare of a country. Indonesia, which has 9 border areas with other countries, then presents different problems at each border. One of the borders highlighted in the study is the Entikong border which divides Indonesia and Malaysia. Since 2016, Joko Widodo who has the desire to bring the country in all regions of Indonesia has made the border regions not immune from the policies issued by him. The purpose of the research in this paper is to identify the role of the state in the development of PLBN in Entikong.

Neoclassical theory is one theory that looks at the role of the state in economic activity. Neoclassics also then need a political perspective on economic activity, especially in market failures. This makes neoclassical theory have a significant difference from classical theory. The use of theory wants to see how Joko Widodo as a state representative presents the country to ensure community activity continues.

The results of the study then showed that during Joko Widodo's administration, the border area was the area that was the focus of policy. This is evidenced by the revitalization of the border region by placing several state instruments in the border region by the establishment of the Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) by placing several institutions that support the agency. The revitalization function is also then presented with a plan to build a land post in the area around the border. Because researchers conduct direct research, it is factually important to seriously develop border areas. Because the Entikong area is directly adjacent to Kuching, which is the top 3 Malaysian states that are economically advanced. This is inversely proportional to Entikong which is part of West Kalimantan Province which is not even in the top 10 contributors to GDP in Indonesia.

Keywords: country, welfare, neoclassical, border

1 Staff pengajar di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (FISKOM), Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW).

Triesanto R Signifikansi Peran Negara

154

1. PENDAHULUAN

Studi Hubungan Internasional adalah studi yang mempelajari tentang

perkembangan politik di suatu negara, baik secara internal maupun eksternal

yaitu kaitannya dengan hubungan bilateral dan multilateral. Studi Hubungan

Internasional pada awalnya (sebelum Perang Dingin) hanya fokus bagaimana

suatu negara mengadapi ancaman dari negara lain, kemudian setelah masa

Perang Dingin terjadi perubahan yang signifikan terkait isu yang dihadapi

sebuah negara. Negara-negara kemudian mulai melihat bagaimana

meningkatkan kesejahteraan di dalam negara mereka melalui penguatan

ekonomi masyarakat ataupun secara struktur melalui organisasi regional

maupun internasional

Masalah kesejahteraan ini kemudian dilihat secara menyeluruh. Negara

sebagai aktor utama dalam memperkuat aspek kesejahteraan kemudian dapat

dianggap sebagai fokus utama dalam analisis studi Hubungan Internasional.

Peran negara kemudian sentral dalam hal pembuatan kebijakan dan juga

membuat sebuah kerangka kerjasama bilateral ataupun multilateral dalam

mendukung proses peningkatan kesejahteraan sebuah negara. Sentralisasi

peran negara ini kemudian dapat dilihat dalam proses pembuatan kebijakan

yang terpusat ataupun pembagian peran dengan pemerintah daerah, karena

pada kenyataannya unit wilayah atau daerah mampu untuk menguasai dan

memahami segala macam aspek permasalahan yang terjadi dalam rumpun

kajian daerah ataupun wilayah.

Studi perbatasan merupakan sebuah studi kasus menarik dalam

perspektif studi Hubungan Internasional. Sebagai wilayah yang menjadi

pembatas langsung antara suatu negara, daerah perbatasan kemudian

menyimpan berbagai potensi dan juga permasalahan. Secara letak, perbatasan

kemudian selalu terletak jauh dari ibukota suatu negara, bahkan jauh dari

ibukota provinsi atau distrik sebuah negara. Ini mengakibatkan perbatasan

sering dikelola sebagai ‘sudut belakang’ sebuah negara. Artinya daerah

perbatasan minim perhatian dari pemerintah pusat ataupun provinsi karena

Signifikansi Peran Negara Triesanto R

155

letaknya yang cukup jauh. Akibat letak ini kemudian permasalahan yang timbul

dalam perbatasan diantaranya tingkat kriminalitas yang cukup tinggi yang

dikarenakan minimnya aparatur negara untuk melakukan monitoring ataupun

tingkat kesejahteraan yang berbeda jauh antara ibukota provinsi ataupun

daerah perbatasan. Ini membuat masyarakat perbatasan meningkatkan

kesejahteraan mereka dengan cara melakukan kegiatan atau aktivitas-aktivitas

dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang cenderung melanggar hukum

wilayah atau negara mereka.

Studi Hubungan Internasional dalam isu kasus perbatasan kemudian

menyoroti hal-hal ini. Peningkatan peran negara dalam peningkatan

kesejahteraan atau pengurangan ancaman wilayah perbatasan cenderung

menjadi sebuah isu yang kemudian dibahas dan dianalisis. Namun, selain dari

pada itu masyarakat sebagai unit analisis yang juga cukup penting untuk dilihat

bagaimana masyarakat melakukan kegiatan dalam peningkatan kesejahteraan

mereka. Karena memang sebagai satu negara kepulauan salah satu kelemahan

terbesar Indonesia adalah negara ini terlalu besar untuk dilihat dan dianalisis

peran negara di wilayah perbatasan. Karena ada kurang lebih 9 wilayah

perbatasan yang berbatasan langsung dengan Indonesia yang membuat setiap

wilayah tentu memiliki permasalahannya masing-masing. Aktivitas masyarakat

di 9 wilayah perbatasan tentu kemudian dibedakan dari pola perilaku yang

tercipta, budaya yang ada dan negara yang berbatasan langsung yang

menentukan bagaimana aksi mereka.

Secara geografis, Indonesia terletak di wilayah yang cukup strategis.

Indonesia berada di 2 benua besar yaitu Asia dan Asutralia dan juga 2 kawasan

penting yaitu Asia Tenggara dan juga Pasifik. Letak geografis ini mengakibatkan

Indonesia berbatasan langsung dengan 3 negara di wilayah Indonesia, yaitu

Malaysia, Papua Nugini (Papua New Guinea) dan juga Republik Demokratik

Timor Leste (semenjak tahun 2002). Setiap wilayah perbatasan yang berbatasan

langsung dengan ketiga negara ini kemudian menyimpan potensi dan masalah

yang mengikuti berbeda-beda. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat tentu


156

menentukan bagaimana pola perilaku yang terjadi di kawasan-kawasan

perbatasan ini.

Indonesia yang telah merdeka semenjak tahun 1945 mengalami 7 kali

masa pergantian Presiden ataupun kepala negara. Sebagai negara dengan sistem

presidensial tentu presiden memiliki peran sentral dalam aktivitas peningkatan

kesejahteraan negara Indonesia tak terkecuali di wilayah perbatasan. Namun

secara umum, tidak semua presiden memiliki fokus dalam permasalahan

pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal

pembangunan. Presiden pertama Ir. Soekarno menjabat selama kurang lebih 22

tahun. Selama kurang lebih 22 tahun, adalah masa awal perpolitikan Indonesia.

Gejolak politik Indonesia terlihat dari sistem pemerintahan Indonesia yang

berubah-ubah di masa Presiden Soekarno. Sistem parlementer, serikat bahkan

kembali lagi ke sistem presidensial adalah salah satu gejolak politik yang terjadi

di masa pemerintahan presiden pertama Indonesia. Artinya fokus pemerintahan

Soekarno pada masa itu adalah meletakkan fondasi awal terbaik yang menjadi

dasar pemerintahan Indonesia dalam tahun-tahun awal hadirnya negara

Indonesia.

Presiden setelah Soekarno adalah Soeharto memiliki pola kepemimpinan

yang cenderung sentralistik. Walaupun memiliki sebuah program

pembangunan yang bernama PELITA (Pembangunan Lima Tahun), dimana

dalam masing-masing 5 tahun pemerintah memiliki sektor tertentu yang

menjadi fokus pembangunan (identik juga dengan nama pembangunan

sektoral), namun kecendrungan untuk menyoroti secara khusus wilayah

perbatasan cenderung diabaikan. Bahkan tidak jarang wilayah-wilayah provinsi

yang tidak berada di Pulau Jawa menjadi wilayah yang menjadi sorotan minor

oleh Presiden Soeharto di kala itu. Walaupun ada hal positifnya dimana fokus

Soeharto dalam pembangunan terutama sektor pertanian membuat Indonesia

diapresiasi oleh dunia sebagai salah satu negara lumbung padi dunia di masa itu.

Setelah era Soeharto, Indonesia mengalami sebuah iklim demokrasi yang

cukup besar, tidak hanya di tataran budaya politik elitis, namun juga bahkan di


157

tataran lapisan masyarakat. Iklim demokrasi yang cukup masif membuat

peropolitikan Indonesia cenderung tidak stabil. Ini dibuktikan setelah Soeharto

menjabat terjadi 3 kali proses pergantian Presiden yang berdekatan. B.J. Habibie

sebagai wakil presiden pada masa terakhir kepemimpinan Soeharto kemudian

diangkat menjadi Presiden. Habibie kemudian menjabat hanya selama kurang

dari 3 bulan masa kepemimpinan. Setelah Habibie lengser kepemimpinan

kemudian beralih ke Abdurrahman Wahid (akrab disapa Gus Dur). Gus Dur

terpilih melalui pemilihan yang dilakukan oleh legislatif pada masa itu. Namun,

Gus Dur hanya menjabat selama kurang lebih 2 tahun dan digantikan oleh wakil

presidennya pada masa itu yaitu Megawati Soekarnoputri. Megawati hanya

melanjutkan masa kepemimpinan Gus Dur dan hanya menjabat selama kurang

lebih 3 tahun. Kedua presiden ini tidak memiliki catatan menarik dalam

pembangunan di wilayah perbatasan.

Lima tahun setelah era reformasi (demokrasi) berjalan di Indonesia,

kestabilan politik Indonesia terjadi. Ini dibuktikan dengan adanya seorang

pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia dan beliau kemudian

menjabat selama 2 periode kepemimpinan atau kurang lebih selama 10 tahun.

Susilo Bambang Yudhoyono (akrab disapa SBY) adalah seorang presiden yang

memiliki latar belakang militer yang kemudian menjadi presiden ke-6 di negara

Indonesia. Fokus SBY dalam pembangunan Indonesia kemudian bersandar pada

6 bidang yaitu terkait pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan,

stabilitas harga, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan ketahanan

energi.2 Presiden SBY tidak memiliki isu khusus dalam pembangunan di wilayah

perbatasan Indonesia.

Pada tahun 2014 setelah 2 periode masa kepemimpinan SBY, Joko Widodo

(akrab disapa Jokowi) kemudian menjadi presiden Indonesia yang ke-7. Di masa

kampanye Jokowi, beliau mengangkat 9 nawacita3 dalam program dia ketika

terpilih menjadi presiden. Menariknya, dari ke-9 nawacita tersebut sorotan

2 Diambil dari situs https://nasional.kontan.co.id/news/ini-6-program-prioritas-sby-sampai-2014 , diakses pada tanggal 4 September 2018 pukul 10.57 WIB. 3 Nawacita diambil dari Bahasa Sansekerta yang berarti ‘visi-misi’.

https://nasional.kontan.co.id/news/ini-6-program-prioritas-sby-sampai-2014

https://nasional.kontan.co.id/news/ini-6-program-prioritas-sby-sampai-2014


158

kemudian diarahkan kepada nawacita ke-3 terkait dengan keinginan

pemerintah Indonesia untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Kelemahan selama ini baik itu dari masa era pemerintahan pertama Indonesia

sampai pada era demokrasi saat ini memang tidak ada pemimpin yang secara

eksplisit menyatakan ketertarikan dan fokus pembangunan di daerah secara

khusus, dan Jokowi menyatakan daerah menjadi fokus khusus pemerintahan

yang dia pimpin kelak dalam 5 tahun pertama kepemimpinan beliau.

Setelah 2 tahun berkuasa, Jokowi kemudian mulai merealisasikan

nawacita dia yang ke-3 tersebut. Tahap I pembangunan perbatasan dilakukan

sejak tahun 2016 di 7 PLBN (Pos Lintas Batas Negara). Sejak tahun 2106 Jokowi

membangun 7 PLBN yang tersebar dari Pulau Kalimantan sampai Papua. PLBN

adalah salah satu wujud hadirnya peran negara dalam proses monitoring

wilayah perbatasan. Sebagai kantor perwakilan negara, PLBN memiliki otoritas

dalam hal perijinan baik dalam bentuk barang ataupun manusia. PLBN juga

dianggap sebagai wajah muka pertama bagi negara tetangga ketika masuk ke

wilayah Indonesia.

PLBN Entikong adalah satu dari pembangunan PLBN Tahap I yang

dilakukan oleh Jokowi. PLBN Entikong kemudian diresmikan oleh Joko Widodo

pada tanggal 21 Desember 2016. PLBN Entikong yang terletak di provinsi

Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sanggau berada kurang lebih 6 jam

waktu perjalanan darat dari Pontianak (ibukota Provinsi Kalimantan Barat). Ini

membuat selama ini lokasi PLBN Entikong terlalu jauh dari lokasi ibukota

provinsi. Pada tanggal 21 Desember 2016 tersebut, Presiden Joko Widodo

kemudian datang langsung bersama rombongan untuk melakukan peresmian

bangunan di PLBN Entikong. Ini adalah pertama kalinya semenjak tahun 1989

terjadi pembangunan kembali di PLBN Entikong sejak 27 tahun berdiri. Peran

negara kemudian menjadi penting dan menarik untuk melihat bagaimana

signifikasi peran negara dalam pembangunan PLBN Entikong pada masa

pemerintahan Joko Widodo?


159

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Konsep Negara

Dalam kajian Hubungan Internasional, negara adalah salah satu aktor

yang paling tinggi jika kita berbicara tentang kekuasaan. Negara sering dianggap

menguasai panggung politik tertinggi melalui otoritas kebijakan dan peraturan

yang mereka miliki. Di era demokrasi saat ini perwujudan dari aktor negara

kemudian diwujudkan sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku di

negara tersebut. Jika kemudian sistem pemerintahan parlementer kita melihat

bahwa aktor negara yang kemudian menjadi sorotan utama kemudian Perdana

Menteri (kabinet) dan juga Presiden (dalam kebijakan politik luar negeri). Pada

sistem presidensial, sorotan utama sebagai aktor adalah presiden.

Pada kasus yang diangkat kemudian adalah kebijakan Presiden semenjak

masa kampanye yang menjadi sorotan. Bagaimana peran beliau selaku pemilik

kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembangunan di Indonesia kemudian

menjadi sebuah sorotan penting. Sorotan ini kemudian turun melalui aparatur

negara baik yang menjadi alat perpanjangan tangan presiden selaku pemimpin

negara yang tentunya tidak selalu berada di Entikong untuk melakukan

monitoring.

2.2. Konsep Power

Aktivitas politik suatu negara tentu selau berlandaskan bagaimana relasi

power atau kekuasaan itu tercipta. Karena tujuan setiap aktor dalam analisis

hubungan internasional selalu melihat bagaimana setiap aktor mendapatkan

power mereka dalam setiap aksi dan kebijakan. Namun pada kenyataannya

memang power itu sendiri sulit untuk didefiniskan secara harfiah.

Kecendrungan analisis terhadap konsep power suatu negara hanya melihat apa

aspek-aspek yang dapat terlihat dan terukur seperti misalnya jumlah penduduk,


160

wilayah (teritori), kapabilitas ekonomi, kekuatan militer, stabilitas politik dan

bahkan juga kepiawaian aktor dalam melakukan kegiatan diplomasi.4

Untuk melihat power dalam suatu negara ada 3 karakteristik utama yang

kemudian ukuran dan analisis terkait power dapat dikembangkan.

a. Power bersifat dinamis, artinya power dapat berubah-ubah

(meningkat/menurun).

b. Power bersifat relatif, artinya power dapat diperbandingkan dengan power

yang dimiliki oleh aktor lain.

c. Power bersifat situasional dan multidimensi, artinya power dapat terlihat

suatu waktu dan bisa ditunjukkan melalui berbagai macam aspek.

Pada kasus yang dilihat terkait perbatasan kemudian analisis peneliti

terkait isu tentu melihat bagaimana power yang coba dihadirkan oleh Joko

Widodo selaku pemimpin tertinggi. Di sini akan dilihat dalam dimensi atau

situasi tertentu dimana Jokowi memiliki nawacita yang kemudian diemban

untuk kembali membangun pos lintas batas negara di Entikong agar kehadiran

dan relasi power yang diinginkan dapat tercipta bagi masyarakat. Artinya disini

analisa power yang diinginkan selain berdasarkan pada dimensi waktu pada

pemerintahan Joko Widodo, juga melihat peningkatan power yang coba

dibangun. Peningkatan power ini dilihat dari bangunan-bangunan pendukung

lainnya yang dibangun untuk menunjang kinerja operasional PLBN. Dan paling

penting juga melakukan perbandingan power (relasi) antara negara Indonesia

dan Malaysia sesuai dengan wilayah-wilayah perbatasan yang negara ini miliki

dan saling bersinggungan.

2.3. Teori Neoklasik

Teori neoklasik adalah sebuah teori yang memberikan sebuah sudut

pandang yang lebih dalam dari teori ekonomi klasik. Teori neoklasik masih sama

4 DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 7.


161

dengan teori klasik dimana percaya pada tindakan individu dalam kegiatan

ekonomi. Namun dalam teori neoklasik tindakan ekonomi kemudian ditentukan

dari bagaimana logika yang dibangun oleh individu (subjektivitas). Tindakan

ekonomi yang dilakukan oleh individu berdasar pada pilihan yang dibatasi

(constrained choice). Pilihan ini akan menentukan bagaimana individu

kemudian membuat pilihan dalam tindakan ekonomi mereka. Untuk itu karena

berada pada keadaaan yang terbatas individu kemudian akan berusaha untuk

mencapai level kepuasan tertinggi untuk mencapai kebutuhan, sehingga tingkat

kebahagiaan (hapiness) yang tertinggi dicapai sesuai dengan sumber daya yang

tersedia.

Faktor keterbatasan sumber daya ini membuat individu akan membuat

sebuah pilihan rasional. Pilihan rasional ini kemudian dilakukan untuk

mendapatkan level kepuasan subjektif yang setingi mungkin bagi individu.

Pilihan rasional ini kemudian gunanya untuk memaksimalkan kesejahteraan

yang dimiliki oleh individu dan kelompok. Pilihan rasional yang ada digunakan

untuk mendapatkan kepuasan, kegunaan dan kebahagiaan yang ada. Pilihan

rasional merupakan sebuah konsep yang lazim dipakai dalam teori-teori politik,

seperti halnya realisme. Namun dalam pilihan rasional realisme mempunyai

scope yang lebih besar daripada pilihan rasional yang ada dalam neoklasik. Di

dalam realisme pilihan rasional diarahkan kepada aktor yang ingin

mendapatkan keuntungan tertinggi dalam kebijakan yang diambil. Akan tetapi

dalam neoklasik konsep pilihan rasional lebih diarahkan kepada pilihan dalam

memaksimalkan kegiatan ekonomi yang mereka lakukan.

Pada konsep pilihan rasional yang ada di neoklasik ini, kemampuan

individu untuk membuat pilihan kemudian berada pada kemungkinan 2

keadaan, yaitu :

1. Memilih di antara pilihan untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Ini

terjadi dalam keadaan dimana pilihan tersedia banyak, dan pilihan terbaik

diambil untuk mempertimbangkan bagaimana satu pilihan

mempengaruhi kepuasan. Contoh : memilih sekolah.


162

2. Memilih di antara keterbatasan sumber daya individu. Ini terjadi ketika

individu hanya memiliki sumber daya yang betul-betul terbatas, sehingga

dia akan memilih satu pilihan yang terbaik yang dapat mengakomodir

kepuasan terbaik yang dia miliki. Contoh : individu memilih salah satu

barang dimana barang tersebut dianggap dapat meangkomodir kepuasan

dia. Pilihan ini cenderung menunjukkan sebuah utility yang cukup luas

dari barang tersebut.

Dalam sebuah keadaan tertentu, terutama keadaan langka (scarcity)

memilih adalah salah satu cara untuk memperbesar peluang mendapatkan level

kepuasan terbaik bagi individu. Itu juga memberikan alasan bagaimana sebuah

barang dapat lebih berguna dan memberikan kepuasan bagi para individu yang

memakainya. Faktor kelangkaan kemudian menjadi sebuah konsep yang

penting dalam kegiatan ekonomi. Kelangkaan tidak hanya terjadi karena

sumberdaya yang tidak terpenuhi, namun kelangkaan juga terjadi ketika

individu sudah mengkonsumsi tapi tetap tidak merasa puas dengan pilihan yang

telah dipilih.

Teori neoklasik percaya terhadap kepuasan tidak hanya di level individu

tapi juga dalam hal kelompok, dalam arti ini merupakan salah satu sudut

pandang yang cukup luas dari neoklasik dibanding teori klasik. Neoklasik

berpendapat bahwa sebuah kelompok mendapatkan kesejahteraan yang

maksimal ketika semua anggota dari kelompok itu berhasil memaksimalkan

kesejahteraan dari semua individu dalam kelompok itu saling terkait.5

Kelompok ini disini akan diartikan sebagai masyarakt perbatasan ataupun

negara yang dapat menentukan bagaimana level kepuasaan anggota dalam

kelompok tersebut.

5 James A. Caporasso & David P. Levine, Teori-Teori Ekonomi Politik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 195.


163

2.3.1. Logika Ekonomi-Politik dalam Pandangan Teori Neoklasik

Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat adalah satu-kesatuan yang

digunakan untuk mendapatkan keuntungan tidak hanya peningkatan kapital,

tapi juga untuk mensiasati kekurangan sumber daya yang terjadi. Tindakan-

tindakan politik dalam ekonomi inilah yang membuat logika ekonomi dalam

pemenuhan kebutuhan berkelindan dengan logika politik dalam kebijakan yang

menentukan arah dan tujuan individu dalam aktivitas ekonomi mereka. Dari sini

termanologi ekonomi-politik hadir untuk menganalisa tindakan manusia dalam

aktivitas ekonomi yang bersinggungan dengan proses kebijakan dan putusan

yang dia lakukan di dalam aktivitas politik. Dalam arti, tidak jarang bahwa

ekonomi tidak serta-merta menghilangkan pandangan politik yang dilakukan

oleh individu dalam kesehariannya.

Dalam neoklasik, ekonomi dipandang sebagai proses dimana individu

berusaha memaksimalkan pemenuhan terhadap kebutuhan berdasarkan

sumberdaya yang ada, ini juga dapat diartikan sebagai memaksimalkan

distribusi dari sumber daya tersebut. Kegiatan memaksimalkan kebutuhan ini

terjadi di dalam institusi-institusi politik. Ini membuat pandangan neoklasik

tidak abai terhadap organisasi politik sebagai wadah individu untuk dapat

memaksimalkan kebutuhan dan keinginan mereka. Tujuan dari tindakan dalam

institusi politik ini yaitu adalah bagian dari penghematan (economizing) dari

sumberdaya yang terbatas.

Kegiatan ekonomi tentu dihadirkan dalam konsep pasar, sebagai

pertemuan antara pembeli dan penjual dalam aktivitas ekonomi. Dalam

pandangan neoklasik, pasar adalah tempat dimana terjadi sebuah peningkatan

level kesejahteraan individu untuk meningkatkan level kepuasan mereka dalam

aktivitas ekonomi. Pasar adalah sebuah institusi yang memungkinkan

terbentuknya peluang yang maksimal bagi pertukaran secara bebas sehingga

efisiensi dapat terwujud. Pasar juga adalah sebuah sistem yang terdiri dari

transaksi-transaksi yang dilakukan secara sukarela antarbeberapa pemilik

properti yang independen yang semuanya sama-sama mengejar kepentingan


164

pribadi. Di dalam neoklasik, transaksi ini baru akan terjadi kalau dianggap bisa

memberikan peningkatan kesejahteraan bagi kedua belah pihak yang terlibat

dalam transaksi. 6

Neoklasik juga memerlukan sudut pandang politik, terutama jika terjadi

sebuah kegagalan pasar. Neoklasik akan melihat sebuah kegagalan dimana

pasar justru tidak berhasil memberikan peluang kepada individu-individu

untuk mencapai pemenuhan kebutuhan yang maksimal sesuai dengan sumber

daya yang tersedia. Posisi politik tidak betul-betul diabaikan oleh neoklasik, ini

merupakan sebuah pandangan yang sedikit berbeda dari pandangan klasik yang

cenderung mengabaikan peran pemerintah atau negara yang justru akan

merusak tatanan ekonomi politik.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong

PLBN Entikong adalah pos lintas batas pertama di Indonesia yang

beroperasi sejak 1 Oktober 1989 pada masa pemerintahan Soeharto.

Pengelolaan terkait PLBN Entikong ini kemudian berpindah-pindah dari di

bawah pemerintah Kabupaten Sanggau, lalu kemudian beralih kepada Provinsi

Kalimantan Barat dan sekarang kemudian dikelola oleh Badan Nasional

Pengelola Perbatasan (BNPP) yang berada di bawah Kementerian Dalam

Negeri.7

BNPP kemudian membuat sebuah pengarahan tentang 2 dimensi aspek

pengelolaan perbatasan yaitu antara lain melihat pengelolaan batas wilayah

negara (border) dan juga pembangunan kawasan perbatasan (frontier). Dalam

6 Ibid, hlm. 200. 7 Diambil dari situs https://regional.kompas.com/read/2018/08/17/16052051/pertama-kali-plbn-entikong-gelar-upacara-hut-ri-ke-73 , diakses pada tanggal 4 September 2018 pada pukul 15.23 WIB.

https://regional.kompas.com/read/2018/08/17/16052051/pertama-kali-plbn-entikong-gelar-upacara-hut-ri-ke-73



165

dimensi ini dapat dilihat bahwasanya tidak hanya daerah yang berbatasan

langsung saja yang menjadi fokus, tapi juga kawasan sekeliling perbatasan

(frontier) juga mengalami dampak dari pembangunan. Penjelasan terkait

perbatasan juga diperkuat dengan keinginan BNPP untuk melakukan 4 aspek

pengelolaan batas wilayah negara.8

1) Aspek pengelolaan batas negara wilayah darat

2) Aspek pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara

3) Aspek pengelolaan lintas batas negara

4) Aspek pengamanan perbatasan negara

Identifikasi awal permasalahan yang sering menjadi laporan di wilayah

perbatasan Kalimantan Barat adalah terkait ancaman masuknya orang-orang

secara ilegal (tanpa surat-surat sah) dan juga penyelundupan narkotika.9

Potensi besar wilayah atau kawasan Entikong adalah wilayah ini berbatasan

langusung dengan Malaysia, salah satu negara sahabat Indonesia di kawasan

Asia Tenggara. Akan tetapi kesamaan rumpun dan bahasa membuat identifikasi

manusia yang masuk ke masing-masing negara menjadi sulit karena ada

kemiripan secara fisik. Arus masuk manusia yang terjadi di wilayah PLBN

Entikong mencapai 700-1000 orang di waktu normal. Namun pada hari-hari

tertentu, misalnya hari libur (agama atau tahun baru) jumlah pelintas yang

masuk ke perbatasan Entikong meningkat sampai lebih dari 100%.10

Proses pembangunan PLBN Entikong yang diresmikan pada 21 Desember

2016 tidak hanya berhenti sampai pembangunan PLBN saja. Untuk

meningkatkan kawasan perbatasan (frontier) pemerintah juga membangun

pelabuhan darat yang berjarak kurang lebih 10 km dari PLBN Entikong. Selain

8 Diambil dari situs www.setkab.go.id , terkait laporan tentang “Informasi Umum tentang Pos Lintas Batas Negara (PLBN)”, diakses pada tanggal 25 April 2018. 9 Ibid. 10 Hasil wawancara wartawan Kompas kepada Kepala Bidang Pengelolaan PLBN Entikong Viktorius Dunand yang ditulis di harian Kompas.com (https://regional.kompas.com/read/2018/08/17/16052051/pertama-kali-plbn-entikong-gelar-upacara-hut-ri-ke-73), diakses pada tanggal 4 September 2018 pada pukul 15.45 WIB.

http://www.setkab.go.id/




166

dari pada itu peningkatan kawasan perbatasan juga dilihat dari pembangunan

infrastruktur lainnya yang akan ditingkatkan seperti pasar dan infrastruktur

lainnya. Untuk itu pemerintah yang diwakili juga oleh Kementrian Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebutkan bahwa ada

alokasi dana sebesar Rp 23 triliun untuk peningkatan pembangunan di 3

kabupaten Kalimantan Barat.11

3.2. Menguatnya Peran Negara dalam Revitalisasi PLBN Entikong

Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa PLBN Entikong sudah

dibangun dan beroperasi sejak tahun 1989. Pada saat ini, PLBN Entikong sedang

mengalami proses revitalisasi peran dan tata kelola oleh Pemerintahan

Indonesia. Salah satu revitalisi peran yang kemudian diemban oleh PLBN adalah

secara struktur tanggung jawab PLBN diletakkan kepada sebuah badan yang

bernama “Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)”. BNPP ini diletakkan

di bawah Kementerian Dalam Negeri selaku perwakilan langsung negara

ataupun pemerintahan pusat. Dalam posisi struktur letak PLBN kemudian

diletakkan pada struktur yang strategis dalam koordinasi kementrian dan

memiliki sebuah badan pengelola yang secara spesifik mengurus PLBN.

Sehingga PLBN tidak perlu harus menunggu pusat, dalam hal ini Kementrian

Dalam Negeri.

PLBN kemudian diharapkan menjadi garda terdepan dalam

pengembangan wilayah daerah perbatasan. Untuk itu kemudian konsep “PLBN

Terpadu” hadir sebagai kerangka pengembangan wilayah dikeluarkan. Sehingga

terjadi sinergisitas antara PLBN dan daerah sekitar. Konsep PLBN terpadu

dalam hal pengembangan kawasan perbatasan kemudian dilihat melalui kurang

lebih 5 sektor penguatan yang secara khusus menjadi perhatian. Kelima sektor

penguatan itu antara lain : sektor pariwisata, sektor sumberdaya alam, ekspor-

11 Diambil dari situs https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150708090058-20-65100/pemerintah-akan-bangun-pelabuhan-darat-di-entikong? , dikses pada tanggal 4 September 2018 pada pukul 16.15 WIB.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150708090058-20-65100/pemerintah-akan-bangun-pelabuhan-darat-di-entikong

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150708090058-20-65100/pemerintah-akan-bangun-pelabuhan-darat-di-entikong


167

impor, dunia usaha dan juga jasa.12 Memperkuat sektor-sektor ini kemudian

diperkuat dengan penguatan kelembagaan secara internal melalui manajemen

kelembagaan, revitalisasi sarana-prasarana, penguatan SOP (standar

operasional dan prosedur) dan juga sistem penganggaran.

Secara politik ini membuat peran negara jadi poin sentral awal dalam

pengembangan dan pembangunan awal PLBN Entikong. Negara dalam

koordinasi badan pengembangan kemudian mendorong isu-isu perbatasan

dalam pengembangan isu wilayah perbatasan. Salah satu peran negara yang

sentral di kawasan PLBN Entikong adalah rencana pembangunan pelabuhan

darat (dry port). Pelabuhan darat adalah salah satu cara peningkatan akses

perdagangan bagi para pengusaha. Artinya disini salah satu kebutuhan

masyarakat wilayah perbatasan bagaimana peningkatan akses perdagangan

bisa dilakukan antara 2 negara (Indonesia dan Malaysia). Pelabuhan darat akan

mengatasi permasalahan terkait kemampuan daya tampung barang dan juga

ongkos transaksi perdagangan yang lebih efisien.13

Pembangunan pelabuhan darat ini betul-betul mencerminkan bagaimana

menguatnya peran negara dalam peningkatan kapasitas wilayah perbatasan.

Dalam proses pembangunan pelabuhan darat instensifikasi peran kementrian

lebih ditingkatkan. Kementrian Perhubungan kemudian mempersiapkan desain

dan analisis Amdal, dan pembangunan ini dimulai dari tahun 2015 dan masih

berlanjut sampai sekarang.14 Adapun pengembangan perbatasan melibatkan

peran kementrian antara lain :

12 “Informasi Umum tentang Pos Lintas Batas Negara”, Op.cit. 13 Diambil dari situs http://pontianak.tribunnews.com/2016/10/11/pelabuhan-darat-entikong-strategis-tunjang-aktivitas-perdagangan-internasional-di-kalbar , diakses pada tanggal 25 September 2018 pada pukul 10.10 WIB. 14 Pada saat peneliti terjun ke lapangan untuk pengambilan data 22 Mei 2018 proses pembangunan pelabuhan darat masih berlangsung.

http://pontianak.tribunnews.com/2016/10/11/pelabuhan-darat-entikong-strategis-tunjang-aktivitas-perdagangan-internasional-di-kalbar

http://pontianak.tribunnews.com/2016/10/11/pelabuhan-darat-entikong-strategis-tunjang-aktivitas-perdagangan-internasional-di-kalbar


168

Diatas adalah pos-pos kementrian yang dilibatkan dalam proses

pembangunan besar-besaran di kawasan perbatasan. Perluasan peran

pemerintah tidak hanya terjadi di pos lintas saja, namun juga pembangunan

pelabuhan darat sebagai salah satu akselerasi kawasan di wilayah perbatasan.

Setiap kementrian kemudian memiliki fungsi sebagai monitoring dan juga

revitalisasi.

3.2.1. Fungsi Monitoring

Peran monitoring disini berarati memiliki arti peran paling penting.

Dimana badan-badan pemerintah yang ditunjuk memiliki porsi paling besar di

wilayah perbatasan. Artinya mereka berperan dalam penetapan standarisasi

prosedur (SOP) dan peraturan-peraturan lainnya antar sesama masyarakat.

Berangkat dari pemahaman tersebut peningkatan fungsi PLBN dalam

standarisasi kerja kemudian diletakkan pada badan-badan ini yaitu Kementrian

Dalam Negeri (KEMENDAGRI) kemudian mewadahi dua badan penting dalam

pengelolaan PLBN. Gubernur sebagai pemimpin wilayah tentu berada dalam

koordinasi KEMENDAGRI. Sinergi setiap PLBN kemudian dibantu oleh satu

badan yaitu BNPP yang diletakkan juga dibawah koordinasi KEMENDAGRI.

Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kemudian membantu

Peningkatan Daerah

Perbatasan

PLBN

Kementrian Dalam Negeri

BNPP

PEMDAMenteri Desa Pembangunan

Daerah Tertinggal

Pelabuhan Darat

Kementrian Perhubungan

Kementrian PU & Perumahan

Rakyat


169

Pemda dalam membangun daerah-daerah tertinggal di dekat perbatasan.

Marwan Jafar selaku Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

memberikan pernyataan bahwa Kementrian yang dia pimpin akan

menganggarkan dana sebesar Rp. 23 triliun untuk pembangunan 3 kabupaten

di daerah perbatasan.15

3.2.2. Fungsi Revitalisasi

Peran revitalisasi artinya disini badan-badan yang ditunjuk kemudian

memperkuat daerah perbatasan dengan penguatan ataupun pembangunan

tambahan. Sorotan disini soal hadirnya pelabuhan darat sebagai fungsi

revitalisasi daerah perbatasan. Salah satu kekurangan daerah perbatasan

Indonesia dibanding daerah perbatasan Malaysia, Serinai adalah kekurangan

daya tampung. Pelabuhan domestik yang ada di Kalimantan Barat hanya mampu

menampung barang sebanyak 3.000 ton perhari, di saat Pelabuhan Serinai

mampu menampung 15.000 ton perhari.16 Selain daripada itu lokasi pelabuhan

domestik letaknya di ibukota Provinsi, yang harus memakan waktu selama 6

jam untuk kembali lagi ke wilayah perbatasan. Ini tentu mengurangi efisinsi

karena terjadinya hambatan dalam efisiensi kegiatan ekonomi yang terjadi.

Penguatan akses perjalanan juga jadi poin penting. Di wilayah Kabupaten

Sanggau akses jalan raya yang mulus tentu dapat memaksimalkan potensi

kegiatan ekonomi antar masyarakat.

3.3. Keadaan Faktual PLBN Entikong dan Wilayah Sekitar

PLBN Entikong mengalami perubahan yang sangat signifikan sesuai

dengan pengamatan yang dilakukan langsung selama 3 hari dilapangan. Namun,

peneliti tidak hanya mengamati daerah PLBN saja, wilayah sekitar PLBN juga

menjadi amatan yang cukup menarik. Bahkan penaliti berkesempatan untuk

15 “Pemerintah akan Bangun Pelabuhan Darat di Entikong”, Op. cit. 16 “Pelabuhan Darat Entikong Strategis Tunjang Aktivitas Perdagangan Internasional Kalbar”, Op. cit.


170

mengunjungi daerah Serian dan Kuching sebagai wilayah Malaysia yang

berbatasan langusung dengan Indonesia melalui Entikong.

Peneliti kemudian berkesempatan untuk tinggal selama 1 (satu) malam di

daerah Balai Karangan. Balai Karangan adalah salah satu desa dari Kecamatan

Sekayam. Jarak antara ibukota Provinsi Kalimantan Barat yaitu Pontianak ke

Balai Karangan memakan waktu kurang lebih 6 jam perjalanan darat. Dari Balai

Karangan ke Entikong posisi PLBN memakan waktu kurang lebih 45 menit

perjalanan darat. Sepanjang jalan menuju Entikong peneliti melihat dengan jelas

terjadi pembangunan besar-besaran infrastruktur terutama bangunan-

bangunan perkantoran di wilayah sepanjang Kecamatan Entikong. Kantor

Kecamatan, Kantor Kejaksaan, Kantor Pos bahkan pasar-pasar rakyat di

sekitaran lokasi juga mengalami pembangunan. Terlihat jelas bahwa

pemerintah serius dalam melakukan proses peningkatan pembangunan

kawasan perbatasan. Namun salah satu kelemahan penulis adalah menggali

lebih dalam, apakah proses pembangunan kawasan perbatasan adalah hasil dari

dana yang turun dari salah satu Kementrian Pusat (KEMENDAGRI atau

Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal) atau dari dana daerah.

PLBN tentu adalah salah satu wilayah yang mengalami pembangunan

yang sangat signifikan. Lokasi PLBN adalah salah satu lokasi yang terlihat paling

megah di kawasan Kecamatan Entikong. Peletakan landmark sebuah patung

Garuda di tengah-tengah PLBN menegaskan sebuah posisi penting dalam

sentralisasi wajah Indonesia melalui image burung Garuda yang merupakan

simbol negara. Di bawah landmark tersebut terdapat sebuah batu peresmian

yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Desember 2016.

Simbol-simbol ini sangat mempertegas posisi negara di wilayah perbatasan.

Simbol lainnya yang tidak kalah menarik adalah sebuah perisai suku Dayak yang

diletakkan di depan pintu PLBN dan lokasinya di belakang simbol Garuda.

Simbol perisai Dayak ini menunjukkan simbol wilayah PLBN dimana lokasi

PLBN di Entikong yang merupakan daerah Kalimantan Barat yang dihuni

mayoritas suku Dayak.


171

Peneliti kemudian berkesempatan untuk melakukan penggalian informasi

dari salah satu warga sekitar. Peneliti berkesempatan melakukan penggalian

informasi melalui in-depth interview dengan salah satu warga yang sudah tinggal

dan bersinggungan dengan kawasan perbatasan sejak tahun 1978. Beliau

bernama Paul Silalalahi yang berprofesi sebagai pengusaha yang sering

memakai kawasan perbatasan untuk melakukan kegiatan keluar-masuk barang-

barang dari Malaysia ke Indonesia ataupun sebaliknya.

Beliau bercerita sejarah awal soal PLBN antara Indonesia dan Malaysia

yang menurut ingatan beliau sudah ada sejak tahun 1973. Untuk masuk ke

Malaysia pada saat itu dikenakan tarif RM 600 setiap individu. Kelemahan

lainnya di tahun 1970an tersebut akses jalan dari Balai Karangan ke Entikong

memakai fasilitas motor air yang memakan waktu 1 hari perjalanan. Persemian

pembangunan PLBN kemudian dilakukan pada tahun 1982 pada masa

pemerintahan Presiden Soeharto. Di tahun tersebut narasumber berprofesi

sebagai salah satu suplier batu dan semen dalam pembangunan PLBN.

Profesi beliau saat ini sebagai pedagang (dagangan berupa bahan

sembako) mendukung aktivitas yang cukup tinggi untuk bersinggungan dengan

PLBN. Sebagai pelaku usaha dagang beliau menyoroti pentingnya pelabuhan

darat agar proses ekspor-impor tidak terhalangi oleh kuota beban maksimum.

Pentingnya pelabuhan darat juga dalam hal pembuatan standarisasi peraturan

(SOP) yang saat ini menurut pengakuan beliau tidak jelas. Karena sebagai

pengusaha ukuran standarisasi masih bias apakah tergantung volume barang

atau produk tertentu. Ini yang membuat pentingnya pelabuhan darat kedepan

agar terjadi sebuah sosialisasi yang jelas antara para pengguna fasilitas untuk

meningkatkan kawasan perbatasan.

Satu hal lain yang menarik bahwa ada implikasi antara pilihan politik dan

kebijakan yang telah dilakukan oleh Joko Widodo. Secara eksplisit beliau

mendukung pemerintahan Joko Widodo untuk 2 periode. Pilihan ini jelas karena

proses pembangunan dan penyempurnaan pos lintas batas masih berjalan.

Sebagai masyarakat beliau mendukung pemimpin yang mau melakukan


172

peningkatan kawasan perbatasan, kebijakan yang selama ini tidak

dimaksimalkan oleh presiden-presiden sebelumnya.

Setelah menggali informasi peneliti berkesempatan untuk masuk ke

negara Malaysia. Peneliti berkesempatan bertemu dengan salah satu teman

peneliti yang adalah orang Indonesia tapi kuliah di salah satu Universitas di

Kuching, Malaysia. Banyak hal menarik dari perjalanan menuju Kuching,

Malaysia. Peneliti melihat bahwa daerah Seriyan adalah wilayah yang modern

apabila dibandingkan dengan Entikong. Menurut penuturan beliau banyak

warga negara Indonesia yang tinggal di sekitaran Kabupaten Sanggau yang

berekonomi kelas atas bertamasya ke Kuching daripada ke ibukota provinsi.

Secara kultur yang mirip antara Indonesia dan Malaysia membuat perbedaan

bahasa tidak terlalu signifikan sehingga tetap memudahkan warga Indonesia

untuk berwisata di Kuching. Total di Kota Kuching ada lebih dari 10 mall (pusat

perbelanjaan) yang menjadi tempat wisata menarik tidak hanya bagi warga

Malaysia, tapi juga bagi warga Indonesia dari wilayah Perbatasan.

Pemberdayaan wilayah perbatasan menjadi penting sesuai pengamatan

peneliti selama di sana. Baik Balai Karangan dan juga Entikong tidak ada pasar

modern (mall) seperti yang ditawarkan oleh Kuching. Karena tidak bisa

dipungkiri di era sekarang mall kemudian menawarkan hiburan bagi warga-

warga yang mampu, dan tidak sedikit ternyata warga mampu di daerah sekitar

perbatasan.Perbandingan sederhana kemudian bisa dilakukan ketika untuk

mencapai mall di wilayah Indonesia yang berdekatan, misalnya di Singkawang

harus menempuh waktu 5 jam 30 menit, sedangkan untuk mendapatkan mall

terdekat di Malaysia hanya memakan waktu 2 jam 30 menit.

Selain soal wilayah perbelanjaan, sesuai pengamatan peneliti, peneliti

memperhatikan bahwa wilayah Serian pemerintah Malaysia hendak

membangun sebuah jalan tol yang memiliki akses menuju Brunei Darusalam.

Pembangunan ini sedang berjalan dan merupakan salah satu pembangunan

cukup menarik yang dapat dilihat sebelum masuk ke Kota Kuching. Apabila

pembangunan ini sudah berhasil tentu Kuching memiliki akses ke 2 negara yaitu


173

Indonesia dan Brunei Darusalam. Kuching kemudian menjadi salah satu kota

yang sangat bisa diakses oleh negara-negara tetangga.

Membandingkan Sarawak (negara bagian Kuching) dengan Provinsi

Kalimantan Barat semacam membandingkan bumi dan langit. Sarawak adalah

negara bagian ke-3 (dari kurang lebih 14 negara bagian) Malaysia yang

menyumbangkan PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar bagi negara

Malaysia.17 Sedangkan Provinsi Kalimantan Barat saja tidak masuk ke dalam 10

besar penyumbang PDB Indonesia.18 Mengacu pada data yang ada menjadi

sebuah kewajaran ketika kita berjalan-jalan selama satu hari dari Entikong ke

Kuching seperti berjalan-jalan dari sebuah wilayah pra-modern ke wilayah

modern dan membuat sepertinya perhatian terhadap pembangunan wilayah

perbatasan terutama Entikong walaupun terlambat tapi juga merupakan sebuah

kewajiban bagi pemerintah.

3.4. Melihat Pembangunan PLBN Entikong dalam Sudut Pandang Teori

Neoklasik

Di sini kita tahu bahwasanya kegiatan ekonomi adalah sebuah kegiatan

economizing atau penghematan. Penghematan disini diartikan bahwa konsumsi

dalam ekonomi, membuat masyrakat akan menentukan pilihan untuk

melakukan tindakan ekonomi. Pilihan ini terjadi karena faktor kelangkaan,

dimana orang sudah melakukan tindakan konsumsi tetapi tetap tidak merasa

puas. Ketika kita membahas tentang economizing yang diyakini dalam kegiatan

ekonomi neoklasik di daerah perbatasan, tentu kita melihat bagaimana

masyarakat di daerah perbatasan hidup dalam keterbatasan dan kelangkaan

yang mereka hadapi. Salah satu cara untuk keluar dari keadaan tersebut adalah

dengan melakukan pilihan rasional. Tentu pilihan untuk ke ibukota provinsi

17 Diambil dari situs http://www.theborneopost.com/2018/07/05/sarawak-capable-of-hitting-2020-gdp-target-on-time/ , diakses pada tanggal 25 September 2018 pada pukul 22.18 WIB. 18 Diambil dari situs https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/05/10-provinsi-di-indonesia-dengan-pdrb-tertinggi-2015 , diakses pada tanggal 25 September 2018 pukul 22.18 WIB.

http://www.theborneopost.com/2018/07/05/sarawak-capable-of-hitting-2020-gdp-target-on-time/

http://www.theborneopost.com/2018/07/05/sarawak-capable-of-hitting-2020-gdp-target-on-time/

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/05/10-provinsi-di-indonesia-dengan-pdrb-tertinggi-2015

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/05/10-provinsi-di-indonesia-dengan-pdrb-tertinggi-2015


174

sebagai kota modern bukan pilihan rasional dalam melakukan economizing yang

diinginkan oleh masyarakat. Pilihan paling rasional dalam melakukan

economizing justru dilakukan dengan lokasi terdekat yaitu Kuching. Ini

membuat Kuching justru dapat membuat masyarakat dapat mengatasi

kelangkaan di daerah mereka.

Neoklasik percaya teori subjektivitas dimana nilai suatu barang

ditentukan dari bagaimana kegunaan (utility) barang tersebut dalam

menciptakan kepuasan (satisfaction) dalam individu. Sehingga individu di dalam

sebuah masyarakat bisa mendapatkan kepuasaan untuk itu diperlukan sebuah

pasar yang sempurna, dimana setiap individu bisa mendapatkan kepuasaan dari

aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. PLBN tentu bukan sebagai bangunan

dimana dapat menciptakan kepuasan yang terjadi di antara individu ataupun

kelompok (masyarakat sekitar perbatasan). Namun, keinginan pengelolaan

perbatasan negara dengan pembangunan kawasan perbatasan (frontier) adalah

salah satu cara yang dilakukan oleh negara untuk menciptakan kepuasaan

(satisfication) antar masyarakat. Terutama pemerintah Indonesia berencana

untuk meningkatkan kawasan perbatasan dengan pembangunan tol darat untuk

meningkatkan transaksi arus perdagangan barang di kawasan perbatasan.

Masalah utama yang terjadi tentu barang-barang dalam jumlah besar selama ini

harus transit dulu ke pelabuhan Surabaya baru didsitribusikan kembali ke

masyarakat perbatasan.

Alasan kenapa masyarakat perbatasan lebih senang belanja di Malaysia

(Kuching) mirip dengan adanya konsep pilihan rasional yang ada dalam

pandangan Neoklasik. Karena keterbatasan SDA, individu akan melakukan

sebuah pilihan rasional. Kuching yang secara kuantitas memiliki pasar modern

(mall) sebanyak lebih dari 10 pusat perbelanjaan membuat masyarakat

perbatasan lebih memilih untuk meningkatkan kepuasan mereka dengan

mengunjungi Kuching untuk melakukan aktivitas ekonomi. Ini membuat daerah

perbatasan bukan kawasan menarik, bahkan bagi masyarakat Indonesia sendiri.


175

Neoklasik mempercayai faktor politik dalam memenuhi kepuasan yang

dirasakan tidak hanya individu bahkan juga kelompok, dalam hal ini

masyarakat. Kepuasan harus terdapat dalam kelompok. Kepuasan kelompok

berarti semua individu (anggota dalam kelompok) mendapatkan kesejahteraan

mereka. Ini membuat peran negara saat ini yang cukup dominan dalam

peningkatan kawasan perbatasan adalah salah satu poin penting agar setiap

anggota kelompok mendapatkan kepuasan, tidak hanya pelaku dunia usaha, tapi

juga konsumen ataupun masyarakat itu sendiri. Kegagalan pasar (di kawasan

perbatasan) yang terjadi selama ini coba diperbaiki oleh negara untuk membuat

kawasan perbatasan lebih menarik lagi.

4.KESIMPULAN

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang membentang dari

Sabang-Merauke. Sulitnya membangun negara kepualaun seperti Indonesia ini

terlihat ketika negara sejak Indonesia merdeka tidak berhasil membuat

pemerataan pembangunan. Selama ini, wilayah perbatasan bukan sebagai

wilayah prioritas untuk dibangun oleh pemerintah dari sejak Presiden pertama

sampai Presiden keenam. Baru semenjak masa Presiden Joko Widodo terjadi

sebuah kebijakan untuk mengahadrikan lagi negara bahkan sampai di wilayah

perbatasan.

Kawasan sekitar perbatasan, seperti Entikong ataupun Balaikarangan

tidak dibangun untuk bisa sama dengan Serinai, Kuching. Karena Kuching sudah

terbangun demikian rupa dengan kekuatan kapital yang luar biasa yang mereka

miliki. Melihat sekitar kawasan perbatasan terutama dengan langkah yang baru

pertama kali diambil selama kurang lebih 70 tahun terakhir Indonesia merdeka

kawasan perbatasan sedang mengalami masa perbaikan pertama di sekitar

kawasan. Ini ditunjukkan dengan terjadinya pelebaran jalan dan perbaikan

gedung-gedung pemerintahan di sekitar kawasan perbatasan.


176

Penelitian ini dilakukan dari tahun 2017-2018. Pada tahun 2019 terjadi

pemilu legislatif dan presiden. Ini merupakan sebuah poin penting bagi negara

Indonesia. Karena kebijakan pembangunan besar-besaran yang terjadi sampai

ke wilayah perbatasan dilakukan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo. Besar

harapan siapapun nanti yang berada di tampuk kepemimpinan berikutnya

melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh beliau. Karena pada saat ini proses

penguatan kawasan perbatasan dengan pembangunan tol darat sebagai penguat

kawasan perbatasan sedang dibangun dan masih jauh dalam tahap

penyelesaian. Tentu dengan pembangunan ini diharapkan penguatan kawasan

perbatasan dapat terjadi.

*****

DAFTAR PUSTAKA

Baylis, John, Steve Smith & Patricia Owens. The Globalization of World Politics :

An Introduction to International Relations (Fifth Edition). New York :

Oxford University Press. 2011.

Caporaso, James. A, David P. Levine. Teori-Teori Ekonomi Politik. Yogyakarta :

Pustaka Pelajar. 2008.

Gilpin, Robert. Global Political Economy : Understanding The International

Economic Order. UK : Princeton University Press. 2001.

Jackson, Robert & Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional.

Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005.

Kuncoro, Mudrajad. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : Akademi Manajemen

Perusahaan YKPN. 1997.

Oatley, Thomas. International Political Economy. USA : University of North

Carolina Chapel Hill. 2012.

Perwita, DR. Anak Agung Banyu, DR. Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Ilmu

Hubungan Internasional. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2014.


177

Selwyn, Benjamin. Twenty First Century International Political Economy : A Class-

Relational Perspective. UK : Sage Publication. 2015.

Todaro, Michael P, & Stephen C. Smith. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga.

Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama. 2002.

SITUS INTERNET

“10 Provinsi di Indonesia dengan PDRB Tertinggi 2015.

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/05/10-provinsi-

di-indonesia-dengan-pdrb-tertinggi-2015. 25 September 2015.

“Informasi Umum tentang PLBN. http://www.setkab.go.id. 25 April 2018

“Ini 6 program prioritas SBY sampai 2014”. http://www.kompas.com. 4

September 2018.

“Pelabuhan Darat Entikong Strategis Tunjang Aktivitas Perdagangan.

http://www.tribunnews.com. 25 September 2018.

“Pemerintah Akan Bangun Pelabuhan Darat di Entikong.

http://www.cnnindonesia.com. 4 September 2018.

“Pertama Kali PLBN Entikong Gelar Upacara HUT RI Ke-73.

http://www.kompas.com. 4 September 2018.

“Sarawak Capable of Hitting 2020 GDP Target on Time”.

http://theborneopost.com. 25 September 2018.

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/05/10-provinsi-di-indonesia-dengan-pdrb-tertinggi-2015.%2025%20September%202015

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/05/10-provinsi-di-indonesia-dengan-pdrb-tertinggi-2015.%2025%20September%202015

http://www.setkab.go.id/

http://www.kompas.com/

http://www.tribunnews.com/

http://www.cnnindonesia.com/

http://www.kompas.com/

http://theborneopost.com/


178

Documents

SIGNIFIKANSI PERAN NEGARA DALAM PEMBANGUNAN POS …