“Upaya Counter Drugs (Pemberantasan Narkoba) Amerika Serikat di Kolombia
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester Pendek Mata Kuliah
Kejahatan Transnasional
Disusun Oleh :
Muhammad Shony Abriliandha
170210100044
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
2013
KATA PENGANTAR
Puji syukur bagi Allah SWT semesta alam yang telah memberikan saya kesempatan dan
kemudahan untuk menyelesaikan makalah ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan
kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan insya allah kepada
umat pengikutnya di akhir zaman.
Saya selaku penulis makalah ini sangat bersyukur karena makalah ini bisa diselesaikan
tepat waktu berkat kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT. Terima kasih juga saya
sampaikan kepada pihak – pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian
makalah ini.
Saya sadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT ,maka dari itu saya
memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kurang sempurnanya dalam penulisan
makalah ini.
Bandung , 29 Juli 2013
PENULIS
DAFTAR ISI
A. Kata Pengantar.............................................................................................. 1
B. Daftar Isi......................................................................................................... 2
C. PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
1.2 Identifikasi
1.3 Metode Kajian
D. KAJIAN PUSTAKA
E. ANALISIS & PEMBAHASAN
F. KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban
manusia mulai dari zaman primitif hingga modern saat ini. Kemampuan untuk
memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang menyebabkan munculnya
kejahatan modern saat ini. Selain itu tidak terlepas juga dengan perkembangan teknologi
dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern telah menjadi
sumber kejahatan baru. Era digital saat ini telah memunculkan suatu fenomena yang
disebut global village (Mc Luhan) dimana orang dapat berhubungan satu dengan yang
lain tanpa ada batas wilayah geografis, ekonomi, ideologi, politik, sosial, budaya dan
hukum. Apalagi seiring dengan perkembangan teknologi, kemudahan transportasi dan
perkembangan ekonomi dunia, kejahatan lintas negara yang terorganisasi telah
berkembang dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan mencapai tahap yang sangat
mengkhawatirkan. Jaringan kejahatan lintas negara telah melengkapi dirinya dengan
teknologi yang makin canggih dan menerapkan organisasi sistem sel yang makin sulit
dilacak. Adanya jaringan kejahatan lintas negara yang telah membuktikan memiliki
hubungan erat antara pendanaan kelompok teroris dan separatis dengan keuntungan
yang diperoleh dari kejahatan narkotika.
Fenomena semacam ini tentu amat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia
yang lebih aman, tenteram, damai dan sejahtera di masa depan. Indonesia juga
dihadapkan pada tantangan besar dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan
warga bangsa dari mata rantai kejahatan lintas negara. Pemerintah dihadapkan pada
kejahatan peredaran gelap narkotika, perdagangan dan penyelundupan manusia atau
human trafficking, terorisme, korupsi serta kejahatan terorganisasi yang dikendalikan
aktor bukan negara (non state actors). Fenomena ragam kejahatan khususnya kejahatan
lintas negara yang terorganisasi dapat berdampak besar pada penurunan rasa aman
dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan ini juga merongrong keamanan dalam
negeri, berpotensi mengganggu kedaulatan negara, serta ikut mengancam stabilitas
pembangunan ekonomi. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya mobilitas warga
antar negara yang akan berdampak pada meningkatnya mobilitas maupun modus
kejahatan lintas negara.
Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang sebelumnya, dengan topik inti “Upaya
Penanggulangan Narkoba Amerika Serikat di Kolumbia” makalah ini, maka dapat
diambil sejumlah rumusan masalah, yaitu:
Transnational crime merupakan kejahatan yang melibatkan organisasi kejahatan
Internasional dimana akibat yang ditimbulkan sangat merusak dan luas dan
permasalahan ini tidak hanya dihadapi oleh negara Kolumbia saja namun juga oleh
seluruh bangsa di dunia ini. Pemerintah berusaha untuk melakukan penanggulangan
dengan melakukan kerjasama dengan negara lain dan tentu saja pihak negara lain seperti
Amerika Serikat berusaha untuk melakukan upaya-upaya untuk menanggulani kejahatan
ini. Oleh karena itu, penulis akan menentukan masalah dalam tulisan ini adalah
“Bagaimana fenomena kejahatan narkoba sebagai salah satu bentuk transnational
organized crime di Kolumbia dan bagaimana tindakan Amerika Serikat dalam upaya
penanggulangannya?“.
Metode Penelitian
Dalam karya tulis ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif. Objek
penelitian yang saya ke depankan dalam karya tulis ini merupakan suatu gejala dan
fenomena sosial yang tidak dapat dianalisa dengan metode – metode yang digunakan
pada ilmu eksakta. Data – data yang dianalisa pun berupa non-statistik. Dalam
penelitian ini, saya sebagai penulis juga bertindak sebagai alat penelitian, yang
merupakan alat utama pengumpul data melalui pengamatan dan dokumen – dokumen
tertulis. Data – data yang telah dicantumkan, akan saya analisis lebih lanjut dengan
menggunakan teori – teori ilmu sosial yang juga telah dideskripsikan terlebih dahulu
pada bagian sebelumnya.
Kajian Pustaka
1. Organized Criminal Group
Organized Criminal Group berarti suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga
orang atau lebih, terbentuk dalam suatu periode waktu dan bertindak secara terpadu
dengan tujuan untuk melakukan satu tindak pidana serius atau pelanggaran atau lebih
yang ditetapkan menurut konvensi ini, untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak
langsung, keuntungan keuangan atau materi lainya.
2. Transnational Crime
Pengertian transnational crime menurut Neil Boister adalah Fenomena jenis
kejahatan yang melintasi perbatasan internasional, melanggar hukum beberapa negara
atau memiliki dampak terhadap negara lain sedangkan menurut GOW miller
pengertian transnational crime adalah Kriminologi bukan istilah hukum, diciptakan oleh
PBB bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam rangka untuk
mengidentifikasi fenomena jenis kejahatan yang melintasi perbatasan international,
melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain. PBB di
dalam piagamnya mendefinisikan organized crime sebagai “the large scale and complex
criminal activity carried on by groups of persons, however loosely or tightly organized,
for the enrichment of those participating and at the expense of the community and its
members” atau suatu tindak kriminal dengan skala besar dan juga kompleks yang
dijalankan oleh sekelompok orang, baik itu terorganisir secara ketat ataupun longgar,
untuk kemudian memenuhi kepentingan pihak-pihak yang turut berpartisipasi dan
mengorbankan keseluruhan anggota masyarakat. Dalam perkembangannya, tepat di saat
istilah organized crime telah bertransformasi menjadi transnational crime, PBB pun
merevisi juga definisi yang telah diberikan terhadap objek serupa di dalam piagamnya
sebagai “large scale and complex criminal activities carried out by tightly or loosely
organized associations and aimed at the establishment, supply and exploitation of
illegal markets at the expense of society” atau suatu tindak kriminal berskala besar dan
juga kompleks yang dilakukan oleh suatu asosiasi yang terorganisir secara ketat ataupun
longgar dan ditujukan untuk membangun, memasok, serta mengeksploitasi sejumlah
pasar illegal dengan mengorbankan keseluruhan anggota masyarakat. Lebih lanjut lagi,
PBB melalui konvensinya yang berjudul United Nations Convention on Transnational
Organized Crime pada tahun 2000, menyebutkan empat buah poin utama untuk
kemudian suatu kejahatan dapat digolongkan sebagai transnational crime, yaitu:
dilakukan di lebih dari satu negara,
segala aktivitas persiapan, perencaan, pengarahan, dan pengawasan
dilakukan di negara lain,
melibatkan apa yang dinamakan sebagai organized criminal group,
dan berdampak serius bagi negara lain.
Transnational crime merupakan suatu fenomena sosial yang dalam praktiknya
juga dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang berada pada
diri indivu serta berlangsung pada suatu wilayah negara. Adapun aktor atau pelaku dari
transnational crime tidak hanya selalu terpusat pada negara, tetapi individu atau
kelompok juga dapat berperan serta di dalamnya baik sebagai pelaku aktif ataupun
perantara. Motif dari berlangsungnya transnational crime cenderung begitu luas, tidak
hanya terbatas pada persoalan ekonomi atau politik saja. Sehingga dapat ditarik
kesimpulan bahwa transnational crime merupakan suatu tindak pidana yang melintasi
batas-batas teritorial suatu negara, melibatkan lebih dari satu pelaku baik itu yang
berwujud negara ataupun aktor non-negara, memiliki dampak terhadap posisi suatu
negara atau aktor non-negara di negara lain, dan melanggar hukum nasional yang
berdiri di lebih dari satu negara.
Pada tahun 1995, PBB merilis hasil identifikasi mereka mengenai bentuk-bentuk
dari transnational crime yang terbagi ke dalam 18 bentuk tindak pidana, yaitu human
trafficking, pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian
kekayaan intelektual, perdagangan senjata gelap, pembajakan udara, pembajakan laut,
pembajakan darat, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan,
perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkoba, penipuan kepailitan,
infiltrasi bisnis, korupsi, dan penyuapan pejabat publik atau pihak-pihak tertentu.
Guna memahami tentang kejahatan internasional maka harus dimengerti terlebih
dahulu mengenai pengertian kejahatan internasional. Black’s Laws 9th edition
memberikan definisi dari kejahatan internasional:
“A grave breach of international law, such as genocide, or a crime against
humanity, made a punishable offences by a treaties or applicable rules of customary
international law.“
Meskipun telah disebutkan di dalam Black’s Laws Dictionary, akan tetapi
sampai saat ini belum ada suatu ketentuan di dalam hukum Internasional baik dalam
perjanjian-perjanjian ataupun di dalam ketentuan-ketentuan dan kebiasaan-kebiasaan
yang menerapkan istilah mengenai “international crimes“. Perdebatan ini lebih
disebabkan karena pengertian istilah “international crimes“ membawa dampak yang
luas, dan menyangkut mengenai siapa dan apa (tindakan) yang dapat
dipertanggungjawabkan dalam “international crimes“. Karena kejahatan ini pelakunya
tidak hanya orang per orang, melainkan juga sebuah negara merdeka yang berdaulat.
Menurut Anthony Aust dalam kejahatan internasional mengenal adanya universal
jurisdiction, yang dimaksud dengan universal jurisdiction adalah:
“International law allow a state to prosecute such crime regardless of where they
where commited or the nationality of the accused.“
Pada perkembangan awal hukum pidana international hanya mengenal tiga jenis
tindak pidana internasional yaitu,
1. War crimes,
2. Genosida, dan
3. Agresi. Dalam naskah rancangan ketiga Undang-Undang Pidana Internasional
tahun 1954, telah ditetapkan ketiga belas jenis kejahatan yang dapat dihukum
berdasarkan hukum internasional dan tergolong katagori jenis kejahatan yang dapat
mengganggu perdamaian dan keamanan seluruh umat manusia. Ketiga belas jenis
kejahatan tersebut yaitu :
1. Tindakan persiapan untuk agresi dan tindakan agresi
2. Persiapan penggunaan kekuatan bersenjata terhadap negara lain (kecuali dalam
rangka “self-defense“)
3. Mengorganisasi atau memberikan dukungan persenjataan yang ditujukan untuk
memasuki wilayah suatu negara
4. Memberikan dukungan untuk dilakukan tindakan terorisme di negara asing
5. Setiap pelanggaran atas perjanjian pembatasan senjata yang telah disetujui
6. Aneksasi wilayah asing
7. Genosida
8. Pelanggaran atas kebiasaan dan hukum perang
9. Setiap permufakatan, pembujukan, dan percobaan untuk melakukan tindak pidana
tersebut pada butir 8 di atas
10. Pembajakan
11. Perbudakan
12. Kejahatan terhadap warna kulit
13. Ancaman dan penggunaan kekuatan terhadap orang-orang yang dilindungi.
Dalam naskah rancangan undang-undang pidana internasional tahun 1979 yang
disusun oleh The International Assocation of Penal Law telah dimasukkan jenis tindak
pidana lainnya seperti lalu lintas perdagangan narkotika ilegal, pemalsuan mata uang,
keikutsertaan di dalam perdagangan budak, penyuapan dan pengambilan harta karun
suatu negara tanpa ijin. Jenis tindak pidana internasional yang berasal dari 143 konvensi
internasional yang di mulai sejak tahun 1812 sampai dengan tahun 1979 adalah 20
tindak pidana internasional.
Kedua puluh tindak pidana internasional tersebut adalah sebagai berikut:
1. Aggression;
2. War crimes;
3. Unlawful use of weapons;
4. Genocide;
5. Crimes against humanity;
6. Apartheid;
7. Slavery and related crimes;
8. Torture ( as a war crimes );
9. Unlawful medical experimentation ( as a war crimes );
10. Piracy;
11. Crimes relating to international air communications;
12. Threat and use of force against internationally protected person;
13. Taking of civilian hostages;
14. Unlawful use of the mails;
15. Drug offences;
16. Falsification and counterfeiting;
17. Theft of national and archeological treasures ( in time of war );
18. Bribery of foreign public officials;
19. Interference with submarine cables;
20. Internasional traffic in obscene publications.
Sedangkan menurut Bassiouni menyebutkan bahwa terdapat 22 jenis kejahatan
internasional yang dipandang memenuhi salah satu atau semua karakteristik pidana
tersebut diatas. Ke-22 jenis kejahatan internasioanal yang dimaksud adalah sebagai
berikut:
1. Aggression;
2. War Crimes;
3. Undawfull Use of Weapons;
4. Crime Against Humanity;
5. Genocide;
6. Racial Discrimination and Apartheid;
7. Slavery and Related Crimes S. Torture;
8. Unlawful Human Experimentation;
9. Piracy;
10. Aircraft Hijacking;
11. Threat and Use of Force Against Internationally Protected person;
12. Taking of Civilian Hostages;
13. Drug Offenses;
14. International Traffic in Obscene Publication;
15. Destruction and/or Theft of National Treasures;
16. Environmental Protection;
17. Theft of Nuclear Materials;
18. Unlawful Use of the Mails;
19. Interference of the Submarine Cables;
20. Falsification and Counterfeiting;
21. Bribery of Foreign Public Officials;
22. Apartheid.
3. Karakteristik Transnational Organized Crime
- Terorganisasi secara hirarki dan berkelanjutan
- Memperoleh keuntungan lewat kejahatan
- Menggunakan kekerasan dan ancaman
- Melibatkan korupsi untuk memelihara imunitas ( dari hokum )
- Melayani permintaan masyarakat umum
- Memonopoli pasar tertentu
- Keanggotaan tertutup
- Bersifat non ideologis
- Pembagian kerja terspesialisasi
- Memiliki aturan untuk menjaga kerahasiaan
- Terencana secara luas
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Objek Kajian
Para penstudi kerap mengaitkan hubungan antara obat-obatan terlarang dan
kekerasan domestik yang terjadi di Kolombia. Thoumi (dalam Holmes et al, 2006: 158)
menyatakan bahwa perdagangan narkoba telah melemahkan kondisi perekonomian
negara dengan kekerasan dan korupsi yang menyertainya yang lantas berimplikasi pada
larinya investasi asing dan meruntuhkan kondisi sosial. Instabilitas yang terjadi di
Kolombia sekarang ini disebabkan oleh dua tendensi utama, yakni perkembangan
ekonomi dari organisasi narkoba kriminal di bawah tanah dan pertumbuhan kelompok-
kelompok bersenjata yang mengancam otoritas negara. Gerilya-gerilya ini kemudian
juga berkaitan erat dengan kontrol yang mereka miliki terhadap wilayah penghasil dan
pengolah narkoba (Holmes et al, 106:158). Narkoba dan tanaman-tanaman yang
menjadi bahan bakunya amat menguntungkan dan berharga tinggi ketika diekspor;
maka dari itu kelompok-kelompok gerilya dan bersenjata kerap kali bertarung
memperebutkan wilayah penanaman tanaman tersebut sebagai sumber finansial bagi
kelompok mereka.
Fenomena kejahatan terorganisasi mengacu pada suatu organisasi rahasia seperti
mafia yang kemudian bernamaa La Cosa Noctra, Yakuza, Triad, Kartel dan
sebagaianya. Di Amerika serikat mual-mula dilaporkan oleh panitia Kefauver pada
tahun 1951 selanjutnya ditindak lanjuti oleh suatu komisi presiden tahun 1967. Pada
tahun 1980 pemerintah Amerika serikat mengeluarkan dua undang-undang baru untuk
memerangi kejahatan terorgansir khusunya kejahatan narkotika yaitu RICO (racketeer-it
qiuenced and corrupt organization act) dan CCE (continuing criminal enterprises act).
Pada umumnya kejahatan terorganisir ini dikaitkan dengan luasnya kegiatan illegal
mereka dan cara cara melakukan kegiatanya. FBI mempunyai definisi sebgai berikut
“any group having some manner of formalized structure whose primary obyective is to
obtain money through illegal activities. Such groups maintain their position through the
use of threat of violence, corrupt public affairs, graft or extortion and generally havea
significant impact on the people in their locals or region or country as a whole. One
mayor crime group epitoinizes this definitions-La Costa Nostra”.
Organisasi kejahatan saat ini telah memasuki berbagai kegiatan bisnis diantaranya
kegiatan industri yang sah, kegiatan yang tidak sah, pemerasan buruh dan pemerasan
dengan penipuan. Bentuk kegiatan transnational organized crime adalah sebagi berikut :
Kolombia merupakan salah satu negara dari beberapa negara di Amerika Latin
yang menjadi jalur atau pusat kegiatan dari transnational crime dengan melibatkan
organisasi kejahatan internasional. Ada beberapa kategori kejahatan transnasional crime
menurut perspektif wilayah tersebut antara lain Terorisme, Narkotika, Penyelundupan
manusia, Pencucian uang, Perampokan bersenjata di laut, Penyelundupan senjata,
Kejahatan dunia maya dan Kejahatan Ekonomi International. Narkoba di Indonesia
merupakan masalah yang saat ini menjadi permasalahan nasional dimana hampir para
pengguna Narkoba merata dari kalangan muda sampai yang tua baik perempuan dan
laki-laki.
Perdagangan narkoba di Kolombia memiliki sejarah yang panjang. Kemunculan
jual beli barang haram ini dilatarbelakangi oleh kekerasan dan pemberontakan domestik
yang telah mengakar kuat dalam sejarah Kolombia dan di masa kini makin diperparah
oleh kemunculan kelompok-kelompok paramiliter yang bersenjata. Pada 1960,
perdagangan narkoba masih dalam lingkup pertanian kecil dengan fokus komoditas
berupa mariyuana. Perdagangan narkoba ilegal mulai tumbuh pada tahun 1970an
dengan aliran bahan mentah dari Peru dan Bolivia yang diproses di Kolombia dan
kemudian di kirim ke Amerika Serikat. Oleh karena itu pada tahun 1971 presiden
Amerika Serikat, Richard Nixon, menggencarkan drug war policy yang berfokus pada
pemberantasan tanaman kokain, akibatnya wilayah-wilayah yang diduga mata
pencahariannya bergantung pada tanaman kokain menjadi sasaran dari kebijakan ini. Di
Kolombia pada tahun 1980, perdagangan narkoba ini mampu membentuk sebuah
jaringan kuat yang lantas menginfiltrasi bidang politik, sosial dan ekonomi Kolombia
(Holmes et al, 2006:164). Meskipun menguasai sekitar 10-25% komoditas ekspor
negara, tapi kombinasi antara konflik gerilya, perdagangan narkoba dan lemahnya
negara semakin membuat kondisi Kolombia memburuk.
Industri narkoba di Kolombia tidak hanya semata sebagai pemenuhan permintaan
dari negara lain, tapi berimplikasi pula pada kondisi sosial yang sedari awal telah
konfliktual antara buruh dan pemilik lahan; sebab dengan hasil yang didapat dari
penjualan narkoba, para gembong tersebut kemudian dapat membeli lahan-lahan
pertanian untuk memperluas jaringan produksinya (Holmes et al, 2006:167). Ketika
para penjual narkoba ini memiliki lahan, mereka juga menghadapi konflik lahan
tradisional yang sebelumnya masih terjadi. Bahkan, seringkali konflik ini semakin
diperparah dengan tindakan para gembong narkoba ini yang membunuh kelompok-
kelompok gerilya dan paramiliter sebagai aksi terror terhadap masyarakat lokal. Pun
ketika kelompok gerilya di suatu area terlalu kuat untuk dibasmi, para penjual narkoba
ini kemudian memberikan ‘pajak’ sebagai dana insentif bagi pergerakan gerilyawan
tersebut (Holmes et al, 2006:167). Perdagangan narkoba di Kolombia sejatinya banyak
didominasi oleh beberapa kartel saja. Yang paling terkenal adalah kartel Medellin dan
kartel Cali yang dengan penghasilannya, telah berkontribusi jutaan dollar terhadap
terpilihnya elit-elit politik Kolombia yang menjabat di pemerintahan termasuk presiden
kala itu, Ernesto Samper (Homes et al, 2006:166). Meskipun kartel ini memiliki
jaringan yang luas, akan tetapi pemain-pemain independen juga kerap mengisi celah-
celah pasar yang tidak mampu dijangkau oleh kartel besar tersebut.
Kartel-kartel narkoba memiliki kaitan yang erat dengan kelompok-kelompok
gerilyawan lokal yang menguasai area perdagangannya. Secara umum, terdapat tiga
kelompok gerilya besar yang memegang kendali atas sebagian besar teritorial negara
ini. Yang pertama adalah Armed Forces of the Colombian Revolution (FARC) yang
memperoleh dukungan dana yang berasal dari perdagangannya baik dari sektor legal
maupun ilegal. Kedua adalah the Popular Army of Liberation (EPL) dengan 300-500
anggota yang mendanai aktivitasnya melalui penculikan dan kekerasan terhadap para
elit serta menjadi kritikus utama dari manuver narkoba yang dimiliki FARC sebagai
pesaingnya. Yang terakhir adalah Army of National Liberation (ELN) yang
beranggotakan sekitar 5000 orang. Kelompok-kelompok gerilya ini memiliki hubungan
variatif dengan kartel narkoba maupun perdagangan narkoba yang disesuaikan dengan
kebijakan masing-masing pemimpin kelompoknya pada saat itu (Holmes et al,
2006:167). Relasi ini mulai dari aliansi yang pragmatis, hingga penolakan keras yang
bersifat ideologis.
Penguatan Revolutionary Armed Forces of Colombia atau FARC pada tahun 1990
adalah konsekuensi yang tidak diinginkan dari keberhasilan praktis kebijakan anti-
narkoba Amerika Serikat (Peceny dan Durnan, 2006:95). Hal ini dikarenakan pada masa
Perang Dingin, Amerika Serikat telah melakukan penyebaran demokrasi. Pada dekade
terakhir, FARC telah mengkonsolidasikan posisinya sebagai gerakan gerilya
kontemporer terkuat di Amerika Latin yang jumlah tentaranya terus mencapai
peningkatan hingga berjumlah antara 15.000-20.000 tentara yang menguasai hampir
setengah wilayah Kolombia. Pertumbuhan ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan dari
industri kokain yang berkembang sebagai industri ekspor bahan baku, hal ini kemudian
menciptakan peluang baru bagi FARC untuk memperkuat pasukannya. Para ekonom di
Bank Dunia mengatakan bahwa pemberontakan yang terjadi didorong oleh
“keserakahan” dan harus dianggap sebagai bentuk kejahatan terorganisir yang
mendapatkan pendapatan dari ‘pemerasan’ (Peceny dan Durnan, 2006:97). Untuk
menghadapi semakin kuatnya kelompok gerilyawan dan maraknya perdagangan
narkoba, pemerintah Kolombia mengeluarkan Plan Colombia pada tahun 1999. Plan
Colombia memiliki tiga komponen, yaitu komponen militer, komponen keadilan sosial-
ekonomi dan komponen promosi aturan hukum (Mejia, tt). Penggunaan komponen
keadilan sosial-ekonomi dan hukum terus berkembang dari waktu ke waktu, sementara
itu komponen militer mulai menyusut saat ini.
Posisi drug war policy Amerika Serikat mulai nampak di sini. Untuk kepentingan
keamanan nasionalnya, Amerika Serikat memberikan berbagai bantuan untuk
melakukan pemberantasan narkoba dan dukungan terhadap hak asasi manusia. Amerika
Serikat memberikan bantuan berupa peralatan militer, seperti persenjataan, radar
pesawat dan helikopter. Selain itu Amerika Setikat juga mempersiapkan pelatihan bagi
para polisi Kolombia, serta menyediakan penasehat militer. Hal ini dilakukan Amerika
Serikat untuk membantu pemerintah Kolombia dalam memberantas kartel-kartel dan
kelompok-kelompok gerilyawan yang menjadi dalang dari perdagangan narkoba, di
mana Amerika Serikat dijadikan sebagai sasaran negara konsumsen bagi perdagangan
tersebut. Sejak tahun 1980 kartel Medellin dan kartel Cali telah menjadi bidikan utama
dalam kebijakan Amerika Serikat di Kolombia, namun tidak mudah bagi Kolombia
maupun Amerika Serikat untuk memberantas kedua kartel tersebut. Hal ini dikarenakan
keduanya mendapat dukungan dari masyarakat yang diabaikan oleh pemerintahan
Kolombia, keduanya telah membangun rumah dan sekolah bagi masyarakat miskin
tersebut (Leech, 2000). Sehingga yang terjadi masyarakat yang merasa terbantu justru
mendukung para pemimpin kartel untuk masuk dalam perwakilan rakyat Kolombia.
Pada akhirnya Kolombia dengan bantuan Amerika Serikat berhasil “menumpas”
kartel Medellin, namun yang tidak disadari oleh kedua negara adalah masih banyak
kartel Cali dan kartel lainnya yang mampu menggantikan kartel Medellin dalam
memasok narkoba. Selain itu, banyak pedagang yang menginvestasikan kekayaan yang
sangat besar dalam lahan-lahan raksasa perdagangan narkoba yang mendorong
terciptanya tentara paramiliter untuk melindungi diri dari kelompok gerilyawan yang
meminta pajak pada setiap kartel. Pada akhirnya yang nampak adalah tentara paramiliter
bersekutu dengan Angkatan Bersenjata Kolombia untuk menumpas kelompok
gerilyawan walaupun bekerja secara terpisah (Leech, 2000). Inilah yang menyebabkan
‘gagal fokus’ pada kebijakan Amerika Serikat mengenai perang narkoba menjadi perang
sipil dikarenakan mereka juga ingin melindungi demokrasi di Kolombia.
Menurut kami, ini adalah hal yang sangat rumit bagi Amerika Serikat. Fokus
tujuan mereka terpecah belah oleh kepentingan keamanan nasional dan penyebaran
demokrasi. Di sisi lain, kondisi yang rumit juga terjadi di Kolombia yang memiliki
struktur politik, ekonomi dan hukum yang lemah. Fokus Amerika Serikat pada FARC
sebagai kelompok gerilyawan yang mengancam demokrasi dan mendukung
perdagangan narkoba justru menimbulkan efek lain, yaitu timbulnya kekuatan wilayah
lain yang berpotensi besar dalam pengembangan industri narkoba. Di sisi Kolombia
sendiri, mereka juga mengalami kerumitan masalah dalam menjaga keamanan negara
karena ancaman berasal dari dalam negara dengan berbagai macam bentuknya. Namun
dilihat dari ulasan di atas, sangat perlu bagi pemerintah Kolombia untuk memperhatikan
rakyat miskin di wilayah kumuh agar tidak terpengaruh oleh bantuan kartel narkoba
yang dianggap lebih menyejahterahkan mereka.
Pembahasan
Narkoba merupakan salah satu jenis narkotika terkenal dan sudah membumi di dunia
maupun di indonesia. Berikut ini 7 negara penyalur ganja terbanyak :
1. Columbia
Pihak berwenang Kolombia telah menemukan sebuah kapal selam pengangkut
narkotika. Kapal tersebut sanggup mengirim narkoba dari Kolombia menuju
Meksiko.Pihak berwenang Kolombia menemukan kapal selam itu di wilayah pedalaman
di sebuah sungai Timbiqui di negara bagian Cauca sekitar 440 kilometer sebelah barat
daya ibu kota Kolombia, Bogota.Menurut komandan pasukan gabungan pasifik
Kolombia, Jenderal Jairo Antonio Erazo, kapasitas kapal selam tersebut mencapai
delapan ton kokain. Ia menambahkan kapal selam itu mampu menyelam hingga
kedalaman sembilan meter, sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk melacaknya.
Kapal selam pengangkut narkoba itu berukuran panjang 31 meter dan lebar tiga
meter. Pihak berwenang tidak berhasil menangkap tersangka penyelundup. Mereka
hanya menyita narkoba di dalam kapal selam itu. Senjata api juga ditemukan di dalam
kapal.
Merupakan negara produsen sekaligus pengedar kokain didunia, 80% produk
kokain yang dihasilkan Colombia diedarkan diberbagai negara. Peredaran barang haram
ini mempunyai jaringan khusus diberbagai negara yang bisa menyusup ke berbagai
aspek kehidupan, bahkan di Colombia sendiri terdapat organisasi yang tertata rapi yang
menyusup ke berbagai bidang seperti politik, militer dan hukum. Oknum pemerintah
Colombia diduga juga ikut terlibat dalam mengamankan bisnis obat bius tersebut. Itulah
sebabnya para mafia dinegara ini mampu lolos dari sergapan pasukan khusus sekalipun.
Tetapi pada awal tahun 2011 ini kepolisian Columbia berhasil menyita 1,5 ton kokain
dalam sebuah operasi. Narkoba berbahaya ini ditemukan dalam petikemas berisi
makanan anjing yang akan dikirim ke Amerika.
2. China
Sejak abad ke-19 China sudah merupakan jalur peredaran narkoba yang dibawa
oleh bangsa eropa. China yang menjadi korban perdagangan narkoba justru menjadi
tempat perdagangan narkoba melalui jaringan mafia China. Jenis barang haram yang
diedarkan China adalah jenis shabu-shabu dan extasi bahkan peredarannya sudah
mencapai Indonesia, ini dibuktikan oleh banyaknya kasus narkoba yang melibatkan
warganegara China. Menurut data yang dikeluarkan Polda Metro Jaya ditahun 2010
yang lalu, China menempati peringkat ke-3 dalam peredaran narkoba di Indonesia.
3. Brazil
Merupakan salahsatu negara pengedar narkoba terbesar didunia. Bahkan pada
bulan November 2010 yang lalu kepolisian Brazil harus adu tembak dengan ratusan
geng narkoba bersenjata. Peredaran narkoba dari Brazil ini sudah tersebar hampir
keseluruh Eropa dan Amerika Selatan.
4. Iran
Di Jakarta saat ini peredaran Narkoba didominasi jaringan narkoba dari Iran.
Banyaknya warganegara Iran yang tertangkap ini membuat Iran menjadi negara
pengekspor narkoba terbanyak ke Jakarta. Di Iran harga shabu-shabu sangat murah, 1
kg hanya Rp.100.000.000,- sedangkan di Indonesia harga 1 kg shabu-shabu dapat
mencapai Rp.1 milyar. Dari data yang didapat warganegara Iran menduduki peringkat
pertama sebagai pengedar narkoba di Jakarta.
5. Mexico
Kini telah menjadi salahsatu negara pengedar narkoba terbesar didunia.
Perdagangan narkoba dinegara Amerika Latin ini telah merasuk dan merusak tatanan
sosial, politik, budaya dan ekonomi. Aktifitas ilegal ini juga selalu diwarnai tindak
kriminal yang melampaui batas kemanusiaan seperti pembunuhan atau pembantaian
massal, pemerkosaan, penculikan dan perampokan. Amerika Serikat sendiri telah
berjanji mengalokasikan dana 1,4 milyar USD selama 3 tahun untuk memerangi
perdagangan narkoba di Amerika Selatan. Sebagian besar dana itu dialokasikan untuk
Mexico, negara yang paling rawan dalam hal kekerasan akibat perang dalam perebutan
jalur perdagangan narkoba.
6. Indonesia
Indonesia dikenal sebagai produsen extasi nomor 1 didunia, tetapi sebagai
pengedar, Indonesia dikenal sebagai pengedar ganja terbesar didunia. Hal tersebut
memungkinkan karena ganja dari Indonesia merupakan mariyuana dengan kwalitas no.1
didunia.
7. Italia
Perdagangan narkoba di Italia hampir dikuasai oleh para mafia, bahkan baru-baru
ini pemerintah Spanyol berhasil menangkap gembong narkoba asal Italia setelah 21
tahun buron karena melarikan diri dari penjara di Perancis dan seorang Jenderal Italia
juga divonis 14 tahun penjara karena terbukti terlibat dalam impor dan perdagangan
narkoba di Italia. Penyeludupan narkoba di Italia sendiri dilakukan dengan berbagai
cara, diantaranya tahun 2010 lalu penyelundupan Kokain seberat 200 gram dilakukan
dengan ular phyton.
Pengertian transnational crime menurut Neil Boister adalah Fenomena jenis
kejahatan yang melintasi perbatasan internasional, melanggar hukum beberapa negara
atau memiliki dampak terhadap negara lain sedangkan menurut GOW miller
pengertian transnational crime adalah Kriminologi bukan istilah hukum, diciptakan oleh
PBB bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam rangka untuk
mengidentifikasi fenomena jenis kejahatan yang melintasi perbatasan international,
melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain. PBB di
dalam piagamnya mendefinisikan organized crime sebagai “the large scale and complex
criminal activity carried on by groups of persons, however loosely or tightly organized,
for the enrichment of those participating and at the expense of the community and its
members” atau suatu tindak kriminal dengan skala besar dan juga kompleks yang
dijalankan oleh sekelompok orang, baik itu terorganisir secara ketat ataupun longgar,
untuk kemudian memenuhi kepentingan pihak-pihak yang turut berpartisipasi dan
mengorbankan keseluruhan anggota masyarakat. Dalam perkembangannya, tepat di saat
istilah organized crime telah bertransformasi menjadi transnational crime, PBB pun
merevisi juga definisi yang telah diberikan terhadap objek serupa di dalam piagamnya
sebagai “large scale and complex criminal activities carried out by tightly or loosely
organized associations and aimed at the establishment, supply and exploitation of
illegal markets at the expense of society” atau suatu tindak kriminal berskala besar dan
juga kompleks yang dilakukan oleh suatu asosiasi yang terorganisir secara ketat ataupun
longgar dan ditujukan untuk membangun, memasok, serta mengeksploitasi sejumlah
pasar illegal dengan mengorbankan keseluruhan anggota masyarakat.
Kolombia dengan Amerika Serikat memiliki hubungan yang baik, diawali dari
pengakuan Amerika Serikat terhadap kemerdekaan Kolombia pada 19 Juni 1822.
Setelah Perang Dunia II hubungan kedua negara semakin meningkat pada bidang
kerjasama ekonomi dan keamanan serta dalam anti komunisme pada masa-masa Perang
Dingin dengan memberikan bantuan perekonomian Amerika Serikat dalam hal ekspor
komoditas dari Kolombia ke Amerika Serikat dan juga bantuan militer yang diberikan
Amerika Serikat kepada Kolombia.
Namun hubungan kedua negara menjadi kompleks ketika hirauan perhatian
Amerika Serikat dan Kolombia dalam menyelesaikan masalah peredaran dan
perdagangan obat-obatan terlarang atau Narkoba yang muali meningkat. Ketika
Kolombia mendapat predikat negara dengan komoditas ekspor narkoba terbesar didunia,
Amerika Serikat pun telah menjadi pasar yang berpotensi dalam peredaran narkoba
yang berasal Kolombia, keadaan ini dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional
Amerika Serikat yang dapat menimbulkan ancaman yang lebih meluas kepada human
security dikarenakan korban dari peredaran Narkoba ini adalah merusak individu yang
kebanyakan dalam usia produktif. Untuk itulah, Amerika Serikat berniat melakukan
pemberantasan langsung pada negara pemasok yang dalam hal ini Kolombia sebagai
negara pemasok narkoba terbesar ke Amerika Serikat.
Fokus dalam hal ini adalah pada proteksi dengan upaya tercipta situasi aman yang
dirasakan setiap individu dalam upaya sekuritisasi dalam isu penyalahgunaan narkoba.
Sekuritisasi merupakan konsep dasar dari sebuah agenda yang ditujukan untuk
mengagendakan sebuah proteksi dari ancaman kejahatan transanasional, dimana aktor
seperti negara dapat melakukan kebijakan dalam menyelesaikan setiap permasalah yang
menyangkut stabilitas nasionalnya yang disebebkan oleh isu kejahatan transnasional.
Sebuah isu keamanan yang diusung atas sebuah kebijakan suatu aktor agar dapat
menyelesaikan masalah keamananya, seperti Amerika Serikat untuk menyelamatkan
warga negaranya Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan Wars On Drugs yang
dikeluarkan pada tahun 1980 yang melansir bahwa pemberantas Narkoba dan
peredarannya menjadi agenda utama pada hubungan bilateral dengan Kolombia yang
melihat peningkatan konsumsi terhadap narkoba yang menyebabkan naiknya angka
kematian dan kriminalitas di Amerika Serikat. Kongres anti-narkoba ini pertama kali
diusung pada pemerintahan Ronald Wilson Reagan melalui keputusan Presiden nomor
221 tentang peredaran obat-obat terlarang menjadi ancaman bagi kemanan nasional
Amerika Serikat yang melibatkan militer sebagai aktor yang berperang melawan
peredaran narkoba serta penyesuaian hukum perdagangan, peredaran dan konsumsi
narkoba yang dapat mengancam stabilitas kemanan baik internasional, nasional, dan
individu1.
Dalam isu yang penulis munculkan diatas, konsep perluasan agenda keamanan
dapat menyediakan deskripsi menyeluruh mengenai jenis ancaman, objek yang
1 Menurut Korespondensi Ronald Reagan oleh Diah Ayu Pratiwi.(2010). Strategi Militer Amerika Serikat di Kolombia.[www].Kepusatakaan Universitas Indonesia. Available from : http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135650-T%2027956-Strategi%20militer-Lampiran.pdf [Accessed 10/06/2013]
terancam, serta bentuk respon yang harus diberikan terhadap ancaman tersebut. konsep
perluasan agenda keamanan inilah yang akan dianalisa melalui perspektif keamanan
tradisional dalam bentuk penanggulangan kejahatan narkoba (counter drugs) oleh
Amerika Serikat di Kolombia
Pada awal tahun 1975 para pembuat kebijakan pemerintah terfokus pada
masalah heroin, amfetamin dan obat tidur. Ganja, yang pada umumnya digunakan oleh
para mahasiswa, dan kokain masih dipertimbangkan untuk dikategorikan sebagai obat-
obatan berbahaya. Kurangnya perhatian akan masalah ganja dan kokain membuat
penyelundup-penyelundup ganja dan pengedar kokain dari Kolombia menghadapi
lawan penegak hukum yang minim. Hal itu membuat pengedar dari Kolombia untuk
meletakkan dasar atas apa yang akan menjadi kartel Medellin dan Cali yang tangguh.
Keduanya menjadi ancaman penting kepada Amerika Serikat pada akhir tahun 1970an.
setelah telah mendirikan jaringan peredaran ganja sepanjang Pantai Timur, mereka
dengan mudah mampu meningkatkan jumlah kokain pada setiap pengiriman ilegal
mereka2
Kokain dan ganja Kolombia telah menjadi narkoba pilihan, dan perkembangan
organisasi narkotika ilegal di Kolombia mengambil keuntungan penuh dari pasar
Amerika Serikat. Para penegak hukum menyita 100 pon kokain yang merupakan
pengiriman lewat laut sudah menjadi hal yang biasa. Ganja Kolombia, adalah jenis
ganja yang sangat kuat, masuk ke Amerika Serikat melalui kapal laut besar yang
membawa pengiriman ganja untuk beberapa tempat tujuan yang diatur sebelumnya di
pantai Amerika Serikat. Kapal-kapal tersebut berhenti cukup jauh dari pantai agar tidak
terdeteksi, dan memuat dalam jumlah lebih kecil pada kapal pesiar yang lebih kecil,
perahu boat, dan kapal nelayan yang bisa menyelundupkan narkotika ke tepi pantai
sembunyi-sembunyi dan menghindari pendeteksian penegak hukum
Di akhir tahun 1970, kartel obat yang kejam dan berkuasa terbentuk antara tahun
1980 dan 1990. Kartel Medellín dibawah Pablo Escobar dan Kartel Kali, dalam hal
tertentu mempengaruhi politik dan ekonomi di Kolombia selama masa ini. Kartel ini
2 I Nyaman Nurjana. (2009). Penanggulangan Kejahatan Narkotika : Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum.[WWW]. Available (Online): http://ejournal.umm.ac.id/index.php/319_umm_scientific_journal.doc [Accessed 10/06/2013]
juga mendanai ilegal pasukan bersenjata untuk tujuan politis. Musuh dari pasukan ini
berkerja sama dengan guerrilla membentuk grup paramiliter. Konstitusi Kolombia 1991
disetujui setelah diajukan oleh Badan Konstitusi Kolombia. Konstitusi meliputi posisi
penting di bidang politik, etnik, gender, dan HAM. Konstitusi pada awalnya melarang
ekstradisi nasional Kolombia. Terjadi akusisi oleh kartel obat karena larangan ini.
Kartel-kartel ini sebelumnya mengkampanyekan melawan ekstradisi yang berujung
pada ancaman teroris dan mafia.3
Pada tahun 1998 narkoba kembali marak beredar, oleh sebab itu Presiden baru
Andres Pastran Arango membuat usulan mengenai program bantuan yang disampaikan
kepada Amerika Serikat yaitu Plan Colombia sebagai dana bantuan yang diberikan
pemerintah Amerika Serikat sebesar 1,3 milyar dollar Amerika Serikat untuk
pemberantasan narkoba di Kolombia yang bertujuan agar mencegah penyelundupan
narkoba ke Amerika Serikat demi menyelamatkan rakyatnya serta membantu Kolombia
dalam operasi perdamaian dengan kelompok separatis4.
Akhirnya pada tahun 1999 Plan Colombia resmi dipoperasikan melalui Defense
Cooperation Agreement (DCA) yang bertujuan untuk memberantas narkoba di Amerika
Serikat dan Kolombia, membantu Kolombia dalm menyelesaikan kelompok
pemberontak, dan meingkatkan stimulus ekonomi dan sosial. Program anti narkoba ini
disebut dengan operasi Andean Initiative Counterdrug (ACI) merupakan program
operasi utama dalam hal pemberantasan narkoba di Kolombia5.
Kerjasama Amerika Serikat dengan Kolombia terus dijalin hingga kini, Pada
tanggal 14 Agustus 2009 kudua negara telah mencapai kesepkatan dalam hubungan
kerjasamanya dan lebih meluas dengan program kerjasama SACTA (Supplemental
Agreement for Cooperation and Technical Assistance and Security) program yang
3 I Nyaman Nurjana. (2009). Penanggulangan Kejahatan Narkotika : Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum.[WWW]. Available (Online): http://ejournal.umm.ac.id/index.php/319_umm_scientific_journal.doc [Accessed 10/06/2013]
4 Rilis Dwiantari.(2003). Latar Belakang Implementasi Plan Colombia. [www]. LontarUI. Available from: http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131822-Sk%201010%20Dwi%20L%20-%20Latar%20belakang%20-%20HA.pdf [Accessed 10/06/2013]
5Dalam Jurnal yang dikeluarkan oleh Crissis Grup Amerika Latin : War and Drugs In Colombia Journal.(2005).The FARC.[www].Internastional Crissis Group. Available from :http://merln.ndu.edu/archive/icg/colombiawaranddrugs.pdf hlm 4-6 [Accessed 10/06/2013]
memkaji dan menyelesaikan isu-isu keamanan dan menempatkan pemberantasan dan
perdagangan narkoba menjadi target utama prorgam tersebut6.
SACTA menjadi program hubungan bilateral Amerika Serikat dalam
mengawasi, melacak, dan mencegah kegiatan perdagangan narkoba pada setiap
pasarnya dengan menempatkan personil Amerika Serikat di Kolombia dnegan teknisi
dan badan intelejen khusus untuk memberenatas narkoba di wilayah Kolombia dengn
jumlah agen intelejen sebanyak 800 lebih personil siap diterjunkan pada pasar gelap
narkoba dengan didukung oleh pemasangan satelit khusus tanpa proses dan lisensi dan
memberikan akses pada Amerika Serikat untuk tiga pangkalan udara di Apiay,
Malambo, dan Palanquero serta dua pangkalan laut dan dua instalasi militer. Semua
intalasi militer ini dipegang kendali oleh Kolombia maupun kontrol dan pengawasan
angkatan bersenjata Kolombia. Hadirnya intervensi militer Amerika Serikat di
Kolombia telah diatur pada perjanjian Plan Colombia sebelumnya dengan menempatkan
sekitar 300 personil di setiap pangkalan Kolombia demi konsistensi membantu
memberantas narkoba di Kolombia7.
Amerika Serikat telah mengeluarkan banyak bantuan dan sokongan dana yang
diterima Kolombia dalam memberantas narkoba, Amerika selama 15 tahun terakhir,
sejak tahun 1989 sampai 2003 telah menyokong dana sebesar 3,7 milyar dollar kepada
Kolombia uang diperlukan untuk counter drugs dan melaui Plan Colombia Amerika
Serikat telah memperbaharui Persenjataan maupun alat militer yang dibutuhkan oleh
Kolombia dan mendirikan Colombian Army Counternarcotics Battalions (CACBs)
yang merupakan pembentukan kolaborasi dari Colombian National Police (CNP)
sebanyak 2.700 Brigade yang berhasil menghancurkan laboratorium ladang narkoba di
Kolombia8.
Bantuan dana yang direlokasikan oleh Amerika Serikat kepada Kolombia dalam
sektor counterdrug ini semakin mengharuskan Amerika Serikat untuk terus
6 Diah Ayu Pratiwi.(2010). Strategi Militer Amerika Serikat di Kolombia.[www].Kepusatakaan Universitas Indonesia. Available from : http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135650-T%2027956-Strategi%20militer-Lampiran.pdf [Accessed 10/06/2013]
7 ibid8 Salman Al Faris. (2009). Hubungan Kerjasama dan Bantuan Operasional Amerika Serkat
terhadap Kolombia.[WWW].Available from : elib.unikom.ac.id/download.php?id=57824 [Accessed 10/06/2013]
berintervensi di Kolombia seharusnya kolombia melakukan hubungan kerjasamanya
tanpa ada intervensi langsung dari Amerika, pembentengan kedaulatan yang harus terus
diusahakan oleh Kolombia agar tidak terus bergantung pada Amerika Serikat. Terlihat
dari instalasi militer Amerika serikat di Kolombia menjadi titik tolak intervensi
Amerika serikat terhadap kurang mampunya Kolombia dalam memberantas narkoba
dikawasannya yang dapat mengancam Amerika Serikat dan negara internasional lainya.
KESIMPULAN
Pada akhirnya, kasus narkoba yang terjadi negara Kolombia ini belum dapat
menemukan resolusi dan penyelasaian yang signifikan, ini terbukti dengan masih
terdapatnya kasus penyelundupan dan penangkapan yang terjadi di negara tersebut
meskipun Kolombia telah mendapat bantuan dari pihak Amerika Serikat. Permasalahan,
penyalahgunaan dan peredaran Narkoba ini memang bukanlah masalah yang sederhana.
Masalahnya sangat kompleks dan bisa dikatakan rumit karena itu diperlukan upaya
yang nyata, upaya yang komprehensif yang berkesinambungan dalam memeranginya.
Ini merupakan masalah Nasional yang harus cepat di tanggulangi sebelum lebih banyak
lagi korban.
Menurut saya, ini adalah hal yang sangat rumit bagi Amerika Serikat. Fokus
tujuan mereka terpecah belah oleh kepentingan keamanan nasional dan penyebaran
demokrasi. Di sisi lain, kondisi yang rumit juga terjadi di Kolombia yang memiliki
struktur politik, ekonomi dan hukum yang lemah. Fokus Amerika Serikat pada FARC
sebagai kelompok gerilyawan yang mengancam demokrasi dan mendukung
perdagangan narkoba justru menimbulkan efek lain, yaitu timbulnya kekuatan wilayah
lain yang berpotensi besar dalam pengembangan industri narkoba. Di sisi Kolombia
sendiri, mereka juga mengalami kerumitan masalah dalam menjaga keamanan negara
karena ancaman berasal dari dalam negara dengan berbagai macam bentuknya. Namun
dilihat dari ulasan di atas, sangat perlu bagi pemerintah Kolombia untuk memperhatikan
rakyat miskin di wilayah kumuh agar tidak terpengaruh oleh bantuan kartel narkoba
yang dianggap lebih menyejahterahkan mereka.
DAFTAR PUSTAKA
Al Faris, Salman (2009). Hubungan Kerjasama dan Bantuan Operasional Amerika
Serkat terhadap Kolombia. [WWW]. Available from :
elib.unikom.ac.id/download.php?id=57824 [Accessed 10/06/2013]
Nurjana, I Nyaman. (2009). Penanggulangan Kejahatan Narkotika : Eksekusi Hak
Perspektif Sosiologi Hukum. [WWW]. Available (Online):
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/319_umm_scientific_journal.doc [Accessed
10/06/2013]
Dwiantari, Rilis. (2003). Latar Belakang Implementasi Plan Colombia. [www].
LontarUI. Available from: http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131822-Sk
%201010%20Dwi%20L%20-%20Latar%20belakang%20-%20HA.pdf
[Accessed 10/06/2013]
Crissis Grup Amerika Latin : War and Drugs In Colombia Journal. (2005). The FARC.
[www]. Internastional Crissis Group. Available from
:http://merln.ndu.edu/archive/icg/colombiawaranddrugs.pdf hlm 4-6 [Accessed
10/06/2013]
Ayu Pratiwi, Diah. (2010). Strategi Militer Amerika Serikat di Kolombia. [www].
Kepusatakaan Universitas Indonesia. Available from :
http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135650-T%2027956-Strategi
%20militer-Lampiran.pdf [Accessed 10/06/2013]