Download pdf - Modul BAB II - Pendapatan Daerah_01

7/24/2019 Modul BAB II - Pendapatan Daerah_01

http://slidepdf.com/reader/full/modul-bab-ii-pendapatan-daerah01 1/621



ii

KATA SAMBUTAN



iii

Jakarta, November 2014

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Dr. Boediarso Teguh Widodo, M.ENIP. 19580823 198210 1 001



iv

MATERI PELATIHAN PENDAPATAN DAERAH“Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah”

Tim Penyusun/Pengarah Tahun 2014

Tim Penyusun/Editor Tahun 2013

Tim Penyusun/Kontributor



v



vi



vii



viii



ix



x



xi



xii



xiii



xiv





1



2



3



HUBUNGAN

PUSAT DAN

DAERAH



6

http://www.djpk.depkeu.go.id/



7



8



9



10

Penyelenggaraan

Urusan PemerintahanPemerintahan

Yang menjadi

Kewenangan Pusat

Yang menjadi

Kewenangan Daerah

Urusan diluar 6 urusan Absolut



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25

4

BelanjaPemerintah

Pusat

ALUR APBN KE DAERAH (MONEY FOLLOWS FUNCTION)

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang

3. Belanja Modal

4. Pembayaran Bunga Utang

5. Subsidi

6. Belanja Hibah

7. Bantuan Sosial

8. Belanja Lain-lain

BelanjaTransfer ke

Daerah

K/L

Belanja Pusatdi Pusat

Belanja Pusatdi Daerah

6 Urusan Mutlak

Di luar 6 Urusan

Kanwil di Daerah

Dikerjakan sendiri

MelaluiUPT

Dilimpahkan ke

Gubernur

Ditugaskan ke

Gub/Bupati/

Walikota

A

P

B

N

PUSAT DAERAH

Dana

Dekonsentrasi

Dana Tugas

Pembantuan

APBD

Hibah

Dana Darurat

1. Dana Perimbangan

2. Dana Otonomi Khusus

3. Dana Penyesuaian

DanaDesentralisasi

Dana Sektoral

di Daerah



26



PENGANTAR

PENDAPATAN

DAERAH





0

PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Pendapatan

Asli Daerah

(PAD)

Dana Alokasi Umum (DAU)

Bagi Hasil Pajak dan SDA

Dana Alokasi Khusus (DAK)

2. Dana Perimbangan

3. Lain-Lain

Pendapatan Daerah

Yang Sah

Pasar Grosir

Terminal

Retribusi Daerah

Pajak Hiburan

Pajak Restoran

Pajak Reklame

Pajak Hotel

Pajak Mineral Bukan Logam

Pajak Parkir

Pajak

Kab/KotaPajak Penerangan Jalan

Pemakaian Aset Daerah

Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Persampahan

Pelayanan KTP dan Capil

Izin Mendirikan Bangunan

Izin Tempat Usaha

Izin Gangguan

Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Umum

Retribusi Perizinan Tertentu

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah

Bagi Hasil dari Propinsi

Bantuan dari Propinsi

Hibah

Dana Penyesuaian

Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

Bagi Hasil Bea Balik Nama Kend. Bermotor

Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor

Bagi Hasil Pajak Air Permukaan

Lain-lain

Dana BOS, TPG,

Dana Insentif Daerah

PBB dan BPHTB

Pajak Sarang Burung Walet















PENGANTAR

PAJAK DAERAH

DAN RETRIBUSI

DAERAH





1.



Kelompok

Pendapatan2007 2008 2009 2010 2011

Pertumbuhan

Rata-rata (%)

PAD 35.177,1 44.515,5 45.366,9 47.331,0 59.597,2 14,1

Dana

Perimbangan

22.196.6 47.553,7 42.520,4 45.023,8 47.429,0 20,9

Lain –lain 4.737,0 4.658,2 11.042,4 9.963,7 12.013,4 26,2

Total 62.110,7 96.727,3 98.929,6 102.318,5 119.039,6 17,7

Kelompok PendapatanRasio (%)

2007 2008 2009 2010 2011

PAD 56,6 46,0 45,9 46,3 50,1

Dana Perimbangan 35,7 49,2 43,0 44, 39,8

Lain-lain 7,6 4,8 11,1 9,7 10,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0







PAJAK DAERAH



42



43



44



45



46



47

Kecukupan

Kepastian

Elastisitas

Biaya

Pemungutan



48

Prisnip Manfaat

Keadilan Horisontal 2

Keadilan Vertikal3



49



50



51



52

Ekonomi

Efisien

Netralisasi

Ekonomi

Kemampuan

Pelaksanaan



53



54



55



56



57



PENGELOLAAN PAJAK

BUMI DAN

BANGUNAN

PERSEDAAN DAN

PERKOTAAN (PBB-P2)



60



61



62



63



64



65



66

1.3. PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah

Fungsi dan Pelaksanaan PBB-P2



67



68



69

6)



TEKNIK

PELAKSANAAN

PBB-P2



71



72



73



74



75



76



77



78



79

Luas NJOP Jumlah Luas NJOP Jumlah

Tanah 500 500.000 250.000.000 400 400.000 160.000.000

Bangunan 300 2.000.000 600.000.000 - - -

850.000.000 - - -

10.000.000 -

840.000.000 160.000.000

2.520.000 480.000PBB terutang : 0,3 % x 840.000.000 PBB : 0,3 % x 160.000.000

Pelangi Mawar Lokasi

Jumlah

Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena Pajak

(NJOPTKP)*)

Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)

Nilai Jual Objek Pajak Tidak

kena Pajak (NJOPTKP)

NJOPKP



80



81

http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=c0f168ce8900fa56e57789e2a2f2c9d0





83



84



ANALISIS

STANDAR

BELANJA



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95

Nomor :

Lampiran : …………………………… Berkas

Perihal : Permohonan Pengurangan BPHTB

Kepada,

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kota xxxx

Di

xxxxx

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ………………………………………………………………

Alamat : ……………………………………………………………..

No.Telp/HP : ……………………………………………………………..

Sebagai Subjek pajak BPHTB atas Objek Pajak yang terletak di……………………………………………………………

RT……..RW……Kelurahan………………………………………..Kecamatan………………………………………………………….

Kota Bogor, dengan NOP…………………………………………………………….. bermaksud mengajukan

pengurangan BPHTB Hibah. Adapun alasan pengurangan sebagai berikut :

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bersama ini kami lampirkan persyaratan – persyaratan pengurangan BPHTB :

1. Foto Copy KTP Pemohon

2. Foto Copy KTP Pemberi Hibah

3. Foto Copy Bukti Kepemilikan Objek Pajak ( Sertifikat )

4. Foto Copy SPPT PBB Tahun Terakhir

5. Foto Copy Pembayaran PBB 10 Tahun Terakhir

6. Foto Copy Surat Pernyataan Saudara Kandung (asli)

7. Foto Copy Draft Akta hibah (legalisir)

8. Foto Copy KK Pemberi Hibah dan KK Penerima Hibah

9. Foto Copy Akte Kelahiran Penerima Hibah (legalisir)

10. Foto Copy Surat Nikah Penerima Hibah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan berima kasih.

xxxxx,

Pemohon,

_______________________



96



97



98



99



RETRIBUSI

DAERAH



101



102



103



104



105



106



107



108

Pasar sering tid



109



110



111



PROYEKSI

POTENSI DAN

PENENTUAN

TARIF PAJAK

DAERAH



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124





126



127



128





130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



PROYEKSI

POTENSI DAN

PENENTUAN

TARIF RETRIBUSI

DAERAH



142



143



144



145



146

-

-

-

-

-



147



148



149



150



151



152



153



154



155

−

1−



156



157



158



159



160



161



162



163



164





165



166



167



168



169



170



171



172

1)

2)

3)



SISTEM DAN

PROSEDUR

ADMINISTRASI PAJAK

DAERAH RETRIBUSI

DAERAH





1)

2)

3)



1)

2)

3)

4)



1)



2)





3)





4)





































PROSES PENYUSUNAN

DAN PENGAWASAN

PERATURAN DAERAHTENTANG PDRD















STUDI KASUS

OPTIMALISASI

PAD




















































http://www.anggaran.depkeu.go.id/






















.

= {(20% ) + (10% ) + (5% )

+ (65% } ℎ ℎ

= ℎ ℎ









BAGI HASIL

SUMBER DAYA

ALAM













a.

b.

c.

d.

e.

f.





















1)

2)



1)

2)



1)

2)



a.

b.

c.

d.





DANA ALOKASI

UMUM

























2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pendapatan 79,0 96,9 112,6 112,0 124,9 183,3 147,5 200,4 285,7 300,7 360,1 414,3

Dana alokasi umum 54,0 59,6 68,0 68,4 70,2 109,9 97,3 126,3 167,7 173,2 203,8 246,1

DAU/Total Pendapatan 68% 62% 60% 61% 56% 60% 66% 63% 59% 58% 57% 59%









DANA ALOKASI

KHUSUS


















3)

4)



5)

6)









No. Sektor/Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Pendidikan 623.4 638.2 1,196.1 2,919.5 5,195.3 7,015.4 9,334.9 9,334.9 10,041.3

2 Kesehatan 375.0 447.8 607.7 2,406.8 3,381.3 3,817.4 4,017.4 2,829.8 3,000.8

3 Infrastruktur Jalan 842.5 844.0 992.3 3,924.4 3,113.1 4,044.7 4,500.9 2,810.2 3,900.0

4 Infrastruktur Irigasi 338.5 369.9 397.1 1,214.0 858.9 1,497.2 1,549.0 968.4 1,311.8

5 Prasarana Pemerintah 88.0 276.0 144.0 834.4 539.1 362.0 562.0 386.3 400.0

6 Kelautan dan Perikanan - 320.8 327.9 1,489.6 1,100.4 1,100.4 1,100.4 1,207.8 1,500.0

7 Infrastruktur Air Minum - - 221.2 1,169.8 1,064.5 1,142.3 1,142.3 357.2 419.6

8 Pertanian - - 169.6 2,106.8 1,492.2 1,492.2 1,492.2 1,543.6 1,806.1

9 Lingkungan Hidup - - - 217.5 351.6 351.6 351.6 351.6 400.0

10 Kel uarga Berencana (Kependudukan) - - - - - 279.0 329.0 329.0 368.1

11 Kehutanan - - - - - 100.0 100.0 250.0 400.0

12 Sarana dan Prasarana Perdesaan - - - - - - 190.0 300.0 315.5

13 Perdagangan - - - - - - 150.0 107.3 300.0

14 Sanitasi - - - - - - - 357.2 419.6

15 Listrik Pedesaan - - - - - - - - 150.0

16 Perumahan dan Permukiman - - - - - - - - 150.0

17 Keselamatan Transportasi Darat - - - - - - - - 100.0

18 Transportasi Pedesaan - - - - - - - - 150.0

19 Sarana dan Prasarana Perbatasan - - - - - - - - 100.0

Total Alokasi DAK per Tahun 2,267.4 2,896.8 4,056.0 16,282.7 17,096.2 21,202.1 24,819.6 21,133.3 25,232.8





1)

2)

3)











DANA TRANSFER

LAINNYA



1.

2.

3.

4.







•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•



•

•



(1)

(2)



(3)







LAIN-LAIN

PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH































SISTEM DAN

PROSEDUR DAN

PENATAUSAHAAN

PENDAPATAN

DAERAH



•

•

•

•































a)

b)

c)

a)

b)

c)



a)

b)

c)

d)



Nota Kredit/Bukti

Lain yang sah

Buku Penerimaan PPKD

Melakukan Pengisian

Buku Penerimaan PPKD

Proses Penerimaan di kas

umum daerah yang telah

diatur dalam PerKDH

mengenai system dan

prosedur pengelolaan





10.

11.

12.

13.

5.































1.

2.

3.

4.



5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.



6.



























(1)

(2)

a.

b.c.d.e.

f.

g.h.i.

(3)

a. b.

c.d.

e.

f.











a. b.





(1)

(2)

(3)



(1)

(2)



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)



(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)



(5)

(6)

(1)



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)



(4)













1.

2.



3.

4.

5.























1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.





-

-

-

-

-



























(4)

(5)

(6)

(7)

(8)







(1)

(2)







c.d.

e.















a. b.



































































1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.





(1)

(2)















































(9)

(10)

a.

b.c.d.e. f.

g.h.i.

(11)

a. b.

c.d.

e. f.











f. g.





(4)

(5)

(6)



(3)

(4)



(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(7)

(8)

(9)



(10)

(11)

(12)

(5)

(6)

(7)

(8)

(5)

(6)

(7)

(8)

(3)

(4)



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)



(12)

(3)

(4)



(4)

(5)

(6)

(5)

(6)

(7)

(8)



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



(8)













6.

7.



8.

9.

10.























6.

7.

8.

9.

10.

6.

7.

8.

9.

10.





-

-

-

-

-

















21.

22.

23.

24.

25.

26.



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.



38.

39.

40.





(3)

(4)









































(12)

(13)

(14)

(15)

(16)







(3)

(4)







h.i.

j.















c.d.





























































