Tugas kelompok

MAKALAH

HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA

D I S U S U N

OLEH: ELGI

08457777777

FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

BANDA ACEH 2008

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT,

atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada Kami sehingga dapat

menyelesaikan makalah yang berjudul Manajemen Hubungan Industrial

Pancasila Penulis menyadari bahwa didalam pembuatan makalah ini

berkat bantuan dan tuntunan Allah SWT dan dosen pembimbing serta

teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan

makalah ini untuk itu dalam kesempatan ini kami menghaturkan rasa

hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang

membantu dalam pembuatan makalah ini.

Kami menyadari bahwa dalam proses penulisan makalah ini masih

jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun

demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan

pengetahuan yang Kami miliki sehingga dapat selesai dengan baik dan oleh

karenanya, tim penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka

menerima masukan,saran dan usul guna penyempurnaan makalah ini.

Akhirnya Kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi

Penulis, teman-teman dan seluruh pembaca.

Banda aceh ,17 juni 2008

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... ................................................................................ I

DAFTAR ISI ........................................................................................... II

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

A. Pengertian Hubungan Industial Pancasila ............................................. 1

B. Ruang Lingkup Hubungan Industial Pancasila ......................................... 6

BAB II PEMBAHASAN

A. Fungsi Dan Tujuan Hubungan Industial Pancasila .................................... 9

B. Sarana Dalam Pelaksanaan HIP ……………………………………….. 14

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN .............................................................................. ……. 22

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian hubungan industrial pancasila

Hubungan industial pancasila (dahulu disebut hubungan perburuhan

pancasila) dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila, UUD 1945, dan TAP

MPR Nomor II tahun 1978 tentang P4, GBHN, dan Peraturan Perundang-

Undangan. Hubungan Industrial Pancasila (HIP) lahir melalui seminar Nasional

pada tahun 1974, jadi prinsip-prinsip dasar dan sikap para pelaku proses

produksinyang digariskan dalam HIP merupakn hasil konsensus/ kesepakatan

nasional.

Dari sudut pandang teori, Hubungan Industrial Pancasila merupakan

pengembangan dari teori hubungan industrial yang dipelajari oleh hampir seluruh

bangsa didunia. Khusus mengenai hubungan industrial pancasila ini hanya ada

dipelajari di Indonesia. Hubungan Industrial Pancasila dapat dikatakan sebagai

hubungan Industrial yang dijiwai oleh nilai-nilai pancasila.

Dalam pembahasan Hubungan Industrial Pancasila ini akan dibahas secara

berturut-turut: pengertian, ruang lingkup, fungsi dan tujuan, serta sarana dalam

pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila. Adapun materi mengenai

Pembahasan mengenai apa itu Hubungan Industrial Pancasila akan

dibahas secara bertahap, yaitu: pertama memahami hubungan kerja, hubungan

Industrial, dan yang terakhir pada tahap pembahasan hubungan Industrial

Pancasila. Maksud dari pembahasan bertahap agar kita semua mengerti dan

memahami bagaimana sampai pada munculnya pengertian hubungan industrial

Pancasila.

A.1 Hubungan kerja

Hubungan Kerja adalah hubungan yang terjalin antara penerima kerja dan

pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja/ kesempatan kerja, baik untuk waktu

tertentu dan waktu tidak tertentu yang mengandung unsur pekerjaan, upah, dan

hubungan dibawah perintah. Hubungan kerja merupakan hubungan hukam atau

perikatan antara pengusaha dengan pekerja, karena adanya perjanjian kerja.

Dengan adanya hubungan kerja ini menimbulkan akibat hukum berupah hak-hak

dan kewajiban-kewajiban pada kedua belah pihak.

1. Hak dan kewajiban

Mengacu pada pengertian hubungan kerja dimana merupakan hubungan yang

terjalin antara pekerja/penerima kerja dengan pihak pengusaha, maka hak dan

kewajiban ini juga melekat baik pada pekerja maupun pengusaha tersebut. Dengan

adanya perjanjian kerja, timbul kewajiban-kewajiban masing-masing pihak, baru

kemudian disusul munculnya hak-hak pekerja dan juga hak pengusaha.

Menurut ketentuan kitab Undang-Undang Hukum (KUH) perdata pasal 1602,

kewajiban-kewajiban pengusaha adalah sebagai berikut:

1) Membayar upah yang telah dijanjikan kepada pekerja, tepat waktu yang telah

ditentukan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981, upah merupakan

suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh/ pekerja untuk

sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau di

nilai dalam bentuk uang yang di tetapkan menurut suatu perjanjian atau peraturan

Perundang-undangan, dan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara

pengusaha dengan pekerja termasuk tunjangan untuk pekerja sendiri maupun

keluarganya.

2) Memberi kesempatan kepada pekerja yang bertempat tinggal pada pengusaha,

untuk memenuhi kewajiban agamanya dan menikmati istirahat dari pekerjaannya,

baik yang ditetapkan menurut perjanjian maupun menurut kebiasaan setempat,

tanpa dipotong upahnya.

3) Mengatur pekerjaan sedemikian rupa sehingga pekerja tidak melakukan pekerjaan

pada hari minggu dan hari yang menurut kebiasaan setempat dipersamakan seperti

hari minggu.

4) Mengatur dan memelihara ruangan, alat, dan perkakas dimana pekerja melakukan

pekerjaannya, serta memberi petunjuk sedemikian rupa sehingga pekerja

terlindung dari bahaya yang mengancam badan, kehormatan, dan harta bendanya.

5) Apabila selama berlangsungnya hubungan kerja pekerja mengalami kecelakaan,

wajib memberikan perawatan dan pengobatan sepantasnnya untuk paling lama 6

(enam) minggu. Apabila kecelakaan terjadi karena kesengajaan atau perbuatan tak

susila, maka pengusaha dapat menuntut kembali biaya yang selama 4 (empat)

minggu yang pertama.

6) Pada waktu berakhirnya hubungan kerja , atas permintaan buruh wajib

memberikan surat keterangan yang dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh

pengusaha.

Apabila segala kewajiban tersebut diatas ditaati penuh oleh pengusaha, maka

pengusaha tersebut dapat disebut pengusaha yang baik.

Selanjutnya mengenai kewajiban pekerja diatur dalam Kitab Undang-

undang Hukum (KUH) Perdata pasal 1603, yang secara rinci sebagai berikut:

1) Melakukan pekerjaan yang dijanjikannya menurut kemampuannya dengan sebaik-

baiknya. Apabila sifat luasnya pekerjaan yang dilakukan tidak dirumuskan dalam

perjanjian atau peraturan pengusaha, maka hal ini ditentukan berdasarkan

kebiasaan.

2) Melakukan sendiri pekerjaannya, dan hanya dengan seizin pengusaha pekerja

dapat menyuruh pihak ketiga untuk mengantikannya.

3) Mentaati peraturan dalam melakukan pekerjaan dan peratujran yang ditujukan

pada peningkatan tata tertib perusahaan. Peraturan yang diberikan oleh atau atas

nama pengusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau

peraturan pengusaha. Jika hal itu tidak ada, mengacu pada kebiasaan-kebiasaan

yang berlaku.

4) Bagi pekerja yang bertempat tinggal pada pengusaha, wajib berkelakuan menurut

tata tertib rumah tangga pengusaha.

Pengertian pekerja yang baik yaitu pekerja yang menjalankan kewajiban-

kewajiban dengan baik, yang dalam hal ini kewajiban untuk melakukan atau tidak

melakukan segala sesuatu yang dalam keadaan yang sama, seharusnya dilakukan

atau tidak dilakukan.

2. Partisipasi pekerja dalam manajemen

Pada situasi dimana pengusaha tidak mengakui keberadaan serikat

pekerja, pada umumnya dari pihak pekerja juga mempunyai anggapan bahwa

tugas-tugas manajer adalah mengatur atau mengelola perusahaan. Sedang pekerja

bertugas melaksanakan apa yang telah ditentukan atau diatur oleh pengusaha.

Karena masing-masing mempunyai pandangan seperti itu, maka akan sulit sekali

pihak manajemen atau pihak pengusaha untuk mendapatkan partisipasi karyawan

dalam manajemen.

Apa pentingnya partisipasi karyawan dalam manajemen? Dengan adanya

partisipasi karyawan, maka karyawan merasa ikut menetukan rencana atau tujuan

atau kebijakan yang akan di ambil. Karena merasa ikut terlibat, maka karyawan

mempunyai ketersedia yang lebih besar untuk mengeluarkan usaha dan pikiran

dalam mencapai rencana atau tujuan itu. Karena adanya tambahan usaha dan

pikiran dari karyawan, kemungkinan untuk mencapai tujuan atau apa yang telah

direncanakan akan menjadi lebih besar. Berbeda apabila mereka tidak terlibat,

maka manajemen akan berjuang sendiri untuk mencapai tujuan tersebut.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pihak manajemen dapat memunculkan

keterlibatan karyawan? Dalam hal ini manajemen harus mampu meyakinkan

pihak pekerja, bahwa antara pekerja dengan pengusaha itu mempunyai tujuan

yang sama, yakni kemajuan perusahaan. Perusahaan yang maju, maka perusahaan

akan mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk memberi gaji dan

kesejahteraan bagi karyawannya. Perusahaan yang maju, berarti pengusaha

mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan keuntungan.

Dengan demikian berarti pekerja dan pengusaha mempunyai komitmen yang

sama terhadap kemajuan perusahaan, sehingga kedua belah pihak dituntut adanya

keterlibatan secara penuh dalam pengelolaan perusahaan.

A.2. hubungan industrial

Setelah membahas hubungan kerja yang menyangkut hubungan antara

pekerja dengan pengusaha, selanjutnya dikembangkan kepembahasan hubungan

industrial. Hubungan ini dengan cakupan yang lebih luas, yakni: menyangkut

hubungan antara pekerja dengan pengusaha serta masalah-masalah yang

melingkupi hubungan tersebut, seperti: ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Menurut pendapat heidjrahman, bahwa ruang lingkup hubungan industrial secara

garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu masalah man power marketing dan

masalah man power management.

Man power marketing atau pemasaran tenaga kerja secara umum

membahas penentuan syarat-syarat kerja yang akan diterapkan dalam

melaksanakan ikatan kerja yang ada. Penentuan syarat-syarat kerja dapat

dilakukan secara individuyang hanya melibatkan karyawan yang bersangkutan

dengan pihak perusahaan/ pengusaha. Yang selanjutnya disebut individual

bargaining. Selain itu, penentuan syarat-syarat kerja juga dapat dikenakan secara

kelompok, dimana kelompok pekerja tersebut akan mewakilkan penentuan syarat-

syarat kerja dirinya ke serikat pekerja, yang disebut dengan collective bargaining.

Man power management membahas pelaksanaan syarat-syarat kerja

berbagai permasalahan dan pemecahannya. Pelaksanaan syarat-syarat kerja

dengan berbagai permasalahan dan pemecahannya dapat diterapkan kepada

pekerja secara individual maupun kepada keseluruhan karyawan melalui

organisasi pekerja.

Dalam prakteknya pelaksanaan syarat-syarat kerja ini berlaku umum,

namun dalam penanganan pelaksanaan syarat kerja beserta permasalahan dan

pemecahannya dapat diterapkan secara individu maupun kelompok. Pelaksanaan

syarat kerja beserta permasalahan dan pemecahannya yang diterapkan secara

individu disebut personal management. Sedangkan pelaksanaan syarat-syarat

kerja, penanganan permasalahan, dan pemecahannya secara kelompok, melalui

organisasi buruh disebut labor relation.

A.3 hubungan industrial pancasila

Hubungan industrial pancasila ini merupakan pengembangan dari

hubungan industrial yang sudah diterapkan dan dibahas di di seluruh dunia.

Mengenai hubungan industrial pancasila ini khusus hanya ada di Indonesia,

karena Indonesia menginginkan adanya suatu hubungan industrial yang dijiwai

oleh dasar Negara pancasila.

hubungan industrial pancasila merupakan suatu sistem hubungan yang

terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha,

pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari

keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD 1945, yang tumbuh dan

berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.

Dalam perkembangannya, hubungan industrial mempunyai makna

strategis, dimana perilaku para peserta proses produksi mengacu dan berlandaskan

pada Pancasila. Namun sehubungan dengan tumbangnya Orde Baru, dimana pada

orde tersebut HIP muncul, maka nama hubungan industrial pancasila (HIP) dirasa

kurang sesuai, sehingga tahun 2001 diusulkan untuk diubah menjadi Hubungan

Industrial Indonesia (HII). Meskipun terjadi pengantian nama, namun makna

keduanya tetap sama.

B. RUANG LINGKUP HIP

setelah memahami pengertian hubungan industrial pancasila, selanjutnya

pembahasan ruang lingkup yang dibedakan menjadi dua, yaitu:

ruang lingkup cakupan, dan

ruang lingkup masalah

B.1. Ruang Lingkup Cakupan

ruang lingkup cakupan akan membahas luasnya cakupan atau jangkauan

hubungan industrial pancasila dalam lingkungan kerja. hubungan industrial

pancasila mencakup seluruh tempat kerja, dimana para pekerja dan pengusaha

bekerja sama dalam hubungan kerjauntuk mencapai tujuan usaha dan

kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Dari penjelasan di atas, maka konsep HIP tidak hanya mencakup seluruh

peserta proses produksi barang dan jasa pada sektor swasta saja. Dalam sistem

ekonomi Indonesia, dimana pelaku ekonomi selain swasta juga pemerintah dan

koperasi. Berikut ini contoh-contoh pelaku ekonomi dari swasta, pemerintah, dan

koperasi, dengan berbagai barang dan jasa yang dihasilkan.

Pelaku Ekonomi Menghasilkan Barang Menghasilkan jasa

Swasta PT. SARI HUSADA

(Susu)

Bank Lippo

PT. Texmaco (Tekstil) Kerta Gaya ( Curier

Service)

PT. HM Sampoerna Asuransi Bintang

(Rokok)

PT. Indofood Sukses

Makmur (Makanan)

Berbagai Perusahaan

Catering

Pemerintah Pertamina (Bahan

tambang)

Perumka

(Transportasi)

PT. Pupuk Kujang PT. Garuda

(transportasi)

PT. Semen Gresik Rumah Sakit Sarjdito

Pabrik Kertas Leces Bank Indonesia

Koperasi Koperasi Ternak

Anggoro Manis

Kopata (Koperasi

Angkutan)

Koperasi Kartiyasa

(Kulit)

Koperasi Lumbung

Kencono (simpan

pinjam)

Koperasi Batik Senopati Koperasi Damar

Kencana (Jasa Listrik)

B.2. Ruang Lingkup Masalah

Selain dapat dianalisis berdasarkan cakupannya seperti diatas, ruang

lingkup HIP juga dapat dianalisis berdasarkan masalahnya. Dalam hal ini ruang

lingkup HIP adalah seluruh permasalahan baik yang berhubungan secara langsung

maupun tidak langsung dengan hubungan antara pekerja, pengusaha, dan

pemerintah. Mengenai ruang lingkup masalah ini secara rinci akan meliputi:

1. Syarat-syarat kerja, seperti:

pendidikan,

usia,

pengalaman,

keterampilan, dan

jenis kelamin.

2. Pengupahan seperti:

pengupahan yang adil,

saat pembayaran, dan

kenaikan upah.

3. Jam kerja: termasuk,

jam masuk,

jam keluar, dan

waktu istirahat.

4. Cuti

5. Jaminan sosial

6. Keselamatan dan kesehatan kerja

7. Organisasi pekerja dan organisasi pengusaha

8. Cara penyelesaian perselisiha

9. Sikap dan perilaku pekerja dan pengusaha

10. Cara membina keserasian kerja.

BAB II

PEMBAHASAN

A. FUNGSI DAN TUJUAN HIP

Dari konsep hubungan industrial yang sifatnya umum, kemudian

dikembangkan menjadi Hubungan Industrial Pancasila yang khusus ada di

Indonesia. Oleh karena itu HIP juga mempunyai fungsi dan tujuan yang khusus,

yang hanya di indonesia.

A.1. Fungsi Hubungan Industrial Pancasila

hubungan industrial pancasila yang merupakan hasil kosensus nasional

mempunyai beberapa fungsi yang dapat dikelompok menjadi lima (5) sebagai

berikut:

1. Menjadi Sarana Perwujudan Trilogi Pembangunan

Yang dimaksud Trilogi pembangunan adalah stabilitas, pertumbuhan, dan

pemerataan. Dalam kontek HIP sebagai perwujudan Trilogi, berarti masing-masing

perusahaan akan menerapkan Trilogi tersebut. Hanya saja disini dalam menekankan

segi yang mana dari trilogi, antara perusahaan satu dapat berbeda dengan perusahaan

lain. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang hampir bangkrut. Dari ketiga Trilogi

pembangunan itu yang mendapat penekanan adalah stabilitas. Perusahaan akan

memfokuskan segala upayanya agar terhindar dari kebangkrutan. Dua trilogi yang

lain, yakni pertumbuhan dan pemerataan untuk sementara kurang diperhatikan oleh

perusahaan, namun fokus usaha saat itu adalah mengupayakan agar perusahaan dapat

terus bertahan.

2. Menjadi sarana aktualisasi diri pekerja dan pengusaha

Dalam HIP baik pekerja maupun pengusaha saling mengakui keberadaan dari

pihak lain. Dengan demikian melalui HIP ini aktualisasi diri mereka dapat

tersalurkan. Masing-masing pihak duduk sederajat untuk membahas masalah-masalah

yang menyangkut hubungan antara pekerja dengan pengusaha, dan masalah-masalah

lain yang timbul dari hubungan ini. Selain itu mereka melakukan tawar-menawar

(bargaining) terhadap hak daan kewajiban masing-masing.

3. Menjadi sarana pengembangan kemitraan sosial

Konsep kemitraan dalam HIP akan menyangkut tiga (3) hal yaitu:

a) Mitra dalam Produksi,

b) Mitra dalam keuntungan, dan

c) Mitra dalam tanggung jawab.

a) Mitra dalam Produksi,

Mitra dalam produksi mengandung makna:

Pekerja memberikan karya terbaiknya;

Pengusaha mengelola manajemen produksi secara sehat;

Pemerintah melalui kebijakannya mendorong peningkatan produksi.

b) Mitra dalam keuntungan

Mitra dalam keuntungan mengandung makna:

Pekerja menikmati peningkatan kesejahteraan;

Pengusaha dapat mengembangkan usahanya;

Pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c) Mitra dalam tanggung jawab

Mitra dalam tanggung jawab mengandung makna:

Pekerja konsisten dengan tridharma;

Pengusaha konsisten dengan prinsip open management;

Pemerintah menciptakan iklim kerja yang kondusif.

4. Menjadi salah satu landasan etika Industrial, etika bisnis, budaya perusahaan, dan

produktivitas

Dalam suatu hubungan industrial, dimana terdapat pihak pekerja, pengusaha, dan

pemerintah, maka hubungan yang terjadi diantara ketiganya didasarkan pada HIP.

Pengaturan antara hak dan kewajiban diantara ketiganya mengacu nilai-nilaiyang

terkandung dalam HIP tersebut. Demikian untuk masalah bisnis yang menyangkut

pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis, misalnya pemasok, perusahaan yang

bersangkutan, penyalur, pesaing, pemilik perusahaan, dan masyarakat umum.

Hubungan yang terjadi diantaranya dapat mengacu pada nilai-nilai yang ada dalam

HIP. Budaya perusahaan atau budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang dianut

oleh sebagian besar anggota perusahaan yang membedakan perusahaan tersebut

dengan perusahaan lain. Dalam hal ini budaya seperti apa yang akan dianut oleh

perusahaan, mengacu pada HIP. Upaya peningkatan produktifitas juga mengacu pada

HIP, dengan demikian tidak boleh mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan.

5. Menjadi sarana untuk mengendalikan ekonomi pasar dan kapitalisme

Ekonomi pasar berarti membiarkan mekanisme pasar untuk menentukan jumlah

yang akan diproduksi dan pada tingkat harga berapa produk yang akan terjual. Bila

tidak ada campur tangan pemerintah, benar-benar mengandalkan pada mekanisme

pasar, maka dapat terjadi konsumen dan produsen dalam skala kecil akan dirugikan.

Misalnya produsen akan membatasi produk yang ditawarkan di pasar, sehingga

harga akan naik. Konsumen akan dirugikan karena harus membayar mahal untuk

produk tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, produsen yang besar akan memasok

produk ke pasar dalam jumlah yang besar, sehingga harga murah/ sangat murah.

Produsen dengan modal kecil tidak akan mampu mengikuti menjual produk dengan

harga pasar, sehingga dia akan bangkrut. Dalam jangka waktu (periode) tersebut

konsumen di untungkan dengan harga murah, namun setelah produsen kecil kalah

sehingga produsen besar menjadi monopoli, maka ia dapat menetapkan harga yang

tinggi.

Kapitalisme merupakan suatu system ekonomi dimana faktor produksi maupun

perusahaan (bisnis) dimiliki oleh swasta bukan oleh pemerintah. Dengan pihak swasta

saja yang memiliki faktor produksi dan perusahaan-perusahaan, maka ada

kecenderungan dari pihak swasta tersebut hanya mengejar keuntungan semata.

Dengan demikian kebutuhan konsumen yang jumlahnya banyak dapat dikalahkan

dengan kebutuhan individu perusahaan tersebut.

A.2. Tujuan Hubungan Industrial Pancasila

Setiap tindakan pasti mempunyai tujuan, demikian pula dengan

pelaksanaan HIP. Pelaksanaan HIP mempunyai dua tujuan, yaitu:

1) Tujuan yang bersifat umum, dan

2) Tujuan yang bersifat khusus,

Masing-masing akan dibahas sebagai berikut.

1. Tujuan umum

Tujuan umum HIP yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (pedoman

pelaksanaan HIP: 12-13). Adil berarti tidak berat sebelah. Dalam konteks

perusahaan, berarti pengusaha berlaku adil terhadap semua karyawan. Selain itu

konsep adil ini juga mengandung makna setiap karyawan mendapatkan sesuatu

sesuai dengan sumbangannya. Makmur berarti tercukupi kebutuhan materialnya.

Kebutuhan material disini adalah sandang, pangan, dan papan. Berarti melalui

HIP diharapkan masyarakat terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan ini.

2. Tujuan khusus

Tujuan khusus HIP adalah terwujudnya ketenangan kerja dan kemajuan berusaha.

Ketenangan kerja ini dari pihak pekerja, sedang kemajuan berusaha dari pihak

dari pihak pengusahanya. Ketenangan kerja dan kemajuan usaha ini mengandung

unsur-unsur:

a) Terjaminnya hak semua pihak.

Hak dari pekerja adalah mendapat upah dan kesejahteraan, sedangkan hak dari

pengusaha adalah mendapat tenaga dan pikiran dari pekerjanya.

b) Bila timbul perselisihan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.

c) Mogok dan penutupan perusahaan dihindari semaksimal mungkin, dan hanya

digunakan sebagai upaya terakhir, yakni apabila musyawarah dan mufakat

menemui jalan buntu.

d) Meningkatkan kesejahteraan pekerja, produktivitas, dan kemajuan

perusahaan.

B. SARANA DALAM PELAKSANAAN HIP

HIP sifatnya merupakan pedoman bagi pekerja, penngusaha, dan

pemerintah dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Agar HIP dapat

dilaksanakan oleh para pelaku produksi, maka diperlukan sarana-sarana seperti:

lembaga kerja sama bipartit; lembaga kerja sama tripartite; perjanjian kerja,

peraturan perusahaan, dan KKB; lembaga peradilan industrial; peraturan

perundang-undangan; pendidikan hubungan industrial dan SDM; serikat pekerja;

dan serikat pengusaha. Masing-masing akan dibahas sebagai berikut.

B.1. lembaga kerjasama bipartit

Lembaga kerjasama bipartit (LKB) merupakan suatu badan pada tingkat

perusahaan atau unit produksi yang dibentuk oleh pekerja bersama-sama dengan

pengusaha. Anggota LKB ditunjuk berdasar kesepakatan dan keahlian.

Dalam operasinya, LKB mempunyai dua fungsi, pertama berfungsi

sebagai forum konsultasi, komunikasi, dan musyawarah. Dengan fungsi yang

pertama ini, maka apabila ada permasalahan atau ketidakpuasan. Pekerja dan

pengusaha dapat mengunakan LKB sebagai sarana untuk berkomunikasi dan

musyawarah. Demikian pula adnya suatu keinginan tertentu, dapat

dikonsultasikan pada forum ini.

Tugas utama LKB yaitu sebagai katalisator (alat untuk mempercepat)

penerapan hubungan Industrial Pancasila (HIP) dalam praktek kehidupan kerja

sehari-hari. Khususnya dalam usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas

kerja, ketenangan kerja dan usaha, praktek-praktek kesepakatan kerja dan

peningkatan partisipasi kerja, serta penetapan tata kerja.

B.2. Lembaga Kerjasama Tripartit

Lembaga Kerjasama Tripartit (LKT) merupakan lembaga kerjasama yang

anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah, organisasi pekerja, dan

organisasi pengusaha. perbedaan dengan LKB di atas, bahwa dalam LKB tidak

mengikutsertakan pihak pemerintah.

Fungsi LKT adalah sebagai forum konsultasi, komunikasi, dan negosiasasi

baik dalam maupun luar. Maksud konsultasi, komunikasi, dan negosiasasi ke

dalam yaitu apabila ada permasalahan , maka antara pekerja, pengusaha, dan

pemerintah akan melakukan konsultasi, komunikasi, dan negosiasasi. Sehingga

diantara mereka sendiri akan timbul satu kesepakatan. Sedang maksud konsultasi,

komunikasi, dan negosiasasi ke luar adalah dalam hubungan dengan pihak luar,

LKT akan mewakili kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Tugas utama LKT yaitu menyatukan konsepsi, sikap, dan rencana dalam

menghadapi masalah-masalah ketenagakerjaan, baik yang ada saat ini yang timbul

karena faktor-faktor yang tak terduga maupun untuk mengatasi masalah-masalah

yang akan datang. Konsep penyatuan ini diambil, karena dalam menghadapi

masalah masing-masing pihak, yakni pemerintah, pekerja, dan pengusaha

mempunyai konsep, sikap, dan rencana sendiri-sendiri. Hal ini disebabkan karena

posisi atau peran mereka dalam dunia kerja juga berbeda-beda. Hasil pembahasan

LKT diajukan sebagai saran kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

LKT dibentuk ditingkat pusat/ nasional, propinsi, dan Dati II, yang

masing-masing diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja, Gubernur kepala Daerah

Tingkat I, dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II. Disamping itu juga

dibentuk LKT Sektoral, sesuai dengan prioritas dari masing-masing wilayah/

daerah. Masing-masing lembaga baik berdasar tingkatan maupun sektoral

mempunyai hubungan fungsional dengan LKT Nasional.

B.3. Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama

1. Perjanjian kerja

Perjanjian kerja atau sering disebut kesepakatan kerja merupakan suatu

perjanjian baik tertulis maupun tidak, dimana pihak pekerja bersedia untuk

bekerja pada pihak pengusaha selama waktu tertentu atau waktu tidak tertentu

dengan menerima upah.

Dari pengertian diatas, perjanjian kerja hanya mengatur hal-hal yang sangat

terbatas, sehingga diperlukan Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja

Bersama yang mengatur hak dan kewajiban kedua pihak serta syarat-syarat kerja

yang lebih lengkap.

2. peraturan perusahaan

peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis yang

memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib

perusahaan.

Dengan peraturan perusahaan diharapkan dapat meningkatkan semangat

kerja, disiplin, dan produktivitas kerja. Disamping itu karena sudah ada peraturan

yang sifatnya baku, maka masing-masing pihak (pekerja dan pengusaha) dapat

berpedoman pada peraturan perusahaan sehingga tercipta iklim kerja yang

menyenangkan kedua belah pihak, yang selanjutnya dapat menciptakan

ketenangan kerja dan ketenangan berusaha.

3. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)

Kesepakatan kerja bersama atau disebut perjanjian perburuhan adalah

perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat pekerja atau serikat-serikat pekerja

yang terdaftar pada Departemen Tenaga kerja dengan pengusaha atau

perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum, yang pada umumnya memuat

syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja.

Fungsi atau peran KKB adalah untuk mengembangkan keserasian hubungan

kerja usaha, kesejahteraan bersama, melalui penegasan hak dan kewajiban

masing-masing secara konkrit dan jelas. Berdasarkan peran yang

diharapkandiatas, maka serikat pekerja dan pengusaha dalam merundingkan

syarat-syaratbkerja harus berlandaskan diri pada:

a) Sikap mental keterbukaan yang berorientasi kedepan;

b) Kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, dan mufakat;

c) Tanggung jawab atas pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai.

B.4. lembaga peradilan industrial

Dengan dihayatinya falsafah HIP dalam kehidupan kerja, diharapkan

perselisihan perburuhan tidak akan timbul lagi. Namun apabila masih timbul

perselisihan, maka tahap-tahap penyelesaian adalah sebagai berikut:

1) Penyelesaian tingkat perusahaan

Mekanisme penyelesaian tingkat perusahaan adalah pihak-pihak yang ada dalam

perusahaan akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Dalam hal ini pihak pekerja dan

pengusaha akan berunding bersama, untuk mencari penyelesaian yang kemudian

dikenal dengan penyelesaian bipartit

2) Penyelesaian tingkat pengawal perantara

Apabila perselisihan hubungan industrial tidak dapat diselesaikan melalui

mekanisme bipartit, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui pengawal perantara

yang ada di kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat.

3) Penyelesaian tingkat peradilan industrial

Apabila pada tingkat pengawal perantara masalah yang diperselisihkan juga

belum dapat diputuskan, maka masalah tersebut perlu segera diajukan oleh pengawal

perantara kepada panitia penyelesaian perselisihan daerah (P4-D) atau panitia

penyelesaian perselisihan pusat (P4-P).

D.5. peraturan perundang-undangan

Untuk tertibnya kehidupan dalam masyarakat perlu adanya peraturan

perundang. Peraturan perundangan ketenagakerjaan diharapkan mempunyai

fungsi untuk mempercepat pembudayaan sikap mental dan sikap sosial HIP. Oleh

karena itu segala peraturan perundangan dibidang ketenagakerjaan yang ada perlu

disesuaikan dengan jiwa dan semangat HIP.

Pengaturan atau penataan kehidupan ditempat kerja agar dapat berjalan

sesuai peraturan perundangan perlu adanya alat pengontrol. Dalam hal ini adalah

pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu

pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan adalah pengawasan yang

bersifat pembimbingan dan pembinaan untuk diterapkanya perundangan di tempat

kerja. Dengan diterapkannya perundangan ditempat kerja, baik pekerja maupun

pengusaha akan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak

timbul perselisihan yang disebabkan penyimpangan dari peraturan yang ada.

B.6. pendidikan hubungan industrial dan pengembangan SDM

Agar para pelaku proses produksi dapat menghayati dan mengamalkan

HIP, diperlukan pendidikan hubungan industrial dan pengembangan sumber daya

manusia. Untuk itu pada pembahasan ini akan dikupas pengertian, tujuan, dan

bentuk pendidikan hubungan industrial dan pengembangan sumber daya manusia.

1. Pengertian

Pendidikan dan penyuluhan dalam bidang hubungan industrial ialah usaha sadar

untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan perorangan maupun kelompok

secara konsepsional, untuk memberikan dan menyampaikan pengetahuan dibidang

hubungan industrial dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan itu.

2. Tujuan

Pendidikan dan penyuluhan dalam bidang hubungan industrial mempunyai tujuan

sebagai berikut:

a) Pekerja dapat berpikir secara rasional dan obyektif dalam melakukan kegiatan-

kegiatan, sehingga tidak menghambat jalannya perusahaan

b) Pengusaha dapat menempatkan dirinya sebagai mitra yang baik bagi pekerja dan

ikut bertanggung jawab bersama untuk mengangkat martabat tenaga kerja sebagai

manusia

c) Pekerja dan pengusaha perlu memiliki sikap mental dan sikap sosial serta rasa

kesadaran yang positif bagi pembangunan, sehingga dapat menyelesaikan

masalah-masalah yang timbul dengan cara kekeluargaan dengan falsafah HIP.

3. Bentuk dan jenis

Pendidikan dan penyuluhan hubungan industrialserta pengembangan sumber daya

manusia dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk dan jenis, sesuai dengan

kebutuhan.

Ciri khusus HIP tidak saja memerlukan perubahan sikap mental dan sikap sosial

pelaku-pelakunya, akan tetapi juga pengetahuan dan keterampilan dibidang

pengelolaan organisasi, baik itu organisasi ketenagakerjaan (pekerja) maupun

organisasi pengusaha. Mengingat hal tersebut, orientasi pendidikan HIP supaya

diarahkan pada segi-segi:

a) Pemantapan ideologi negara;

b) Pembinaan mental spiritual;

c) Pembinaan perilaku dan keterampilan pengelolaan organisasi pekerja dan

pengusaha, dan menjadi tanggung jawab bersama para pelaku proses produksi.

B.7. Serikat Pekerja

Pada dasarnya hak berserikat bagi pekerja dilindungi oleh Undang-

Undang. Dengan demikian tidak ada alasan bagi berbagai pihak untuk

menghalangi terbentuknya organisasi atau serikat pekerja. Serikat pekerja adalah

organisasi yang dibentuk secara demokratis oleh pekerja dan untuk pekerja.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada serikat pekerja

terdiri dari:

1) Serikat pekerja yang menghimpun para pekerja perusahaan yang berdasarkan jenis

usaha dan mempunyai susunan pengurus di tingkat perusahaan, cabang, daerah, pusat.

2) Serikat pekerja tingakat perusahaan (SPTP) yang lingkup kegiatannya terbatas di

perusahaan tertentu dan tidak berafiliasi dengan organisasi diluar perusahaan.

3) Ikatan-ikatan profisional yang dinyatakan berfungsi sebagai organisasi pekerja,

misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

4) Gabungan serikat pekerja yang merupakan perhimpunan dari serikat pekerja-serikat

pekerja atas dasar jenis usaha dan profesi yang terpusat.

Fungsi serikat pekerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi konvensional dan

fungsi pengembangan.

1) Fungsi konfensional

Fungsi konfensional terdiri dari:

a) Penyalur aspirasi anggota

b) Melindungi anggota

c) Meningkatkan kesejahteraan anggota

2) Fungsi pengembangan (developmental)

Fungsi pengembangan serikat pekerja terdiri dari:

a) Meningkatkan partisipasi dalam pembangunan

b) Mendidik anggota untuk memahami hak dan tanggung jawab dalam memajukan

perusahaan dan kesejahteraan masyarakat luas

c) Membantu terciptanya masyarakat Pancasila.

B.8. serikat pekerja

Seperti halnya pekertja, pengusaha juga mempunyai hak berserikat atau

berorganisasi yang dilindungi oleh Undang-undang. Sampai saat ini organisasi

atau serikat pengusaha yang ada di Indonesia adalah Asosiasi Pengusaha

Indonesia yang disingkat APINDO. Organisasi ini mengkhususkan tugas dan

fungsinya dalam masalah-masalah ketenagakerjaan. APINDO ini lebih lanjut

mengatur mekanisme kerja dan hubungan fungsional dengan Kamar Dagang dan

Industri yang disingkat KADIN.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hubungan Industrial Pancasila merupakan pengembangan dari teori

hubungan industrial yang dipelajari oleh hampir seluruh bangsa didunia. Khusus

mengenai hubungan industrial pancasila ini hanya ada dipelajari di Indonesia.

Hubungan Industrial Pancasila dapat dikatakan sebagai hubungan Industrial

yang dijiwai oleh nilai-nilai pancasila.

Hubungan Industrial Pancasila merupakan suatu sistem hubungan yang

terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha,

pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari

keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD 1945.

Ruang lingkup cakupan hubungan industrial pancasila mencakup seluruh

tempat kerja, dimana para pekerja dan pengusaha bekerja sama dalam hubungan

kerjauntuk mencapai tujuan usaha dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Ruang lingkup masalah Hubungan industrial Pancasila adalah seluruh

permasalahan baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung

dengan hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Tujuan umum Hubungan Industrial Pancasila yaitu mewujudkan

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial. Tujuan khusus hubungan industrial pancasila

terwujudnya ketenangan kerja dan kemajuan berusaha.

DAFTAR PUSTAKA

Yogyakarta,7 Maret 2011*) pernah dimuat pada kolom Opini di harian "Kedaulatan

Rakyat", Yogyakarta, 10/3/2011, hal. 13

Oleh: Awan Santosa & Puthut Indroyono -- Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan

Universitas Gadjah Mada