contoh makalah

  • View
    743

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

contoh makalah

Text of contoh makalah

  • Tugas kelompok

    MAKALAH

    HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA

    D I S U S U N

    OLEH: ELGI

    08457777777

    FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

    BANDA ACEH 2008

  • KATA PENGANTAR

    Dengan memanjatkan syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT,

    atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada Kami sehingga dapat

    menyelesaikan makalah yang berjudul Manajemen Hubungan Industrial

    Pancasila Penulis menyadari bahwa didalam pembuatan makalah ini

    berkat bantuan dan tuntunan Allah SWT dan dosen pembimbing serta

    teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan

    makalah ini untuk itu dalam kesempatan ini kami menghaturkan rasa

    hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang

    membantu dalam pembuatan makalah ini.

    Kami menyadari bahwa dalam proses penulisan makalah ini masih

    jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun

    demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan

    pengetahuan yang Kami miliki sehingga dapat selesai dengan baik dan oleh

    karenanya, tim penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka

    menerima masukan,saran dan usul guna penyempurnaan makalah ini.

    Akhirnya Kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi

    Penulis, teman-teman dan seluruh pembaca.

    Banda aceh ,17 juni 2008

    Penulis

  • DAFTAR ISI

    KATA PENGANTAR ... ................................................................................ I

    DAFTAR ISI ........................................................................................... II

    BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

    A. Pengertian Hubungan Industial Pancasila ............................................. 1

    B. Ruang Lingkup Hubungan Industial Pancasila ......................................... 6

    BAB II PEMBAHASAN

    A. Fungsi Dan Tujuan Hubungan Industial Pancasila .................................... 9

    B. Sarana Dalam Pelaksanaan HIP .. 14

    BAB III PENUTUP

    A. KESIMPULAN .............................................................................. . 22

    DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... III

  • BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Pengertian hubungan industrial pancasila

    Hubungan industial pancasila (dahulu disebut hubungan perburuhan

    pancasila) dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila, UUD 1945, dan TAP

    MPR Nomor II tahun 1978 tentang P4, GBHN, dan Peraturan Perundang-

    Undangan. Hubungan Industrial Pancasila (HIP) lahir melalui seminar Nasional

    pada tahun 1974, jadi prinsip-prinsip dasar dan sikap para pelaku proses

    produksinyang digariskan dalam HIP merupakn hasil konsensus/ kesepakatan

    nasional.

    Dari sudut pandang teori, Hubungan Industrial Pancasila merupakan

    pengembangan dari teori hubungan industrial yang dipelajari oleh hampir seluruh

    bangsa didunia. Khusus mengenai hubungan industrial pancasila ini hanya ada

    dipelajari di Indonesia. Hubungan Industrial Pancasila dapat dikatakan sebagai

    hubungan Industrial yang dijiwai oleh nilai-nilai pancasila.

    Dalam pembahasan Hubungan Industrial Pancasila ini akan dibahas secara

    berturut-turut: pengertian, ruang lingkup, fungsi dan tujuan, serta sarana dalam

    pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila. Adapun materi mengenai

    Pembahasan mengenai apa itu Hubungan Industrial Pancasila akan

    dibahas secara bertahap, yaitu: pertama memahami hubungan kerja, hubungan

    Industrial, dan yang terakhir pada tahap pembahasan hubungan Industrial

    Pancasila. Maksud dari pembahasan bertahap agar kita semua mengerti dan

    memahami bagaimana sampai pada munculnya pengertian hubungan industrial

    Pancasila.

    A.1 Hubungan kerja

    Hubungan Kerja adalah hubungan yang terjalin antara penerima kerja dan

    pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja/ kesempatan kerja, baik untuk waktu

    tertentu dan waktu tidak tertentu yang mengandung unsur pekerjaan, upah, dan

    hubungan dibawah perintah. Hubungan kerja merupakan hubungan hukam atau

  • perikatan antara pengusaha dengan pekerja, karena adanya perjanjian kerja.

    Dengan adanya hubungan kerja ini menimbulkan akibat hukum berupah hak-hak

    dan kewajiban-kewajiban pada kedua belah pihak.

    1. Hak dan kewajiban

    Mengacu pada pengertian hubungan kerja dimana merupakan hubungan yang

    terjalin antara pekerja/penerima kerja dengan pihak pengusaha, maka hak dan

    kewajiban ini juga melekat baik pada pekerja maupun pengusaha tersebut. Dengan

    adanya perjanjian kerja, timbul kewajiban-kewajiban masing-masing pihak, baru

    kemudian disusul munculnya hak-hak pekerja dan juga hak pengusaha.

    Menurut ketentuan kitab Undang-Undang Hukum (KUH) perdata pasal 1602,

    kewajiban-kewajiban pengusaha adalah sebagai berikut:

    1) Membayar upah yang telah dijanjikan kepada pekerja, tepat waktu yang telah

    ditentukan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981, upah merupakan

    suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh/ pekerja untuk

    sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau di

    nilai dalam bentuk uang yang di tetapkan menurut suatu perjanjian atau peraturan

    Perundang-undangan, dan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara

    pengusaha dengan pekerja termasuk tunjangan untuk pekerja sendiri maupun

    keluarganya.

    2) Memberi kesempatan kepada pekerja yang bertempat tinggal pada pengusaha,

    untuk memenuhi kewajiban agamanya dan menikmati istirahat dari pekerjaannya,

    baik yang ditetapkan menurut perjanjian maupun menurut kebiasaan setempat,

    tanpa dipotong upahnya.

    3) Mengatur pekerjaan sedemikian rupa sehingga pekerja tidak melakukan pekerjaan

    pada hari minggu dan hari yang menurut kebiasaan setempat dipersamakan seperti

    hari minggu.

    4) Mengatur dan memelihara ruangan, alat, dan perkakas dimana pekerja melakukan

    pekerjaannya, serta memberi petunjuk sedemikian rupa sehingga pekerja

    terlindung dari bahaya yang mengancam badan, kehormatan, dan harta bendanya.

    5) Apabila selama berlangsungnya hubungan kerja pekerja mengalami kecelakaan,

    wajib memberikan perawatan dan pengobatan sepantasnnya untuk paling lama 6

  • (enam) minggu. Apabila kecelakaan terjadi karena kesengajaan atau perbuatan tak

    susila, maka pengusaha dapat menuntut kembali biaya yang selama 4 (empat)

    minggu yang pertama.

    6) Pada waktu berakhirnya hubungan kerja , atas permintaan buruh wajib

    memberikan surat keterangan yang dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh

    pengusaha.

    Apabila segala kewajiban tersebut diatas ditaati penuh oleh pengusaha, maka

    pengusaha tersebut dapat disebut pengusaha yang baik.

    Selanjutnya mengenai kewajiban pekerja diatur dalam Kitab Undang-

    undang Hukum (KUH) Perdata pasal 1603, yang secara rinci sebagai berikut:

    1) Melakukan pekerjaan yang dijanjikannya menurut kemampuannya dengan sebaik-

    baiknya. Apabila sifat luasnya pekerjaan yang dilakukan tidak dirumuskan dalam

    perjanjian atau peraturan pengusaha, maka hal ini ditentukan berdasarkan

    kebiasaan.

    2) Melakukan sendiri pekerjaannya, dan hanya dengan seizin pengusaha pekerja

    dapat menyuruh pihak ketiga untuk mengantikannya.

    3) Mentaati peraturan dalam melakukan pekerjaan dan peratujran yang ditujukan

    pada peningkatan tata tertib perusahaan. Peraturan yang diberikan oleh atau atas

    nama pengusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau

    peraturan pengusaha. Jika hal itu tidak ada, mengacu pada kebiasaan-kebiasaan

    yang berlaku.

    4) Bagi pekerja yang bertempat tinggal pada pengusaha, wajib berkelakuan menurut

    tata tertib rumah tangga pengusaha.

    Pengertian pekerja yang baik yaitu pekerja yang menjalankan kewajiban-

    kewajiban dengan baik, yang dalam hal ini kewajiban untuk melakukan atau tidak

    melakukan segala sesuatu yang dalam keadaan yang sama, seharusnya dilakukan

    atau tidak dilakukan.

    2. Partisipasi pekerja dalam manajemen

    Pada situasi dimana pengusaha tidak mengakui keberadaan serikat

    pekerja, pada umumnya dari pihak pekerja juga mempunyai anggapan bahwa

  • tugas-tugas manajer adalah mengatur atau mengelola perusahaan. Sedang pekerja

    bertugas melaksanakan apa yang telah ditentukan atau diatur oleh pengusaha.

    Karena masing-masing mempunyai pandangan seperti itu, maka akan sulit sekali

    pihak manajemen atau pihak pengusaha untuk mendapatkan partisipasi karyawan

    dalam manajemen.

    Apa pentingnya partisipasi karyawan dalam manajemen? Dengan adanya

    partisipasi karyawan, maka karyawan merasa ikut menetukan rencana atau tujuan

    atau kebijakan yang akan di ambil. Karena merasa ikut terlibat, maka karyawan

    mempunyai ketersedia yang lebih besar untuk mengeluarkan usaha dan pikiran

    dalam mencapai rencana atau tujuan itu. Karena adanya tambahan usaha dan

    pikiran dari karyawan, kemungkinan untuk mencapai tujuan atau apa yang telah

    direncanakan akan menjadi lebih besar. Berbeda apabila mereka tidak terlibat,

    maka manajemen akan berjuang sendiri untuk mencapai tujuan tersebut.

    Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pihak manajemen dapat memunculkan