Download pdf - 04 RKPD 2015 - BAB 4 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015

Halaman | 4. 1

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN

PEMBANGUNAN TAHUN 2015

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Batu tahun

2015 yang berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan dalam

RPJMD Kota Batu tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Hubungan Visi/Misi dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional,

ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang

oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh,

diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh

keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi Tujuan Sasaran

1. Peningkatan

kualitas hidup

antar umat

beragama.

1.1. Mewujudkan

hubungan yang

harmonis antar umat

beragama dalam

kehidupan

bermasyarakat dan

bernegara.

1.1.1. Terwujudnya sikap dan perilaku

masyarakat antar umat beragama

yang saling menghormati dan

menghargai iman dan kepercayaan

masing-masing.

1.1.2. Terwujudnya sikap dan perilaku

rukun dan gotong-royong dalam

kehidupan bermasyarakat.

1.1.3. Terwujudnya nilai-nilai keagamaan

di dalam kehidupan bernegara.

1.1.4. Terminimalisirnya berbagai isu

sara yang berpotensi menimbulkan

konflik, dan mencari solusi secara

damai jika terjadi konflik agama.

1.1.5. Terpeliharanya kerukunan hidup

antar umat beragama yang telah

dicapai.

1.2. Mempertahankan

nilai-nilai tradisional

dan kearifan lokal

yang sesuai dengan

budaya Indonesia

agar tetap menjiwai

Bangsa Indonesia.

1.2.1. Terwujudnya generasi muda yang

memegang prinsip nilai-nilai

tradisional dan kearifan lokal.

2. Reformasi

birokrasi dan

2.1. Mewujudkan

Pemerintah Kota Batu

2.1.1. Terwujudnya kepemimpinan yang

mencerminkan kapasitas untuk

Halaman | 4. 2

tata kelola

pemerintahan.

sebagai organisasi

birokrasi yang baik

dan bersih (good and

clean governance).

mendorong pencapaian visi, misi,

tujuan, dan sasaran instansi

pemerintah sesuai dengan nilai

yang disepakati, serta kapasitas

membangun kepercayaan dan

langkah-langkah nyata.

2.1.2. Terwujudnya perencanaan

strategis satuan kerja perangkat

daerah yang berorientasi pada

hasil kerja dengan

memperhitungkan potensi,

peluang, dan kendala.

2.1.3. Terwujudnya satuan kerja

perangkat daerah yang mampu

merencanakan, mengelola, dan

meningkatkan kualitas sumber

daya manusia aparatur untuk

mencapai tujuan organisasi.



merencanakan dan mengelola

sumber daya untuk mendukung

rencana strategis dan roadmap,

serta kelancaran proses kerja.



merencanakan dan mengelola

kemitraan dengan para pemangku

kepentingan utama untuk

mendukung rencana strategis dan

roadmap, serta kelancaran proses

kerja.



mengidentifikasi, mengelola,

meningkatkan, dan membangun

proses inti, proses manajemen, dan

proses pendukung untuk

implementasi dan mendukung

rencana strategis dan roadmap

organisasi.

2.2. Meningkatkan kualitas

dan mendekatkan

pelayanan kepada

masyarakat.

2.2.1. Terwujudnya kecamatan sebagai

pusat pelayanan masyarakat dan

menjadi simpul pelayanan bagi

kantor/badan pelayanan terpadu di

kabupaten/kota dalam bidang

perizinan maupun non perizinan.

3. Mengembangk

an pertanian

organik dan

perdagangan

hasil pertanian

organik.

3.1. Mewujudkan

pertanian organik

berwawasan

kesehatan yang dapat

meningkatkan

kesejahteraan para

petani.

3.1.1. Terwujudnya sistem bertani

organik.

3.1.2. Terwujudnya perubahan pola pikir

masyarakat petani dan

organisasinya dari pertanian non

organik menjadi pertanian organik

yang berwawasan kesehatan.

3.1.3. Terwujudnya produk pertanian

Halaman | 4. 3

organik.

3.1.4. Terwujudnya kemantapan proses

pengembangan pertanian organik.

3.1.5. Terwujudnya diversifikasi pertanian

organik.

3.2. Mewujudkan

perdagangan hasil

pertanian organik.

3.2.1. Terwujudnya pasar induk

agribisnis.

3.2.2. Terwujudnya penguatan agrobisnis

berbasis keunggulan kompetitif.

3.2.3. Terwujudnya penguatan aspek

pasar.

3.2.4. Terwujudnya sistem informasi

produksi, distribusi, dan pasar

komoditas pertanian.

3.2.5. Terwujudnya akses informasi pasar

komoditas pertanian yang lebih

luas.

4. Meningkatkan

posisi peran

dari Kota

Sentra

Pariwisata

menjadi Kota

Kepariwisataa

n

Internasional.

4.1. Mewujudkan Kota

Batu menjadi kota

tujuan pariwisata

internasional.

4.1.1. Terwujudnya Kota Batu sebagai

destinasi wisata internasional Batu

Destination berbasis budaya lokal

dan agrowisata.

4.1.2. Terwujudnya penguatan citra

industri pariwisata Kota Batu dalam

industri pariwisata internasional.

4.1.3. Tersebarluaskannya promosi

keunggulan dan kenyamanan

wisata Kota Batu.

4.1.4. Tersedianya SDM kepariwisataan

berkompentensi dan profesional.

5. Optimalisasi

investasi

daerah.

5.1. Mengoptimalkan

investasi daerah ke

arah peningkatan

kesejahtaraan

masyarakat.

5.1.1. Terpeliharanya keberadaan

investasi yang sudah ada.

5.1.2. Masuknya investor baru ke Kota

Batu.

5.1.3. Berkembangnya kerjasama

investasi antara pemerintah dan

swasta dari dalam dan luar negeri.

5.1.4. Terciptanya peluang kerja padat

karya bagi masyarakat yang

diharapkan dapat meningkatkan

aspek kesejahteraan.

5.1.5. Bergeraknya roda perekonomian

masyarakat yang akan membawa

efek berganda terhadap berbagai

sendi kehidupan masyarakat.

5.1.6. Tersusunnya kebijakan investasi

daerah.

5.2. Membentuk

keterpaduan antara

pemerintah,

pengusaha, dan

pekerja dalam proses

kerja.

5.2.1. Meningkatnya kompetensi dan

daya saing calon tenaga kerja.

5.2.2. Meningkatkan kurikulum, sarana,

dan prasarana berbasis peluang

kerja dan potensi lokal serta

kewirausahaan.

5.2.3. Terbentuknya hubungan yang

selaras antara pemerintah,

pengusaha, dan pekerja.

Halaman | 4. 4

5.2.4. Meningkatnya produktivitas dan

kualitas kerja.

5.2.5. Meningkatnya kesejahteraan

pekerja.

6. Peningkatan

kualitas

pendidik dan

lembaga

pendidikan.

6.1. Membentuk sumber

daya manusia

pendidik yang

berkompeten dan

beretika.

6.1.1. Meningkatnya kompetensi pendidik

di setiap jenjang pendidikan.

6.1.2. Meningkatnya etika dari para

pendidik.

6.2. Mewujudkan lembaga

pendidikan yang

benar-benar

mengedepankan

upaya membentuk

anak didik yang

berkualitas secara

keilmuan, bermoral

dan berakhlak mulia.

6.2.1. Terwujudnya lembaga pendidikan

dasar jenjang SD dan SMP yang

unggul.


menengah yang unggul.


kejuruan yang mendukung potensi

dan keunggulan Kota Batu.

6.2.4. Terwujudnya Kota Batu sebagai

kota vokasi unggulan.

6.2.5. Terlaksananya manajemen

pelayanan pendidikan yang handal.

7. Peningkatan

kualitas

pelayanan

kesehatan.

7.1. Memenuhi kebutuhan

masyarakat akan

pelayanan kesehatan

yang lebih berkualias,

dalam rangka

meningkatkan derajat

kesehatan

masyarakat.

7.1.1. Terjaminnya ketersediaan

kebutuhan obat-obatan dan

perbekalan kesehatan.

7.1.2. Meningkatnya sarana dan

prasarana kesehatan untuk

memenuhi standar pelayanan

kesehatan yang berkualitas.

7.1.3. Meningkatnya kompetensi tenaga

kesehatan dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada

masyarakat.

7.1.4. Meningkatnya kualitas pelayanan

kesehatan kepada masyarakat.

7.1.5. Meningkatnya upaya peningkatan

derajat kesehatan masyarakat.

7.1.6. Meningkatnya kesehatan

lingkungan.

7.2. Mewujudkan

peningkatan

kesejahteraan

keluarga melalui

upaya keluarga

berencana.

7.2.1. Meningkatnya jumlah pasangan

usia subur yang mengikuti Program

Keluarga Berencana.

7.2.2. Meningkatnya reproduksi sehat.

7.2.3. Terwujudnya keluarga berencana

sejahtera.

8. Pengembanga

n infrastruktur

(sektor fisik)

khususnya

perkantoran

pemerintah,

fasilitas publik,

prasarana dan

sarana lalu

lintas.

8.1. Memperlancar dan

mendukung kinerja

pemerintah, proses

pembangunan kota,

aktifitas

perekonomian, dan

segala aspek

kehidupan

masyarakat.

8.1.1. Terwujudnya infrastruktur

perkantoran pemerintah kota.


pendidikan SD Negeri dan SMA

Negeri.


kesehatan.


kearsipan dan perpustakaan.


keolahragaan.

Halaman | 4. 5


perdagangan.


pertanian.


perindustrian.


ketenagakerjaan.

8.1.10. Terwujudnya fasilitas bina sosial.


pariwisata.

8.1.12. Terwujudnya infrastruktur jalan.

8.1.13. Terwujudnya akses lalu lintas

antar wilayah.

8.1.14. Meningkatnya dinamika

masyarakat melalui ketersediaan

sarana mobilisasi yang lebih baik.


transportasi.

8.1.16. Meningkatnya infrastruktur dan

sarana lalu lintas.

8.1.17. Meningkatnya infrastruktur

sanitasi lingkungan permukiman.

9. Meningkatkan

penyelenggar

aan

pemerintahan

desa guna

meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat.

9.1. Memberikan

pelayanan yang

terbaik kepada

masyarakat atas

berbagai kepentingan

publik masyarakat.

9.1.1. Meningkatnya kapasitas dan

kinerja aparatur pemerintahan

desa.

9.1.2. Terwujudnya budaya organisasi

pemerintahan desa yang

mendukung tugas dan fungsi

sebagai ujung tombak pemerintah

daerah kepada masyarakat.

9.1.3. Terpenuhinya sarana dan

prasarana penunjang proses kerja

pelayanan pemerintahan desa.

9.1.4. Terwujudnya sinergi kerja

pemerintah desa dengan

pemerintah daerah.

9.1.5. Meningkatnya kualitas pelayanan

pemerintahan desa.

10. Menciptakan

stabilitas dan

kehidupan

politik di Kota

Batu yang

harmonis dan

demokratis.

10.1. Memberikan

kebebasan bagi

masyarakat untuk

berpolitik

bertanggung-jawab

sesuai koridor

hukum yang berlaku

dengan senantiasa

berpegang pada

semangat

kebangsaan dan

sikap saling

menghormati.

10.1.1. Meningkatnya iklim demokrasi.

10.1.2. Meningkatnya peran dan fungsi

lembaga-lembaga sosial, politik,

dan keagamanaan masyarakat

dalam rangka meningkatkan

harmonisasi dan demokratisasi.

10.1.3. Meningkatnya peran dan fungsi

perempuan dan pemuda dalam

kehidupan politik.

10.1.4. Terwujudnya hubungan eksekutif

dan legislatif yang lebih tertata.

10.2. Mewujudkan

stabilitas dan

keamanan

10.2.1. Menguatnya peran dan fungsi

produk hukum dan lembaga

penegak hukum.

Halaman | 4. 6

lingkungan

masyarakat.

10.2.2. Menguatnya peran masyarakat

dalam mewujudkan stabilitas dan

keamanan lingkungan.

10.2.3. Meningkatnya stabilitas dan

keamanan lingkungan.

11.

Pemberdayaa

n masyarakat

melalui

koperasi dan

UKM.

11.1. Mewujudkan dan

meningkatkan

keberdayaan

masyarakat melalui

usaha kecil

menengah dalam

upaya

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat.

11.1.1. Meningkatnya jumlah masyarakat

yang terlibat dalam aktivitas

produksi melalui UKM.

11.1.2. Meningkatnya kemampuan UKM

dalam mengembangkan

usahanya.

11.1.3. Meningkatnya kualitas upaya

dalam memberdayakan

perempuan melalui jalur koperasi

dan UKM.

11.2. Mengentaskan

masyarakat

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial

dari keterpurukan

sosial melalui sektor

UKM.

11.2.1. Meningkatnya kemampuan

produktif (skill) masyarakat

PMKS.

11.2.2. Meningkatnya kualitas dan

kuantitas kesejahteraan bagi

masyarakat PMKS.

11.2.3. Meningkatnya keberdayaan

masyarakat PMKS minimal dalam

memenuhi 3 kebutuhan pokok.

11.3. Meningkatkan

kapasitas Koperasi

Usaha Menengah

Kecil (KUMKM)

dalam mendorong

keberdayaan UKM.

11.3.1. Terwujudnya KUMKM yang kuat

dan mandiri, serta mampu

mengembangkan kerjasama,

potensi, dan kemampuan

anggotanya dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan

ekonomi dan sosial.

11.3.2. Meningkatnya kualitas dan

kehandalan KUMKM yang

berhasil guna dan berdaya guna.

11.3.3. Terwujudnya inkubator bisnis

KUMKM yang mempunyai

keunggulan dan daya saing di

tingkat regional dan nasional.

11.4. Meningkatkan peran

semua industri kecil

dan menengah yang

ada dalam

masyarakat sebagai

penggerak

pertumbuhan

ekonomi Kota Batu.

11.4.1. Meningkatnya konsolidasi dan

jejaring semua sektor industri di

Kota Batu untuk mendukung

agrobisnis pertanian organik dan

pariwisata.

11.4.2. Meningkatnya kemampuan dan

daya saing industri kecil

Sumber : Dokumen RPJMD Kota Batu tahun 2012-2017.

Visi dan misi, tujuan, dan sasaran merupakan rangkaian upaya

dalam merealisasikan visi dan misi menjadi program dan kegiatan yang

dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, merealisasikan hal yang abstrak

menjadi konkret. Visi dan misi bermaksud untuk memberi gambaran

besar mengenai keadaan yang ingin diwujudkan dari/melalui

Halaman | 4. 7

pembangunan daerah. Gambaran besar ini harus diperjelas dalam

penetapan tujuan. Tujuan bermaksud untuk memberi uraian tentang hal-

hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi.

Selanjutnya hal-hal yang harus dilakukan tersebut haruslah mengarah

secara jelas terhadap sasaran yang hendak dicapai. Penetapan sasaran

bermaksud untuk memberikan pedoman target hasil yang hendak dicapai.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran memiliki kriteria pelaksanaan.

Kriteria pelaksanaan merupakan tolok ukur ketuntasan dalam

melaksanakan setiap visi, misi, tujuan, dan sasaran. Ketuntasan dalam

mengidentifikasi dasar penetapan, penetapan rumusan, hingga

mengevaluasi hasil capaian kinerja.

4.2. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah tahun 2015 merupakan gambaran

prioritas pembangunan tahun 2015 yang diambil dan terkait dengan

program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota

Batu tahun 2012-2017. Uraian gambaran prioritas pembangunan tahun

2015 disajikan dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2.

Prioritas Pembangunan Daerah

No. Program Prioritas Tahun

Rencana (RPJMD) Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)

1 Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

a. Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum

keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan

wawasan kebangsaan.

b. Pentas seni dan budaya, festifal , lomba cipta

dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.

c. Pengembangan wawasan kebangsaan bagi

pelajar Kota Batu.

d. Peningkatan bela negara melalui pembentukan

Paskibra Kota Batu.

e. Pelaksanaan upacara hari besar nasional

(Harkitnas, Kesaktian Pancasila, Sumpah

Pemuda, Hari Pahlawan, Hari Ibu, Hari Nusantara

dan HIPENCA).

f. Pelaksanaan rangkaian Upacara Kenegaraan,

Hari-hari Besar Nasional, dan hari-hari tertentu.

g. Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan.

h. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam

Kehidupan Beragama.

i. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di

kalangan Masyarakat.

Halaman | 4. 8



j. Peningkatan Rasa Persaudaraan dan Ikatan

Keluarga Sakinah di Kalangan Masyarakat

2 Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

a. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai

Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya

Peningkatan Wawasan Kebangsaan.

b. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan di Kota

Batu (FPK).

c. Pembinaan Ormas dan LSM.

d. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai

Luhur Budaya Bangsa.

e. Fasilitasi Pertemuan Berbagai Forum Keagamaan

Dalam Upaya Peningkatan Wawasan

Kebangsaan bagi Ulama dan Umaro.

f. Fasilitasi Pertemuan Berbagai Forum Keagamaan


Kebangsaan bagi Pondok Pesantren.

g. Fasilitasi Pertemuan Berbagai Forum Keagamaan


Kebangsaan dalam pembinaan bimbingan

kerohanian SKPD.

h. Fasilitasi Pertemuan Berbagai Forum Keagamaan


Kebangsaan bagi guru ngaji.

i. Fasilitasi Pertemuan Berbagai Forum Keagamaan


Kebangsaan dalam pembinaan takmir masjid dan

mushola se-Kota Batu


Nilai Budaya

a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.

b. Pendataan dan Pendokumentasi Data Nilai

Tradisi.

4 Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

a. Silaturahmi Walikota dengan Ketua RT/RW dan

Perangkat Desa se-Kota Batu.

b. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan

pemerintah Daerah Lainnya.


Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Hibah

dan Bansos.

6 Program Pendidikan

Kedinasan

Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsi.


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

b. Sosialisasi dan Pembinaan Tentang Peraturan

Perundang-undangan.

c. Bimtek/kursus Implementasi Peraturan

Perundang-undangan.

d. Pembinaan Mental SDM melalui Metode

ESQ/Mindset, Famili Gatering.


Data /Informasi

a. Pengumpulan, updating dan analisis data

informasi capaian target kinerja program dan

kegiatan (Penyusunan updating data

kemiskinan).

b. Updating Data Foto Udara.

c. Kecamatan dalam Angka.

d. Penyusunan Publikasi Kota Batu dalam Angka.

Halaman | 4. 9



e. Pemungutan data Ekonomis dalam Rangka

Penyusunan PDRB Kota Batu

f. Pemungutan Data Kependidikan, Kesehatan, dan

Daya Beli dalam Rangka Penghitungan Indeks

Pembangunan Manusia Kota Batu.

g. Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

9 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

a. Monitoring ,evaluasi,pengendalian,dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah

(Capaian target RPJMD 2012-2017).

b. Koordinasi capaian target SPM Kota Batu.

c. Penyusunan rancangan RKPD.

d. Penetapan RKPD.

e. Penyusunan Dokumen RKPD Kota Batu.

f. Penyusunan rancangan Renja Bappeda.

g. Penetapan Renja Bappeda.

h. Penyusunan KUA dan PPAS PAK

i. Penyusunan dan Penetapan KUA PPAS

j. Peyelenggaraan Musrenbang forum SKPD

k. Peyelenggaraan Musrenbang RKPD.


Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

a. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Sosialisasi RPJMD 2012-

2017) .

b. Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan

Pembangunan Daerah.


Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawas

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan.



Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon

PNS Daerah.

b. Pendidikan dan pelatihan Struktural Bagi PNS

Daerah ( PIM II ).

c. Pendidikan dan pelatihan Struktural Bagi PNS

Daerah ( PIM III ).

d. Pendidikan dan pelatihan Struktural Bagi PNS

Daerah ( PIM IV ).

e. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

f. Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas

g. Bimtek Peraturan Kepegawaian.

h. Pemantapan Persiapan Pensiun.

i. Pebinaan Mental SDM melalui Metode

ESQ/Mindset, Family Gathering.

j. Penegakan Disiplin Pegawai.

k. Sosialisasi Program BPJS, KPE, BAPETARUM.

l. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah.

m. Bimtek Pengelolaan Aset Daerah.

n. Bimtek LPPD dan ILLPPD Kota Batu.

o. Pertimbangan Mutasi, jabatan dan Pangkat.

p. Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat dan

Kenaikan Gaji Berkala.

q. Sosialisasi Jabatan Fungsional.

13 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

a. Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas.

b. Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja

Halaman | 4. 10



IPDN.

c. Sosialisasi Analisa Kebutuhan Diklat.


Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

Monitoring dan evaluasi penyusunan dan

pelaksanaan penyelenggaraan manajemen

pemerintahan desa.

15 Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan

publik

16 Program Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

a. Analisis Standar Belanja.

b. Penyusunan Standar Satuan Harga.

c. Operasi Sisir PAD.

d. Pendataan Ulang potensi pajak Daerah.

e. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan

Pajak Daerah.

f. Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah.

g. Pemutakhiran Data Base PBB P2.

h. Penyusunan Sistem Informasi PBB P2.

i. Penyelesaian Piutang PAD.

j. Peningkatan Aplikasi Sistem Informasi PBB P2.

k. Peningkatan Aplikasi Sistem Informasi

Administrasi Pendapatan Daerah.

l. Jalan Sehat Wajib Pajak PBB.

m. Penyuluhan bagi Wajib Pajak Hotel, Restoran.

n. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (online

sistem pajak daerah).

o. Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel (online

Hotel).

p. Peningkatan Penerimaan Pajak Parkir (parking

secure system).

q. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber sumber

PAD.

r. Orientasi Peningkatan PAD.

s. Penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak.

t. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah.

u. Verifikasi Data Pajak Daerah.

v. Pemutakhiran NJOP PBB.

w. Peningkatan Kepatuhan Perpajakan.

x. Penyusunan Laporan Realisasi Pajak Daerah.

y. Sosialisasi Pealaksanaan Online Pajak Daerah

17 Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

a. Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Desa.

b. Workshop Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa

(LKPJ-Desa).

c. Pendampingan Pelaksanaan SIP-KEUDES.

d. Workshop Pembentukan dan Peningkatan

Kapasitas BUMDES.

e. Sosialisasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa.


Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar Daerah

Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik

19 Program Peningkatan a. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.

Halaman | 4. 11



Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa

b. Pemberian stimulan pembangunan desa.


Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH

a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara

Berkala (PKPT).

b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan

Pemerintah Daerah (Non PKPT).

c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.

d. Evaluasi Berkala dan Pemuktahiran Data Tindak

Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

e. Pendampingan Pemeriksaan.

f. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

g. Pengembangan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP).

21 Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur

Pengawasan

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan.


Sarana dan Prasarana

Aparatur

a. Pembangunan Gedung Kantor.

b. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

(kendaraan dinas kapolres Kota Batu).

(Musrenbang 2014)

c. Pengadaan computer.

d. rutin / Berkala kendaraan dinas / operational.

e. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan computer.

f. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor.

23 Program Penataan

Peraturan Perundang-

Undangan

a. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan

Perundang-undangan.

b. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-

undangan.

c. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan.

d. Publikasi Peraturan Perundang-undangan.

e. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah

Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang

Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar

Peraturan Perundang-undangan Daerah.

f. Pendampingan Penyusunan Produk Hukum


Pertanian Organik

a. Pelatihan Pertanian Organik. (Musrenbang 2014)

b. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Organik.

(Musrenbang 2014)

c. Pengembangan Pertanian Tanaman

Pangan/Hortikultura Organik.

d. Revitalisasi Lahan Pertanian.


Pemasaran Hasil produksi

Pertanian/Perkebunan

a. Fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional/

Internasional Penyediaan Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan Komplementer.

b. Promosi Atas Hasil Poduksi

Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah.


Agrobisnis

a. Peningkatan Jalan Usaha Tani. (Musrenbang 2014)

b. Pembangunan Jalan Produksi Pertanian.

(Musrenbang 2014)

c. Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri.

Halaman | 4. 12




Ketahanan Pangan

a. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan

Pangan. (Musrenbang 2014)

b. Pengembangan Desa Mandiri Pangan.

(Musrenbang 2014)

c. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif.

(Musrenbang 2014)

d. Penyediaan bibit padi dan jagung. (Musrenbang

2014)

e. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan

Suplai Pangan.

f. Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan.

g. Pemanfaatan dan Analisis Akses Pangan

Masyarakat.

h. Pemantauan dan analisis Akses Pangan

Masyarakat.

i. Pengembangan Cadangan Pangan daerah.

j. Pengembangan Lumbung Pangan Desa.

k. Pengembangan Sistem Informasi Pasar.

l. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

m. Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan Unggulan daerah.

28 Program Pemberdayaan

Penyuluh Pertanian/

Perkebunan Lapangan

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh



Destinasi Pariwisata

a. Pengembangan objek pariwisata unggulan.

a. Peningkatan pembangunan sarana dan

perasarana pariwisata.

b. Sarana dan alat penunjang wisata alam, bantuan

komputer, biaya renovasi homestay, serta

pembangunan pusat informasi pariwisata desa dan

ruang pamer oleh-oleh khas desa. (Musrenbang

2014)

b. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan.

c. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek

pariwisata dengan lembaga /dunia usaha.

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

pengembangan destinasi pemasaran pariwisata.

e. Pengembangan daerah tujuan wisata.

f. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta

pengawasan standardisasi.

30 Program Manajemen

Kebudayaan dan

Pariwisata

Pembinaan Lisensi Pemandu Muda.


Pemasaran Pariwisata

a. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi

dalam pemasaran wisata.

b. Pengembangan jaringan kerjasama promosi

pariwisata.

c. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di

dalam dan di luar negeri.

d. Pengembangan statistik wisata terpadu.

e. Promosi pariwisata Kota Batu.

f. Promosi pariwisata agenda tahunan.

Halaman | 4. 13




Kemitraan

a. Pengembangan dan penguatan,informasi dan

database.

b. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan

pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya.

c. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar

pelaku industri pariwisata dan budaya.

d. Pengembangan sumber daya manusia dan

profesionalisme bidang pariwisata.

e. Pembinaan dan pembentukan persatuan/paguyuban

penyedia jasa wisata petik apel. (Musrenbang 2014)

f. Pelatihan manajemen kepariwisataan. (Musrenbang

2014)

g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengembangan kemitraan pariwisata.

33 Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi

Investasi

a. Pengawasan Cetak Biru (Master Plan)

Pengembangan Penanaman Modal.

b. Kajian Kebijakan Penanaman Modal.

c. Penyusunan Direktori Penunjang Investasi.

d. Penyusunan Informasi Peluang Usaha Sektor

Unggulan.

e. Sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada

masyarakat dunia usaha.

f. Pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasi dan

Perijinan Secara Elektronik (SPIPISE).


Promosi dan Kerjasama

Investasi

a. Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian

Investasi PMDN/PMA.

b. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang

Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah

dan Dunia Usaha.

c. Peningkatan Kegiatan Pemantauan/Pembinaan

dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman

Modal.

d. Penyelenggaraan Pameran Investasi.

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.


Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari

Kerja. (Musrenbang 2014)

36 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

a. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan

tentang ketenagakerjaan.

b. Survey KHL dan Penetapan UMK.

c. Sosialisasi program jamsostek dan JPKLB non

jamsostek.

d. Pengawasan, Perlindungan dan penegakan

hukum terhadap K3.

e. Pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC) dalam

penanggulangan konflik di tempat kerja.

f. Pembuatan PP, PKB dan PKWT.

37 Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

a. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik.

b. Pembinaan Kelompok Kerja Guru.

c. Pendidikan Lanjut Bagi Pendidik Untuk memenuhi

Standar Kualifikasi.

d. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan

Halaman | 4. 14



Tenaga Kependidikan.

e. Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

f. Pengembangan Sistem Penghargaan dan

Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik.

g. Pengembangan Sistem Perencanaan dan

Pengendalian Program Profesi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan.

h. Audit Kompetensi Pendidik/Guru.

i. Workshop Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran.

38 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

a. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa.

b. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ibadah.

c. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi.

d. Pelatihan Penyusunan Kurikulum.

e. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS.

f. Penyelenggaraan Paket A Setara SD.

g. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP.

h. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar.

i. Penyelenggaraan Akreditasi TK, SD, SMP.

j. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

k. Penyediaan Sekolah Berbasis IT.

l. Penyediaan Asupan Makanan dan Minuman

Sehat.

m. Workshop Pendidik Inklusi.

39 Program Pendidikan

Menengah

a. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa.

b. Pelatihan Penyusunan Kurikulum.

c. Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan.

d. Penyelenggaraan Paket C Setara SMU.

e. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS).

f. Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar

Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan

Komunikasi.

g. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai

Informasi Pendidikan Menengah.

h. Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa.

i. Pengujian Kualitas Kesehatan Siswa.

j. Bimbingan Belajar Live TV.

k. Ujian Nasional SMP/ SMA/SMK.

l. Penyediaan Perlengkapan Sekolah.

m. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk

SMA dan SMK.

n. O2SN.

o. Pendidikan Kreatif dan Kewirausahaan.

p. Alat Peraga.

q. Lomba Inovasi Siswa.

r. Peningkatan Mutu Pendidikan SMK.

40 Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

a. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen

Pendidikan (ICT).

Halaman | 4. 15



b. Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan

Lokakarya, Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai

Isu Pendidikan.

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

d. Penyusunan Rencana Pengembangan

Pendidikan..

e. Manajemen Program Bantuan Operasional

Sekolah (BOS).

f. Fasilitasi Penyaluran Dana Hibah/Bantuan

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru

Swasta (BPPDGS).

g. Sistem Data Pendidikan Terpadu.

41 Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.

b. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan

kesehatan.

42 Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan


Rumah Sakit dan

Puskesmas

a. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas.

b. Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu.

c. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana

Puskesmas.

d. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana

Puskesmas.

43 Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

a. Kemitraan pencegahan dan pemberantasan

penyakit menular.

b. Kemitraan Peningkatan Kwalitas Dokter dan

Paramedis.

c. Kemitraan pengelolaan Jaminan Kesehatan

Masyarakat.

44 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

a. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan

Kesehatan.

b. Pembangunan dan pemutahiran data dasar

standart pelayanan kesehatan.

c. Penyusunan Standart Analisis Belanja Pelayanan

Kesehatan.

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

45 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

a. Penyemprotan / Fogging sarang nyamuk.

b. Peningkatan Imunisasi.

c. Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah.

d. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Diare.

e. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Tubercoulosis.

f. Pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular seksual dan HIV/AIDS.

g. Pencegahan dan penanggulangan penyakit

kecacingan dan filarisis.


Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

a. Perencanaan persalinan dan pencegahan

komplikasi (P4K).

b. Otobsi Verbal kematian Ibu dan Bayi.

47 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

a. Revitalisasi sistem kesehatan.

b. Pembinaan upaya kesiapsiagaan bencana di

bidang kesehatan.

c. Penyediaan biaya pendukung untuk peningkatan

mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas

Halaman | 4. 16



dan jaringannya.

d. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan.

e. Pertolongan pertama pada kecelakaan.

f. Pembinaan upaya kesehatan anak usia sekolah,

remaja dan anak lainnya.

g. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Swasta.

h. Pembinaan dan Pengorganisasian Pelaksanaan

Upaya Kesehatan Wajib dan Pengembangan di

Puskesmas.


Kesehatan Lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan.

49 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

a. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin.

b. Penanggulangan Kekurangan Energi dan Protein,

anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kekurangan

Yodium, kurang vit A, dan kekurangan zat gizi

mikro lainnya.

c. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian

keluarga sadar gizi.

d. Peningkatan kapasitas kader posyandu dalam

rangka revitalisasi posyandu.

50 Program Pengawasan

Obat dan Makanan

a. Peningkatan pengawasan dan pemberdayaan

konsumen di bidang obat, obat tradisional,

kosmetik dan makanan.

b. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan

bahan berbahaya.

51 Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan

Makanan

a. Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan

hasil industri.

b. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan

kesehatan makanan restoran.


Lingkungan Sehat

a. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat .

b. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat.

c. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat.

Pembinaan hygiene sanitasi TTU TPM, sarana

pelayanan kesehatan dan pengujian air serta

limbah medis.

53 Program Keluarga

Berencana

a. Pembinaan Keluarga Berencana.

b. Pengadaan Sarana Mobilita tim kB keliling.

54 Program Kesehatan

Reproduksi Remaja

a. Memperkuat dukungan dan partisipasi

Masyarakat (RAKERDA).

b. Sosialisasi PIK-Remaja.

c. Sosialisasi Pernikahan Dini/hamil diluar nikah.

55 Program Pembangunan

Bangunan/Rumah

Negara/Daerah

a. Pengadaan tanah untuk gedung bank darah.

b. Pembangunan gedung perkantoran dalam satu

area perkantoran (block office).

c. Pembangunan rumah negara untuk aparatur

pemerintahan.

d. Pembangunan gedung pertemuan lingkungan

dan kecamatan.

e. Pembangunan gedung serbaguna dan lembaga

sosial.

f. Pembangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK).

g. Pembangunan gedung Pusat Layanan Usaha

Terpadu (PLUT).

Halaman | 4. 17



h. Pembangunan depo arsip.

i. Pembangunan gedung pasar agrobisnis.



Olahraga

a. Pemenuhan peralatan olahraga bagi pemuda.

(Musrenbang 2014)

b. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

olahraga.

c. Kegiatan Hari Pendidikan Nasional.


Jalan dan Jembatan

a. Pembangunan Jalan. (Musrenbang 2014)

b. Kegiatan Pembangunan Jembatan. (Musrenbang

2014)

58 Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

a. Rehabilitasi/perbaikan jalan. (Musrenbang 2014)

b. Rehabilitasi/perbaikan jembatan. (Musrenbang

2014)



Perhubungan

a. Pembangunan jembatan penyeberangan.

(Musrenbang 2014)

b. Perencanaan pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan.

c. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan.

d. Operasi Gabungan Penertiban Parkir.

e. Pembangunan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

(APILL).

f. Monitoring dan Evaluasi titik parker.

g. Pemberlakuan Batas Parkir 1 (satu) pintu.

h. Lomba Juru Parkir teladan tingkat kota.

i. Pengadaan Rambu Peraturan Daerah dan Rambu

Parkir.

j. Sosialisasi Perparkiran.

60 Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

a. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas.

(Musrenbang 2014)

b. Pengadaan Marka Jalan.

c. Pengadaan Guardrill.


Sanitasi Lingkungan

-


Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan

Persampahan (pelatihan pengolahan sampah,

alat pencacah sampah, rumah kompos).

(Musrenbang 2014)

b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Sarana Persampahan.

c. Bimbingan Teknis Persampahan.

64 Program Pendidikan Politik

Masyarakat

a. Penyuluhan kepada masyarakat.

b. Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik.

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bimbingan Teknis Penyusunan, Pengajuan dan

Pelaporan Bantuan Keuangan Parpol.

e. Operasional dan Rapat Koordinasi Panitia

RANHAM Kota Batu.

f. Operasional dan Rapat Koordinasi Tim

Pemantauan perkembangan politik Th. 2015

Halaman | 4. 18



65 Program Penyempurnaan

dan Penguatan

Kelembagaan Demokrasi

-

66 Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak

Kriminal

a. Peningkatan deteksi dini melalui aktivitas

Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA).

b. Operasional dan Rapat Koordinasi Forum

Pimpinan Daerah (FORPIMDA) Kota Batu.

c. Operasional dan Rapat Koordinasi Tim Terpadu

Penanganan Gangguan Keamanan Kota Batu.

d. Penyuluhan Pencegahan Daerah Rawan Konflik.

e. Fasilitasi Penanganan dan Penyelesaian

Sengketa Gangguan Keamanan (Konflik).

f. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Intelejen bagi

aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Batu.


Masyarakat untuk Menjaga

Ketertiban dan Keamanan

Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di

Masyarakat.


Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).


Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

a. Koordinasi penggunaan Dana Pemerintah Bagi

Usaha Mikro Kecil dan Menengah : Bantuan

modal kerja UKM. (Musrenbang 2014)

b. Penyelenggaraan Pembinaan Indusri Rumah

Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah :

Bantuan Modal Kerja UKM dan Stand PKL.

(Musrenbang 2014)

c. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro

Kecil Menengah.

d. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk

Usaha Mikro Kecil Menengah.

e. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro

Kecil Menengah.


Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

UKM

a. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan :

Pelatihan sablon. (Musrenbang 2014)

b. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi


c. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi


d. Fasilitasi Pengembangan inkubator teknologi dan

Bisnis.


Peran Serta dan

Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

a. Kegiatan Life Skill perempuan produktif.

(Musrenbang 2014)

b. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan.

c. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga

dalam membangun keluarga sejahtera.

d. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi

perempuan dalam mengelola usaha.

e. Pelatihan Life Skill Perempuan Produktif.


Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpercil (KAT), dan

a. Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga

Miskin. (Musrenbang 2014)

b. Pengadaan sarana dan prasarana usaha bagi

Halaman | 4. 19



Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya.

keluarga miskin. (Musrenbang 2014)

c. Pelatihan Ketrampilan Bagi PMKS. (Musrenbang

2014)


Kualitas Kelembagaan

Koperasi

a. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan

Koperasi Berprestasi.

b. Promosi Produk-Produk Koperasi.

c. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan

Kerjasama Usaha Koperasi.

d. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman

Perkoperasian.

e. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi.

f. Pembinaan, Pengawasan Koperasi dan Koperasi

Penerima Bantuan Dana

g. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

dan pelatihan perkoperasian.

h. Rintisan penerapan Teknologi sederhana/

manajemen modern pada jenis usaha koperasi.

i. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman

perkoperasian.

74 Program Penataan Struktur

Industri

Penyediaan sarana maupun prasarana Klaster

Industri.


Industri Kecil dan

Menengah

Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri, Mikro,Kecil

dan Menengah dengan Swasta.


Kapasitas Iptek Sistem

Produksi

a. Penguatan kemampuan industri Berbasis

Teknologi : Bantuan peralatan dan pelat industri

ting-ting jahe, kripik singkong, dan krupuk.

(Musrenbang 2014)

b. Pengembangan Sistem Inovasi : Bantuan alat

pembuatan cobek molen. (Musrenbang 2014)

Sumber : RPJMD Kota Batu tahun 2012-2017 dan masukan SKPD.

Halaman | 4. 20

Tabel 4.3.

Penjelasan Program Pembangunan Daerah

No. Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan Kinerja

SKPD Indikator Target

1. a. Fasilitasi pencapaian halaqoh dan

berbagai forum keagamaan lainnya

dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan.

b. Pentas seni dan budaya, festifal , lomba

cipta dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan.

c. Pengembangan wawasan kebangsaan

bagi pelajar Kota Batu.

d. Peningkatan bela negara melalui

pembentukan Paskibra Kota Batu.

e. Pelaksanaan upacara hari besar

nasional (Harkitnas, Kesaktian

Pancasila, Sumpah Pemuda, Hari

Pahlawan, Hari Ibu, Hari Nusantara dan

HIPENCA).

f. Pelaksanaan rangkaian Upacara

Kenegaraan, Hari-hari Besar Nasional,

dan hari-hari tertentu.

g. Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan.

h. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan

Dalam Kehidupan Beragama.

i. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan

Sosial di kalangan Masyarakat.

j. Peningkatan Rasa Persaudaraan dan

Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

1 Jumlah pembinaan dan fasilitasi terhadap lembaga sosial

keagamaan masyarakat. (Dedicated)

2 Kantor

Kesbangpolinmas,

Kecamatan

2 Jumlah pembinaan masyarakat dalam upaya

menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan.

(Dedicated)

3 Bagian Kesra

3 Persentase pelibatan tokoh agama dan lembaga sosial

keagamaan dalam proses pembangunan daerah.

(Dedicated)

85% Bagian Kesra

Halaman | 4. 21

Ikatan Keluarga Sakinah di Kalangan

Masyarakat

2. a. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan

Berbagai Forum Keagamaan Lainnya


Kebangsaan.

b. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan

di Kota Batu (FPK).

c. Pembinaan Ormas dan LSM.

d. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Akan Nilai Luhur Budaya Bangsa.

e. Fasilitasi Pertemuan Berbagai Forum

Keagamaan Dalam Upaya Peningkatan

Wawasan Kebangsaan bagi Ulama dan

Umaro.

f. Fasilitasi Pertemuan Berbagai Forum


Wawasan Kebangsaan bagi Pondok

Pesantren.

g. Fasilitasi Pertemuan Berbagai Forum


Wawasan Kebangsaan dalam pembinaan

bimbingan kerohanian SKPD.

h. Fasilitasi Pertemuan Berbagai Forum


Wawasan Kebangsaan bagi guru ngaji.

i. Fasilitasi Pertemuan Berbagai Forum


Wawasan Kebangsaan dalam pembinaan

Program Kemitraan

Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

1 Jumlah kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan

yang dilaksanakan oleh lembaga mitra (FKUB).

(Dedicated)

60% Kantor

Kesbangpolinmas,

Bagian Kesra

2 Persentase jumlah permasalahan kerukunan hidup umat

beragama dalam masyarakat yang dapat diselesaikan

melalui FKUB. (Dedicated)

10% Kantor

Kesbangpolinmas,

Bagian Kesra

Halaman | 4. 22

takmir masjid dan mushola se-Kota Batu

3. a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya

daerah.

b. Pendataan dan Pendokumentasi Data

Nilai Tradisi.


Nilai Budaya

Jumlah sosialisasi nilai budaya kepada masyarakat.

(Dedicated)

1 Dispartabud, Kelurahan

4. a. Silaturahmi Walikota dengan Ketua

RT/RW dan Perangkat Desa se-Kota

Batu.

b. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat

dan pemerintah Daerah Lainnya.

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Capaian peningkatan pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah. (Dedicated)

100% Bagian Umum, Bagian

Administrasi

Pemerintahan,

5. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Hibah dan Bansos.

Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat

Daerah

1 Persentase jumlah raperda yang dihasilkan dalam satu

tahun anggaran.

100% Sekretariat Dewan,

Bagian Kesra

2 Persentase pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat pada

masing-masing daerah pemilihan.

3 Persentase pelaksanaan kunjungan kerja sebagai

perbandingan kemajuan daerah dan masukan

pengembangan daerah.

4 Persentase pelaksanaan pendidikan/pelatihan untuk

pengembangan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

6. Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan

Fungsi.

Program Pendidikan

Kedinasan

1 Persentase jumlah Aparatur yang mendapatkan

pendidikan teknis dan fungsional (Dedicated)

85% Badan Kepegawaian

Daerah

Persentase jumlah Aparatur laki-laki yang mendapatkan

pendidikan teknis dan fungsional. (Dedicated)

60%

Persentase jumlah Aparatur perempuan yang

mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional.

(Dedicated)

25%

2 Keberadaan standar pelayanan dan uraian tugas personil

kecamatan pelaksana PATEN. (Dedicated)

0 Bagian Organisasi,

Bagian Pemerintahan

Halaman | 4. 23

7. a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

b. Sosialisasi dan Pembinaan Tentang

Peraturan Perundang-undangan.

c. Bimtek/kursus Implementasi Peraturan

Perundang-undangan.

d. Pembinaan Mental SDM melalui Metode

ESQ/Mindset, Famili Gatering.

Program Peningkatan


Aparatur

Capaitan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

100% Semua SKPD

8. a. Pengumpulan, updating dan analisis data

informasi capaian target kinerja program

dan kegiatan (Penyusunan updating data

kemiskinan).

b. Updating Data Foto Udara.

c. Kecamatan dalam Angka.

d. Penyusunan Publikasi Kota Batu dalam

Angka.

e. Pemungutan data Ekonomis dalam

Rangka Penyusunan PDRB Kota Batu

f. Pemungutan Data Kependidikan,

Kesehatan, dan Daya Beli dalam Rangka

Penghitungan Indeks Pembangunan

Manusia Kota Batu.

g. Sistem Informasi Pembangunan Daerah.


Data /Informasi

1 Persentase jumlah SKPD yang mengembangkan

data/informasi kondisi umum daerah dan capaian kinerja

sesuai dengan tugas dan fungsi secara valid dan terkini.

(Dedicated)

100% Semua SKPD

2 Tersedianya data/informasi kondisi umum daerah yang

valid dan terkini. (Dedicated)

4 Bappeda

3 Tersedianya data/informasi capaian kinerja pemerintah

daerah yang valid dan terkini. Dedicated)

3 Bappeda, Bagian

Organisasi

9 a. Monitoring ,evaluasi,pengendalian,dan

pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah (Capaian target

RPJMD 2012-2017).

b. Koordinasi capaian target SPM Kota Batu.

c. Penyusunan rancangan RKPD.

d. Penetapan RKPD.

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui

musrenbang dalam proses penyusunan perencanaan

daerah. (Dedicated)

Bappeda

Musrenbang forum SKPD 1

Musrenbang forum Kota 1

Musrenbang RPJMD -

Musrenbang RPJPD -

Halaman | 4. 24

e. Penyusunan Dokumen RKPD Kota Batu.

f. Penyusunan rancangan Renja Bappeda.

g. Penetapan Renja Bappeda.

h. Penyusunan KUA dan PPAS PAK.

i. Penyusunan dan Penetapan KUA PPAS.

j. Peyelenggaraan Musrenbang forum

SKPD.

k. Peyelenggaraan Musrenbang RKPD.

2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang

berkualitas, yang ditetapkan dengan Perda. (Dedicated)

0 Bappeda

3 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang

berkualitas, yang ditetapkan dengan Perda/Perkada.

(Dedicated)

1

4 Tersedianya dokumen Renstra SKPD yang berkualitas,

yang telah ditetapkan. (Dedicated)

Semua SKPD

5 Tersedianya dokumen Renja SKPD yang berkualitas,

yang telah ditetapkan. (Dedicated)

36 Semua SKPD

6 Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran.

(Dedicated)

5 Bappeda

10 a. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Sosialisasi

RPJMD 2012-2017).

b. Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 Jumlah sosialisasi dan pembinaan tata cara penyusunan

dokumen perencanaan dan proyeksi penganggaran

pembangunan sesuai peraturan yang berlaku. (Dedicated)

1 Bappeda

2 Tingkat kesesuaian aparatur peserta sosialisasi dan

pembinaan perencanaan dengan tugas dan fungsi di

dalam masing-masing SKPD. (Dedicated)

90%

11

Pelatihan Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawas

1 Persentase jumlah aparatur pemeriksaan dan pengawas

yang mendapat program peningkatan profesionalisme

tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas. (Dedicated)

10% Inspektorat


laki-laki yang mendapat program peningkatan

profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawas. (Dedicated)

6%


perempuan yang mendapat program peningkatan

profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawas. (Dedicated)

4%

12 a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Program Peningkatan 1 Persentase jumlah pejabat struktural yang mendapat 80% Badan Kepegawaian

Halaman | 4. 25

Bagi Calon PNS Daerah.

b. Pendidikan dan pelatihan Struktural Bagi

PNS Daerah ( PIM II ).

c. Pendidikan dan pelatihan Struktural Bagi

PNS Daerah ( PIM III ).

d. Pendidikan dan pelatihan Struktural Bagi

PNS Daerah ( PIM IV ).

e. Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan.

f. Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas

g. Bimtek Peraturan Kepegawaian.

h. Pemantapan Persiapan Pensiun.

i. Pebinaan Mental SDM melalui Metode

ESQ/Mindset, Family Gathering.

j. Penegakan Disiplin Pegawai.

k. Sosialisasi Program BPJS, KPE,

BAPETARUM.

l. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah.

m. Bimtek Pengelolaan Aset Daerah.

n. Bimtek LPPD dan ILLPPD Kota Batu.

o. Pertimbangan Mutasi, jabatan dan

Pangkat.

p. Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat

dan Kenaikan Gaji Berkala.

q. Sosialisasi Jabatan Fungsional.


Aparatur

program pendidikan PIM IV, III & PIM II & prajabatan

(Dedicated)

Daerah

Persentase jumlah pejabat struktural laki-laki yang

mendapat program pendidikan PIM IV, III & PIM II &

Prajabatan (Dedicated)

50%

Persentase jumlah pejabat struktural perempuan yang

mendapat program pendidikan PIM IV, III & PIM II &

Prajabatan (Dedicated)

30%

2

Persentase jumlah aparatur yang mengikuti program

peningkatan sumberdaya aparatur. (Dedicated)

78%

Persentase jumlah aparatur laki-laki yang mengikuti

program peningkatan sumberdaya aparatur. (Dedicated)

48%

Persentase jumlah aparatur perempuan yang mengikuti

program peningkatan sumberdaya aparatur. (Dedicated)

30%

3

Persentase capaian perumusan dan implementasi

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi semua

SKPD sesuai tugas dan fungsinya. (Dedicated)

67% Bagian Organisasi,

Bagian Hukum

13

a. Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas.

b. Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan

Praja IPDN.

c. Sosialisasi Analisa Kebutuhan Diklat.

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

1 Persentase jumlah sumber daya aparatur yang mendapat

program pembinaan dan pengembangan aparatur.

(Dedicated)


Daerah

Persentase jumlah sumber daya aparatur laki-laki yang 60%

Halaman | 4. 26

mendapat program pembinaan dan pengembangan

aparatur. (Dedicated)

Persentase jumlah sumber daya aparatur perempuan

yang mendapat program pembinaan dan pengembangan

aparatur. (Dedicated)

35%

2 Persentase keterpenuhan sumber daya aparatur

pelaksana PATEN. (Dedicated)


Daerah, Bagian

Pemerintahan

3 Ketersediaan tata cara pembinaan dan pelaksanaan

PATEN. (Dedicated)

0 Bagian Organisasi,

Bagian Pemerintahan

4

Persentase cakupan pembinaan pelaksanaan PATEN.

(Dedicated)

100%

14

Monitoring dan evaluasi penyusunan dan

pelaksanaan penyelenggaraan manajemen

pemerintahan desa.

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

1 Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan

desa yang mendapat program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintahan desa. (Dedicated)

66% Bagian Pemerintahan,

Kecamatan, Kelurahan

Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan

desa laki-laki yang mendapat program peningkatan

kapasitas aparatur pemerintahan desa. (Dedicated)

50%


desa perempuan yang mendapat program peningkatan

kapasitas aparatur pemerintahan desa. (Dedicated)

16%

2 Persentase keterpenuhan sarana kerja bagi pemerintahan

desa. (Dedicated)

100%

3 Pendampingan ADD. (Dedicated) 98%

4 Pelantikan BPD. (Dedicated) 0

5 Pendampingan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa.

(Dedicated)

0

6 Jumlah koordinasi dan evaluasi terhadap sinergi kerja

pemerintahan desa dengan pemerintahan daerah.

0

Halaman | 4. 27

(Dedicated)

7 Jumlah pemerintahan desa yang telah menerapkan

standart pelayanan. (Dedicatted)

19

15

Penyusunan sistem informasi terhadap

layanan publik

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

1 Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan

yang mendapat program fasilitasi peningkatan SDM

bidang komunikasi dan informasi. (Dedicated)


Bagian Organisasi,

Dishubkominfo, Bagian

Kesra Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan

laki-laki yang mendapat program fasilitasi peningkatan

SDM bidang komunikasi dan informasi. (Dedicated)

6%


perempuan yang mendapat program fasilitasi peningkatan

SDM bidang komunikasi dan informasi. (Dedicated)

4%

2 Cakupan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

dalam proses kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(Dedicated)

10% Bagian Organisasi

Pengembangan software analisis jabatan. 0

Sistem tata laksana komunikasi kepala SKPD. 0

3 Persentase penyediaan dan pemanfaatan sistem

informasi PATEN. (Dedicated)

0 Dishubkominfo

16

a. Analisis Standar Belanja.

b. Penyusunan Standar Satuan Harga.

c. Operasi Sisir PAD.

d. Pendataan Ulang potensi pajak Daerah.

e. Monitoring dan Evaluasi Realisasi

Penerimaan Pajak Daerah.

f. Penyusunan Laporan Pendapatan

Daerah.

g. Pemutakhiran Data Base PBB P2.

h. Penyusunan Sistem Informasi PBB P2.

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Cakupan peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah. (Dedicated)

19% Bagian Keuangan,

Dinas Pendapatan

Halaman | 4. 28

i. Penyelesaian Piutang PAD.

j. Peningkatan Aplikasi Sistem Informasi

PBB P2.

k. Peningkatan Aplikasi Sistem Informasi

Administrasi Pendapatan Daerah.

l. Jalan Sehat Wajib Pajak PBB.

m. Penyuluhan bagi Wajib Pajak Hotel,

Restoran.

n. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

(online sistem pajak daerah).

o. Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel

(online Hotel).

p. Peningkatan Penerimaan Pajak Parkir

(parking secure system).

q. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber

sumber PAD.

r. Orientasi Peningkatan PAD.

s. Penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak.

t. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah.

u. Verifikasi Data Pajak Daerah.

v. Pemutakhiran NJOP PBB.

w. Peningkatan Kepatuhan Perpajakan.

x. Penyusunan Laporan Realisasi Pajak

Daerah.

y. Sosialisasi Pealaksanaan Online Pajak

Daerah

17

a. Workshop Penyusunan Laporan

Keuangan Desa.

b. Workshop Penyusunan Laporan

Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

(Dedicated)

100% Bagian Keuangan,

Bagian Pemerintahan

Halaman | 4. 29

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(LPPD) dan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Desa

(LKPJ-Desa).

c. Pendampingan Pelaksanaan SIP-

KEUDES.

d. Workshop Pembentukan dan Peningkatan

Kapasitas BUMDES.

e. Sosialisasi Undang-undang Nomor 6

tahun 2014 tentang Desa.

18 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar

Daerah Dalam Penyediaan Sarana dan

Prasarana Publik

Program Peningkatan

Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

1 Cakupan kerjasama dan koordinasi yang baik antar

pemerintah daerah. (Dedicated)

100% Bagian Perekonomian

2 Cakupan kerjasama dengan dunia usaha. 100% Bagian Pemerintahan

3 Fasilitasi bagi SKPD untuk melakukan kegiatan bersama. 100%

19 a. Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa.

b. Pemberian stimulan pembangunan desa.

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa

Cakupan pelibatan partisipasi masyarakat desa dalam

membangun desa. (Dedicated)


Kecamatan, Kelurahan

20

a. Pelaksanaan Pengawasan Internal

Secara Berkala (PKPT).

b. Penanganan Kasus Pengaduan di

Lingkungan Pemerintah Daerah (Non

PKPT).

c. Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan.

d. Evaluasi Berkala dan Pemuktahiran Data

Tindak Lanjut Laporan Hasil

Pemeriksaan.

e. Pendampingan Pemeriksaan.

f. Monitoring dan Evaluasi

Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH

1 Persentase capaian program peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH. (Dedicated)

10,76% Inspektorat

2 Persentase cakupan pelaksanaan pengawasan

pelaksanaan PATEN. (Dedicated)

100% Inspektorat, Bagian

Pemerintahan

Halaman | 4. 30

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

g. Pengembangan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP).

21 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan.

Program Penataan dan

Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

1 Persentase capaian program penataan dan

penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan. (Dedicated)

21,78% Inspektorat

2 Ketersediaan tata cara pengawasan dan pelaporan

PATEN. (Dedicated)

0 Inspektorat, Bagian

Pemerintahan

22 a. Pembangunan Gedung Kantor.

b. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

(kendaraan dinas kapolres Kota Batu).

(Musrenbang 2014)

c. Pengadaan computer.

d. Pemeliharaan rutin / Berkala kendaraan

dinas / operational.

e. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan

computer.

f. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor.

Program Peningkatan


Aparatur

1 Capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 100% Semua SKPD

2 Persentase pemenuhan infrastruktur pelaksanaan

PATEN. (Dedicated)

0 Bagian Pemerintahan,

Kecamatan

23 a. Koordinasi Kerjasama Permasalahan

Peraturan Perundang-undangan.

b. Legislasi Rancangan Peraturan

Perundang-undangan.

c. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan.

d. Publikasi Peraturan Perundang-

undangan.

e. Kajian Peraturan Perundang-undangan

Daerah Terhadap Peraturan Perundang-

undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan

Program Penataan

Peraturan Perundang-

Undangan

Keberadaan kebijakan terkait pelimpahan wewenang kepada

camat terkait PATEN. (Dedicated)

0 Bagian Hukum

Halaman | 4. 31

Keserasian Antar Peraturan Perundang-

undangan Daerah.

f. Pendampingan Penyusunan Produk

Hukum

24 a. Pelatihan Pertanian Organik. (Musrenbang

2014)

b. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan

Organik. (Musrenbang 2014)

c. Pengembangan Pertanian Tanaman

Pangan/Hortikultura Organik.

d. Revitalisasi Lahan Pertanian.


Pertanian Organik

1 Jumlah paket pengembangan kawasan organik.

(Dedicated)

2 Dinas Pertanian dan

Kehutanan

2 Jumlah paket pelatihan pertanian organik. (Dedicated) 1

3

Jumlah jenis tanaman yang dikelola secara organik.

(Dedicated)

3

25 a. Fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional/

Internasional Penyediaan Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan Komplementer.

b. Promosi Atas Hasil Poduksi

Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah.

Program Peningkatan

Pemasaran Hasil

produksi Pertanian/

Perkebunan

Cakupan upaya pemasaran hasil produksi pertanian.

(Dedicated)


Kehutanan

26 a. Peningkatan Jalan Usaha Tani.

(Musrenbang 2014)

b. Pembangunan Jalan Produksi Pertanian.

(Musrenbang 2014)

c. Pengembangan Agribisnis dan

Agroindustri.


Agrobisnis

Ketersediaan informasi produksi pertanian/perkebunan.

(Dedicated)


Kehutanan

27

a. Pemanfaatan Pekarangan untuk

Pengembangan Pangan. (Musrenbang

2014)

b. Pengembangan Desa Mandiri Pangan.

(Musrenbang 2014)

c. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif.

(Musrenbang 2014)

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

1 Stabilitas harga dan pasokan pangan. (SPM) (Dedicated) 85% Kantor Ketahanan

Pangan 2 Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan

di daerah. (SPM) (Dedicated)

50%

3 Ketersediaan energi dan protein per kapita. (SPM) 65%

4 Penguatan cadangan pangan. (SPM) 60%

5 Skor pola harapan pangan (PPH). (SPM) 100%

6 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. (SPM) 20%

Halaman | 4. 32

d. Penyediaan bibit padi dan jagung.

(Musrenbang 2014)

e. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi

dan Suplai Pangan.

f. Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran

Pangan.

g. Pemanfaatan dan Analisis Akses Pangan

Masyarakat.

h. Pemantauan dan analisis Akses Pangan

Masyarakat.

i. Pengembangan Cadangan Pangan

daerah.

j. Pengembangan Lumbung Pangan Desa.

k. Pengembangan Sistem Informasi Pasar.

l. Peningkatan Mutu dan Keamanan

Pangan.

m. Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan Unggulan daerah.

7 Penanganan daerah rawan pangan. (SPM)

Pemanfaatan pekarangan Untuk pengembangan pangan

(Pengembangan KRPL)

50%

Pembuatan Peta Kerawanan Pangan 0

8 Koordinasi antar instansi yang terkait dengan penyediaan

pasokan pangan.

10%

9 Pengembangan bahan pangan alternatif berbasis potensi

sumber daya pertanian lokal.

20%

28 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh


Program Pemberdayaan

Penyuluh Pertanian/

Perkebunan Lapangan

1 Persentase jumlah penyuluh pertanian yang mendapat

update pengetahuan pertanian. (Dedicated)

100% Dinas Pertanian dan

Kehutanan

2 Ketersediaan sarana penyuluhan pertanian. (Dedicated) 100%

29 a. Pengembangan objek pariwisata

unggulan.

b. Peningkatan pembangunan sarana dan

perasarana pariwisata.

c. Sarana dan alat penunjang wisata alam,

bantuan komputer, biaya renovasi

homestay, serta pembangunan pusat

informasi pariwisata desa dan ruang pamer


Destinasi Pariwisata

1 Persentase penyelesaian pembangunan sarana kereta

gantung. (Dedicated)

50% Dispartabud, Dinas

Cikartarung

2 Persentase penyelesaian pembangunan rest area.

(Dedicated)

20%

3 Persentase penyelesaian pembangunan Drive In.

(Dedicated)

60%

4 Persentase penyelesaian pembangunan jalur festival.

(Dedicated)

25% Dispartabud, Dinas

Perhubungan

Halaman | 4. 33

oleh-oleh khas desa. (Musrenbang 2014)

d. Pengembangan jenis dan paket wisata

unggulan.

e. Pelaksanaan koordinasi pembangunan

objek pariwisata dengan lembaga /dunia

usaha.

f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

program pengembangan destinasi

pemasaran pariwisata.

g. Pengembangan daerah tujuan wisata.

h. Pengembangan, sosialisasi, dan

penerapan serta pengawasan

standardisasi.

5

Persentase penyelesaian pengembangan jalur mountain

bike. (Dedicated)

25%

6 Persentase fasilitasi penyelesaian pengembangan

museum transportasi. (Dedicated)

0

7 Persentase fasilitasi penyelesaian pengembangan Taman

Bunga Cinta. (Dedicated)

0

8 Jumlah obyek wisata unggulan berbasis budaya lokal dan

agrowisata. (Dedicated)

1 Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan

30

Pembinaan Lisensi Pemandu Muda.

Program Manajemen

Kebudayaan dan

Pariwisata

1 Jumlah pembinaan terhadap elemen masyarakat dalam

upaya pelibatan masyarakat dalam mendukung

pariwisata. (Dedicated)

24

Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan

2 Keterpenuhan standar kepariwisataan internasional.

(Dedicated)

7

3 Ketercantuman Kota Batu dalam direktori pariwisata

nasional maupun internasional. (Dedicated)

1

31

a. Peningkatan pemanfaatan teknologi

informasi dalam pemasaran wisata.

b. Pengembangan jaringan kerjasama

promosi pariwisata.

c. Pelaksanaan promosi pariwisata

nusantara di dalam dan di luar negeri.

d. Pengembangan statistik wisata terpadu.

e. Promosi pariwisata Kota Batu.

f. Promosi pariwisata agenda tahunan.


Pemasaran Pariwisata

1 Jumlah kunjungan wisata. (Dedicated) 3.034.537 Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan 2 Jumlah upaya pemasaran pariwisata yang dilakukan

melalui berbagai media dan LBA. (Dedicated)

21

3 Jumlah wujud kerjasama promosi pariwisata dengan

daerah Malang Raya dan daerah yang berbatasan dengan

Kota Batu. (Dedicated)

Halaman | 4. 34

32 a. Pengembangan dan penguatan,informasi

dan database.

b. Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya.

c. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi

antar pelaku industri pariwisata dan

budaya.

d. Pengembangan sumber daya manusia

dan profesionalisme bidang pariwisata.

e. Pembinaan dan pembentukan

persatuan/paguyuban penyedia jasa wisata

petik apel. (Musrenbang 2014)

h. Pelatihan manajemen kepariwisataan.

(Musrenbang 2014)

f. Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengembangan kemitraan

pariwisata.


Kemitraan

1 Jumlah pembinaan terhadap SDM pariwisata. (Dedicated) 2 Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan 2 Jumlah SDM pariwisata yang mendapatkan pembinaan.

(Dedicated)

15

33 a. Pengawasan Cetak Biru (Master Plan)

Pengembangan Penanaman Modal.

b. Kajian Kebijakan Penanaman Modal.

c. Penyusunan Direktori Penunjang

Investasi.

d. Penyusunan Informasi Peluang Usaha

Sektor Unggulan.

e. Sosialisasi kebijakan penanaman modal

kepada masyarakat dunia usaha.

f. Pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasi

dan Perijinan Secara Elektronik

Program Peningkatan

Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

1 Cakupan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha

unggulan. (SPM) (Dedicated)

2000 leaflet

Profil

Peluang

Investasi

KPPT, Bagian

Perekonomian

2 Cakupan informasi berbagai potensi sumber daya

unggulan daerah. (Dedicated)

2000 leaflet

dan 500

booklet

profil

potensi

sumber

daya

Halaman | 4. 35

(SPIPISE). bidang

perdagang

an dan jasa

UMKM

3 Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal

kepada masyarakat dunia usaha. (SPM) (Dedicated)

350

Pengusaha

jasa

impresariat,

villa, dan

homestay

4 Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan

Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). (SPM)

(Dedicated)

0

5 Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan

penanaman modal kepada masyarakat duni a usaha.

(SPM) (Dedicated)

350

Pengusaha

jasa

impresariat,

villa, dan

homestay

6 Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan

bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal :

Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman

Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal

Dalam Negari, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), SUrat

Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja

di satu kota sesuai kewenangan pemerintah kota. (SPM)

(Dedicated)

0

Halaman | 4. 36

34 a. Koordinasi Antar Lembaga dalam

Pengendalian Investasi PMDN/PMA.

b. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di

Bidang Penanaman Modal dengan

Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha.

c. Peningkatan Kegiatan

Pemantauan/Pembinaan dan

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman

Modal.

d. Penyelenggaraan Pameran Investasi.

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama

Investasi

1 Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal

kota. (SPM) (Dedicated)

12 kali

dalam satu

tahun

dalam

bentuk

promosi

kerjasama

investasi

khusus dan

2 kali gelar

pameran

KPPT, Bagian

Perekonomian

2 Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam

rangka kerjasama kemitraan antar Usaha Mikro,

Menengah, dan Koperasi (KUMKMK) tingkat kota dengan

pengusaha tingkat provinsi/nasional. (SPM) (Dedicated)

3 kali

dalam gelar

pameran

dalam kota,

regional

maupun

nasional.

35 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi

Pencari Kerja. (Musrenbang 2014)

Program Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas Tenaga

Kerja

1 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan

berbasis kompetensi. (SPM) (Dedicated)

2% Dinsosnaker

2 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja

berbasis masyarakat. (SPM) (Dedicated)

1%

3 Besaran pencari kerja yang terdaftar dan penempatan.

(SPM) (Dedicated)

1,25%

36

a. Sosialisasi berbagai peraturan

pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.

b. Survey KHL dan Penetapan UMK.

c. Sosialisasi program jamsostek dan

JPKLB non jamsostek.

Program Perlindungan

dan Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan

1 Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian

bersama. (SPM) (Dedicated)

10% Dinsosnaker

2 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek.

(SPM) (Dedicated)

14,3%

3 Besaran pemeriksaan perusahaan. (SPM) (Dedicated) 0

Halaman | 4. 37

d. Pengawasan, Perlindungan dan

penegakan hukum terhadap K3.

e. Pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC)

dalam penanggulangan konflik di tempat

kerja.

f. Pembuatan PP, PKB dan PKWT.

4 Besaran pengujian peralatan di perusahaan. (SPM)

(Dedicated)

0%

37

a. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik.

b. Pembinaan Kelompok Kerja Guru.

c. Pendidikan Lanjut Bagi Pendidik Untuk

memenuhi Standar Kualifikasi.

d. Pengembangan Mutu dan Kualitas

Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi

Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

e. Pengembangan Sistem Pendataan dan

Pemetaan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan.

f. Pengembangan Sistem Penghargaan

dan Perlindungan Terhadap Profesi

Pendidik.

g. Pengembangan Sistem Perencanaan dan

Pengendalian Program Profesi Pendidik

dan Tenaga Kependidikan.

h. Audit Kompetensi Pendidik/Guru.

i. Workshop Guru Kelas dan Guru Mata

Pelajaran.

Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

1 Persentase jumlah guru SD/MI yang menerima program

peningkatan mutu pendidik. (Dedicated)

5% Dinas Pendidikan,

Badan Kepegawaian

Daerah 2 Persentase jumlah guru SMP/MTs yang menerima

program peningkatan mutu pendidik. (Dedicated)

5%

3 Persentase jumlah guru SMA/SMK/MA yang menerima

program peningkatan mutu pendidik. (Dedicated)

5%

4 Penurunan jumlah kasus pelanggaran etika yang

melibatkan unsur pendidik. (Dedicated)

7

38

a. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis

Siswa.

b. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ibadah.

c. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi.

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

1 Ketersediaan gedung SD Negeri (Dedicated) 0 Dinas Pendidikan,

Badan Kepegawaian

Daerah, Dinas Cipta

Karya dan Tata Ruang

2 Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM

dalam hal jumlah murid maksimal dalam 1 kelas.

(Dedicated)

100%

Halaman | 4. 38

d. Pelatihan Penyusunan Kurikulum.

e. Penyediaan Dana Pengembangan

Sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan

SMP/MTS.

f. Penyelenggaraan Paket A Setara SD.

g. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP.

h. Pembinaan Kelembagaan dan

Manajemen Sekolah Dengan Penerapan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di

Satuan Pendidikan Dasar.

i. Penyelenggaraan Akreditasi TK, SD,

SMP.

j. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

k. Penyediaan Sekolah Berbasis IT.

l. Penyediaan Asupan Makanan dan

Minuman Sehat.

m. Workshop Pendidik Inklusi.

3

Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM

dalam hal tenaga pendidik (guru dan kepala sekolah).

(Dedicated)

5%

4 Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM

dalam hal ketentuan ruang (kepala sekolah, guru, kelas,

laboratorium, perpustakaan, dll). (Dedicated)

2,6%

5

Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM

dalam hal ketersediaan sarana pendukung pembelajaran

(buku perpustakaan, alat praktikum, dll) (Dedicated)

7,7%

6

Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi SPM

dalam hal jumlah murid maksimal dalam 1 kelas.

(Dedicated)

100%

7

Persentase jumlah SMP/ MTs yang telah memenuhi SPM

dalam hal tenaga pendidik (guru dan kepala sekolah).

(Dedicated)

5%

8

Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi SPM

dalam hal ketentuan ruang (kepala sekolah, guru, kelas,

laboratorium, perpustakaan, dll). (Dedicated)

3%

9 Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi SPM

dalam hal ketersediaan sarana pendukung pembelajaran

(buku perpustakaan, alat praktikum, dll). (Dedicated)

3%

10 Jumlah siswa SD sasaran BOS (MDGs) 18.478

11 Jumlah siswa SMP sasaran BOS (MDGs) 8.961

39

a. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis

Siswa.

b. Pelatihan Penyusunan Kurikulum.

c. Pembinaan Forum Masyarakat Peduli

Pendidikan.

d. Penyelenggaraan Paket C Setara SMU.

Program Pendidikan

Menengah

1 Ketersediaan gedung SMA Negeri. (Dedicated) 0 Dinas Pendidikan,

Badan Kepegawaian

Daerah, Dinas Cipta

Karya dan Tata Ruang

2

Persentase jumlah SMA/SMK/MA yang telah memenuhi

standar dalam hal jumlah murid maksimal dalam 1 kelas.

(Dedicated)

100%

3 Persentase jumlah SMA/SMK/MA yang telah memenuhi

standar dalam hal tenaga pendidik (guru dan kepala

2%

Halaman | 4. 39

e. Pembinaan Kelembagaan dan

Manajemen Sekolah Dengan Penerapan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

f. Pengembangan Metode Belajar dan

Mengajar Dengan Menggunakan

Teknologi Informasi dan Komunikasi.

g. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai

Informasi Pendidikan Menengah.

h. Pembinaaan Minat, Bakat, dan

Kreativitas Siswa.

i. Pengujian Kualitas Kesehatan Siswa.

j. Bimbingan Belajar Live TV.

k. Ujian Nasional SMP/ SMA/SMK.

l. Penyediaan Perlengkapan Sekolah.

m. Penyediaan Dana Pengembangan

Sekolah untuk SMA dan SMK.

n. O2SN.

o. Pendidikan Kreatif dan Kewirausahaan.

p. Alat Peraga.

q. Lomba Inovasi Siswa.

r. Peningkatan Mutu Pe