prev
next
out of 151

Verisca Dena Fitria-feb

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jurnal penelitian pajak

Citation preview

  • PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KUALITAS

    PELAYANAN, PEMERIKSAAN DAN KESADARAN TERHADAP

    KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN

    SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

    (Studi empiris pada Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Selatan)

    SKRIPSI

    Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh

    Gelar Sarjana Ekonomi

    Disusun Oleh:

    VERISCA DENA FITRIA

    206082004013

    JURUSAN AKUNTANSI

    FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

    UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

    JAKARTA

    1431/2010 M

  • PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KUALITAS

    PELAYANAN, PEMERIKSAAN DAN KESADARAN TERHADAP

    KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SURAT

    PEMBERITAHUAN (SPT)

    (Studi empiris pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Selatan)

    Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

    Untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

    Oleh:

    VERISCA DENA FITRIA

    NIM. 206082004013

    Di Bawah Bimbingan

    Pembimbing 1 Pembimbing II

    Prof.Dr.Ahmad Rodoni Atiqah, SE.,Ms.Ak

    NIP. 19690203 200112 1 003 NIP. 19820120 200912 2004

    JURUSAN AKUNTANSI

    FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

    UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

    JAKARTA

    1431/2010 M

  • Hari ini Senin Tanggal 16 Agustus tahun Dua Ribu Sepuluh telah dilakukan Ujian

    Komprehensif atas nama Verisca Dena Fitria Nim: 206082004013 dengan judul

    skripsi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan, dan

    Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat

    Pemberitahuan (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan).

    Memperhatikan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini

    sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

    Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam

    Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

    Jakarta, 16 Agustus 2010

    Tim Penguji Ujian Komprehensif

    Rahmawati, SE.,MM Yusro Rahma,SE,Msi Ketua Sekretaris Prof.Dr.Abdul Hamid, MS Penguji Ahli

  • Hari ini Senin Tanggal 17 September tahun Dua Ribu Sepuluh telah dilakukan

    Ujian Skripsi atas nama Verisca Dena Fitria Nim: 206082004013 dengan judul

    skripsi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan,

    Pemeriksaan, dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam

    Menyampaikan Surat Pemberitahuan (Studi Empiris Pada Kantor

    Pelayanan Pajak Jakarta Selatan). Memperhatikan penampilan mahasiswa

    tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai

    salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan

    Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif

    Hidayatullah Jakarta.

    Jakarta, 17 September 2010

    Tim Penguji Ujian Skripsi

    Prof. Dr. Ahmad Rodoni Atiqah, SE. Ms. Ak

    Pembimbing I Pembimbing II

    Dr. Yahya Hamza, MM Rahmawati, SE., MM

    Penguji Ahli I Penguji Ahli II

  • DAFTAR RIWAYAT HIDUP

    DATA PRIBADI

    Nama : Verisca Dena Fitria

    Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/ 21 April 1988

    Agama : Islam

    Telepon : 08988756245

    Alamat : Jl. Raya Curug Sawangan RT 02/09 No.10

    Sawangan-Depok

    PENDIDIKAN 1994-2000 SDN Kedaung Bapennas

    2000-2003 SLTP Negeri 1 Pamulang

    2003-2006 SMA Negeri 1 Pamulang

    2006-2010 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

    Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

  • ABSTRACT

    The purpose of this research are to analyze the influence of tax knowledge,

    quality of servicing, audit and awareness towards taxpayer compliance of annual SPT reporting. The sample of this research come from of 80 correspondences who are all registered as tax payers in South Jakarta Tax Services Office.

    Data collected trough questionnaires are processed and analyze by using multiple regression. The method of sampling using probability sampling. The test for quality are using validity of test to use is Corrected Item Total and reliability test of the research to use is Cronbach alpha. For hypothesis, we are using F test and t test.

    Test results show that there is significant influence tax knowledge, services quality, audit and awareness have a influence on tax payer compliance of annual SPT and taxpayer awareness was the dominant that influence taxpayer compliance of annual SPT reporting.

    Key words: The tax knowledge, quality of servicing, audit, and awareness,

    compliance, annual SPT

  • ABSTRAK

    Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan, dan kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 80 responden yang merupakan Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakrta Selatan.

    Hasil dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diproses dan dianalisis dengan menggunakan Regresi Berganda. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah yang digunakan probability sampling. Uji kualitas data yang digunakan adalah uji validitas menggunakan Corrected Item Total dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha. Untuk uji hipotesis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan F dan uji t.

    Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan, dan kesadaran mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan dan kesadaran Wajib Pajak merupakan yang dominan dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

    Kata kunci: Pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan, kesadaran,

    kepatuhan, SPT

  • KATA PENGANTAR

    Bismillahirrahmanirrahim

    Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan

    rahmat dan karunia tak terhingga, shalawat serta salam semoga senantiasa

    tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya

    kebenaran, yang diutus sebagai rahmatan lilalamin sehingga penulis dapat

    menyelesaikan skripsi ini.

    Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan

    berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan pernah selesai, untuk itu pada

    kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

    kepada:

    1. Papa dan Mama tercinta yang memiliki peran yang sangat penting dan tidak

    terhingga, yang telah memberikan doa tulus dan ikhlas, motivasi, dan kasih

    sayang serta dukungan moril dan materiil kepada penulis agar tetap semangat.

    Untuk adik-adikku tersayang (Bill dan Edwar ) yang telah memberikan doa,

    semangat buat kaka. Kaka sayang kalian semua.

    2. Bapak Prof.Dr. Ahmad Rodoni, MM, selaku dosen pembimbing I yang telah

    meluangkan waktunya dalam memberikan pengarahan serta bimbingan dalam

    penyelesaian skripsi ini.

    3. Ibu Atiqah, SE., Ms. Ak, selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan

    waktunya dalam memberikan pengarahan serta bimbingan dalam

    penyelesaian skripsi ini.

    4. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

    Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

    5. Bapak Afif Sulfa, SE., Ak., MSi, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas

    Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

    6. Ibu Yessi Fitri, SE., Ak., Msi, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi

    Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

  • 7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah

    memberikan ilmu yang tak ternilai hingga penulis menyelesaikan studi di

    Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatulah Jakarta.

    8. Segenap staf akademik dan staf perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

    UIN Syarif Hidayatullah.

    9. Sahabat-sahabatku tersayang yang banyak memberikan waktu untukku

    berbagi, memberikan keceriaan, doa, dukungan, dan semangat buat aku.

    Semoga langkah kita selalu mendapat ridho Allah SWT dan semoga cita-cita

    kita tercapai. Amin.

    10. Teman-teman Akuntansi A angkatan 2006 terima kasih banyak untuk

    semuanya, semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik bagi kita

    semua. Amin.

    Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu

    kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan untuk

    menyempurnakan skripsi ini.

    Akhir kata penulis mengharapkan semoga penelitian ini dapat berguna dan

    bermanfaat bagi semua pihak.

    Jakarta, September 2010

    Verisca Dena Fitria

  • DAFTAR ISI

    Daftar Riwayat Hidup ................................................................................... i

    Abstract ......................................................................................................... ii

    Abstrak .......................................................................................................... iii

    Kata Pengantar .............................................................................................. iv

    Daftar Isi ....................................................................................................... vi

    Daftar Tabel .................................................................................................. ix

    Daftar Gambar ............................................................................................... x

    Daftar Lampiran ............................................................................................ xi

    BAB I PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1

    B. Rumusan Masalah .................................................................... 12

    C. Tujuan dan Manfaat Penelitian........................ ........................ 12

    BAB II TINJAUAN PUSTAKA

    A. Tinjauan Umum Tentang Pajak ............................................... 14

    1. Definisi Pajak ...................................................................... 14

    2. Fungsi Pajak ........................................................................ 16

    3. Teori Asas Pemungutan Pajak ............................................ 16

    4. Sistem Pemungutan Pajak ................................................... 17

    5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak ........................................ 18

    B. Pengetahuan Perpajakan .......................................................... 20

    C. Kualitas Pelayanan Pajak ......................................................... 21

    D. Pemeriksaan Pajak ................................................................... 24

    1. Definisi Pemeriksaan .......................................................... 24

    2. Tujuan Pemeriksaan ............................................................ 24

    3. Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan ................ 26

  • 4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Apabila

    Dilakukan Pemeriksaan ....................................................... 27

    5. Jenis-Jenis Pemeriksaan ...................................................... 29

    E. Kesadaran Wajib Pajak ............................................................ 30

    F. Kepatuhan Wajib Pajak ........................................................... 31

    1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak ......................................... 31

    2. Faktor-faktor yang Menentukan Tinggi

    Rendah Kepatuhan .............................................................. 33

    3. Kriteria Wajib Pajak Patuh.................................................. 34

    G. Surat Pemberitahuan (SPT) ..................................................... 35

    1. Dasar Hukum ...................................................................... 35

    2. Definisi Surat Pemberitahuan (SPT) ................................... 36

    3. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) ..................................... 36

    4. Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT) ............................... 37

    5. Langkah-langkah Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) ... 37

    6. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) .......................... 38

    7. Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) .. 38

    8. Perpanjangan Waktu Penyampaian Surat

    Pemberitahuan (SPT) .......................................................... 39

    H. Penelitian-penelitian Sebelumnya ............................................ 39

    I. Keterkaitan Antarvariabel ........................................................ 45

    J. Kerangka Pemikiran ................................................................ 50

    BAB III METODOLOGI PENELITIAN

    A. Ruang Lingkup Penelitian ........................................................ 53

    B. Metode Penentuan Sampel ....................................................... 54

    C. Metode Pengumpulan Data ...................................................... 54

    D. Metode Analisis Data ............................................................... 55

    E. Operasional Variabel Penelitian ............................................... 59

  • BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

    A. Gambaran Umum Objek Penelitian ......................................... 65

    1. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................. 65

    B. Karakteristik Responden .......................................................... 66

    1. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin ................. 66

    2. Deskripsi responden berdasarkan jenjang pendidikan ........ 67

    3. Deskripsi responden berdasarkan pekerjaan ....................... 67

    C. Uji Kualitas Data ..................................................................... 68

    1. Uji Validitas ........................................................................ 68

    2. Uji Reliabilitas .................................................................... 69

    D. Uji Asumsi Klasik .................................................................... 72

    1. Uji Multikolinearitas ........................................................... 72

    2. Uji Heteroskedastisitas ........................................................ 73

    3. Uji Normalitas ..................................................................... 74

    E. Analisis Regresi Linear Berganda ........................................... 76

    1. Uji Koefisien Determinasi................................................... 79

    2. Uji F ................................................................................... 80

    3. Uji t ................................................................................... 82

    BAB V KESIMPULAN

    A. Kesimpulan .............................................................................. 89

    B. Implikasi .................................................................................. 90

    C. Saran ........................................................................................ 91

    DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 92

    LAMPIRAN ................................................................................................. 95

  • DAFTAR TABEL

    Tabel.2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu ................................................. 42

    Tabel.3.1. Tingkat Penilaian Jawaban...................................................... 55

    Tabel.3.2. Operasional Variabel............................................................... 63

    Tabel.4.1. Data Distribusi Sampel Penelitian .......................................... 65

    Tabel.4.2. Data Sampel Penelitian ........................................................... 66

    Tabel.4.3. Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .. 66

    Tabel.4.4. Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan 67

    Tabel.4.5. Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan ......... 67

    Tabel.4.6. Hasil Uji Validitas ................................................................... 69

    Tabel.4.7. Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Pajak................................ 70

    Tabel.4.8. Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Pelayanan Pajak ..................... 70

    Tabel.4.9. Hasil Uji Reliabilitas Pemeriksaan Pajak................................ 71

    Tabel.4.10. Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak ........................ 71

    Tabel.4.11. Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak ........................ 72

    Tabel.4.12. Uji Multikolinearitas ............................................................... 73

    Tabel.4.13. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda ................................. 76

    Tabel.4.14. Hasil Uji Koefisien Determinasi ............................................. 79

    Tabel.4.15. Hasil Uji F Statistik ................................................................. 80

    Tabel.4.16. Hasil Uji t Statistik .................................................................. 83

  • DAFTAR GAMBAR

    Gambar.2.1. Model Penelitian ...................................................................... 52

    Gambar.4.1. Uji Heteroskedastisitas ............................................................ 74

    Gambar.4.2. Uji Normalitas .......................................................................... 75

  • DAFTAR LAMPIRAN

    Lampiran 1 Kuesioner .............................................................................. 96

    Lampiran 2 Jawaban Pertanyaan Jenis Kelamin ...................................... 99

    Lampiran 3 Jawaban Pertanyaan Jenjang Pendidikan .............................. 100

    Lampiran 4 Jawaban Pertanyaan Pekerjaan ............................................. 101

    Lampiran 5 Jawaban Pertanyaan Pengetahuan Perpajakan ...................... 102

    Lampiran 6 Jawaban Pertanyaan Kualitas Pelayanan .............................. 105

    Lampiran 7 Jawaban Pertanyaan Pemeriksaan ......................................... 108

    Lampiran 8 Jawaban Pertanyaan Kesadaran Wajib Pajak ........................ 111

    Lampiran 9 Jawaban Pertanyaan Kepatuhan Wajib Pajak ....................... 114

    Lampiran 10 Karakteristik Responden ....................................................... 117

    Lampiran 11 Distribusi Frekuensi Pertanyaan Pengetahuan Perpajakan ... 118

    Lampiran 12 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan 120

    Lampiran 13 Distribusi Frekuensi Pertanyaan Kualitas Pelayanan ........... 121

    Lampiran 14 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kualitas Pelayanan ...... 123

    Lampiran 15 Distribusi Frekuensi Pertanyaan Pemeriksaan ..................... 124

    Lampiran 16 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pemeriksaan ................. 126

    Lampiran 17 Distribusi Frekuensi Pertanyaan Kesadaran Wajib Pajak .... 127

    Lampiran 18 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak . 129

    Lampiran 19 Distribusi Frekuensi Pertanyaan Kepatuhan Wajib Pajak .... 130

    Lampiran 20 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak . 132

    Lampiran 21 Hasil Regresi Linier Berganda ............................................. 133

  • BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa

    sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang

    kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum

    merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh

    rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga

    keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai. Bagi

    penduduk yang tidak melakukan penyetoran dalam bentuk natura maka ia

    diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum untuk

    beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Orang-orang yang memiliki status

    sosial yang tinggi termasuk orang-orang kaya, dapat membebaskan diri dari

    kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum, dengan cara

    membayar ganti rugi ini ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang

    diperlukan untuk membayar orang lain melakukan pekerjaan itu, yang

    seharusnya dilakukan sendiri. Dengan bertambahnya tugas-tugas negara, maka

    negara akan memerlukan biaya yang cukup besar. Pembayaran pajak yang

    sebelumnya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan

    secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat

    dipaksakan (Suandy, 2006: 2).

  • Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran

    aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai

    pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan

    perundang-undang yang berlaku (Judisseno: 2002). Upaya untuk

    meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangat penting, karena

    kondisi keuangan negara tidak lagi berasal dari penerimaan negara berupa

    minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai

    penerimaan terbesar negara.

    Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah

    diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-undang

    Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

    sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment system

    menjadi self assessment system. Perubahan sistem pemungutan pajak dari

    official assessment menjadi self assessment merupakan salah satu upaya

    pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan

    pembangunan dari penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak, karena

    penerimaan dari migas tidak dapat diandalkan lagi, sementara sumber dana

    dalam negeri hanya sebagai pelengkap. Official assessment system merupakan

    sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada aparat pajak untuk

    menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sedangkan self

    assessment system yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

    dan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar,

    dan melaporkan pajak terutang yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.

  • Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dapat dituangkan dalam

    bentuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) pada setiap akhir masa pajak dan

    melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam masa batas waktu

    yang telah ditentukan (Indra Kusumawati, 2005: 101). Dengan menetapkan

    self assessment system dapat diharapkan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak

    untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan

    ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Keuntungan self assessment system ini adalah Wajib Pajak diberi

    kepercayaan oleh aparat pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan

    sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

    Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk

    melakukan salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib

    Pajak tersebut melalui pemeriksaan pajak. Sedangkan kelemahan self

    assessment system yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk

    menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam

    praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau sering

    disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan

    sengaja tidak patuh, dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat

    sehingga membuat Wajib Pajak sulit untuk melaksanakan kewajiban

    membayar pajak. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak ini dapat terlihat dari

    kecilnya jumlah masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

    (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)

    Tahunannya (Indra Kusumawati, 2005: 102).

  • Dalam self assessment, Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana

    yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan penghitungan atas pajak

    terutangnya, kemudian melaporkannya dengan benar semua hal tentang Wajib

    Pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya

    berkaitan dengan perpajakan. Wajib Pajak juga menggunakan Surat

    Pemberitahuan (SPT) ini sebagai dasar atau bukti bahwa Wajib Pajak tersebut

    telah melakukan kewajiban perpajakannya. Jadi, tidak berlebihan jika

    perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT baik dalam

    masalah bentuk, isi, dan susunannya, sehingga Surat Pemberitahuan (SPT)

    merupakan sarana yang tepat bagi tercapainya tujuan perpajakan.

    Melihat kondisi perpajakan Indonesia yang memiliki tingkat kepatuhan

    pajak yang relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain maka

    dari itu dibutuhkan strategi sehingga munculnya kepatuhan Wajib Pajak, jika

    hal tersebut terjadi, maka akan meningkatkan jumlah penerimaan negara dari

    sektor pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan bahwa Wajib

    Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai

    aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi,

    peringatan, ataupun ancaman (Gunadi, 2005: 4).

    Beberapa daerah ternyata kepatuhan Wajib Pajak masih rendah. Di

    Medan kepatuhan hanya 38,5 persen dibanding Wajib Pajak terdaftar yang

    berjumlah 61.761. Menurut pejabat yang berwenang rendahnya kepatuhan

    Wajib Pajak antara lain karena masih rendahnya pemahaman mereka tentang

    pajak (Berita Sore, 2009). Sedangkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di

  • Provinsi Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat masih sangat rendah, yang

    mengakibatkan intensifikasi pemungutan pajak di kawasan ini belum optimal.

    Data menunjukkan dari 225.000 lebih Wajib Pajak orang perorang, hanya 10

    persen yang menyerahkan Surat Pemberitahun Pajak Terhutang (SPPT).

    Sedangkan Wajib Pajak badan hanya 32,23 persen dari 15.700 Wajib Pajak

    lebih yang terdaftar yang sudah menyerahkan SPPT (Berita Daerah, 2009).

    Melalui berbagai sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak maka

    Pemerintah berusaha meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan tentu saja

    meningkatkan Wajib Pajak yang ada saat ini menjadi Wajib Pajak yang patuh.

    Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran

    administrasi perpajakan, misalnya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan

    melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam (Chaizi Nasucha, 2009).

    Pengetahuan yang mendasar tentang pajak sangatlah penting karena

    pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib

    Pajak. Wajib Pajak akan siap menerima sistem baru apapun yang

    diperkenalkan, seperti Self Assessment System, jika mereka mempunyai

    pengetahuan yang besar untuk memahami sistem itu (Kasipillai dalam Ali

    Roshidi bin Ahmad dkk., 2007: 3). Faktor pengetahuan sangat penting dalam

    membantu Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan

    tentang pajak. Seorang Wajib Pajak dikatakan patuh tentunya harus terlebih

    dahulu mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Apabila Wajib Pajak

    tidak memiliki dasar pengetahuan perpajakan, maka Wajib Pajak akan

    mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan

  • (SPT) dan menyetor pajaknya. Wajib Pajak yang tidak mengetahui tentang

    pengetahuan pajak akan mengalami kesulitan tentang berapa jumlah pajak

    yang seharusnya ia bayarkan.

    Pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang perpajakan juga sering

    dituding sebagai latar belakang penyebab Wajib Pajak tidak memenuhi

    kewajibannya. Memang, banyak Wajib Pajak yang belum memahami benar

    tata cara perpajakan dan self assessment system yang menyebabkan mereka

    banyak menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengisian Surat Pemberitahuan

    (SPT). Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa sebagian Wajib Pajak di

    Indonesia adalah orang-orang menengah ke atas yang berpenghasilan tinggi,

    berpendidikan tinggi dan seharusnya sudah memiliki pemahaman yang baik

    tetapi kesadaran dan kepatuhan mereka untuk membayar pajak juga masih

    tergolong lemah. Pemerintah juga tidak dapat menyalahkan masyarakat atas

    kesulitan pemasukan yang dialami tanpa melihat pada sistem yang terjadi pada

    tubuh pemerintah itu sendiri.

    Sulitnya prosedur yang ditempuh oleh setiap masyarakat yang ingin

    mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya

    juga menjadi kendala masyarakat untuk sadar dan patuh dalam memenuhi

    kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini pihak Direktorat Jenderal Pajak

    khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menangani Wajib Pajak secara

    langsung harus benar-benar kreatif dan bekerja keras.

    Selain itu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar

    pajak penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan program yaitu

  • peningkatan pelayanan yang meliputi segala jenis pelayanan yang

    berhubungan dengan pemenuhan kewajiban maupun hak Wajib Pajak di

    bidang perpajakan seperti penerbitan atau pencabutan Nomor Pokok Wajib

    Pajak, melayani dalam mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

    (SPT). Pelayanan yang diberikan aparat pajak kepada Wajib Pajak diharapkan

    dapat menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam

    memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga setiap Wajib Pajak yang

    mengambil, mengisi dengan benar, lengkap, jelas, menandatangani dan

    menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Direktorat Jenderal Pajak

    dengan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah

    ditetapkan (Erly Suandy, 2006: 163).

    Self Assessment System dalam peraturan perundang-undangan pajak di

    Indonesia yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun

    1983 sangat berpengaruh bagi Wajib Pajak, dikarenakan Wajib Pajak diberi

    kepercayan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah

    pajak yang seharusnya terutang sehingga hal ini mengharuskan Wajib Pajak

    untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan, yakni

    dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Aparat pajak melakukan kegiatan

    penegakan hukum yang terdiri dari pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, dan

    penagihan pajak (John Hutagaol, 2006). Pemeriksaan pajak adalah salah satu

    bentuk upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan pengawasan

    terhadap Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen untuk

    menentukan kepatuhan baik formal maupun materiil yang tujuannya untuk

  • menjaga dan meningkatkan tax compliance seorang Wajib Pajak. Selain itu,

    penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh

    pejabat terkait untuk menjamin agar Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak

    memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan Surat

    Pemberitahuan (SPT), pembukuan dan informasi lain yang relevan serta

    membayar pajak pada waktunya. Dengan penegakan hukum yang diterapkan

    juga dapat memberikan sanksi kepada Wajib Pajak atas kelalaian dalam

    menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Sanksi perpajakan merupakan

    jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan

    dipatuhi (Mardiasmo, 2008: 57).

    Pentingnya pengetahuan tentang pajak akan menimbulkan kesadaran

    pajak (tax consiousness). Hal ini terutama melalui jalur pendidikan yang

    terencana dengan baik dimulai sejak usia dini hingga generasi muda

    mendatang sehingga mereka mempunyai pengetahuan pajak yang baik.

    Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri Wajib Pajak sendiri, tanpa

    dilakukannya pemeriksaan. Tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit

    masyarakat yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya dari segi hal

    melakukan pendaftaran Wajib Pajak sampai ke pembayaran pajak terutang.

    Hal ini disebabkan, ada pandangan perpajakan selama ini, antara lain aturan

    perpajakannya belum mudah dimengerti oleh masyarakat, rendahnya

    pendidikan sebagian masyarakat, kurang ramahnya petugas perpajakan dalam

    menjalankan tugasnya, kurangnya sosialisasi peraturan yang dilakukan dari

    pihak masyarakat, aparat pajak sampai kepada sistem perpajakan dan rumitnya

  • prosedur yang ditempuh oleh masyarakat yang ingin mendaftarkan,

    menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya. Selain itu,

    masyarakat masih menganggap pajak sebagai beban dan bersifat paksaan,

    tidak sebagai bentuk pengabdian dan kewajiban masyarakat. Untuk itu

    kesadaran pajak yang dipupuk terus menerus akan menimbulkan kepatuhan

    Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Jadi, semakin

    tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, semakin tinggi pula tingkat

    keberhasilan penerimaan pajak dan keberhasilan perpajakan.

    Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dominicus Doli dan M.

    Khoiru Rusydi (2008) yaitu melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang

    mempengaruhi kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

    untuk Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang

    Selatan. Penelitian ini menguji apakah tingkat pengetahuan Wajib Pajak,

    sanksi-sanksi dalam perpajakan, kemudahan dalam proses pengisian SPT dan

    tingkat kesadaran Wajib Pajak Badan berpengaruh pada kepatuhan Wajib

    Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

    Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Lili Fadilah (2008) yaitu

    melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap

    peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Bekasi

    Utara. Penelitian ini ingin menguji apakah pemeriksaan yang terdiri dari dari

    variabel independen yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan laporan

    pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan

    Wajib Pajak.

  • Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Supriyati dan Nur Hidayati

    (2008) yaitu melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan

    persepsi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan

    Pajak Sidoarjo. Penelitian ini ingin menguji apakah pengetahuan pajak dan

    persepsi Wajib Pajak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap

    kepatuhan Wajib Pajak.

    Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi perbedaan antara

    penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya

    hanya menguji secara terpisah antara pengetahuan perpajakan terhadap

    kepatuhan Wajib Pajak (Dominicus Doli dan M. Khoiru Rusydi, 2008).

    Penelitian terkait juga dilakukan oleh Supriyati dan Nur Hidayati yang

    menguji pengetahuan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sedangkan penelitian

    yang menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

    dilakukan (Lili Fadilah, 2008). Penelitian ini juga dilakukan ditempat yang

    berbeda, Dominicus Doli dan M.Khoiru Rusydi melakukan penelitian di KPP

    Pratama Malang Selatan, Lili Fadilah melakukan penelitian di KPP Pratama

    Bekasi Utara sedangkan Supriyati dan Nur Hidayati melakukan penelitian di

    KPP Sidoarjo. Dalam penelitian ini, penulis menambahkan satu variabel bebas

    (kualitas pelayanan), menggunakan sampel Wajib Pajak orang pribadi yang

    melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

  • Untuk membuktikan seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan,

    kualitas pelayanan, pemeriksaan dan kesadaran terhadap kepatuhan Wajib

    Pajak yang belum diketahui secara pasti sehingga penelitian ini berjudul,

    Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan

    dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan

    Surat Pemberitahuan (SPT) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan

    Pajak di Jakarta Selatan).

  • B. Rumusan Masalah

    1. Apakah pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan, dan

    kesadaran mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam

    menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)?

    2. Variabel independen manakah yang paling dominan mempunyai pengaruh

    terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat

    Pemberitahuan (SPT)?

    C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

    1. Tujuan Penelitian

    a. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas

    pelayanan, pemeriksaan, dan kesadaran terhadap kepatuhan Wajib

    Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

    b. Untuk menganalisis variabel independen yang paling dominan dalam

    mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat

    Pemberitahuan (SPT).

    2. Manfaat Penelitian

    a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

    Sebagai bahan pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak dan

    khususnya kantor Pelayanan Pajak dalam rangka untuk melakukan

    perbaikan yang berkenaan dengan pelayanan dan pemeriksaan

    perpajakan.

  • b. Bagi Penulis

    Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis

    dalam dunia perpajakan pada umumnya dan segala prosedur yang

    terkait masalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

    c. Bagi Pihak lain

    Sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan dan dapat

    digunakan sebagai bahan masukan atau media informasi bagi mereka

    yang memerlukannya.

  • BAB II

    TINJAUAN PUSTAKA

    A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

    1. Definisi Pajak

    Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari Wajib

    Pajak untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan

    tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

    Menurut Adriani yang telah diterjemahkan oleh R.Santoso

    Brotodiharjo dalam Waluyo (2006: 2) berpendapat bahwa:

    Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat kontraprestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

    Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2009: 1) menyatakan

    bahwa:

    Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

    Menurut Lhia (2008) berpendapat bahwa:

    Pajak adalah sumbangan wajib yang harus dibayar oleh para Wajib Pajak kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa ada balas jasa (kontraprestasi) yang secara langsung diterima oleh pembayar (Wajib Pajak).

  • Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro

    merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang

    menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan

    sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan

    untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk

    penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan

    bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga

    menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi aparat pajak sebagai

    pengumpul pajak maupun Wajib Pajak sebagai pembayar pajak.

    Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri

    yang melekat pada pengertian pajak, adalah:

    a. Iuran dari rakyat kepada negara.

    b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.

    c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum

    pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin

    maupun pembangunan.

    d. Tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari

    pemerintah.

    e. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.

    f. Pajak diperuntukkan sebagai pencapaian tujuan pembangunan yang

    dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.

  • 2. Fungsi Pajak

    Menurut Wirawan B.Ilyas (2008: 4) sebagaimana telah diketahui ciri-

    ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat

    adanya dua fungsi pajak, yaitu:

    a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

    Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-

    banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya

    akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dan apabila

    terdapat sisa akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk

    investasi pemerintah.

    b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

    Pajak berfungsi sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu

    yang letaknya di luar bidang keuangan, misalnya bidang sosial dan

    ekonomi.

    3. Teori Asas Pemungutan Pajak

    Menurut Wirawan B.Ilyas (2008: 4) asas pemungutan pajak dapat

    dibagi dalam yaitu:

    a. Teori Asuransi

    Teori asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat yang

    harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan mempertanggungkan

    keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Dengan adanya

    kepentingan dari masyarakat harus membayar premi kepada negara.

  • b. Teori Kepentingan

    Teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi

    kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan

    pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya.

    c. Teori Gaya Pikul

    Dasar keadilan pemungutan pajak adalah terletak pada jasa yang

    diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk perlindungan jiwa

    dan harta sehingga wajar apabila biaya yang telah dikeluarkan oleh

    negara tersebut dipikulkan kepada yang menikmatinya.

    d. Teori Bakti

    Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Negara

    mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan warga negara

    mempunyai kewajiban membayar pajak sebagai tanda baktinya kepada

    negara.

    e. Teori Gaya Beli

    Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada

    negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang

    bersangkutan.

    4. Sistem Pemungutan Pajak

    Menurut Tony Marsyahrul (2005), dalam memungut pajak dikenal

    beberapa sistem pemungutan, yaitu: self assessment system, official

    assessment system, withholding system.

  • a. Self Assessment System

    Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang Wajib Pajak menentukan

    sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang

    perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan

    kepada aktivitas masyarakat sendiri, yang Wajib Pajak diberi

    kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan

    melaporkan jumlah pajak yang terutang.

    b. Official Assessment System

    Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan

    aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang

    terutang.

    c. Withholding System

    Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang perhitungan besarnya pajak

    terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

    5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

    Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut

    ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk

    melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong

    pajak tertentu (Siti Resmi, 2009: 21)

    1) Hak Wajib Pajak

    Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan atas

    seluruh informasi yang telah disampaikan pada Direktorat Jenderal Pajak

  • dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Berkaitan dengan

    pembayaran pajak terutang, Wajib Pajak berhak memperoleh:

    a. Hak untuk mendapat pembinaan dan pengarahan dari fiskus.

    b. Menerima tanda bukti penerimaan SPT Tahunan.

    c. Hak untuk membenarkan Surat Pemberitahuan (SPT).

    d. Memperoleh Surat Ketetapan Pajak Pengusaha Kena Pajak.

    e. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

    dan kepastian atas permohonan tersebut.

    f. Hak untuk mengajukan keberatan.

    g. Hak untuk mengajukan banding.

    h.Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

    i. Hak mengadukan pejabat yang membocorkan rahasia Wajib Pajak.

    j. Hak mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

    k. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.

    l. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda

    pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan.

    2) Kewajiban Wajib Pajak

    Sesuai dengan self assessment system, Wajib Pajak mempunyai

    kewajiban yaitu:

    a. Melaksanakan pendaftaran diri atau melaporkan usahanya untuk

    memperoleh NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak.

    b. Mengambil sendiri formulir SPT dan formulir perpajakan lainnya

    ditempat yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

  • c. Mengisi dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani sendiri

    serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

    d. Membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara atau di

    tempat lain yang ditunjuk Menteri Keuangan.

    e. Kewajiban membuat pembukuan dan pencatatan.

    f. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai

    dengan waktu yang ditentukan.

    B. Pengetahuan Perpajakan

    Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh

    seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang

    ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan inderawi. Pengetahuan

    muncul ketika seseorang menggunakan indera atau akal budinya untuk

    mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau

    dirasakan sebelumnya.

    Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah

    orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan

    terjadi melalui panca indra manusia, yaitu: indra penglihatan, pendengaran,

    penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui

    pendidikan, pengalaman orang lain, media massa maupun lingkungan.

    Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan

    seseorang. Pengetahuan diperlukan sebagai dukungan dalam menumbuhkan rasa

    percaya diri maupun sikap dan perilaku setiap hari, sehingga dapat dikatakan

  • bahwa pengetahuan merupakan fakta yang mendukung tindakan seseorang

    (Notoatmodjo, 2003).

    Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak, seharusnya

    dapat menyadari bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang

    akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sebagai pencapaian

    tujuan pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan rakyat.

    Selanjutnya pengetahuan yang dimiliki tersebut diimplementasikan terhadap

    suatu sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat

    pengetahuan yang dimiliki masyarakat dapat dimulai dari pemahaman

    terhadap pemahaman terhadap peraturan serta kebijakan perpajakan,

    pemahaman dalam menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

    pemahaman akan kewajiban dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan

    (SPT), serta pemahaman akan adanya sanksi pajak dalam hal keterlambatan

    atau kealpaan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

    C. Kualitas Pelayanan Pajak

    Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan

    produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi harapan pihak

    yang menginginkannya. Arti kualitas tidak hanya memuaskan pelanggan,

    tetapi menyenangkan pelanggan, memberikan inovasi dan membuat pelanggan

    menjadi kreatif. Sedangkan pelayanan mengandung pengertian pemberian

    fasilitas berupa informasi, motivasi dan sarana dengan tujuan agar pihak yang

    dilayani merasa aman, nyaman, puas dan dihargai.

  • Menurut Amin Ibrahim (2008) berpendapat bahwa:

    Pelayanan adalah pendekatan yang lengkap yang menghasilkan kualitas pelayanan bagi masyarakat atau pelanggan. Pelayanan merupakan penggerak utama bagi operasional kegiatan bisnis dan ini memegang peranan yang sangat penting.

    Pada hakikatnya semua karyawan jajaran Direktorat Jenderal Pajak

    yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah untuk melayani

    masyarakat dalam perpajakan, sudah saatnya diberikan dasar-dasar

    pengetahuan tentang publik relation, sehingga setiap kesempatan yang

    berhubungan dengan Wajib Pajak mereka mampu menjadi petugas yang baik

    dan mampu membangun citra positif Direktorat Jenderal Pajak.

    Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya

    manusia dan sistem informasi perpajakan. Standar kualitas pelayanan prima

    kepada masyarakat akan terpenuhi apabila sumber daya manusia

    melaksanakan tugasnya secara profesional. Sehingga Wajib Pajak akan

    merasa puas atas pelayanan yang diberikan dan cenderung Wajib Pajak akan

    melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang

    berlaku. Apabila ketentuan perpajakan dibentuk dengan sederhana, mudah

    dipahami oleh Wajib Pajak, maka pelayanan atas hak dan kewajiban Wajib

    Pajak akan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian sistem

    informasi dan kualitas yang handal akan menghasilkan pelayanan perpajakan

    yang semakin baik (Suryadi, 2006: 108).

  • Hardi Irawan (2002: 35-39) dalam Susilawati (2006), mengemukakan 5

    (lima) unsur kualitas pelayanan yaitu:

    a. Berwujud (tangible)

    Berwujud (tangible) adalah seluruh bentuk penampilan fisik dari

    pemberi pelayanan meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan

    sarana komunikasi.

    b. Keandalan (realibility)

    Keandalan (realibility) adalah kemampuan Kantor Pelayanan Pajak

    dalam memberikan yang dijanjikan.

    c. Ketanggapan (responsiveness)

    Ketanggapan (responsiveness) adalah seberapa cepat tanggap Kantor

    Pelayanan Pajak terhadap suatu persoalan yang timbul pada Wajib Pajak

    dimana keinginan para staf untuk membantu para Wajib Pajak dan

    memberikan pelayanan dengan baik.

    d. Asuransi (assurance)

    Asuransi (assurance) adalah jaminan yang diberikan Kantor Pelayanan

    Pajak kepada Wajib Pajak pada saat mempergunakan pelayanan tersebut,

    jaminan tersebut mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan,

    kejujuran yang dimiliki para staf.

    e. Empati (empathy)

    Empati (empathy) adalah sejauh mana Kantor Pelayanan Pajak ada di

    dalam hati Wajib Pajak. Empati tersebut dapat berupa, kemudahan

  • dalam melakukan hubungan yang baik, perhatian dan memahami

    kebutuhan Wajib Pajak.

    D. Pemeriksaan Pajak

    1. Definisi Pemeriksaan

    Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang

    Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah

    terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007. Pemeriksaan adalah

    serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau

    bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu

    standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

    perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

    peraturan perundang-undangan perpajakan (Erly Suandy, 2008: 209).

    2. Tujuan Pemeriksaan

    Menurut Nur Hidayat (2002: 1), tujuan pemeriksaan sebagai penguji

    tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah hal yang seharusnya, tetapi perilaku

    pemeriksa yang melampaui batas akan tetap mempertahankan citra

    pemeriksaan.

    Pemeriksaan pajak yang dilakukan Pemeriksaan Pajak Direktorat

    Jenderal Pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

    perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

    peraturan perundang-undangan perpajakan.

  • Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT)

    Wajib Pajak bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

    akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, kecuali ditemukan bukti permulaan

    tindak pidana dibidang perpajakan akan dilanjutkan dengan penyidikan

    tindak pidana dibidang perpajakan.

    Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

    ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti yang

    disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007

    tanggal 28 Desember 2000, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam

    rangka:

    a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.

    b. Penghapusan Nomor Pokok wajib Pajak.

    c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

    d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.

    e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan

    Neto.

    f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.

    g. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.

    h. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

  • 3. Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan

    Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burthon (2008: 4), ruang

    lingkup pemeriksaan terdiri dari:

    a. Pemeriksaan Lapangan

    Pemeriksaan lapangan dilakukan atas suatu jenis pajak atau seluruh jenis

    pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya dan untuk

    tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak. Pemeriksaan lapangan

    dilaksanakan dengan cara pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan

    sederhana. Undang-undang maupun Keputusan Menteri Keuangan

    Nomor 545/KMK.04/2000 yang mengatur mengenai Tata Cara

    Pemeriksaan tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan

    pemeriksaan lengkap maupun pemeriksaan sederhana. Pemeriksaan

    lengkap adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat Wajib Pajak

    meliputi seluruh jenis pajak, dan atau tujuan lain baik tahun berjalan atau

    tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-

    teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada

    umumnya. Sedangkan pemeriksaan sederhana adalah pemeriksaan yang

    dilakukan ditempat Wajib Pajak meliputi seluruh jenis pajak, dan atau

    tujuan lain baik tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang

    dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot

    dan kedalaman yang sederhana.

  • b. Pemeriksaan Kantor

    Pemeriksaan kantor dilakukan atas suatu jenis pajak tertentu baik tahun

    berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor

    Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan ini hanya dapat dilaksanakan

    dengan pemeriksaan sederhana.

    Dari perbedaan ruang lingkup pemeriksaan di atas berpengaruh pada

    jangka waktu penyelesaiannya. Untuk pemeriksaan lengkap harus

    diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang

    paling lama 8 (delapan) bulan. Untuk pemeriksaan sederhana harus

    diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang

    paling lama 2 (dua) bulan. Sedangkan pemeriksaan kantor yang dilakukan

    secara sederhana harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu

    dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) minggu.

    4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

    Menurut Pardiat (2008: 2) adanya hak dan kewajiban Wajib Pajak

    apabila dilakukan pemeriksaan yaitu:

    a. Hak-hak Wajib Pajak Apabila dilakukan Pemeriksaan:

    1) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda

    pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan.

    2) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan

    pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan

    pemeriksaan lapangan.

  • 3) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan

    tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.

    4) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat

    tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.

    5) Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka

    waktu yang telah ditentukan.

    6) Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha Wajib Pajak

    dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.

    b. Kewajiban Wajib Pajak Apabila dilakukan Pemeriksaan:

    1) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai

    dengan waktu yang telah ditentukan.

    2) Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen

    yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain

    termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan

    dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan

    bebas Wajib Pajak.

    3) Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat

    atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan

    memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

    4) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan

    Hasil Pemeriksaan.

    5) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

  • 5. Jenis-Jenis Pemeriksaan

    Menurut Erly Suandy (2008: 4), jenis-jenis pemeriksaan terdiri dari

    yaitu:

    a. Pemeriksaan Rutin

    Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan

    terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan

    kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bersangkutan.

    b. Pemeriksaan Khusus

    Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib

    Pajak berkenaan dengan adanya masalah dan atau keterangan yang

    secara khusus berkaitan dengan Wajib Pajak yang bersangkutan.

    c. Pemeriksaan Bukti Permulaan

    Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan

    terhadap Wajib Pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang

    adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

    d. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

    Pemeriksaan wajib pajak lokasi adalah pemeriksaan yang dilakukan

    terhadap cabang perwakilan, pabrik, atau tempat usaha dari Wajib Pajak

    domisili, yang lokasinya berada di luar wilayah kerja unit Pelaksana

    Pemeriksaan Wajib Pajak Domisili.

  • e. Pemeriksaan Tahun Berjalan

    Pemeriksaan tahun berjalan adalah pemeriksaan terhadap Wajib Pajak

    yang dilakukan dalam tahun berjalan utnuk jenis-jenis pajak tertentu dan

    untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya.

    E. Kesadaran Wajib Pajak

    Dalam psikologi, kesadaran didefinisikan sebagai tingkat kesiagaan

    individu pada saat ini terhadap rangsangan eksternal dan internal, artinya

    terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan suasana tubuh, memori dan

    pikiran. Kesadaran dapat juga diartikan sebagai semua ide, perasaan,

    pendapat, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang.

    Menurut Agus Sigit Nugroho (2005) kesadaran identik dengan

    kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan

    pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi yang menimbulkan kegiatan yang

    terarah tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya.

    Berbicara mengenai sadar dan kesadaran yang dikaitkan dengan

    masyarakat adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan

    merasa ingin tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat keadaan

    dirinya. Kesadaran dapat disebut juga yaitu kesadaran yang timbul dari diri

    manusia, yang timbul dari kesadaran moral yang merupakan sikap batin yang

    tumbuh dari rasa tanggung jawab (Fanie Oktaliana, 2009: 18).

    Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ada

    beberapa pemahaman yang harus disosialisasikan kepada masyarakat lewat

  • kampanye sadar akan pajak dalam berbagai bentuknya seperti seminar,

    diskusi, simulasi, dan aktivitas lainnya yaitu:

    a. Perlunya keteladanan

    Pemerintah mampu memberikan teladan dan diikuti tokoh-tokoh dan

    publik figurnya, maka masyarakat pun menyadari bahwa pentingya untuk

    membayar pajak untuk masa depan negaranya. Tetapi, jika pemerintah

    menunjukkan hal yang tidak baik dengan memperlihatkan keingkarannya

    terhadap kewajiban pajak, maka hal ini akan menimbulkan

    ketidakpercayaan masyarakat terhadap perpajakan.

    b. Kemudahan sistem pembayaran

    Adanya upaya pemerintah khususnya Direktur Jenderal Pajak untuk

    memberikan kemudahan dari sistem pembayaran pajak yang lebih efektif

    dan efisien agar memberikan kemudahan bagi masyarakat dan Wajib Pajak

    dari awal pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai

    penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

    F. Kepatuhan Wajib Pajak

    1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

    Kepatuhan perpajakan menurut Gunadi (2005: 4) dapat didefinisikan

    merupakan suatu keadaan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk

    memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu

    diadakannya pemeriksaan, investigasi, peringatan, ataupun ancaman.

  • Menurut Menurut Safri Nurmantu (2009) ada 2 (dua) macam

    kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.

    a. Kepatuhan formal

    Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi

    kewajiban perpajakan dengan menitik beratkan pada nama dan bentuk

    kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu. Misalnya

    menyampaikan SPT PPh sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan

    Pajak (KPP) dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT)

    PPh tersebut sudah benar atau belum dan hal yang terpenting SPT PPh

    sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.

    b. Kepatuhan Materiil

    Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak selain

    memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk

    kewajiban perpajakan terutama memenuhi hakekat kewajiban

    perpajakannya. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain

    memperhatikan tanggal penyampaian SPT PPh juga memperhatikan

    kebenaran yang sesungguhnya dari isi SPT PPh tersebut.

    Menurut Chaizi Nasucha (2004: 10) kepatuhan Wajib Pajak dapat

    didefinisikan dari:

    a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.

    b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

    c. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

    d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

  • 2. Faktor-Faktor yang Menentukan Tinggi Rendah Kepatuhan

    Menurut Safri Nurmantu (2009) ada beberapa faktor yang menentukan

    tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan yaitu:

    a. Kejelasan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Perpajakan

    Makin jelas undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan

    makin mudah bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban

    perpajakannya. Makin sulit aturan pelaksanaan perpajakan, apalagi

    terdapat ketidakpastian dan ketidakberkesinambungan peraturan, maka

    makin sulit bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

    b. Besarnya Biaya Kepatuhan

    Biaya kepatuhan adalah semua biaya yang harus dipikul oleh Wajib

    Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Biaya kepatuhan

    terdiri dari antara lain fee untuk konsultan atau akuntan dan biaya

    pegawai.

    c. Adanya Panutan

    Sistem panutan di kalangan masyarakat di Indonesia untuk menjadi

    Wajib Pajak "terbesar" dapat merupakan faktor yang meningkatkan rasa

    kepatuhan perpajakan. Contoh pimpinan diatas mendorong untuk

    mengajak anggota organisasinya untuk menyampaikan Surat

    Pemberitahuan (SPT) sebelum batas waktu. Sebaliknya apabila

    pimpinan tidak membayar pajak atau tidak menyampaikan Surat

    Pemberitahuan (SPT) bahkan tidak atau belum mempunyai Nomor

    Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan merupakan panutan yang negatif bagi

  • anggota masyarakat Wajib Pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban

    perpajakannya.

    3. Kriteria Wajib Pajak Patuh

    Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 544/KMK.04/2000,

    kriteria Wajib Pajak patuh adalah:

    a. Wajib Pajak Patuh

    Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai

    berikut:

    1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

    2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali

    tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau

    menunda pembayaran pajak.

    3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga

    Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa

    pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.

    4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang

    perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

    kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

    b.Tepat Waktu

    Tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) meliputi:

    1) Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang terlambat dalam

    tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak

  • lebih dari 3 (tiga) masa pajak setiap jenis pajak dan tidak berturut-

    turut.

    2) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat tersebut telah

    disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa

    Pajak berikutnya.

    G. Surat Pemberitahuan (SPT)

    1. Dasar Hukum

    Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP menyebutkan bahwa:

    Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkam.

    Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk

    menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata

    uang selain rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa

    Indonesia dan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya

    diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

    2. Definisi Surat Pemberitahuan (SPT)

    Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan

    untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan

    atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan

    peraturan perundang-undangan perpajakan (Erly Suandy, 2006: 159).

  • 3. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

    Secara fungsional Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana

    komunikasi antara Wajib Pajak dan aparat pajak. Bagi Wajib Pajak

    merupakan sarana pertanggungjawaban kewajiban perpajakan selama satu

    periode, sedangkan bagi aparat pajak sebagai sarana pamantauan terhadap

    pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Secara fisik Surat

    Pemberitahuan (SPT) adalah formulir yang telah disiapkan aparat pajak

    untuk diisi Wajib Pajak guna melaporkan pemenuhan kewajiban

    perpajakannya. Proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar

    dan lengkap sesuai undang-undang perpajakan merupakan tahap yang

    penting dalam administrasi pajak, sebab timbulnya sanksi baik yang bersifat

    administratif maupun pidana dapat berawal dari pengisian Surat

    Pemberitahuan (SPT) yang tidak benar dan tidak lengkap (Erly Suandy,

    2006: 160).

    4. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

    Menurut Erly Suandy (2006: 160) Surat Pemberitahuan dapat

    dibedakan menjadi dua yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat

    Pemberitahuan Tahunan.

    a. Surat Pemberitahuan Masa

    Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu

    Masa Pajak.

  • b. Surat Pemberitahuan Tahunan

    Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu

    Tahun Pajak atau Bagian Pajak.

    5. Langkah-Langkah Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)

    Menurut Erly Suandy (2006: 163), adapun langkah-langkah dalam

    pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) antara lain, yaitu:

    a. Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

    dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya.

    b. Dalam hal Wajib Pajak adalah badan, Surat Pemberitahuan harus

    ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

    c. Dalam hal Surat Pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain

    bukan Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.

    d. Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib

    Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan

    laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta

    keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya

    Penghasilan Kena Pajak.

    6. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

    Menurut Erly Suandy (2006: 164), adapun penyampaian Surat

    Pemberitahuan dapat dilakukan dengan cara yaitu:

    a. Menyampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak

  • b. Melalui kantor pos

    7. Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

    Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan

    menjadi 2 (dua) yaitu:

    a. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa

    Jenis Pajak Batas Waktu Penyampaian SPT PPh Pasal 21 Paling lambat 20 (dua puluh) hari

    setelah Masa Pajak berakhir PPh Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor

    14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir

    PPh Pasal 22, PPn dan PPnBm yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

    7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir

    PPh Pasal 23 dan Pasal 26 Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir

    Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam satu Masa Pajak

    Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir

    Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan

    14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir

    b. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

    Jenis Pajak Batas Waktu Penyampaian SPTSPT Tahunan Pajak Penghasilan 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya

    tahun pajak SPT Tahunan PPh Pasal 21 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya

    tahun

  • 8. Perpanjangan Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

    Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata tidak

    dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan beserta

    laporan laba rugi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya

    kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan,

    sulit untuk memenuhi batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat

    mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu

    penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

    Perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

    Pajak Penghasilan hanya dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

    Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu

    penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat

    Pemberitahuan Tahunan, maka akan diterbitkan surat teguran (Erly Suandy,

    2006: 167).

    H. Penelitian-Penelitian Sebelumnya

    Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sumadi (2005) yaitu melakukan

    penelitian tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib

    Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu. Penelitian ini

    membuktikan bahwa kehandalan (variabel x1), ketanggapan (variabel x2),

    jaminan (variabel x3), empati (variabel x4), wujud fisik (variabel x5) memiliki

    pengaruh terhadap kepuasan Wajib Pajak. Besarnya pengaruh berdasarkan

    hasil F-hitung = 29,062 menunjukkan bahwa secara simultan variabel

  • kehandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan wujud fisik mempunyai

    pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat Wajib Pajak di

    Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.

    Penelitian dilakukan oleh Trunojoyo (2008) yaitu melakukan penelitian

    tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak Tentang

    Sanksi dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi

    Empiris Terhadap Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan

    Pajak Gubeng Surabaya). Penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis

    kesadaran Wajib Pajak, persepsi Wajib Pajak tentang sanksi dan hasrat

    membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

    Penelitian dilakukan oleh Dominicus Doli S.L dan M. Khoiru Rusydi

    (2008) yaitu melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

    kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Wajib

    Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan.

    Penelitian ini ada empat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat

    kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan

    (SPT) Tahunannya yaitu faktor pengetahuan perpajakan, sanksi pajak,

    kemudahan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), dan tingkat

    kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Hasil penelitian ini berdasarkan

    koefisien determinasi diketahui sebesar 80,9% faktor-faktor yang

    mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat

    Pemberitahuan (SPT) Tahunan yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi pajak,

    kemudahan dalam proses penyampaian SPT dan tingkat kesadaran Wajib

  • Pajak Badan. Sedangkan tingkat kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor

    yang paling dominan dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan

    dalam menyampaikan SPT Tahunan.

    Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lili Fadilah (2008) yaitu

    melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap

    peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Bekasi

    Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persiapan pemeriksaan pajak

    (variabel x1), pelaksanaan (variabel x2) dan laporan pemeriksaan pajak

    (variabel x3) secara simultan diperoleh F sebesar 9,448 dengan nilai

    probabilitas signifikan sebesar 0,000, ini berarti nilai probabilitas signifikan

    lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. jadi persiapan, pelaksanaan dan laporan

    pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib

    Pajak.

    Penelitian yang dilakukan oleh Supriyati dan Nur Hidayati (2008) yaitu

    melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi

    Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak

    Sidoarjo. Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansinya sebesar 0.000 yang

    berarti bahwa variabel pengetahuan pajak dan persepsi Wajib Pajak memiliki

    pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

    Penelitian berikutnya dilakukan oleh Govind S. Iyer, Philip M.J

    Reckers and Debra L.Sanders (2010) yaitu melakukan penelitian mengenai

    Increasing Tax Compliance in Washington State: A Field Experiment. Hasil

  • penelitian ini menunjukkan untuk melakukan percobaan lapangan yang

    meneliti pengaruh sanksi terhadap kepatuhan pajak di industri konstruksi.

    Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

    No Judul Peneliti Variabel Kesimpulan

    1 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak (Studi pada Obyek Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu)

    Sumadi (2005)

    a. Variabel Independen (x)

    yaitu: 1) Kehandalan 2) Ketanggapan 3) Jaminan 4) Empati 5) Wujud fisik

    b.Variabel Dependen

    (y) yaitu: 1) Kepuasan wajib

    pajak

    a. Dari hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa secara simultan dimensi kualitas pelayanan mampu memberikan pengaruh terhadap kepuasan wajib pajak.

    b.Dari hasil pengujian

    hipotesis secara parsial dapat diketahui bahwa terdapat tiga variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat yaitu variabel kehandalan, variabel ketanggapan, dan variabel jaminan, sedangkan variabel empati dan variabel wujud fisik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wajib pajak.

    Bersambung pada halaman berikutnya

  • Tabel 2.1 (Lanjutan)

    No Judul Peneliti Variabel Kesimpulan

    2

    Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Gubeng Surabaya)

    Trunojoyo (2008)

    a. Variabel Independen (x)

    yaitu: 1) Kesadaran

    wajib pajak 2) Persepsi wajib

    pajak tentang sanksi dan hasrat membayar pajak

    b. Variabel Dependen

    (y) yaitu: 1) Kepatuhan

    wajib pajak

    a. Secara parsial terdapat pengaruh dari variabel kesadaran wajib pajak, persepsi wajib pajak tentang sanksi dan hasrat membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

    b. Secara bersama-sama atau simultan kesadaran wajib pajak, persepsi wajib pajak tentang sanksi dan hasrat membayar pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

    3

    Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Untuk Wajib Pajak Badan

    Dominicus Doli S.L dan M.Khoiru Rusydi (2008)

    a.Variabel Independen (x)

    yaitu: 1) Tingkat

    pengetahuan wajib pajak

    2) Sanksi-sanksi pajak

    3) Kemudahan pengisian SPT

    4) Kesadaran wajib pajak

    b.Variabel Dependen (y) yaitu:

    1) Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

    Pengetahuan wajib pajak, sanksi-sanksi dalam perpajakan, kemudahan dalam proses pengisian SPT dan tingkat kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan.

    Bersambung pada halaman berikutnya

  • Tabel 2.1 (Lanjutan)

    No Judul Peneliti Variabel Kesimpulan

    4 Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pratama Bekasi Utara

    Lili Fadilah (2008)

    a. Variabel Independen (x) yaitu: 1) Persiapan

    pemeriksaan pajak

    2) Pelaksanaan 3) Laporan

    pemeriksaan pajak

    b.Variabel Dependen (y) yaitu: 1) Kepatuhan

    wajib pajak

    Persiapan, pelaksanaan dan laporan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

    5 Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

    Supriyati dan Nur Hidayati (2008)

    a. Variabel Independen (x) yaitu: 1) Pengetahuan

    tentang pajak 2) Persepsi wajib

    pajak terhadap petugas pajak

    3) Persepsi wajib pajak terhadap kriteria wajib pajak patuh

    b.Variabel Dependen

    (y) yaitu: 1) Kepatuhan

    wajib pajak

    Berdasarkan hasil pengujian bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak dan persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

    6 Increasing Tax Compliance In Washington State: A Field Experiment

    Govind S.Iyer, Philip M.J.Reckers and Debra L.Sanders (2010)

    a. Tax Compliance b. Use Tax c. Field Experiment

    Washington State meminta untuk melakukan percobaan lapangan yang meneliti pengaruh sanksi terhadap kepatuhan pajak di industri konstruksi. Tingkat kepatuhan pajak terendah mungkin karena visibilitas yang rendah, dan Bisnis & Pekerjaan pajak. Banyak pajak yang belum dilaporkan.

  • I. Keterkaitan Antar Variabel

    1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan,

    dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam

    Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

    Pengetahuan yang mendasar tentang pajak sangatlah penting karena

    pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib

    Pajak. Wajib pajak akan siap menerima sistem baru apapun yang

    diperkenalkan, seperti Self Assessment System, jika mereka mempunyai

    pengetahuan yang besar untuk memahami sistem itu (Kasipillai dalam Ali

    Roshidi bin Ahmad dkk., 2007: 3). Penelitian sebelumnya dilakukan oleh

    Dominicus Doli S.L dan M.Khoiru Rusydi (2008) dengan judul Faktor-

    faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan

    (SPT) Tahunan menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki

    pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan penelitian lain

    yang mendukung keterkaitan antara kedua variabel ini yaitu penelitian yang

    dilakukan oleh Supriyati dan Nur Hidayati (2008) dengan judul Pengaruh

    Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

    Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh pengetahuan

    terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

    Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan

    produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi harapan pihak

    yang menginginkannya. Sedangkan pelayanan mengandung pengertian

    pemberian fasilitas berupa informasi, motivasi dan sarana dengan tujuan agar

  • pihak yang dilayani merasa aman, nyaman, puas dan dihargai. Penelitian

    sebelumnya dilakukan oleh Sumadi dengan judul Pengaruh Kualitas

    Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini

    menunjukkan adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan Wajib

    Pajak.

    Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah

    data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

    profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

    pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka

    melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Erly

    Suandy, 2008: 209). Penelitian yang dilakukan Lili Fadilah (2008) dengan

    judul Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Peningkatan

    Kepatuhan Wajib Pajak membuktikan adanya pengaruh pemeriksaan pajak

    terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

    Agus Sigit Nugroho (2005) kesadaran identik dengan kemauan yaitu

    suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan

    perasaan serta seluruh pribadi yang menimbulkan kegiatan yang terarah

    tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya. Kesadaran

    adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah

    perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui

    atau mengerti perihal pajak. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah

    diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

  • Ha1: Pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan dan

    kesadaran secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

    dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

    2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

    dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

    Pengetahuan yang mendasar tentang pajak sangatlah penting karena

    pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib

    Pajak. Wajib pajak akan siap menerima sistem baru apapun yang

    diperkenalkan, seperti Self Assessment System, jika mereka mempunyai

    pengetahuan yang besar untuk memahami sistem itu (Kasipillai dalam Ali

    Roshidi bin Ahmad dkk., 2007: 3). Penelitian sebelumnya dilakukan oleh

    Dominicus Doli S.L dan M.Khoiru Rusydi (2008) dengan judul Faktor-

    faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan

    (SPT) Tahunan menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki

    pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan penelitian lain

    yang mendukung keterkaitan antara kedua variabel ini yaitu penelitian yang

    dilakukan oleh Supriyati dan Nur Hidayati (2008) dengan judul Pengaruh

    Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

    Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh pengetahuan

    terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dapat dirumuskan hipotesis

    sebagai berikut:

    Ha2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

    dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

  • 3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam

    Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

    Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan

    produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi harapan pihak

    yang menginginkannya. Sedangkan pelayanan mengandung pengertian

    pemberian fasilitas berupa informasi, motivasi dan sarana dengan tujuan agar

    pihak yang dilayani merasa aman, nyaman, puas dan dihargai. Penelitian

    sebelumnya dilakukan oleh Sumadi dengan judul Pengaruh Kualitas

    Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini

    menunjukkan adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan Wajib

    Pajak, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

    Ha3: Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam

    menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

    4. Pengaruh Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam

    Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

    Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah

    data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional

    berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

    kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

    ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Erly Suandy, 2008:

    209). Penelitian yang dilakukan Lili Fadilah (2008) dengan judul Analisis

    Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap


1204107010016 fitria rahmadhani spb01

1204107010016 fitria rahmadhani spb01

Documents
Tugas Bu Fitria

Tugas Bu Fitria

Documents
dena - Energetische Bewertung von Bestandsgebäudenenergie-jauernig.de/dl/DENA Arbeitshilfe.pdf · Title: dena - Energetische Bewertung von Bestandsgebäuden Subject: Arbeitshilfe

dena - Energetische Bewertung von Bestandsgebäudenenergie-jauernig.de/dl/DENA Arbeitshilfe.pdf · Title: dena - Energetische Bewertung von Bestandsgebäuden Subject: Arbeitshilfe

Documents
Dewi fitria e istima

Dewi fitria e istima

Documents
PPOK Eksaserbasi Rika Fitria

PPOK Eksaserbasi Rika Fitria

Documents
Referat Fitria Heldiana Anestesi

Referat Fitria Heldiana Anestesi

Documents
S-PDF-Fitria Halim

S-PDF-Fitria Halim

Documents
LAPKAS ANESTESI FITRIA

LAPKAS ANESTESI FITRIA

Documents
PENGARUH EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT, …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33151/1/FITRIA...Divisi Publikasi dan Dekorasi Laboratorium Pojok Bursa FEB ... C. Kerangka

PENGARUH EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT, …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33151/1/FITRIA...Divisi Publikasi dan Dekorasi Laboratorium Pojok Bursa FEB ... C. Kerangka

Documents
KHUSNUL FITRIA

KHUSNUL FITRIA

Documents
Fitria utami redhat

Fitria utami redhat

Documents
Presentation1 tugas fitria apriliani

Presentation1 tugas fitria apriliani

Documents
Modul BASIS DATA Fitria

Modul BASIS DATA Fitria

Documents
Dena Sherrill

Dena Sherrill

Documents
POLIMER ( FITRIA ).pptx

POLIMER ( FITRIA ).pptx

Documents
Dena Kartika.docx

Dena Kartika.docx

Documents
Aplication Letter Dewi Fitria

Aplication Letter Dewi Fitria

Documents
Laporan Dena

Laporan Dena

Documents
Rahmah Fitria

Rahmah Fitria

Documents
Dena Bank Dena

Dena Bank Dena

Documents
P1802214024-NURUL FITRIA GAMAYANTI.pptx

P1802214024-NURUL FITRIA GAMAYANTI.pptx

Documents
Lap Magang Fitria Finish

Lap Magang Fitria Finish

Documents
FITRIA ULFA

FITRIA ULFA

Documents
fitria tugas

fitria tugas

Documents
Sinusitis Fitria PPT

Sinusitis Fitria PPT

Documents
Koma & Brain Death - Fitria

Koma & Brain Death - Fitria

Documents
Rika Fitria - 1407101030341

Rika Fitria - 1407101030341

Documents
Campaña DENA (ONG DENA)

Campaña DENA (ONG DENA)

Business
Anis Fitria - 130331603168

Anis Fitria - 130331603168

Documents
Fitria Yulistiani - 23008004.pdf

Fitria Yulistiani - 23008004.pdf

Documents