of 52 /52
W PRESIDEN REPUBLIK INDONESlA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4T TAHUN 2OO8 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2OO9 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rancangan Undang- Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diajukan oleh Presiden setiap tahun untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Ralryat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah ; bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditr:tapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaks;aoakorr secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebe:sar-besarnya kemakmuran rakyat; bahwa APBN Tahun Anggaran 2009 disusun sesuai dengan k'ebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara datam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kernandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kem4juan dan kesatuan ekonomi nasional; bahwa penJrusunan APBN Tahun Anggaran 2OOg berpedoman pa.da Rencana Kerja Pemerintah tahun 2OO9 dan memperha.tikan aspirasi masyarakat, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang arnan dan darnai, adil dan demokratis, serta meningkatkan kesej ahteraan ralqyat; bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2OO8, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 2O persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; b. c. d. e. f. bahwa ...

UU Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan

Embed Size (px)

Text of UU Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan

  • WP R E S I D E N

    R E P U B L I K I N D O N E S l A

    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR 4T TAHUN 2OO8

    TENTANG

    ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

    TAHUN ANGGARAN 2OO9

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)diajukan oleh Presiden setiap tahun untuk dibahasbersama Dewan Perwakilan Ralryat denganmemperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah ;

    bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangannegara ditr:tapkan setiap tahun dengan Undang-Undangdan dilaks;aoakorr secara terbuka dan bertanggung jawabuntuk sebe:sar-besarnya kemakmuran rakyat;

    bahwa APBN Tahun Anggaran 2009 disusun sesuaidengan k'ebutuhan penyelenggaraan pemerintahannegara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatannegara datam rangka mendukung terwujudnyaperekonomian nasional berdasarkan atas demokrasiekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi,berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,kernandirian, serta dengan menjaga keseimbangankem4juan dan kesatuan ekonomi nasional;

    bahwa penJrusunan APBN Tahun Anggaran 2OOgberpedoman pa.da Rencana Kerja Pemerintah tahun 2OO9dan memperha.tikan aspirasi masyarakat, dalam rangkamewujudkan Indonesia yang arnan dan darnai, adil dandemokratis, serta meningkatkan kesej ahteraan ralqyat;

    bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah KonstitusiNomor 13/PUU-VI I 2OO8, Pemerintah harus menyediakananggaran pendidikan sekurang-kurangnya 2O persen dariAPBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhanpenyelenggaraan pendidikan nasional;

    b .

    c.

    d .

    e.

    f. bahwa ...

  • g.

    F : R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    2-

    bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang APBNTahun Anggaran 2OO9 antara Dewan Perwakilan Ralryatbersama Pemerintah telah memperhatikan pertimbanganDewan Perwakilan Daerah sebagaimana tertuang dalamSurat Keputusan DPD Nomor 33/DPD/2008 tanggal2 Juli 2008;

    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan f, perlumembentuk Undang-Undang tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO9.

    Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23ayat (1) dan (21, Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1),(2), (3), dan (a) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Nqgara RepublikIndonesia Nomor 3313);

    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentangPerubahan atas Undang-Undqng Nomor 12 Tahun 1985tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

    Undang-Undang Nomor 20 Tahun L997 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun L997 Nomor 43, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36871;

    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasadan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (LernbaranNegara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 128,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3e86);Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO0 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor130, Tambahan Lembaran Negara. Republik IndonesiaNomor 3988);

    Mengingat : 1 .

    2.

    3 .

    4.

    5 .

    6 .

    7. Undang-Undang ...

  • 7.

    8 .

    9 .

    10.

    11.

    12.

    P R E S I D E NR E P U E L I K I N D O N E S I A

    -3 -

    Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO2 tentang SuratUtang Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO2 Nomor 110, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a236);

    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indorr-esia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286l.;

    Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2O03 tentang tsadanUsaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a2971;

    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a3O1);

    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikInd.onesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OQ4 tentang Perrrbahanatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun L999 tentang BankIndonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2AO4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nornor a357);

    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemb"ru,iNegara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornora38e);Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nornor aa00h

    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang SistemPerencanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

    13.

    t4 .

    15.

    16, Undang-Undang ...

  • 18.

    19 .

    P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    -4 -

    16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nornor aa37l;

    L7. Undang-IJnd,ang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

    20.

    Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO5 tentang Guru danDosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor !57, Tamdahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor a586);

    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a6ffil;

    Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2A06 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 1O Tahun 1995tentang Kepabeanan (Lembaran Negara' RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4661.);

    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOT tentangPerubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor85, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a7a6l;

    Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OOT tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995tentang Cukai (Lembaran Negara Republi\ .IndonesiaTahun 2OOT Nomor 105, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 47551;

    Undang-Undang Nomor t9 Tahun 2008 tentang SuratBerharga Syariah Negara (Lembaran Negara trtepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesi&. Nomor a8521;

    2L.

    22.

    23.

    24, Undang-Undang ...

  • WP R E S I D E I {

    R E P U B L I K I N D O N E S I A

    24.

    5- :

    Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentangPenetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2001tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor ll2, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor aSSal;

    Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO8 tentangPerubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 133, TambahanLembaran Negara Republik Indsnesia Nomor 4893).

    4. Pajak ...

    )

    25.

    Dengan Persetujuan Bersanna

    DEWAN PERWAKILAN RAICTAT REPUBLIK INDONESIA

    dan

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

    MEMUTUSKAN:

    MenetapKaN : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009.

    Pasal 1

    Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

    1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaannegara yar1g bcrasal dari penerirnaan - p"tp*j."|T,penerimaan negara bukan paiak, serta penerimaan hibahdari dalam negeri dan luar negeri-

    2. Penerirnaan perpajakan adalah semua penerimaan negarayang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan

    internasional.

    3. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara y1lq

    beiasal dari paiak penghasilan, pajak pertambahan nilai

    barang dan jasa dan pajak penjualan atas Fq"ttg mewaf,

    pajakbumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah

    dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya'

  • 4.

    5 .

    6 .

    7 .

    10.

    8.

    9 .

    P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    -6 -

    Pajak perdagangan internasional adalah semuapenerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan beakeluar.

    Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaanyang diterima negara dalam bentuk penerimaan darisumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badanusaha milik negara (BUMN), penerimaan negara bukanpajak lainnya, serta pendapatan badan layanan lrmum(BLU).

    Cost recouery adalah pengembalian atas biaya-biaya yangtelah dikeluarkan (recouerab,le cost) oleh KontraktorKontrak Kerja Sama (KKKS) dengan menggunakan hasilproduksi minyak bumi dan gas bumi (migas) sesuai denganketentuan/ peraturan yang berlaku.

    Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yangberasal dari sumbangan oleh pihak swasta dalam negeridan pemerintah daerah serta sumbangan oleh pihakswasta dan pemerintah luar negeri, yang tidak perludibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,serta tidak secara terus menerus, dialokasikan untukmendanai kegiatan tertentu.

    Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yangdigunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dantransfer ke daerah.

    Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalahbelanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepadakementerian negaraf Lembaga, sesuai dengan program-program Rencana Kerja Pemerintah yang akan dijalankan.

    Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah belanjapemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankanfungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsiketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsilingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum,fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsiagama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

    Belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah belanjapemerintah pusat yang digunakan untuk rnembiayaibelanja pegawai, belanja barang, belanja ntodal,pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuansosial, dan belanja lain-lain.

    11 .

    12 . Be lan ja . . .

  • {,#,.ffik

    P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    12.

    -7 -

    Belanja pegawai adalah belanja pemerintah pusat yangdigunakan untuk membiayai kornpensasi dalam bentukuang atau barang yang diberikan kepada pegawaipemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara NasionalIndonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, danpejabat negara, baik yang bertugas di dalam negerimaupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaanyang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaaq yang berkaitandengan pembentukan modal.

    Belanja barang adalah belanja pemerintah pusat yangdigunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasayang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa,baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, danpengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkanatau dijual kepada rnasyarakat serta belanja perjalanan.

    Belanja modal adalah belanja pemerintah pusat yangdilakukan dalam rangka pembenfi:kan rnodal dalambentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

    Pembayaran bunga utang adalah belanja pemerintah pusatyang digunakan untuk membayar kewajiban ataspenggunaan pokok utang @rtncipal outstanding), baikutang dalam negeri maupun luar negeri, yang dihitungberdasarkan ketentuan dan persyaratan untrrk utangoutstanding dan tambahan utang baru, termasuk untukbiaya terkait dengan pengelolaan utang.

    Subsidi adalah alokasi anggaran y?ng diberikan kepadaperusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual,mengekspor, atau mengimpor barang dan J1s", yangmemenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa,sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

    subsidi energi adalah alokasi ar,;ggararL yang diberikankepada bahan bakar minyak dan tenaga listrik, sehinggaharga jualnya terjangkau masyarakat yang membutuhkan.

    Belanja hibah adalah belanja pemerintah pusat d"11*benhrk uang, barang, atau jasa dari Pemerintah kepadaBadan usaha Milik Negara, Badan usanr*a Milik Daerah,pemerintah Negara lain, atau lernbagalorganisasiinternasional yang tidak perlu dibayar kembali, bersifattidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus

    menerus.

    13.

    14.

    15.

    L7.

    18 .

    16 .

    19. Bantuan ...

  • L9.

    P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    .8 -

    Bantuan sosial adalah semua pengeluarErn negara dalam

    bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepadamasyarakat melalui kementerian negarallernbaga, guna

    melindungi dari terjadinya berbagai risiko sosial.

    Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanjapemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ked^1.* jenis-jenis belanja sebagaimana dimaksud padaangka 12 (dua belas) sampai dengan angka 19 (sembilanbelas), dan dana cadangan umum.

    Transfer ke daerah ad.alah pengeluaran negara dalamrangka pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa danaperimbangan, dana otonomi khusus dan' penyesuaian,serta hibah ke daerah.

    Dana perimbangan adalah dana yang bersumber daripendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untukmendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi, yang terdiri atas dana b.gr hasil, danaalokasi urlum, dan dana alokasi khrtsus, sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah.

    Dana bagi hasil, selanjutnya disingkat DBH adalah danayang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikankepada daerah berdasarkan angka persentase tertentuuntuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangkapelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah.

    Dana alokasi tlmum, selanjutnya disingkat DAU adalahdana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

    dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan

    kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai

    kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

    desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

    Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Fusat dan PemerintahanDaerah.

    2L.

    20.

    22.

    23.

    24.

    25. Dana . . .

  • P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    25.

    26.

    28.

    29.

    27.

    -9 -

    Dana alokasi khusus, selanjutnya disingkat DAK adalahdana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

    dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuatt untukmembantu mendanai kegiatan khusus yang merupakanurusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional,sebagaime.na dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

    Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikanuntuk mernbiayai pelaksanaan otonomi khusus suatudaerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-UndangNomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor I'Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Ut {"nqNomor 2L Tahun 2OOI tentang Otonsrni Khusus BagiProvinsi Papua menjadi Undhng-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20A6 tentang PemerintahanAceh.

    Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untukmembantu daerah dalam rangka melaksanakaq kebtjakanpemerintah pusat dan membantu mendukung percepatanpembangunan di daerah.

    Hibah ke daerah adalah dana yang bersurnber dari APBNdalam bentuk rupiah, serta pinia:e,ran dan hibah luar negeri(PHLN) yang diterushibahkan ke daerah, yang tidak perludibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,serta tidak secara terus menerus, dan dialokasikan untukmendanai kegiatan tertentu.

    Sisa lebih pembiayaan anggaran, selanjutnJa disingkatSILPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atasrealisasi defisit anggaran yang terjadi.

    30. Pembiayaan defisit anggaran adalah semuapembiayaan yang digunakan untuk rnenutupanggaran negara dalam APBN.

    31. Pembiayaan dalam negeri adalah semua penerimaanpembiayaan yang berasal dari perbankan , d"lnonperbankan dalam negeri yang terdiri dari hasilprivatisasi, hasil pengelolaan aset, surat berhel.rga negara,aatt pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari danainvestasi pemerintah, dan dana bergulir.

    Jemsdefisit

    32. Privatisasi ...

  • 32.

    33.

    34.

    35.

    36.

    38.

    37.

    .$,,ffi.-s$g1PP F ? E S I D E N

    R E P U B L I K I N D O N E S I A

    10-

    Privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagianmaupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangkameningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesarmanfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluaskepemilikan saham oleh masyarakat, sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nornor 19 Tahun 2AO3tentang Badan Usaha Milik Negara.

    Surat berharga negara, selanjutnya disingkat SBN meliputisurat utang negara dan surat berharga syariah negara.

    Surat utang negara, selanjutnya disingkat SUN adalahsurat berharga berupa surat pengakuan utang dalammatauang rrrpiah maupun valuta asing yang dijaminpembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara RepublikIndonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tah:un 2OO2tentang Surat Utang Negara.

    Surat berharga syariah negara, selanjutnya disingkatSBSN, atau dapat disebr.rt sukuk negara, adalah suratberharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsipsyariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadapaset SBSN, baik dalam matauang rupiah maupun valutaasing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga SyariahNegara.

    Dana Investasi Pemerintah adalah d.ukungan Pemerintahdalam bentuk kompensasi {inansial dan/atau kompensasidalam bentuk lain yang diberikan oleh Pemerintah kepadaBadan Usaha.

    Restrukturisasi BUMN adalah upaya yang dilakukan dalamrangka penyehatan BUMN, yang merupakan salah

    "a.qlangkah strategis untuk rnemperbaiki kondisi internalperusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkannilai perusahaan.

    Pembiayaan luar negeri neto adalah semua pembiayaanyang berasal dari penarikan pinjarnan luar negeri yangterdiri dari pinjaman prograrn dan pinjaman proyek,dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luarnegeri.

    Pinjaman program adalah pinjaman yang diterima dalambentuk tunai (cash ftnancing) yang pencairannyamensyaratkan dipenuhinSra kondisi tertentu yangdisepakati kedua belah pihak seperti matriks kebijakan(ltolieg matrix) atarr dilaksanakannya kegiatan tertentrr-

    39.

    a0. Pinjaman ...

  • P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    4r.

    40.

    43. Tahun anggaran 2OO9 adalah masa 1 (saflr) tahunterhitung mulai dari tanggal 1 Januari sarnpai dengantanggal 31 Desember 2OO9

    Pasal 2

    (1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran2OO9 diperoleh dari sumber-sumber:

    a. Penerimaan perpajakan;

    b. Penerimaan negara bukan pajak; dan:

    c. Penerimaan hibah.

    (21 Penerimaan .perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp7 25.8a2.97 O.OO0. 0OO'00(tujuh ratus dua puluh lima triliun delapan ratus empatpuluh dua miliar sembilan ratus tqiuh puluh juta rupiah).

    (3) penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b direncanakan sebesarRp258.9a3.558.522.000,00 (dua ratus lima puluh delapantriliun sembilan ratus empat puluh tiga 'miliar lima ratuslima puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua riburupiah).

    (4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (Uhuruf c direncanakan sebesar Rp938.80O.OOO.0O0,OO(sembilan ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus juta

    rupiah).

    - 11 -

    Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri y?n-gdigunakan untuk membiayai kegiatan tertentu yang telahditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOTtentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2OO5-2O25 dan berdasarkan Undang-Undang ini.

    Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsipendidikan yang dianggarkan melalui kementeriannegara/lembaga dan alokasi a,nggaran pendidikan melaluitransfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, narnu.n tidaktermasuk anggaran pendidikan kedinasan, untukmembiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjaditanggung jawab pemerintah.

    Persentase anggaran pendidikan adalah perbandinganalokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaranbelanja negara.

    42.

    (5) Jumlah ...

  • P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    -12 -

    (5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah TahunAnggaran 2OOg sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat(3), dan ayat (41 direncanakan sebesarRp985.725.328.522.000,00 (sernbilan ratus delapan puluhlirna triliun tuiuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratuq duapuluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

    (1 )

    {21

    Pasal 3

    Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (2) terdiri dari:a. Pajak dalam negeri; danb. Pajak perdagangan internasional.

    Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksudpada ayat itl huruf

    -a direricanakan sebesar

    irp697.3a6.97o.000.o00,00 (enam ratus sembilan puluhtujufr triliun tiga ratus empat puhrh enam miliar sembilanralus tduh puluh juta rupiahl, yang terdiri dari:

    a. Pajak Penghasilan sebesar Rp357.400.470.000.00O,O0(tiga ratus lima puluh tqjuh triliun empat ratus miliarempat ratus tujuh puluh juta rupiah), termasuk PPhditanggung Pemerintah atas: fi/ komoditi panas bgPisebesar Rp800.000.000.00O,00 (delapan ratus miliarrupiah); (ir) bunga atas surat berharga negara yangditerbitkan di- pasar internasional sebesarRp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliarnipiah); d,an (iii) terminasi aini hak eksklusif PT Telkom(Pisal 25129 badan) sebesar Rp25O.000r00O.O00,OO(a.ta tato" lima

    ' puluh mitiar rupiah), yanq

    pelaksanaannya diatur dengan Peraturan MenteriKeuangan.

    b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Baraqg Mewah sebesarnpZ

  • P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    -13-

    c. Pajak Bum,i dan Bangunan sebesar

    (3)

    Rp28.916.300.000.000,00 (dua puluh delapan triliunsembilan ratus enam belas miliar tiga ratus juta rupiah).

    d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesarRp7.753.600.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus limapuluh tiga miliar enam ratus juta rupiah), termasukBPHTB ditanggUng pemerintah atas kekurangan DTPBPHTB PT Pertamina (Persero) tahun 2OO7 sebesarRp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), yangpelaksanaannya diatur dengan Peraturan MenteriKeuangan.

    e. Cukai sebesar Rp49.a94.7O0.OO0.00O,00 (empat puluhsembilan triliun empat ratus sembilan puluh empatmiliar tujuh ratus juta rupiah).

    f. Pajak lainnya sebesar Rp4.273.200.000.000,00 (empattriliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus jutarupiah).

    Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesarRp28.496.000.000.0O0,00 (dua puluh delapan triliun grnpatratus sembilan puluh enaln miliar rupiah), yang terdiri dari:

    a. Bea masuk sebesar Rp19.160.400.000.000,00 (sembilanbelas triliun seratus enam puluh miliar empat ratus jutarupiah), termasuk bea masuk dan/atau pajak dalamrangka impor {PDRI) ditanggung pemerintah untuksektor-sektor tertentu sebesar Rp2.500.000.000.000,00(dua triliun lima ratus rniliar rupiah), yangpelaksanaannya diatur dengan Peraturan MenteriKeuangan.

    b. Bea keluar sebesar Rp9.335.600.000.000,00 (sembilantriliun tiga ratus tiga puluh lima miliar enam ratus jutarupiah).

    Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2OO9sebagaimana dirnaksud pada ayat (21 dan ayat (3) adalahsebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

    (41

    Pasal 4

    (1) Penerirnaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:

    a. Penerimaan ...

  • P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    -L4 -

    a. Penerimaan sumber daYa ufaq;

    b. Bagian pernerintah atas laba badan usaha milik negara;

    c. Penerimrian negara bukan pajak lainnya; dan

    d. Pendapatan BLU.

    (2) Penerimaan sumber d.aya alam sebagaimana dimaksudpad,a ayat (1) huruf a direncanakan sebesarifp1Z3.a9 O.SZI.4TT .OOO,0O (seratus tujuh puluh tiga triliunempat ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus .duapututr satu juta empat ratus tujuh puluh tduh ribu rupiah),terdiri dari:

    a. Penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gasbumi (SDA Migas) sebesar Rp162. L23.O7O.O00.O00,0O(seratus enam puluh dua triliun seratus dua puluh tigamiliar tu.iuh puluh juta rupiah), dengan ketentuan:

    (i) Penerimaan SDA Migas tersebut memperhitungkancost recaue4y sebesar US$ 1 1 .050..750.000,00 (sebelas

    . miliar lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribudolar Amerika Serikat), naik dari besaran tahun 2008sebesar US$10.473.000.000,00 (sepuluh miliarempat ratus tujuh puluh tiga juta dolar AmerikaSerikat), yang disebabkan oleh kenaikan tifting gas onstream Exxon dan Tangguh, serta swap Conoco danChevron.

    (ii) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditugaskan untukmelakukan audit atas kewqjaran unsur blaya d-alamcost reeouery sejak tahun L997, da'q apabila terdapattemuan ketidakrvajaran, maka BPK wajib melaporkanestimasi besaran kerugian negara yang timbul,termasuk kerugian daerah dalam kerangka . bagihasil, dan disampaikan dalam Laporan Pemerintahtentang Pelaksan aarr APBN Semester I TahunAnggaran 2OA9 untuk dapat ditindaklanjuti'

    (iil) Pemerintah ditugaskan untuk rnenerbitkanPeraturan Pemerintah tentang cost recouery' yang

    antara lain memuat:

    1. Unsur biaya yang dapat dikategorikan dandiperhitungkan sebagai unsur cost recouery.

    2. Standar atau norrna universal yangdiberlaln-rkan terhadap kewajaran unsur biayadalam perhitunge'n beban pajak dan cosfrecouery.

    3. Standar...

  • W

    (3)

    (4)

    P R E S I D E NR E P U B L I K I I \ D O N E S I A

    -15 -

    3. Standar tersebut tidak hanya berpedoman pada

    Exhibit Contract, narn-un juga disesuaikandengan standar pembebanan yang berlakuumum sebagaimana dimaksud pada butir (2).

    4. Cost recouery senantiasa harus mengikutiperaturan perundang-undangan yang berlaku diInd.onesia, sehingga acuan cost recouery dalamExhibit Contract perlu ditinjau kembali.

    5. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah tersebutdilakukan efektif mulai 1 Januari 2009.

    (iv) Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) ditugaskan untukmemperkuat pengawasan dalam rangkamengoptimalkan penerimaan nega{a dari sektormigas.

    b. Penerimaan sumber daya alam nonminyak bumi dan gasbumi (SDA Nonmigas) sebesar Rpl t.373.45L.477 .OOO,OO(sebelas triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar empatratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tqiuh

    ribu rupiah).

    Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara

    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakansebesar Rp30.794.000.00O.000,00 (tiga puluh triliun tujuhratus sembilan puluh empat miliar rupiah).

    Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana

    dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

    Rp49.210.80 I.248.OOO,O0 (empat puluh sembilari triliun dua

    ratus sepuluh miliar delapan ratus satu juta dua ratus

    empat puluh delapan ribu ruPiah).

    Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

    huruf d. direncanakan sebesar Rp5.442,235.7 97 .000,00 (lima

    triliun empat ratus empat puluh dua miliar dua ratus tiga

    puluh lima juta tduh ratus sembilan puluh tujuh ribu

    rupiah).

    (s)

    (6) Penunjukan ...

  • P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    (6)

    -16-

    Penunjukan Gelora Bung Karno dan Kompleks Kemayoransebagai Badan Laya4an Umurn dalam rangka optimalisasiPenerimaan Negara Bukan Pajak sebagairnana dimaksudpada ayat (1) huruf d dapat ditinjau kembali sesuaiperaturan perundang-undangan, dalaryr hal ini terhadapsebagian aset yang dikelola oleh Badan Layanan UmumGelora Bung Karno dan sebagian atau seluruh aset yangdikelola Badan La5ranan Umum Kompleks Kemayoran akanditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara dalam suatuBadan Usaha Milik Negara.

    Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran2OO9 sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (3), ayat (4),dan ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalampenjelasan ayat ini.

    Pasal 5

    Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO9 terdiri dari:

    a. Anggaran belanja pemerintah pusat; dan

    b. Anggaran transfer ke daerah.

    Anggaran betanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a direncanakan sebesarRpT L6.376.346.I22.OOO,O0 (tujuh ratus enam belas triliuntiga ratus tujuh puluh enarn miliar tiga ratus empat puluhenam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

    Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b direncanakan sebesarRp320.690.992.000.000,00 (tiga ratus dua puluh triliunenam ratus sembilan puluh miliar sembilan ratgs sembilanpuluh dua juta rupiah).

    Jumlah anggararl belanja negara Tahun Anggaran 2OOt9sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ dan ayat (3)direncanakan sebesar Rpl.037.067.338. I22.OOO,OO (seributiga puluh tujuh triliun enarn puluh tqjuh miliar tiga ratustiga puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah),

    Pasal 6

    (1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

    a. Belar{a pemerintah pusat menurut organisasi;

    (7)

    (1 )

    (21

    (3)

    (4)

    b. Belanja ...

  • (21

    WP R E S I D E N

    R E P U B L I K I N D O N E S I I \

    -17 -

    b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan

    c. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.

    Belanja pemerintah pusat menurut organisasi sebagaimanadimaksud pad.a ayat (1) huruf a direncanakan sebesarRp716.376.346.122.OOO,OO (tujuh ratus enantr belas triliuntiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus empat puluhenam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

    Bela4ja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesarRp716.376.946.122.000,00 (tujuh ratus enarn belas triliuntiga ratus tujuh puluh enasr miliar tiga ratus empat puluhenam juta seratus dua puluh dua ribu rqpiah).

    Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanjasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakansebesar Rp7 16.376.346.L22.OOO,O0 (tujuh ratus enarn belastriliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus empatpuluh enam juta seratus dua putruh dua ribu rupiah).

    Rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusatmenurut unit organisasi/bagian anggaran, fungsi, program,kegiatan dan jenis belanja dibahas bersama antara DewanPerwakilan Ralqyat dan Pemerintah.

    Rincian anggaran belanja pemerintah pusat Tahun Anggaran2OO9 menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (2), menurut fungsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 ayat (3), dan menurut jenis belanjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), diatur lebihlanjut dalam Peraturan Presiden yang menjadi lampiranyang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini yangditetapkan pating lambat tanggal 30 Nopember 2008.

    Pasal 7

    Pengend.alian anggaran subsidi bahan bakar mrnyak (BBM)dalam tahun anggaran 2OOg ditempuh dengan kebijakanpenetapan besaran subsidi BBM sesuai dengan Undang-UndangAPBN dengan toleransi alokasi rnaksimum dari realokasicadangan risiko fiskal.

    Pasal 8

    Pengendalian anggaran subsidi listrik dalafn tahun anggaran2OO9 dilakukan melalui:

    (3)

    (4)

    (s)

    (6)

    a. Penerapan ...

  • W

    b.

    c .

    d.

    P R E S I D E NR E P U E L I K I N D O N E S I A

    -18 -

    Penerapan tarif dasar listrik (TDL) sesuai harga keekonomiansecara otomatis untuk pelanggan dengan daya 6.600 YA (uoltampere)ke atas.

    Perluasan penerapan kebijakan tarif insentif dan disinsentifuntuk pelanggan dengan daya di bawah 6.600 VA.

    Penerapan diversifikasi tarif regional seperti Batam danTarakan pada daerah-daerah lain.

    Penyediaan kebutuhan pasokan gas untuk PT PerusahaanListrik Negara (PT PLN) dari Fl Perusahaan Gas Negara(PT PGN) dan KKKS berkoordinasi dengan BP MIGAS.

    Penyediaan Domestic Market Obligation (DMO) batubara yangberasal dari kebutuhan ketersediaan inkind batubara.

    Pasal 9

    (1) Pemerintah menjamin kecukupan pasokan gas yangdibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam negeridalam rangka menjaga ketahanan pangan.

    (21 Dalam rangka untuk mengurangi beban subsidi pangantemtama pupuk pada masa yang akan datang, pemerintahmenjarnin harga gas untuk memenuhi 'kebutuhan

    perusahaan produsen pupuk dalam negeri dengan hargadomestik.

    (3) Pemerintah Daerah diberi kewenangan mengawasipenyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme rencanadefinitif kebutuhan kelompok (RDKK).

    Pasal 1O

    (1) Dalam rangka kesinambungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan,maka bantuan langsung masyarakat (BLM) dalamprogramlkegiatan nasional pernberdayaan masyarakat(PNPM) yang terdiri dari program pengembangan kecamatan(PPK), program penangglllangan kemiskinan perkotaan(P2KP), program pengembangan infrastruktur perdesaan(PPIPJ, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal dankhusus (P2DTK) dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Tahun Anggaran 2OO9, dapat diluncurkan sampaidengan akhir April 2OlO sebagai anggararr belanja tambahanTahun Anggaran 2010.

    e .

    (2) Pengajuan ...

  • WP R E S I D E N

    R E P U B L I K I N D O N E S I A

    (21

    (3)

    (4)

    (1 )

    (21

    (3)

    (4)

    -19-

    Pengajuan usulan luncuran program/kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disarnpaikan kepada MenteriKeuangan dalarn bentuk konsep DIPA' Luncuran (DIPA-L)paling lambat pada tanggal 16 Januari 2OLO;

    Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan DIPA-L sebagaimanadimaksud pada ayat {1) dan ayat (21, ditetapkan olehPemerintah.

    Pemerintah dapat melakukan kontrak dan pembiayaantahun jamak terbatas sampai dengan tahun 2010 untukmengatasi keperluan rnendesak dan belum terprograrn' yangpada tahap awal sumber dananya antara lain berasal daribantuan sosial penanggulangan bencana.

    Pasal 11

    Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraanPemilihan Umurn tahun 2OO9, maka program/kegiatanpenyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2OO9 yangdilakukan dalam tahun 2003 namun belum dapatdiselesaikan sampai dengan akhir Desember 2008 dapatdilanjutkan p.tty.lt"aiannya ke tahun 2OO9.

    Pendanaan untuk program/kegiatan, sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) bersumber dari bagran anggaran069 (belanja lain-lain) dalam tahun 2AO9.

    Penyelesaian kegiatan-kegiatan tersebut {1ng berkaitandengan pengadaan barang dan jasa publik mengikutiketentuan perundangan yang berlaku.

    Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan a]rat (2), ditetapkan olehPemerintah.

    Pasal 12

    Kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan infrastrukturyang dilakukan dalam tahun 2008 namun belum {apatdiselesaikan sampai dengan akhir Desember 2008 dapat

    dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun 20O9.

    pendanaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

    ayat (1) bersumber dari pagu kementerian negara/lembagamasing-masing dalam tahun anggaran 2OO9,

    (1 )

    (21

    (3) Pengaturan ...

  • (1 )

    P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    -20 - ;

    (3) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan sebagaimanad.imaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Pemerintah.

    Pasal 13

    Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo,maka alokasi dana pada Badan Penanggulangan LumpurSidoarjo (BPLS) dapat digunakan untuk melunasikekurangan pembayaran pembelian tanah, bantuan kontrakrumah, tunjangan hidup dan biaya evakuasi di luar petaterdampak pada tiga desa (desa Besuki, Kedung Cangkring'dan Penjarakan), serta untuk bantuan kontrak rumah,trrnjangan hidup, biaya evakuasi dan reloke.si pada sembilanr-ukun tetangga di tiga desa (Siring Barat, Jatirejo, danMindi).

    Kekurangan pembayaran pembelian tanah di luar peta areaterdampak pada tiga desa (desa Besuki, Kedung Cangkring,dan Penjarakan) dilakukan setelah pembayaran pembeliantanah di dalam peta area terdampak selesai dilakukan.

    Pasal 14

    Pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan pengeluarandalam rangka memenuhi setiap kewajiban yang timbulsehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkracht).

    Pasal 15

    (1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanjapemerintah pusat berupa:

    a. pergeseralt anggaran belanja:(i) antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran;

    (ii) antarkegiatan dalam satu program sepanjangpergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi;dan/atau

    (iii) antarjenis belanja dalam satu kegiatan.

    b. perubahan anggarall belanja yang bersumber daripenerimaan negara bukan peiak (PNBP); dan

    {21

    c. perubaha.n ...

  • WP R E S I D E N

    R E P U B L I K I N D O N E S I A

    -2r-

    c. perubahan pinjaman , dan hibah luar negeri (PHLN)sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikanPHLN;

    ditetapkan oleh Pemerintah.

    (2) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber daripenerimaan negara bukan pajak (PNBP) di atas pagu APBNuntuk perguruan tinggi non-Badan Hukum Milik Negara(BHMN) dan BLU ditetapkan oleh Pemerintah.

    (3) Perubahan rincian belanja pemerintah pusat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masihdalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yangdilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, atau dalamsatu provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalamrangka dekonsentrasi.

    (41 Perubahan rincian belanja pemerintah pusat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yangdilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupunoleh instansi vertikalnya di daerah.

    (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan(4) dilaporkan Pemerintah kepada DPR dalam APBNPerubahan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

    Pasal 16

    Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:

    a. Dana perimbangan;

    b. Dana otonorni khusus dan penyesuaian; dan

    c. Hibah ke daerah.

    Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a direncanakan sebesar Rp296.952.4L3.8OO.OOO,OO(dua ratus sembilan puluh enarn triliun sembilan ratus limapuluh dua miliar empat ratus tiga belas juta delapan ratusribu rupiah).

    (1 )

    (21

    (3) Dana ...

  • (3)

    (41

    (1 )

    (21

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    -22 -

    Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesarRp23,738.578.20O,00O,00 (dua puluh tiga triliun ttrjuh ratustiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapanjuta dua ratus ribu rupiah).

    Hibah ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c nihil.

    Pasal 17

    Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (1) huruf a terdiri dari:a. Dana bagi hasil;b. Dana alokasi umum; danc. Dana alokasi khusus.

    Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa direncanakan sebesar RpS5.718.725.000.000,00 (delapanpuluh lima triliun tujuh ratus delapan belas miliar tujuhratus dua puluh lima juta rupiah).

    Dana alokasi umum sebagaimana d.imaksud pada ayat (L)huruf b direncanakan sebesar Rp186.414.100.000"000,00(seratus delapan puluh enam triliun empat ratus empatbelas miliar seratus juta rupiah).

    Dana alokasi khusus sebagairnana dimaksud pada ayat {1)huruf c direncanakan sebesaf Rp24.819.588.800.000,00(dua puluh empat triliun delapan ratus sembilan belas miliarlima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus riburupiah).

    Perhitungan dan pembagian lebih lanjut dana perimbangandilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-UndangNomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perirnbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

    Rincian dana perimbangan Tahun Anggaran 2OOgsebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

    Pasal 18

    (1) Dana otonorni khusus dan penyesuaian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri dari:

    a. Dana ...

  • P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    -23 -

    a. Dana otonomi khusus; danb. Dana penyesuaian.

    (2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1)huruf a direncanakan sebesar Rp8.856.564.0OO.000,0O(delapan triliun delapan ratus lirna puluh enam miliar limaratus enam puluh empat juta rupiah).

    (3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b direncanakan sebesar Rp14.882.OL4.2OO.O00,0O(empat belas triliun delapan ratus delapan puluh dua miliarempat belas juta dua ratus ribu rupiah).

    Pasal 19

    (1) Jr.lmlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah TahunAnggaran 2OO9 sebesar Rp985.725.328.522.000,00(sembilan ratus delapan puluh lima triliun tduh ratus duapuluh lima miliar tiga ratus dua puluh delapan juta ,lima

    ratus dua puluh dua ribu rupiah), sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (5), lebih kecil dari jumlah AnggaranBelanja Negara sebesar Rp 1 .037.067. 338. L22.OOO,O0 (seributiga puluh tqiuh triliun enam puluh tujuh miliar tiga ratustiga puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah),sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4l', sehinggadalarn Tahun Anggaran 2OOg terdapat Delisit Anggaransebesar Rp51 .342.009.600.000,00 (lima puluh satu triliuntiga ratus empat puluh dua miliar sembilan juta enam ratusribu rrrpiah), yang akan dibiayai dari Pembiayaan DefisitAnggaran.

    (2) Pembiayaan Delisit Anggaran Tahun Anggaran 2OO9sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:a. Pembiayaan dalam negefl sebesar

    Rp6O.79O.25O.000.OO0,OO (enam puluh triliun tujuhratus sembilan puluh miliar dua ratus lima puluh jutarupiah);

    b. Pembiayaan luar negeri neto sebesar negatifRp9.448.24O.4OO.O00,0O (sembilan triliun empat ratusempat puluh delapan miliar dua ratus empat puluh jutaempat ratus ribu rupiah).

    (3) Rincian ...

  • WP R E S I D E N

    R E P U B L I K I N D O N E S I A

    -24 -

    (3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2OO9

    sebagaimana dimaksud pada ayat (21 adalah sebagaimana

    tercantum dalam penjelasan ayat ini.

    Pasal 20

    (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2OOg, Pemerintah

    men]rusun Laporan tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran

    Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun

    Anggaran 2OOg mengenai:

    a. Realisasi pendapatan negara dan hibah;

    b. Realisasi belanja negara; dan

    c. Realisasi pembiayaan delisit anggaran.

    {21 Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

    Pemerintah menyertakall prognosa unhrk 6 (enam-) bulan

    berikutnya.

    (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

    disampaikan kepada Dewan Perwakilan Ralcyat paling

    lambat pada akhir bulan Juli 2009,'untuk dibahas bersama

    antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.

    (1) Anggaran

    Pasal 2 1

    Pendidikan adalah sebesar

    Rp2O7.413.531.763.000,00 (dua ratus hrjuh triliun emplt

    ratus tiga belas miliar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh

    ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

    t2l Persentase anggaran pendidikan adalah sebesar 2O,O%o (dua

    puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingafi

    alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada

    ayat (1) terhadap total anggaran belanja negara sebesar

    Rpl.O37.067.338. lz2.OOO,CIO (seribu tiga puluh tujuh triliun

    enarn puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh ddlapan juta

    seratus dua puluh dua ribu rupiah).

    Pasal 22 ...

  • WF ] R E S I D E N

    R E P U B L I K I N D O N E S I A

    -25 -

    PasaL 22

    Anggaran belanja bunga utang yang merupakan bagian dariBelanja Pemerintah Pusat telah memperhitungkan hasilrestrukturisasi tingkat bunga surat utang (SU) 0O2 dan SU-OO4yang mengacu pada besaran tingkat bunga special rate BankIndonesia (SRBI) 01 sebesar O,Lo/o (nol koma satu persen).

    Pasal 23

    (1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagaiberikut:

    a. penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dandeviasi asurnsi ekonomi makro lainnya yangmenyebabkan turunnya pendapatan negara, dan/ataumeningkatnya belanja negara secara signifikan;

    b. kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SuratBerharga Negara, secara signi{ikan; dan/atau

    c. krisis sistemik d.alam sistem keuangan dan perbankannasional yang membutuhkan tambahan danapenjaminan perbankan dan Lembaga Ker:angan BukanBank (LKBB),

    Pemerintah dengan persetqjuan Dewan Perwakilan Ralryatdapat melakukan langkah-langkah:

    1. pengeluaran yang belum tersedia anggarannyadan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkandalam APBN Tahun Anggaran 2QO9;

    2. pergeserarl anggaran belanja antarprogratr,r,antarkegiatan, dan/atau antarjenis belanja dalam satukementerian negara/lembaga dan/atau antarkementerian ne gar a f lemb aga;

    3. penghematan belanja negara dalam rangka peningkatanelisiensi, dengan tetap menjaga sasaran ptogram/kegiatan prioritas yang tetap harus tercapai;

    4. penarikan pinjaman siaga dari kreditor bilateralmaupun multilateral;

    5. penerbitan Surat Berharga Negara melebihi pagu yangditetapkan dalam APBN tahun' yang bersangkutan.

    (21 pemerintah menyampaikan tangkah-langkah kebijakansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laporansemester I Pelaksanaan APBN dan/atau Laporan KeuanganPemerintah Pusat

    Pasal 24 ...

  • (1 )

    (21

    P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    -26 -

    Pasal24

    Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup untukmemenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saattertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana saldoanggaran lebih (SAL).

    Pemerintah dapat menerbitkan Surat Berharga Negarauntuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas bagipelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Neqara(APBN), apabila dana tunai pengelolaan kas tidak cukuptersedia untuk memenuhi kebutuhan awal tahun anggaran

    'berikutnya.

    Pemerintah dapat melakukan pembelian kembali SBN untukkepentingan stabilisasi pasar, dengan tetap memperhatikanjumlah kebutuhan penerbitan StsN neto untuk memenuhikebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

    Pasal 25

    (1) Penyesuaian Anggaran Pendapatan d'an Belanja NegaraTahun Anggaran 2AA9 dengan perkembangan dan/atauperubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilanifakyat dengan Pemerintah dalam rangka pen5rusunanperkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Tahun Anggaran 2OO9, apabila terjadi:

    a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuaidengan asumsi yang digunakan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO9;

    b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

    c. Keadaan yang menyebabkan hlrus dilakukanpergeseran aJrggaran antarunlt organlsasl,antarprogram, danf atau antarjenis belanja;

    d. Kead.aan yang menyebabkan saldo anggaran lebihtahun-tahun anggaran sebelumnya harus digunakanuntuk pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2OO9 '

    (21 saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

    hr.rruf d tidak termasuk saldo angga.ran lebih yang

    merupakan saldo kas di Bhdan Layanan umum (BLU), yang

    penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai

    ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam

    pertanggungiawaban pelaksanaan APBN.

    (3)

    {3) Pemerintah ...

  • W. P R E S I D E N

    R E P U B L I K I N D O N E S I A

    -27 -

    (3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undangtentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Tahun Anggaran 2OO9 berdasarkan perubahansebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkanpersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum TahunAnggaran 2OA9 berakhir.

    Pasal 26

    (1) Setelah Tahun Anggaran 2OOg berakhir, Pemerintahmen5rusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO9berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

    (21 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi Laporan RealisasiAnggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atasLaporan Keuangan

    (3) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana d.imaksud padaayat (21dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanjasecara akrual.

    (4) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menyajikanaset dan kewajiban berdasarkan basis akrual.

    (5) Penerapan pendapatan dan belanja secara akrual dalamlaporan keuangan tahun 2CIO9 dilaksanakan secara bertahappada badan layanan umum.

    (6) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimanadimaksud pada ayat (U disusun sesuai dengan StandarAkuntansi Pemerintahan.

    (71 Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undangtentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan AnggaranP, endapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO9,setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan PemeriksaKeuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah TahunAnggaran 2OO9 berakhir untuk mendapatkan persetujuanDewan Perwakilan Rakvat.

    Pasal27

    Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal L Januari 2OO9.

    Agar. . .

  • P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    Agar setiappengundangandalam Lembaran

    - -28 -

    orang mengetahuinya,Undang-Undang ini denganNegara Republik Indonesia.

    memerintahkanpenempatannya

    Disahkan di Jakarta

    pada tanggal 10 Nopember 2008

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

    ttd

    DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

    Diundangkan di Jakarta

    pada tanggal 1O Nopember 2008

    MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

    REPUBLIK INDONESIA,

    ttd

    ANDI MATTALATTA

    LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO8 NOMOR 171

    Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARTAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

    Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

    Fidang Perekonomian dan Industri

  • P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    PENJELASAN

    ATAS

    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR 41 TAHUN 2OO8

    TENTANG

    ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

    TAHUN ANGGARAN 2OO9

    I. UMUM

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2OOgdisusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun2OO9, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan FiskalTahun 2OO9 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baikdalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat IPembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2OO9 antara Pemerintah dan DewanPerwakilan Ralryat Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai denganketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2OO9juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yangberkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkahkebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2OO9.

    Dengan memperhatikan perkembangan faktor eksternal dan stabilitasekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2OO9diperkirakan mencapai sekitar 6,00/o (enam korna nol persen). Meskipunperlambatan perekonomian global akan menyebabkan menurunnya kinerjaekspor nasional, pemerintah akan berupaya agar realisasi pertumbuhanekonomi sesuai d.engan asumsi tersebut. Melalui pertumbuhan konsumsimasyarakat yang diperkirakan masih cukup tinggi, dan iklim investasi yangsemakin kondusif diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi para investordalam negeri dan luar negeri untuk menanarnkan modalnya di Indonesia.Sementara itu, impor Indonesia akan lebih difokuskan pada barang modalsehingga dapat memicu perkembangan industri pengolahan dalam negeri.

    Melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi, nilaitukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp9.4O0,00 (sembilanribu empat ratus rupiah) per satu dolar Amer.ika Serikat. Stabilitas nilaitukar rupiah ini mempunyai peranan penting terhadap pencapaian sasaraninflasi tahun 2OA9, dan perkembangan suku bunga perbankan. Dalam

    tahun.. .

  • P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    -2 -

    tahun 2OO9, dengan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, 'dan

    terjaminnya pasokan dan lancarnya arus distribusi kebutuhan bahanpokok, maka laju inflasi diperkirakan dapat ditekan pada tingkat6,20/o (enam koma dua persen). Sejalan dengan itu, rata-rata suku bungaSBI 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai 7,5Vo (tduh koma limapersen). Di lain pihak, dengan mempertimbangkan pertumbuhanpermintaan minyak dunia yang sedikit melambat seiring perlambatanpertumbuhan ekonomi dunia, serta ketatnya spare capacitg di negara-negara produsen minyak karena investasi di sektor perminyakan yangrelatif lambat, maka rata-rata harga minyak mentah Indonesia (IndonesiaCrude PricelICP) di pasar internasional dalam tahun 2AO9 diperkirakanakan berada pada kisaran US$80,0 (delapan puluh koma nol dolar AmerikaSerikat) per barel, sedangkan tingkat lifiing minyak mentah diperkirakansekitar 960 (sembilan ratus enam puluh) ribu barel per hari.

    Pemerintah menyadari bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan ditahun 2OO9, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu,sasaran program kerja pemerintah dalam tahun 2OO9 diharapkan dapatmemberikan kemajuan penting dalam pelaksanaan tiga agendapembangunan sebagaimana digariskan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) 2OO4-2OO9, yaitu: 1ra/ mewujudkanIndonesia yang aman dan dam ai; (b) mewujudkan Indonesia yang adil dandemokratis; dan /c/ mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Sementara itu,tema pembangunan tahun 2009 adalah "Peningkatan KesejahteraarL Rakyatdan Pengurangan Kemiskinan."

    Dalam upaya mewujud.kan tema pembangunan tersebut, Pemerintahmenghadapi berbagai masalah dan tantangan, antara lain: (i/ rnasih relatif

    tingginya jumlah penduduk miskin; (ii) terbatasnya akses dan dana dalam

    sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin; (iii) relatif rendahnyakualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat; dan (iu) masih lemahnya

    daya tarik investasi dan daya saing sektor riil.

    Untuk menghadapi rnasalah dan tantangan tersebut guna mewujudkan

    tema pembangunan dalam tahun 2OO9, telah .ditetapkan prioritas

    pembangunan nasional dalam Rencana Keda Pemerintah (RKP) Tahun

    2OOg sebagai berikut: Pertama, peningkatan pelayanan dasar dan

    pembangunan perdesaan. Kedua, percepatan pertumbuhan yarrg

    berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yAng didukung oleh

    pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi. Ketiga, peningkatan

    upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, pemantapan dernokrasi," serta

    pertahanan dan keamanan dalam negeri.

    Prioritas ...

  • P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    -3 -

    Prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalarn pokok-pokokkebijakan fiskal tahun 2OO9 sebagai berikut: (i/ pelaksanaarr amandemenUndang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini masih dalamproses pembahasan di DPR; (ii) peningkatan pembangunan infrastruktur,terutama bandara dan pelabuhan; (iii) pelaksanaan pengendalian konsumsibahan bakar minyak (BBM) melalui pendistribusian BBM bersubsididengan sistem tertutup dan kebijakan lain yar-rg dianggap perlu agarsubsidi lebih tepat sasaran, dengan tetap memperhatikan kemampuankeuangan negara dan daya beli masyarakat; (iu) perhiftrngan pendapatandalam negeri neto sebagai basis penetapan pagu DAU nasionalmemperhitungkan antara lain beban subsidi BBM, subsidi listrik, subsidipupuk, dan ' subsidi benih; dan {u/ pelaksanaan amandemen Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Di samping itu, untukmendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Pemerintah perlumelakukan perbaikan Etalitg of spending d,an penajaman prioritas terhadapbelanjanya.

    Dengan demikian, kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusattahun 2OOg diarahkan terutama untuk mendukung kegiatan ekonominasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluaslapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakatdan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional,kelancaran kegiatan penyelenggaraan opeqasional pemerintahan danpeningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan arahkebijakan tersebut, maka prioritas alokasi anggaran belanja pemerintahpusat dalam tahun 2009 akan difokuskan pada: (i)kegiatan-kegiateur yangterkait dengan kebutuhan dasar operasional di setiap kementerian negaraflembaga; (it) melanjutkan program pengentasan kemiskinan meialuiProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PI\PM), Bantuan OperasionalSekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Jamkesmas;(iri/meningkatkan alokasi program kementerian negara/lembaga untukpeningkatan produksi pangan, infrastruktur dan energi alternatif;(iu)pengtrangan subsidi BBM melalui efisiensi di PT Pertamina dan PTPLN; (u) melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah pascabencana a-Lam; serta (ui)mengamankan pelaksanaan Pemilu 2009.

    Selanjutnya, RpbN juga diarahkan untuk melaksanakan amanat konstitusidalarn rangka memenuhi hak warga negara atas: (L) pekerjaan danpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan; (iil hidr,rp sejahtera iahir danbatin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baikdan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; dqr' (Wjaminansosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara uluh sebagai

    manusla ...

  • P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    -4 -

    manusia bermartabat, dan mendapat pendidikan yang layak. Di sampingitu, keseimbangan pembangunan, termasuk di dalamnya penganggasan,perlu tetap harus dijaga agar dapat mencapai prioritas-prioritas perbaikankesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pelaksanaan tugaskenegaraan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945(uuD 1e4s).

    Selanjutnya, sesuai dengan amanat UUD 1945, negara memprioritaskanAPBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikannasional, dengan mengalokasikan sekurang-kurangnya 2O,Oo/o (dua puluhkoma nol persen) dari APBN dan APBD untuk pendidikan nasional.Pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 2O,.Oo/o (dua puluh koma nolpersen) tersebut disamping untuk memenuhi amanat Pasal 31 Ayat (a)

    UUD 1945, juga dalam rangka memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusitanggal 13 Agustus 2008 Nomor 13/PUU-V[|2OA8. Menurut putusanMahkamah Konstitusi, selambat-lambatnya dalam UU APBN TahunAnggaran 2OO9, Pemerintah dan DPR harus telah memenuhi kewajibankonstitusionalnya untuk menyediakan anggaran sekurang-kurangnya2O,Oo/o (dua puluh koma nol persen) untuk pendidikan. Selain itu,Pemerintah dan DPR memprioritaskan pengalokasian anggaran pendidikan2A,OVI (dua puluh koma nol persen) dari APBN Tahun Anggaran 2OO9 agarUU APBN Tahun Anggaran 2OA9 yang memuat anggaran pendidikantersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sejalan denganamanat UUD 1945. Hal tersebut harus diwujudkan dengan sungguh-sungguh, agar Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan bahwakeseluruhan APBN yang tercantum dalam UU APBN Tahun Anggaran 2OO9tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang disebabkan oleh adanyabagian dari UU APBN, yaitu mengenai anggaran pendidikan, yangbertentangan dengan UUD 1945.

    Dalam kaitannya dengan penanganan bencana alantl, melalui PeraturanPemerintah Fengganti Undang-Undang (Perpui Nornor 2 Tahun 2OO5 yangdikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan RekonstruksiWitrayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, telah dibentuk BRR

    NAD-Nias dalam rangka melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di

    wilayah Provinsi NAD dan Kepuiauan Nias pasca bencana gempa bumi dan

    tsunami yang melanda wilayah tersebut pad-a akhir tahun 2CIA4. Selaintugas melaksanakan kegiatan pemulihan, BRR NAD-Nias juga mengemban

    2 (dua) tugas pokok, yaitu: (t) mengelol.a proyek rehabilitasi dan

    rekonstruksi ...

  • WP R E S I D E N

    R E P U B L I K I N D O N E S I I \

    -5 -

    rekonstrlrksi yang berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (didanaioleh APBN), dan /ii/ mengkoordinasikan proyek-proyek rehabilitasi danrekonstruksi yang dibiayai oleh lembaga/negara donor atau lembagaswadaya masyarakat (LSM) asing.

    Perpu Nomor 2 Tahun 2005, Pasal 26 menyebutkan bahwa: (l masa tugasBRR akan berakhir setelah 4 (empat) tahun; /ii/ setetah berakhirnya masatugas BRR, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi tanggung jawabpemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturanperundang-undangan; (iiil setelah berakhirnya masa tugas BRR, segalakekayaannya menjadi kekayaan nrilik negara yang selanjutnya dapatdiserahkan kepada pemerintah daerah; dan (iu) pengakhiran masa tugasBRR beserta akibat hukumnya ditetapkan dengan Perpres.

    Dengan demikian, tahun 2O0B merupakan tahun terakhir dari pelaksanaanproyek-proyek fisik oleh BRR NAD-Nias. Sementara itu, dalam rangkamelaksanakan proses administrasi penuntasan tugas, BRR NAD-Niasmasih dapat beroperasi hingga April 2OO9. Oleh karena itu, mulai tahun2008 sudah mulai dilakukan persiapan penuntasan masa tugas BRR NAD-Nias. Berkaitan dengan berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias, terdapatbeberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu: 1/i/ pengelolaan'pendanaan'pasca

    BRR NAD-Nias; (ii) pengalihan peralatan dan perangkat (aset) melaluiidenti{ikasi terhadap: tahap pengalihan aset, jenis-jenis pengalihan aset,aset-aset BRR NAD-Nias, dan aset-aset lembaga/negara donor/NGO;(iii) pengaJihan personel (SDM); serta (iu) pengalihan dokumen.

    Dalaqt kerangka tersebut, pada tahun 2OOg, pelaksanaan lanjutan programrehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias akan diserahkan kewenangannyakepada kementerian negara/lembaga (KlLl dan pemerintah daerah, sesuaidengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian,pembiayaan program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak lagi dialokasikanpada bagian arlggaran 094 (BRR NAD-Nias), tetapi langsung dialokasikankepada masing-masing KIL yang bersangkutan. Sementara itu, biayaoperasional BRR NAD-Nias akan dialokasikan pada bagian anggaran 069(anggaran pembiayaan dan perhitungan). Kementerian negaral\embagayang akan melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Niasantara lain Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum,Departemen Perhubungan, Departemen Agama, Badan PertanahanNasional, dan Bappenas.

    Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyerahan,pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secaranyata dan bertanggungjawab, juga diikuti dengan pengaturan, pembagian,

    dan . . .

  • P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    -6 -

    dan pemanfaatan sumber daya nasional secara proporsional, demokratis,adil dan transparan, dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan

    kebutuhan daerah melalui reformulasi kebijakan dana perimbangan dan

    kebijakan lain terkait dengan transfer ke daerah. Sejalan dengan hal

    tersebut, penerapan kebijakan transfer ke daerah dalam tahun 2OO9

    ditujukan untuk: (t) terus metraksanakan desentralisasi fiskal untukmenunjang pelaksanaan otonomi d.aerah secara konsisten; (ii) mengurangikesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar-daerah; (ia/ mengurangi kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik didaerah; dan (iu) mengalihkan secara bertahap sebagian anggarankementerian negara/lembaga yang digunakan untuk mendanai kegiatanyang sudah menjadi urusan daerah ke DAK.

    Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah pusat dan

    transfer ke daerah tersebut, diperlukan sumber-sumber pendap-atan negaradan pembiayaan anggaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi besaranpendapatan negara dalam APBN Tahun Anggaran 2OO9, baik penerimaanperpajakan maupun PNBP, yaitu: kondisi ekonomi makro, realisasipendapatan pada tahun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalambidang tarif, subyek dan obyek pengenaan, serta perbaikan dan efektivitasadministrasi pemungutan.

    Terdapat beberapa hal yang cukup signifikan pengaruhnya pada

    perhitungan target pendapatan tahun 2OO9, yaitu adanya perundang-

    undangan dan peraturan pelaksanaannya yang telah selesai pada tahun

    2OO7 dan 2008. Undang-undang dimaksud antara lain: paket UU

    Perpajakan, UU Kepabeanan, UU Cukai, serta berbagai UU sektoral.

    Perubahan UU perpajakan akan berdampak pada penerimaan negara dan

    perekonomian, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang:

    Dalam jangka pendek, perubahan UU perpajakan 1'aT terdiri

    **iperrrbahan UU Ketentuan Umum Perpajakan dan UU Pajak Penghasilan

    diperkirakan akan memberikan dampak pada penurunan penerimaan

    perpajakan (tax potential loss).

    Langkah-langkah kebijakan perpajakan yang diarnbil dalam tahun 2OO9

    antara lain: (i)*"rry"d.iu.kan iasilitas fiskal dan nonfiskal bagi penanaman

    modal dengan memperluas cakupan sektor dan wilayah dalam Peraturan

    Pemerintah Nomor L Tahun 2OO7 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan

    Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/,atau di

    Daerah-Daerah Tertentu; (ii) tnemperluas kantor pelayanan pajak yang

    berbasis sistem ad.ministrasi modern di Jawa dan Bali; (iit)

    menyempurnakan manajemen risiko kepabeanan; (iu) melanjutkan

    : ' harmonisasi "'

  • P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    -7 -

    harmonisasi tarif bea rnasuk impor; dan (u) mengimplementasikan ASEANSingle Window.

    Sementara itu, kebijakan di bidang PNBP dalam tahun 2OO9 akan tetapditujukan untuk mengoptimatkan penerimaan yang berasal daripemanfaatan sumber daya alam (SDA), bagian laba BUMN, PNBP lainnya,serta pendapatan badan layanan umum (BLU). Sasaran tersebrrt dilakukandengan melanjutkan reformasi administrasi dan penyempumaalr kebijakanPNBP melalui: (i/ peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP padakementerian negaraf lembaga; (iii monitoring, evaluasi dan koordinasipelaksanaan pengelolaan PNBP pada kementerian negara/lembaga;

    fiii/ penyusunan rencana dan pagu penggunaan PNBP yang lebih realistispada kementerian negara/lembaga; (iu) pemantauan, penelaahan, evaluasi,dan verifikasi laporan PNBP pada kementerian negara/lembaga dan SDAnonmigas; (u)peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan PNBP padakementerian negara/lembaga; (ut) percepatan penyelesaian kewajibanPertamina/KKKS kepada Pemerintah terkait dengan kegiatan migas;(uii) peningkatan koordinasi terkait dengan pencapaian targetproduksi /lifiing minyak mentah dan volurne gas bumi; dan (uiii) perbaikanterhadap kebijakan cost recouery pada Kontrak Production Sharing (KPS).Di samping itu, untuk meningkatkan kine-rja BUMN antara lain akandilakukan pengalokasian anggaran yang bersumber dari laba BUMN untukpengembangan sektor-sektor strategis dan penguatan sektor manufaktur(barang modal) dalam rangka memperbaiki peralr BUMN dalamperekonomian nasional. Di lain pihak, optimalisasi penerimaan hibah akandilakukan antara lain melalui monitoring pencairan atas komitmen paradonor dalam rangka hibah, khususnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksidaerah-daerah yang terkena musibah bencana serta re-evaluasi peraturan-peraturan tentang tata cara pengadaan/pengelolaan hibah sehinggaseluruh pengelolaan hibah memiliki arah yang lebih jelas, dan tercatatdalam perhitungan APBN.

    Selanjutnya, kebijakan umum pembiayaan anggaran antara laindititikberatkan pada penetapan sasaran surplus/defisit anggaralrberdasarkan proyeksi penerimaan negara maupun rencana alokasi belanjanegara. Berdasarkan proyeksi dan berbagai langkah kebijakan di atas,

    dalam APBN Tahun' Anggaran 2OOg diperkirakan masih terdapat defisit

    anggaran. Sebagian besar defisit tersebut akan dibiayai dari Surat Berharga

    Negara (SBN) dan pinjaman luar negeri. Untuk'menutupi defisit tersebut,

    dilakukan dengan rnengedepankan prinsip-prinsip kemandirian dalampembiayaan anggaran, dengan lebih memprioritaskan pendanaan yang

    tersedia, murah dan berisikq rendah yang bersumber dari dalam negeri.

    Dalam.. .

  • F R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    -8 -

    Dalam kondisi pasar keuangan yang tidak stabil akibat ketatnya likuiditasglobal, untuk mengurangi tekanan terhadap kebutuhan pembiayaananggaran tahun 2OOg, penerbitan SBN akan dilakukan secara berhati-hatidan menjaga pada risiko sekecil mungkin. Untuk mengantisipasi kondisipasar keuangan yang memburuk yang dapat berdampak padaperekonomian nasional, dipandang perlu dipersiapkan langkah-langkah dibidang kebijakan fiskal. Dalam UU APBN Tahun Anggaran 2oog telahdipersiapkan payung hukum apabila terjadi perlambaian pertumbuhanekonomi dan deviasi asumsi makro secara signifikan, kenaikan biayapenerbitan SBN dan masalah sistemik di sektor keuangan. Langkah-langkah penanggulangan berupa pembiayaan siaga yang berasal daripemberi pinjaman lembaga keuangan multilateral dan bilateral. Dalamkeadaan tersebut, Pemerintah bertekad untuk tidak mengurangi belanjaprioritas, bahkan akan menambah, jika diperlukan, sehingga dapatdijadikan cadangan terhadap rumahtangga dan sektor yang terkenadampaknya.

    Terkait hal tersebut, strategi pembiayaan arlggaran harus dilakukan secarahati-hati agar sumber-sumber pembiayaan anggaran tersebut dapatdigunakan seoptimal rnungkin guna menghindari terjadinya beban fiskal dimasa mendatang yang berpotensi mengganggu kesinambungan fiskal ffiscalsustainabilitg). Selain itu, strategi pembiayaan anggaran harusdiimplementasikan secara terkoord.inasi agar dapat tercapai pengelolaanfiskal secara prud.ent, kebijakan moneter yang kred.ibel, dan pengelolaanutang yang sehat serta pengelolaan kas yang efisien.

    U. PASAL DEMI PASAL

    Pasal 1

    Cukup jelas.

    Pasal 2

    Cukup jelas.

    Pasal 3

    Ayat (1)

    Cukup jelas.

    Ayat (21 ..

  • P R E S I D E NR E P U B L I K l N D O N E S I I \

    4LI Pendapatan pajak dalam negeri4111 Pendapatan pajak penghasilan (PPh)

    41 11 1 Pendapatan PPh migas41 11 1 1 Pendapatan PPh minyak bumi4lLlI2 Pendapatan PPh gas alam

    4lll2 Pendapatan PPh nonmigas4lll2l Pendapatan PPh Pasal 214lll22 Fendapatan PPh Pasal 22411123 Pendapatan PPh Pasal 22 impor4LLL24 Fendapatan PPh Pasal 23

    4lIL25 Pendapatan PPh Pasal 2512gorang pribadi

    4ILL26 Pendapatan PPh Pasal 25129 badan41-ll27 Pendapatan PPh Pasal 264LlL28 Pendapatan PPh final

    41 113 Pendapatan PPh fiskal411131 Pendapatan PPh fiskal luar negeri

    41.12 Pendapatan pajak pertambahan nilai danpajak penjualan atas barang mewah

    4113 Pendapatan pajak bumi dan bangunan41. 14 Pendapatan BPHTB4l15 Pendapatan Cukai

    41151 Pendapatan Cukai

    -9 -

    Ayat (2)Penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilaibarang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yangditanggung pemerintah (DTP) sebagaimana dimaksud pada hurufa dan b tersebut tidak diperhitungkan dalam besaranpenerimaan dalam negeri neto, dan dialokasikan sebagai belanjasubsidi pajak dalam jumlah yang sarna.Yang dimaksud dengan sektor-sektor tertentu sebagaimanadimaksud pada huruf b antara lain adalah sektor migas, energi,pangan, industri terpilih, dan sektor-sektor publik.

    Ayat (3)

    Penerimaan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor(PDRI) yang ditanggung pemerintah (DfP) sebagaimana dimaksudpada huruf a tersebut tidak diperhitungkan dalam besaranpenerirnaan dalam negeri neto, dan dialokasikan sebagai bela4jasubsidi pAiak dalam jumlah yang sama.Yang dimaksr.rd dengan sektor-sektor tertentu sebagairnanadimaksud pada hurufa antara lain adalah sektor migaJ, panasbumi, listrik, penerbangan, pelayaran, industri terpilih, da4transportasi publik

    Ayat (a)Penerimaan perpajakan sebesar Rp725.842.g7O.OOO.000,00(tujuh ratus dua puluh lima triliun delapan ratus empat puluhdua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) terdiri dari:

    {dalam rupiahl

    697 .346.g7 0.000.000,oo357,400.47 0.000.o00,oo

    56.7 23.47 0.000. 000,OO24. 196.640.000.000,0032.526.83O.000.000, 00

    296.938. 5 r 0.000.O00,0045.935. 1 10.000.000,oo

    6.160.500.000.000,0025.7 55.360.OOO.OO0,OO24. 556.560.000.000, 00

    3.510.910.O00.0O0,O01 36.978.000.000.ooo,oo22.7 94.37 0.OOO.OOO,OO3A.247 .7 00.O00.OOO,O03.738.490.O00.000,OO3.738.490.000.000,0O

    249.508.7 0A. 000. o00,0028.9 16.300.000.000,o0

    7.753.600.000.ooo,0049.494.7 AO.OOO.O0O, OO49.494.7 AO.OOO.OOO,OO

    411511 Pendapatan ...

  • P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    -10-

    41i511 Pendapatan Cukai Hasil Tembakau411512 Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol411513 Pendapatan Cukai Minuman

    4116 pendapatan pajak[:::il0""g Ethvl Alkohol

    4L2 Pendapatan pajak perdagangan internasional4121 Pendapatan bea masuk4L22 Pendapatan bea keluar

    Pasal 4

    Ayat (1)

    Cukup jelas.

    Ayat (2)

    Cukup jelas.

    Ayat (3)

    Cukup jelas.

    Ayat (a)

    Cukup jelas.

    Ayat (5)

    Cukup jelas.

    Ayat (6)

    Cukup jelas.

    Ayat (7)

    421 Penerimaan sumber daya alam4211 Pendapatan minyak bumi

    42LLIJ. Pendapatan minyak bumi42t2 Pendapatan gas burni

    4212L1 Pendapatan gas bumi4213 Pendapatan pertambangan umum

    42I3L1 Pendapatan iuran tetap421312 Pendapatan royalti

    42L 4 Pendapatan kehutanan42L4L Pendapatan dana reboisasi42142 Pendapatan provisi sumber daya hutan42143 Pendapatan IIUPH (IHPH)

    4215 Pendapatan perikanan42L 5l 1 Pendapatan perikanan

    422 Peradapatan bagian laba BUMN422L Pend,apatan bagian pemerintah atas iaba BUMN

    48.24O.r0O.00O.O0O,OO479.O00.O00.000,oo

    775.6OO.000.000,oQ4.273.200.O00.000,00

    28.496.000;000.000,0O1 9. 160.400.O00.000,009.335.600.OOO.OOO,OO

    Penerimaan negara bukan pajak sebesarRp25S.943.558.522.000,00 (dua ratus lima puluh delapan triliunsembilan ratus empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluhdelapan juta lima ratus dua puluh dtra ribu rupiah) terdiri dari:

    {dal,am rupiah)

    L7 g.496.52L.477 .OOO,OO123.O29.7 40.O00. 000,0or23.O29.7 40.000. 000,0039.093.33o.OOO.OOO,OO39.093.330.000.000,00

    8.723.45r.477.OOO,OO84.432.994.O00,OO

    8.639.018.483.000,O02.500.o0o.o00.000,oo1.235.500.OOO.000,OOL.249.2L 1 .400.000,00

    15. 188.500.000,00150.000.000.000,00150.000.000.000,o0

    30.794.000.o00.o00,0030.794.000.oo0.000,o0

    423 Pendapatan ...

  • WP R E S I D E N

    R E P U B L I K I N D O N E S I A

    423

    - 11 -

    Pendapatan PNBP lainnya4231 Pendapatan peqiualan dan sewa

    423 L I Pendapatan penjualan hasil produksi/ sitaan

    lainnya4232 Pendapatanjasa

    42321 Pendapatanjasa I423211 Pendapatan rrmah sakit dan instansi

    kesehatan lainnya423212 Pendapatan ternpat hiburan/ tamanf museum

    telekomunikasi423225 Pendapatan biaya penagihan pajak negara

    dengan surat paksa423226 Pendapatan uang pewarge"negaraan,423227 Pendapatan bea lelang423228 Pendapatan biaya pengumsap piutang dan

    lelang negara

    i

    49.2 1 0,80 t. 248:OAO,OO1 4.758. 133.834.000,OO6.677.938.625.000,OO

    3.520.794.000,O0

    1 1.505.412.000,006.527.056.277.000,00

    t5.866.577.O00,00

    219.500.000,00

    t.t22.807.475.000,O0

    3.660.932.00O,003.500.000.000,oo

    38.307.983.000,O0

    61.555.630.0O0,0O

    423229 Pendapatan ...

    4231LL Pendapatan penjualan hasil pertanian,kehutanan, dan perkebunan

    4231L2 Pendapatan penjualan hasil peternakan danperikanan

    423113 Pendapatan penjualan hasil tambang423L 14 Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan

    dan harta peninggalan423LLS Pendapatan penjualan obat-obatan dan hasil

    farmasi lainnya4231 L6 Fendapatan penjualan informasi, penerbitan,

    fikn, survey, pemetaan dan hasil cetakan lainnya 41.168.40'1.0O0,O0423L17 Pendapatan penjualan dokumen-dokumen

    220.390.000,0078.38L.274.000,0033.L47.260.000,OO

    pelelangan423119 Pendapatan penjualan lainnya

    42312 Pendapatan penjualan aset423L2L Pendapatan penjualan rumah, gedung,

    bangunan, dan tanah 41.O00.OO0,OO423l22Pendapatanpenjualankendaraanbermotor 1.511.O37.OO0,0O423123 Pendapatan penjualan sewa beli 30.533.997.000,0042gl2g Pendapatan penjualan aset lainnya yang

    berlebih/rusak/dihapuskan 1 .061 .226.000,0042313 Pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas 7.944.490.000.000,00

    423L32 Pendapatan minyak mentah (DMO) 7,944.49A.000.000,00423L4 Pendapatan sewa 102.557.949.000,00

    42glil Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri 20.241.365.000;00423142 Pendapatan sewa gedung, bangunan; dan

    gudang 7O.99L.5O2.0OO,OO42SL4SPendapatansewabenda-bendabergerak 6.27O.268.OOQ,OO423149 Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak

    5.O54.814.000,001 6.332.89 1.374.0OO,OOI 1.649. 193.285.000,00

    38.6t2.O97.000,00

    dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA) 14.355.393.000,00423213 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor,

    SIM, STNK, dan BPKB 2.964.659.L60.000,00423214 Pendapatan hak dan perijinan 5.99L.429.217.000,00423215 Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/

    pemeriksaan 58.9O6.26L.00O,0O423216 Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi,

    pelatihan, teknologi, pendapatan BPN,pendapatan DJBC 2.L9O.947.932.O0O'O0

    4232L7 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama 73.218.OOO.000'OO423218 Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan,

    dan kenavigasian 317.065.225.000'0042322 Pendapatan jasa II L.274.4a9'O52.000,OO

    +2sz2lPendapatan jasa lembaga keuangan fiasa giro) 42.L57'432.000,00423222 Pendapatan jasa penyelenggaraan

  • P R E S I D E NR E P U E L I K I N D O N E S I A

    -12-

    42g22gPendapatanregistrasidokterdan dokter gigi 2.500.000.000,00

    42g23 Pendapatan jasa luar negeri 380.007 249'000,00

    +23231 Pendapatan dari pemberian surat perjalananRepublik Indonesia 285.081.659.000,00

    423313:::*nTi*::i1*t piutang dan r.4s4.4so.o00,000,00penerusa{r prnraman ^'d;0:0il.66.600,0c

    423319 Pendapatan bunga lainnYa4234 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 33.I22.63i3.0O0,00

    42341 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 33,L22.633.000,0o423411 penda,fiatan legalisasi tanda tangan 1.163.642.000,004234L2 Pendapatan pengesahan surat di bawah

    tangan 290.505'00O,OO423413 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada

    panitera badan pengadilan (peradilan) 721'83O.0OO,O04234L4bendapatan hasil denda/tilang dan sebagainva 18.99q,99r9.999;99423415 Pendapatan ongkos perkara 10.073.862.000,004234Ig Pendapatan kejaksain dan peradilan lainnva - - \'23,7,7?t'990,00

    4235 Pendapatan pendidikan 5.509.9q9.999'0o0,0042351 Pendapatan pendidikan 5.qqg'ryq.q09'000,00

    42g'l^l Pendapatan uang pendidikan 3.56O.22i4.943.000,00423512 Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan

    tingkat, dan akhir pendidikan 174.311,9L7.000,00423513 Pendapatan uang ujian untuk meni'alankan

    pt"t tit -

    111.78s.s55.999'99423519 Fendapatan pendidikan lainnva l'66?'993'194'000,00

    4236 Pendapatan gratifika*i d^r, uang sitaan hasil korupsi 38'700.000'000,0042361 fend-apatatr gratifikasi i"rr r"rg sitaan hasil kompsi 38.700.0OO.00O,0O

    423232 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumenkonsuler

    423239 Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri42324 Pendapatan layanan jasa perbankan

    42324L Pendapatan layanan jasa perbankan42325 Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal

    Perbendaha raan (tre asury single aecount) dan / ata.uatas penempatan uang negara

    42329 Pendapatan jasa lainnYa42329I Pendapatan jasa lainnYa

    4233 Pendapatan bunga4233L Pendapatan bunga

    423611 Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yangtelah ditetapkan pengadilan

    423612 Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPKmenjadi milik negara

    423614 Pendapatan uang pengganti tindak pidanakorupsi yang ditetapkan di pengadilan

    4237 Pendapatan iuraq dandenda42371 Pendapatan iuran badanusaha

    42gTL2 Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatanusaha pengangkutan gas bumi melalui pipa

    429713 Iuran badan usaha di bidang pasar modal danlembaga keuangan

    42372 Pendapatan dana pengamanan hutan429721. Pendapatan dana pengarnanan hutan

    42373 Pendapatan dari perlindungan hutan dan' konservasi alam

    85.662.39L.000,009.263.199.O00,008.903.458.000,OO8.903,458.000,o0

    3.000.000.000.o00,o020.298.330.000,0020.2g8.ggo.ooo,oo

    1.844.450.OO0.000,001.844.450.O00.000,co

    6.104.000.000,00

    2.600.O0O.0OO;0O

    29.996.OOO.000,00687.879.588.000,00469.900.830"OOO,OO

    73.96L.56;3,000,00

    40.000.000.000,00L99.494.336.000,00t99.494.336.000,00

    14.000.000.000,00

    423711 Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatanusahapenyediaan dan pendistribusian BgIVf 355.939'267'000,00

    423731Pendapatan ...

  • WP R E S I D E N

    R E P U E L I K I N D O N E S I A

    -13 -

    4237 3l Pendapatan iuran menangkap/ mengambil/mengangkut satwa liar/ mengambil/ mengangkuttumbuhan alam hidup atau mati 7.000.000.000'00

    423735 Pungutan masuk obyek wisata alam 7.0O0.00O.O00,OO42375 Pendapatan denda 4'484.:422.4OO'OO

    42g7 52 Pendapatan denda keterlambatan penyelesaianpekerjaan pemerintah 4.454.591'000,00

    423753Fendapatan denda administrasi BPHTB 29'83l.OOO,OO4239 Pend.apatan lain-lain 10.007.238.010.000,00

    42391 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahunanggaran yang lalu423911 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat

    TAYL42ggl2 Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL423913 Penerimaan kbmbali belanja lainnya rupiah

    murni TAYL 9.975.528.043'000,00423914 Penerimaan kembali belanja lain pinjaman

    luar negeri TAYL 1.000,000,00423glg Peneririaan kembali belanja lainnya TAYL 2.851.527'000,00

    42392 Fendapatan pelunasan piutang l'.482.654;000,0042392L Fendapatan pelunasan piutang nonbendahara 9.500.000,00423922 Pendapatan pelunasan ganti rug atas kerugian

    yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR)bendahara 1.473.154.000,00

    42399 Pendapatan lain-lain 22.923.285.000,0042399I Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji L6.575:392.00O,OO423999 Pendapatan anggaran lain-lain 6.347.893.000,00

    424 Pendapatan badan layanan umum 5.442.235.797'000,00424L Pendapatan jasa layanan urnum 5.42O.6L7.531'O0O,OO

    42411 Pendapatan penyediaan barang danjasa kepada5.235.509.086.O00,00rnasyarakat

    424ill Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit 3.251.950.871.000;OO424ll2Pendapatanjasapelayananpendidikan 124.821.750.000,00424113 Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan,

    34.3O9,527.000,00

    933.4t2.653.000,00

    842.tO1.307.000,002L.28:7.437.OO0j00

    9.982.832.O71.OOO,O0

    4.375.334.000,O076.167.000,OO

    informasi, pelatihan dan teknologi424lLS Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan,

    dan kenavigasian4241 16 Pendapatan jasa penyelenggaraan

    telekomunikasi424LL7 Pendapatan jasa pelayanan pemasaran424119 Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa

    lainnya 27.62I.54I.000,0042413 Pengelolaan dana khusus untuk masy,arakat 185. 108.445.000,00

    424L33 Pendapatan program modal ventura 5.13i'437.000,00424t34 Pendapatan program dana berg;ulir sektoral 3,392.800.000,00424135 Pendapatan program dana bergulir syariah 305.106.000,00424136 Fendapatan investasi 12I.36V.625.0O0,OO+24L39Pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya 54,911.477.0O0,O0

    4243 Pendapatan hasil kerja sama BLU 21.618.266.000,0042431 Pendapatan hasitr kerja sarna BLU 2!'61a.266.OO0,OO

    424312 Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha 2I.6L8.256.000,00

    Pasal 5

    Cukup jelas.

    Pasal 6

  • WP R E S I D E N

    R E P U B L I K I N D O N E S I A

    - t4 -

    Pasal 6

    Cukup jelas.

    Pasal 7

    Realokasi cadangan risiko fiskal adalah realokasi dana cadanganrisiko perubahan parameter harga rata-rata minyak mentah Indonesia(ICP) setahun dan ltfitng minyak sebesar Rp6.0O0.000.000.000,00(enam triliun rupiah).

    Pasal 8

    Cukup jelas.

    Pasal 9

    Cukup jelas.

    Pasal 10

    Cukup jelas.

    Pasal 11

    Cukup jelas.

    Pasal 12

    Cukup jelas.

    Pasal 13

    Cukup jelas.

    Pasal 14

    Cukup jelas.

    Pasal 15

    Ayat (1)

    Yang dimaksud dengan hasil optimalisasi adalah hasil lebih atausisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/ataupenandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang targetsasarannya telah dicapai. Hasil lebih atau sisa dana tersebutselanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan sasaranataupun untuk kegiatan lainnya dalam prograrn yang sama.

    Yang dimaksud dengan perubahan anggaran belanja yangbersumber dari Penerimaan Negara Bukan pqiak (PNBP) adalahkelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakandalam APBN. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapatdigunakan oleh kementerian negaraflembaga penghasil sesuai

    dengan ketentuan ijin penggunaan yang berlaku.

    Yang ...

  • P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

    _15_

    Yang dimaksud dengan perubahan pagu Pinjaman dan Hibah LuarNegeri (PHLN) adalah peningkatan pagu PH,LN sebagai akibatadanya luncuran pinjaman proyek dan hibah luar negeri yangbersifat multi Vears dan/atau percepatan penarikan pinjaman yangsudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatanpinjaman luar negeri termasuk hibah luar negeri yang diterimasetelah APBN ditetapkan. Tidak termasuk dalam luncuran tersebutadalah PHLN yang belum disetujui dalam APBN Tahun Anggaran2OO9 dan pinjaman yang bersumber dari pinjaman komersial danfasilitas kredit ekspor, yang bukan merupakan kelanjutan dari

    Ayat (2)

    Cukup jelas. :

    Ayat (3)

    Cukup jelas.

    Ayat (4)

    Cukup jelas.

    Ayat (5)

    Yang dimaksud dengan dilaporkan pelaksanaannya dalam APBNPerubahan adalah melaporkan perubahan rincian/pergeserananggaran belanja pernerintah pusat yang dilakukan sebelumAPBN Perubahan 2AO9 kepada DPR. Sedangkan yang dimaksuddengan dilaporkan pelaksanaannya dalam laporan keuanganpemerintah pusat adalah melaporkan perubahanrincian/pergeseran anggaran belanja pemerintah pusat yangdilakukan sepanjang tahun 2AA9 setelah APBN Perubahan 2O09kepada DPR.

    Pasal 16

    Cukup jelas.

    Pasal 17

    Ayat (1)

    Cukup jelas.

    Ayat (2)

    Cukup jelas.

    Ayat (3)

    Cukup jelas.

    Ayat (4) ..,

  • P R E S I D E NR E P U t s L I K I N D O N E S I A

    -16-

    Ayat (a)

    Cukup jelas.

    Ayat (5)

    Cukup jelas.

    Ayat (6)

    Dana perimbangan sebesar Rp296.952.4Ig.8O0'0OO,O0 (duaratus sembilan puluh enarn triliun sembilan ratus lima: puluhdua miliat

    "*p"i ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah),

    terdiri dari:

    l. Dana Bagi Hasil {DBg)a. DBH Pajak

    i. DBH Pajak Penghasilan- Pajak penghasilan Pasal 21- Pajak penghasilan Pasal25l29 orang pribadi

    ii. DBH P'a.jak Bumi dan Bangunaniii. DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunaniv. DBII Cukai

    b. DBH Sumber Daya Alami. DBH SDA Minyak Bumiii. DBH SDA Gas Bumiiii. DBH SDA Pertambangan Umum

    - Iuran Tetap- Royalti

    iv. DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan- Iuran Hak Pengusahaan Hutan- Dana Reboisasi

    v. DBH SDA Perikanan

    2. Dana Alokasl Umum IDAUI3. Dana Alokasi Khusus {DAK}

    Pasal 18

    {dalam rupiah)

    as'La.726.00().()0(),0045.7 54.4A4.O00.000,OOLO.O89 .204.O00.000,oo9387.A22.OO0.000,00

    702.L82.OOO.000,0027 .446 :ll 98.000.000,o0

    7.253.600,000.000,0O964.802.000.000,00

    39.964.321.000.000,0019; 1 52.50O.0O0.0OO,00t2.2107 30A.000.000,006.978.761.OO