Peluang, Hambatan, dan Tantangan Anggaran Dalam Implementasi UU Desa

Yenny Sucipto Sekjend FITRA

Jakarta, 05 Juni 014

Sumber-sumber Pendanaan Desa ke Depan

Pasal 72 UU No.6/2014, sumber

pendapatan Desa:

pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa

alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;

bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;

hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Skema Umum Keuangan Desa

APBN APBD Kab/Kota APBDes

On top 10% dari Transfer daerah (DD)

Transfer Daerah

DAU DBH DAK Penyesuaian

DD

10% PDRDADD (10% DAU+DBH)

ADD termasuk Siltap Kades + Perangkat Desa?

PENDAPATAN PADesa! DD! Bagian dari PPDRD

Kab/Kota! ADD! Bantuan Keuangan

Pemerintah, Provinsi, Kab/Kota!

Hibah!

BELANJA Belanja Tak Langsung!

Siltap Kades & Prgkt Desa!

Tunjangan & Insentif!

Belanja Langsung! Belanja Barang &

Jasa!

Skema Umum Keuangan Desa

Alokasi APBN (Ps.72:1b), berasal dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (Ps.72:2)

Bagian pajak dan retribusi daerah Kab/Kota. (Ps.72:1c)

Alokasi dana Desa, bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (Ps.72:1d)

10% on top Dana Transfer (Ps.72 ayat 2)

10% dari total PDRD APBD Kab/Kota (Ps.72 ayat 3)

10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kab/Kota setelah dikurangi DAK (Ps.72 ayat 4)

Rp 59,2T (APBN 2014)

Rp 3,2T (APBD Kab/Kota 2013)

Rp 37,0T (APBD Kab/Kota 2013)

UU No.6 Thn 2014:!Implikasi Khusus pada Pengaturan DD

Pasal 72 ayat (1) huruf b: Pendapatan desa bersumber dari alokasi APBN !Penjelasan Anggaran bersumber dari APBN tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. !!!!Pasal 72 ayat (2) Alokasi anggaran APBN untuk Desa bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yg berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. !Penjelasan Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Pendapatan Desa dari APBN tsb tak termasuk biaya bagi penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi urusan pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota (Dana Tugas Pembantuan).

Dalam postur APBN untuk transfer terdapat dana desa (DD).

DD dialokasikan secara bertahap sampai sebesar 10% dari total dana transfer ke daerah

DD dialokasikan dari belanja pusat yang berbasis desa dan di-earmark untuk kegiatan yang berbasis desa dan sesuai dengan kewenangan Desa.

Pada saat DD dipenuhi sebesar 10% seharusnya belanja pusat yang berbasis desa yang merupakan kewenangan Desa tidak lagi dianggarkan, kecuali yang menjadi urusan Pusat.

Sumber: DJPK-Kemenkeu (2014)

Dana Transfer ke Daerah Belanja Pusat K/L Berbasis Desa

Dana Desa (earmarked)

o Pemberdayaan Masyarakat Desa o Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan

Pangan Masyarakat o Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan

Sarana Pertanian, o Dst.

Kewenangan Desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 18) yang terkait dengan (Pasal 19): a.kewenangan berdasarkan hak asal usul b.kewenangan lokal berskala desa. ! !!!!

o Pengentasan kemiskinan/ pemberdayaan masyarakat (PNPM)

o Bantuan Operasional Kesehatan o Infrastruktur Desa, Pertanian !!!!

UU No.6 Thn 2014:!Implikasi Khusus kpd Realokasi Belanja Pusat

Sumber: DJPK-Kemenkeu (2014)

Implikasi Umum pada Pengaturan & Tata Kelola Keuangan

Pusat ! Anggaran sektor yang masuk ke desa berkurang, dialihkan &

dikonsolidasi ke satu pintu angaran (DD) K/L tak bisa bermain proyek yang berskala desa Kekuasaan Pemda Kab/Kota mengatur desa terbatas dan

strategis (binwas) !

Daerah! Kedudukan desa semakin jelas & kuat, dgn kewenangan yang

relevan dg kebthn lokal Desa mempunyai basis material (terutama dana & aset) yang

lebih besar Satu desa, satu perencanaan, satu anggaran. Tata kelola keuangan lebih terkontrol

PP Transf DD dari APBN ke Desa (leading sector: DJPK) Menetapkan jumlah transfer Daerah dan DD ke Kab/Kota

berdasarkan PP PP Pengelolaan Keuangan Desa (leading sector: DJPM) Monitoring & Pembinaan ke Kab/Kota Koordinasi Kelembagaan di Tingkat Nas

Pemerintah Pusat

! Perbup untuk Transfer dari Kab ke Desa Menetapkan Tim Pendmpingn APBDes Menetapkan Prioritas Program Daerah yang

sbg rujukan program pemb Desa Monitoring dan Pendampingan ke Desa Melaporkan alokasi dan pemanfaatan APBDes

ke Pusat

Pemerintah Kab/Kota

! Kapasitas Tata Kelola [mengelola &

mempertanggungjawabkan keuangan Desa]

Kapasitas penyelenggaraan pemb, pmrthn, ply masyarakat.

Desa & Desa Adat

Implementasi UU No.6 Thn 2014

Dlm masa transisi ini perlu dipikirkan pembentukan gugus tugas dari level pusat hingga kelompok fungsional di kecamatan utk pembuatan standarisasi dan/atau penguatan kapasitas aparatur pada level institusi di bawahnya

dlm rangka persiapan operasional.

UU No.6 Thn 2014:!Mengenai Tata Kelola dan Monitoring

Pada prinispnya, setiap pengunaan uang negara (apalagi DD yang secara langsung dari APBN) harus dipertanggungjawbakan (UU No.17/2003, UU No.15/2004).

Apakah pertanggungjawaban tersebut membawa konsekuensi imperatif bagi audit oleh BPK (UU No.15/2006), mengingat jumlah Desa yang amat banyak (72.944) di tengah keterbatasan aparat pemeriksa dari BPK/BPK Perwakilan?

Utk saat ini, lebih realistis berpikir utk memperketat kewajiban pelaporan berkala ke Kab/Kota maupun Pusat (Lihat Gambar Berikut) dan pengendalian internal oleh Inseptorat Daerah.

! Mengingat kedudukan Desa sbg entitas pemerintahan mandiri, dlm

jangka panjang setiap uang yg dikelola Desa (terutama yg bersumber langsung dari Pusat) harus diaudit BPK.

Kades sbg pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan perangkat Desa yang mendapat pelimpahan tugas tersebut mesti memiliki pemahaman good budgetary governance dan keahlian pembuatan laporan keuangan.

PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH KAB/KOTA

PEMERINTAH DESA

PELAPORAN JENIS LAPORAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN

Desa ke Kab/Kota Semester I Semester II

Minggu IV bulan Juli TA berjalan Minggu IV bulan Januari TA berikutnya

Kab/Kota ke Pusat Tahunan Minggu ke IV bulan Maret TA berjalan

Realisasi Penggunaan

1 Realisasi Penyaluran

2Realisasi

Penyaluran dan

Penggunaan

4

Konsolidasi Realisasi

Penggunaan

3

UU No.6 Thn 2014:!Mekanisme Pelaporan Keuangan Desa

Sumber: DJPK-Kemenkeu (2014)

Tantangan, Hambatan dan Peluang

Perlunya Sinkronisasi regulasi atau lintas isu - Berkaitan dengan Bagi hasil 10% PDRD dari Kabupaten/Kota

kpd Desa. Mengenai kesenjangan/keadilan antar desa penghasil dan non penghasil pajak/retribusi, Daerah PAD kecil (