KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN

DANA BAGI HASIL

TAHUN ANGGARAN 2020-2021

KAMIS, 7 JANUARI 2020

Zoom Meeting

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGANKEMENTERIAN KEUANGAN RI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN UMUM PENGATURAN DBH

2

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DASAR HUKUM

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

1

2

3

4

UU No. 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan DanBelanja Negara Tahun Anggaran 2021

PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

PMK No. 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil,Dana Alokasi Umum, dan Dana Otsus

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LANDASAN TEORI

6

DBH sebagai salah satu instrumen fiskal untuk menjaga

keutuhan NKRI melalui pembagian sumber penerimaan

negara yang adil kepada daerah, baik yang berasal dari

penerimaan pajak dan PNBP SDA untuk digunakan seluas-

luasnya demi kemakmuran rakyat sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Pembagian penerimaan Pajak dan PNBP Sumber Daya

Alam oleh Pemerintah kepada daerah penghasil maupun

daerah non penghasil yang berada dalam provinsi yang

sama, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi.

01

02

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TUJUAN KEBIJAKAN DBH

Untuk mengurangi

kesenjangan vertikal antara

pusat dan daerah (vertical imbalance) → Pembagian

dengan porsi tertentu antara

Pemerintah dan daerah

penghasil

Untuk mengurangi

kesenjangan horizontal

antar daerah (horizontal imbalance) → Pembagian

secara merata untuk

daerah lain yang berada di

dalam provinsi yang sama

dengan daerah penghasil

01 02

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PAJAK

• PBB-P3

• PPh

• CHT

SDA

• Hutan

• Minerba

• Migas

• Pabum

• Ikan

6

DANA BAGI HASIL

6

PENGERTIAN:Pendapatan APBN yang dialokasikan

kepada daerah berdasarkan angka

persentase untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi.

o Dibagi kepada daerah penghasil sesuai dengan

porsi yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004.

o Dibagi dengan imbangan Daerah penghasil

mendapatkan porsi lebih besar, dan Daerah lain

(dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan

bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang

ditetapkan dalam UU.

Penyaluran DBH berdasarkan realisasipenerimaan tahun anggaran berjalan(Pasal 23 UU 33/2004)

PENYALURAN:

Based on Actual Revenue

TUJUAN:Untuk memperbaiki

keseimbangan vertikal antara

pusat dan daerah dengan

memperhatikan potensi daerah

penghasil.

DBH

JENIS DBH

PEMBAGIAN : By Origin

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MEKANISME PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DBH(PP 55/2005)

6

TRANSPARAN- Rekonsiliasi data PNBP

antara Kementerian

terkait dengan Pemda

- Informasi realisasi

penyaluran DBH

- Dilaporkan dalam LKPP

- Diperiksa BPK

AKUNTABEL

PenermaanPAJAK

PNBP SDA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PORSI DBH ANTARA PEMERINTAH PUSAT,

PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA

6

K/K

Penghasil

PAJAK

PPh Pasal 21 dan 25/29 80 8 12

Pajak Bumi dan Bangunan 10 16,2 64,8 9

Cukai Hasil Tembakau 98 0,6 0,8 0,6

SDA

Kehutanan

IIUPH 20 16 64 -

PSDH 20 16 32 32

Dana Reboisasi 60 40* 40 -

Mineral dan Batubara

Iuran Tetap (Land-rent )

- darat dan laut

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SIKLUS PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DBH

6

PMK

“Perubahan Alokasi Tahap II”

• Prognosa Realisasis.d. 9 bulan

Sebagai dasarpenyaluran Tw IV

PMK

“Kurang Bayar (KB)/Lebih Bayar(LB) DBH”

• Realisasi TA Berkenaanyang telah diaudit BPK.

untuk penetapan KB/LB DBH

1 432

Berdasarkan RPMK tentang Dana Transfer Umum (DTU) diatur empat siklus

penghitungan dan penetapan DBH

TAHUN BERJALAN

TAHUN

BERIKUTNYA

Okt-NovTahun berikutnya

Nov-Des Tahun sebelumnya

Juli-AgustusTahun berjalan

Nov-DesTahun berjalan

Perpres

“APBN”

• Perkiraan Alokasi DBH TA berkenaan

• Mempertimbangkanrealisasi DBH 5 tahun terakhir

Perpres/PMK

Perubahan AlokasiDBH Tahap I :

• APBN-P

• Prognosa Realisasis.d. Semester I.

Sebagai dasarpenyaluran Tw IIISebagai dasar

penyaluran Tw I dan II

Sebagai dasar penyaluran KB dan pemotongan LB

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ALOKASI DBH DALAM PERPRES APBN

6

PENYESUAIAN

PENGALOKASIAN

DBH DALAM

PERPRES APBN

Nilai Alokasi DBH TA berkenaan yang

ditetapkan adalah nilai terkecil

perbandingan antara perhitungan DBH

atas rencana penerimaan APBN dengan

proyeksi DBH atas realisasi penerimaan

paling kurang 3 tahun sebelumnya

dan/atau paling sedikit 75% dari

perhitungan DBH berdasarkan data

dasar dari K/L.

Selisih lebih atas perbandingan

perhitunganDBH tersebut akan

diperhitungkan kembalimelalui

APBN-P atau mekanisme

perubahan alokasi berdasarkan

prognosis realisasi di semester I

PERTIMBANGAN:

1. Pembagian alokasi DBH dalam APBN masih

berasal dari perkiraan penerimaan negara 1

tahun kedepan, yang akan mengalami dinamika

perubahan penerimaan negara pada tahun

berjalan.

2. Alokasi DBH dan buffer fund/selisih lebih alokasi

DBH tersebut akan disesuaikan kembali dg

perkembangan realisasi penerimaan negara di

tahun berjalan pada triwulan 3 melalui APBNP

atau PMK, dan di triwulan 4 melalui PMK.

3. Dengan pengendalian alokasi DBH dimaksud

dapat memberikan pertimbangan kepada

pemda utk dapat menganggarkan DBH dalam

APBD sebesar 100% dari yg ditetapkan dlm

perpres.

4. Untuk menjaga kualitas belanja dan defisit APBD,

krn sejak awal alokasi DBH yg sifatnya belum

pasti sdh dikendalikan alokasinya.

5. DBH secara prinsip dialokasikan ke daerah

berdasarkan realisasi penerimaan negara,

karenanya hak daerah atas DBH tdk akan

berkurang.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SIMULASI PENGENDALIAN PENGALOKASIAN DBH DALAM APBN, APBN-P ATAU

PERUBAHAN ALOKASI TAHAP I (TW III)

6

Menjadi

SISA LEBIH

(Alokasi

potensial)

Alokasi DBH yang

ditetapkan adalah

nilai terkecil dari hasil

perbandingan

DAERAH Perhitungan APBN

Proyeksi DBH atas

Realisasi min 3

tahun terakhir

Nilai terkecil

antara 2 dan 3DITETAPKAN Selisih

1 2 3 4 5 6 = 2-5

A 120 140 120 120 0

B 100 60 60 75 25

C 80 90 80 80 0

D 50 100 50 50 0

E 140 120 120 120 20

F 200 130 130 150 50

G 60 70 60 60 0

TOTAL 750 710 620 655 95

PerubahanAlokasi Tahap II (TW IV):

• Alokasi ditetapkan berdasarkanperhitunganprognosis realisasi

PerubahanAlokasi Tahap I (TW III):

• APBN-P– Perubahan asumsi makro

– Perubahan target penerimaan

• PMK– Alokasi ditetapkan berdasarkan

perhitunganprognosis realisasi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN PENYALURAN DBH

12

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENYALURAN DBH PER-BULAN DALAM SETIAP TRIWULANNYAJenis DBH yang disalurkan DITENTUKAN untuk setiap bulan nya pada TA 2020

6

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

• Minerba (20%)

• Pabum (20%)

• Perikanan (15%)

Migas

(20%)

• PPh (20%)

• CHT (20%)

• Kehutanan (15%)

• PBB Bagian

Daerah & Biaya

pungut (20%)• Minerba (25%)

• Pabum (25%)

• Perikanan (15%)

Migas

(25%)

• PPh (20%)

• CHT (30%)

• Kehutanan (15%)

• PBB Bagian Daerah

& Biaya pungut

(25%)

PBB Bagian Daerah dan Biaya pungut (Migas dan Panas Bumi). PPh, CHT,

Kehutanan, Minerba, Panas Bumi, Migas, Perikanan :

• tahap III paling lambat bulan September; dan

• tahap IV paling lambat bulan Desember.

Jika kondisi keuangan negara tidak memungkinkan berdasarkan

hasil rapat pimpinan kementerian keuangan, maka bulan

penyaluran / jenis DBH dapat disesuaikan.

PBB Bagi rata :

• tahap I paling lambat bulan April (30%);• tahap II paling lambat bulan Agustus (50%); dan• tahap III paling lambat bulan November (selisih pagu dengan salur tahap I-II)

PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Non

Migas dan Panas Bumi :

• Secara mingguan dimulai pada bulan Agustus

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Selisih antara pagu alokasi

dengan jumlah dana yang telah

disalurkan (TW I, II, III)

• Minerba (35%)

• Pabum (35%)

• Perikanan (35%)

• Migas (35%)

• Kehutanan (35%)

• PPh (20%)

• CHT (30%)

• PBB Bagian

Daerah & Biaya

Pungut (35%)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

UPDATE PELAKSANAAN KEBIJAKAN DBH

14

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DANA BAGI HASIL TA 2020

* Ket: terdapat tambahan penyaluran dari pergeseran anggaran BUN sebesar Rp7,98 T

Realisasi Penyaluran DBH sudah final per 30 November 2020

DBH Pajak▪ Anggaran: Rp44,88 T

▪ Realisasi: Rp29,34 T (65,4%)

DBH SDA▪ Anggaran: Rp29,04 T

▪ Realisasi: Rp25,00 T (86,1%)

Kurang Bayar

DBH

▪ Anggaran: Rp12,50 T

▪ Realisasi: Rp39,56 T (316,4%)*

▪ Anggaran: Rp86,42 T

▪ Realisasi: Rp93,91 T (108,7%)* TOTAL DBH

1. DBH, selain DBH CHT dan DBH DR, digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas

daerah dengan pemenuhan kewajiban mandatory spending 25% untuk belanja

infrastruktur daerah yang terkait dengan pelayanan publik.

2. Penggunaan DBH dapat digunakan dalam rangka penanganan pandemi

COVID-19 dan dukungan terhadap program PEN di daerah.

3. Pada TA 2020 dilakukan percepatan penyelesaian KB DBH melalui optimalisasi

penggunaan pagu DBH TA berjalan.

▪ Penyaluran DBH TA BerjalanDalam rangka percepatan penanggulangan dampak pandemi COVID-19, Dirjen

Perimbangan Keuangan dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan relaksasi dalam

penyaluran DBH TA berjalan berdasarkan penyebaran COVID-19 di daerahUsulan relaksasi penyaluran DBH TA berjalan, paling sedikit memuat:

❑ Daerah yang diberikan relaksasi penyaluran❑ Jenis DBH yang diberikan relaksasi penyaluran, dan❑ Jangka waktu pemberian relaksasi penyaluran

Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui usulan relaksasi penyaluran DBH TA berjalan,

relaksasi penyaluran DBH TA berjalan bagi daerah tersebut ditetapkan dengan KMK yang

ditandatangani oleh Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Dirjen Perimbangan Keuangan telah menyalurkan Kembali DBH kepada Daerah yang pada

TW I dan II mengalami penundaan penyaluran DBH karena belum menyampaikan

kelengkapan syarat salur seperti Berita Acara Rekonsiliasi dan menunda penyampaian

syarat penyaluran DBH oleh Pemda Pada TW III dan TW IV berupa:

1. Berita Acara Rekonsiliasi

2. Laporan Kinerja COVID-19

▪ PenyaluranKB DBHMenteri Keuangan dapat menetapkan alokasi sementara KB DBH TA 2019 berdasarkan

prognosis realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan TA 2019Alokasi sementara KB DBH ditetapkan kembali secara definitif:❑ Berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan Tahun 2019 dari

laporan hasil pemeriksaan atas LKPP yang dikeluarkan BPK❑ Memperhitungkan KB yang sudah disalurkan berdasarkan penetapan alokasi

sementara

Berdasarkan penetapan alokasi sementara dan/atau alokasi definitif KB DBH TA 2019,

Menteri Keuangan dapat menyalurkan KB DBH TA 2019 dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan negara dan perkembangan penyebaran pandemi COVID-19

Penyaluran KB DBH TA 2019 ditetapkan dengan KMK yang ditandatangani oleh Dirjen

Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan

RELAKSASI DAN PERCEPATAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL

Yang kemudian disampaikan kembali paling lambat

minggu kedua bulan Januari 2021 sebagai syarat

penyaluran DBH TW I pada tahun anggaran berikutnya.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL (DBH) TA 2021

Mempercepat penyelesaian Kurang Bayar DBH yang

memperhitungkan lebih bayar DBH melalui optimalisasi alokasi DBH

tahun anggaran berjalan dengan memperhatikan kondisi keuangan

negara

Mengoptimalkan pemanfaatan DBH dalam rangka mendukungpenanganan kesehatan, jaring pengaman sosial serta pemulihanekonomi dampak Covid-19

Melanjutkan Kebijakan pengelolaan DBH yang tepat waktu, tepat jumlah,

dan akuntabel dengan memperhatikan proyeksi DBH berdasarkan realisasi

DBH paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir

Melanjutkan kebijakan DBH Pajak yang terkait dengan pembagian

penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara merata kepada

seluruh kabupaten/kota; menambah cakupan DBH PBB termasuk sektor

lainnya, antara lain PBB perikanan dan PBB atas kabel bawah laut; serta

penggunaan DBH CHT minimal 50% dengan prioritas pada bidang kesehatan

untuk mendukung program JKN

Melanjutkan kebijakan DBH SDA antara lain dengan menghilangkan

earmarked 0,5% dari DBH SDA Migas untuk bidang pendidikan;

mengalokasikan DBH Dana Reboisasi dari semula ke kabupaten/ kota

penghasil menjadi ke provinsi penghasil sesuai UU 23/2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

Menyalurkan DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara sesuai

dengan kondisi keuangan negara, yang mempertimbangkan kinerja

daerah dalam: mendukung optimalisasi penerimaan pajak;

pemeliharaan lingkungan; dan penanggulangan dampak Covid-19.

Perkembangan DBH, 2015-2021

Perpres113/2020

18,0%

Rp101,96 T

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 17

POSTUR DBH APBN TA 2021

TA 2020 TA 2020

APBN APBNP APBNP APBN

Perpres 78/2019 Sisa Lebih Total Perpres 54/2020 Perpres 72/2020 Perpres 78/2019 Sisa Lebih Total

1 2 3 4=2+3 5 6 7 8 9=7+8

Pajak 43.655.659.941.000 12.575.368.384.000 56.231.028.325.000 45.846.167.132.000 44.876.005.905.000 43.496.286.010.000 2.829.906.320.000 46.326.192.330.000

CHT 3.462.912.000.000 3.462.912.000.000 3.312.912.000.000 3.298.882.657.000 3.475.618.000.000 3.475.618.000.000

PBB 15.375.430.448.000 2.323.141.677.000 17.698.572.125.000 12.611.064.497.000 12.611.064.497.000 13.420.406.057.000 493.488.202.000 13.913.894.259.000

Bagi Rata 1.800.577.508.000 85.885.750.000 1.886.463.258.000 1.344.193.738.000 1.344.193.738.000 1.483.060.485.000 1.483.060.485.000

Bagian Daerah 13.119.195.446.000 2.161.156.945.000 15.280.352.391.000 10.887.969.277.000 10.887.969.277.000 11.535.842.726.000 476.945.852.000 12.012.788.578.000

Biaya Pemungutan 455.657.494.000 76.098.982.000 531.756.476.000 378.901.482.000 378.901.482.000 401.502.846.000 16.542.350.000 418.045.196.000

PPh 24.817.317.493.000 10.252.226.707.000 35.069.544.200.000 29.922.190.635.000 28.966.058.751.000 26.600.261.953.000 2.336.418.118.000 28.936.680.071.000

PPh Pasal 21 23.224.014.861.000 9.450.259.139.000 32.674.274.000.000 27.807.036.961.000 26.918.492.570.000 24.784.187.974.000 1.976.785.869.000 26.760.973.843.000

PPh Pasal 25/29 1.593.302.632.000 801.967.568.000 2.395.270.200.000 2.115.153.674.000 2.047.566.181.000 1.816.073.979.000 359.632.249.000 2.175.706.228.000

SDA 36.723.388.383.000 12.121.377.846.000 48.844.766.229.000 31.461.255.025.000 29.038.192.222.000 27.521.733.436.000 8.113.695.225.000 35.635.428.661.000

Kehutanan 1.418.682.148.000 471.832.760.000 1.890.514.908.000 1.653.456.196.000 1.565.299.907.000 1.584.190.723.000 269.781.467.000 1.853.972.190.000

Migas 17.949.396.344.000 6.359.977.756.000 24.309.374.100.000 10.197.069.596.000 10.197.069.597.000 8.189.501.547.000 5.995.275.503.000 14.184.777.050.000

Gas Bumi 7.653.342.504.000 1.650.834.996.000 9.304.177.500.000 3.937.258.298.000 3.937.258.298.000 2.027.342.214.000 3.177.629.186.000 5.204.971.400.000

Minyak Bumi 10.296.053.840.000 4.709.142.760.000 15.005.196.600.000 6.259.811.298.000 6.259.811.299.000 6.162.159.333.000 2.817.646.317.000 8.979.805.650.000

Minerba 16.234.795.306.000 4.732.480.282.000 20.967.275.588.000 17.707.270.290.000 15.481.213.454.000 16.061.191.387.000 1.619.240.465.000 17.680.431.852.000

Landrent 353.783.267.000 86.165.823.000 439.949.090.000 534.660.353.000 467.445.909.000 304.555.881.000 49.148.062.000 353.703.943.000

Royalti 15.881.012.039.000 4.646.314.459.000 20.527.326.498.000 17.172.609.937.000 15.013.767.545.000 15.756.635.506.000 1.570.092.403.000 17.326.727.909.000

Panas Bumi 865.183.846.000 92.134.399.000 957.318.245.000 1.183.175.554.000 1.074.325.875.000 1.112.535.408.000 37.960.027.000 1.150.495.435.000

Perikanan 255.330.739.000 464.952.649.000 720.283.388.000 720.283.389.000 720.283.389.000 574.314.371.000 191.437.763.000 765.752.134.000

Grand Total 80.379.048.324.000 24.696.746.230.000 105.075.794.554.000 77.307.422.157.000 73.914.198.127.000 71.018.019.446.000 10.943.601.545.000 81.961.620.991.000

Jenis DBH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

18