1111

DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAHKEMENTERIAN DALAM NEGERI

2011

22

DANA BOS 2011

“Bentuk Dana Transfer”Transfer dari rekening kas negara ke rekening kas daerah

Stimulus bagi daerah dan bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah utk menyediakan anggaran pendidikan

yang bersumber dari APBD.

Bantuan operasional sekolah utk biaya non personalia (bukan gaji) bagi satuan pendidikan dasar sebagai

pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan utk mendanai beberapa keg lain sesuai juknis Mendiknas

33

Kas Umum Negara,

Kemenkeu

Kas Umum Daerah

Kab./Kota

Sekolah Swasta

Sekolah Negeri

Disalurkan dalam jenis belanja hibah

Belanja langsung dalam bentuk program/kegiatan

Transfer ke Rekening APBD

MEKANISME DANA BOS 2011

44

PENGELOLAAN DANA BOS

2011

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PELAKSANAAN

PENATAUSAHAAN

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

55

PENGANGGARAN

URUSAN WAJIB/

PILIHAN

ORGA-NISASI

PROGRAM KEGIATAN

KELOM-POK

BELANJA

JENIS BELANJA

OBYEKBELANJA

RINCIAN OBYEK

BELANJA

KELOM-POK

PENDAPATAN

KELOM-POK

PENDAPATAN

JENIS : Lain-lain

Pendapatan Daerah yg

Sah

JENIS : Lain-lain

Pendapatan Daerah yg

Sah

OBYEK:Dana

Penyesuaian dan OTSUS

OBYEK:Dana

Penyesuaian dan OTSUS

PP 38/2007

PP 41/2007

RINCIAN OBYEK :

Dana BOS

RINCIAN OBYEK :

Dana BOS

66

LEVEL PEMDA

LEVEL SATKER

RKA PPKD

DPA PPKD

RKA SKPD

DPA SKPD

Sifatnya transfer (penerimaan/pengeluaran al : Dana BOS)

Belanja langsung per Program/keg

RKA

RKA

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dana BOS 2011

77

PENGGUNAAN DANA BOS

•Bagi Sekolah milik pemerintah daerah dianggarkan dalam Belanja Langsung dalam bentuk program/kegiatan pada SKPD berkenaan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran SKPD 2.2.1.

• Bagi Sekolah Swasta dianggarkan dalam Belanja Daerah, Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta serta Rincian Obyek Dana BOS kepada sekolah swasta yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 2.1

88

PENGANGGARAN DANA BOS MENDAHULUI

PERDA PERUBAHAN APBDBagi daerah yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2011 dan belum menganggarkan dana BOS yang bersumber dari transfer Pemerintah dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan cara:

a.Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.b.Menyusun RKA-SKPD/RKA-PPKD dan mengesahkan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

c.Ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

99

Dalam rangka efektivitas penyaluran dan pengelolaan Dana BOS, Kepala Daerah menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan mekanisme penatausahaan lebih lanjut memperhatikan pedoman sistem dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing- masing daerah.

EFEKTIVITAS PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA BOS

1010

Dana BOS yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Sekolah Swasta dalam bentuk Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

DANA BOS KEPADA SEKOLAH SWASTA

1111

Pagu alokasi untuk masing-masing sekolah negeri dan swasta disusun oleh Dinas Pendidikan setelah disesuaikan dan/atau divalidasi dengan data Kementerian Pendidikan Nasional.

PAGU ALOKASI

1212

Dana BOS setiap triwulannya disalurkan oleh Bendaharawan Umum Daerah (BUD) berdasarkan tahapan sebagai berikut:a.Sekolah mengusulkan rencana penggunaan

kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) yang ditembuskan kepada Bendahara Pengeluaran di Dinas Pendidikan, dengan tetap mengacu pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional pada setiap awal pencairan dana;

b.Bendahara Pengeluaran di Dinas Pendidikan mengajukan SPP Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) dengan melampirkan antara lain usulan rencana penggunaan kebutuhan dan DPA-SKPD/DPPA-SKPD kepada Pengguna Anggaran (PA).

1313

c. Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran.

d. Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran

e. Atas dasar SP2D UP/GU yang diterbitkan oleh BUD, Bank Persepsi mentransfer dana sebesar yang dicantumkan dalam SP2D UP/GU ke rekening kas Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran Pembantu di Dinas Pendidikan yang ditunjuk.

1414

f. Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran Pembantu di Dinas Pendidikan mentransfer dana tersebut ke Pembantu Bendahara pengeluaran pembantu (PBPP) untuk pembayaran kegiatan dana BOS di masing-masing sekolah.

g.PBPP melaporkan realisasi penggunaan uang yang dilampirkan dengan rekap SPJ dan dokumen bukti pertanggungjawaban yang sah atas UP/GU untuk kegiatan dana BOS tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas Pendidikan, setelah diketahui oleh Kepala Sekolah, paling lambat tanggal 5 (lima) pada awal triwulan berikutnya.

1515

h.Dalam hal Dana BOS digunakan untuk kegiatan dalam rangka pengadaan aset tetap seperti: komputer, meja dan kursi, genset agar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1.) Sekolah mengusulkan kebutuhan aset tetap yang diperlukan di sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran (PA) yang ditembuskan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran di Dinas Pendidikan dengan mengacu pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

2.) Dalam rangka pengadaan aset tetap untuk kebutuhan seluruh sekolah dilaksanakan di Dinas Pendidikan.

1616

3.) Proses pengadaan aset tetap tersebut mengacu pada mekanisme dan prosedur pengadaan barang dan jasa

Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4.) Apabila pengadaan aset tetap telah dilaksanakan baik secara swakelola maupun kontrak dengan pihak ketiga, Kepala Dinas Pendidikan melakukan penyerahan aset tetap tersebut kepada masing-masing sekolah yang disertai dengan berita acara serah terima.[[[[[[[[[

5.) Aset tetap yang disediakan untuk masing-masing sekolah tersebut dicatat sebagai aset Dinas Pendidikan yang dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Dinas Pendidikan.

 

1717

Bagi Daerah yang telah menganggarkan dana BOS yang bersumber dari APBD, agar tetap mengalokasikan anggaran tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2011 yang penggunaannya bersinergi dengan dana BOS ini. 

1818

Bagi sekolah yang menerima DAK Bidang pendidikan tidak diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk mendanai kegiatan yang sama.

DAK BIDANG PENDIDIKAN & DANA BOS

1919

 KEGIATAN

KDH

 

Kas Daerah

BPKD/BAG KEU DINAS PENDIDIKAN

 KEPSEK

 PBPP

  

Bid.Angg.

Bid.Perb.

Bid.Akt

Kadis(PA)

Kabid(KPA)

PPK-SKPD

BP 

BPP 

  

  

 I PERENCANAAN & ANGG.                          •Penyusunan RKA-SKPD    √√     √ √  √ √        √ √     •Penyiapan Jadwal    √√        √ √              •Anggaran Kas     √ √  √ √  √ √             II PELAKS & PENATAUSAAN                        • DPA-SKPD• SPD

 •Penetapan Pejabat Pengelola  √ √                     

  •Rencana Kebutuhan                    √ √  √ √  •Pengajuan SPP                 √ √ √√  √ √  √ √  •Verifikasi              √ √         

 •Penerbitan SPM (UP/GU/TU LS)           √ √  √ √         

  •Penerbitan SP2D     √ √                  • Pencairan Dana  √ √•Penatausahaan (BKU , Buku Pembantu, Register Kartu Kendali)  √ √  √ √  √ √

  •Pertanggungjawaban                 √ √  √ √  √ √  administratif &Rekap SPJ                          •Pertanggungjawaban                 √ √        fungsional ke BUD                         III

AKUNTANSI &PELAPORAN                        

  •Akuntansi di PPKD       √√                    •Akuntansi di SKPD             √ √          

 •Lap.keu SKPD (LRA, Neraca, CALK)        √ √     √ √         

  •Lap.keu Pemda (LRA, LAK  √ √    √√                    Neraca, CALK)                        

PENGELOLAAN DANA BOS DALAM SIKLUS ANGGARAN DAERAH

2020

INSTITUSI / PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN / PELAKSANA OPERASIONAL

NO URAIANINSTI-TUSI

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

PELAKSANA OPERASIONAL KETERANGAN

           

1 Kepala Daerah   √  Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan

2Dinas Pendidikan √    

- Kepala Dinas   √   Pengguna Anggaran (PA)  -Kabag TU   √   PPK-SKPD

  - Kabid   √  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

  - BP   √   Bendahara Pengeluaran

  - BPP   √  Bendahara Pengeluaran Pembantu

3 BPKD √      - Bid. Anggaran  √   Kuasa BUD  - Bid. Perbend   √   Kuasa BUD  - Bid Akuntansi   √   Kuasa BUD

4 Bank Umum √ √  Pemegang Rekening Kas Daerah

5 Sekolah √    

 - Kepala Sekolah   √ Pelaksana/Pengendali Keg

  - PBPP √ √ Pelaksana Operasional           

2121

Pengaturan tentang BendaharaPermendagri 13 Tahun 2006Permendagri 59 Tahun 2007Permendagri 55 Tahun 2008telah memberikan pengaturan yang detail

tentang proses penatausahaan dibutuhkan pengaturan lebih lanjut tentang:

Tugas dan wewenang pembantu bendahara di sekolahBuku yang digunakan oleh bendahara dan tata cara

penggunaannyaProsedur pertanggungjawaban dan penyampaiannya

22222222

DOKUMEN POKOK PELAKSANAAN ANGGARAN

SPD

SPP-LS SPM-LS SP2D

SPP-UP SPP-GU SPP-TU

SPM-UP SPM-GU SPM-TU

SP2D

SPJ

23232323

S P P

1. SPP- Uang Persediaan (SPP - UP)

2. SPP- Ganti Uang (SPP - GU)

3. SPP- Tambahan Uang (SPP - TU)

4. SPP- Langsung (SPP - LS)

24242424

KELENGKAPAN DOKUMEN SPPKelengkapan Dokumen SPP-UP :

• Surat Pengantar SPP-UP

• Ringkasan SPP-UP

• Rincian PP-UP

• Salinan SPD

• Draf Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran yang menyatakan bahwa Tidak Boleh Digunakan Selain UP

• dll.

Kelengkapan Dokumen SPP-GU :

• Surat Pengantar SPP-GU

• Ringkasan SPP-GU

• Rincian PP-GU

• Salinan SPD

• Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ)

• Draf Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran yang menyatakan bahwa Tidak Boleh Digunakan Selain GU

• dll.

25252525

KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Kelengkapan Dokumen SPP-TU :

• Surat Pengantar SPP-TU

• Ringkasan SPP-TU

• Rincian PP-TU

• Salinan SPD

• Draf Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran yang menyatakan bahwa Tidak Boleh Digunakan Selain TU

• dll.

Karakteristik SPP-TU :

• Digunakan untuk Kegiatan yang Mendesak

• Besaran Nilai Rupiah berdasarkan Persetujuan PPKD

• Harus Habis Digunakan pada Periode/Bulan Permintaan

• Jika Tambahan Uang Tidak Habis Digunakan maka Harus Disetor Kembali pada Akhir Peride/Bulan Permintaan.

2626262626

KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Kelengkapan Dokumen SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan :

• Surat Pengantar SPP-LS

• Ringkasan SPP-LS

• Rincian PP-LS

• Lampiran SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan a.l. :

a. Daftar pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji

b. SK CPNS/SK PNS/SK Kenaikan Pangkat/SK Jabatan

c. Daftar Keluarga (KP4) surat nikat/akte kelahiran

d. Surat pindah/Surat kematian

e. SSP PPh Pasal 21

f. dll

Kelengkapan digunakan sesuai peuntukannya

27272727

KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Kelengkapan Dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa :

• Surat Pengantar SPP-LS

• Ringkasan SPP-LS

• Rincian PP-LS

• Lampiran SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa a.l. :

a. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait

b. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh)

c. Surat perjanjian kerjasama/kontrak

d. Berita acara penyelesaian pekerjaan/serah terima

e. kwitansi bermaterai/nota/faktur

f. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan

g. Berita acara pemeriksaan

h. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan

i. Photo/buku/dokumentasi kemajuan/penyelesaian pekerjaan

j. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam kontrak

k. dll

28282828

S P M1. SPM- Uang Persediaan (SPM - UP)

2. SPM- Ganti Uang (SPM - GU)

3. SPM- Tambahan Uang (SPM - TU)

4. SPM- Langsung (SPM - LS)

Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak Diterima SPP

Dikembalkan paling lambat 1 hari sejak Diterima SPP

29292929

SP2D1. Dapat Dicairkan pada Bank yang telah Ditunjuk

2. Bukan Alat Pembayaran

3. Dapat Diterbitkan, Jika:

a. Pengeluaran yang diterima tidak melampaui anggarang yang tersedia; dan/atau

b. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

4. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak Diterima SPM

5. Dikembalikan paling lambat 1 hari sejak Diterima SPM

30303030

PROSES PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN UP/GU/TU

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / KUASA

PPK - SKPD

BENDAHARA PENGELUARAN

KUASA BUD

BANK

SPM-UP/GU/TU

SP2D

Uang

SPP-UP/GU/TU

31313131

PROSES PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN LS

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / KUASA

PPK - SKPD

BENDAHARA PENGELUARAN

(SPP-LS)

P P T K (menyiapkan dokumen)

KUASA BUD

BANK

FIHAK III

SPM

SP2D

Uang

Tagihan & Laporan Kegiatan

3232

PERMASALAHAN PELAKSANAAN • Penetapan SK Nama-nama Pembantu Bendahara Pengeluaran

Pembantu (PBPP) di sekolah. Namun di beberapa sekolah (SD) tidak ada personil .

• Menunggu penetapan SK.

• Kepala Sekolah tidak diperkenankan merangkap jabatan termasuk rangkap jabatan sbg Pengendali/Pelaksana dan Bendahara.

• Melalui mekanisme SPP-TU/GU dan kewajiban PBPP di sekolah menyampaikan SPJ (pertanggungjawaban) sbg dasar penyaluran dana tahap berikutnya

• BOS ada yg bersifat pengadaan/fisik, perlu melakukan

kontrak/tender (Keppres 80/2003 dan perubahannya), Siapa yang menandatangani kontrak ?

• Dana BOS sudah harus dibayarkan ke sekolah paling lambat 7 hari.

• Tumpang tindih penggunaan dana BOS dan DAK Bid. Pendidikan

3333

Rekomendasi Pelaksanaan Dana BOS

3434

PERMASALAHAN

• Implikasi Permendagri 13/2006, 59/2007, 55/2008:

a. Dana BOS akan terlambat diterima sekolah akibat proses administrasi yang panjang

b. Sekolah tidak menerima dana tunai keseluruhan karena belanja modal harus diadakan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota melalui tender.

c. Penggunaan dana BOS di sekolah tidak fleksibel (karena telah terikat dalam “line item” dalam DPA-Dinas Pendidikan Kab/Kota).

d. Terjadi fragmentasi : sekolah negeri dan swasta menerima dana pada saat yang berbeda-beda.

e. Ketidaksiapan daerah dan sekolah dalam administrasi pengelolaan BOS yang dituntut oleh peraturan diatas

• Bertentangan dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan otonomi pendidikan yang tertuang dalam UU 20/2003, PP 48/2008, PP 66/2010.

35353535