MEKANISME PENCAIRAN DANA ANGGARAN DI KANTOR

PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

MAKASSAR I

SKRIPSI

OLEH

HERA DEBIJAYANTI

NIM 105731112116

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

ii

HALAMAN JUDUL

MEKANISME PENCAIRAN DANA ANGGARAN DI KANTOR

PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

MAKASSAR I

SKRIPSI

OLEH

HERA DEBIJAYANTI

NIM 105731112116

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2020

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“ Jadikan air mata kesedihan yang jatuh saat ini menjadi air mata bahagia

suatu saat nanti, percayalah apa yang kamu impikan selama ini akan

menjadi kenyataan selagi engkau terus berusaha dan selalu melibatkan

Allah dalam setiap langkah “

Persembahan

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada Ayah dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan dan

mendukung setiap langkah dalam perjalan hidupku.

2. Kepada Ibu/Bapak pembimbing yang telah memberikan pengarahan

dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.

3. Kepada kerabat dan sahabat yang senantiasa membantu dan

memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

4. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberi semangat

5. Serta kepada Almamater Universitas Muhammaddiyah Makassar.

iv

v

vi

vii

ABSTRAK

Hera Debijayanti, Tahun 2020, Mekanisme Pencairan Dana Anggaran Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I. Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, dibimbing oleh Ismail Badollahi dan Khadijah Darwin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pencairan dana anggaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I telah melakukan mekanisme pencairan dana anggaran sesuai dengan SOP yang disusun sesuai Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 Tentang SOP KPPN, namun masih terdapat kendala seperti jaringan, SDM satuan kerja dan lokasi antara satuan kerja dengan KPPN Makassar I yang cukup jauh. Tindak lanjut hasil penelitian ini adalah diharapkan bagi KPPN Makassar 1 agar mengupdate jaringan dan memberikan bimbingan serta sosialisasi terhadap SDM satuan kerja.

Kata kunci : Mekanisme, Pencairan Dana, Efektifitas.

viii

ABSTRACK

Hera Debijayanti, 2020, Budget Disbursement Performance Mechanism at Makassar State Treasury Service Office I. Accounting Study Program Thesis, Faculty of Economics and Business Of Muhammadiyah University Makassar, guided by Ismail Badollahi and Khadijah Darwin. This research aims to find out the mechanism of disbursement of budget funds in the Makassar State Treasury Service Office I. This research was conducted using descriptive qualitative methods. The data collection techniques in this study use interviews, observations, and documents. The results of this study show that the Makassar State Treasury Service Office I has conducted a mechanism for disbursement of budget funds in accordance with sop which is prepared in accordance with the Decree of the Director General of Treasury Number KEP-287/PB/2015 on SOP KPPN, but there are still shortcomings. network, human resources and location between the task force and KPPN Makassar I which is quite far. Follow-up results of this study are expected for KPPN Makassar 1 to update the network and provide guidance and socialization to the human resources task force. Keywords : Disbursement of Funds, Effective and Efficient.

ix

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah penulis panjatkan ke hadirat Allah

SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada

hamba- Nya. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah

Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya dengan

syafaat dari beliau kita dapat terbebas dari zaman kejahiliyahan. Hanya karena

berkat nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah penulis dapat

menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Tugas akhir yang berjudul

“Mekanisme Pencairan Dana Anggaran di Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Makassar I”.

Tugas Akhir yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat

dalam menyelesaikan Program Sarjana ( S1) pada Falkutas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Teristimewa dan

terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

orang tua penulis bapak Hakim dan ibu Erni Kusumawati yang senantiasa

memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa terbaik yang

tulus, serta saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dalam

memberikan semangat hingga akhir studi ini.

Dalam proses penyelesaian tugas tugas akhir ini penulis sangat banyak

menemui hambatan, namun hal ini dapat diatasi dengan adanya doa, semangat,

bimbingan dan petunjuk serta saran. Penulis mengucapkan terima kasih dan

penghargaan yang setinggi-tinginya dengan hormat kepada :

x

1. Bapak Prof.Dr.H.Ambo Asse, M.Ag, selaku rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar

2. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi

yang telah berkenan memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Ismail Badollahi,SE,M.Si.Ak.CA selaku Ketua Prodi Jurusan

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar dan juga selaku

pembimbing 1 yang telah banyak memberikan pengarahan dan

dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Khadijah Darwin, SE.,M.Ak selaku pembimbing 2 yang telah

memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan yang

sangat berarti kepada penulis.

5. Bapak/Ibu Staf KPPN Makassar 1 yang telah banyak membantu dan

memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

6. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar.

7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 2016 yang

selalu belajar bersama yang telah memberikan bantuan dan dorongan

dalam aktivitas studi penulis.

8. Terimakasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu

persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan

dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas

akhir ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari

kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca.

xi

Penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi

kesempurnaan skripsi ini semoga tugas akhir yang sederhana ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak utamanya untuk Almamater Kampus Biru

Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Makassar, November 2020

Penulis

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ........................................................................................ i

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ ii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................................ iii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .............................................................. iv

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................... v

SURAT PERNYATAAN ..................................................................................... vi

ABSTRAK ........................................................................................................ vii

ABSTRACK ...................................................................................................... viii

KATA PENGANTAR ......................................................................................... ix

DAFTAR ISI ...................................................................................................... xii

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xiv

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xv

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xiv

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................... 5

C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 5

D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 6

A. Pengertian Anggaran Sektor Publik ................................................. 6

B. Fungsi Anggaran Sektor Publik ....................................................... 7

C. Jenis Anggran Sektor Publik ............................................................ 8

D. Sistem Informasi Anggaran dan Akuntansi ...................................... 9

E. Mekanisme Pencairan dana ........................................................... 10

F. Tinjauan Empiris .............................................................................. 12

G. Kerangka Pikir ................................................................................. 19

BAB III METODE PENELITIAN ......................................................................... 20

A. Jenis Penelitian ............................................................................ 20

B. Fokus Penelitian ............................................................................ 20

C. Pemilihan Lokasi Penelitian ........................................................... 20

D. Sumber Data ................................................................................. 22

E. Pengumpulan Data ....................................................................... 22

xiii

F. Instrument Penelitian ..................................................................... 23

G. Teknik Analisis .............................................................................. 23

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................ 26

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ............................................... 26

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian) .................................................. 35

C. Analisis dan Interpetasi (Pembahasan) ......................................... 48

BAB V PENUTUP ............................................................................................. 55

A. Kesimpulan ................................................................................... 55

B. Saran ............................................................................................ 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xiv

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

2.1 Penelitian Terdahulu................................................................... 15

xv

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

2.1 Kerangka Pikir .................................................................................... 19

2.2 Struktur Organisasi ............................................................................. 31

2.3 Alur Pencairan .................................................................................... 39

2.4 Alur Pencairan Dana .......................................................................... 49

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-Lampiran .................................................................................. 61

xvii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan akan pengolahan

keuangan negara agar pengolahan keuangan negara bisa berjalan

dengan lancar dan sesuai dengan prosedur maka semakin tinggi pula

pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengolahan sumber

daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Menurut

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini disusun

dalam upaya menghilangkan penyimpangan dalam pengelolaan

keuangan Negara dan mewujudkan sistem pengolahan fiskal yang

berkelanjutan.

Pengelolahan keuangan yang baik akan memberikan dampak yang

positif untuk berlangsungnya perekonomian Negara, jika pengeluaran lebih

besar daripada penerimaan maka negara akan bisa mendapat masalah

yang sangat besar salah satunya adalah krisis ekonomi dan semakin

bengkaknya hutang negara. Dengan diterapkannya suatu sistem

mekanisme yang bisa mengatur dan mengelolah sumber keuangan negara

secara tertib, taat pada peraturan undang-undang, efisien dan bertanggung

jawab maka negara akan bisa menjalankan kegiatan-kegiatanya dengan

baik dan lancar, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik

Indonesia No.17 tahun 2003.

Pendanaan dan pembiayaan kegiatan pemerintah baik pemerintah

pusat dan pemerintah daerah harus dikelolah dengan baik, maka dari itu

1

2

diperlukan suatu lembaga khusus yang harus mengatasi masalah

pengolahan keuangan negara mengangkat kepala KPPN selaku kuasa.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012

menyebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

mengangkat Kepala KPPN selaku Bendahara Umum Negara untuk

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran

dalam wilayah kerja yang ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan proses

penganggaran dan pelaksanaan anggaran yang tertib, efisien, ekonomis,

efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu dibangun sistem

perbendaharaan dan anggaran negara menurut Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 tentang

Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4

menyebutkan bahwa APBN atau APBD mempunyai fungsi otorisasi,

perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBN harus

dikelola dengan baik agar apa yang menjadi tujuan pembangunan dapat

tercapai secara efektif dan efisien sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Pengelolaan belanja negara yang baik dapat dilihat pada tingkat realisasi

anggaran yang sesuai dengan perencanaan pencairan dana. Pembayaran

beban atas dana APBN memiliki dua mekanisme yaitu pencairan dana

melalui pencairan dana langsung dan pencairan dana uang persediaan (UP).

Pencairan dana langsung dan pencairan dana uang persediaan memiliki

perbedaan yaitu pencairan dana langsung digunakan untuk belanja pegawai

dan belanja non pegawai, sedangkan pencairan dana uang persediaan

digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari yang tidak dapat

3

dibayarkan melalui pencairan dana langsung. Pemerintah juga

mengeluarkan PMK nomor 197/PMK.05/2017 tentang rencana penarikan

dana, rencana penerimaan dana dan perencanaan kas untuk

mengoptimalkan perencanaan penarikan atau penyerapan anggaran oleh

satuan kerja kementerian atau lembaga.

Dalam melakukan pencairan dana anggaran baik pencairan dana

langsung maupun pencairan dana uang persediaan harus dilakukan

seefisien mungkin agar pembiayaan-pembiayan dalam rangka melancarkan

kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Perbendaharaan memiliki fungsi perencanaan kas yang baik untuk

pencegahan agar tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan pencairan

sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang

menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I merupakan instansi

vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPbN)

yang memiliki fungsi dan tugas untuk mengelolah keuangan yang melibatkan

pencairan dana anggaran selaku bendahara umum Negara berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012.

KPPN sebagai instansi yang diberikan kuasa dalam mengelolah

keuangan negara harus bekerja secara profesional. Profesionalisme sangat

perlu dimiliki oleh setiap pegawai agar dapat memberikan layanan yang

memuaskan. KPPN Makassar I dalam melakukan tugas dan fungsinya

sebagai pengelolah keuangan negara telah membuat suatu aturan dan

sistem yang terkait dengan mekanisme pencairan dana yang dapat

membantu tercapainya apa yang telah direncanakan untuk kesejahteraan

4

dan kebaikan negara. Pencairan dana dapat dilakukan hanya dalam waktu 1

hari sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per

66/PB/2005 yaitu pasal 13 butir 2 yang berbunyi Penerbitan Surat Perintah

Pencairan Dana wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas waktu paling

lambat 1 hari kerja setelah diterima SPM secara lengkap.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya di mana

penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dela Dewi Ayuningrum di tempat yang

berbeda yaitu KPPN Surakarta. Alasan peneliti mengambil penelitian dengan

judul ini karena adanya fenomena yang terjadi di KPPN Makassar I

mengenai beberapa satuan kerja yang mengalami kendala dalam

melakukan proses pencairan dana anggaran sehingga membuat peneliti

tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai mekanisme

kinerja pencairan dana anggaran, sehingga peneliti dapat mengetahui

bagaimana mekanisme pencairan dana di KPPN Makassar I dan apa saja

yang menjadi kendala bagi satuan kerja dan KPPN I Makassar pada saat

melakukan proses pencairan dana anggaran.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbagan tersebut maka peneliti

tertarik untuk melakukan pengujian kembali apakah ada teori yang sama,

tetapi pada waktu dan tempat yang berbeda akan memberikan hasil yang

sama atau berbeda dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan pemaparan di

atas penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai “ Mekanisme

Pencairan Dana Anggaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara Makassar I”.

5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan

masalah yang akan dibahas adalah bagaimana mekanisme pencairan dana

anggaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini

adalah untuk mengetahui mekanisme pencairan dana anggaran apakah

sudah berjalan sesuai prosedur dan aturan yang telah ditetapkan serta untuk

mengetahui keefektifitasan mekanisme pencairan dana anggaran di Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu

pengetahuan bagi peneliti dalam proses penelitian dan penulisan karya

ilmiah, serta pengaplikasian teori yang penulis dapatkan selama berada

dibangku kuliah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini digunakan sebagai sumber informasi dan masukan

bagi pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I yang

berkaitan dengan mekanisme pencairan dana anggaran dengan

pemanfaatan informasi dalam pengambilan keputusan yang terkait

dengan pencairan dana anggaran

BAB II

6

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Menurut Nafarin (2014), Anggaran adalah rencana tertulis mengenai

kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka

waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat

juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Anggaran merupakan suatu

perencanaan keuangan secara periodik yang telah disusun berdasarkan

program yang telah disahkan. Anggaran sektor publik adalah blue print

organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

serta masa depan yang akan diwujudkan (Mahmudi, 2016). Ada pendapat

lain yang mengatakan bahwa anggaran sektor publik adalah rencana

kegiatan yang dipersentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan

dan belanja dalam satuan moneter (Indra Bastian, 2013).

Dalam pemerintahan terdapat istilah APBN yang merupakan

kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut

Munandar (2015) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia

yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Periode pelaksanaan

APBN adalah satu tahun. Dalam rangka menjaga agar APBN dapat

dilaksanakan secara tepat waktu maka dalam UU 17/2003 maupun PP

21/2004 telah ditentukan kalender anggarannya, yaitu APBN harus sudah

diundangkan paling lambat bulan Oktober tahun sebelumnya.

6

7

Pengelolaan belanja negara yang baik dapat dilihat dari tingkat realisasi

anggaran yang sesuai dengan perencanaan pencairan dana anggaran.

APBN sendiri telah memiliki dasar hukum yang mengaturnya yang termuat

dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

B. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Menurut Halim dan Kusufi (2016) mengidentifikasikan bahwa

anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang

akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan

berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran sebagai alat pengendalian digunakan untuk menghindari

adanya pengeluaran yang terlalu besar (overpending), terlalu rendah

(underspending), salah sasaran (misappropriation), atau adanya

penggunaan dana yang tidak semestinya (misspending).

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah, digunakan untuk

menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran sebagai alat politik

Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen

eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik

untuk kepentingan umum.

8

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Dengan dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau

departemen yang merupakan bagian organisasi dapat mengetahui apa

yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian atau

unit kerja lain.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran.

7. Anggaran sebagai alat motivasi.

Anggaran dapat digunakan sebagai alat utuk memotivasi manager dan

stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam

mencapai target dan tujuan orgaisasi ditetapkan.

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran dapat

dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan anggaran

pembangunan maupun rencana kerja pemerintah (daerah).

C. Jenis Anggaran Sektor Publik

Adapun menurut Mahmudi (2016), jenis-jenis anggaran sektor

publik antara lain adalah :

1. Line item budget

Sistem anggaran ini menyajikan belanja berdasarkan input atau

sumber daya yang digunakan, tetapi tidak megukur efisiensi dan

efektivitas program karena tidak dilakukan pengkaitan antara input

dengan output.

2. Incremental budget

9

Incremental budget merupakan sistem penganggaran yang

hanya menambah atau mengurangi jumlah anggaran dengan

menggunakan data anggaran tahun lalu sebagai dasar anggaran

tahun depan.

3. Planning Programming Budgeting System (PPBS)

PPBS merupakan sistem penganggaran yang menyusun

anggarannya berdasarkan program. Setiap unit kerja memiliki visi,

misi, tujuan dan strategi organisasi yang dituangkan dalam rencana

strategi unit.

4. Zero Based Budget (ZBB)

ZBB merupakan sistem penganggaran yang berbasis nol atau

mulai nol. ZBB menjadikan setiap anggaran merupakan anggaran

yang baru sehingga dimulai dari nol.

5. Performance Budget

Merupakan sistem penganggaran yang dilakukan dengan

memperhatikan keterkaitan antara anggaran (input) dengan keluaran

(output) dan hasil (outcame) yang diharapkan dari kegiatan dan

program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil.

D. Sistem Informasi Anggaran dan Akuntansi

Menurut Krismiaji (2015), sistem informasi adalah cara-cara yang

diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, menyimpan

data, mengendalikan dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga

sebuah organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan

sistem informasi anggaran merupakan solusi dalam pengumpulan data-

data perencanaan anggaran dan penyeragaman penyusunan anggaran.

10

Sistem informasi anggaran sangat penting dan dibutuhkan untuk

memberikan informasi terkait anggaran yang di gunakan sebagai alat

pengambilan keputusan maupun sebagai data informasi yang sewaktu-

waktu diperlukan. Selain itu sistem informasi akuntansi merupakan sebuah

sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi

yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan

mengoperasikan bisnis (Krismiaji, 2015).

Adapun komponen sistem informasi menurut Romney dan

Steintbart (2015), adalah sebagai berikut :

1. Orang yang menggunakan sistem.

2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan,

memproses dan menyimpan data.

3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnis lainnya.

4. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data.

5. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi computer dan perangkat

jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA.

6. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang dapat

menyimpan data SIA.

E. Mekanisme Pencairan Dana

Menurut Andrayani (2014), Pencairan dana adalah pekerjaan yang

direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri sesuai dengan kriteria

yang ditetapkan pada peraturan yang berlaku mengenai pedoman

pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Adapun tujuan dari

pencairan dana adalah :

11

1. Meningkatkan kemampuan lembaga pemerintah dalam pelaksanaan

pengendaliaan pembangunan secara partisipatik sesuai dengan

prosedur dan aturan yang berlaku.

2. Memperkuat kemampuan lembaga pemerintah serta melengkapi

sarana dan prasarana pembangunan.

3. Membiayai kegiatan guna mendorong percepatan pembagunan baik di

pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pencairan dana dapat dilakukan hanya dalam waktu 1 hari, sesuai

dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Per 66/PB/2005

yaitu pasal 13 butir 2 yang berbunyi Penerbitan Surat Perintah Pencairan

Dana wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas waktu paling lambat 1

hari kerja setelah diterima SPM secara lengkap. Menurut Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 250/PMK 05/2010 Surat Perintah Membayar,

yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan atau

digunakan oleh Kuasa Pengguna Aggaran atau Pejabat Penandatangan

SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA

atau dokumen lain yang dipersamakan. SPM digunakan sebagai surat

perintah kepada KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)

di wilayah atau daerah yang telah ditentukan untuk mencairkan dana

APBN. Adapun macam-macam SPM terdiri dari :

a. SPM belanja pegawai yang di dalam SPM belanja pegawai ada

beberapa jenis SPM lagi yaitu :

1) SPM gaji induk

2) SPM gaji susulan

12

3) SPM Kekurangan gaji

4) SPM uang duka wafat

5) SPM persekot gaji

6) SPM terusan

b. SPM belanja barang dan lain- lain antara lain:

1) SPM langsung

2) SPM uang persediaan

3) SPM tambahan uang persediaan

4) SPM penggantian uang persediaan

5) SPM penggantian uang persediaan nihil.

F. Tinjauan Empiris

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan

melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat

perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data

pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah

tinjauan empiris yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas

dalam penelitian ini sebagai berikut:

13

Tabel 2.1

Tinjauan Empiris

No. Nama

Peneliti

Judul Pnenelitian Hasil Penelitian

1 Fida Nurul Fathin

Penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada Pencairan Dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cirebon.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pencairan dana sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta penerapan SPAN pada pencairan dana sudah berjalan lancar, namun masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh kendala dalam penerapannya. Kendala yang dihadapi yaitu belum ada inovasi untuk membuat database cadangan,

kecepatan jaringan lambat, belum sempat mengurus pergantian user SPAN ke

Kantor Pusat, dan mayoritas pegawai sudah lanjut usia.

2 Palata Luru Mekanisme Perkiraan Pencairan Dana Dan Tingkat Realisasi Anggaran Pada Kppn Poso

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perkiraan pencairan dana pada KPPN Poso tidak berjalan dengan baik dilihat dari perencanaan dan realisasi anggaran yang berada pada tingkat akurasi yang rendah dan perkiraan penarikan dana tidak memberikan pengaruh yang

14

besar terhadap tingkat realisasi anggaran pada KPPN Poso

3 Singgih Dwi Wahyu Purnomo (2016)

“Implementasi Prosedur Pencairan Dana Langsung (LS) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta.

KPPN Yogyakarta telah melakukan Prosedur Pencairan Dana sesuai dengan Standard Operating Procedure yang di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi vertikal di lingkungan Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Republik Indonesia menjalankan tugas dan fungsi sebagai Tipe A, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memiliki peran penting dalam Proses Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk mengelola pendapatan dan tanggung jawab pelaksanaan anggaran negara. Proses Pencairan Dana di KPPN Yogyakarta menggunakan dua sistem yaitu: Sistem Pencairan Dana Langsung dan Sistem Pencairan Dana Uang Persediaan.

4 Dela Dewi Ayuningrum

Sistem Dan Prosedur Pencairan Dana Langsung ( Ls ) Di Kantor Pelayanan Dan Perbendaharaan Negara Surakarta.

Hasil dari penelitian ini adalah Sistem dan prosedur pencairan dana langsung yang digunakan sudah sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sistem dan

15

prosedur pencairan dana langsung di KPPN Surakarta bisa dikatakan efektif. Hal ini dilihat dari penyelesaian SPM yang masuk di KPPN dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 hari.

5 Yogi Prasetyo Nugroho1

Basuki2

Zaenal Fanani3

Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (Span) Dalam Proses Pencairan Dana Apbn Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Jakarta II.

Dari hasil analisis dan penelitian yang lebih dalam maka dapat disimpulkan bahwa proses pencairan dana APBN pada KPPN Jakarta II, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut Pencairan dana dengan SPAN menunjukkan adanya tren penurunan terhadap realisasi anggaran dari T.A. 2014 sampai dengan T.A. 2016. dan T.A. 2013). Dalam analisis volume pencairan dana APBN selanjutnya, pada bulan Januari 2015 dan Januari 2016 jumlah SP2D yang terbit cenderung kecil, hal ini tidak sesuai dengan volume kerja normal dari KPPN Jakarta II yang merupakan salah satu KPPN Mega, yang jumlah SP2D yang terbit per hari nya pada waktu normal adalah sebanyak 200 lembar. Pada masa sebelum SPAN yaitu T.A. 2013 dibandingkan dengan masa SPAN yaitu T.A. 2015 dan 2016, pada triwulan terakhir maka tampak jelas bahwa SPAN terindikasi dapat melakukan efisiensi pada penerbitan SP2D. Hal ini terjadi karena SPAN dapat mengakomodir berbagai pengeluaran dengan akun yang sama menjadi satu tagihan SPM saja, berbeda dengan masa pra SPAN yang belum dapat

16

mengakomodir hal tersebut.

6. Efektivitas Pencairan Dana Apbn Dengan Penerapan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (Span)

Berdasarkan analisis kualitatif yang dilakukan penulis melalui data dokumentasi, kepustakaan obeservasi dan wawancara dihasilkan bahwa tingkat efektivitas pencairan dana APBN dengan penerapan SPAN cukup efektif dalam hal kuantitas pencairan berupa. Sedangkan Pada kualitas pencairan dana APBN yang diukur berdasarkan pada jumlah pengembalian atau penolakan SPM dan Jumlah retur SP2D diketahui masih sangat tinggi sehingga dianggap tidak efektif. Serta Durasi waktu pencairan dana APBN yang sangat cepat khususnya dalam hal pemindah bukuan/transfer dana kepada penerima manfaat dapat disimpulkan sangat efektif. Walaupun dalam hal penyelesaian SP2D masih sangat lambat jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Penelitian juga menghasilkan faktor petunjuk operasional (SOP) dan sistem aplikasi serta perangkat keras sebagai faktor yang paling mempengaruhi efektivitas pencairan dana APBN. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah penyampaian informasi dan komunikasi, sumber daya manusia serta pemberian penghargaan dan sanksi yang tidak sesuai tanggung jawab.

7. Vicky Safitri Penerapan Peraturan

Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor Per­ 66/Pb/2005 P

prosedur pencairan dana di KPPN Surakarta dilaksanakan oleh Bagian Perbendaharaan, Bagian Persepsi Bank / Giro, dan

17

ada Prosedur

Pencairan Dana Di

KPPN Surakarta

(Studi Kasus Pada

Pencairan Dana Up,

Tup, Dan Gup)

Bagian Verifikasi dan Akuntansi. Bagian harta menerima Surat Perintah Pembayaran SPM dan dokumen pendukung dari satker, memeriksa dan mengisi daftar periksa tentang kelengkapan file SPM serta mencatatnya dalam daftar penyelesaian supervision SPM. Kemudian melakukan pengujian SPM, membuat konsep Surat Perintah Pencairan Dana SP2D dan mencetak SP2D yang ditandatangani oleh Kepala bagian perbendaharaan dan kepala bagian bank persepsi atau pos giro. bagian persepsi bank atau giro membuat saran yang ditandatangani oleh Kepala bagian persepsi bank atau giro dan Kepala KPPN. Bagian verifikasi dan akuntansi mengarsipkan dokumen sebagai dasar pencairan dana APBN dan telah berjalan dengan lancar

8. Mulyani, Tri (2016)

Impelementasi Prosedur Pencairan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu.

Hasil penelitian dilihat dari tiga aspek yaitu, pertama Penyelesaian Tagihan dan Penerbitan SPP sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan menteri keuangan, sehingga tidak ada lagi kekurangan dokumen tagihan dan dapat dengan mudah untuk dilakukan serta dilengkapi dokumen oleh semua satker yang akan mengurus pencairan dana, dimana prosedur yang dilakukan disesuaikan dengan mekanisme prosedur yang dibuat sesuai dengan peraturan menteri keuangan.

18

Kedua, Pengujian SPP dan Penerbitan SPM telah sesuai dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya dapat memenuhi ketentuan. Ketiga, Penerbitan SP2D yang dilakukan pihak KPPN telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2912 Tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan maka kegiatan yang dilakukan pada pihak KPPN Bengkulu menjadi lebih cepat, dan tepat waktu serta tidak ada terjadi lagi kesalahan dalam kelengkapan dokumen. Sehingga tahapan dalam penyelesaian pada KPPN Bengkulu dapat memberikan kejelasan dan kepastian mengenai tata cara dalam proses pencairan dana APBN.

19

G. KERANGKA PIKIR

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka

kerangka pikir penelitian ini yaitu KPPN Makassar I merupakan salah satu

kantor perbendaharaan yang memiliki sebuah program kerja dalam

mencairkan dana anggaran satuan kerja di wilayah pembayarannya. Dalam

hal ini KPPN bertugas untuk memproses Surat Perintah Membayar dari

satuan kerja sehingga dapat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D).

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Mekanisme kinerja pencairan

dana anggaran

KPPN Makassar I

Penerbitan SPM oleh KPA

Satker

20

20

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif

deskriptif. Menurut Mantra (2004) dalam buku Moleong (2007)

mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang

dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan tujuan dapat

menjelaskan bagaimana mekanisme kinerja pencairan dana anggaran yang

ada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I. Dalam

kegiatan penelitian ini peneliti hanya memotret apa yang terjadi dalam

bentuk laporan wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi

dalam bentuk laporan penelitian secara lugas dan apa adanya.

B. Fokus Penelitian

c. Fokus ini diambil untuk mengetahui bagaimana mekanisme kinerja

pencairan dana anggaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Makassar I dan untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi pada saat

proses pencairan dana anggaran.

C. Lokasi penelitian dan waktu penelitian

Adapun lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I yang berada di Jalan Slamet

Riyadi No.5 Makassar. Adapun waktu penelitian ini adalah mulai dari bulan

Juni 2020. Alasan peneliti memilih Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara Makassar I sebagai tempat penelitian adalah karena peneliti ingin

21

21

mengetahui bagaimana mekanisme kinerja pencairan dana di kantor

tersebut, apakah sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah

ditetapkan atau sebaliknya. Peneliti juga ingin mengetahui masalah apa

yang sering terjadi pada saat melakukan proses pencairan dana di Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I. Adapun responden yang

akan menjadi narasumber dari penelitian ini yang memiliki pengetahuan

serta pemahaman mengenai mekanisme Kantor Pelayanan Pebendaharaan

Negara Makassar I adalah sebagai berikut :

1. Bapak Herry Setiawan selaku Kepala Seksi Pencairan Dana yang

bertugas untuk memberikan persetujuan tagihan apabila tagihan

telah sesuai dengan prosedur yang diterapkan.

2. Bapak Bambang Hariyadi selaku Kepala Seksi MSKI dan pejabat

pengganti sementara kepala seksi bank yang bertugas melakukan

penyelesaian transaksi pencairan dana dan melakukan persetujuan

proses pembayaran pada SPAN.

3. Bapak Ridho Sefrial Syahrul selaku staff pencairan dana yang

bertugas di bagian validasi SPM di KPPN.

4. Bapak Zakaria selaku staf bank yang bertugas membuat permintaan

proses pembayaran (payment process request) pada SPAN sesuai

kelompok bayar pada daftar tagihan disetujuhi per tanggal jatuh

tempo per bank.

22

5. Bapak Muhammad Fajrin selaku staf MSKI yang bertugas sebagai

customer service sekaligus duta transformasi kelembagaan di

KPPN Makassar I yang akan membantu satuan kerja jika terjadi

masalah pada saat melakukan proses pencairan dana anggaran.

6. Bapak Raden selaku staf pencairan dan yang bertugas untuk

memproses SPM yang masuk dari satuan kerja.

7. Bapak Benny Kurnia selaku staf pencairan dana yang bertugas di

bagian validasi SPM di KPPN Makassar I.

8. Ibu Widya selaku staf bagian umum yang bertugas pada bagian

proses data.

D. Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis mengadakan studi

kasus dan pengumpulan data melalui penelitian lapangan (field research)

dan penelitian pustaka (library research) sebagai berikut :

1) Penelitian lapangan (field research)

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara

langsung pada satker Kementerian/Lembaga di wilayah pembayaran

KPPN Makassar 1 melalui :

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah pengumpulan data dengan tanya jawab

langsung yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh

informasi dari terwawancara. Pada penelitian ini peneliti

menggunakan pertanyaan yang sebagian besar terbuka, dengan

sebuah panduan wawancara yang memuat pertanyaan yang

terinspirasi dari penelitian terdahulu, dengan adanya pertanyaan

23

tersebut, akan memungkinkan informan untuk mendiskusikan

masalah-masalah yang dihadapi dalam mekanisme kinerja

pencairan dana anggaran.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks

karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya.

Observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah

pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan data dari

kegiatan KPPN Makassar I.

2) Penelitian Pustaka (library Research)

Peneliti mengumpulkan data teoritis dengan cara menelaah

berbagai buku literatur dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan

dengan penyerapan anggaran belanja satker. Sebagai data

penunjang juga diperoleh informasi dari internet dan catatan

perkuliahaan.

E. Instrument Penelitian

Dalam penelitian dengan metode kualitatif, instrument utama yang

membantu penelitian ini adalah peneliti itu sendiri karena peneliti akan

melakukan wawancara, observasi, serta mengumpulkan dokumen yang

berkaitan dengan mekanisme kinerja pencairan dana anggaran di KPPN

Makassar I. Instrumen pendukung lainnya adalah berupa alat perekam yang

akan digunakan peneliti pada saat melakukan wawancara kepada

responden yang sesuai yang bisa membantu peneliti memberikan informasi

terkait dengan penelitian ini.

24

F. Teknik Analisis

Teknik analisis adalah mengemukakan tahapan-tahapan di dalam

menganalisis data penelitian. Menurut Moleong, proses analisis data

kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai

sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan

lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya.

Setelah ditelah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan

satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data ( Siyoto dan

Sodik, 2015:122). Adapun langkah–langkah dalam teknik analisis adalah

sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

membuang yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data adalah untuk

menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di

lapangan.

2. Penyajian data,

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini,

peneliti melakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif,

tabel dan gambar. Penyajian data tidak terlepas dari tujuan penelitian

untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat

proses pencairan dana anggaran.

25

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis

data. Pada tahap ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data

yang telah diperoleh selama proses pengumpulan data.

26

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1. SEJARAH KPPN MAKASSAR 1

KPPN Makassar I terletak di Jalan Slamet Riyadi No. 5 Kota

Makassar dahulu merupakan bangunan milik Pemerintah Belanda.

Bangunan tersebut awalnya adalah Kantor Pajak Tanah yang kemudian

difungsikan sebagai Kantor Inspeksi dan Penyelidikan Pajak (Landrete).

Sebagai salah satu bangunan yang didirikan pada tahun 1940,

Bangunan yang sekarang diperuntukkan sebagai Kantor KPPN

Makassar I ini tercatat sebagai salah satu cagar budaya dengan nomor

register 379 sebagai instansi vertikal lingkup Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan.

KPPN Makassar I adalah peleburan dari dua kantor yaitu Kantor

Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Ujung pandang I dan KPKN

Ujung pandang II. Dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor

303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juli 2004 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor

Perbendaharaan dan Kas Negara, KPKN Makassar dipecah menjadi

KPKN Makassar I dan KPKN Makassar II. Dengan Surat

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 214/KMK.01/2005 nomenklatur

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Makassar I diubah

menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I

sebagai perwujudan reformasi manajemen keuangan di Indonesia guna

menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan penajaman

27

fungsi selaku Bendahara Umum Negara dan pelayanan kepada satuan

kerja. Pada saat itu KPPN MAKASSAR I Makassar I dipimpin oleh Drs.

Waluyo Djatiwiyono (2001 - 2004), kemudian Drs. Moh.Hasan, MM.

(2004 - 2006), Drs. A.E.S. Tala (2006 - 2008), Patata SE, MM. (2008 -

2009), Dra. Marni Misnur, MM. (2009 - 2010), I. Nengah Gradug (2010 -

2012), Bambang Hartono (2013 - 2015) dan Amin Zuhri (2015 - 2018),

Saor Silitonga (2018 - sampai sekarang) KPPN Makassar I termasuk

salah satu dari 17 KPPN yang ditetapkan dengan surat Direktorat

Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3394/PB/2015 tanggal 24 April

2015 sebagai KPPN yang harus menerapkan Sistem Manajemen Mutu

ISO 9001:20018 dan sertifikat ISO tersebut diraih pada tanggal 11

November 2015 dengan nomor FS 643090.

2. Visi Misi KPPN Makassar 1

Visi KPPN Makassar I “Menjadi Pengelolaan Perbendaharaan

Negara Yang Unggul Di Tingkat Dunia”.

3. Misi KPPN Makassar 1 :

a. Mewujudkan Pengelolaan kas yang pruden, efisien dan optimal.

b. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efisien

dan akuntabel.

c. Mewujudkan akuntansi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel,

transparan, dan tepat waktu.

d. Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang

handal, professional, dan modern.

Dalam mewujudkan dan mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut,

terdapat 11 sasaran strategis antara lain sebagai berikut :

28

a. Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan fungsi

pelaksanaan anggaran yang efektif dan optimal adalah pengelolaan

perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel

dengan indikator kinerjanya.

b. Sasaran strategis yang ingin diwujudkan untuk mewujudkan tujuan

kepuasan pelanggan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan

yang tinggi dengan indikator kinerjanya yaitu indeks kepuasan satker

terhadap layanan KPPN.

c. Sasaran strategis yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan

akuntansi keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, tepat

waktu dan akurat adalah kepatuhan pengguna layanan yang tinggi

dengan indikator kinerjanya yaitu indeks kepatuhan pengguna

layanan.

d. Sasaran strategis yang hendak dicapai untuk mewujudkan tujuan

pelayanan prima adalah Pelayanan Prima dengan indikator

kinerjanya yaitu persentase SPM satker yang diproses menjadi

SP2D.

e. Sasaran strategis yang hendak dicapai untuk mewujudkan tujuan

pengelolaan kas yang efektif dan efisien adalah penatausahaan

penerimaan dan pengeluaran negara yang handal dan akurat dengan

indikator kinerjanya : Persentase tingkat akurasi dan ketepatan waktu

laporan kas posisi dan persentase retur SP2D.

f. Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan

pengelola keuangan satuan kerja yang memiliki kompetensi untuk

menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan adalah

29

manajemen satker yang berkesinambungan dengan indikator

kinerjanya yaitu tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi.

g. Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan

umpan balik penyempurnaan proses bisnis sistem perbendaharaan

sesuai best practices adalah optimalisasi monitoring dan evaluasi

dengan indikator kinerjanya : Persentase penyampaian LPJ

Bendahara mitra kerja KPPN melalui aplikasi pembukuan bendahara

secara andal dan tepat waktu dan Deviasi antara rencana dan

penarikan dana satker yang akurat.

h. Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan

Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas adalah

SDM yang profesional dan berintegritas dengan indikator kinerjanya

yaitu : persentase pegawai KPPN yang mendapatkan nilai hard

competency baik dan persentase kepatuhan pegawai terhadap kode

etik dan disiplin pegawai.

i. Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan

organisasi sehat yang berkinerja tinggi adalah organisasi sehat yang

berkinerja tinggi dengan indikator kinerjanya yaitu : Nilai hasil

evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern dan Nilai

kualitas pengelolaan kinerja.

j. Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan

dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi,

terotomasi dan mudah diterapkan adalah pengelolaan sarana dan

prasarana dengan indikator kinerjanya yaitu persentase barang milik

negara dengan kondisi baik.

30

k. Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan

pelaksanaan anggaran KPPN yang hemat, efisien, dan tidak mewah

dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan

dalam DIPA adalah pengelolaan anggaran yang optimal dengan

indikator kinerjanya yaitu persentase penyerapan anggaran dan

pencapaian output belanja KPPN.

4. TUGAS DAN FUNGSI KPPN MAKASSAR 1

KPPN Makassar I mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

perbendaharaan dan bendahara umum, melakukan penyaluran

pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan

pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Penerbitan surat perintah pencairan dana dari kas negara atas nama

Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara).

c. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN.

d. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan dana yang telah

disalurkan.

e. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan

dari kas Negara.

f. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang dan penyusunan laporan

keuanganan, pendapatan dan belanja Negara.

31

5. STRUKTUR ORGANISASI KPPN MAKASSAR I

Gambar 2.2 Struktur Organisasi

KEPALA KANTOR

Saor Silitongan

KASI UMUM

Wawan Setiawan

PELAKSANA

Arja Laluku

Sidah Said

Zakariah

Sariah Sapara

Nurhayati

Muhammad Kadr

Andi Adiyudawasyah

A.M Ridzal Mappamiri

Beny Kurnia

Ridho Sefrial S

Megawati

Riang

Fauziah

Megawati

Riang

Fauziah

KASI BANK

Plt. Bambang

Hariyadi

KASI

PENCAIRAN

DANA

Herry Setiawan

PELAKSANA

KASI MSKI

Bambang

Hariyadi

PELAKSANA

Zaenab Ridowati

A. Yushari

Amran Sakiran

Muh.. Fajri N

Dwn Surayadi S

Hikamah Lestari

Kaharuddin

KASI VERA

Kasransyah Taha

PELAKSANA

Asviah

Gilang M

PELAKSANA

Lukaman

Arlina

Ridwan R

Rusli D

Jaelani S

Andi Dwi MN

Widya N. S

Ira Istiqamah

32

Struktur organisasi KPPN Makassar I sebagai berikut :

a. Kepala Kantor

Kepala kantor mempunyai tugas melakukan pengawasan

atas semua aspek laporan dan memelihara kerja sama yang baik

dengan instansi terkait, melakukan penyuluhan dan membina

karyawan yang ada di wilayah KPPN Makasar I serta melakukan

peningkatan pelayanan.

b. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan

organisasi, kinerja, Sumber Daya Manusia (SDM), dan keuangan.

Melakukan penatausahaan akun pengguna (user) Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi

Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) melakukan penyusunan bahan

masukan dan konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana

Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinerja

(LAKIN), melakukan urusan tata usaha, pengelolaan rumah tangga,

melakukan penyusunan dan pelaporan beban kerja, implementasi

budaya organisasi, serta melakukan urusan kehumasan dan

layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

c. Seksi Pencairan Dana

Seksi Pencairan Dana mempunyai tugas melakukan pengujian

resume tagihan dan Surat Perintah Membayar (SPM), pengujian

Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan

Layanan Umum (BLU), Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi,

melakukan pengelolaan data kontrak, data pemasok (supplier),

33

belanja pegawai satuan kerja, melakukan pengesahan hibah

langsung dalam bentuk uang, serta melakukan monitoring dan

evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja.

d. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal

Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal mempunyai

tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan

perbendaharaan, supervisi teknis Sistem Pembedaharaan dan

Anggaran Negara (SPAN) dan sistem Aplikasi Tingkat Instansi

(SAKTI), asistensi teknologi informasi dan komunikasi eksternal,

melakukan penyelenggaraan fungsi manajemen hubungan

pengguna layanan (customer ralationship management), melakukan

pelaksanaan tugas Pembina Pengelolah Perbendaharaan (treasury

management representative),pengelolaan layanan perbendaharaan

dan rencana penarikan dana.

Melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan

risiko, pengaduan, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan

tindak lanjut hasil pemeriksaan, melakukan perumusan

rekomendasi perbaikan proses bisnis, koordinasi penyelenggaraan

manajemen mutu layanan, fasilitas sertifikasi bendahara, fasilitas

pemerintah daerah dan kerja sama pihak dengan lainnya monitoring

penerimaan dana transfer, koordinasi pemberian keterangan Seksi

atau ahli keuangan negara, serta pelaksanaan program Wilayah

Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/

WBBM).

34

e. Seksi Bank

Seksi Bank mempunyai tugas melakukan penyelesaian

transaksi pencairan dana, penerbitan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D), fungsi pengelolaan kas (cashmanagement),

penerbitan daftar tagihan, pengelolaan rekening pemerintah,

penatausahaan penerimaan negara, penyelesaian retur, pengujian

permintaan pengembalian penerimaan negara, konfirmasi dan

koreksi data transaksi penerimaan. Fungsi layanan bantuan

(helpdesk) penerimaan negara, monitoring dan evaluasi bank atau

pos persepsi, pengelolaan dokumen sumber dan analisis data

penerimaan pihak ketiga, pembillaan dan pelaksanaan monitoring

dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), supervisi

implementasi sistem pegelolaan kas (cash management system)

pada rekening bendahara, serta monitoring dan evaluasi kredit

program.

f. Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan

verifikasi dokumen pembayaran, rekonsiliasi data laporan

keuangan, penyusunan laporan keuangan Kuasa Bendahara Umum

Negara (BUN) tingkat Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum

Negara (UAKBUN) Daerah pelaporan realisasi dan analisis

kinerja anggaran, pembinaan pertanggung jawaban bendahara,

rekonsiliasi data rekening pemerintah, penyusunan laporan saldo

rekening pemerintah, pencatatan pengesahan hibah langsung

35

dalam bentuk barang, serta penerbitan dokumen pengembalian

penerimaan.

B. Hasil Penelitian

1. Satuan Kerja KPPN Makassar 1

Satuan kerja merupakan kuasa pengguna anggaran ataupun

kuasa pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit

lembaga atau organisasi pada Kementrian Negara yang

melaksanakan beberapa kegiatan dari program kerja organisasi

tersebut. Saat ini KPPN Makassar I telah menangani 148 satuan

kerja yang akan melakukan pencairan dana di wilayah pembayaran

KPPN Makassar I. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan

Ridho Sefrial Syahril :

“Saat ini KPPN Makassar I menaungi 148 Satker”

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan

tersebut dapat disimpulkan bahwa saat ini KPPN Makassar I telah

menaungi 148 satuan kerja. Selanjutnya dengan penjelasan serupa

terkait untuk mengetahui jumlah satuan kerja yang dinaungi KPPN

Makassar I dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak

Muhammad Fajrin :

“Saat ini, jumlah satuan kerja wilayah pembayaran KPPN

Makassar I adalah sebanyak 148 Satker”

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan

tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 148 satuan kerja yang

menjadi naungan KPPN Makassar I.

36

2. Mekanisme Pencairan Dana Anggran

KPPN Makassar I sebagai salah satu Lembaga yang

dipercaya untuk mengelolah keuangan negara, KPPN juga sebagai

pelaksana pencairan dana APBN yang harus menjamin pelayanan

yang cepat,transparan, akurat, tanpa punggutan biaya dan tepat

waktu. Peranan KPPN yang begitu penting dalam proses pencairan

dana anggaran membuat KPPN Makassar I harus membuat dan

menerapkan mekanisme pencairan dana anggaran yang baik dan

efisien. Dalam Penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi

terhadap pejabat atau pegawai KPPN 1 Makassar yang terlibat dalam

mekanisme kinerja pencairan dana anggaran yang terjadi di KPPN

Makassar.

Untuk mengetahui mekanisme pencairan dana anggaran

dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Ridho Sefrial

Syahrul sebagai berikut:

“Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-190/PMK.05/2012, satuan kerja menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung ke KPPN c.q. Seksi Pencairan Dana, kemudian petugas Seksi Pencairan Dana melakukan pengujian, validasi dan persetujuan atas SPM, selanjutnya petugas Seksi Bank menerbitkan SP2D yang akan dicairkan pada Bank Operasional.”

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan

tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme pencairan dana

anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-

190/PMK/05./2012 yaitu mekanisme pencairan dana dimulai dari

satuan kerja yang menyampaikan SPM ke KPPN yang selanjutnya

akan diproses di bagian seksi pencairan dana,seksi MSKI dan seksi

37

bank. Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait untuk

mengetahui mekanisme pencairan dana di KPPN Makassar I dapat

dilihat dari hasil wawancara Muhammad Fajrin:

“Mekanisme kinerja pencairan dana di KPPN Makassar I berdasarkan

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun sesuai Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 Tentang SOP KPPN.”

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut

dapat disimpulkan bahwa mekanisme pencairan dana anggaran telah

diatur berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

disusun sesuai Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-

287/PB/2015 Tentang SOP KPPN.Selanjutnya dengan penjelasan

serupa terkait untuk mengetahui mekanisme pencairan dana di KPPN

Makassar I dapat dilihat dari hasil wawancara bapak A.Yushari:

“Satuan kerja mengajukan tagihan negara berupa Surat Perintah

Membayar (SPM) ke KPPN. Dan proses internal pada KPPN adalah setelah melalui pemeriksaan/uji formal, Seksi Pencairan Dana akan menerbitkan Payment Process Request (PPR) sebagai dasar bagi seksi Bank menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).”

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut

dapat disimpulkan bahwa mekanisme pencairan dana dimulai dari

satuan kerja yang mengajukan tagihan yang berupa SPM ke KPPN

Makassar I yang selanjutnya akan diproses dan di uji ke validasian

SPM tersebut sehingga SP2D dapat diterbitkan oleh KPPN Makassar

I melalui bagian seksi bank. Selanjutnya dengan penjelasan serupa

terkait untuk mengetahui mekanisme pencairan dana di KPPN

Makassar I dapat dilihat dari hasil wawancara ibu Widya Nova

Syamsita :

“mekanisme pencairan dana menurut saya cukup bagus, tertib, dan sesuai SOP.”

38

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut

dapat disimpulkan bahwa mekanisme pencairan dana di KPPN

Makassar I sudah cukup bagus,tertib dan sesuai dengan SOP.

Mekanisme pencairan dana yang baik dapat dilihat dari hasil kinerja

KPPN dalam melaksanakan pencairan dana.

3. Alur Pencairan Dana Anggaran

Dalam pelaksanaan pencairan dana satuan kerja, KPPN

Makassar I telah membuat alur pencairan dana mulai dari penyampaian

SPM yang dibawa oleh satuan kerja sampai penerbitan SP2D oleh KPPN

Makassar I. Saat ini ada dua alur pencairan dana di KPPN yaitu alur

normal dan alur Covid-19,untuk mengetahui bagaimana alur dari

pencairan dana anggaran di KPPN Makassar I dapat dilihat dari hasil

wawancara dengan bapak Benny Kurnia Ardhi :

a. Penyampaian SPM ke KPPN: 1) Alur normal: satuan kerja datang langsung ke KPPN untuk

menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) ke loket/ Front Office (FO) bagian seksi penciran dana.

2) Masa Covid: Satuan kerja menyampaikan SPM secara online melalui aplikasi ESPM.

b. Seksi Pencairan Dana 1) Petugas konversi mereviu/menguji dan melakukan konversi SPM 2) Petugas validasi menguji dan memvalidasi SPM

3) Petugas Reviu (MO Seksi PD) mereviu SPM dan meneruskan ke Kepala Seksi Pencairan Dana

4) Kepala Seksi Pencairan Dana mereviu dan menyetujui/mengembalikan SPM

c. Seksi Bank 1) Pelaksana Seksi Bank Mereviu kelompok bayar dan melakukan

PPR. 2) Kepala Seksi Bank Bank Mereviu kelompok bayar dan

menerbitkan SP2D.

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut

dapat disimpulkan bahwa alur pencairan dana anggaran di KPPN

Makassar I pada saat sebelum covid dan masa Covid-19 terdapat

39

perbedaan penyampaian SPM.Pada saat sebelum Covid-19 SPM

disampaikan ke KPPN secara langsung oleh satuan kerja sedangkan

pada saat Covid-19 SPM disampaikan melalui aplikasi E-SPM.

Selanjutnya SPM akan diproses oleh seksi pencairan dana dan seksi

bank hingga terbit SP2D. Selanjutnya dengan penjelasan serupa

terkait untuk mengetahui alur pencairan dana anggaran dapat dilihat

dari hasil wawancara dengan bapak Ridho Sefrial Syahrul:

Seksi Pencairan Dana

Satuan Kerja Seksi Bank

Sumber:KPPN Makassar I

Gambar 2.3 Alur Pencairan

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut

dapat disimpulkan bahwa alur pencairan dana pada saat Covid-19 satuan

kerja tidak lagi datang ke kantor untuk menyampaikan SPM dan

lampirannya, akan tetapi satuan kerja mengirim SPM dan lampirannya

melalui aplikasi e-SPM, setelah SPM diterima oleh KPPN Makassar I, SPM

tersebut diproses di bagian seksi pencairan dana dan seksi bank.

Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait alur pencairan dana

1. ADK SPM

2. Lampiran SPM

3. Diunggah melalui

portal e-spm

.kemenkue.go.id.

Mulai pukul 08.00-

17.00

1. Petugas Konversi

- Mengunduh ADK SPM

dan Lampiran dari e-SPM

- Menguji dan

mengkonversi

2. Petugas Validasi

- Mengunduh data dari FTP

- Menguji dan memvalidasi

SPM

3. Petugas Revisi

- Mereviu SPM

- Meneruskan ke Kasi

Pencairan

Dana

4. Kepala Seksi Pencairan Dana

- Mereviu SPM

- Menyetujui,

mengembalikan SPM

1. Petugas Seksi

Bank

- Mereviu

kelompok

- Melakukan PPR

2. Kepala Seksi Bank

- Mereviu

kelompok bayar

- Menyetujui dan

menerbitkan

SP2D

40

anggaran di KPPN Makassar I dapat dilihat dari hasil wawancara

Muhammad Fajrin:

“Alurnya proses pencairan dana di tiap KPPN mengacu pada peraturan

Menteri keuangan nomor 190/PMK.05/2012 dan 178/PMK.05/2018”

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut dapat disimpulkan

bahwa alur dari mekanisme pencairan dana anggaran di KPPN Makassar I

berdasarkan pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012

dan 178/PMK.05/2018. Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait untuk

mengetahui bagaimana alur pencairan dana dapat dilihat dari hasil

wawancara dengan bapak Andi Yushari :

“Petugas pengantar SPM menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung dan ADK SPM yang sudah diinjeksi dengan PINPPSPM melalui Front Office penerimaan SPM pada KPPN atau melalui portal ESPM.Dan secara singkat, setelah SPM tersebut melalui proses pemeriksaan/uji formal, maka seksi Pencairan Dana segera menerbitkan Payment Process Request (PPR) sebagai dasar bagi seksi Bank menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Seluruh proses menggunakan teknologi informasi berupa sistem yang disebut SPAN. Sehingga, meningkatkan kecepatan dan keakuratan mekanisme pencairan dana.Setelah terbit SP2D, maka secara otomatis sejumlah dana APBN yang berasal dari rekening Kas Umum Negara yang berada pada Bank Indonesia (BI) akan terkirim ke rekening penerima. Pada tahapan ini, proses pencairan dana telah selesai.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut dapat

disimpulkan bahwa SPM yang disampaikan beserta dokumen pendukung

dan ADK pendukung yang sudah diinjeksi dengan PINPPSPM akan

diterbitkan PPR sebagai dasar seksi bank menerbitkan SP2D. KPPN

Makassar I menggunakan aplikasi SPAN,setelah SP2D diterbitkan maka

secara otomatis sejumlah dana APBN yang berasal dari rekening Kas

Umum Negara yang berada pada Bank Indonesia (BI) akan terkirim ke

rekening pengguna anggaran.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Terhambatnya Mekanisme Pencairan

Dana Anggaran

41

Dalam menjalankan proses pencairan dana anggaran KPPN

Makassar I mengalami beberapa kendala yang dapat menghambat

jalannya mekanisme pencairan dana anggaran antara lain masalah

jaringan, sumber daya manusia satuan kerja dan lokasi antara KPPN

Makassar I dengan kantor satuan kerja. Untuk mengetahui apa saja

kendala yang dihadapi KPPN dapat dilihat melalui hasil wawancara

dengan bapak Ridho Sefrial Syahrul :

“Ada dua faktor yang menjadi kendala dalam mekanisme pencairan dana anggaran yaitu:

a. Internal Jaringan saat ini semua aplikasi yang digunakan berbasis internet jadi sangat bergantung dengan kondisi jaringan internet. Walaupun selama ini cenderung stabil.

b. Eksternal 1) Sumber Daya Manusia Satker

Perkembangan yang dinamis atas pelaksanaan pencairan dana dan berbasis teknologi, mengharuskan petugas satker harus mengikuti update tersebut, sehingga masih terdapat beberapa satker yang sering mengalami masalah dengan aplikasi. Pergantian petugas atau pejabat perbendaharaan yang tidak dibekali pengetahuan tentang pencairan dana dan juga kurangnya regenerasi petugas serta tidak adanya transfer pengetahuan menjadi permasalahan yang sering dialami satker hingga saat ini.

2) Lokasi Kantor Jarak kantor dari satker ke KPPN juga menjadi sedikit kendala

dalam penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) maupun jika terdapat kesalahan dokumen yang kurang lengkap. Tetapi saat ini dalam masa pandemi, satker sementara tidak lagi menyampaikan langsung tetapi secara daring melalui portal yang telah disediakan oleh KPPN Makassar I. “

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut dapat

disimpulkan bahwa rata-rata yang menjadi faktor penghambat mekanisme

kinerja pencairan dana anggaran disebabkan karena adanya dua faktor yaitu

faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari jaringan sedangkan

faktor eksternal terdiri dari sumber daya manusia satuan kerja dan lokasi

kantor.

42

Selanjutnya dengan penjelasan serupa untuk mengetahui kendala apa

saja yang menjadi penghambat proses pencairan dana anggaran dapat

dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Den Suryadi Salama:

“Menurut teori Henry Fayol seorang ahli dari teori manajemen dan administrasi pada tahun 1841 sampai 1952. Beliau membagi prinsip manajemen ke dalam 14 prinsip dasar yang dituangkan olehnya ke dalam sebuah buku yang berjudul “Administration Industrielle et General.” Salah satunya permasalahan organisasi. Pada KPPN Makassar I kendala/permasalahan yang sering dihadapi :

a. Tantangan dalam pemenuhan sarana dan prasarana Adanya keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran sesuai standar yang telah ditetapkan seperti PC Unit, printer yang berkualitias dan masing-masin 1 PU satu printer, mesin fotocopy yang memadai, dsb.

b. Penyamaan persepsi Masih adanya perbedaan persepsi dalam pelaksanaan tugas yang harus diselesaikan secara segera dan tidak menghambat pelaksanaan tugas. Sebagai contoh adanya persepsi “let’s manager manage” yang

c. Rentang kendali yang cukup besar Dengan rentang kendali yang cukup besar sudah tentu koordinasi antar kantor unit yang lain mejadi tantanga sendiri, dimana seringkali adanya ego sektoral dan kebijakan yang kurang dipahami masing-masing unit di KPPN Makassar I”.

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut dapat

disimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam sebuah organisasi adalah

tantangan dalam pemenuhan sarana dan prasarana seperti andanya

keterbatasan sarana dan prasarana kantor, sehingga membuat pekerjaan

menjadi kurang maksimal selain itu adalah masih adanya perbedaan persepsi

antar pegawai sehingga menimbulkan ketidaksamaan pendapat. Selanjutnya

dengan penjelasan serupa untuk mengetahui kendala apa saja yang menjadi

penghambat proses pencairan dana anggaran dapat dilihat dari hasil

wawancara dengan ibu Widya N Syamita:

“Koreksi dan retur. Koreksi adalah kesalahan akun/uraian pada saat pengajuan SPM sehingga harus diralat. Sedangkan retur adalah kesalahan penerima pembayaran. Hal ini karena kesalahan nama, nomor rekening, atau rekening tidak aktif.”

43

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut dapat disimpulkan

bahwa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pencairan dana anggaran

adalah masalah retur dan koreksi. Retur merupakan kesalahan dari SP2D yang

tertolak karena kesalahan dalam pembuatan SPM,sehingga satuan kerja harus

meralat SPM yang dibuat. Kesalahan dalam SPM biasanya terjadi karena

kurangya ketelitian satuan kerja dalam menulis dan menginput data.

5. Dampak Yang Terjadi Jika Terjadi Kendala Pada Saat Pencairan Dana

Mekanisme pencairan dana merupakan suatu hal yang perlu

diperhatikan dalam mencairkan dana anggaran sehingga pada saat proses

pencairan dana anggaran terjadi anggaran yang akan dicairkan bisa cair pada

waktu yang telah ditetapkan. Jika pada saat proses pencairan dana mengalami

kendala hal ini akan menimbulkan dampak terhadap pencairan dana sehingga

dana anggaran yang seharunya bisa tercairkan menjadi terhambat dan

menghasilkan retur SP2D. Untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi jika

terdapat kendala dalam proses pencairan dana dapat dilihat dari hasil

wawancara dengan bapak Zakariah:

“Dampak yang terjadi adalah pagu dana yang ada di satuan kerja tidak terserap

atau tidak terealisasi menyebabkan rendahnya belanja Negara.”

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut dapat

diambil kesimpulan bahwa akibat dari kedala yang terjadi pada saat pencairan

dana anggaran adalah tidak terealisasinya anggaran belanja Negara yang telah

ditetapkan sebelumnya sehingga hal ini menyebabkan keterlambatan

penyerapan dana anggaran. Selajutnya dengan penjelasan serupa terkait

dampak yang terjadi akibat adanya kendala pada saat proses pencairan dana

anggaran dapat dilihat dari hasil wawancara Muhammad Fajrin:

“Terganggunya proses pencairan dana (penerbitan SP2D) yang menyebabkan

dana ke satker tertunda dan menambah kerjaan lagi karena proses pengecekan

44

awal SPM tetap dilakukan jika SPM yang dikembalikan atau ditolak di ajukan Kembali ke KPPN”

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut dapat diambil kesimpulan

bahwa dampak akibat adanya kendala pada saat proses pencairan dana

anggaran adalah tertundanya pencairan dana anggaran ke satuan kerja yang

diakibatkan terjadinya retur SP2D serta menambah pekerjaan bagi KPPN

Makassar I untuk memproses ulang SPM yang diajukan oleh satuan kerja. SP2D

yang akan dicairkan oleh KPPN akan tertolak secara otomatis jika terdapat

kesalahan pada saat penginputan data dari SPM yang dibawa oleh satuan kerja.

Selajutnya dengan penjelasan serupa terkait dampak yang terjadi akibat

adanya kendala pada saat proses pencairan dana anggaran dapat dilihat dari

hasil wawancara bapak Ridho Sefrial Syahrul:

“Penyerapan anggaran menjadi terhambat, pelaksanaan tupoksi satker menjadi terhambat dan pelaksanaan pembangunan dapat terhenti.”

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut dapat diambil kesimpulan

bahwa kendala pada saat proses pencairan dana anggran dapat mengakibatkan

terhambatnya penyerapan anggaran belanja Negara, dapat menghambat

jalannya pembangunan Negara sehingga pembangunan Negara menjadi

terhenti dan tidak terealisasi karena harus menunggu dana anggaran itu

dicairkan, selain itu dampak yang terjadi adalah pelaksaan tugas pokok fungsi

satuan kerja menjadi terhambat.

6. Solusi Untuk Mengatasi Kendala Yang Terjadi Pada Saat Pencairan Dana

Dalam mengatasi kendala yang terjadi di KPPN Makassar I terkait

mekanisme pencairan dana anggaran, KPPN Makassar I membuat solusi agar

kendala yang terjadi bisa teratasi, diantaranya KPPN telah melakukan

konfirmasi terhadap PT.Telkom terkait jaringan yang bermasalah, KPPN juga

telah melakukan sosialisasi terhadap satuan kerja mengenai tata mekanisme

45

pencairan dana dan memberikan informasi terupdate kepada satuan kerja jika

ada prosedur ataupun hal-hal baru yang muncul terkait pencairan dana.

Untuk mengetahui solusi apa saja yang diberikan KPPN Makassar I

dalam mengatasi kendala yang terjadi dapat dilihat dari hasil wawancara bapak

Den Suryadi Salama:

“Untuk mewujudkan pelaksanan pencairan dana yang prudent dan lebih berkualitas dalam mengatasi hambatan dilakukan sebagai berikut :

a. Modernisasi dan monitoring mekanisme pencairan dana dengan membuat inovasi 25 menit jaki’ antri dari semula 1 jam sesuai standar layanan.

b. Penguatan fungsi, peningkatan kualitas layanan dan mengintegrasikan mekanisme pencairan dana.”

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut dapat diambil kesimpulan

bahwa KPPN Makassar I telah membuat solusi terhadap permasalahan yang

terjadi terkait mekanisme pencairan dana anggaran antara lain dengan

memberikan pelayan yang lebih cepat dari sebelumnya yang pada awalnya

satuan kerja harus menunggu 1 jam untuk dapat dilayani tapi saat ini KKPN telah

membuat aturan baru dengan mengubah waktu antri satuan kerja yang semula 1

jam menjadi 25 menit, selain itu KPPN telah memberikan monitoring secara

mendalam kepada satuan kerja terkait mekanisme pencairan dana. Selanjutnya

dengan penjelasan serupa untuk mengetahui solusi yang telah diberikan KPPN

Makassar I dalam mengatasi kendala yang terjadi dapat dilihat dari hasil

wawancara ibu Widya Syamita:

“Ada mekanisme khusus untuk satker yang sering retur berupa pembinaan khusus dari seksi MSKI. Selain itu, satker diwajibkan mencantumkan pernyataan bank untuk memastikan tidak terdapat kesalahan berulang. Untuk penerima baru, satker terlebih dahulu memeriksakan berkas ke loket seksi bank agar seksi pencairan dana dapat memproses tanpa kesalahan.”

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut dapat diambil kesimpulan

bahwa KPPN Makassar I telah membuat solusi terhadap permasalahan yang

terjadi terkait mekanisme pencairan dana anggaran yaitu dengan adanya

46

mekanisme khusus untuk satuan kerja yang sering mengalami retur SP2D

dengan memberikan monitoring kepada satuan kerja yang sering melakukan

kesalahan agar satuan kerja tidak mengulangi lagi kejadian yang serupa. Selain

itu bagi satuan kerja yang masih baru KPPN Makassar I telah memberikan

himbauan agar melakukan pemeriksaan data terlebih dahulu di seksi bank agar

pada saat penginputan SPM di seksi pencairan dana tidak lagi terdapat

kesalahan yang bisa menimbulkan banyak kerugian baik dari pihak satuan kerja

maupun KPPN Makassar I. Selanjutnya dengan penjelasan serupa untuk

mengetahui solusi yang telah diberikan KPPN Makassar I dalam mengatasi

kendala yang terjadi dapat dilihat dari hasil wawancara bapak Muhammad Fajrin:

a. Menghubungi kantor pusat secara langsung atau melalui HAI DJPb untuk mendapatkan kepastian gangguan jaringan SPAN sehingga kami dapat mengetahui kapan dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan saat itu;

b. Menolak/mengembalikan SPM dan meminta agar melengkapi datanya; c. Menolak/mengembalikan SPM dan meminta agar segera melakukan

perbaikan aplikasi.

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut dapat diambil kesimpulan

bahwa KPPN Makassar I telah membuat solusi terhadap kendala yang terjadi

terkait mekanisme pencairan dana anggaran yaitu dengan berkomunikasi

langsung dengan kantor pusat untuk berkonsultasi mengenai kepastian

gangguan jaringan SPAN sehingga KPPN bisa melakukan tindakan untuk

mengatasi masalah ganguan jaringan SPAN, selain itu KPPN akan memeriksa

SPM yang dibawa oleh satuan kerja secara teliti sehingga jika ditemukan

ketidaksesuaian data maupun berkas yang kurang lengkap, KPPN akan

mengembalikan SPM ke satuan kerja untuk diperbaiki dan dilengkapi.

47

7. Tanggapan Satuan Kerja Mengenai Mekanisme Pencairan Dana di KPPN

Makassar I

Pelaksanaan mekanisme pencairan dana anggaran di KPPN Makassar I

mendapatkan respon yang baik dari satuan kerja. KPPN Makassar I dalam

melakukan mekanisme pencairan dan selalu memberikan pelayanan yang

terbaik kepada satuan kerja sehingga satuan kerja merasa puas terhadap

pelayanan KPPN Makassar I. KPPN dalam menjalankan tugasnya untuk

memproses pencairan dana selalu memberikan monitoring dan penjelasan

secara detail kepada satuan kerja baik secara online maupun secara tatap muka.

KPPN Makassar I juga memberikan solusi untuk setiap permasalahan yang

terjadi. Untuk mengetahui bagaimana respon satuan kerja terkait mekanisme

pencairan dana di KPPN Makassar I dapat dilihat dari hasil wawancara dengan

bapak Ridzal:

“Satuan Kerja Mengapresiasi sangat baik terhadap mekanisme pencairan dana

yang telah ditetapkan KPPN karena adanya inovasi-inovasi baru dalam layanan.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa satuan

kerja sangat mengapresiasi dengan baik terhadap mekanisme pencairan dana

yang telah ditetapkan oleh pihak KPPN Makassar I karena adanya inovasi-

inovasi baru dalam pelayanannya ke satuan kerja. Menampilkan inovasi–inovasi

yang baru ke satuan kerja dapat membantu satuan kerja yang saat ini masih

mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pencairan dana.

Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait respon satuan kerja

mengenai mekanisme pencairan dana di KPPN Makassar I dapat dilihat dari

hasil wawancara bapak Zakariah:

“Satuan kerja mempunyai respon yang sangat baik terhadap kinerja dan

pelayanan yang ada di KPPN Makassar I, hal tersebut dibuktikan dengan tingginya hasil survey kepuasan yang diraih oleh KPPN Makassar I. “

48

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut dapat diambil kesimpulan

bahwa mekanime pencairan dana di KPPN Makassar I sudah berjalan dengan

baik, satuan kerja merasa puas terhadap pelayanan dan kinerja KPPN Makassar

I yang dalam hal ini dapat dibuktikan melalui hasil survei kepuasan yang diraih

KPPN Makassar I. Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait respon satuan

kerja mengenai mekanisme pencairan dana di KPPN Makassar I dapat dilihat

dari hasil wawancara Ibu Widya Syamita:

“Respon satuan kerja baik dan cukup kooperatif, apalagi satker aktif berkonsultasi dengan narahubung dan TMR. Setiap satker juga diwakili oleh seorang LO untuk menerima informasi tentang layanan KPPN Makassar I.”

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut dapat diambil kesimpulan

bahwa KPPN Makassar I mendapatkan respon yang baik terkait kinerja dan

pelayanan pencairan dana ke satuan kerja, selain pelayanan dan kinerja KPPN

yang baik satuan kerja juga merasa puas karena satuan kerja dapat konsultasi

langsung ke KPPN Makassar I melalui TMR maupun narahubung jika satuan

kerja kurang memahami bagaimana mekanisme pencairan dana anggaran di

KPPN Makassar I.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPPN Makassar I melalui

wawancara dengan informan, maka dapat dinyatakan bahwa KPPN Makassar I

saat ini menaungi 149 satuan kerja, dimana satuan kerja inilah yang nantinya

akan menjadi tangung jawab KPPN pada saat proses pencairana dana. KPPN

dalam melaksanakan tugas kebendaharaan, KPPN memiliki tugas antara lain

melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas Negara dalam rangka

pengendalian pelaksanaan anggaran serta melakukan pembayaran tagihan

kepada penerima hak sebagai pengeluaran anggaran. Adapun mekanisme

kinerja pencairan dana anggaran di KPPN Makassar I telah sesuai dengan

49

Standar Operating Prosedure (SOP) dengan membagi pekerjaan sesuai

fungsinya yaitu front office, middle office, dan back office yang didkukung oleh

penyesuaian layout kantor untuk menunjang pemisahan tugas antar bagian,hal

ini dapat dilihat dari gambar alur mekanisme pencairan dana sebagai berikut :

Alur Mekanisme Pencairan Dana Anggaran di KPPN Makassar I

Bendahara Satker

Pihak ke-3 bank operasional pusat

Gambar 3.4 Alur Pencairan Dana

KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) melaksanakan

pencairan dana berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pejabat

Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atas nama KPA. Sesuai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-190/PMK.05/2012, satuan kerja

menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung ke KPPN. Seksi Pencairan

FO VALIDASI

MO PDMS MO SEKSI

BANK

KASI BANK KASI PDMS

Petugas pengantar

SPM Satker Mesin antrian Pengujian dan

konversi

Prngujian dan

validasi

Fo

konversi

Review

SPM dan

approval

Review paygroup,cetak daftar

tagihan dan membuat PPR

50

Dana, kemudian petugas Seksi Pencairan Dana melakukan pengujian, validasi

dan persetujuan atas SPM, selanjutnya petugas Seksi Bank menerbitkan SP2D

yang akan dicairkan pada Bank Operasional. Sebelum menerbitkan SP2D KPPN

Makassar I melakukan beberapa pengujian terhadap SPM yang telah dibawa

oleh satuan kerja agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan

keterlambatan pencairan dana anggaran, pengujian yang dilakukan KPPN

Makassar I antara lain :

1. Pengujian Substantif dilakukan untuk:

a. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum

dalam SPM.

b. Menguji ketersediaan dana pada kegiatan atau bagian

kegiatan dalam DIPA yang ditunjuk SPM tersebut.

c. Menguji dokumen sebagai dasar penagihan (ringkasan

kontrak atau SPK, Surat Keputusan, Daftar Nominatif

Pejalanan Dinas).

d. Menguji Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTB) dari

kepala kantor atau satker yang ditunjuk mengenai tanggung

jawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran.

e. Menguji faktur pajak beserta SSP-nya.

2. Pengujian formal dilakukan untuk :

a. Mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan SPM .

dengan spesimen tandatangan.

b. Memeriksa cara penulisan atau pengisian jumlah uang dalam

angka dan huruf.

51

c. Memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh

terdapat cacat dalam penulisan.

d. Setelah dilakukan pengujian atas SPM yang dibawa satuan

kerja maka langkah selanjutnya adalah penerbitan SP2D

Adapun alur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

adalah seksi umum menerima SPM dan data pendukungnya dari satuan

kerja daerah dan mengagendakan SPM serta mencatat dalam Daftar

Pengawasan Penyelesaian SPM dan diteruskan ke bagian Seksi

perbendaharaan untuk ditindak lanjuti. Pada tahapan pengagendaan

merupakan prosedur awal yang sangat menentukan kelancaran proses

penerbitan SP2D. Kesalahan dalam pengagendaan akan berakibat pada

seksi lain akan menjadi terhambat bahkan tidak bisa dilakukan proses

selanjutnya sehingga alur pekerjaan menjadi macet. Daftar Pengawasan

Penyelesaian SPM (DPP) ini merupakan daftar pengawasan sejauh mana

penyelesaian proses SP2D berlangsung dan berguna memantau apakah

masih terdapat atau tercecernya SPM yang belum diproses.

Dalam mekanisme pencairan dana anggaran di KPPN Makassar I

tentu saja ada masalah yang terjadi sehingga bisa menghambat jalannya

pencairan dana. Adapun hal yang dapat menghambat mekanisme pencairan

dana yaitu jaringan, SDM satuan kerja dan lokasi antara satuan kerja

dengan KPPN Makassar I yang cukup jauh. Jaringan merupakan salah satu

faktor yang sangat penting dalam keberhasilan proses pencairan dana

karena saat ini semua aplikasi yang digunakan berbasis internet jadi sangat

bergantung dengan kondisi jaringan internet. Kondisi jaringan yang tidak

52

stabil dapat membuat pekerjaan menjadi terkendala karena semua

bergantung pada sistem jaringan.

Dalam kondisi jaringan yang tidak stabil KPPN telah mengupayakan

cara untuk mengatasi masalah jaringan ini yaitu dengan cara berkoordinasi

dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta instansi

terkait seperti Telkom dalam hal jika terjadi gangguan jaringan. Selain

jaringan, SDM satker juga menjadi faktor penghambat pencairan dana

perkembangan yang dinamis atas pelaksanaan pencairan dana dan berbasis

teknologi, mengharuskan petugas satker harus mengikuti update,sehingga

masih terdapat beberapa satker yang sering mengalami masalah dengan

aplikasi.Pergantian petugas atau pejabat perbendaharaan yang tidak

dibekali pengetahuan tentang pencairan dana dan juga kurangnya

regenerasi petugas serta tidak adanya transfer pengetahuan menjadi

permasalahan yang sering dialami satker hingga saat ini.

Dalam mengatasi permasalahan yang ada mengenai SDM satker

KPPN telah rutin mengadakan bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring,

maupun kunjungan ke satker untuk peningkatan kualitas SDM satker, tapi

saat ini kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom

karena kondisi pandemi Covid-19.

Dengan adanya kendala yang terjadi pada saat pencairan dana

anggaran hal ini dapat menimbulkan suatu dampak bagi KPPN Makassar I

dan satuan kerja. Adapun dampak yang akan dirasakan oleh satuan kerja

adalah terhambatnya pencairan dana anggaran sehingga hal dapat

mengakibatkan terhambatnya penyerapan dana anggaran, selain itu hal ini

juga dapat mengakibatkan suatu kegiatan tidak terealisasi dan

pembangunan menjadi terhenti maka dari itu KPPN sangat menghimbau

kepada satuan kerjanya agar lebih memperhatikan kembali data SPM yang

53

akan di berikan ke KPPN Makassar I. Selain itu KPPN juga mendapatkan

dampak dari adanya kendala pada saat pencairan dana yaitu KPPN

Makassar I harus mengulang kembali pemrosesan SPM, mulai dari

pengecekan validasi SPM sampai proses penerbitan SP2D kembali. Hal ini

jelasnya tentu akan merugikan kedua belah pihak karena mereka harus

menggurus kembali SPM yang bermasalah.

Banyaknya kendala yang dihadapi pada saat pencairan dana

anggaran membuat KPPN Makassar I harus memikirkan solusi untuk

mengatasi masalah tersebut, diantranya KPPN telah membuat beberapa

solusi yaitu dengan melakukan monitoring dan pengarah kepada satuan

kerja baik secara langsung maupun secara daring, KPPN juga telah

menyiapkan TMR bagi satuan kerja sehingga apabila satuan kerja masih

kurang mengerti mereka dapat menghubungi TMR KPPN untuk melakukan

konsultasi.

Selanjutnya KPPN Makassar I juga telah menghubungi PT. Telkom

untuk masalah perbaikan jaringan yang kadang kurang mendukung jalannya

mekanisme pencairan dana anggaran, KPPN juga telah berkomunikasi

langsung dengan kantor pusat untuk mengetahui kapan jaringan akan

mengalami gangguan sehingga KPPN bisa memberikan tindakan yang

diperlukan pada saat terjadi gangguan.

KPPN Makassar I juga telah membuat suatu sistem dan aturan yang

dapat mempermudah pelaksanaan mekanisme pencairan dana anggaran.

KPPN Makassar I telah mendapat respon yang baik dari satuan kerja terkait

layanan dan kinerja KPPN dalam pelaksanaan pencairan dana. Berdasarkan

hasil survei kepuasan satuan kerja sangat puas dengan kinerja KPPN,

54

satuan kerja juga memberikan aspirasi kepada KPPN Makassar.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan diatas

penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dela Dewi

Ayuningrum, 2009) yang menyatakan bahwa sistem dan prosedur pencairan

dana sudah sesuai dengan standar SOP dan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor Per 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ade Haris) penelitian ini

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena pada

penelitian Ade Haris mengatakan bahwa tingkat retur yang terjadi di KPPN

masih cukup tinggi sehingga dianggap tidak efektif sedangkan di KPPN

Makassar I tingkat retur sudah relatif rendah dan bisa teratasi atas solusi

yang diberikan KPPN Makassar I dalam menanggani pengembalian SPM.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian (Pelata Peluru) dimana

berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme perkiraan

pencairan dana di KPPN Poso tidak berjalan dengan baik dilihat dari

perencanaan dan realisasi anggaran yang berada pada tingkat akurasi yang

rendah dan perkiraan penarikan dana yang tidak memberikan pengaruh

besar terhadap realisasi anggaran pada KPPN Poso. Selain itu penelitian ini

selaras dengan penelitian ( Fida Nurul Fathin) yang menunjukkan bahwa

mekanisme pencairan dana di KPPN Cirebon sudah sesuai dengan

peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012.

55

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah

diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme

pencairan dana anggaran memiliki peranan yang sangat penting karena

dasar KPPN menyelesaikan SPM sampai dengan menerbitkan SP2D tidak

lepas dari SOP tersebut. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Makassar I telah melakukan mekanisme kinerja pencairan dana anggaran

sesuai dengan SOP yang disusun sesuai Keputusan Dirjen Perbendaharaan

Nomor KEP-287/PB/2015 Tentang SOP KPPN, akan tetapi dalam

pelaksanan mekanisme pencairan dana anggaran masih terdapat kendala

seperti gangguan jaringan, jarak lokasi kantor antara satuan kerja dengan

KPPN Makassar I dan SDM satuan kerja yang dapat menghambat proses

pencairan dana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan saran-saran

sebagai pelengkap hasil penelitian sebagai berikut :

1. Diharapkan KPPN Makassar I lebih baik lagi dalam memberikan

pelayanan pencairan dana anggaran.

2. Diharapkan satuan kerja lebih memperhatikan lagi mengenai

mekanisme pencairan dana anggaran agar tidak lagi terjadi kesalahan

dalam pembuatan SPM.

55

56

3. Diharapkan KPPN Makassar I untuk meningkatkan monitoring kepada

satuan kerjanya agar satuan kerja lebih mengerti mengenai prosedur

pencairan dana.

DAFTAR PUSTAKA

Andrayani,Rovi.2014. Prosedur Pencairan Dana Belanja Langsung Pada Dinas Marga Provinsi Lampung. Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Sebelas Maret.

Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi.2016. Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta : Salemba Empat.

Bosrowi, Sukidin.2002.Penelitian Kualitatif. Universitas Terbuka

Indra Bastian. 2013.Sistem Akuntansi Sektor Publik,edisi 3.Jakarta:Salemba Empat.

Krismiaji.2015. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Mahmudi.2016.Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta:UPP STIM YKPN

Moenir, H.AS.2001.Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia.Bumi Aksara: Jakarta

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Munandar, Aries. 2015. Evaluasi Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satuan Kerja Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin. Kindai. Vol.11

Nafarin,M.2014. Penganggaran Perusahaan,Edisi ke 3.Salemba Empat:Jakart

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.2012. Jakarta:Kementrian Keuangan.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Per 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Jakarta:Kementrian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.250/PMK 05/ 2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Romney,Marshal R dan Paul John Steinbart.2015. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat.

Siyoto,Sandu dan Ali Sodik.2015.Dasar Metologi Penelitian. Sendangtirto Sleman : Penerbit Literasi Media Publishing.

Siregar, Baldric dan Bonni Siregar. 1996. Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana. Edisi kedua. Yogyakarta : BPFE.

Sedarmayanti.2011.Manajemen Sumber Daya Manusia,Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung : PT.Refiks Aditama.

57

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17/2003 maupun PP 21/2004 Keuangan Negara.Jakarta:Kementrian Keuangan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 23 Tahun 1945 Amandemen IV tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

58

LAMPIRAN

61

Daftar Pertanyaan Mengenai Mekanisme Kinerja Pencairan Dana Anggaran Di

KPPN Makassar I

Nama Responden :

Jabatan/Bidang pekerjaan :

1. Ada berapa satuan kerja yang berada di bawah naungan KPPN Makassar

I ?

2. Bagaimana Mekanisme Kinerja Pencairan Dana di KPPN Makassar I ?

3. Jelaskan seberapa penting peranan mekanisme pencairan dana di KPPN

Makassar I ?

4. Bagaimana alur proses pencairan dana di KPPN Makassar I ?

5. Kendala / masalah apa yang sering dihadapi KPPN Makassar I dalam

pelaksanaan pencairan dana?

6. Apa saja solusi untuk mengatasi masalah yang timbul dari mekanisme

pencairan dana di KPPN Makassar I ?

7. Apa saja dampak yang terjadi jika pada saat melakukan pencairan dana

mengalami sebuah kendala ?

8. Bagaimana respon satuan kerja mengenai mekanisme pencairan dana

yang telah diterapkan KPPN Makassar I ?

9. Menurut bapak/Ibu, apakah ada peningkatan kinerja yang dilakukan oleh

para pegawai KPPN dalam terlaksananya Pencairan dana di KPPN

Makassar I dari tahun ke tahun?

Daftar Pertanyaan Mengenai Mekanisme Kinerja Pencairan Dana Anggaran Di

Kppn Makassar I

Nama Responden : Muhammad Fajri

Jabatan/Bidang pekerjaan : pelaksana

1. Ada berapa satuan kerja yang berada di bawah naungan KPPN Makassar

I ?

Saat ini, jumlah satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Makassar I

adalah sebanyak 148 Satker.

2. Bagaimana Mekanisme Kinerja Pencairan Dana di KPPN Makassar I ?

Mekanisme kinerja pencairan dana di KPPN Makassar I berdasarkan

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun sesuai Keputusan

Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 Tentang SOP KPPN.

3. Jelaskan seberapa penting peranan mekanisme pencairan dana di KPPN

Makassar I ?

Sangat penting karena dasar KPPN menyelesaikan SPM sampai dengan

menerbitkan SP2D tidak lepas dari SOP tersebut.

4. Bagaimana alur proses pencairan dana di KPPN Makassar I ?

5. Kendala / masalah apa yang sering dihadapi KPPN dalam pelaksanaan

pencairan dana?

Kendala yang dihadapi antara lain adalah :

a. Terganggunya jaringan SPAN yang menyebabkan proses data SPM

tidak dapat diterima oleh sistem; SPM yang diajukan oleh satker

kadang belum dilakukan inject PINPPSPM;

b. Dokumen pendukung SPM tidak lengkap;

c. Terdapat update aplikasi satker yang terlalu cepat sehingga kadang

ADK SPM yang diajukan ditolak karena belum melakukan update

aplikasi versi terbaru;

6. Apa saja solusi untuk mengatasi masalah yang timbul dari mekanisme

pencairan dana di KPPN Makassar I ?

a. Menghubungi kantor pusat secara langsung atau melalui HAI DJPb

untuk mendapatkan kepastian gangguan jaringan SPAN sehingga

kami dapat mengetahui kapan dan bagaimana tindakan yang harus

dilakukan saat itu;

b. Menolak atau mengembalikan SPM dan meminta agar melengkapi

datanya;

c. Menolak atau mengembalikan SPM dan meminta agar segera

melakukan perbaikan aplikasi.

7. Apa saja dampak yang terjadi jika pada saat melakukan pencairan dana

mengalami sebuah kendala ?

Yang dapat terjadi adalah :

a. Terganggunya proses pencairan dana (penerbitan SP2D) yang

menyebabkan dana ke satker tertunda;

b. Menambah kerjaan lagi karena proses pengecekan awal SPM tetap

dilakukan jika SPMyg dikembalikan/ditolak di ajukan kembali ke

KPPN.

8. Bagaimana respon satuan kerja mengenai mekanisme pencairan dana

yang telah diterapkan KPPN Makassar I ?

Respon satuan kerja untuk saat ini baik karena proses yang dilakukan

telah dipahami bersama dan telah disampaikan melalui media yang

tersedia.

9. Menurut bapak/Ibu, apakah ada peningkatan kinerja yang dilakukan oleh

para pegawai KPPN dalam terlaksananya pencairan dana di KPPN dari

tahun ke tahun?

Menurut saya, disetiap tahunnya terdapat perubahan ke arah yang lebih

baik. Hal ini ditunjukkan dengan aturan-aturan tambahan yang

memungkinkan terjadinya percepatan penyerapan anggaran.

Daftar Pertanyaan Mengenai Mekanisme Kinerja Pencairan Dana Anggaran Di

KPPN Makassar I

Nama Responden : Den suryadi Salama

Jabatan/Bidang pekerjaan : Pelaksana / Pencairan Dana

1. Ada berapa satuan kerja yang berada di bawah naungan KPPN Makassar

I ?

Jawab :

148 satuan kerja.

2. Bagaimana Mekanisme Kinerja Pencairan Dana di KPPN Makassar I ?

Jawab :

Mekanisme kinerja dalam pencairan dana di KPPN Makassar I dengan

menerapkan one stop service dilaksanakan sesuai Standar Operating

Prosedure (SOP) dengan membagi pekerjaan sesuai fungsinya yaitu fornt

office, middle office, dan back office yang didkukung oleh penyesuaian

layouy kantor untuk menunjang pemisahan tugas antar bagian.

Pemisahan fungsiini ditujukan untuk memperpendak jalur birokrasi serta

memutus peluang-peluang terjadinya fraund yang akan berhubungan

dengan frontliner dalam menerima layanan.

3. Jelaskan seberapa penting peranan mekanisme pencairan dana di KPPN

Makassar I ?

Jawab :

Sangat penting. Sebagai organisasi terbuka KPPN Makassar I senantiasa

memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses layanan secara

sistematis dan terencana.

4. Bagaimana alur proses pencairan dana di KPPN Makassar I ?

Jawab :

KPPN Makassar I dalam proses pencairan dana menerapkan system one

stop service.

5. Kendala / masalah apa yang sering dihadapi KPPN Makassar I dalam

pelaksanaan pencairan dana?

Jawab :

Menurut teori Henry Fayol seorang ahli dari teori manajemen dan

administrasi pada tahun 1841 sampai 1952. Beliau membagi prinsip

manajemen ke dalam 14 prinsip dasar yang dituangkan olehnya ke dalam

sebuah buku yang berjudul “Administration Industrielle et General.” Salah

satunya permasalahan organisasi. Pada KPPN Makassar I

kendala/permasalahan yang sering dihadapi :

a. Tantangan dalam pemenuhan sarana dan prasarana

Adanya keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan

prasarana perkantoran sesuai standar yang telah ditetapkan

seperti PC Unit, printer yang berkualitias dan masing-masing 1 PU

satu printer, mesin fotocopy yang memadai, dsb.

b. Penyamaan persepsi

Masih adanya perbedaan persepsi dalam pelaksanaan tugas yang

harus diselesaikan secara segera dan tidak menghambat

pelaksanaan tugas.

c. Rentang kendali yang cukup besar

Dengan rentang kendali yang cukup besar sudah tentu koordinasi

antar kantor unit yang lain mejadi tantanga sendiri, dimana

seringkali adanya ego sektoral dan kebijakan yang kurang

dipahami masing-masing unit di KPPN Makassar I.

6. Apa saja solusi untuk mengatasi masalah yang timbul dari mekanisme

pencairan dana di KPPN Makassar I ?

Jawab :

Untuk mewujudkan pelaksanan pencairan dana yang prudent dan lebih

berkualitas dalam mengatasi hambatan dilakukan sebagai berikut :

a. Modernsasi dan monitoring mekanisme pencairan dana dengan

membuat inovasi 25 menit jaki’ antri dari semula 1 jam sesuai

standar layanan.

b. Penguatan fungsi, peningkatan kualitas layanan dan

mengintegrasikan mekanisme pencairan dana.

7. Apa saja dampak yang terjadi jika pada saat melakukan pencairan dana

mengalami sebuah kendala ?

Jawab :

Proses pencairan dana menjadi terganggu sehingga realisasi anggaran

menjadi terhambat.

8. Bagaimana respon satuan kerja mengenai mekanisme pencairan dana yang

telah diterapkan KPPN Makassar I ?

9. Menurut bapak/Ibu, apakah ada peningkatan kinerja yang dilakukan oleh

para pegawai KPPN dalam terlaksananya Pencairan dana di KPPN

Makassar I dari tahun ke tahun?

Jawab :

Pencapaian tujuan kinerja KPPN Makassar I dilaksanakan melalui

serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai-nilai

Kementerian Keuangan dan didukung dengan kerangka regulasi, kerangka

kelembagaan untuk mewujudkan pencapaian kinerja secara optimal dari

tahun ke tahun.

Daftar Pertanyaan Mengenai Mekanisme Kinerja Pencairan Dana Anggaran Di

KPPN Makassar I

Nama Responden : Ridzal

Jabatan/Bidang pekerjaan : pelaksana

1. Ada berapa satuan kerja yang berada di bawah naungan KPPN Makassar

I ? 148 Satker.

2. Bagaimana Mekanisme Kinerja Pencairan Dana di KPPN Makassar I ?

Diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan , Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan dan Standar Operasional Prosedur Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara.

3. Jelaskan seberapa penting peranan mekanisme pencairan dana di KPPN

Makassar I ?

Sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan

pencairan dana di KPPN.

4. Bagaimana alur proses pencairan dana di KPPN Makassar I ?

SPM diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D). Penyampaian SPM dilakukan oleh

petugas pengantar SPM yang sah dan ditetapkan oleh KPA. Petugas

KPPN melakukan penelitian dan pengujian atas SPM. KPPN menerbitkan

SP2D setelah penelitian dan pengujian telah memenuhi syarat. Pencairan

dana berdasarkan SP2D dilakukan melalui transfer dana kepada rekening

pihak penerima yang ditunjuk pada SP2D.

5. Kendala / masalah apa yang sering dihadapi KPPN Makassar I dalam

pelaksanaan pencairan dana?,

Terjadinya Retur SP2D.

6. Apa saja solusi untuk mengatasi masalah yang timbul dari mekanisme

pencairan dana di KPPN Makassar I ?

Koordinasi secara intens kepada satuan kerja agar lebih waspada dan

berhati-hati dalam penulisan nama dan nomor rekening.

7. Apa saja dampak yang terjadi jika pada saat melakukan pencairan dana

mengalami sebuah kendala ?

Dana tidak tersalurkan, sehingga menghambat proses pelaksanaan

kegiatan.

8. Bagaimana respon satuan kerja mengenai mekanisme pencairan dana

yang telah diterapkan KPPN Makassar I ?

Satuan Kerja Mengapresiasi sangat baik terhadap mekanisme pencairan

dana yang telah ditetapkan KPPN karena adanya inovasi-inovasi baru

dalam layanan.

9. Menurut bapak/Ibu, apakah ada peningkatan kinerja yang dilakukan oleh

para pegawai KPPN dalam terlaksananya Pencairan dana di KPPN

Makassar I dari tahun ke tahun?

Terjadi peningkatan kinerja dikarenakan visi, misi, budaya organisasi,

tugas dan tanggung jawab serta pengembangan diri pegawai.

Daftar Pertanyaan Mengenai Mekanisme Kinerja Pencairan Dana Anggaran Di

KPPN Makassar I

Nama Responden : Widya Nova Syamita

Jabatan/Bidang pekerjaan : Pelaksana

1. Ada berapa satuan kerja yang berada di bawah naungan KPPN Makassar I ? 148 satker.

2. Bagaimana Mekanisme Kinerja Pencairan Dana di KPPN Makassar I ? Mekanisme Kinerja Pencairan Dana menurut saya cukup bagus, tertib,

dan sesuai SOP.

3. Jelaskan seberapa penting peranan mekanisme pencairan dana di KPPN

Makassar I ?

Sangat penting karena berhubungan langsung dengan realisasi APBN.

4. Bagaimana alur proses pencairan dana di KPPN Makassar I ?

Satuan kerja datang mengantarkan SPM ke KPPN Makassar I, lalu

petugas konversi akan memproses lewat aplikasi konversi. Petugas

validator mengunggah SPM yang sudah dikonversi dan direview oleh

petugas Middle Office (MO) untuk disetujui oleh kepala seksi Pencairan

Dana.Hal ini dalam kondisi normal. Pada saat wabah covid, KPPN

Makassar I menerima SPM yang diunggah satker di portal e-spm.

5. Kendala / masalah apa yang sering dihadapi KPPN Makassar I dalam

pelaksanaan pencairan dana?

Koreksi dan retur. Koreksi adalah kesalahan akun/uraian pada saat

pengajuan SPM sehingga harus diralat. Sedangkan retur adalah

kesalahan penerima pembayaran. Hal ini karena kesalahan nama, nomor

rekening, atau rekening tidak aktif.

6. Apa saja solusi untuk mengatasi masalah yang timbul dari mekanisme

pencairan dana di KPPN Makassar I ?

Ada mekanisme khusus untuk satker yang sering retur berupa pembinaan

khusus dari seksi MSKI. Selain itu, satker diwajibkan mencantumkan

pernyataan bank untuk memastikan tidak terdapat kesalahan berulang.

Untuk penerima baru, satker terlebih dahulu memeriksakan berkas ke

loket seksi bank agar seksi pencairan dana dapat memproses tanpa

kesalahan.

7. Apa saja dampak yang terjadi jika pada saat melakukan pencairan dana

mengalami sebuah kendala ?

Dampak dari retur adalah dana APBN tidak tersalurkan kepada yang

berhak dan menghambat kegiatan yang berkaitan dengan dana retur.

8. Bagaimana respon satuan kerja mengenai mekanisme pencairan dana

yang telah diterapkan KPPN Makassar I ?

Respon satuan kerja baik dan cukup kooperatif, apalagi satker aktif

berkonsultasi dengan narahubung dan TMR. Setiap satker juga diwakili

oleh seorang LO untuk menerima informasi tentang layanan KPPN

Makassar I.

9. Menurut bapak/Ibu, apakah ada peningkatan kinerja yang dilakukan oleh

para pegawai KPPN dalam terlaksananya Pencairan dana di KPPN

Makassar I dari tahun ke tahun?

Ada, contohnya ada inovasi layanan berupa antrian maksimal 25 menit

untuk SPM biasa dan 30 menit untuk SPM Gaji Induk. Inovasi SOMBERE

atau narahubung dari KPPN ke KPA masing-masing satker untuk

memperlancar pencairan dana.

Daftar Pertanyaan Mengenai Mekanisme Kinerja Pencairan Dana Anggaran Di

KPPN Makassar I

Nama Responden : Andi Yushari

Jabatan/Bidang pekerjaan : Pelaksana / CSO

1. Ada berapa satuan kerja yang berada di bawah naungan KPPN Makassar

I ?

Jawab :

148 Satuan Kerja.

2. Bagaimana Mekanisme Kinerja Pencairan Dana di KPPN Makassar I ?

Jawab :

Satuan kerja mengajukan tagihan negara berupa Surat Perintah

Membayar (SPM) ke KPPN. Dan proses internal pada KPPN adalah

setelah melalui pemeriksaan/uji formal, seksi pencairan dana akan

menerbitkan Payment Process Request (PPR) sebagai dasar bagi seksi

Bank menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

3. Jelaskan seberapa penting peranan mekanisme pencairan dana di KPPN

Makassar I ?

Jawab :

Pencairan dana merupakan core (inti) utama dari KPPN. Mekanisme

pencairan dana yang lancar dan cepat tentunya akan mempercepat

pembayaran tagihan negara sehingga secara langsung mempercepat

pembangunan infrastruktur, proyek-proyek penting pemerintah,

kesejahteraan pegawai, dsb.

4. Bagaimana alur proses pencairan dana di KPPN Makassar I ?

Jawab :

a. Petugas pengantar SPM menyampaikan SPM beserta dokumen

pendukung dan ADK SPM yang sudah diinjeksi dengan PINPPSPM

melalui Front Office penerimaan SPM pada KPPN atau melalui portal

ESPM.

b. Dan secara singkat, setelah SPM tersebut melalui proses

pemeriksaan atau uji formal, maka seksi Pencairan Dana segera

menerbitkan Payment Process Request (PPR) sebagai dasar bagi

seksi bank menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Seluruh proses menggunakan teknologi informasi berupa sistem yang

disebut SPAN. Sehingga, meningkatkan kecepatan dan keakuratan

mekanisme pencairan dana.

c. Setelah terbit SP2D, maka secara otomatis sejumlah dana APBN

yang berasal dari rekening Kas Umum Negara yang berada pada

Bank Indonesia (BI) akan terkirim ke rekening penerima. Pada

tahapan ini, proses pencairan dana telah selesai.

5. Kendala atau masalah apa yang sering dihadapi KPPN Makassar I dalam

pelaksanaan pencairan dana?

Jawab :

Stabiltas jaringan internet, karena seluruh proses bisnis pencairan dana

pada KPPN sepenuhnya menggunakan sistem SPAN yang sangat

mengandalkan kecepatan atau daya dukung jaringan internet/intranet.

6. Apa saja solusi untuk mengatasi masalah yang timbul dari mekanisme

pencairan dana di KPPN Makassar I ?

Jawab :

Melakukan maitenance jaringan dan perawatan hardware seperti

komputer dan perangkat-perangkat pendukung lainnya seperti printer,

AC, dll.

7. Apa saja dampak yang terjadi jika pada saat melakukan pencairan dana

mengalami sebuah kendala ?

Jawab :

Pembayaran tagihan negara menjadi tertunda.

8. Bagaimana respon satuan kerja mengenai mekanisme pencairan dana

yang telah diterapkan KPPN Makassar I ?

Jawab :

Sejauh ini satuan kerja KPPN Makassar I memberikan respon yang

sangat positif dan puas terhadap kecepatan dan kemudahan pencairan

dana APBN pada KPPN Makassar I.

9. Menurut bapak/Ibu, apakah ada peningkatan kinerja yang dilakukan oleh

para pegawai KPPN dalam terlaksananya Pencairan dana di KPPN

Makassar I dari tahun ke tahun?

Jawab :

Iya ada, pegawai KPPN Makassar I selalu meningkatkan penguasaan

dan pemahaman terkait aturan-aturan di bidang perbendaharaan melalui

rapat internal GKM yang rutin dilaksanakan setiap bulan dan

meningkatkan penguasaan di bidang teknologi informasi melalui

pelatihan-pelatihan yang bertema penguasaan IT baik secara tatap muka

atau melalui pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh BPPK

via e-learning.

Daftar Pertanyaan Mengenai Mekanisme Kinerja Pencairan Dana Anggaran Di

KPPN Makassar I

Nama Responden : Ridho Sefrial Syahrul

Jabatan/Bidang pekerjaan : Staf Seksi Pencairan Dana KPPN Makassar I

1. Ada berapa satuan kerja yang berada di bawah naungan KPPN Makassar

I ?

Saat ini KPPN Makassar I membawahi 148 Satker.

2. Bagaimana Mekanisme Kinerja Pencairan Dana di KPPN Makassar I ?

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-190/PMK.05/2012,

satuan kerja menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung ke KPPN

c.q. Seksi Pencairan Dana, kemudian petugas Seksi Pencairan Dana

melakukan pengujian, validasi dan persetujuan atas SPM, selanjutnya

petugas Seksi Bank menerbitkan SP2D yang akan dicairkan pada Bank

Operasional.

3. Jelaskan seberapa penting peranan mekanisme pencairan dana di KPPN

Makassar I ?

a. Untuk memastikan pelayanan di KPPN telah berjalan dengan baik

sesuai peraturan dan standar norma waktu yang berlaku serta tanpa

biaya

b. Menjamin kepuasan satuan kerja da stakeholder KPPN

4. Bagaimana alur proses pencairan dana di KPPN Makassar I ?

5. Kendala / masalah apa yang sering dihadapi KPPN Makassar I dalam

pelaksanaan pencairan dana?

a. Internal

1) Jaringan

Saat ini semua aplikasi yang digunakan berbasis internet jadi

sangat bergantung dengan kondisi jaringan internet. Walaupun

selama ini cenderung stabil.

b. Eksternal

1) SDM Satker

Perkembangan yang dinamis atas pelaksanaan pencairan dana

dan berbasis teknologi, mengharuskan petugas satker harus

mengikuti update tersebut, sehingga masih terdapat beberapa

satker yang sering mengalami masalah dengan aplikasi.

Pergantian petugas/pejabat perbendaharaan yang tidak dibekali

pengetahuan tentang pencairan dana dan juga kurangnya

regenerasi petugas serta tidak adanya transfer pengehatuan

menjadi permasalahan yang sering dialami satker hingga saat ini.

2) Lokasi

Jarak kantor dari satker ke KPPN juga menjadi sedikit kendala

dalam penyampaian SPM maupun jika terdapat

kesalahan/dokumen yang kurang lengkap. Tetapi saat ini dalam

masa pandemi, satker sementara tidak lagi menyampaikan

langsung tetapi secara daring melalui portal yang telah disediakan

oleh KPPN yaitu https://espm.kemenkeu.go.id.

6. Apa saja solusi untuk mengatasi masalah yang timbul dari mekanisme

pencairan dana di KPPN Makassar I ?

c. Jaringan

KPPN selalu proaktif berkoordinasi dengan Kantor Pusat

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta instansi terkait seperti

Telkom dalam hal jika terjadi gangguan jaringan.

d. Eksternal (SDM & Lokasi)

KPPN telah rutin mengadakan bimbingan teknis, sosialisasi,

maupun kunjungan ke satker untuk peningkatan kualitas SDM

satker. Saat ini kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring

melalui zoom.

7. Apa saja dampak yang terjadi jika pada saat melakukan pencairan dana

mengalami sebuah kendala ?

Penyerapan anggaran menjadi terhambat, pelaksanaan tupoksi satker

menjadi terhambat dan pelaksanaan pembangunan dapat terhenti.

8. Bagaimana respon satuan kerja mengenai mekanisme pencairan dana

yang telah diterapkan KPPN Makassar I ?

Satker sangat terbantu, pencairan SP2D lebih mudah, cepat dan tepat.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada tahun 2020, KPPN

mendapatkan hasil “sangat puas” terhadap layanan KPPN Makassar I.

9. Menurut bapak/Ibu, apakah ada peningkatan kinerja yang dilakukan oleh

para pegawai KPPN dalam terlaksananya Pencairan dana di KPPN

Makassar I dari tahun ke tahun?

Ya. KPPN Makassar I, senantiasa berinovasi demi peningkatan kepuasan

satker terhadap layanan KPPN, salah satunya dengan membuat inovasi

“25 menit jaki antri”, dimana satker yang mengantri di KPPN dipastikan

tidak lebih dari 25 menit. Inovasi ini diawasi langsung oleh atasan petugas

KPPN serta Kepala KPPN Makassar I.

rint date 2020-10-01 09:44:57

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN MAKASSAR KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR I

NAMA ADK

634011_20201001_104446.zip INFORMASI ADK SPM & SUPPLIER NON KONTRAKTUAL

KODE SATKER : 634011

NAMA SATKER : BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN-JENEBERANG

JUMLAH SPM : 4 SPM

JAM SPM DITERIMA : 01-OKT-2020 10:44:46 JUMLAH XLSX : 3 XLSX

PMRT05463401120201001002.xlsx

BCSR05463401120201001002.xlsx

R_PMRT05463401120201001002.xlsx

NO NOMOR/TGL SPM NAMA SUPPLIER NO KONTRAK NRS/NRK STS

1 00796/BBWS-PJ/2020 CV AKIFA BERKAH BERJAYA

TGL. 01-OKT-2020

2 00797/BBWS-PJ/2020 CV AKIFA BERKAH BERJAYA

TGL. 01-OKT-2020

3 00800/BBWS-PJ/2020 CV REZEKI HD

TGL. 01-OKT-2020

4 00806/BBWS-PJ/2020 CV.IHKAM PERSADA

TGL. 01-OKT-2020

Petugas Satker, Petugas Konversi,

Nurheda, S.Sos. Ridho Sefrial Syahrul

NIP 197309172008122001 NIP 198409082003121004

Nama Petugas Validator : Tanda terima ini menunjukkan:

1. Pin PPSPM telah sesuai;

2. SPM beserta dokumen pendukungnya telah lengkap; Jam Selesai Validasi Awal : 3. SPM dapat dikembalikan, apabila tidak sesuai dengan

BIOGRAFI PENULIS

Hera Debijayanti, Lahir pada tanggal 09 Desember 1997 di

Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Penulis

merupakan anak kedua dari pasangan Hakim dan Erni

Kusumawati. Penulis sekarang bertempat tinggal di Desa

Bambangan Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SD Negeri Karang Rejo II

lulus pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di

SMP Negeri 2 Sebatik Barat lulus pada tahun 2013, kemudian penulis

melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA di SMK Negeri 1 Sebatik Barat lulus

pada tahun 2016 dan penulis melanjutkan pendidikan di program S1 Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar sampai

dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar

sebagai mahasiswi program S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah

Makassar.