-
Akuntansi Sektor PublikAnggaran Pendapatan dan Belanja
DaerahPertemuan 7
-
Dasar HukumUndang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Peraturan Pemerintah
No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
-
Line Item Budgeting
PerformanceBudgeting
Tidak dapat dinilai efisiensi dan efektifitas
programBerorientasi jangka pendekBelum mengaitkan setiap
pengeluaran dengan manfaatnyaPerubahan Penganggaran
Mengaitkan setiap pengeluaran dengan manfaatnyadapat dinilai
efisiensi dan efektifitas programBerorientasi jangka panjang
-
Manfaat Anggaran Berbasis KinerjaAlat Komunikasi kepada
Stakeholder tentang Perencanaan StratejikMemberdayakan PimpinanAlat
pengukur hasil dari penggunaan anggaranMendorong pimpinan untuk
berakuntabilitas yang transparan dan obyektif kepada
publikMendorong setiap unit kerja untuk selektif dalam merencanakan
program/kegiatan sehingga menghindari adanya belanja yang kurang
efektif dan tumpang tindih.
-
APBD Anggaran Kinerja=
-
Proses Penyusunan APBD Kegiatan pendahuluan yang terdiri atas
aktivitas sebagai berikut :Penjaringan aspirasi masyarakatEvaluasi
kinerja masa laluPenjabaran renstradaPenentuan arah dan kebijakan
umum APBD (KUA)Penentuan strategi dan prioritas APBD (Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara = PPAS)Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran SKPD (RKA-SKPD)Evaluasi dan seleksi RKA-SKPDPembahasan
RAPBD dan Penetapan APBD
-
1. Kegiatan Pendahuluan Penjaringan aspirasi masyarakat Telaah
dan evaluasi atas kinerja pemerintah di masa lalu Penjabaran
RENSTRADA
-
Rencana Stratejik Daerah (Renstrada)Menjabarkan tentang:posisi
organisasi saat iniarahan kemana organisasi harus menujubagaimana
cara (strategi) untuk mencapai tujuan
-
Hal-hal yang terdapat dalam RenstradaVisi dan Misi
OrganisasiAnalisis mengenai lingkungan internal dan eksternal
(environmental scanning)Tujuan dan sasaran
organisasiStrategi-strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran
tersebut.Indikator-indikator yang penting dalam mencapai
sasaran
-
2. Penentuan Arah dan Kebijakan Umum APBD
RENSTRADA
MASYARAKAT(Tokoh, LSM, Ormas, PT, dll)
Pokok Pikiran DPRD
Evaluasi Kinerja Masa Lalu
Kebijakan Pmth Pusat
PEMDA (Eksekutif)
DPRD (Legislatif)
Arah & KebjkUmum APBD
Kesepakatan
-
Arah dan Kebijakan Umum APBDKUA adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun KUA disusun
berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan pedoman SE
MendagriRKPD merupakan hasil kompilasi rencana kerja (Renja) SKPD,
dan Renja SKPD adalah pengembangan dari rencana strategis (Renstra)
SKPD yang diambil dari program yang tercantum dalam RPJMD.Rancangan
awal KUA dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah
(TAPD)Rancangan KUA awal berisi: 1) target pencapaian kinerja, 2)
proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan
penggunaan pembiayaan yang disertai asumsi yang mendasari.
-
Rancangan awal PPAS dibuat oleh TAPD berdasarkan nota
kesepakatan KUA dengan tahapan sbb:Menentukan skala prioritas untuk
urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan visi dan misi pemda.
Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan.menentukan
plafon anggaran untuk tiap program3. Penentuan Strategi &
Prioritas APBD
-
3. Penentuan Strategi & Prioritas APBD merupakan sebuah
strategi operasional yang bersifat jangka pendek merupakan
programprogram prioritas pemerintah selama setahun Arah dan
Kebijakan Umum APBD :Peningkatan rasio guru dengan siswa menjadi 1
:30Peningkatan jumlah guru berkeahlian pada tingkat pencapaian 10
%Strategi dan Prioritas APBD :Pengangkatan dan penempatan
guruPembinaan dan pengembangan karier guru
-
4. Penyusunan RKA-SKPD (Penentuan Kegiatan & Anggarannya)
Aktivitas dalam penyusunan APBD akan dijelaskan dalam dokumen yang
disebut Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD) RKA-SKPD ini dibuat oleh unit-unit kerja pemerintah,
sehingga sifatnya adalah usulan dengan acuan pembuatannya adalah
PPASUsulan-usulan ini akan dibahas dan dibuat penetapan oleh
panitia anggaran yang dibentuk oleh Kepala Daerah bersama
DPRD.RKA-SKPD dibagi menjadi 3, yaitu :S.1:berisi tentang
pernyataan strategi organisasi (visi, misi, tujuan)S.2:berisi
tentang rincian program dan kegiatanS.3:berisi tentang anggaran
atas program & kegiatan yg direncanakan
-
5. Evaluasi dan Seleksi RKA-SKPDreview & ranking diajukan
kepada DPRD untuk kemudian dibahas bersama Usulan RKA-SKPD dibahas
dan direview oleh pihak pemerintah sendiri (RAPBD)
-
6. Pembahasan & Penetapan APBD Pembahasan RAPBD dilakukan
oleh pihak pemerintah bersama dengan DPRD Hasil pembahasan berupa
APBD dituangkan dalam peraturan daerah (Perda) selambatnya tanggal
31 Desember tahun sebelumnya
-
Indikator KinerjaUkuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang
telah ditetapkan.
-
JenisJenis Indikator KinerjaKualitasKeluaran (output)
Efisiensi
Masukan (Input)Hasil/Manfaat (Outcome)Sumber daya yang digunakan
untuk pelayanan pemerintahProduk dari aktivitas/kegiatan yang
dihasilkan unit kerjaBerkaitan dengan biaya setiap
aktivitas/kegiatan dan menjadi alat dlm membuat SAB serta
menentukan standar biayanyaUntuk menentukan apakah harapan konsumen
sudah dipenuhiMenggambarkan hasil nyata dari output suatu
kegiatan
-
Struktur APBDPendapatanSemua penerimaan uang melalui rekening
kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan
hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar
kembali oleh DaerahBelanjaSemua pengeluaran melalui rekening kas
umum daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan
kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah Pembiayaansemua
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
-
Struktur APBDPendapatanBelanjaPembiayaanPAD (pajak, retribusi,
hsl pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan)Pendpt. Dana
Perimbangan (dana bagi hasil, DAU, DAK)Lain-Lain Pendpt. yang sah
(hsl penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro, bunga,
dll)Belanja menurut organisasiBelanja menurut fungsiBelanja menurut
program dan kegiatanBelanja menurut jenis belanjaPenerimaan
PembiayaanPengeluaran Pembiayaan
-
Klasifikasi BelanjaKlasifikasi menurut Organisasi (disesuaikan
dengan susunan organisasi pemerintah daerah)Klasifikasi menurut
FungsiKlasifikasi menurut Program dan Kegiatan (disesuaikan dengan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah)Klasifikasi
menurut Jenis Belanja
-
Klasifikasi Belanja menurut FungsiBerdasarkan urusan
pemerintahan (pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota)Fungsi
pengelolaan keuangan negara:Pelayanan UmumKetertiban dan
KeamananEkonomiLingkungan HidupPerumahan dan Fasilitas
UmumKesehatanPariwisata dan BudayaAgamaPendidikanPerlindungan
Sosial
-
Klasifikasi Belanja menurut Jenis Belanjabelanja pegawai;
belanja barang dan jasa; belanja modal; bunga; subsidi; hibah;
bantuan sosial; belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
belanja tidak terduga.
-
Struktur APBDPendapatanBelanjaDefisitSurplusPenerimaan: SiLPA
tahun sebelumnya Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan
daerah yg dipisahkan4. Penerimaan pinjaman5. Penerimaan kembali
pemberian pinjamanPengeluaran:Pembentukan dana cadanganPenyertaan
modal PemdaPembayaran pokok utangPemberian pinjamanPembiayaan
