Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

PENGERTIAN APBNDalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun Anggaran 2014 dikatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya satu tahun.

FUNGSI APBNAPBN harus memenuhi fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.Fungsi alokasiDidalam APBN dijelaskan sumber pendapatan dan pendistribusiannya. Pendapatan yang paling besar dari pemerintah berasal dari pajak. Penghasilan dari pajak yang diterima dapat dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan.

FUNGSI APBNb. Fungsi distribusiPajak yang ditarik dari masyarakat dan masuk menjadi pendapatan dalam APBN tidak selalu harus didistribusikan untuk kepentingan umum, melainkan dapat pula didistribusikan dalam bentuk dana subsidi dan dana pensiun. Pengeluaran pemerintah dalam bentuk semacam ini disebut transfer payment.

c. Fungs stabilitasAPBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan demikian sasaran yang telah ditetapkan akan lebih mudah dicapai. Penetapan APBN sesuai alokasi yang ditentukan akan menjaga kestabilan arus uang dan barang sehingga dapat menghindari terjadinya inflasi atau deflasi.

TUJUAN PENYUSUNAN APBNTujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARAMenurut UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. Hingga saat ini struktur pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor nonmigas.

6

b. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. c. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. Penerimaan hibah yang dicatat didalam APBN merupakan sumbangan atau donasi (grant) dari negara-negara asing, lemaga/badan nasional, serta perorangan yang tidak ada kewajiban untuk membayar kembali.

PRINSIP PENYUSUNAN APBN BERDASARKAN ASPEK PENDAPATANMengintensifkan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketepatan penyetoran.Mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara, misalnya sewa penggunaan barang-barang negara, sewa pelabuhan, dan sewa landasan pesawat.Mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara dan denda yang dijanjikan

PRINSIP PENYUSUNAN APBNBerdasarkan aspek pengeluaran negaraHemat, tidak boros, efisien, dan berdaya guna serta sesuai dengan kebutuhan tekhnis yang ada.Terarah dan terkendalikan sesuai dengan anggaran dan program kegiatan.Mengusahakan semaksimal mungkin pembelian produk-produk dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi yang dimiliki.

ASAS PENYUSUNANDAN LANDASAN HUKUM APBNAsas penyusunan APBNKemandirian, artinya pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara. Sedangkan pinjaman luar negeri hanya digunakan sebagai pelengkap.Penghemat atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.Penajaman prioritas pembangunan, artinya APBN harus mengutamakan pada pembiayaan yang lebih bermanfaat.

Landasan hukum APBNUUD 1945 pasal 23 ayat 1 yang berbunyi: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun.UU No.1 Tahun 1994 tentang Pendapatan dan Belanja Negara.Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1944 tentang pelaksanaan APBN.

CARA PENYUSUNAN APBNPertama-tama, tiap departemen, lembaga atau badan, dan semua organisasi yang dibiayai oleh keuangan negara mengajukan usul atau rencana penerimaan dan pembiayaan kepada presiden. Usul atau rencana tersebut akan dibahas kelompok kerja yang dibentuk untuk tujuan itu. Setelah disetujui pemerintah mengajukan Rencana Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara (RAPBN) ke DPR. Setelah dibahas dan disetejui oleh DPR, RAPBN tersebut kemudian disahkan menjadi APBN melalui undang-undang. Bila RAPBN tidak disetujui DPR, pemerintah menggunakan pagu APBN tahun sebelumnya. Pelaksanaan APBN diatur dengan keputusan presiden (keppres).

Dampak APBN Terhadap Perekonomian Negara

APBN digunakan untuk memperbaiki kestabilan perekonomian nasionalAPBN digunakan untuk menunjang sektor pasar yang ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomiAPBN menimbulkan investasi masyarakatAPBN memengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kemauan dan kemampuan kerja rakyat beserta investasinyaAPBN berpengaruh terhadap mekanisme pasar sehingga membentuk ketidaksamaan pendapatan dan kesejahteraan di masyarakat.

THANKS FOR YOUR ATTENTION ^^

CREATED BY :

ALAYDA FARAH DIANNAFISAH NADJIBM. ARIEF BUDIMANM. TUNGKIDJANISYAHARUSSAJALITRI RAHAYU AGUSTINA

THANKS TO :MS. SUMARDIAN NINGSIH S.PDXI AKSELERASI

GAMSAHAMNIDAURRINEUN SARANGXI AKSELERASI(FROZEN) ^^SMAN 1 KOTA BIMA TAHUN 2015/2016